Kiranya Pedoman Pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017 telah dapat diselesaikan. Dalam mendukung Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan pada tahun 2017, melalui sumber dana APBN mengalokasikan fasilitasi sarana pascapanen antara lain Combine Harvester, Corn Combine Harvester, Corn Sheller, Power Thresher Multiguna, Dryer,RMU Beras Organik, RMU untuk wilayah perbatasan dan beras organik, serta paket sarana sortir (grading)dan pengemasan (packaging), fasilitasi sertifikasi organik, sertifikasi beras non organik berbasis SNI, pengembangan informasi pasar dan stok serta pembinaan terhadap Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan. Proses pencapaian swasembada dalam meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah sehingga tercipta daya saing yang kuat dan perlindungan bagi petani maupun konsumen. Penurunan susut hasil, kadar air dan peningkatan rendemen hasil produksi, serta pengembangan variasi produk yang sesuai standar menjadi issue penting yang harus dikelola sebagai indikator keberhasilan kinerja. Dalam konteks ini, pemberian fasilitasi bantuan pemerintah dan pembinaan terkait peningkatan mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan serta akses informasi dan jaringan pemasaran komoditas tanaman pangan menjadi sangat penting dalam mewujudkan daya saing komoditi tanaman pangan yang meliputi fasilitasi sarana pascapanen, fasilitasi sertifikasi jaminan mutu tanaman pangan dan informasi serta akses pasar. Sasaran yang diharapkan dalam memberikan dukungan fasilitasi sarana pascapanen, standardisasi mutu, pembinaan sarana pengolahan dan informasi pemasaran antara lain dapat mendukung peningkatan produksi, pendapatan petani dan perlindungan terhadap konsumen. Kiranya Pedoman Pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Jakarta, Januari 2017 Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

Hasil Sembiring NIP. 196002101988031001

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

i


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR...............................................................................................i DAFTAR ISI . ..........................................................................................................ii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................iii DAFTAR TABEL......................................................................................................iv BAB I.

PENDAHULUAN ................................................................................1 1.1. Latar Belakang........................................................................6 1.2. Maksud ........................................................................................6 1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Keberhasilan ...........................................................................6 1.4. Istilah & Pengertian .............................................................7

BAB II.

DASAR HUKUM & RUANG LINGKUP ..................................12 2.1. Dasar Hukum ..........................................................................12 2.2. Ruang Lingkup .......................................................................14

BAB III. FASILITASI SARANA PASCAPANEN .....................................15 BAB IV. PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN ........................................................................24 BAB V.

PENERAPAN STANDARDISASI & MUTU HASIL TANAMAN PANGAN ........................................................27

BAB VI. FASILITASI PEMASARAN & INVESTASI HASIL TANAMAN PANGAN ........................................................................39 BAB VII. MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN .......................53 BAB VIII. PENUTUP .............................................................................................55


ii


DAFTAR GAMBAR Gambar

Halaman

1. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PPHTP dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Tanaman Pangan ....................................................................................2 2. Pola Pengembangan Optimalisasi Pengembangan Sarana Pascapanen ...............................................................................15 3. Pola Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan ....................................................................................23 4. Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan ...........................................................................................................26 5. Alur Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik..........................................................................................................29 6. Alur Permohonan Proses Sertifikasi Organik .........................32 7. Alur Proses Pembinaan Jaminan Mutu melalui Sertifikasi dan/atau Registrasi NonOrganik .........................34 8. Alur Permohonan Sertifikasi HACCP ...........................................36 9. Skema Pengembangan Pemasaran dan Investasi................38


iii


DAFTAR TABEL Tabel Halaman 1. Alokasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Panga ...........................................................................................................................

5

2. Alokasi Sarana Pascapanen Pengadaan Pusat Tahun 2017 ...........................................................................................................................

16 3. Indikator Kerja Sarana Alsintan Pascapanen 17 4. Alokasi Sarana Alsintan Pascapanen Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2017 ...........................................................................................................................

20 5. Parameter Uji Mutu Beras, Jagung dan Kedelai ..................................................................................................................................

28


iv


I. 1.1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Dua agenda penting dalam Nawacita adalah 1) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta 2) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan kedua agenda tersebut dan dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tanggal 31 Desember 2015, maka peningkatan daya saing produk hasil pertanian perlu diperhatikan dan ditumbuhkembangkan dengan pondasi rasa nasionalisme (keberpihakan) dan komitmen yang tegas (kejelasan strategi). Tanpa kedua hal ini, niscaya bangsa ini hanya sebagai pasar bagi negara lain. Pembangunan tanaman pangan Indonesia memerlukan rangkaian usaha yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir sehingga mampu menghasilkan produk nasional yang berdaya saing. Dalam hal ini, prioritas pembangunan tanaman panagn diarahkan dalam mendukung pemenuhan pangan nasional. Kekuatan daya saing itu sendiri sangat ditentukan oleh berbagai faktor antara lain peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, efisiensi usaha, peningkatan mutu, peningkatan nilai tambah, harga yang kompetitif, dan kontinuitas yang jelas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) yaitu

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran hasil tanaman pangan. Beberapa tugas dan fungsi yang diterjemahkan seperti terlihat pada gambar dibawah ini.


1


Gambar 1. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PPHTP Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Tanaman Pangan

Secara eksplisit, pencapaian produksi tidak sekedar dilihat dari aspek jumlah (volume). Dalam hal ini, alokasi anggaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pencapaian keberhasilan diatas tersebut. Setiap tahun, Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN dengan harapan sasaran yang ditargetkan dapat tercapai baik pada anggaran tahun yang bersangkutan maupun tahun berikutnya. Proses alokasi anggaran ini tidak terlepas dari alokasi dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, beberapa pokok-pokok tugas dan fungsi yang perlu dipahami sebagai berikut: a. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan - Penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Penggunaan mekanisasi pertanian (sarana alat dan mesin pertanian atau sering disebut alsintan) pascapanen sangat diperlukan sebagai upaya mengamankan produksi (menurunkan susut hasil) dan sekaligus meningkatkan mutu hasil. - Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan memberikan fasilitasi sarana pascapanen padi, jagung dan kedelai kepada kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan)/Unit


2


-

Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)/Lembaga Masyarakat/Pemerintah Daerah untuk membantu atau memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tanaman pangan. Pada akhirnya, penanganan pascapanen tanaman pangan yang tepat tersebut mampu meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus dapat mendorong percepatan tanam. Sarana alsintan pascapanen yang telah dialokasikan pada tahun sebelumnya perlu untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan tambahan pendapatan bagi kelompok penerima sarana alsintan.

b. Penanganan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan - Penanganan pengolahan hasil tanaman pangan merupakan rangkaian lanjutan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nilai tambah. Penguatan nilai tambah melalui pengolahan dapat mendorong variasi produk berbasis sumber daya lokal. - Pengolahan pangan melalui sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dengan melakukan kluster-kluster yang terintegrasi dengan desain produk yang beragam. - Proses sistem pertanian bioindustri memerlukan ketersediaan sarana yang memadai, dukungan teknologi, serta penguatan pilar sumber daya manusia melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis. - Alokasi unit pengolahan tahun sebelumnya, perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk yang

-

berkualitas dan kontinuitas terjamin sesuai dengan permintaan pasar. Pengembangan UPH berbasis kelompok, pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus meningkatkan kesempatan kerja/lapangan pekerjaan. Fasilitasi sarana pengolahan jagung dan kedelai yang sudah diberikan oleh Direktorat PPHTP pada tahun 2016 harus ditindaklanjuti dengan penguatan proses bisnis.

c. Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan - Memasuki era pasar bebas, penerapan standardisasi dan mutu dari hulu sampai hilir sangat penting dilaksanakan untuk mendorong keterjaminan mutu atas produk yang dihasilkan.


3


-

-

-

-

Dalam hal ini, pasar yang terus berkembang saat ini sangat mengedepankan bukti sahih atas mutu tersebut sehingga tidak dapat dihindari. Penampilan (kemasan) yang menarik dan transparansi informasi sangat diperlukan. Hal ini sebagai konsekuensi atas perubahan perilaku konsumen saat ini. Penerapan jaminan mutu pangan terlihat sangat pasif oleh kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan), sementara itu disisi lain pelaku usaha lain sangat mengikuti dinamika perilaku pasar. Poktan/gapoktan sebagai produsen hasil tanaman pangan terkesan tidak terlihat dengan atribut yang jelas. Pengembangan mutu produk saat ini berkembang dalam dua pilihan yaitu produk organik atau produk non-organik, termasuk untuk pangan. Penerapan mutu pangan organik maupun non-organik harus bertumbuh secara selaras untuk memberikan jaminan kesehatan dan sekaligus keyakinan atas kualitas produk yang diperdagangkan. Untuk mendapatkan jaminan mutu tersebut dapat dilakukan melalui proses sertifikasi dan/atau registrasi. Proses sertifikasi dan/atau registrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan - Salah satu keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kualitas penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pemasaran yaitu ketersediaan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu. Untuk itu diperlukan pelayanan informasi pasar yang profesional, sehingga diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar. - Rantai tata niaga pemasaran produk tanaman pangan masih panjang. Di satu sisi memberikan tekanan pada konsumen dalam bentuk harga yang tinggi dan berfluktuasi, di sisi lain tekanan pada produsen dalam bentuk proporsi harga yang diterima relatif rendah. Disamping itu, rendahnya kemampuan pelaku usaha pertanian untuk mengakses pasar dan informasi menjadi kendala pemasaran produk hasil tanaman pangan. - Salah satu upaya peningkatan akses petani terhadap pasar adalah memperkuat ketersediaan informasi pasar melalui pengembangan pelayanan informasi pasar (PIP). Manfaat yang dapat diperoleh dari proses ini adalah meningkatkan daya tawar petani, memberikan masukan penyusunan kebijakan pemasaran (stabilisasi),


4


-

-

meningkatkan arus perdagangan antar daerah, dan memberikan masukan perencanaan usaha tani. Pemantauan stok gabah/beras di tingkat penggilingan dan rumah tangga petani yang semuanya dilaksanakan secara online sangat diperlukan untuk memantau ketersediaan di lapangan. Hal ini sangat bermanfaat untuk stabilisasi. Dalam hal ini, informasi tersebut dapat mendorong proses investasi bagi stakeholders. Untuk menjamin keberlanjutan swasembada yang ditargetkan, proses investasi menjadi sangat penting.

Pada tahun 2017, Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.557.432.556.000,- dengan rincian alokasi kewenangansebagai berikut; Pusat sebesar Rp. 677.022.153.000,- (43,47%) dan Daerah (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sebesar Rp. 880.450.443.000,- (56,53%). Alokasi anggaran diatas dapat dijelaskan menurut unit kerja dibawah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil yaitu: a) Subdit Pascapanen Rp. 1.540.931.048.000,- (98,94%), b) Subdit Pengolahan Rp. 2.835.665.000,- (0,18%), c) Subdit Standardisasi dan Mutu Rp. 5.808.835.000,- (0,37%), d) Subdit Pemasaran dan Investasi Rp. 6.957.108.000,- (0,45%), dan e) Subbag Tata Usaha Direktorat PPHTP Rp. 899.900.000,- (0,06%). Tabel 1. Alokasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA 2017 No.

Alokasi

A

Berdasarkan Kewenangan

1 2 a

Dekon

Nilai (Rp. 000)

%

1.557.432.556

100,00

Pusat

677.022.113

43,47

Daerah

880.410.443

56,53

11.565.755

0,74

b

Tugas Pembantuan

868.844.688

55,79

B

Berdasarkan Unit Kerja Lingkup PPHTP

1.557.432.556

100,00

1

Subdit Pascapanen

1.540.931.048

98,94

2

Subdit Pengolahan

2.835.665

0,18

3

Subdit Standardisasi dan Mutu

5.808.835

0,37

4

Subdit Pemasaran dan Investasi

6.957.108

0,45

5

Subbag TU Direktorat PPHTP

899.900

0,06


5


Untuk mewujudkan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, sebagai gambaran proses pelaksanaan kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. 1.2

Maksud Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagai acuan bagi petugas pusat, petugas daerah, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

1.3

Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan 1.3.1. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing produk hasil tanaman pangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. 1.3.2. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah: a. Menurunnya susut hasil tanaman pangan untuk mendukung peningkatan produktivitas hasil produksi b. Meningkatnya nilai tambah hasil tanaman pangan c. Meningkatnya mutu hasil produk tanaman pangan d. Meningkatnya stabilitas harga dan pasokan hasil produksi tanaman pangan 1.3.3. Indikator Keberhasilan a.



Output

 

Tersalurkannya bantuan sarana  pasca panen tanaman pangan sebanyak 6.224 unit Terlaksananya pembinaan unit pengolahan hasil  (UPH) tanaman pangan di 21 provinsi


6


    b.

Terlaksananya proses sertifikasi/registrasi sebanyak  60 unit baik organik maupun non organik Tersedianya  pelayanan informasi pasar sebanyak 200 informasi

Outcome Meningkatnya ketersediaan produk tanaman pangan yang memiliki daya saing baik di pasar domestik maupun pasar ekspor.

1.4

Istilah dan Pengertian 1)

2)

3)

4) 5)

6)

7)

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. UPJA adalah lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan. Brigade adalah satuan mobilisasi sarana/alat mesin pertanianprapanen dan pascapanen yang dikelola dalam struktur organisasi yang jelas dan berfungsi mengkoordinir kegiatan prapanen dan pascapanen di wilayahnya. e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.


7


8)

9)

10)

11)

12)

13)

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem; Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang sisa-sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati; Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pertanian Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia; Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar; Kelompok Tani atau poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, ditunjukkan dengan adanya administrasi kelompok.


8


14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Kelompok yang dimaksud telah dikukuhkan oleh instansi/pejabat yang berwenang. Gabungan kelompoktani atau Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; ditunjukkan dengan adanya administrasi gabungan kelompok. Bimbingan teknis adalah kegiatan pemberian bimbingan secara sistematis kepada individu maupun kelompok, agar tahu, paham, mau dan mampu mengembangkan, mengimplementasikan dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Bimbingan teknis merupakan sarana manajemen sebagai proses berkesinambungan yang mempengaruhi perilaku. Good Agriculture Practices (GAP) adalah serangkaian kegiatan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan OPT dan menetapkan prinsip traceability (suatu produk dapat ditelusuri asalusulnya, dari pasar sampai kebun). Good Handling Practices (GHP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen, penanganan pasca panen, standardisasi mutu, lokasi, bangunan, peralatan dan mesin, bahan perlakuan, wadah dan pembungkus, tenaga kerja, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3), pengelolaan lingkungan, pencatatan, pengawasan dan penelusuran balik, sertifikasi, dan pembinaan dan pengawasan. Good Manufacturing Practices (GMP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi, bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan. Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP) adalah suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan pangan. Laboratorium Pengujian adalah suatu institusi/ lembaga yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh pangan hasil pertanian sesuai spesifikasi/metode uji. Laboratorium dimaksud adalah laboratorium yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau laboratorium yang ditunjuk oleh Ditjen Tanaman Pangan


9


21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

untuk ruang lingkup pengujian keamanan pangan hasil tanaman pangan. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan segar hasil pertanian, dalam hal ini adalah Badan Ketahanan Pangan. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan segar hasil pertanian. Pelaku Usaha Agribisnis dan/atau Agroindustri (PUA) adalah perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan) atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan. Petugas Pengambil Contoh (PPC) adalah petugas/personel yang terampil dan kompeten memenuhi kriteria pedoman BSN 503:2004. Kriteria Petugas pengambil Contoh yang ditugaskan untuk melaksanakan pengambilan contoh sesuai prosedur/ketentuan. Standard Operating Procedure (SOP) adalah prosedur pendokumentasian, pengawasan, pemantauan dan tindakan koreksi terhadap kegiatan spesifik untuk setiap tahap produksi, yang terdapat pada suatu unit usaha. Standard Sanitation Operation Procedure (SSOP) adalah prosedur pendokumentasian pengawasan, pemantauan dan tindakan koreksi terhadap sanitasi yang spesifik untuk setiap lokasi tempat makanan yang diproduksi/unit produksi, yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik. Verifikasi adalah evaluasi metode, sistem, prosedur, pengujian dan penilaian penerapan sistem jaminan mutu yang dilaksanakan oleh institusi terkait. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa.


10


31)

32)

33)

Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sertifikasi mutu pangan adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nomor registrasi (pendaftaran) adalah nomor yang diberikan untuk pangan segar yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia.

34)

Petugas Pelayanan Informasi Pangan (PIP) adalah Petugas PIP atau Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) tingkat terampil dan ahli baik di provinsi maupun kabupaten yang mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, menganalisa dan mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang pemasaran hasil pertanian.

35)

Stok adalah sejumlah bahan makanan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah atau swasta seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga dan pasar/pedagang, yang dimaksud sebagai cadangan dan akan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.


11


II. DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP 2.1.

Dasar Hukum

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ PL.130/5/2008 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perijinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar


12


18) Peraturan 19)

20)

21) 22) 23) 24)

25)

26)

27)

28) 29)

Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/07/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Manufacturing Practices) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman (Good Handling Practices) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.130/12/2013 tentang Sistem Pertanian Organik Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Kawasan Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional KeputusanMenteriPertanianNomor 1397/RC.110/C/12/2016 tentang Petunjuk Teknis


13


30) 31) 32) 33) 34) 2.2.

Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2017 SNI CAC/RCP-1: 2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis-Prinsip Umum Higiene Pangan SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik SNI 4483:2013 tentang Jagung Bahan Pakan Ternak SNI 6128:2015 tentang Beras SNI 01-3922:1995 tentang Kedelai

Ruang Lingkup Ruang lingkup Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA 2017 meliputi: a. Fasilitasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan b. Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan c. Fasilitasi Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan d. Fasilitasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan


14


III. FASILITASI SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN 3.1.

Satker Pusat Kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan di pusat lebih bersifat pada pembinaan dan pengawalan kegiatan secara makro serta perumusan kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi target prioritas nasional dari Kementerian Pertanian. Dalam hal ini, kebijakan fasilitasi sarana alsintan pascapanen mengacu pada optimalisasi pemanfaatan baik yang berada di masyarakat maupun pemerintah.

Gambar 2. Pola Pengembangan Optimalisasi Sarana Pascapanen

Beberapa komponen utama kegiatan di satuan kerja pusat sebagai berikut: a.

Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Pusat Penggunaan bantuan sarana pascapanen yang diberikan kepada petani merupakan stimulan penerapan pascapanen yang baik dan benar, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mengalokasikan APBN


15


Pusat TA 2017 untuk penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan sejumlah 1.910 unit terdiri dari combine harvester kecil 110 unit, combine harvester besar 1.300 unit, corn combine harvester 100 unit, corn sheller 200 unit, dan power thresher multiguna 200 unit dilakukan melalui epurchasing. Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dialokasikan untuk memfasilitasi kebutuhan brigade dan/atau permintaan masyarakat yang belum terpenuhi dalam program Tugas Pembantuan Provinsi APBN Tahun 2017. Sasaran penerima bantuan adalah Poktan/Gapoktan/ UPJA/Lembaga Lainnya/ Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017. Tabel 2. Alokasi Sarana Pascapanen Pengadaan Pusat Tahun 2017 No.

Jenis Sarana

Jumlah (Unit)

1

Combine Havester Kecil

2

Combine Harvester Besar

3

Corn Combine Harvester

100

4

Corn Sheller

200

5

Power Thresher Multiguna

200

Total b.

110 1.300

1.910

Optimalisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012-2017 Bantuan sarana pascapanen yang diberikan kepada Poktan/Gapoktan/UPJA semakin banyak, untuk itu perlu dikawal agar pemanfaatan dan pendayagunaan sarana bantuan tersebut lebih optimal sehingga dapat mendukung pencapaian program swasembada pangan nasional. Optimalisasi pendayagunaan bantuan sarana pascapanen yang diterima Poktan/Gapoktan/UPJA/Lembaga lainnya /Pemerintah Daerah diarahkan pada pengorganisasian operasional sarana pascapanen berdasarkan wilayah kerjanya mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Melalui pengorganisasian tersebut, maka


16


operasional sarana pascapanen dapat dimobilisasi secara bersama untuk panen serempak. Dalam pengelolaan sarana bantuan tersebut, maka prinsipprinsip yang harus dilaksanakan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Sarana pascapanen milik Poktan/Gapoktan/UPJA dikelola dalam satu kesatuan manajemen Pemanfaatan sarana pascapanen dikelola secara optimal baik di wilayah maupun di luar wilayahnya; Operasional pemanfaatan sarana pascapanen diperkuat dengan Brigade di Dinas Pertanian; Proses pengelolaan sarana pascapanen dilakukan dengan administrasi yang tertib, tercatat dan transparan; Pengawasan operasional pemanfaatan bantuan sarana pascapanen dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten

Untuk menilai kinerja bantuan yang diterima Poktan/Gapoktan/ UPJA/Lembaga lainnya/ Pemda telah dimanfaatkan secara optimal atau belum optimal perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan sarana bantuan oleh petugas Pusat dan Daerah. Hasil evaluasi pemanfaatan alsintan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merealokasi bantuan alsintan kepada Poktan/Gapoktan yang lebih membutuhkan. Tabel 3. Indikator Kinerja Sarana Pascapanen Tanaman Pangan No.

Jenis Sarana Alsintan

Minimal Kerja

Total Kinerja *)

1


1 ha/hari

80 %x 365 hari x 1 ha = 290 ha/tahun

2

Combine Harvester Kecil/Sedang

0,5 ha/hari

80 %x 365 hari x 0,5 ha = 146 ha/tahun

3

RMU **)

2 ton/hari


4

Dryer **)

1 ton/hari

80 %x 365 hari x 1 ton = 292 ton/tahun

5

Power Theser/Power Treser Multiguna

0,5 ton/hari


6

Corn Sheller

1 ton/hari

80 %x 365 hari x 1 ton = 292 ton/tahun

7

Corn Combine Harvester

0,8 ha/hari


Keterangan: *) Apabila kinerja alsintan dibawah kapasitas minimalnya, maka akan dilakukan relokasi alsintan kepada Poktan/Gapoktan lain dalam satu wilayah kecamatan atau antar kecamatan


17


**) Khusus untuk Dryer dan RMU yang tidak optimal kinerjanya, diambil alih pengelolaannya, sedangkan aset tetap milik poktan yang bersangkutan.

Indikator kinerja untuk menilai bantuan sarana pascapanen dengan memperhatikan minimal kerja dan batas total kinerja seperti terlihat pada tabel dibawah ini. c. Dukungan Pangan

Penerapan

Sarana

Pascapanen

Tanaman

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sarana pascapanen yang telah disalurkan kepada Poktan/Gapoktan/ UPJA/Lembaga Lainnya/Pemda diperlukan pendataan sarana pascapanen yang telah disalurkan. Pendataan dilakukan untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan sarana pascapanen tanaman pangan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Data dan informasi terkini mengenai Poktan dan Gapoktan penerima bantuan sarana sangat diperlukan untuk menunjang database sarana. Database tersebut memuat data poktan/gapoktan penerima sarana pascapanen tanaman pangan. Data tersebut menjadi masukan penting untuk perencanaan penyebaran sarana pascapanen di tahun yang akan datang. d. Pengelolaan Brigade Alsintan Dalam rangka mendukung pengembangan mekanisasi pertanian terpadu dengan penerapan teknologi yang tepat, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan bantuan sarana pascapanen kepada pemerintah daerah (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota) yang dikelola melalui Brigade alsintan. 1) Penerima dan Pengelola Bantuan -

-

-

Calon Penerima dan Pengelola bantuan sarana pascapanen tanaman pangan adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota Sarana Pascapanen yang diterima oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dikelola dalam bentuk Brigade dan dilengkapi struktur organisasi pengelolaan Brigade Untuk kelancaran operasional pelaksanaan brigade baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat didukung dana APBD antara lain: gudang


18


-

-

-

-

-

penyimpanan sederhana, perawatan, alat untuk memobilisasi alsin dan biaya operasional alsin Pengelolaan Brigade di Dinas Pertanian Provinsi dimaksudkan untuk memobilisasi alsintan antar Kabupaten/Kota guna memenuhi permintaan bantuan kabupaten/kota dalam melakukan percepatan panen Pengelolaan Brigade di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi. Pemanfaatan alsintan disamping untuk Kabupaten/Kota sebagai lokasi brigade dimungkinkan dimanfaatkan dilokasi sekitarnya Operasional pemanfaatan alsintan dapat dibebankan kepada pengguna jasa (petani/poktan/gapoktan/ UPJA) atau sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku dimasing-masing wilayah. Biaya penggunaan tersebut tidak melebihi biaya sewa alsintan yang berlaku dimasing-masing lokasi Biaya yang dibebankan kepada pengguna Brigade antara lain bahan bakar, oli, biaya/upah operator, biaya pengangkutan alsintan, biaya perawatan untuk alsintan yang rusak/hilang setelah pemakaian Pengelola Brigade diharapkan dapat melakukan pemeliharaan/ perawatan alsintan secara regular Pengelolaan sarana pascapanen oleh Brigade diatur lebih lanjut oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota sesuai peraturan yang berlaku.

2) Mekanisme Pengusulan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan/proposal tentang kebutuhan Brigade yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. 3) Pendistribusian -

-

Bantuan sarana pascapanen didistribusikan sampai titik bagi di Kantor Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota. Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari penyedia kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diketahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.


19


-

-

3.2.

Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Pernyataan bersedia menerima bantuan sarana pascapanen yang ditandatangani Kepala Dinas atas nama Pemerintah Daerah. Surat Pernyataan bersedia menerima hibah segera disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan untuk penyelesaian proses hibah.

Satuan Kerja Tugas Pembantuan Provinsi a. Fasilitasi Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Fasilitasi pengadaan sarana pascapanen yang berada pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang dialokasikan pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi. Fasilitasi sarana pascapanen antara lain Combine Harvester, Corn Sheller, Power Thresher Multiguna, Dryer, RMU serta Sarana Grading dan Packaging. Pemberian fasilitasi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan tanam dan panen serempak, sehingga mampu meningkatkan produksi. Dalam rangka optimalisasi diperlukan terobosan-terobosan pengelolaan sarana pascapanen melalui penguatan UPJA dan/atau pengembangan brigade panen.

Tabel 4. Alokasi Sarana Pascapanen Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2017 No. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9.

Jenis Sarana Aslintan Combine Harvester Kecil Combine Harvester Sedang Combine Harvester Besar Corn Sheller Power Thresher Multiguna Vertical Dryer (kapasitas ton/proses) RMU Wilayah Perbatasan RMU Beras Organik Sarana Grading dan Packaging

Jumlah (Unit) 500 672 1.402 1.306 405 3,5-6

Total

2 20 1 6

4.314

Jumlah dan jenis bantuan sarana pascapanen tanaman pangan untuk masing-masing provinsi telah dialokasikan pada


20


DIPA Tugas Pembantuan Provinsi pada Dinas Pertanian Provinsi seperti terlihat pada tabel dibawah ini. b. Pengembangan Kompetensi Petugas Pengelola Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Untuk mengintroduksi teknologi baru dibidang mekanisasi pertanian maka diperlukan pengembangan kompetensi operator sarana pascapanen tanaman pangan, agar petugas dan petani mampu untuk mengoperasikan sarana pascapanen dengan baik dan aman, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani sehingga dapat mengembangkan diri di sub sektor lain maupun dibidang agroindustri, serta memajukan cara berpikir petani. Peserta pengembangan kompetensi petugas pengelola sarana pascapanen tanaman pangan adalah operator Poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana pascapanen, dan petugas provinsi/kabupaten/kota yang menangani sarana pascapanen tanaman pangan dengan narasumber produsen atau penyedia barang. Kegiatan pengembangan kompetensi operator sarana dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan pemberian materi dan praktek di lapangan terkait cara penggunaan dan perawatan alat. Operator yang telah mengikuti pengembangan kompetensi diberikan sertifikat atau tanda keterangan sebagai bukti telah mengikuti pelatihan. Dukungan peningkatan kompetensi diharapkan dapat menumbuhkembangan penguatan unit pelayanan jasa alsintan semakin lebih baik. Pengembangan kompetensi sangat berkaitan dengan kualitas dan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan daya saing produk pertanian. c. Pengawalan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Pengawalan sarana pascapanen diarahkan kepada operasional pendayagunaan sarana bantuan yang telah disalurkan dengan beberapa kegiatan yaitu: 1) Verifikasi CPCL Titik kritis pada pelaksanaan bantuan sarana pascapanen adalah ketepatan penerima bantuan, untuk itu diperlukan verifikasi CPCL sehingga penerima bantuan tepat sasaran


21


2) Pembinaan dan monev pemanfaatan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan Pemanfaatan bantuan sarana pascapanen yang disalurkan agar dapat terpantau dengan baik, untuk itu diperlukan kegiatan pembinaan dan monev sarana pascapanen tanaman pangan yang dilakukan oleh petugas dinas provinsi/kabupaten/kota. Pemanfaatan bantuan sarana pascapanen yang telah disalurkan kepada petani harus dipantau secara rutin sehingga dapat diketahui kinerja pemanfaatan sarana bantuan tersebut. Indikator kinerja untuk menilai bantuan sarana pascapanen sudah dimafaatkan secara optimal atau belum disesuaikan dengan kegiatan Optimalisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012-2017. Penyusunan laporan pengawalan pemanfaatan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan terdapat pada Form 1 dan Form 2 sebagaimana terlampir. 3) Pengawalan hibah sarana pascapanen tanaman pangan Dalam rangka penatausahaan aset dari bantuan pemerintah yang diserahkan kepada Masyarakat (MAK 526) maka diperlukan penghapusan barang milik Negara. Usulan hibah persediaan Akun 526 diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah realisasi dan akan menjadi aset tetap apabila tidak diusulkan hibah dan dilakukan proses transfer keluar dari Aplikasi Persediaan dan transfer masuk pada aplikasi SIMAK BMN. 4) Pengelolaan Bantuan Prosedur pengelolaan bantuan sebagai berikut: o Seluruh barang yang diterima poktan/gapoktan/ UPJA dibukukan secara sederhana o Bukti serah terima barang kepada poktan/gapoktan/ UPJA diarsipkan /dibukukan o Kelompok diminta membuat laporan penggunaan atau pemanfaatan sarana o Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik o Bantuan sarana digunakan untuk usaha produktif sehingga diperoleh keuntungan yang memadai


22


IV. 4.1.

PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN

Satuan Kerja Pusat Pengolahan hasil tanaman pangan sangat diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha tanaman pangan. Dalam hal ini, komponen utama berkaitan pengolahan pada satuan kerja Pusat meliputi: a. Pembinaan dan Pengawalan Pengolahan Tanaman Pangan Pembinaan dan pengawalan pengolahan tanaman pangan dilakukan pada unit pengolahan hasil tanaman pangan yang diberikan pada tahun sebelumnya, terutama tahun 2016.

Kluster Pengembangan UPH

1. Pengembangan Produk Pangan Basis Produksi

Basis Produksi

Basis Produksi

Basis Produksi

Olahan

2. Pengembangan Produk Lain berbasis Zero Waste 3. Pengembangan Kemitraan Usaha dan Pasar

Gambar 3. Pola Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan

b.

Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu di Kabupaten Cianjur Pengembangan pilot project SIPP Ubikayu terus dilakukan untuk memastikan penerapan prinsip SIPP. Kendala yang ditemukan dalam penerapan SIPP adalah aspek jaminan pasar dan konsisten dukungan sarana lainnya untuk mengembangkan produk-produk sampingan.

c.

Upaya Khusus (UPSUS) Padi, Jagung, dan Kedelai


23


Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian swasembada pangan antara lain: 1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; 2) rusaknya infrastruktur/ jaringan irigasi; 3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian; 4) masih tingginya susut hasil (losses); 5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi enam tepat (tepat waktu, jumlah, kualitas, jenis, harga, dan lokasi); 6) lemahnya permodalan petani, serta 7) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 251/Kpts/OT.050/05/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya, Kasubdit Pengolahan telah ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Kasubdit Pascapanen di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran di pusat yang terdiri dari perjalanan pengawalan kegiatan upsus dan perjalanan dalam rangka koordinasi ke instansi terkait terkait upsus, belanja sewa kendaraan, rapat koordinasi dan belanja perlengkapan pendukung kegiatan.


24


4.2.

Satuan Kerja Dekonsentrasi Provinsi Peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengawalan pengolahan tanaman pangan melalui dana Dekonsentrasi TA. 2017 dalam bentuk pertemuan koordinasi antara pelaku usaha penerima bantuan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dengan instansi terkait. Selain itu, untuk mendukung dana dekonsentrasi dialokasikan di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari perjalanan pengawalan, sewa kendaraan, rapat koordinasi lingkup provinsi dan tingkat kabupaten serta penyusunan laporan akhir.


25


V.

5.1

FASILITASI PENERAPAN STANDARISASI DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN Satuan Kerja Pusat Jaminan mutu dan keamanan produk terutama pangan menjadi perhatian penting dalam perdagangan saat ini. Proses produk saat ini terus berkembang melalui proses uji mutu dan pengembangan dokumen sistem mutu (doksistu).

Gambar 4. Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Penerapan jaminan mutu dan keamanan produk dapat dibedakan menjadi 2 area yaitu organik dan non-organik. Penerapan jaminan mutu organik wajib mengikuti aturan Standar Nasional Indonesia (SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik). Untuk produk non-organik, penerapan jaminan mutu produk perlu ditingkatkan baik untuk komoditi pangan maupun non-pangan. Pada tahun 2017, alokasi uji mutu produk dialokasikan untuk komoditi padi (beras), jagung pakan, dan kedelai. Dalam menjamin pelaksanaan penerapan uji mutu produk terlaksana dengan baik, maka prioritas penerima atau lokasi uji diutamakan daerah sentra produksi di wilayah masingmasing/daerah yang menjadi basis produksi.


26


Penerapan uji mutu produk sangat minim dilakukan oleh pelaku usaha tanaman pangan karena kesadaran pelaku usaha masih relatif rendah. Kondisi ini dapat mempengaruhi harga komoditi dan jaminan kesehatan dari produk itu sendiri. Pada dasarnya, penerapan jaminan mutu pangan non-organik dapat dilakukan melalui proses sertifikasi dan/atau registrasi. Dalam mendukung proses ini, beberapa komponen utama yang perlu dilakukan adalah: a. Pengembangan standar yang dapat diterapkan. Dewasa ini, standar mutu produk kurang diperhatikan dan klasifikasi produk tidak memperhatikan perubahan perilaku pasar. Tetapi, revisi atas SNI terus dilakukan secara bertahap terutama padi, jagung, dan kedelai. b. Penguatan kompetensi sumber daya manusia petugas maupun petani. Penguatan kompetensi sangat diperlukan untuk mendorong pelaku usaha tanaman pangan dapat mengimplementasikan jaminan mutu dan keamanan pangan. c. Pengawalan penerapan mutu dan keamanan pangan ditumbuhkembangkan melalui proses pra asessment. d. Pengembangan prosedur uji mutu yang lebih baik sangat diperlukan untuk memberikan data dan informasi proses budidaya. Secara khusus, kriteria calon penerima dan calon lokasi menjadi sangat penting diperhatikan bagi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi sistem pertanian organik dan beras non organik. Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik Poktan/Gapoktan/pelaku usaha hasil tanaman pangan yang telah melakukan praktek budidaya organik  Diutamakan penerima kegiatan tugas perbantuan 1000 desa organik 

Mengikuti

tahapan pembinaan sertifikasi sistem pertanian organik

dan

Memiliki

komitmen untuk menerapkan sistem pertanian organik secara konsisten



Memiliki komitmen terhadap sertifikasi organik yang akan dilakukan oleh institusi terkait (LSO).

Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan (Beras Non Organik)  Pelaku usaha penggilingan padi yang sudah menghasilkan produk beras dalam kemasan kegiatan  Diutamakan penerima tugas pembantuan pascapanen atau peralatan pengolahan dari Ditjen Tanaman Pangan Mengikuti

tahapan pembinaan dan sertifikasi/ registrasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan komitmen untuk Memiliki menerapkan sistem jaminan mutu Keamanan Pangan secara konsisten Memiliki

komitmen terhadap sertifikasi atau registrasi yang akan dilakukan oleh institusi terkait (LS/OKKP).


27


Untuk mengaktualisasikan proses sertifikasi untuk produk non-organik, diperlukan uji mutu dengan memperhatikan aspek fisik, biologi, dan kimia. Proses uji mutu terhadap produk yang dihasilkan dapat menjadi basis sertifikasi lanjutan. Hasil uji mutu terutama beras akan dijadikan sebagai persyaratan dalam mengembangkan sertifikasi beras nonorganik. Tabel 5. Parameter Uji Mutu dan Keamanan Pangan Beras, Jagung dan Kedelai No 1

Jenis Pengujian Pengujian Sampel Mutu Beras

2

Pengujian Sampel Mutu

Jagung Pakan

3

Pengujian Sampel Mutu Kedelai

Parameter Uji A Uji Mutu ( SNI 6128-2015 Beras) Derajat sosoh Kadar Air Butir Kepala Butir Patah Butir Menir Butir Merah Butir Kuning/Rusak B Uji Keamanan pangan Logam berat (Pb, Cd, As, Sn, Hg) Residu Pestisida Pemutih C Uji Gizi Karbohidrat Protein Lemak A -

B A B C -

-

Butir Mengapur Keretakan Derajat Putih Kebeningan Berat 1000 Butir Densitas Ketebalan

-

Vitamin b1 Mineral Serat

Uji Mutu (SNI 4483-2013 Jagung, Bahan pakan ternak) Kadar air Protein Kasar Mikotoksin - Aflatoksin - Ochratoksin Uji Makroskopis Biji Rusak Biji Pecah Biji Berjamur Biji Pecah Uji Mutu (SNI 01-3922-1995 kedelai) Kadar air Butir Belah Butir Rusak Butir Warna lain Kotoran Butir Keriput Uji Keamanan pangan Logam berat (Pb, Cd, As, Sn, Hg) Residu Pestisida Uji Gizi Karbohidrat - Vitamin b1 Protein - Mineral Lemak - Serat


28


5.2.

Satuan Kerja Dekonsentrasi Provinsi a. Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013, seluruh produk organik yang beredar di wilayah Indonesia baik produksi dalam negeri maupun pemasukan (impor) harus mencantumkan logo organik Indonesia. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi organik harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tertuang dalam SNI 6729 tahun 2016 tentang Sistem Pertanian Organik dan persyaratan manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat sertifikasi pertanian organik tidak hanya didasarkan pada penilaian produk akhir saja, melainkan dimulai dari proses produksi sampai distribusi yang terdokumentasi, diperlukan pendampingan oleh pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun instansi lainnya.

Gambar 5. Alur Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik Sertifikasi Organik dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk sertifikasi organik berbasis kelompok, poktan/gapoktan organik selain menerapkan budidaya organik juga harus menerapan sistem kendali internal (Internal Control System/ICS) untuk menjamin integritas organik produk yang dihasilkan. Tahapan pelaksanaan sertifikasi sistem pertanian organik yang perlu dilaksanakan antara lain:

29 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan


1) Identifikasi Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan identifikasi calon pelaku usaha yang akan dibina dan proses pengusulan dapat dikoordinasikan dengan dinas kabupaten/kota. 2) Apresiasi dan Sosialisasi Apresiasi dan sosialisasi bertujuan untuk mensosialisasikan standar dan regulasi yang dijadikan acuan dalam penerapan sistem pertanian organik. Apresiasi juga bertujuan untuk membangun komitmen poktan/gapoktan dalam menerapkan sistem pertanian organik dan mengikuti sertifikasi organik berbasis kelompok. Untuk penerapan sistem pertanian organik materi yang harus disosialisasikan pada poktan/gapoktan organik adalah SNI 6729:2016 dan/atau peraturan perundangundangan yang mengatur Sistem Pertanian Organik, sertifikasi berbasis kelompok dan strategi membangun bisnis organik. Meskipun sudah melakukan praktek budidaya organik, pada saat apresiasi sebaiknya disosialisasikan tentang manfaat bertani organik dan teknologi pembuatan pupuk organik dan biopestisida organik. 3) Pembentukan Tim Internal Control System (ICS) Untuk sertifikasi organik berbasis kelompok, poktan/gapoktan harus membentuk Tim Internal Control System (ICS). Tim ICS harus diintegrasikan dalam struktur organisasi poktan/gapoktan organik yang sudah ada. 4) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu) Bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu dilakukan langsung di poktan/gapoktan CP/CL, dipandu oleh Penyuluh/Petugas dari Kabupaten/ Kota/Provinsi/Pusat. Dokumentasi Sistem Mutu untuk sertifikasi sistem Pertanian organik berbasis kelompok terdiri atas:



Panduan Penerapan  Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS)


30






 

 

 

 

 

Prosedur Budidaya Organik



 Prosedur Pembuatan Pupuk Organik  Prosedur Pembuatan Pestisida Organik  Prosedur Penanganan Pascapanen  Peta Lahan

Formulir pencatatan (catatan budidaya organik,  panen, penyimpanan hasil panen, pengiriman dan penjualan)

5) Sosialisasi Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu) Sebagai acuan penerapan sistem pertanian organik bagi poktan /gapoktan, dokumen sistem mutu harus disosialisasikan kepada seluruh anggota. Penyuluh/Petugas dari Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat harus membantu mensosialisasikan dokumen sistem mutu. Kegiatan sosialisasi dokumen sistem mutu harus didokumentasikan 6) Penerapan Organik

Sistem

Penerapan

Sistem

Pertanian

Untuk sertifikasi berbasis kelompok, pelaku usaha harus menerapkan Internal Control System (ICS) dengan tahapan sebagai berikut:

    

Pendaftaran Petani. Seluruh petani yang tergabung dalam program sertifikasi organik  berbasis kelompok harus didaftar oleh Tim SKI. Inspeksi Internal. Pengawas internal dari Tim SKI melakukan inspeksi internal penerapan sistem pertanian organik terhadap seluruh petani anggota  kelompok yang sudah didaftar. Persetujuan & Sanksi. Hasil inspeksi internal diputuskan dalam komisi persetujuan dengan status (organik, konversi tahun 1, konversi tahun 2) dan direkapitulasi dalam form Daftar  Petani yang disetujui (Approved Farmer List (AFL).

Masing-masing petani anggota harus mencatat kegiatan budidaya dalam form pencatatan yang sudah disediakan atau mencatat dalam buku. 7) Pra Assessment Pra Assessment dilakukan untuk memastikan persyaratan sertifikasi pertanian organik baik aspek teknis maupun manajemen telah dipenuhi oleh poktan/gapoktan organik.


31


Pra assessment dilakukan oleh Petugas Pusat/Provinsi dengan menggunakan Cek List Pra Assessment. 8) Tindakan Perbaikan Temuan ketidaksesuaian pada saat pra assessment harus diperbaiki sebelum mengajukan permohonan sertifikasi organik ke Lembaga Sertifikasi Organik. 9) Permohonan Sertifikasi Organik

Gambar 6. Alur Proses Permohonan Sertifikasi Organik 10) Pengajuan Registrasi PSAT Produk yang sudah disertifikasi organik harus didaftarkan registrasi PSAT ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P)/ Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). 11) Proses Hibah Dinas Pertanian Provinsi harus menyerahkan sertifikat organik kepada poktan/gapoktan organik melalui mekanisme hibah.


32


b. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (Komoditi Non Organik) Jaminan mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian (terutama pangan) dapat diberikan melalui mekanisme sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi dan/atau registrasi pangan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) maupun Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).



Untuk mendukung proses pelaksanaan hal tersebut diatas, beberapa penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk, beberapa fasilitasi yang diperlukan antara lain: 

 

pelaksanaan uji mutu (padi, jagung pakan, dan kedelai)



pengajuan proses registrasi bagi pelaku usaha pangan yang  telah lulus dari uji mutu  pengajuan sertifikasi bagi pelaku usaha beras.

Dalam melakukan uji mutu padi, jagung pakan dan kedelai, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan uji mutu antara lain aspek fisik, biologi, dan kimia. Proses pengujian dilaksanakan di laboratorium yang memiliki ruang lingkup uji yang dibutuhkan (diakui dan/atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional). Dalam hal ini, untuk kelancaran proses pelaksanaan uji mutu perlu disusun panduan teknis proses pengambilan contoh, panduan teknis proses sertifikasi produk, baik organik maupun non-organik serta panduan teknis registrasi.


33


Gambar 7. Alur Proses Pembinaan Penerapan Jaminan Mutu melalui Sertifikasi dan/atau Registrasi Non-Organik

Tahapan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sertifikasi dan/atau registrasi produk non-organik sebagai berikut:

1) Identifikasi Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan identifikasi calon pelaku usaha yang akan dibina dan proses pengusulan dapat dikoordinasikan dengan dinas kabupaten/kota. 2) Apresiasi dan Sosialisasi Apresiasi bertujuan untuk mensosialisasikan standar dan atau regulasi yang dijadikan sebagai acuan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Untuk fasilitasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan materi yang harus disosialisasikan adalah prinsipprinsip mutu dan keamanan pangan, Permentan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, Good Manufacturing Practices (GMP). Khusus untuk penerapan sistem jaminan mutu dengan target sertifikasi HACCP, selain materi tersebut juga harus


34


disosialisasikan SNI CAC/RCP-1: 2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis-Prinsip Umum Higiene Pangan. 3) Pembentukan Tim Keamanan Pangan Untuk penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan harus dibentuk Tim Keamanan Pangan terdiri dari anggota poktan/gapoktan yang memahami sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Pada tahap awal Tim Keamanan Pangan bertugas untuk menyusun dokumen sistem mutu, mensosialisasikan penerapan sistem jaminan mutu kepada anggota. 4) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu) Bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu dilakukan langsung di poktan/gapoktan CP/CL, dipandu oleh Penyuluh/ Petugas dari Kabupaten/Kota/ Provinsi/Pusat. Dokumen Sistem Mutu untuk Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan terdiri atas:

  





 



Panduan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Khusus untuk fasilitasi penerapan Sistem HACCP harus disusundisusun Rencana Penerapan HACCP (HACCP Plan) Standar Operasional Prosedur Sanitasi (SOP  Sanitasi) Standard Sanitation Operation Procedure (SSOP)

Standar Operasional Procedure (SOP) Penggilingan Padi



Formulir pencatatan  penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan

5) Sosialisasi Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu) Sebagai acuan penerapan sistem jaminan mutu bagi poktan /gapoktan, Dokumen sistem mutu harus disosialisasikan kepada seluruh anggota. Penyuluh/Petugas dari Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat harus membantu mensosialisasikan dokumen sistem mutu. Kegiatan sosialisasi dokumen sistem mutu harus didokumentasikan


35


6) Penerapan Sistem Jaminan Mutu Dokumen sistem mutu yang telah disusun harus diterapkan oleh poktan/gapoktan dan diterapkan dalam operasionalisasi kegiatan secara konsisten. Penerapan tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan pencatatan. Peran penyuluh/pendamping dan tim keamanan pangan sangat diperlukan;

  



Validasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan melalui pengujian keamanan pangan untuk minimal uji residu pestisida, residu logam berat terhadap sampel produk yang dihasilkan poktan/gapoktan. Pengujian harus dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi. Namun demikian untuk meningkatkan daya saing produk hasil pertanian dapat dilakukan uji nutrisi.



Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem mutu.

7) Permohonan Sertifikasi HACCP

Gambar 8. Alur Permohonan Sertifikasi HACCP


36


Seluruh tahapan proses penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, dilakukan pada lokasi CP/CL dan harus diikuti oleh anggota/pengurus yang berasal dari poktan/gapoktan, penyuluh, dan petugas dinas kabupaten/kota/provinsi.


37


VI. FASILITASI PEMASARAN DAN INVESTASI HASIL TANAMAN PANGAN 6.1.

Satuan Kerja Pusat Komponen utama pengembangan pemasaran dan investasi pada satuan kerja pusat yaitu a. pengembangan kebijakan pemasaran dan investasi. b. sosialisasi atau bimbingan pemasaran dan investasi c. koordinasi pemasaran dan investasi. Salah satu agenda koordinasi pemasaran dan investasi adalah ikut terlibat dan Fasilitasi Pasar Lelang Penas 2017.

Gambar 9. Skema Pengembangan Pemasaran dan Investasi


38


6.2.

Satuan Kerja Dekonsentrasi Provinsi

a. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Tanaman Pangan (Provinsi & Kabupaten) Penyelenggaraan Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) terdiri dari 3 (tiga) sub sistem yaitu: metode, sumberdaya manusia (SDM) dan sumber dana. Metode PIP terdiri dari pengumpulan, pengolahan, pengiriman, penganalisaan serta penyebarluasan data/informasi pasar. SDM PIP adalah Petugas PIP atau Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) tingkat terampil dan ahli baik di provinsi maupun kabupaten yang mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, menganalisa dan mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang pemasaran hasil pertanian. Sumber dana adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan PIP yang dialokasikan pada dana Dekonsentrasi. Berikut diuraikan secara rinci metoda pelaksanaan PIP yaitu: 1) Metode Pengumpulan Data Jenis data yang dikumpulkan adalah data harga, data pasokan dan permintaan (supply-demand), data biaya usaha tani, data biaya pemasaran serta data supplier komoditas tanaman pangan. Data harga terdiri dari data harga tingkat produsen, grosir dan eceran. Data pasokan (supply) terdiri dari data produksi per bulan dan data tonase produk yang dijual di setiap lokasi pasar pengumpulan data harga. Data permintaan (demand) terdiri dari data permintaan pasar dan permintaan industri/perusahaan pengolahan/eksportir. Data biaya usaha tani terdiri atas data atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan usaha tanitermasuk data penerimaan dan keuntungan.


39


Data biaya pemasaran terdiri atas data/biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran mulai dari tingkat produsen sampai dengan konsumen. Data supplier terdiri dari data pemasok komoditas tanaman pangan, termasuk jenis komoditi beserta jumlah yang ditawarkan.



2) Jenis Data 

Data Harga Produsen:

Pencatatan harga tingkat produsen dilakukan di daerah sentra produksi pada masing-masing kabupaten yaitu di tempat-tempat perdagangan (seperti pasar pengumpul desa/kecamatan), rumah/gudang pedagang pengumpul, pinggir jalan, atau tempat lain yang biasa dipergunakan sebagai lokasi transaksi jual-beli.



Kabupaten sentra produksi terpilih adalah beberapa kabupaten yang produksinya terbesar berdasarkan data produksi yang tersedia pada Dinas lingkup Pertanian. Dari kabupaten sentra terpilih kemudian ditentukan 2-3 kecamatan sentra.



Harga tingkat produsen atau harga jual petani adalah harga penjualan petani kepada pedagang pengumpul, pedagang antar daerah atau kepada pabrik pengolahan hasil pertanian. Atau sebaliknya adalah pembelian pedagang pengumpul/pedagang antar daerah/perusahaan pengolahan kepada petani.













Data Harga Grosir/ Borongan Data harga grosir dikumpulkan dari pasar grosir di ibukota propinsi. Lokasi pasar merupakan tempat transaksi/jual-beli produk pertanian secara grosir/borongan (bukan eceran), lebih diutamakan di pasar induk. Harga tingkat grosir yaitu harga penjualan pedagang grosir kepada pedagang pengecer atau


40


harga pembelian oleh pedagang pengecer kepada pedagang grosir.







Harga eceran yaitu harga penjualan pedagang pengecer kepada konsumen atau harga pembelian oleh konsumen kepada pedagang pengecer.

 



Data Harga Eceran Harga eceran dikumpulkan dari pasar pengecer di seluruh ibukota propinsi diseluruh Indonesia. Lokasi pasar merupakan tempat transaksi/jual-beli produk pertanian secara eceran.









Data Pasokan dan Permintaan (Supply–Demand) Data supply yang diperlukan dalam sistem PIP ini adalah data produksi per propinsi serta tonase/volume produk yang diperdagangkan di pasar/lokasi pengumpulan harga grosir untuk komoditas unggulan yang telah ditentukan sebagai data informasi harga. Data demand adalah data permintaan perusahaan pengolahan/eksportir/ hotel /restoran dan lain-lain.



Data Analisa Usahatani (Biaya Usahatani) Data Analisa Usahatani (Biaya Usahatani) sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keuntungan petani. Data ini dikumpulkan setahun setiap akhir musim panen untuk komoditi unggulan (padi, jagung dan kedelai). Data yang dikumpulkan meliputi: a. Penerimaan (R = Revenue), merupakan penjualan hasil produksi, dimana nilai penerimaan diperoleh dari perhitungan harga per satuan hasil dikalikan dengan volume hasil produksi. b. Pengeluaran (C= Cost), merupakan penjumlah semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. c. Keuntungan (B= Benefit), merupakan hasil yang diperoleh dari pengurangan nilai penerimaan dengan pengeluaran. Di dalam perhitungan keuntungan dicantumkan juga perhitungan:


41


 R-C rasio, merupakan perhitungan dari perbandingan antara penerimaan (R) dengan pengeluaran (C).



 B-C rasio, merupakan perhitungan dari perbandingan antara keuntungan (B) dengan pengeluaran (C)



 Keuntungan perbulan, merupakan asumsi dari keuntungan yang diterima per bulan selama satu kali periode proses produksi.  Keuntungan per satuan hasil, merupakan asumsi dari keuntungan yang diterima persatuan hasil produksi.











Data yang dikumpulkan meliputi data penjualan petani/pembelian oleh pedagang tingkat I (tahap I dalam rantai pemasaran) sampai dengan harga pembelian oleh konsumen. Secara rinci, contoh tabel perhitungan analisa biaya pemasaran tercantum.

  



Data Analisa Biaya Pemasaran Data Analisa Biaya Pemasaran adalah data biayabiaya yang dikeluarkan oleh setiap tingkat pedagang pada masing-masing tahap dalam rantai pemasaran. Data ini sangat diperlukan untuk mengetahui margin pemasaran dari setiap tingkat pedagang dan pangsa pasar yang diterima oleh petani dari harga yang dibayarkan konsumen akhir.





Data Supplier Data supplier yang dimaksud adalah data pemasok komoditas tanaman pangan. Data tersebut meliputi: a. Nama supplier b. Nama perusahaan c. Data perusahaan meliputi provinsi, kabupaten/kota, alamat, nomor telpon, nomor faximili, alamat e-mail dan nama contact person) d. Jenis usaha (produsen/perdagangan domestik/eksportir/importir/usaha lainnya)


42


e. f. g. h.

Skala Usaha (kecil/menengah/besar) Jenis Komoditi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) Jenis Produk (segar dan atau olahan) Jumlah penawaran/supply (ton)

3) Jenis Harga Komoditas Jenis harga komoditas tanaman pangan yang tercakup dalam pelaksanaan PIP ini yaitu harga Gabah Kering Panen (GKP) berjenis beras medium, Gabah Kering Giling (GKG) berjenis beras medium, beras medium, beras premium, beras ketan putih, beras ketan hitam, jagung pipilan kering, kedelai lokal biji kering, kacang tanah lokal polong basah, kacang hijau biji kering, ubi kayu basah, ubi jalar basah, dan gaplek gelondongan. 4) Responden Seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka responden yang dijadikan sebagai sumber informasi tersebut adalah sebagai berikut: a. Responden untuk harga produsen adalah: 1) Petani (harga penjualan kepada pedagang pengumpul atau perusahaan pengolahan hasil) 2) Pedagang pengumpul (harga pembelian dari petani) 3) Penggilingan padi (harga beli gabah dari petani) 4) Perusahaan pengolahan hasil (harga beli dari petani) b.

Responden untuk harga grosir adalah: 1) pedagang grosir (harga penjualan kepada pengecer) 2) pedagang pengecer (harga pembelian dari pedagang grosir) 3) penggilingan padi (harga jual beras kepada pedagang pengecer atau pedagang antar daerah)


43


c.

Responden untuk harga eceran adalah: 1) pedagang pengecer (harga penjualan kepada konsumen) 2) konsumen (harga pembelian dari pedagang pengecer) Jumlah responden yang diambil untuk setiap komoditi adalah 5 orang. Metode penentuan harganya adalah metoda rata-rata tanpa nilai ekstrim yaitu dengan menghilangkan nilai ekstrim tinggi dan rendah. Sebagai contoh: Responden A Responden B Responden C Responden D Responden E

Rp. 2 100,Rp. 1700, Rp. 2150,Rp. 2200,Rp. 2500,

Harga yang terjadi adalah : (2100+2150+2200) : 3 = 2150

d.

Responden untuk data produksi dan data tonase adalah: Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian propinsi/kabupaten dan data tonase diperoleh dari Dinas Pasar pada lokasi pengumpulan data harga grosir.

e.

Responden untuk data biaya usaha tani adalah: 1) petani/poktan/gapoktan sebagai produsen komoditas tanaman pangan 2) pedagang sarana produksi (harga sarana produksi).

f.

Responden untuk data biaya biaya pemasaran adalah: 1) petani/produsen komoditas TPH 2) pedagang pengumpul, pedagang grosir


44


dan pedagang pengecer (semua pedagang yang terlibat dalam satu mata rantai pemasaran) . g.

Responden untuk data supplier adalah: Data supplier diperoleh dari perusahaan pemasok yang bergerak di sub sektor tanaman pangan, gapoktan, dinas lingkup tanaman pangan daerah (provinsi/kabupaten), instansi terkait maupun sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kevalidan datanya.

5) Waktu dan Frekuensi Waktu pencatatan data harga adalah pada saat transaksi jual beli paling ramai, dengan frekuensi pengumpulan data setiap hari kerja (Senin sampai Jumat). Data produksi dikumpulkan dan dikirim setiap bulan, sedangkan data tonase/volume perdagangan di pasar/lokasi pengumpulan data, dikumpulkan dan dikirim setiap minggu. Data Analisa Usahatani dan Data Biaya Pemasaran dikumpulkanpada setiap akhir musim tanam (Musim Hujan/MH, Musim Kering I/MK I, Musim Kering II/MK II). Untuk data supplier dikumpulkan setiap bulan. 6) Pengiriman Data & Penyebarluasan Informasi Seluruh darat yang diinput dikirimkan secara online melalui http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargakab/login enteri.asp untuk harga tingkat kabupaten dan http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/loginenteri.asp untuk tingkat provinsi. Penyebaran informasi di tingkat provinsi, data/informasi harga grosir, harga produsen dan eceran komoditas unggulan daerah bisa disebarluaskan secara kontiniu melalui berbagai media daerah yaitu: a. Radio (RRI, Radio Pemda dan atau Radio Swasta) b. Surat Kabar, Tabloid, atau majalah


45


c. d.

Papa n Harga Website

Di tingkat pusat, data harga grosir dan produsen yang diterima dari Dinas Provinsi dan Kabupaten disebarluaskan secara kontinyu melalui: a.

http://www.deptan.go.id

b.

http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/

c.

http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargakab/

7) Pelaporan Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa seluruh petugas PIP harus melaporkan data harga secara harian dan data produksi/tonase secara bulanan ke Pusat (Subdit Pemasaran dan Investasi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan). Petugas PIP juga harus mengirimkan Buletin Pemasaran atau Laporan Tahunan kepada Pusat PIP secara periodik (bulanan atau tahunan). 1) Jumlah/volume yang dibutuhkan (tonase) 2) Daerah asal produk. b.

Pemantauan Stok Tanaman Pangan Cadangan pangan khususnya produk tanaman pangan (padi/beras, jagung & kedelai) merupakan komponen yang sangat penting dalam penyediaan pangan, karena dapat difungsikan sebagai stabilisator pasokan pangan pada saat produksi atau pasokan tidak mencukupi. Informasi mengenai stok produk tanaman pangan ini sangat penting untuk mengetahui situasi ketahanan pangan, baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah (kabupaten, provinsi, nasional). Informasi stok beras pemerintah relatif lebih mudah diperoleh karena dilakukan oleh instansi pemerintah (pada saat ini BULOG), sedangkan informasi mengenai stok gabah/beras di masyarakat lebih sulit diperoleh dan tidak tersedia secara rutin. Di sisi lain data stok ini sangat dibutuhkan dalam


46


penentuan kebijakan sektor pertanian karena menyangkut ketersediaan pangan di suatu wilayah. Mengingat informasi tersebut sangat diperlukan oleh para pengambil kebijakan dalam mempertimbangkan apakah harus melakukan impor atau tidak, harus mendatangkan beras dari wilayah lain atau tidak, dan cadangan beras mencukupi atau tidak, maka diperlukan pemantauan stok gabah/beras. Untuk mengetahui stok gabah/beras di suatu wilayah perlu dilakukan survei. Namun demikian, survei membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pendugaan stok gabah/beras di suatu wilayah melalui pemantauan stok. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data stok gabah/beras di rumah tangga petani dan penggilingan dan menduga stok gabah/beras di wilayah sampel. 1)



Metodologi Secara umum pemegang stok gabah/beras dibagi menjadi dua yaitu: (1) Pemerintah dan (2) Masyarakat. Besaran stok di pemerintah relatif lebih mudah diketahui, sedangkan besaran stok di masyarakat tidak mudah untuk diketahui setiap saat. Untuk mengetahui dengan lebih obyektif dilakukan pemantauan melalui Sistem Aplikasi Pemantauan Stok.





Total stok di suatu wilayah Secara matematis, ketersediaan beras secara nasional adalah produksi dalam negeri ditambah ekspor netto (impor dikurangi ekspor) ditambah stok periode sebelumnya. Jika lingkupnya wilayah maka ketersediaan beras adalah produksi wilayah tersebut ditambah distribusi masuk dikurangi keluar dan ditambah stok periode sebelumnya. Beras yang tersedia ini digunakan untuk kebutuhan dalam negeri yang terdiri dari konsumsi penduduk, bibit, industri pengolahan dan sebagainya. Sedangkan sisanya merupakan stok yang berada di pemerintah dan masyarakat (BPS, 2002).


47






 



 





Rumah tangga petani (produsen) Rumah tangga petani (produsen) adalah rumah tangga dimana salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengusahakan tanaman padi dan melakukan panen, sehingga mempunyai kontribusi terhadap produksi padi (BPS, 2004).



Stok gabah/beras di rumah tangga Stok gabah/beras di rumah tangga adalah banyaknya gabah/beras yang disimpan di rumah tangga baik untuk keperluan cadangan maupun untuk konsumsi sehari-hari (BPS dan BBKP, 2004).



Penggilingan

Penggilingan adalah perusahaan yang melakukan proses pengolahan padi mulai dari gabah menjadi beras. Penggilingan dimaksud adalah penggilingan yang selain melayani jasa pengolahan gabah menjadi beras juga melakukan pembelian atau penjualan gabah/beras dengan pihak lain, tidak termasuk penggilingan yang hanya melayani jasa pengolahan gabah menjadi beras saja.

 



 2)



Stok gabah/beras di penggilingan Stok gabah/beras di penggilingan adalah banyaknya gabah/beras yang disimpan di penggilingan dan dimiliki/dikuasai oleh perusahaan penggilingan. Tidak termasuk cadangan (stok) milik pihak lain yang menyimpan atau menitipkan gabah/berasnya di penggilingan tersebut.

Parameter Yang Dipantau

a. Harga dan Volume Stok 1) 2)

Harga Jual GKG /Beras (Rp/kg) petani ke pengumpul atau ke penggilingan Harga Pembelian GKG /beras (Rp./kg) Penggilingan dari Pengumpul atau Petani


48


3) 4)

Stok Gabah (kg) dan Beras (kg) di Rumah Tangga Petani Gabah (kg) dan Beras (kg). Stok Gabah (kg) dan Beras (kg) di Penggilingan

Empat data yang tersebut diatas merupakan data input (n) yang dikirimkan melalui SMS, sedangkan data pendukungnya berupa jumlah rumah tangga petani padi (N) dan jumlah penggilingan (N). Dimana jumlah rumah tangga petani padi dapat diperoleh dari Sensus Pertanian tahun 2013, selanjutnya jumlah penggilingan bersumber dari Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi. b.

Jumlah Sampel Rumah Tangga Kelompok Tani dan Penggilingan Jumlah sampel rumah tangga petani (Ketua Kelompok Tani) dan penggilingan padi ditetapkan sekitar 20 sampel, terdiri dari 15 sampel rumah tangga petani (Ketua Kelompok Tani) dan 5 sampel penggilingan padi.

c. Jumlah Sampel Rumah Tangga ( RT) Petani Untuk Rumah Tangga (RT) Petani, responden yang diambil sampel adalah Ketua Kelompok Tani, dimana kriteria sampel rumah tangga petani dikelompokan berdasarkan kepemilikan lahan, terdiri dari RT petani yang memiliki ≤ 0,5 ha; 0,5 – 1 ha; dan > 0,5 ha, masing-masing 5 sampel, sehingga berjumlah 15 sampel rumah tangan petani dalam satu kabupaten. Diharapkan sampel dalam kabupaten berasal dari kecamatan yang berbeda. d. Jumlah Sampel Penggilingan Padi Untuk Penggilingan Padi, responden yang diambil sampel adalah pengelola penggilingan padi, dimana kriteria sampel penggilingan padi dikelompokkan berdasarkan kapasitas giling yang terdiri dari Penggilingan Kecil (kapasitas giling 500 kg/jam), Penggilingan Sedang (kapasitas giling 500 kg/jam – 1.500 kg/jam); dan Penggilingan Besar (kapasitas


49


giling > 1.500 kg/jam), masing-masing 2 sampel, sedangkan untuk penggilingan besar hanya 1 sampel. Diharapkan sampel dalam kabupaten berasal dari kecamatan yang berbeda. e. Pengumpulan dan Pengiriman Data Stok

      

 f. ∑ ∑ ∑ ∑

Pengumpulan dan pengiriman data dilakukan pada tiap bulan melalui aplikasi secara online  melalui http://aplikasi.pertanian.go.id/StokTP/. Petugas pemantauan stok gabah/beras akan mendapatkan honor dan  operasional pengumpulan dan pengiriman data. Data yang terkumpul ditingkat pusat akan diolah untuk dianalisis sehingga terlihat perkembangan stok gabah/beras di tingkat penggilingan dan rumah tangga petani. Pendataan terhadap stok di tingkat penggilingan padi dan rumah tangga petani dilakukan secara langsung oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dengan menggunakan kuisioner  yang telah disusun.

Formulasi Pendugaan Stok Gabah dan Beras stok gabah petani = Ŝ stok gabah petani = ∑ Xi1/n1.N1 stok beras petani = Ŝ stok beras petani = ∑ Xii1/n1.N1 stok gabah penggilingan = Ŝ stok gabah penggilingan = ∑ Xi2/n2.N2 stok beras penggilingan = Ŝ stok gabah petani = ∑ Xi2/n2.N2

∑ Stok setara beras = (GKP X 0,6174) + Beras Xi1 = Jumlah stok gabah petani sampel Xii1 = Jumlah stok beras petani sampel n1 = Jumlah petani sampel N1 = Jumlah rumah tangga petani kabupaten/propinsi/nasional, sumber data dari sensus pertanian (BPS) tahun 2013. Xi2 = Jumlah stok gabah penggilingan sampel Xii2 = Jumlah stok beras penggilingan sampel n2 = Jumlah penggilingan sampel N2 = Jumlah penggilingan kabupaten/propinsi/nasional, sumber data dari Dinas Pertanian.

3)

Metode Analisis Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang akan memetakan atau menggambarkan lokasi penyebaran, keadaan stok gabah/beras dan kinerja serta pemasaran gabah/beras pada penggilingan terpilih.


50


Data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan prosentase dan disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafik. c. Pengawalan Pengembangan Potensi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan Kegiatan pengawalan pengembangan potensi ekspor komoditas tanaman pangan merupakan kegiatan yang dilakukan di tingkat Provinsi yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan tahapan sebagai berikut:

   

  







Mengidentifikasi lokasi  dan komoditas tanaman yang memiliki potensi untuk ekspor Koordinasi dengan Pusat dan  Kabupaten terkait potensi dan peluang ekspor dan investasi

Menentukan komoditas tanaman pangan, konsep kerjasama dan pelaku usaha  untuk pengembangan ekspor dan peluang investasi. Melakukan sosialisasi terkait komoditas yang berpotensi ekspor  dan peluang-peluang investasi.

Penyusunan pelaksanaan kegiatan



d. Koordinasi Pelaku Usaha Pengumpul Jagung dan Usaha Pakan Kegiatan koordinasi pelaku usaha pengumpul jagung dan usaha pakan merupakan kegiatan yang dilakukan di tingkat Provinsi yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan tahapan sebagai berikut:

  







Koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten serta pelaku usaha dan mengumpulkan data dan informasi  terkait dengan harga, rantai pasok dan pabrikan pakan Melaksanakan rapat dengan pelaku usaha pengumpul jagung



Melaksanakan kunjungan lapang terkait pengumpulan data

Penyusunan laporan pelaksanaan






51


VII. MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN

7.1.

Monitoring dan Evaluasi Pembinaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dilaksanakan melalui berbagai cara antara lain monitoring dan evaluasi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, diperlukan pengawalan terhadap Kelompok tani/Gapoktan/ UPJA/Masyarakat penerima bantuan pemerintah secara intensif dan berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara regular untuk mengetahui perkembangan

kegiatan

pengolahan

dan

pemasaran

hasil

tanaman pangan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang muncul di lapangan. 7.2.

Pelaporan Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penerima bantuan pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi hingga Pusat (Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian) dengan alamat: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan – Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jalan Ragunan Nomor. 15 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520 Telp : (021) 7806090 Fax : (021) 78832318 Email : [email protected]


52


Beberapa jenis laporan yang penting untuk diperhatikan oleh dinas pertanian provinsi sebagai berikut: 1. Laporan Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan 2. Laporan Perbandingan Penggunaan Sarana Pascapanen Secara Tradisional dan Mekanisasi 3. Laporan Perkembangan Pemanfaatan Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 4. Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik 5. Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penerapan Uji Mutu Padi, Jagung, dan Kedelai 6. Laporan Pelaksanaan Penerapan Jaminan Mutu Pangan Non Organik (Registrasi) 7. Form Pelaporan Kegiatan Pemasaran dan Investasi Tahun 2017


53


VIII. PENUTUP Keberhasilan kinerja kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017 sangat ditentukan oleh kesiapan dari instansi pelaksana, proses penyiapan dokumen administrasi, serta koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan stakeholder terkait. Dalam mempertajam pelaksanaan kegiatan masing-masing, akan disusun panduan atau pedoman teknis atau standar operatioan procedure (SOP). Agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017 baik di tingkat pusat, daerah, maupun instansi terkait lainnya.


54


LAMPIRAN


55


Lampiran 1. Alokasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017 NO.

1

PROGRAM

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

KEGIAT AN

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

OUTPUT KEGIAT AN

1 Fasilitas sarana

pascapanen tanaman pangan (6.224 Unit)

OUTCOME

Penurunan susut hasil dan peningkatan mutu

JENIS BANTUAN

110

13.750.000 Pengadaan Pusat

Combine Harvester Kecil

500

57.941.750 15 Prov/130 Kab

Combine Harvester Sedang

672

98.638.000 24 Prov/124 Kab


1.300



1.402

573.107.500 22 Prov/196 Kab

2

1.540.000 1 Prov/2 Kab

RMU Beras Organik

RMU + Packing Daerah Perbatasan

Sarana Penanganan dan Penge masan Beras Bermutu (Grading dan Packing) Corn Combine Harvester

standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan (60 Sertifikasi/Register)

Meningkatnya kualitas produk tanaman pangan yang me miliki jaminan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

4 Peningkatan

Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Meningkanya akses pe masaran produk tanaman pangan yang berdaya saing

meningkanya nilai tambah produk tanaman pangan

20

6

100

200

1.306


200


405

Sertifikasi Organik

Pengembangan PIP

1.800.000 1 Prov/1 Kab

12.000.000

11 Prov/15 Kab

1.800.000

6 Prov


Corn Sheller

Uji Mutu Beras, Jagung & Kedelai

Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan (200 Informasi Pasar)

1

Corn Sheller

Penerapan SNI beras (non organik)

3 Pengembangan

KET

Combine Harvester Kecil

Vertikal Dryer Padi + Bangunan Kap 6 Ton/Proses

2 Fasilitas penerapan

INPUT KEGIAT AN (Rp. 000)

JUMLAH (UNIT)


32.919.000 23 Prov/175 Kab


9.134.200 13 Prov/73 Kab

30

6

900.000 17 Prov

180.000 6 Prov

Beras : 80 Sampel; Jagung : 100 Sampel; Kedelai : 14 Sampel 200

Pemantauan Stok

60

Pembinaan & Pengawalan UPH

21


736.500 Beras : 28 Prov; Jagung : 8 Prov ; Kedelai : 4 Prov

3.492.300 20 Prov / 200 Kab

1.051.000 15 Provinsi / 60 Kab

752.645 21 Provinsi

56


Lampiran 2. Daftar Lembaga Sertifikasi Organik (Akreditasi) No.

Nama Lembaga Sertifikasi Organik

Alamat

Lembaga Sertifikasi Graha Sucofindo Lt. 6 Jl. Raya Pasar Organik Sucofindo Minggu

1

LSO-001-IDN

Kav. 34 Jakarta 12780

Ruang Lingkup Produk Segar (Tanaman dan Produk Tanaman: pangan, hortikultura, palawija dan perkebunan; Ternak dan produk Ternak: susu, telur, daging dan madu)

Telp. (021) 7986875 Lembaga Organik MAL LSO-002-IDN

2

Sertifikasi Jl. Raya Bogor

Lembaga Sertifikasi Jl. Tentara Pelajar No. 1 Bogor Telp. Organik INOFICE (0251) 8382641 LSO-003-IDN

3

Lembaga Sertifikasi Jl. Raden Saleh No. 4 A Padang Telp. Organik Sumatera Barat (0751) 26017

4

LSO-004-IDN Lembaga Sertifikasi Organik LeSOS 5

LSO-005-IDN

Lembaga Sertifikasi BIOCert Indonesia 6

7

No. 19 Km. 33.5 Cimanggis Depok

LSO-006-IDN

PO BOX 03 Trawas Mojokerto 61375 Telp. (0321) 618754

Produk Segar:pangan, hortikultura, palawija dan perkebunan; Ternak dan Produk Hasil Ternak: daging, susu, telur dan madu;Pakan Ternak

Produk Segar Tanaman; Produk Segar Ternak

Produk Segar: pangan, hortikultura

Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman

Komplek Budi Agung Jln. Kamper Blok Tanaman dan produk tanaman, pangan, M. No.1 Sukadamai-Bogor palawija, hortikultura, rem pah-rem pah, pemasar dan restoran, peternakan, perikanan Tlp/Fax. (0251) dan produk khusus seperti jamur. 8316294Email: [email protected] r.id

Lembaga Sertifikasi Organik PERSADA Jl. Nogorojo No 20 Komplek polri, Gowok, Depok, Sleman Yogyakarta LSO-007-IDN

Telp. (0274)488420 Lembaga Sertifikasi Organik Sustainable Development Services (SDS)

Jln. Letjen Suprapto XVIII No. 7A Kebonsari, Jember 68122 Jawa Timur

LSO-008-IDN

Tlp. 0331-332864 Fax. 0331-487735

Tanaman dan produk tanaman:(pangan,palawija, hortikultura dan perkebunan); Produk ternak dan hasil peternakan: (telur, daging, susu,susu kambing dan madu); Produk-produk olahan tanaman dan ternak.

Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman

8

Email: adm in@sdsindon esia.com


57


Lampiran 3. Lembaga Sertifikasi Produk Ruang Lingkup SNI Beras (Akreditasi)

No.

Nama Lembaga Sertifikasi Produk

1.

PT. TUV NORD Indonesia LSPr-012-IDN

2.

ILPro – IPB LSPro-030-IDN

3.

PT. Agri Mandiri Lestari LSPro-042-IDN

Alamat Perkantoran Hijau Arkadia. Jl. Letjen TB. Simatupang Kav.88, Tower F part of 7th floor, suite 704. jakarta Selatan 12520, Indonesia Telp. (021) 78837338 Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Pajajaran – Bogor, Jawa Barat Telp. (0251) 8385165 JI. Taman Margasatwa NO.3 Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan Kab. Kepulauan Seribu Jakarta Telp. (021) 7800006


58


Lampiran 4. Lembaga Sertifikasi HACCP Ruang Lingkup Tanaman Pangan No.

Nama Lembaga Sertifikasi HACCP

1.

PT. Mutuagung Lestari LSSHACCP-001-IDN

2.

PT. Embrio Biotekindo LSSHACCP-002-IDN

3.

PT. SGS International Certification Services Indonesia LSSHACCP-003-IDN

4.

Agro-Based Industry Certification Services (ABICS) LSSHACCP-006-IDN

5.

PT TUV Rheinland Indonesia LSSHACCP-008-IDN

6.

PT SUCOFINDO (PERSERO) SBU SERTIFIKASI ECO FRAMEWORK (SUCOFINDO - ICS) LSSHACCP-008-IDN

Alamat Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis Depok 16953 Telp. 021 : 874 0202 ; Fax : 021 877 40745 – 6 (Reny Rustianingsih) Jl. Pajajaran Indah V No. 1 Baranang siang, Bogor 16143, Telp. (0251) 377973 (Heni Dwi Wahyuni) Cilandak Commercial Estate #108 C, Jl. Raya Cilandak KKO Jakarta Selatan 12560 Telp. (021) 781 8111 (Magdalena Trisnawati) Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor Telp. (0251) 8324068 (Prof. Tun Tedja Irawati) Menara Karya Lt. 10, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 - 2, Jakarta 12950 Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 57944579 (Ir. Yunus Aprianto) Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Telp. (021) 7983666 (Ir. Triyan aidil Fitri).


59


Lampiran 5. Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik Dinas Pertanian Provinsi ……. Tahun 2017 Tahapan Pembinaan dan Sertifikasi Pertanian Organik No.

Provinsi

Target Sosialisasi

Keterangan ICS Doksistu

Doksistu Penerapan ICS

Proses Sertifikasi

Luas Realisasi

Sertifikasi

Keterangan (ha)

: Internal Control Systems : Dokumen Dokumen Sistem Mutu


60


Lampiran 6. Laporan Hasil Pengujian Mutu Tanaman Pangan Tahun 2017 Titik No.

Provinsi

Pengambilan

Contoh

Wilayah titik sampel

Lokasi

Pengumpul/ Petani/Kelompok Tani

PARAMETER UJI MUTU (SESUAI SNI) Beras

Jagung

Hasil Uji

Kedelai


Lab.

Hasil

Uji Mutu

Analisa

Ket

61


Lampiran 7. Laporan Pembinaan Proses Sertifikasi/Registrasi Non Organik Tahapan Pembinaan dan Registrasi PSAT No

Provinsi

Target

Apresiasi/ Sosialisasi

Penyusunan Doksitu

Penerapan JMKP

Uji Keamanan Pangan

Pengajuan Registrasi PSAT

Registrasi PSAT

Realisasi

Keterangan

Keterangan JMKP : Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Doksistu : Dokumen Sistem Mutu PSAT : Pangan Segar Asal Tumbuhan


62


Lampiran 8. Daftar OKKP-D Di Indonesia No.

Provinsi

Instansi Yang ditunjuk

1

Aceh

BKPD Provinsi NAD Jl. T. Nyak Arif No. 24 Banda Aceh

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Kep. Riau

6 7 8

Jambi Sumatera Selatan Bengkulu

9

Lampung

10

Banten

11

DKI Jakarta

12

Jawa Barat

13

Jawa Tengah

14 15

DIY Jawa Timur

16

Bali

17

NTB

18 19

NTT Kalimantan Tengah

20

Kalimantan Timur

21

Kalimantan Selatan

22 23

Kalimantan Barat Sulawesi Selatan

24

Sulawesi Barat

25

Sulawesi Tenggara

26 27 28

Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Maluku Utara

29

Gorontalo

30

Papua

31

Maluku

32

Papua Barat

33

Bangka -Belitung

BKPD Provinsi Sumatera Utara Jln Jenderal Besar Dr Abd Haris Nasution No 24 telp (061)78653666 BKPD Propinsi Sumatera Barat Jl. Raden Saleh Tlp. (0751) 7051526/54505/08126714221 No.4 Padang BKPD Provinsi Riau Jl. Kuantan Raya No 27 Tlp. (0761) 20820 Pekanbaru Dinas Pertyanian, Kehutanan dan Peternakan Jl. DI. Panjaitan Km 9 Komplek Ruko Bintan Center Blok E No. 7-10 Tlp (0771) 7447111 Fax. (0771) 7447222 BKPD Propinsi Jambi Jl. Samarinda Kotabaru Jambi Tlp. (0741) 42470,42795/085266255859 BKPD Provinsi Sumatera Selatan Jln Kol H Berlian KM 6 No 82 Telp (0711) 4104488 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bengkulu- Padang Harapan. Bengkulu Telp.(0736) 21017 BKPD Provinsi Lampung Jln Drs Warsito No 78 telp. (0721) 482023 Bandar lampung BKPD Provinsi Banten Jln Jenderal Sudirman Ruko Glodok F.1-5 Kota Serang Baru-Serang-Banten Dinas Pertanian Provinsi DKI Jakarta Jl. Gunung Sahari Jakarta Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat Jln Suropati No 71 Bandung.Telp (022) 2503884 BKPD Provinsi Jawa Tengah Jln Gatot Subroto, Tarubudaya Ungaran Semarang Telp. (024) 6921159 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Yogyakarta Jln Sagan III No 4 Yogyakarta Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Surabaya Jln Jend. A Yani No 152 Wonocolo Surabaya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Jln WR Supratman No 71 Denpasar telp. (0361) 228617 BKP Provinsi NTB Jln Majapahit No 29 Mataram NTB telp (0370) 636005 BBKP Provinsi NTT Jl. Polisi Militer -Kupang Dinas Pertanian, Kehewanan, Kelautan dan Perikanan OKKPD Provinsi Kalimantan Tengah Jln Willem AS No 5 Palangkaraya Telp.(0536) 3227855 Dinas pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Jln. Basuki Rahmat No 6 Samarinda Telp. (0541)732079 Dinas Pertanian Jl. Panglima No. 5 Tlp. (0511) 4772057 Fax. (0511) 4772473 Banjarbaru Dinas Pertanian Provinsi Unit Ketahanan Pangan BKP Provinsi Sulawesi selatan Jln Dr Sam Ratulangi No 47 Makassar Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat*) Jln Jenderal Sudirman No 34 Mamuju telp.(0426) 22420 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Balai Kota No. 6 Kendari Tlp. (0401) 326639 BKP Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kompl Pertanian Kalasey Kotak Pos 11558 Manado OKKPD Provinsi Maluku Utara Jln KOA Falang Raha Kel Kalumata Kota Ternate Selatan. Hp.08124470060 Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan. Jl. Andalas Komp. UPP III- IKIP Gorontalo Dinas Pertanian Provinsi Papua Jln Raya Kota Raja Jayapura Dinas Pertanian Jl. WR. Supratman Tanah Tinggi Dinas Pertanian Jl. Sausesa No. 40 Manokwari Badan Ketahanan Pangan Kep. Bangka Belitung Komp. Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov. Kepulauan Babel


63


Lampiran 9. Laporan Perkembangan Pengadaan Sarana Pascapanen Tahun 2017 Kontrak No.

Jenis Sarana Pascapanen

Volume (unit)

Penyaluran

SP2D

BASTB

Nilai (Rp) Rp

Keterangan BASTB SP2D

Realisasi

%

Unit

%

Unit

Proses Hibah %

Rp

% thd pagu

% Thd Kontrak

: Berita Acara Serah Terima Barang : Surat Perintah Pencairan Dana


64


Lampiran 10. Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan INVENTARISASI DAN EVALUASI PEMANFAATAN ALSINTAN Provinsi Kabupaten/Kota Jenis Alsintan

: : :……….. (Combine Harvester Besar, Combine Harvester Kecil/Sedang, RMU, Dryer, Power Threser

Multiguna/Power Threser, Corn Sheller, Corn Combine Harvester)

NoKecamatan

Desa

Gapoktan/ UPJA

Kelompok Tani

Ketua

Jumlah Alsintan

Pemanfaatan Alsintan *) Ha

Optimal/ Tidak Optimal

Keterangan : *) Pemanfaatan alsintan : Penilaian “OPTIMAL” kinerja alsintan dengan perhitungan sebagai berikut : J1. Kapasitas kerja alsintan: a. Combine Harvester Besar 1 ha/hari b. Combine Harvester Kecil/Sedang 0,5 ha/hari c. RMU 2 ton/hari d. Dryer 1 ton/hari e. Power Thresher Multiguna/Power Thresher 0,5 ton/hari f. Corn Sheller 1 ton/hari g. Corn Combine Harvester 0,8 ha/hari 2. Hari Kerja Alsintan = 80% x 365 hari 3. Rumus perhitungan kinerja alsintan = jumlah alsintan x kapasitas kerja x (80% x 365 hari)

Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota

(…………………………..) NIP….


65


Lampiran 11. Contoh Perbandingan Penggunaan Sarana Pascapanen Secara Tradisional dan Mekanisasi PROVINSI

:

KABUPATEN

:

KECAMATAN POKTAN/GAPOKTAN/UPJA/……

: :

DESA JENIS BANTUAN SARANA

: :

PERBANDINGAN PENGGUNAAN SARANA TRADISIONAL DAN BANTUAN SARANA DALAM …….. (*) BIAYA OPERASIONAL (Rp) KEBUTUHAN

TRADISIONAL

WAKTU (HARI) BANTUAN SARANA

TRADISIONAL

BANTUAN SARANA

TENAGA MANUSIA (ORANG) TRADISIONAL

BANTUAN SARANA

UPAH KERJA BAHAN BAKAR LAIN-LAIN JUMLAH

Keterangan : (*) Diisi sesuai penggunaan sarana dalam 1 ha atau 1 ton atau 1 kali proses, disesuaikan jenis sarana yang digunakan Jumlah hari panen dalam 1 musim panen : …….. hari


66


Lampiran 12. Laporan Perkembangan Pemanfaatan Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Jenis Produk No.

Lokasi (Kab/Kec/Desa)

Nama Kelompok Tani

Yang Dihasilkan

Jumlah Produksi Jenis Sarana UPH

Jumlah Produksi

sebelum sesudah mendapat mendapat bantuan bantuan

Prosentase Peningkatan Volume Produksi


Tujuan Pemasaran

67


Lampiran 13. Laporan Kegiatan Pemasaran Dan Investasi Tahun 2017 a Aspek Pemasaran 1

Informasi Harga

No

Komoditas

2

Pemantauan Stok

No

Komoditas

Harga

Biaya Usaha Tani

Stok Rumah Tangga Petani

Data Supply Demand

Biaya Pemasaran

Stok Penggilingan

*Ket: Untuk TA 2017 khusus komoditas beras b Aspek Investasi 1 No

2 No

Temu Usaha Komoditas

Jumlah Pelaku Usaha

Peluang Ekspor Komoditas

Luas Areal

Negara Tujuan


68

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Jalan Raya Ragunan No. 15 Pasar Minggu Jakarta Selatan Telepon (021) 7806090 Faksimili (021) 78832318 Email : [email protected]

Kiranya Pedoman Pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak

Recommend Documents