Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 6:05:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Noverius Laoli Dupla KS
KKP keluarkan rekomendasi impor garam 226.000 ton JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengeluarkan rekomendasi impor garam konsumsi sebesar 226.000 ton. Rekomendasi impor itu untuk menutupi kebutuhan garam dalam negeri pada tahun ini yang diperkirakan mencapai 1,4 juta ton. Rekomendasi impor yang dikeluarkan KKP ini sebagai dasar bagi Kementerian Perdagangan (Kemdag) untuk mengeluarkan izin impor garam konsumsi. Besaran rekomendasi didasarkan pada data yang dikeluarkan Badan Pusat
Statistik (BPS) Direktur Jenderal Pengolahan Ruang Laut KKP Brahmantya Setyamurti Poerwadi mengatakan, rekomendasi impor garam ini tidak dilakukan secara serentak. Namun, impor garam akan dilakukan secara bertahap, bisa sekitar 27.000 ton per tahap. "Bisa saja setelah satu kali shipment dan produksi garam dalam negeri sudah cukup, maka tidak perlu lagi impor tahap berikutnya. Jadi impor garam sebanyak itu belum tentu semuanya akan direalisasikan," ujarnya, Senin (9/1). Brahmantya menjelaskan, pihaknya tetap membantu petani garam agar harga garam tidak jatuh akibat masuknya garam impor. Bahkan KKP juga akan meminta Kementerian Perindustrian (Kemperin) tidak mengeluarkan izin impor garam industri pada saat musim panen garam bulan Mei nanti. "Semangat kami itu tidak akan rela bisa petani garam susah akibat masuknya garam impor," ucapnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 5:55:00 PM Sumber : Republika Penulis : M Akbar
Negara Kesejahteraan dan Konteks Indonesia Apa Kabar Dengan IndonesiaDalam UUD 1945 sudah jelas apa yang termaktup dan terkandung dalam sila ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang kemudian dipertegas lagi dalam UU No 11 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial. Bukti legalitas sebagai rujukan dari dasar Konstitusi, maka bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki aset sumber daya alam melimpah bisa mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem demokrasi menjadi alat untuk menuju pada kemakmuran oleh karena itu dalam setiap proses politik yang dilakukan harus mengedepankan kepentingan rakyat. Namun, melihat kondisi saat ini ternyata bangsa ini masih jauh dari prinsip sejahtera.Hal ini bisa kita buktikan sendiri akhir-akhir ini banyak transaksi ekonomi yang dilakukan oleh elit penguasa dengan investor bermental kapitalistik, hal inilah yang mengakibatkan adanya intervensi-intervensi kebijakan pemerintah dari luar, efeknya adalah terjadi transaksi ekonomi dengan menggadaikan aset sumber daya alam. Ini menjadi alarm bahaya untuk negara, banyak lahan-lahan produktif yang ditukarkan menjadi lahan komersial hanya untuk kepentingan golongan sehingga rakyat semakin tertindas. Dalam klasifikasi model-model konsep negara kesejahteraan tentunya Indonesia belum memiliki arah yang jelas, apakah menggunakan model residual atau institusional, tentunya masih menjadi perdebatan panjang. Apakah dengan adanya bantuan sosial bisa mensejahterakan rakyat, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kartu Pintar, dan masih banyak lagi. Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia berkurang 0,50 Juta orang pada bulan Maret 2016. Namun di lain sisi, salah satu media online nasional menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia naik 2,78 persen (edisi 27/12/2016), dipertegas lagi dengan data media lain bahwa ada 28 juta rakyat miskin atau naik 10,86 persen di Indonesia yang dilansir pada bulan Juli 2016. Angka-angka statistik hanya menjadi tolak ukur kecil, tapi pada kenyataannya bahkan lebih dari hal tersebut, bisa kita tengok secara bersama bagaimana dengan wilayah timur yang masih jauh dari kemajuan, akses pendidikan, kesehatan, pelayanan publik yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat masih sangat minim.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 4:55:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Adinda Ade Mustami Sanny Cicilia
Cadev akhir 2016 naik jadi US$ 116,4 miliar JAKARTA. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2016 tercatat sebesar US$ 116,4 miliar. Posisi tersebut naik US$ 4,9 miliar dibanding posisi akhir bulan sebelumnya yang sebesar US$ 111,5 miliar. Peningkatan cadev tersebut dipengaruhi penerbitan global bonds dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan devisa migas. Penerimaan cadev tersebut melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan surat berharga BI (SBBI) valas jatuh tempo Desember 2016. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya mengatakan, kebutuhan cadev untuk pembayaran utang pemerintah di akhir tahun memang mengalami peningkatan. Namun demikian, pemasukan cadev jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan tersebut. "Dan kurs rupiah itu stabil, jadi kebutuhan stabilisasi di Desember jauh lebih kecil dibanding November pasca pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS)," kata Perry akhir pekan lalu Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI, kurs rupiah berada di level Rp 13.436 per dollar AS pada 30 Desember 2016. Posisi tersebut menguat dibanding 1 Desember 2016 yang berada di level Rp 13.582 per dollar AS. Ia mengatakan, besarnya pemasukan cadev tersebut dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan yang cukup baik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan Januari-November 2016 sebesar US$ 7,79 miliar, bahkan telah melampaui surplus neraca perdagangan Januari-Desember 2015 yang sebesar US$ 7,67 miliar. Selain itu, pemasukan cadev tersebut juga terbantu oleh penerbitan SBN berdenominasi dollar AS yang dilakukan pemerintah. Pada awal Desember 2016, pemerintah menerbitkan global bond sebesar US$ 3,5 miliar sebagai langkah pembiayaan di awal untuk memenuhi kebutuhan di bulan Januari 2017 atau prefunding. Peningkatan cadev tersebut sejalan dengan besaran arus modal asing yang masuk (capital inflow) hingga akhir tahun. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, besaran capital inflow sepanjang 2016 baik pasar surat berharga negara (SBN), saham, dan obligasi korporasi mencapai Rp 126 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 50 triliun. Peningkatan inflow tersebut lanjut dia, terutama ditopang oleh dana repatriasi yang masuk dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mayoritas masuk ke pasar SBN, saham, dan obligasi korporasi. Hingga 27 Desember 2016, realisasi repatriasi amnesti pajak baru mencapai sekitar Rp 89 trliun dari komitmen Rp 141 triliun.
"Di pasar ekuitas, pasar obligasi korporasi itu terjadi
peningkatan bahkan sampai Rp 150 triliun sepanjang 2016," kata Agus akhir pekan lalu. Menurut Agus, capital inflow tersebut membuat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terapresiasi 2,34% dan menempati posisi terbaik kedua di Asia setelah Yen.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 3:29:00 PM Sumber : Detik Penulis : Michael Agustinus
BUMN Ini Akan Impor Garam 200.000 Ton di Semester I-2017 Jakarta - Pemerintah berencana memberikan penugasan kepada PT Garam (Persero) untuk mengimpor 200.000 ton garam. Impor tersebut untuk kebutuhan garam konsumsi pada semester I2017. Direktur Utama PT Garam, Achmad Budiono, mengungkapkan garam impor tersebut akan masuk sebelum April 2017. "Impornya secepatnya begitu legal formalnya siap, kan sudah diatur dalam Permendag 29 Tahun 2015. Impor kira-kira 30 persen dari kebutuhan setengah tahun yang 600.000-700.000 ton, jadi sekitar di atas 200.000 ton. Sampai bulan April harus sudah selesai," kata Achmad, saat ditemui di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (7/1/2017). Impor ini dibutuhkan, karena stok garam pada akhir 2016 hanya 5% dari kebutuhan 2017. Sementara panen garam lokal baru mulai Juli 2017. "Tadi rapat membahas mekanisme untuk importasi garam, baik garam konsumsi maupun garam industri. Menurut data terakhir BPS, stok dari tahun 2016 sangat kecil, hanya 5% dari kebutuhan 2017," ucapnya. Garam lokal sisa dari produksi 2016 tinggal 111.000 ton saja di lapangan. Sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan hingga tengah tahun ini."Memang di kantong-kantong garam suplainya sudah tidak memenuhi sehingga ada rencana impor garam. 5 persen itu kira-kira 118.000 ton. Yang di lapangan tinggal sekitar 111.000 ton yang sekarang ada," ucapnya. Garam impor ini, katanya, tidak akan merugikan petambak garam rakyat karena masuk sebelum masa panen. "Panen garam di dalam negeri kan Juli, kalau masuk April ada waktu supaya garam impor itu habis sehingga tidak menekan harga garam rakyat yang diproduksi Juli," ia menerangkan. Penugasan dari pemerintah untuk impor garam diharapkan segera keluar minggu ini. PT Garam akan melakukan lelang terbuka untuk mendapatkan garam dengan harga paling efisien."Kita harapkan minggu-minggu ini, sedang dalam proses. PT Garam prinsipnya yang menerima penugasan. Kita lelang terbuka, kita menginginkan ada transparansi sehingga mungkin kita bisa mendapatkan tingkat harga paling murah dengan spesifikasi memenuhi," tutupnya.
(mca/wdl)
Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 1:34:00 PM Sumber : Detik Penulis : AN Uyung Pramudiarja
Mereka yang Lebih Kuat Menahan Lapar daripada Tak Merokok Jakarta, Data BPS (Badan Pusat Statistik) menempatkan rokok sebagai salah satu penyumbang kemiskinan paling besar di Indonesia. Kenyataannya, tidak sedikit perokok yang memilih tidak makan daripada tidak ngebul.Ini terungkap dalam sebuah kampanye sosial 'Ro(kok) Enak)?' yang digagas oleh 5 mahasiswa London School of Public Relation. Dari 100 perokok yang mereka temui, hanya 22 orang yang rela menyerahkan rokoknya untuk ditukar dengan makanan."Menurut kami, ini menunjukkan bahwa bagi mereka rokok dianggap lebih penting daripada makanan," kata Febriana, Creative Officer Kampanye 'Ro(kok) Enak?' dalam perbincangan dengan detikHealth baru-baru ini.Beberapa perokok yang mereka temui mengaku sulit untuk meninggalkan kebiasaan merokok, meski penghasilan mereka berada di bawah angka Rp 3 juta per bulan. Sebagian di antaranya sudah merokok sejak masih SD, sehingga sulit untuk lepas dari kebiasaan itu."Misalkan nih, gua posisi agak laper. Lalu ada rokok. Gua pilih merokok dulu sebatang, baru habis itu kepikiran untuk makan," kata salah seorang perokok yang ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Berhenti Merokok Jadi Resolusi yang Paling Sulit Ditepati Dari tahun ke tahun, data BPS memang menempatkan rokok di urutan kedua penyumbang kemiskinan setelah beras. Data September 2016 menyebut rokok memberikan kontribusi bagi kemiskinan sebesar 10,7 persen baik di perkotaan maupun pedesaan.Pengeluaran untuk membeli rokok di kalangan keluarga miskin bahkan tercatat lebih besar dibanding pengeluaran untuk membeli daging maupun telur ayam. Padahal, keduanya merupakan sumber protein yang dibutuhkan untuk regenerasi dan pertumbuhan sel-sel tubuh.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 1:11:00 PM Sumber : Okezone Penulis :
Indeks Sektoral Bakal Dirilis di Pasar Modal JAKARTA - Dalam rangka membantu investor pasar modal dalam memilah dan memilih sahamsaham yang layak dikoleksi, PT Bursa Efek Indonesia ( BEI) berencana akan membuat indeks sektoral di pasar modal Indonesia seperti pemisahan sektor yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Angkasa Pura I Gandeng Kerjasama PTPPBEI Bidik Perusahaan Asing Untuk IPOPefindo Naikkan Peringkat PTPP Jadi A+ Kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat, pada tahap awal BEI akan menambah satu sektoral baru. Dengan begitu, investor akan lebih mudah untuk membandingkan kinerja emiten satu dengan yang lain berdasarkan sektor industrinya. “Karena tidak peer to peer dengan industri sesunguhnya, sehingga akan kami tambah indeks sektoral. Sekarang saja di BPS ada 16 sektor industri,” ujarnya di Jakarta. Samsul menjelaskan, dengan 10 indeks yang ada saat ini dirasa masih membuat investor kesulitan dalam membandingkan kinerja para emiten. Pasalnya, dalam 10 indeks yang ada, masih ada emiten yang seharunya dipisah. Seperti indeks sektor aneka industri, dimana dalam indeks tersebut berkumpul emiten emiten yang diluar delapan sektor lainnya, sehingga masih bisa dipecah menjadi beberapa sektor yang lebih khusus. “Misalnya aneka industri, didalam masih pecah menjadi dua sektor sehingga nanti ada 10 sektor,”jelasnya. Memang, dalam sektor aneka industri terdapat saham PT Astra International Tbk (ASII) yang bergerak dalam industri otomotif tapi, juga terdapat SRIL yang bergerak di industri sandang. Dirinya pun menargetkan, penambahan sektor akan dilakukan BEI pada kuartal pertama tahun ini. "Mudahmudahan kuartal pertama," ungkapnya. Untuk diketahui 17 sektor menurut BPS tersebut; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan pengalian; Pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan Air,pengolahan sampah dan daur ulang; Kontruksi; Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor; Tranportasi dan pergudangan; Penyedian akomodasi dan Makan/minum; Informasi dan komunikasi; Jasa keuangan dan asuransi; Real Estat; Jasa Perusahan; Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan Jasa lain-lainya. Sedangkan indeks sektoral dikeluarkan BEI; pertambangan, infrastruktur, properti, aneka industri, Konsumer, perdagangan, industri dasar, keuangan dan agribisnis.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 12:29:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Petrus Sian Edvansa Barratut Taqiyyah
Kenaikan harga SUN terbantu pelemahan dollar AS JAKARTA. Harga surat utang negara (SUN) terlihat mengalami kenaikan pada Jumat (7/1) akhir pekan lalu. Hal ini tercermin dari INDOBeX Government Clean Price yang merangkak naik 0,02% ke level 111,13 dibanding dengan perdagangan hari sebelumnya. Analis Fixed Income MNC Securities I Made Adi Saputra mengatakan, kenaikan harga tersebut diakibatkan oleh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada awal perdagangan seiring dengan pelemahan dollar AS terhadap mata uang global. Namun demikian, Made melihat, ada beberapa seri SUN yang mengalami penurunan jelang berakhirnya sesi perdagangan didorong oleh aksi ambil untung oleh investor mengantisipasi data ketenagakerjaan AS yang disampaikan pada Jumat waktu setempat. "Hal ini menyebabkan imbal hasil beberapa seri SUN dengan tenor panjang mengalami kenaikan akibat koreksi harga tersebut," kata Made. Secara keseluruhan, perubahan harga yang terjadi di akhir pekan lalu telah mendorong terjadinya penurunan imbal hasil SUN seri acuan dengan tenor 5 tahun sebesar 2 BPS di level 7,331% dan seri acuan dengan tenor 10 tahun yang kurang dari 1 BPS di level 7,570%. "Sementara itu imbal hasil dari seri acuan dengan tenor 15 tahun mengalami kenaikan sebesar 9 BPS di level 7,798% dan untuk seri acuan dengan tenor 20 tahun imbal hasilnya mengalami kenaikan sebesar 2 BPS di level 8,041%," tambah dia.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 12:18:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Noverius Laoli Dupla KS
Anomali kenaikan harga pangan di awal 2017 JAKARTA. Memasuki tahun 2017, pemerintah tak mampu mengendalikan harga sejumlah komoditas pangan strategis. Bahkan, kenaikan harga-harga komoditas pangan itu tidak cuma berdasar kekuatan hukum pasar, yaitu pasokan dan permintaan. Lihat saja, jika di tahun-tahun sebelumnya, harga pangan melandai setelah pesta tahun baru usai karena permintaan turun, tahun ini itu tidak terjadi. Padahal, dari sisi produksi dan ketersediaan, pemerintah berulang kali mengatakan pasokan pangan aman hingga awal tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi dan permintaan pangan masyarakat umumnya melonjak sekitar 20% saat Natal dan Tahun Baru. Tapi di awal tahun justru kembali turun hingga 40% atau lebih rendah 20% dari konsumsi rata-rata selama setahun. Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengatakan pada tahun ini terjadi anomali pasar. Kenaikan harga pangan awal tahun ini diwarnai dengan meroketnya harga cabai rawit merah di seluruh Indonesia rata-rata Rp 120.000 per kilogram (kg). Harga tersebut lebih tinggi daripada harga pangan di penghujung tahun 2016 yang masih bertengger rata-rata Rp 100.000 per kg. "Kenaikan harga ini terjadi karena pemerintah kurang maksimal dalam mengatasi hambatan pasokan, padahal kami sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelumnya," ujar Abdullah kepada KONTAN, Minggu (8/1). Ia menjelaskan selain cabai rawit merah, kenaikan harga pangan juga terjadi pada komoditas bawang putih yang saat ini bertengger di kisaran Rp 42.000 per kg sedangkan biasanya hanya Rp 25.000 per kg, Lalu, harga gula pasir yang kini berkisar Rp 14.800 hingga Rp 15.000 per kg. Sementara harga daging sapi bertahan tinggi di kisaran Rp 125.000 per kg. Harga daging sapi segar di pasar tak kunjung turun kendati Bulog sudah membanjiri pasar dengan daging kerbau impor. "Sementara harga sayur-sayuran berdasarkan catatan Ikappi naik rata-rata Rp 500 per kg," imbuh Abdullah. Pergerakan harga juga terjadi pada komoditas pangan yang lain, seperti telur ayam ras yang harganya bertengger di kisaran Rp Rp 23.000 per kg dari harga normal Rp 18.000 per kg. Harga daging ayam juga rata-rata Rp 33.000 per kg dari sebelumnya Rp 31.000 per kg. Harga beras ratarata mengalami kenaikan Rp 500 per kg. Saat ini saja harga beras medium jenis IR 64 sekitar Rp 11.000 per kg dari sebelumnya Rp 10.500 per kg. Pasokan tak merata Salah satu penyebab harga pangan naik atau bertahan tinggi adalah tidak meratanya distribusi pangan di sejumlah daerah. Hal paling ekstrem terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang biasanya hanya Rp 30.000 per kg justru bisa naik lima kali lipat hingga Rp 150.000 per kg.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui kalau pemerintah belum dapat menekan harga pangan, terutama harga cabai di pasaran yang terus meroket. Ia berdalih ini terjadi karena persoalan cuaca yang lebih banyak curah hujan sehingga terjadi kegagalan panen di sentra produksi. "Kami akan mendorong terjadinya pemerataan penyebaran pangan, terutama cabai, dari daerah yang kelebihan suplai ke daerah yang langka," ujar dia akhir pekan lalu. Direktur Jenderal Hortikulturan Kementerian Pertanian (Kemdtan) Spudnik Sujono menambahkan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) juga telah memborong cabai dari Manado, Sulawesi Utara, yang harganya hanya Rp 17.000 per kg untuk dibawa menggunakan pesawat terbang ke Jakarta. Rencananya, cabai-cabai itu akan dijual di kawasan Jabodetabek dengan harga sekitar Rp 40.0000 per kg. Masalahnya: ini solusi pendek, bukan untuk kemandirian pangan.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 11:13:00 AM Sumber : Kompas Penulis : Fidel Ali
Anies Ingin Hapus Sistem DP untuk Kredit Rumah JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikitnya 1,3 juta penduduk Jakarta hingga kini belum memiliki rumah karena kenaikan harga lahan di ibu kota mencapai 16 persen per tahun, sementara upah pekerja hanya tumbuh di bawah 10 persen per tahun. "Sesuai data riset BPS (Badan Pusat Statistik) 2014, DKI Jakarta adalah provinsi kedua dengan 'backlog' perumahan terbesar di Indonesia," kata Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (8/1/2017). Menurut Anies, kondisi itu membuat warga kelas menengah ke bawah tidak lagi mampu membeli rumah di Jakarta sehingga mereka pasrah dan tak ada pilihan memilih rumah dan tinggal di pinggiran Jakarta. "Kita menyaksikan di sini ada persoalan permintaan dan pasokan yang harus diselesaikan secara struktural. Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta namun tinggal di sub-urban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah sendiri. Mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan," kata Anies. Anies ingin biaya transportasi warga yang sekarang mencapai 30 persen dari pendapatan keluarga menengah bawah, harus bisa ditekan menjadi maksimum 15 persen. Caranya dengan melakukan pengaturan kembali rute (re-routing) angkutan umum supaya melayani permukiman seluruh warga atau ditambah dengan rute-rute baru. Sementara itu, terkait isu besar permukiman di Jakarta, kata Anies, ada pada dua hal yakni penataan dan penyediaan. "Kami akan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) yang disesuaikan dengan karakter permukiman di Jakarta baik yang modern maupun kampung," katanya. Salah satunya dengan mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar, serta merealisasikan "kampoeng deret" dengan aktif melibatkan warga mulai dari perencanaan hingga pengelolaan. Dirinya, lanjut Anies, mengingingkan penataan itu dikerjakan secara kolosal, bukan semata-mata oleh aparat pemprov dan kontraktor pemenang tender, namun juga masyarakat ikut terlibat bekerja secara gotong rotong. Ia memberikan contoh, beberapa RW yang wilayahnya akan ditata ulang bermusyawarah melibatkan para profesional untuk mencari pola penataan yang spesifik ditempat itu. "Jadi setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya keterlibatan banyak pihak," katanya.
Selain penataan kampung-kampung, pasangan Anies-Sandi akan menghapus uang muka (down payment/DP) untuk kredit pemilikan rumah melalui kredit rumah berbasis tabungan. "Bank DKI akan diminta mengganti syarat pembayaran DP yang saat ini sebesar 30 persen dari harga rumah, dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen," katanya. Skema lain adalah sewa jangka panjang. Intinya harus ada jaminan orang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup panjang misalnya untuk satu generasi selama 25 tahun. Anies juga berencana merevisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun 2014 yang terkait investasi rumah susun. Dia menilai perlu ada deregulasi dalam investasi rumah susun serta peran aktif pemerintah untuk membangun rumah susun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk mengendalikan harga tanah di Jakarta yang melambung tinggi, Anies menuturkan nantinya pemerintah melalui BUMD akan mendata secara administratif kegiatan jual beli tanah yang akuntabel dalam bentuk bank tanah untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah
Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 7:47:00 AM Sumber : Kontan Penulis : Adinda Ade Mustami Barratut Taqiyyah
Capital inflow dongkrak cadangan devisa akhir 2016 JAKARTA. Bank Indonesia (BI) yakin cadangan devisa akhir tahun 2016 akan lebih tinggi. Gubernur BI Agus Martowardojo bilang, walau ada capital outlflow di awal tahun, namun secara total capital inflow sepanjang 2016 lebih baik. Total capital outflow di pasar surat berharga negara (SBN), saham, dan obligasi korporasi mencapai Rp 126 triliun di 2016. Jumlah itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang Rp 50 triliun. Peningkatan inflow, menurut Agus, ditopang oleh dana repatriasi yang masuk dari program pengampunan pajak. Dana tersebut mayoritas masuk ke pasar SBN, saham, dan obligasi korporasi. Hingga 27 Desember 2016, realisasi repatriasi mencapai Rp 89 triiun dari komitmen Rp 141 triliun. Capital inflow telah membuat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS naik 2,34% dan menempati posisi terbaik kedua di Asia setelah Yen. "Di pasar ekuitas, pasar obligasi korporasi meningkat sampai Rp 150 triliun sepanjang 2016," kata Agus, akhir pekan lalu. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengakui, kebutuhan cadangan devisa untuk pembayaran utang pemerintah di akhir tahun meningkat. Namun pemasukan jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan itu. "Kurs rupiah itu stabil, jadi kebutuhan stabilisasi di Desember jauh lebih kecil dibanding November pasca pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS)," kata Perry. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI, kurs rupiah di level Rp 13.436 per dollar AS pada 30 Desember 2016. Posisi itu menguat dibanding 1 Desember 2016 di level Rp 13.582 per dollar AS. Cadangan devisa juga naik seiring surplus neraca perdagangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan Januari-November 2016 sebesar US$ 7,79 miliar, angka itu melampaui surplus Januari-Desember 2015 sebesar US$ 7,67 miliar.
Cadangan devisa juga terbantu penerbitan global bond berdenominasi dollar AS yang
dilakukan pemerintah di awal Desember 2016 senilai US$ 3,5 miliar. Sayang Agus dan Perry tak menyebut berapa kenaikannya. Hanya saja, cadangan devisa November 2017 sebesar US$ 111,5 miliar. Perry menuturkan, posisi cadangan devisa per akhir 2016, akan diumumkan oleh BI pada Senin (9/1). Kepala Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi dan Ekonom Maybank Indonesia Juniman yakin cadangan devisa akhir 2016 akan meningkat minimal US$ 2,5 miliar menjadi US$ 114 miliar karena penerbitan global bond, amnesti pajak, surplus neraca perdagangan, dan biaya intervensi Desember 2016 lebih kecil. Juniman memperkirakan, cadangan devisa akhir tahun minimal mencapai US$ 115 miliar. Jika repatriasi amnesti pajak sukses alias seluruhnya masuk ke Indonesia, ia perkirakan posisi cadev bisa mencapai US$ 118 miliar.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/9/2017 12:02:00 AM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
Inflasi Terus Turun PEMALANG – Inflasi di Kabupaten Pemalang sejak 2014 hingga 2016 terus turun. Hal itu menunjukkan nilai positif bagi daerah tersebut. Pada 2014, inflasi relatif tinggi, yaitu 7,38%. Lalu pada 2015 turun menjadi 3,52% dan pada 2016 hingga November hanya 3,19% . ’’Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Pemalang, inflasi menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Besaran inflasi sekarang ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu 6%,’’ ungkap Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Pemalang Teguh Iman Santoso, belum lama ini. Dia mengatakan, inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Bila inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Selanjutnya, kenaikan harga barang dan jasa itu menyebabkan nilai mata uang turun. Dengan demikian, inflasi dapat juga berarti sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu inflasi bulanan, tahun kalender, dan tahun ke tahun. Stabil Dengan penurunan inflasi sekarang ini, dapat diartikan kondisi perekonomian di Pemalang stabil, meskipun untuk bebebrapa jenis komoditas mengalami kenaikan. ’’Jenis komoditas penyumbang gejolak harga pada November lalu, yaitu bawang merah memiliki andil 0,2643%, cabai merah, tarif pulsa ponsel, dan bawang putih. Untuk jenis komoditas yang turun harga, seperti gula pasir, salak, semen, telur ayam ras, serta minyak goreng,’’paparnya. Dia menyebutkan, apabila dilihat dari daerah tetangga, seperti Kota Tegal dan Purwokerto, inflasi Pemalang berada di tengah tengah daerah itu. Kota Tegal dengan inflasi pada November 2016 sekitar 3,77%, Pemalang 3,19%, dan Purwokerto 2,99%. Pihaknya berharap, pada awal 2017 tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Sebab apabila hal itu terjadi dan tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada kenaikan inflasi. Untuk itu sebelum hal tersebut terjadi perlu pengambilan langkah-langka tepat untuk mengendalikan harga harga barang dan jasa agar bisa terjadi penekanan inflasi. (H77-57)
