Panduan KKN-PPM UNJ
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2013
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Esensi Kuliah Kerja Nyata Eksistensi Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam rangkaian aktivitas akademik menjadi salah satu bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan melakukan interelasi langsung pada dinamika kehidupan masyarakat. KKN merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa dan civitas akademik melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa bukan saja menjadi kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif. KKN merupakan mata kuliah wajib, yang tercantum dalam kurikulum Universitas Negeri Jakarta tahun 2013, dan harus ditempuh oleh semua mahasiswa program strata satu (S1). Mata kuliah KKN disiapkan dalam rangka mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman riil di masyarakat. Dengan pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan mendapatkan kemampuan generatif berupa life skills (kecakapan hidup) seperti kemampuan berpikir dan bernalar secara analitik, berdasarkan sumber empirik dan realistik, agar dapat merancang dan melaksanakan program, membantu mengatasi permasalahan yang ada, bekerja sama dengan orang lain, mengatur diri sendiri, dan melatih keterampilan dalam bekerja. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan wawasan, pengalaman, dan keterampilan dalam bermasyarakat, sebagai nilai tambah selama menempuh kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Pada prinsipnya KKN merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan perguruan tinggi sebagai upaya menerapkan ilmu yang diperoleh, hasil-hasil penelitian di bidang Ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pelaksanaan KKN merupakan kegiatan akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program KKN juga harus dilaksanakan secara ilmiah, sinergis, dan profesional. UNJ sebagai sebuah Perguruan Tinggi hadir di tengah masyarakat demi mengemban fungsi tridarma perguruan tinggi. Jika hanya aktivitas pengajaran dan penelitihan yang mendapat perhatian, maka kesan perguruan tinggi sebagai menara gading tidak dapat dielakkan. Agar perguruan tinggi dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat lewat, antara lain, pengamalan sebagian ilmu dan teknologi,
1
kegiatan pengabdian kepada masyarakat mau tidak mau harus dilakukan. Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dimaksud tidak hanya dilakukan oleh dosen, melainkan juga mahasiswa yang secara konkret berwujud Kuliah Kerja Nyata (KKN). Jadi, KKN merupakan PKM-nya mahasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan. KKN sengaja dirancang sistematik sebagai salah satu wujud pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat melalui aktivitas pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan membantu meningkatkan kualitas hidup dalam aktivitas pembangunan. KKN merupakan program intrakurikuler yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa program S1. Pelaksanaan KKN bersifat multidisipliner dan sekaligus pengintegrasian antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN mahasiswa dihadapkan secara langsung kepada masyarakat sehingga yang terjadi adalah sifat saling memberi dan menerima antara keduanya. Agar pelaksanaan KKN dapat berjalan dan berhasil sesuai dengan harapan, harus ada kejelasan tugas dan koordinasi dengan semua pihak yang terkait. KKN merupakan salah satu wahana PKM, maka dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus dilakukan kajian secara cermat sebelum menentukan berbagai program yang akan dilaksanakan. Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan hasil observasi riil di lapangan dan kajian analitis kritis sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan sosial. Sebagai sebuah program PKM, KKN lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan potensi dan tantangan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok. Draf pengembangan alternatif model KKN UNJ ini sengaja disusun untuk memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen KKN di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Draf ini merupakan perumusan alternatif yang berpeluang disesuaikan dengan perkembangan mutakhir dan memenuhi saran implementatif dari sebuah era baru pelaksanaan KKN yang menjadi bagian untuh pelaksanaan rangkaian akademik di UNJ. B. Dasar Hukum Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 1. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya mengenai Pengabdian kepada Masyarakat. 4. SK Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang buku pedoman akademik tahun 402/SP/2012 Tentang Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2012/2013, khusus Tentang Mata kuliah wajib yang tercantum dalam struktur kurikulum tahun 2013 program S1 UNJ
2
5. SK Rektor Universitas Negeri Jakarta No. 566.a/SP/2012 tentang Kuliah kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas negeri Jakarta 6. SK Rektor Universitas Negeri Jakarta No. 567.a/SP/2012 tentang Biaya Kuliah kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas negeri Jakarta C. Paradigma dan Prinsip-Prinsip KKN UNJ 1. Paradigma Program KKN merupakan respon UNJ terhadap kuatnya tekanan globalisasi pada lapisan masyarakat di Indonesia. Arus perubahan KKN pada era kini ditandai dengan adanya perubahan paradigma, yaitu dari paradigma pembangunan (development) menjadi pemberdayaan (empowerment), sehingga pelaksanaan Program KKN menjadi lebih kontekstual. Rekontekstualisasi Program KKN ini diharapkan mampu menghasilkan pemimpin sejati, yaitu lulusan UNJ yang mempunyai empati dan peduli terhadap permasalahan di masyarakat. Untuk menjaga kualitas dan manfaat Program KKN, maka proses pendaftaran, penetapan tema, dari penyelenggaraan KKN dilakukan secara professional. Penyelenggaraan KKN UNJ melibatkan berbagai pihak di lingkungan UNJ baik Fakultas, Pusat Studi, berbagai unit di lingkungan UNJ maupun mitra di luar UNJ. 2. Prinsip-prinsip KKN UNJ a. Prinsip dasar Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, maka KKN dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip-prinsip : 1) Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi; aspek pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi KKN. 2) Empati-Partisipatif; KKN dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. KKN dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola KKN harus mampu mengadakan pendekatan sosiokultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif. 3
3) Multidisipliner; KKN dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan universitas dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LPM. Dalam operasionalnya mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja multidisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN. 4) Komprehensif-Komplementatif dan berdimensi luas; KKN berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikan diharapkan mahasiswa peserta KKN mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proporsional. 5) Realistis-Pragmatis; program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 6) Environmental development; KKN dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mahasiswa KKN mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat dan mencari penyelesaiannya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Melalui pola ini diharapkan, masyarakat mampu berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan. b. Prinsip pelaksanaan KKN UNJ 1) Partisipatoris: tema-tema dalam KKN merupakan gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, Fakultas, Pusat Studi), Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat. 2) Co-financing/co-funding (dana bersama): pendanaan KKN didukung bersama antara mahasiswa, universitas, Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan tema dan program yang telah disepakati. 3) Flexibility (keluwesan): tema-tema dan pelaksanaan KKN, di sesuaikan dengan situasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Mahasiswa dapat memilih tema dan waktu pelaksanaan KKN yang ditawarkan universitas sesuai dengan keinginannya. 4) Sustainability (berkesinambungan): tema-tema dalam program KKN pada suatu lokasi diprogramkan lebih dari satu periode sesuai dengan target tertentu. 5) Research based Community Services (berbasis riset): KKN dilaksanakan berbasis riset.
4
D. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan dari pelaksanaan KKN, sebagai capaian pembelajaran mata kuliah adalah : a. Melaksanakan terapan IPTEKS secara teamwork dan interdispliner dalam berbagai program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung solusi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat binaan secara mandiri dan berkelanjutan b. Menguasai berbagai cara berfikir dan bekerja multidisipliner dan lintas sektoral, menggunakan hasil pendidikan dan penelitian bagi aktivitas pembangunan pada umumnya serta pengembangan masyarakat belajar (learning society) pada khususnya. KKN juga diarahkan untuk mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam prosesi pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mengimplementasikan peran sebagai pendidik, praktisi dan pengelola program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan c. Mampu mengambil keputusan dan mengembangkan inovasi yang tepat berdasarkan analisis ilmiah, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan d. Bertanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan dalam upaya peningkatan daya koperatif yang selaras dengan nilai dan jiwa Pancasila demi kesejahteraan bangsa.secara mandiri, dan berkelanjutan, serta dapat diberi tanggungjawab atas capaian kinerja lembaga (LPM UNJ) secara professional dan akuntabel. Sesuai dengan pandangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), tujuan KKN adalah memberikan pencapaian kompetensi-kompetensi tertentu kepada mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Secara lebih konkret kompetensi minimal yang perlu diberikan dan diperoleh mahasiswa adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Mampu mengumpulkan data dan informasi Mampu menganalisis Mampu mengidentifikasi masalah Mampu mengidentifikasi potensi Mampu merancang program pemberdayaan Mampu melakukan kerjasama (networking) Mampu menggalang dan mensinergikan potensi Mampu menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah Mampu bekerja secara multidisipliner (menyangkut aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya) untuk memecahkan masalah 10) Mampu mengembangkan motivasi diri dan kelompok 11) Mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat 5
12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)
Mampu menggali kearifan lokal Menunjukan rasa tanggung jawab Menunjukkan rasa kesetiakawanan Menunjukkan sikap disiplin dan efisien waktu Mampu mengelola keuangan secara efisien dan transparan Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan Mampu mengevaluasi kinerja sendiri dan kelompok Mampu menyimpulkan hasil kerja dan memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan KKN serta menemukan isu-isu strategis untuk pemberdayaan masyarakat secara optimal.
2. Sasaran Pada dasarnya kegiatan KKN diarahkan kepada 3 sasaran, yaitu : a. Mahasiswa 1) Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang : a) Cara berfikir dan bekerja multidisipliner dan lintas sektoral. b) Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada khususnya. c) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan daerah 2) Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah. 3) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat. 4) Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan. 5) Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan problem solver. 6) Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan. Dengan mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat dan dapat menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya. b. Masyarakat Sasaran (Mitra dan Pemerintah) 1) Memberdayakan masyarakat untuk mengelola potensi yang ada dan dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
6
Terutama dalam mewujudkan capaian hasil yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat secara terukur (seperti kenaikan income per capita, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kematian ibu melahirkan, dan peningkatan umur harapan hidup) 2) Memacu pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga mampu melaksanakan aktivitas pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. 3) Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat. c. Universitas Negeri Jakarta 1) UNJ sebagai Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat. 2) UNJ dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya dalam pengembangan IPTEKS. 3) UNJ dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat. E. Status Kuliah Kerja Nyata 1. Sejalan dengan amanah struktur kurikulum UNJ dan Buku Pedoman KKN dari Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, KKN UNJ dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. a. KKN menjadi bagian integral dari kurikulum UNJ dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa program S1. b. KKN dilaksanakan melalui kegiatan terstruktur dengan tahap-tahap kegiatan persiapan, kuliah pembekalan, observasi, dan penyusunan program, pelaksanaan program di lapangan, evaluasi, pelaporan hasil, dan tindak lanjut. c. KKN merupakan keterpaduan antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisipliner, lintas sektoral, serta bantuan penanganan masalah masyarakat secara pragmatis dan aplikatif. d. KKN meliputi kegiatan di kampus dan di lapangan diberi bobot akademik sebesar tiga (3) sks dan wajib lulus.
7
BAB II PENGELOLAAN DAN RUANG LINGKUP KKN UNJ
A. Lembaga Pengelola dan Tugas Pengelola program KKN UNJ meliputi lembaga dari tingkat pengambil kebijakan sampai dengan tingkat implementasi di lapangan. Secara rinci lembaga pengelola adalah sebagai berikut : 1. Pembantu Rektor Bidang Akademik. Tugas Pembantu Rektor ini adalah sebagai berikut: a. Menyusun kebijakan dan strategi Universitas tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program KKN. b. Menyusun kriteria dan cara penilaian kinerja program KKN UNJ c. Memberi laporan kinerja program KKN UNJ kepada Rektor d. Merumuskan peraturan pelaksanaan program KKN UNJ. e. Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pelaksanaan program KKN UNJ 2. Ketua LPM UNJ Pelaksanaan Program KKN dipimpin oleh Ketua LPM UNJ. Tugas Ketua LPM UNJ sebagai berikut : a. Memimpin unit pelaksana Program KKN UNJ. b. Melaksanakan Program KKN sesuai dengan kebijakan dan strategi Universitas. c. Melaksanakan penilaian kinerja program KKN UNJ sesuai kriteria dan cara penilaian yang ditetapkan oleh Universitas. d. Memberi laporan dan pertanggung-jawaban kinerja program KKN UNJ kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta secara berkala. e. Melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan Program KKN UNJ. 3. Sekretaris LPM UNJ Pelaksanaan Program KKN dikoordinasikan oleh Sekretaris Lembaga dengan tugas-tugas sebagai berikut: a. Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, meng-koordinasi, mengawasi, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Program KKN. b. Bertanggung jawab kepada Ketua LPM tentang kegiatan Program KKN.
8
4. Koordinator Program Pengelola KKN Manajemen Operasional KKN dikoordinir oleh Koordinator Program Pengelola KKN yang dibantu oleh Seksi Kerjasama dan Pengembangan Tema, Seksi Operasional dan Monitoring, serta Seksi Administrasi dan Keuangan. Tugas Koordinator Program Pengelola KKN adalah: a. Melaksanakan pengelolaan KKN b. Mengembangkan program-program KKN c. Mengkoordinasikan pelaksanaan hibah KKN d. Membuat rencana dan laporan kegiatan KKN Tugas Seksi Kerjasama dan Pengembangan Tema adalah : a. Merencanakan dan melakukan kerjasama dengan mitrakerja dalam penerapan IPTEKS, baik di lingkungan masyarakat, Perguruan Tinggi, Pemerintah Pusat dan Daerah dan Lembaga Non Pemerintah. b. Menjalin kerjasama dengan Badan-badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) Pemerintah Pusat, penerapan dan pengembangan IPTEKS dan pemberdayaan serta penguatan potensi masyarakat. c. Merencanakan pengembangan sistem informasi digital berbasis data dalam pelaksanaan kegiatan KKN maupun kerjasama tema khusus. d. Bertanggung-jawab kepada Koordinator program Pengelola KKN. Tugas Seksi Operasional dan Monitoring adalah: a. Membuat perencanaan dan pelaksanaan operasional KKN, yang meliputi: Merencanakan kegiatan dan anggaran tahunan seluruh kegiatan KKN. b. Membuat penjadwalan pelaksanaan kegiatan KKN. c. Merencanakan dan melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa peserta KKN. d. Mengadakan kebutuhan perlengkapan KKN. e. Menetapkan lokasi dan mengurus perijinan dan koordinasi dengan instansi terkait. f. Menyusun daftar penempatan mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN. g. Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan operasional lapangan Program KKN. h. Mengkoordinasi Unit Pelaksana Kabupaten/Kota dan DPL. i. Menyusun laporan operasional pelaksanaan Program KKN. j. Bertanggungjawab kepada Koordinator program Pengelola KKN. Tugas Seksi Administrasi dan Keuangan adalah: a. Mengelola pelaksanaan realisasi keuangan. b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data c. Melakukan analisa dan pelaporan keuangan pelaksanaan program KKN. d. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan setiap periode Program KKN. 9
e. f.
Bersama seksi operasional dan monitoring merencanakan anggaran. Bertanggungjawab kepada Koordinator program Pengelola KKN.
5. Unit Pelaksana Kabupaten/Kota Tugas Unit Pelaksana Kabupaten/Kota adalah : a. Melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KKN dengan DPL di wilayah kabupaten atau kota yang menjadi tanggungjawabnya. b. Bertanggung-jawab kepada Seksi Operasional dan Monitoring, dan Koordinator program Pengelola KKN. c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemkab/Pemkot 6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) DPL bertugas : a. Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Program KKN di tingkat unit kerja. b. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuiuan ke lokasi KKN serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN. c. Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya agar Program KKN dapat terlaksana. d. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKN dan antara mahasiswa KKN- PPM dengan perangkat pemerintahan dan instansi terkait. e. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN. f. Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa dan kepuasan penerima manfaat dalam rangka evaluasi g. Menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk keberlanjutan kegiatan khusus. h. Bertanggung-jawab kepada Unit Pelaksana Kabupaten/Kota dan Seksi Operasional dan Monitoring serta Koordinator program Pengelola KKN. i. Memberi laporan setiap melaksanakan kunjungan ke lokasi KKN. 7. Koordinator Mahasiswa Tingkat Kecamatan (Kormatan) Kormatan selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN, juga mempunyai tugas, yaitu: a. Mengkoordinasikan mahasiswa tingkat Kecamatan dalam rangka penempatan dan penarikan mahasiswa tingkat Kecamatan, serta mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa se-Kecamatan. b. Memberikan laporan kepada DPL, aparat desa dan kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi. c. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat Kecamatan (mengisi lembar R3) 10
8. Koordinator Mahasiswa Tingkat Desa (Kormasa) Kormasa selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN, juga mempunyai tugas, yaitu: a. Sebagai koordinator kegiatan mahasiswa di tingkat Desa (termasuk rencana kerja, diskusi tingkat Desa, pelaksanaan, laporan). b. Memberikan laporan kepada kormatan, perangkat pemerintah desa, dan DPL apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi. c. Melaporkan ke DPL jika terjadi kejadian yang luar biasa d. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat Desa (mengisi lembar R2). 9. Koordinator Mahasiswa Unit (Kormanit) Kormanit selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN, juga mempunyai tugas, yaitu: a. Sebagai koordinator kegiatan tingkat unit. b. Membantu Kormatan dan Kormasa dalam pelaksanaan KKN di tingkat unit sesuai dengan temanya. c. Menyusun rekapitulasi rencana pelaksanaan tema kegiatan. d. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat unit, berdasarkan tema kegiatannya dan melaporkan kepada Kormatan (mengisi lembar Rekapitulasi Kegiatan Sentra). 10. Mahasiswa Peserta KKN Seluruh mahasiswa peserta KKN wajib melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN dan mematuhi: paradigma pemberdayaan, prinsip-prinsip dasar dan pelaksanaan serta tata tertib KKN.
B. Ruang Lingkup KKN UNJ 1. Kegiatan dalam program KKN yang dilakukan oleh mahasiswa di setiap lokasi harus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan nyata di lokasi masingmasing. Kegiatan dapat bersifat: rintisan, pelengkap, penunjang maupun kelanjutan program. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, mahasiswa berperan sebagai : Motivator dan Problem Solver. 2. Pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan adalah masyarakat di lokasi sebagai subjek dan objek pembangunan masyarakat. 3. Berdasarkan pada substansi temanya, ruang lingkup KKN dapat dikelompokan menjadi 3 sentra fokus pemberdayaan yang masing-masing memiliki alternatif tema sebagai berikut:
11
Pengembangan Kapasitas Ekologi Peningkatan Sanitasi & Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Lingkungan Kritis Pengembangan Sumberdaya Alam Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pengelolaan Sistem Energi Terbarukan Pengembangan Kapasitas Ekonomi Pengembangan potensi produksi industri kreatif komunitas binaan Produktivitas usaha rancang bangunan lingkungan binaan Produktivitas usaha desain produk dan properti usaha binaan produktivitas usaha busana/fashion binaan produktivitas usaha film/video/photografi binaan produktivitas usaha kerajinan binaan produktivitas usaha kuliner binaan Produktivitas usaha teknologi informasi binaan produktivitas usaha layanan kesenian/seni pertunjukan binaan produktivitas usaha penerbitan & percetakan binaan produktivitas usaha periklanan binaan Produktivitas usaha APE/permainan interaktif binaan Produktivitas usaha pariwisata binaan produktivitas usaha riset & pengembangan binaan produktivitas usaha stasiun/broadcasting komunitas binaan Pengembangan jaringan pengelolaan & pemasaran produk terpadu komunitas binaan Pengembangan Kapasitas Sosial-Budaya pengembangan produktivitas SDM & pemenuhan standar mutu Satuan Pendidikan (Sekolah, PKBM, PAUD, Kursus, dll) binaan Recovery kebencanaan Pengelolaan dan distribusi bantuan pada korban bencana penanganan efek bencana pada komunitas korban Pengembangan Kehidupan Sosial-Budaya berbasis Kearifan Lokal dan Nasionalisme Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputer untuk pembangunan berkelanjutan Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Komputerisasi Data Pemerintah dan Pertanian Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
12
C. Sifat Kegiatan Mahasiswa dalam Program KKN UNJ Sifat kegiatan terdiri dari : 1. Monodispliner, yaitu program kegiatan KKN yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan kompetensi bidang ilmunya masing-masing. Program monodisipliner adalah program yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN UNJ sesuai dengan kompetensi bidang ilmu masing-masing dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN. Mahasiswa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas program tersebut baik secara ilmiah maupun operasional. Bobot dari program ini adalah 50 % dari 192 jam kerja saat pelaksanaan KKN yaitu 96 jam kerja. Masing-masing mahasiswa WAJIB membuat 4 program monodisipliner sesuai kompentensi bidang ilmu masing-masing. Sehingga masing-masing program memiliki bobot + 24 jam kerja. 2. Multidispliner, yaitu program kegiatan KKN yang dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa dari minimal 3 fakultas di lokasi KKN. Bobot dari program multidisipliner adalah 30% dari 192 jam kerja saat pelaksanaan KKN, yaitu 57 jam kerja. Masing-masing mahasiswa wajib memiliki 2 program yang bersifat multidisiplin. 3. Layanan sosial, yaitu program yang bersifat sosial kepada masyarakat di lokasi KKN seperti misalnya kerja bakti, memberikan bimbingan belajar, pengajian, peringatan hari besar nasional/keagamaan, membantu pengarsipan di desa, dan program-program lainnya. Bobot dari program layanan sosial adalah 20% dari 192 jam kerja saat pelaksanaan KKN, yaitu 38 jam kerja. Masing-masing mahasiswa wajib melaporkan berbagai program layanan sosial yang dilakukannya.
D. Jenis Kegiatan dan Alokasi Waktu dalam Program KKN UNJ 1. Jenis Kegiatan Kegiatan individual mahasiswa KKN dikelompokkan menjadi 2 jenis kegiatan, yaitu : a. Kegiatan Pokok Tema dan Pokok Non Tema. Kegiatan Pokok Tema adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN sesuai dengan tema yang dilaksanakan. Mahasiswa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas kegiatan tersebut baik secara ilmiah maupun operasional.
13
Kegiatan pokok non tema adalah kegiatan pokok di luar tema yang dilaksanakan, sesuai dengan bidang ilmu dari mahasiswa sejawat yang melaksanakan kegiatan tersebut. Jumlah kegiatan pokok minimal 5, minimal 1 kegiatan diantaranya bersifat multidisipliner dan minimal 1 diantaranya adalah pokok tema. b. Kegiatan Bantu Yaitu kegiatan yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa KKN yang bersifat hanya membantu peserta KKN lain dalam 1 unit/subunit secara operasional, tetapi secara ilmiah tidak terkait dalam pola kerja multidisipliner. Misalnya kerja bersama dalam gotong-royong pengerasan jalan (semua bidang kegiatan mahasiswa membantu mengumpulkan batu dan meratakan jalan bersama-sama). Kegiatan bantu tema berlaku untuk 1 unit, tetapi kegiatan bantu non tema berlaku untuk 1 sub unit. 2. Alokasi Waktu Jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk kegiatan KKN UNJ harus memenuhi persyaratan 3 SKS yaitu 288 jam kerja efektif di lapangan. Waktu kerja efektif 288 jam dihitung dari 3 SKS x 6 jam kerja per hari x 16 kali tatap muka. Adapun bobot rincian jam kerja pada saat pemetaan dan pada saat pelaksanaan aksi di lapangan adalah sebagai berikut : Total waktu efektif
288 Jam
Pembagian waktu kerja Kegiatan pembekalan KKN : 26 jam kerja Kegiatan pemetaan : 63 jam kerja Kegiatan pokok (5 kegiatan) 192 Jam Kegiatan pokok tema 58 Jam Kegiatan pokok non tema 96 Jam Kegiatan bantu 38 Jam Bobot kegiatan KKN saat pelaksanaan aksi : 192 jam kerja. Bila 192 jam kerja didistribusikan dalam kegiatan 38 hari di lapangan maka : 192 jam kerja / 38 hari = + 5 jam kerja per hari
14
Gambar 1. Skema Alokasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan mahasiswa KKN E. Pendanaan Dana yang digunakan untuk pelaksananan kegiatan KKN bersumber dari Mahasiswa peserta KKN, Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat, perusahaan swasta, dan Iain-lain. Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Sumber dan alokasi dana KKN dapat dilihat pada Gambar 2 :
Sumber Dana
Mahasiswa KKN-PPM
Alokasi Dana
Biaya hidup Transportasi Pemeriksaan Kesehatan dan Asuransi Pendidikan dan Latihan Perlengkapan Mahasiswa
Pemda (Proposal) Swadaya Swasta Lain-lain (tidak mengikat)
Pengelolaan KKN-PPM Pembimbingan Evaluasi Bahan Percontohan atau program dan diskusi
Gambar 2. Sumber dan alokasi dana KKN
15
F. Sosialisasi 1. Internal Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang tema-tema KKN yang telah disetujui dan akan dilaksanakan kepada semua pihak di lingkungan universitas (Fakultas, Pusat Studi, dan Lembaga). Sehubungan dengan hal itu maka Pembantu Dekan Bidang Akademik, dan Wakil Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, serta Dosen Pembimbing Lapangan menjadi penghubung antara Pengelola KKN dengan mahasiswa. 2. Eksternal (Pemda dan Instansi lain) Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan KKN kepada Pemda, dan Instansi lain maupun stakeholders lainnya yang akan menjadi mitra kegiatan KKN agar dapat mempersiapkan pelaksanaan kegiatan KKN di wilayahnya. Kerjasama ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan (operasional), monitoring, dan evaluasi.
G. Kerjasama Keberhasilan program KKN dapat tercapai dengan adanya kerjasama dalam penerapan dan pengembangan IPTEKS yang harmonis baik ke dalam maupun ke luar. Kerjasama ke dalam dilakukan antar fakultas di lingkungan universitas, sedangkan kerjasama ke luar dilakukan antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama yang harmonis ini akan menciptakan kelancaran komunikasi dan penyelesaian urusan serta masalah yang menyangkut kegiatan KKN dan kegiatan pemerintah daerah, instansi, dinas atau pihak-pihak lain yang terkait. Kerjasama ini membuka jalan rintisan menuju tercapainya tujuan dan sasaran KKN sebaik-baiknya. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MOU antara LPM dengan mitra kerja.
16
BAB III TAHAPAN PROGRAM KKN UNJ
A. Persiapan 1. Pengusulan Tema Tema-tema yang diusulkan oleh pengusul dijaring melalui proses penyeleksian dan penyempurnaan. Tema dirumuskan dalam bentuk proposal dan harus memenuhi persyaratan proposal serta persyaratan pelaksanaan, serta disusun dalam sistematika yang telah ditentukan oleh pengelola KKN. Secara lengkap hal ini diuraikan sebagai berikut : a.
Proses penjaringan tema dapat dilihat pada Gambar 3.
Pengusul Tema
Seleksi Penyempurnaan
Fakultas Pusat Studi Masyarakat Pengguna
P
Tim Pengembang Tema KKN (Pembantu Dekan Bidang Akademik, Klaster Riset, Pengelola KKN)
Dosen & Mahasiswa Unit-Unit Lain yang ada di Universitas
Pelaksanaan Kegiatan KKN
Gambar 3. Proses Penjaringan tema
b. Persyaratan penjaringan tema 1) Persyaratan Tema KKN a) Mendukung visi dan misi UNJ b) Sesuai dengan paradigma dan prinsip-prinsip pelaksanaan KKN c) Sangat dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil observasi dilapangan d) mempunyai tujuan dan target yang jelas serta dapat diukur hasil dan dampaknya. 17
e) Memiliki tahapan yang jelas, dan dapat diterapkan dalam jangka waktu panjang. f) Mengimplementasikan teknologi atau metode ilmiah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. g) Memungkinkan untuk riset atau kajian lanjut secara berkesinambungan. 2) Persyaratan Pelaksanaan Tema a) Mampu meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa pada masyarakat rentan. b) Merupakan aktifitas yang bersifat sinergis, mempunyai tema dan tahapan yang jelas, serta mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan KKN yaitu: research based, win-win solution, co-creation, co-funding, flexibility, dan sustainability. c) Merupakan kegiatan yang terukur hasil dan dampaknya (output dan outcome), termasuk berlangsungnya proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. d) Merupakan kegiatan kombinasi antara learning process dan problem solving, artinya mahasiswa melakukan kegiatan learning by doing. 3) Prosedur pengajuan tema a) Proposal tema dapat diajukan oleh: LPM, fakultas/jurusan, pusat studi, masyarakat/mitra kerja, sivitas akademika, dan unit-unit lain di UNJ. b) Pengusul tema mengambil atau mengunduh format proposal usulan tema KKN di website LPM c) Pengusul menyerahkan proposal ke Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema KKN. d) Ada tiga kemungkinan hasil penjaringan tema yaitu: diterima, diterima dengan perbaikan dan penyempurnaan, serta ditolak. e) Bagi proposal tema yang diterima dengan perbaikan, akan dilaksanakan penyempurnaan tema oleh Tim pengembang tema. f) Pengusul bersama dengan Tim pengembang tema, mengembangkan tema KKN yang mengikuti paradigma pemberdayaan bagi mahasiswa dan masyarakat, dan pembangunan institusi serta berlandaskan prinsip-prinsip pelaksanaan KKN. (Ketua pengusul tema adalah dosen UNJ) g) Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema KKN mengumumkan tema KKN yang sudah dikembangkan di website LPM c. Prosedur perijinan lokasi kegiatan KKN 1) DPL/pengusul tema melakukan pendekatan kepada masyarakat calon sasaran/lokasi kegiatan KKN UNJ di tingkat kecamatan ke bawah.
18
2) LPM mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku. Dalam hal ini proses permohonan ijin di lapangan menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Kabupaten/Kota, namun bilamana Unit Pelaksana Kabupaten/Kota ditiadakan (jumlah unit KKN UNJ kurang dari 2) maka proses perijinan KKN UNJ ditangani DPL. 3) LPM membuat dan menyampaikan surat rencana kegiatan dan pemberangkatan mahasiswa KKN ke Bupati/Walikota dengan tembusan ditujukan kepada Bappeda, Kesbanglinmas, Camat, Lurah/ Kadus, dan Instansi pemda lain yang terkait. Penyampaian surat tersebut di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggungjawab Unit Pelaksana Kabupaten/Kota, sedang di tingkat kecamatan ke bawah menjadi tanggungjawab DPL. Bilamana posisi Unit Pelaksana Kabupaten/Kota ditiadakan maka penyampaian surat tersebut menjadi tanggungjawab DPL. 2. Mahasiswa Peserta KKN KKN terbuka bagi semua mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk melaksanakan kegiatan KKN. Persyaratan tambahan diperlukan jika tema KKN yang diusulkan mensyaratkan penekanan pada keahlian dan muatan tertentu. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta KKN dengan memenuhi prosedur persyaratan tertentu. a. Persyaratan Mahasiswa Peserta KKN 1) Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1 dari semua fakultas di lingkungan UNJ. 2) Mahasiswa telah menempuh kuliah dan praktikum minimal 100 Satuan Kredit Semester (SKS) dan tidak boleh mengambil matakuliah dan atau praktikum selama mengikuti KKN. 3) Diijinkan dan dikirim oleh fakultas. 4) Membayar biaya pelaksanaan kegiatan KKN. 5) Mahasiswa mengisi KRS 3 SKS mata kuliah KKN. 6) Lulus tes kesehatan dan tidak dalam keadaan hamil. 7) Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPM. 8) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar untuk kepentingan administrasi (di belakang foto ditulis NAMA dan NOREG).
19
b. Prosedur Pendaftaran 1) Mahasiswa calon peserta KKN yang telah memenuhi persyaratan beban SKS mendaftarkan diri di SIAKAD UNJ, mengikuti seluruh rangkaian pembekalan dan general test (GT), serta melakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik UNJ. Setelah itu mahasiswa memperoleh username dan password dari LPM dengan menunjukkan KRS yang sudah diverifikasi oleh prodi, dan bukti lulus tes kesehatan dari Poliklinik UNJ. Langkah berikutnya, mahasiswa mengisi/menginput data identitas diri secara on-line di website LPM. Proses input/memasukan data identitas diri hanya dapat dilakukan sekali, kecuali foto diri dan judul tema yang dipilih. 2) Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan dan telah menginput data akan terdaftar sebagai peserta Program KKN dan akan diumumkan di website LPM atau di fakultas/jurusan masing-masing; dengan demikian berhak mengikuti Program KKN. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melakukan input data tidak berhak mengikuti Program KKN dan berkas administrasinya dikembalikan ke fakultas/jurusan masing-masing. c. Pembekalan Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti pembekalan materi KKN dan materi tema dari dosen pembekalan, DPL, pengusul tema, Pemerintah Daerah, dan mitra kerja (stakeholder) untuk memberikan orientasi pelaksanaan kegiatan KKN. 1) Pengambilan perlengkapan individu peserta KKN. 2) Tes calon peserta KKN 3) Penyelenggaraan pembekalan umum KKN (materi pembekalan: tentang paradigma, prinsip-prinsip pelaksanaan, pelaksanaan, cara penilaian dan penyusunan laporan kegiatan KKN) yang diselenggarakan sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi KKN. 4) Penyelengaraan pembekalan khusus KKN (kegiatan penjelasan tentang materi tema kegiatan KKN yang disampaikan oleh penanggungjawab tema/mitra atau tentang program kerja pemerintah). 5) Konsolidasi pelaksanaan KKN oleh DPL dan Penanggungjawab Tema. 6) Pengambilan perlengkapan/paket kormanit, kormasit dan Kormatra. 7) Pengarahan Kormanit, Kormasit, dan Kormatra. Tata cara pembekalan materi KKN : Mahasiswa wajib mengikuti Test Materi dan lulus dengan nilai minimum 60 point. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir (tidak boleh diwakilkan) pada setiap acara pembekalan 20
Waktu, tempat, materi dan pembicara pembekalan ditentukan oleh LPM Mahasiswa yang mendapatkan tugas dari univ/fak/prodi sehingga tidak dapat mengikuti pembekalan harus memproses surat ijin sebelum yudisium pembekalan, bila melebihi batas waktu tersebut, maka dianggap tidak lulus pembekalan KKN Peserta yang tidak dapat mengikuti pembekalan karena berhalangan sakit/melahirkan maka di wajibkan untuk menyampaikan ijin tertulis dengan dilampiri surat ijin rawat inap dari dokter rumah sakit Setelah pembekalan akan ditentukan nama-nama peserta yang lulus (memenuhi batas minimal nilai test materi pembekalan) dan dapat melanjutkan pada kegiatan lapangan Bagi mahasiswa yang melanggar sebagaimana ketentuan sebagaimana disebut di atas maka mahasiswa tersebut dianggap gugur/ditolak untuk diterjunkan ke lapangan d. Penetapan DPL dan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota 1) Persyaratan DPL dan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota a) DPL merupakan Dosen Universitas Negeri Jakarta b) Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan Tema c) Menyatakan kesediaan sebagai DPL yang ditunjukan dengan surat pernyataan kesediaan 2) Prosedur Penetapan DPL dan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota a) Penjaringan dan penetapan DPL: (1) Tim penanggung-jawab Tema mengusulkan calon dosen pembimbing lapangan (DPL) kepada Pengelola KKN untuk menjadi DPL dalam pelaksanaan kegiatan tema yang berkaitan dalam Program KKN. (2) Pengusulan calon DPL oleh penanggung-jawab tema diikuti dengan penjelasan tentang kemampuan dan kompetensi yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tema kegiatan KKN. (3) Pembantu Rektor bidang Akademik menetapkan DPL. b) Penetapan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota: (1) Kepala Bidang KKN mengusulkan nama Dosen yang memenuhi persyaratan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota. (2) Pembantu Rektor bidang Akademik menetapkan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota.
21
e. Penempatan mahasiswa, DPL dan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota di lokasi KKN dilakukan oleh staf pengelola KKN dibantu oleh pengusul Tema untuk tingkat unit. Serta plotting mahasiswa untuk tingkat sub unit dilakukan oleh DPL. 1) Prosedur Penempatan Mahasiswa. Pengelola melakukan penempatan mahasiswa dengan mempertimbangkan : a) Pilihan tema mahasiswa pada saat input data identitas mahasiswa b) Kebutuhan unit terkait dengan pelaksanaan kegiatan KKN UNJ dengan mempertimbangkan komposisi mahasiswa berdasar program studi, jenis kelamin, agama, atau hal lain yang disepakati dengan masyarakat pengguna. Dalam hal ini staf pengelola KKN UNJ dapat memohon bantuan DPL dan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota terkait. c) Permohonan pengusul tema 2) Pengumumam penempatan mahasiswa melalui website LPM-UNJ. 3) Prosedur Penempatan DPL dan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota. a) Pengelola melakukan penempatan DPL dengan mempertimbangkan usulan pengusul tema dan kemampuan. b) Pengelola menunjuk dan menugaskan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kemampuan dosen yang bersangkutan. Proses pemindahan mahasiswa pada suatu lokasi KKN tidak sama dengan proses penempatan. Calon peserta KKN UNJ hanya dapat mengajukan perpindahan lokasi dengan syarat : Mempunyai penyakit dengan kategori kronis yang membahayakan jiwanya dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis serta dapat menunjukkan hasil uji lab. Mempunyai cacat fisik permanen yang berpeluang dapat mengganggu aktivitas pada aktivitas saat KKN UNJ Sedang pasca melahirkan dengan se-ijin suami Tata cara pemindahan lokasi : Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua LPM UNJ dengan disertai alasan pindah lokasi KKN Permohonan diajukan selambat-lambatnya 4 hari setelah pengumuman penempatan/lokasi KKN UNJ. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut tidak akan diproses. Surat permohonan sesuai konsep LPM, di mana diketahui oleh PD 1 atau Dekan terkait. Keputusan penempatan lokasi KKN UNJ adalah hak sepenuhnya LPM UNJ.
22
f. Konsolidasi Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh DPL. Sosialisasi dan koordinasi antar mahasiswa satu dengan yang lain dibawah bimbingan DPL untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan kegiatan KKN selanjutnya. Plotting mahasiswa tingkat subunit, lokasi pondokan dan penentuan Kormatan, Kormasa dan Kormanit dilakukan oleh DPL pada saat konsolidasi ini. B. Pelaksanaan 1. Pemberangkatan Mahasiswa ke Lokasi KKN Pemberangkatan mahasiswa KKN ke lokasi diatur menurut jadwal yang sudah disusun berdasarkan jumlah mahasiswa yang diterjunkan dan lokasi KKN yang dipergunakan. Pemberangkatan mahasiswa ke lokasi KKN tingkat Kabupaten atau Kota dikoordinir oleh Korkab atau Korta kemudian DPL mengkoordinir sampai ke lokasi KKN. a. Kelompok mahasiswa didampingi oleh DPL masing-masing mempersiapkan berkas kegiatan, bahan perbekalan, dan sarana transportasi menuju lokasi masing-masing kelompok. b. Koordinator Program Pengelola KKN menyelenggarakan upacara Pemberangkatan mahasiswa KKN yang diisi dengan: 1) Upacara Pemberangkatan dihadiri oleh Rektor, Dekan, Ketua LPM, atau yang mewakili, Mahasiswa, DPL, dan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota. 2) Laporan Koordinator Program Pengelola KKN tentang rencana pelaksanaan Program KKN yang akan dijalankan pada periode tersebut. 3) Amanat pelepasan atau pengarahan oleh Rektor atau yang mewakili. 4) Pelepasan oleh Rektor atau yang mewakili. c. Mahasiswa didampingi DPL menuju lokasi KKN. d. DPL melaporkan tentang pemberangkatan dengan mengisi dan menyerahkan berita acara pemberangkatan kepada LPM. 2. Operasional Lapangan a. Proses kegiatan mahasiswa 1) Mahasiswa melakukan sosialisasi program yang telah direncanakan dan menetapkan rencana kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mitra kerjasama terkait. 2) Setiap mahasiswa di setiap sub unit menyusun laporan rencana kegiatan (LRK) individu. Selanjutnya setiap sub unit membuat LRK subunit yang memuat LRK individu setiap mahasiswa peserta KKN di subunit yang bersangkutan. Penyusunan LRK dilakukan dengan Format yang telah ditentukan Pengelola KKN 3) Setiap subunit membuat satu tabulasi keseluruhan kegiatan yang memuat rencana waktu dan pelaksanaan setiap kegiatan
23
4) 5) 6)
7) 8)
9)
10) 11)
12)
13) 14) 15)
Mahasiswa melaksanakan kegiatan tema yang telah disepakati bersama masyarakat dan berbagai pihak yang terkait. Setiap mahasiswa mendokumentasikan setiap kegiatan harian dengan menggunakan Form K1,K2, dan K3 Mahasiswa mengisi presensi setiap hari selama periode KKN dan bilamana cuti meninggalkan lokasi harus mengisi dan mengajukan surat ijin cuti dengan menggunakan blanko yang telah disediakan Mahasiswa menjaga ketertiban pelaksanaan KKN dengan menerapkan dan mentaati Tata Tertib KKN Pada akhir periode kegiatan KKN setiap mahasiswa membuat rekapitulasi kegiatan dengan menggunakan Form R1 berdasarkan berkas K1 masing-masing mahasiswa Setiap mahasiswa di setiap sub unit menyusun laporan pelaksanaan kegiatan (LPK) individu berdasarkan R1/K1, K2, dan K3 masing-masing mahasiswa. Selanjutnya setiap sub unit membuat LPK subunit yang memuat LPK individu setiap mahasiswa peserta KKN di subunit yang bersangkutan. Penyusunan LPK dilakukan dengan Format yang telah ditentukan Pengelola KKN Kormasa membuat rekapitulasi kegiatan dengan menggunakan Form R2 Setiap Kormanit membuat rekapitulasi kegiatan seluruh unit berdasarkan R2 dari setiap subunit dengan menggunakan kartu rekapitulasi kegiatan Kluster (kartu pelangi) yang telah ditentukan dan diserahkan kepada Kormanit. Kormatan membuat rekapitulasi kegiatan satu unit dengan menggunakan Form R3 berdasarkan R2 dari semua Kormasa dan menyerahkannya ke DPL untuk digunakan dalam penyusunan LPK DPL. Kormatan menyelesaikan SPPD mahasiswa KKN Kormasa menyelesaikan kuitansi penerimaan biaya hidup mahasiswa KKN dan menyerahkannya kepada Kormatan Kormatan menyerahkan LPK kepada Pengelola KKN LPM.
b. Proses kegiatan DPL dan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota selama pelaksanaan KKN 1) DPL melakukan proses sosialisasi kegiatan KKN di wilayah yang akan dijadikan lokasi kegiatan KKN mahasiswa yang dibimbingnya, meliputi perijinan, pendekatan dan observasi awal sebelum pemberangkatan mahasiswa KKN. 2) DPL melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap mahasiswa dan kegiatannya. 3) Pada minggu terakhir DPL menyelenggarakan ujian responsi dan memasukkan nilai ke dalam daftar penilaian melalui website. 4) DPL melakukan penilaian kinerja setiap mahasiswa (disiplin, kerjasama, penghayatan, pelaksanaan program) dan memasukkan ke dalam blanko penilaian melalui website LPM. 24
5)
Unit Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan KKN dengan DPL di wilayahnya sebelum, selama dan setelah kegiatan KKN dilaksanakan. 6) Unit Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan koordinasi pemberangkatan mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan penarikan mahasiswa dengan pihak-pihak terkait di tingkat kabupaten/kota. 7) Unit Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan KKN dengan Pemda 8) DPL dan Unit Pelaksana Kabupaten/Kota menjaga ketertiban pelaksanaan kegiatan KKN. 9) DPL membuat laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan berkas R3 dan rekap kegiatan klaster sesuai dengan format LPK DPL. 10) Unit Pelaksana Kabupaten/Kota membuat LPK berdasarkan LPK DPL sesuai dengan format LPK Unit Pelaksana Kabupaten/Kota 3. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan KKN dan pertanggungjawaban program kegiatan yang dilakukan. Laporan pelaksanaan KKN disusun secara individual setelah pelaksanaan kegiatan KKN selesai. Tahapan pembuatan laporan a. Pengisian Kartu Kontrol Mahasiswa 1) Mahasiswa memperbanyak kartu kontrol (K1/Kartu Kontrol Kegiatan Pokok, K2/Kartu Kontrol Kegiatan Bantu dan K3/ Kartu Kontrol Non Kegiatan) 2) Mahasiswa mengisi kartu kontrol (K1/Kartu Kontrol Kegiatan Pokok, K2/Kartu Kontrol Kegiatan Bantu dan K3/ Kartu Kontrol Non Kegiatan) via portal 3) DPL/ Unit Pelaksana Kabupaten/Kota/Pengelola melakukan pengecekan kartu kontrol mahasiswa b. Pengisian Kartu Rekapitulasi Kegiatan Mahasiswa via portal 1) Mahasiswa mengisi kartu rekapitulasi kegiatan R1 (Kartu Rekapitulasi Kegiatan Individu) 2) Koordinator Mahasiswa Sub Unit mengisi kartu rekapitulasi kegiatan R2 (Kartu Rekapitulasi Kegiatan Sub Unit) 3) KoordinatorMahasiswa Unit mengisi kartu rekapitulasi kegiatan R3 (Kartu Rekapitulasi Kegiatan Unit) 4) DPL/Unit Pelaksana Kabupaten/Kota/Pengelola melakukan pengecekan kartu kontrol mahasiswa c. Pembuatan Laporan Rencana Kegiatan (LRK) mahasiswa 1) Mahasiswa membuat Laporan Rencana Kegiatan (LRK)
25
2) Koordinator mahasiswa sub unit menyusun laporan Rencana Kegiatan (LRK) individu menjadi LRK sub unit. 3) Koordinator Mahasiswa Unit mengkoordinasi pembuatan LRK semua mahasiswa dalam unitnya d. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) DPL 1) DPL membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) berdasarkan laporan dari setiap mahasiswa 2) DPL meyerahkan LPK unitnya kepada Unit Pelaksana Kabupaten/Kota dan ke LPM e. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Unit Pelaksana kab/Kota 1) Unit Pelaksana Kabupaten/Kota membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) 2) Unit Pelaksana Kabupaten/Kota meyerahkan LPK ke LPM f.
Pembuatan laporan pelaksanaan KKN oleh Pengelola KKN 1) Pengelola KKN membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) 2) Pengelola KKN menyerahkan LPK ke Ketua LPM.
4. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi KKN Setelah mahasiswa selesai melaksanakan kegiatan-kegiatan KKN sesuai dengan rencana yang dijadwalkan, maka mahasiswa ditarik dari lokasi, kembali ke kampus. Pada saat penarikan mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti prosesi kegiatan yang telah ditentukan dan berkumpul kembali di LPM UNJ untuk pengecekan kembali jumlah peserta dan pengumpulan dokumen administrasi penarikan mahasiswa. KKN di tingkat Kecamatan dikoordinir oleh DPL dan di tingkat Kabupaten dikoordinir oleh Unit Pelaksana Kabupaten/Kota. a. Unit Pelaksana Kabupaten/Kota menyampaikan surat penarikan mahasiswa KKN UNJ dan mengadakan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot. b. DPL menyampaikan surat penarikan mahasiswa peserta KKN UNJ dan berkoordinasi dengan Lurah dan Camat lokasi kegiatan KKN. c. DPL mengkoordinasi proses penarikan dari lokasi kegiatan KKN kembali ke kampus. d. DPL bersama dengan mahasiswa KKN ditarik dari lokasi menuju kampus e. DPL bersama dengan mahasiswa menyerahkan dokumen kegiatan KKN kepada seksi Operasional dan Monitoring. f. DPL melaporkan penarikan mahasiswa dan menyerahkan berita acara penarikan kepada Koordinator Program Pengelola KKN.
26
C. PENILAIAN 1. Penilai Penilai terdiri dari Dosen Pembekalan dan DPL, dalam menilai DPL dapat mempertimbangkan penilaian dari tokoh masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan KKN dan keterangan bebas masalah. 2. Range Penilaian Nilai KKN adalah nilai mutlak : A: 80-100; B: 70-79,9; C: 60-69,9; D: 55-59,9; E: <55 3. Komponen penilaian Komponen yang dinilai meliputi Tes materi pembekalan umum, Laporan Rencana Kegiatan, Kinerja Mahasiswa, Laporan Pelaksanaan, dan Responsi. a. Tes materi pembekalan umum Tes materi pembekalan umum dilakukan setelah mahasiswa mengikuti pembekalan umum KKN. Tes materi (General Test/GT) pembekalan umum dimaksudkan untuk mengukur kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap materi pembekalan umum. Bobot nilai GT adalah 10% b. Laporan Rencana Kegiatan (LRK) Laporan ini berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disosialisasikan dan didiskusikan dengan berbagai pihak. Bobot nilai LRK adalah 5% c. Kinerja Mahasiswa Penilaian kinerja mahasiswa KKN dibagi menjadi 4 kriteria penilaian yaitu: disiplin, kerjasama, penghayatan dan pelaksanaan kegiatan. Bobot nilai kinerja adalah 70% yang terdiri dari : 1) Pelaksanaan (30%) a) Kemampuan atau keberhasilan memanfaatkan dan menggali potensi, mengungkapkan serta menyelesaikan permasalahan. b) Ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan yang relevan c) Kemampuan mengevaluasi keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan 2) Disiplin (15%) a) Kepatuhan terhadap kewajiban tinggal di lokasi KKN b) Ketepatan dalam penggunaan waktu c) Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku 3) Kerjasama (15%) a) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antar mahasiswa b) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antara mahasiswa dengan pejabat, mahasiswa dengan pemuka masyarakat dan mahasiswa dengan anggota masyarakat (interpersonal)
27
c) Kemampuan untuk mengadakan kegiatan yang dihubungkan dengan bidang lain (multidisipliner) 4) Penghayatan (10%) a) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lokasi KKN b) Kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan segala norma dan sistem nilainya c) Kemampuan untuk tanggap terhadap permasalahan yang ada di lokasi KKN d) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Laporan ini berisi pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun dan analisis keberhasilan program yang meliputi peluang, kendala dan solusi. Bobot nilai LRK adalah 5%. e) Responsi (RES), dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di lokasi KKN. Bobot nilai responsi adalah 10%.
4. Nilai Akhir KKN Nilai Akhir KKN merupakan hasil penggabungan dari komponen nilai GT, LRK, Kinerja (DS, KS, PH, PL), LPK dan RES. Nilai Akhir tersebut ditetapkan melalui rapat koordinasi antara DPL dengan Pengelola Program KKN. Apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku hasil nilai akhir dikirimkan secara tertulis oleh LPM UNJ kepada Fakultas.
28
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENJAMINAN MUTU PROGRAM KKN UNJ
Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi. Tanpa monitoring, evaluasi akan kehilangan dasar-dasar validitasnya, dan tanpa evaluasi monitoring akan menjadi kegiatan yang tidak berarti. Untuk menjamin kualitas operasional KKN dilakukan monitoring dan evaluasi secara simultan. Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan dan pengembangan oprasional program KKN dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan Program KKN. Monitoring dan evaluasi diperlukan sebagai kontrol agar arah dan tujuan operasional Program KKN tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai : 1. Masukan untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan usaha-usaha selanjutnya baik oleh pihak pengelola maupun masyarakat. 2. Umpan balik untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan perguruan tinggi. Selanjutnya monitoring dan evaluasi terhadap hasil serta dampak yang ditimbulkan berguna bagi penilaian program yaitu mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai, faktor kendala dan pendukung yang ada, efisiensi dan efektifitas program, serta pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan. A. Monitoring Operasional KKN UNJ Aspek penting dalam monitoring operasional KKN mencakup empat hal yaitu: pelaksana, waktu pelaksanaan, unsur-unsur yang dimonitor dan proses monitoring. 1. Pelaksana monitoring adalah DPL, Unit Pelaksana Kabupaten/Kota, seksi Operasional dan Monitoring, Koordinator Program Pengelolaan KKN, Ketua LPM dan Pimpinan Universitas. 2. Waktu pelaksanaan monitoring operasional KKN, dilakukan pada setiap tahap operasional KKN yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. 3. Unsur-unsur yang dimonitor meliputi: a. Unsur-unsur pada tahap persiapan; penyusunan jadwal, proses pendaftaran, proses pembekalan, penentuan tema, proses penempatan lokasi, penetapan DPL, Unit Pelaksana Kabupaten/Kota, pengarahan dan pelepasan oleh Rektor. b. Unsur-unsur pada tahap pelaksanaan; proses pemberangkatan, proses sosialisasi program, proses implementasi kegiatan, ketaatan administratif. c. Unsur-unsur pada tahap pelaporan; ketepatan penyusunan dan penyelesaian laporan.
29
4. Proses monitoring a. Monitoring pada tahap persiapan dilakukan oleh Koordinator Program Pengelolaan KKN, Sekretaris dan Ketua LPM, yang dilakukan sebelum pemberangkatan dalam forum rapat koordinasi. b. Monitoring pada tahap pelaksanaan dilakukan oleh DPL, Unit Pelaksana Kabupaten/Kota, seksi Operasional dan Monitoring, Koordinator Program Pengelolaan KKN, Sekretaris lembaga, Ketua LPM dan Pimpinan Universitas. c. Monitoring pada tahap pelaporan dilakukan oleh DPL, Unit Pelaksana Kabupaten/Kota, seksi Operasional dan Monitoring, Koordinator Program Pengelola KKN. B. Evaluasi Operasional KKN Evaluasi operasional KKN dilaksanakan oleh pengelola KKN sebagai tindak lanjut kegiatan monitoring. Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir periode Program KKN dan pada setiap akhir tahun akademik. Evaluasi ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan tahapan kegiatan, termasuk penyusunan laporan, dan penilaiannya. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah dicapai serta kendala-kendala yang ada. hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan baik terhadap pembelajaran mahasiswa yang ditimbulkan baik terhadap pembelajaran mahasiswa maupun pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan pribadi mahasiswa (personality empowerment), pemberdayaan masyarakat (community empowerment), dan pengembangan kelembagaan (institutional development). Bahan evaluasi dapat diperoleh dari hasil monitoring, laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan manajerial atas semua tahapan kegiatan Program KKN yang telah dilakukan. Dari laporan itu pula dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan Program KKN dalam bentuk kuantitas dan kualitas, kelayakan kegiatan, dan besarnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun pendanaan. Evaluasi Program KKN dilakukan dalam forum rapat. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai usaha-usaha perbaikan pelaksanaan Program KKN untuk periode berikutnya.
30
C. Penjaminan Mutu Program KKN UNJ Penjaminan kualitas program KKN secara keseluruhan disusun dalam suatu sistem penjaminan mutu. 1. Ketentuan Umum Universitas Negeri Jakarta menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan meningkatkan sistem manajemen mutu di bidang Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN) secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan Standar yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan di Bidang Pengelolaan Kuliah Kerja NyataPembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN) Universitas Negeri Jakarta meliputi : a. Membakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa berdasarkan paradigma pemberdayaan masyarakat, sehingga program KKN UNJ selanjutnya menjadi Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN) UNJ. b. Menjamin mutu pelaksanaan program KKN melalui prinsip-prinsip: win-win solution, co-creation, co-funding, flexible, sustainable, berbasis riset, meningkatkan nation competitiveness serta menanamkan nilai-nilai luhur kepribadian. c. Membakukan sistem pengembangan tema program KKN berdasarkan prinsip-prinsip yang tersebut pada butir b. d. Menentukan urutan dan interaksi dari proses pelaksanaan program KKN tersebut e. Menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa pengendalian dari proses pelaksanaan program KKN tersebut efektif. f. Menjamin ketersediaan sumber daya, informasi dan mitra kerjasama yang diperlukan untuk mendukung dan memantau proses pelaksanaan program KKN. g. Memantau, mengukur, menganalisis dan menyusun laporan tahunan proses pelaksanaan program KKN. h. Menerapkan tindakan yang perlu untuk mencapai hasil yang direncanakan dan meningkatkan proses pelaksanaan program KKN yang berkelanjutan. 2. Persyaratan Dokumentasi Dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu pelaksanaan program KKN Universitas Negeri Jakarta terdiri dari : Dokumen level 1: Panduan Mutu (QM) Dokumen level 2: Prosedur Mutu (QP) Dokumen level 3: Instruksi Kerja (Wl) Dokumen level 4: Formulir/ Rekaman / Dokumen Pendukung
31
a. Panduan Mutu Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) menetapkan dan memelihara Panduan Mutu yang mencakup : 1) Ruang lingkup sistem manajemen mutu, termasuk perincian dan pembenaran adanya pengecualian. 2) Paradigma dan prinsip-prinsip pelaksanaan KKN, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Komitmen Manajemen. 3) Gambaran interaksi antara proses-proses dari sistem manajemen mutu. b. Prosedur Mutu Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) menetapkan dan memelihara Prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh LPJM untuk sistem manajemen mutu, atau merujuk kepadanya sesuai dengan aktivitas kegiatan utama sistem pelayanan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN. 3. Tanggung Jawab Manajemen Manajemen Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) berkomitmen untuk pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu dan secara berkelanjutan meningkatkan keefektifannya melalui : a. Merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan KKN UNJ. b. Melakukan komunikasi kepada sivitas akademika, mitra kerjasama dan terkait tentang pentingnya kegiatan KKN UNJ. c. Mengupayakan pemenuhan kepuasan dari penerima manfaat dari kegiatan KKN UNJ. d. Menetapkan dan meninjau kebijakan mutu. e. Menetapkan dan meninjau sasaran mutu secara berkala f. Melaksanakan tinjauan manajemen secara berkala dan Menjamin tersedianya sumber daya, informasi dan mitra kerjasama. Ketua LPM UNJ menunjuk seorang Quality Management Representative (QMR) yang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang mencakup : a. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan diimplementasikan dan dipelihara, b. Melaporkan kepada pimpinan puncak tentang kinerja sistem manajemen mutu, merencanakan dan melaksanakan peningkatan mutu.
32
4. Sumberdaya Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk : a. Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan secara berkesinambungan meningkatkan keefektifannya. b. Mencapai kepuasan mitra kerjasama dan masyarakat penerima manfaat. Untuk menjamin penyediaan sumberdaya Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) menetapkan prosedur terdokumentasi Penjaringan Tema KKN), Penetapan DPL, Unit Pelaksana Kabupaten/Kota KKN- PPM UNJ, Persiapan Pelaksanaan Kegiatan KKN, Organisasi Pelaksanaan KKN UNJ. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) merencanakan dan mengembangkan proses yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN. Untuk menjamin realisasi produk, Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata- Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) menetapkan prosedur terdokumentasi yang terkait dengan pelayanan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN mencakup: Pendaftaran Mahasiswa KKN UNJ, Penjaringan Tema KKN, Persiapan Pelaksanaan Kegiatan KKN, Penetapan DPL, Korkab, Korta KKN, Penempatan mahasiswa, DPL dan Korkab serta Perijinan Pemberangkatan Mahasiswa dan DPL KKN UNJ, Operasional Kegiatan KKN di lokasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mahasiswa KKN, Penarikan Mahasiswa dan DPL dari Lokasi KKN, Penilaian Kinerja Mahasiswa KKN dan Permintaan Klaim Asuransi Program KKN. 6. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) merencanakan dan menerapkan pemantaun, pengukuran, analisis dan peningkatan proses yang diperlukan : a. Untuk menjamin tercapainya paradigma dan prinsip-prinsip pelaksanaan KKN. b. Untuk memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu. c. Untuk secara berkelanjutan meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu.
33
Untuk menjamin pengukuran, analisis dan perbaikan, Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) menetapkan prosedur terdokumentasi Audit Mutu Internal KKN, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mahasiswa KKN, Tindakan Koreksi Program KKN, dan Tindakan Pencegahan Program KKN. 7. Sistem Penjaminan Mutu pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN UNJ. a. Konsep 1) Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan Naskah Akademik dan Standar Operasional KKN UNJ, kesesuaian dengan paradigma KKN, dan pemenuhan prinsip-prinsip pelaksanaan KKN. Mutu program KKN UNJ dimengerti sebagai penjaminan pencapaian tujuan program yang akan membentuk lulusan UNJ sebagai calon "pemimpin sejati" yang mempunyai empati/peduli kepada permasalahan masyarakat ekonomi lemah, dan sekaligus mampu mengajak masyarakat tersebut menyelesaikan permasalahannya. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai kebaikan dan kemanfaatan. 2) Mutu pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN UNJ bersifat responsif terhadap permasalahan bangsa dan negara, dalam arti bahwa lulusan UNJ akan menjadi "pemimpin sejati" yang dalam hal ini mempunyai empati/peduli kepada permasalahan masyarakat kelompok rentan, dan sekaligus mampu mengajak masyarakat tersebut menyelesaikan permasalahannya. Selain hal itu lulusan UNJ akan menyadari adanya modal sosial yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan pribadinya maupun masyarakat. 3) Sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN UNJ dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu kemampuan mengabdi mahasiswa kepada masyarakat kelompok rentan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki pengalaman dan kompetensi dalam mengatasi permasalahan masyarakat, bangsa dan negara. b. Penerapan 1) UNJ menerapkan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN UNJ yang berjenjang. Pada tingkat universitas dirumuskan kebijakan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN UNJ (Naskah Akademik KKN) dan Standar Operasional KKN. 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (LPM UNJ) adalah lembaga pelaksana program KKN UNJ dan lembaga pengendali Panduan Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Dokumen Pendukung.
34
3) Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, unit pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) memilih cara pendekatan Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengembangan (Educating, Empowering and Developing) 4) Pelaksanaan penjaminan mutu Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) dijelaskan secara lebih rinci dalam Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mahasiswa KKN, Penilaian Kinerja Mahasiswa KKN, Audit Mutu Internal KKN, Tindakan Koreksi Program KKN, Tindakan Pencegahan Program KKN, Kaji Ulang Manajemen, Pengendalian Layanan KKN Tidak Sesuai. 8. Organisasi Penjaminan Mutu Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ). a. Organisasi penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN UNJ di tingkat universitas terdiri atas Pembantu Rektor (bidang Akademik), LPM dan LPJM. b. Tugas Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan Akademik/pengabdian kepada masyarakat antara lain : 1) Menyusun kebijakan dan strategi Universitas tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program KKN, 2) menyusun kriteria dan cara penilaian kinerja program KKN UNJ, 3) memberi laporan kinerja program KKN UNJ kepada Rektor, 4) merumuskan peraturan pelaksanaan program KKN UNJ, 5) melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pelaksanaan program KKN UNJ. c. Pembantu Rektor yang membidangi akademik dibantu oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu program KKN UNJ. d. Pembantu Rektor yang membidangi akademik dibantu oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menyiapkan dan menyusun Panduan Mutu pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN UNJ dan Prosedur Mutu yang sesuai dengan Naskah Akademik dan Standar Operasional KKN, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial budaya masyarakat penerima manfaat. e. Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) adalah bagian dari LPM yang bertugas menyelenggarakan, meningkatkan mutu, dan melaksanakan penjaminan mutu program KKN UNJ.
35
f.
Lingkup kerja Unit Pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) mencakup semua program studi strata pendidikan sarjana Lingkup kerja unit dapat bertambah luas sesuai dengan perkembangan kebijakan universitas.
g. Unit pelaksana Program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (KKN UNJ) bertugas untuk : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)
16)
17) 18)
Mengembangkan tema kegiatan KKN sesuai dengan paradigma dan prinsip penyelenggaraan program KKN UNJ. Melakukan kerjasama dengan mitra dalam pelaksanaan program KKN. Melaksanakan pendaftaran mahasiswa calon peserta program KKN. Mengurus perijinan lokasi pelaksanaan kegiatan KKN. Melakukan penempatan mahasiswa dan penetapan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Melakukan pembekalan dan General Test. Melakukan pemberangkatan mahasiswa KKN ke lokasi. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KKN. Melakukan penilaian mahasiswa KKN. Melakukan penarikan mahasiswa KKN dari lokasi. Memfasilitasi pengurusan klaim asuransi mahasiswa KKN. Melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan Tema kegiatan KKN. Melakukan evaluasi kerjasama dengan mitra dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Membuat laporan tahunan kinerja Program KKN UNJ. Merencanakan dan melaksanakan system penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN secara keseluruhan di Universitas Negeri Jakarta Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN UNJ. Melakukan monitoring dan evaluasi diri pelaksanaan program KKN UNJ melalui sistem penjaminan mutu. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN UNJ di Universitas Negeri Jakarta.
36
