Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2008

KATA PENGANTAR

UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan terhadap 200.450.000 orang, dari jumlah tersebut sebagian diantaranya telah lulus dan dengan sendirinya dinyatakan sebagai guru profesional. Peningkatan profesionalitas guru tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi guru yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi para pengelola baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jakarta, Januari 2008 Direktur Jenderal,

Dr. Baedhowi NIP. 130803888

Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik

i

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

KATA PENGANTAR ....................................................................................... I DAFTAR ISI .................................................................................................II

A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 A. B. C.

LATAR BELAKANG................................................................................ 1 LANDASAN HUKUM.............................................................................. 1 TUJUAN .............................................................................................. 2

BAB II TUNJANGAN PROFESI GURU .......................................................... 3 A. B. C. D. E. F. G.

PENGERTIAN ...................................................................................... 3 BESARAN ............................................................................................ 3 SIFAT ................................................................................................. 3 SUMBER DANA .................................................................................... 3 KRITERIA GURU PENERIMA.................................................................. 4 PEMBAYARAN ..................................................................................... 4 PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN........................................................ 5

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU ................................... 6 A. B. C. D. E. F. G.

MEKANISME UMUM ............................................................................. 6 TATA CARA PENGAJUAN TUNJANGAN PROFESI GURU............................ 7 MEKANISME PEMBAYARAN ................................................................ 11 PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBAYARAN ....................................... 12 MEKANISME PELAPORAN REALISASI PEMBAYARAN ............................. 13 PERUBAHAN DATA INDIVIDU GURU PENERIMA TUNJANGAN............... 13 JADWAL PELAKSANAAN PEMBAYARAN................................................ 14

BAB IV PENGENDALIAN PROGRAM TUNJANGAN PROFESI GURU .........15 A. B. C.

RUANG LINGKUP ............................................................................... 15 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM............................................. 15 PENGAWASAN PROGRAM................................................................... 16

BAB V P E N U T U P ...................................................................................17


ii

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, pasal 14 ayat (1) huruf a. mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan menyatakan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat lainnya berhak atas tunjangan profesi guru. Untuk mengatur pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik baik guru PNS maupun bukan PNS perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan profesi Bagi Guru. B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PMPTK; Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik

1

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun Sertifikasi Guru dalam Jabatan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun Penyaluran Tunjangan profesi Bagi Guru; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan;

2007 tentang BAB II TUNJANGAN PROFESI GURU

2007 tentang 2007 tentang 2007 tentang

C. TUJUAN Buku Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru ini disusun untuk menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru yang memenuhi persyaratan.

A. PENGERTIAN Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang dimaksud adalah guru PNS dan guru tetap bukan PNS baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta. B. BESARAN Tunjangan profesi guru diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok guru PNS yang diangkat pada satuan pendidikan yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi guru diberikan setara dengan gaji pokok PNS sesuai dengan penetapan “in-passing” jabatan fungsional guru yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2007. C. SIFAT Tunjangan profesi guru bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru. D. SUMBER DANA Dana untuk pembayaran tunjangan profesi guru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada dana dekonsentrasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi.


2


3

dinyatakan lulus pada tahun 2008, pembayarannya terhitung mulai bulan berikut setelah bulan yang bersangkutan dinyatakan lulus.

E. KRITERIA GURU PENERIMA Guru yang berhak menerima tunjangan profesi guru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1.

Memiliki sertifikat pendidik dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional sebagai penyelenggara sertifikasi; 2. Memiliki nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Depdiknas; 3. Memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya: a. 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi guru kelas maupun guru mata pelajaran, b. 6 (enam) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi Kepala Sekolah, c. 12 (dua belas) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi Wakil Kepala Sekolah, d. Melaksanakan tugas bimbingan kepada 150 (seratus lima puluh) peserta didik bagi guru Bimbingan dan Konseling; e. Guru yang tidak memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka dan bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional dapat diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperoleh tunjangan profesi guru. Perhitungan pemenuhan beban kerja mengacu pada pedoman perhitungan beban kerja guru yang diterbitkan oleh Ditjen PMPTK.

G. PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN Pemberian tunjangan profesi guru dapat dihentikan apabila memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut: 1. Guru meninggal dunia, 2. Guru mencapai batas usia pensiun (guru pns dan bukan pns dengan batas pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku), 3. Tidak bertugas lagi sebagai guru karena diberhentikan atau mendapat tugas lain,

mengundurkan

diri,

4. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan, 5. Guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama, 6. Guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Guru yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi guru dapat dibatalkan dan wajib mengembalikan tunjangan profesi guru yang telah diterima kepada negara apabila: 1. Sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan tidak sah atau batal, 2. Data yang diajukan sebagai persyaratan mendapat tunjangan profesi guru tidak sah.

F. PEMBAYARAN Tunjangan profesi guru diberikan kepada guru terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikut setelah tahun yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi guru dan mendapat sertifikat pendidik serta nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, kecuali untuk kuota tahun 2007 yang


4


5

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU B. TATA CARA PENGAJUAN TUNJANGAN PROFESI GURU A. MEKANISME UMUM Mekanisme umum penyaluran tunjangan profesi guru tahun 2008, dimulai dari guru menyerahkan berkas persyaratan untuk menerima tunjangan profesi guru ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, melakukan rekapitulasi, dan menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi menghimpun dan memeriksa kelengkapan data guru penerima tunjangan profesi guru dan mengirimkannya ke Ditjen PMPTK. Ditjen PMPTK memeriksa data penerima tunjangan profesi guru dan menerbitkan surat keputusan penetapan guru penerima tunjangan profesi guru. Ditjen PMPTK mengirimkan surat keputusan penerima tunjangan profesi guru ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan proses pencairan pembayaran tunjangan profesi guru langsung ke rekening guru yang bersangkutan. Proses tersebut dapat digambarkan dalam Diagram 1. dibawah ini. Ditjen PMPTK (Dit. Profesi Pend)

Tata cara pengajuan tunjangan profesi guru pada tahun 2008 bagi guru yang berhak menerima tunjangan profesi guru seperti dijelaskan sebagai berikut: 1. Guru yang telah memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi guru, menyerahkan kepada kepala sekolah persyaratan sebagai berikut sebanyak 2 (dua) rangkap: a. Foto copy sertifikat pendidik yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang mengeluarkannya, b. Foto copy SK yang mencantumkan gaji terakhir, dapat berupa SK kenaikan pangkat terakhir, atau SK kenaikan gaji berkala terakhir, atau, SK in-passing gaji, atau Leger Gaji bulan terakhir yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah yang bersangkutan, c.

d. Fotocopy SK Pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan dari sekolah yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah, e. Foto copy SK Pembagian Tugas mengajar di sekolah lain yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah, f.

Dinas Pend. Provinsi

Dinas Pend. Kab/Kota

Foto copy SK in-passing jabatan fungsional bagi guru bukan PNS yang dilegalisasi oleh kepala sekolah dan yayasan,

KPPN

Foto copy nomor rekening bank/pos yang masih aktif atas nama guru yang bersangkutan,

g. Foto copy butir a, b, c, d bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dilegalisasi oleh kepala dinas kabupaten/kota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.

BANK MITRA KPPN

2. Kepala sekolah melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Meneliti kebenaran berkas persyaratan guru penerima tunjangan profesi guru,

Guru

b. Membuat rekapitulasi guru penerima tunjangan profesi guru, dengan menggunakan format 1 terlampir, Diagram 1. Mekanisme Umum Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik

6


7

c.

Kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK menyerahkan rekap dan berkas guru ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,

d. Kepala sekolah pendidikan luar biasa (PLB) menyerahkan rekap dan berkas guru ke Dinas Pendidikan Provinsi.

a. Menerima berkas usulan guru penerima tunjangan profesi guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, b. Meneliti kelengkapan berkas penerima tunjangan profesi guru, c.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menerima berkas usulan penerima tunjangan profesi guru dari kepala sekolah, b. Meneliti kebenaran berkas persyaratan calon guru penerima tunjangan profesi guru yang diterima dari kepala sekolah. Apabila dianggap perlu, dias pendidikan kabupaten/kota dapat melakukan klarifikasi kebenaran persyaratan yang diajukan oleh guru, c.

Membuat rekapitulasi daftar penerima tunjangan profesi guru untuk guru PNS per jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK) dengan menggunakan format 2 terlampir,

d. Membuat rekapitulasi daftar penerima tunjangan profesi guru untuk guru bukan PNS per jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK) dengan menggunakan format 2 terlampir, e. Membuat rekapitulasi daftar penerima tunjangan profesi guru yang tidak memenuhi syarat minimal mengajar 24 jam tatap muka yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional per jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK) untuk diusulkan sebagai penerima tunjangan profesi guru kepada Menteri Pendidikan Nasional, dengan menggunakan format 2 terlampir, f.

Mengirimkan rekapitulasi penerima tujangan profesi guru (dalam bentuk cetakan dan file di CD) berikut persyaratan yang diperlukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi,

g. Mengusulkan kembali berkas usulan guru yang tidak memenuhi syarat setelah ada perbaikan yang diperlukan dari yang bersangkutan.

d. Membuat rekapitulasi daftar penerima tunjangan profesi guru per kabupaten/kota untuk guru PNS per jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) dengan menggunakan format 2 terlampir, e. Membuat rekapitulasi daftar penerima tunjangan profesi guru per kabupaten/kota untuk guru bukan PNS per jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) dengan menggunakan format 2 terlampir, f.

Membuat rekapitulasi daftar penerima tunjangan profesi guru yang tidak memenuhi syarat minimal mengajar 24 jam tatap muka yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional) untuk diusulkan sebagai penerima tunjangan profesi guru kepada Menteri Pendidikan Nasional per jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) per kabupaten/kota sesuai format 2 terlampir,

g. Mengirimkan rekapitulasi beserta berkas penerima tunjangan profesi guru per kabupaten/ kota (dalam bentuk cetakan dan file di CD) ke Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal PMPTK, u.p Subdit Program, Komplek Depdiknas Gedung D Lt 14, Pintu I Jl Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat, h. Untuk mempercepat proses pendataan penerimaan tunjangan profesi guru, pengiriman dapat dilakukan bertahap per kabupaten/kota. 5. Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan hal-hal sebagai berikut:

4. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut:


Membuat daftar guru PNS, guru bukan PNS, dan guru khusus yang tidak memenuhi persyaratan dan mengirimkan kembali daftar tersebut beserta berkasnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, menggunakan format 3 terlampir,

8


9

a. Mencocokkan nama guru yang diusulkan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dengan nama guru yang lulus sertifikasi dari LPTK yang bersangkutan, b. Memeriksa kelengkapan kabupaten/kota, c.

berkas

persyaratan

tiap

guru

per

Membuat daftar penerima tunjangan profesi guru yang mencantumkan nama, NIP, nomor sertifikat, nomor registrasi guru, besaran gaji pokok, dan nilai tunjangan profesi guru,

d. Membuat daftar nama guru yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dan mengirimkan ke dinas kabupaten/kota dengan tembusan ke dinas pendidikan provinsi dengan menggunakan format 2 terlampir, e. Menerbitkan Surat Keputusan Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru per kabupaten/kota dan mengirimkan kepada yang bersangkutan dengan tembusan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. Tata cara pengajuan tunjangan profesi guru dapat dilihat pada diagram 2 dibawah ini.

Dinas Pend. Kab/Kota

Prosedur dan mekanisme pembayaran tunjangan profesi guru bagi guru adalah sebagai berikut. 1. Pembayaran tunjangan profesi guru dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret (untuk pembayaran bulan Januari, Februari, dan Maret), bulan Juni (untuk pembayaran bulan April, Mei, dan Juni), September (untuk pembayaran bulan Juli, Agustus, dan September), serta Desember (untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember). 2. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PMPTK tentang Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru, Dinas Pendidikan Provinsi membuat usulan pencairan dana tunjangan profesi guru kepada KPPN setempat untuk disalurkan ke rekening guru yang bersangkutan. Dalam proses pengiriman dana ke rekening guru, penunjukan bank atau lembaga keuangan lain untuk menyalurkan dana tunjangan profesi guru sepenuhnya menjadi kewenangan KPPN. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan mencatat permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru. 4. Koordinasi dan konsultasi penyelesaian masalah yang terjadi dilakukan bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Ditjen PMPTK sesuai dengan keperluan.

Ditjen PMPTK (Dit. Profesi Pendidik)


C. MEKANISME PEMBAYARAN

Alur pembayaran tunjangan profesi guru dapat digambarkan pada diagram 3 dibawah ini.

Guru PLB

Guru TK, SD, SMP, SMA,SMK

Diagram 2. Mekanisme Pengajuan Usulan Tunjangan Profesi Guru


10


11

huruf a di atas kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Ditjen PMPTK (Dit. Profesi Pend)


Guru

c.

E. MEKANISME PELAPORAN REALISASI PEMBAYARAN

KPPN

Pelaporan realisasi pembayaran dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bukti pertanggung-jawaban pembayaran tunjangan profesi guru kepada guru yang berhak dan berfungsi sebagai persyaratan pelaksanaan pembayaran tahap berikutnya.

BANK MITRA KPPN

Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan realisasi penyaluran tunjangan profesi guru kepada Ditjen PMPTK, dan mengirim tembusan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai bahan pengecekan terhadap kebenaran penyaluran tunjangan profesi guru kepada guru yang berhak.

Diagram 3 : Alur Pembayaran Tunjangan Profesi Guru D. PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBAYARAN Mekanisme penghentian atau pembatalan pembayaran tunjangan profesi guru bagi guru melalui proses sebagai berikut. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan hal-hal berikut: a. Melakukan pengawasan dan pelaporan atas perubahan status atau kondisi guru penerima tunjangan profesi guru setiap bulan. b. Jika terdapat perubahan status atau kondisi atas hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota segera menyampaikan laporannya kepada Dirjen PMPTK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. 2. Dirjen PMPTK melakukan hal-hal berikut ini. a. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat surat penetapan tentang penghentian atau pembatalan pembayaran tunjangan profesi guru kepada guru yang bersangkutan. b. Menyampaikan surat penetapan penghentian atau pembatalan pembayaran tunjangan profesi guru sebagaimana yang dimaksud Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik

Dinas Pendidikan Provinsi melakukan penghentian pembayaran tunjangan profesi guru bagi guru yang bersangkutan pada bulan berikutnya.

12

F. PERUBAHAN DATA INDIVIDU GURU PENERIMA TUNJANGAN Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memeriksa ulang data guru penerima tunjangan profesi guru setiap tiga bulan berdasarkan laporan bulanan dari kepala sekolah. Jika ditemukan perubahan data individu guru yang berakibat pada: 1. Perubahan nilai tunjangan (bertambah atau berkurang), maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan perubahan data guru tersebut ke Ditjen PMPTK dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Jika terjadi perubahan kenaikan tunjangan, maka pembayaran atas selisih kenaikan dilaksanakan pada tahun berikut. Jika terjadi perubahan sehingga nilai tunjangan berkurang, maka pembayarannya terhitung dan dilakukan mulai bulan berikutnya. 2. Jika terjadi penghentian pemberian tunjangan profesi guru, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan data guru tersebut ke Ditjen PMPTK dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk diterbitkan surat keputusan penghentian pembayaran tunjangan profesi guru. Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik

13

BAB IV PENGENDALIAN PROGRAM TUNJANGAN PROFESI GURU GURU

G. JADWAL PELAKSANAAN PEMBAYARAN Berikut adalah jadwal pelaksanaan program tunjangan profesi guru tahun 2008 Bulan No

Kegiatan 1

1.

Sosialisasi pedoman pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru.

2.

Penerimaan daftar guru yang lulus sertifikasi dari LPTK penyelenggara

3.

Pemberian Nomor Registrasi Guru

4.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pengiriman kelengkapan data guru penerima tunjangan profesi guru guru yang diperlukan ke Ditjen PMPTK

6.

Penyaluran tunjangan profesi guru ke rekening guru penerima masing-masing.

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan program tunjangan profesi guru mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan program pembayaran tunjangan profesi guru agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu. Kegiatan pengendalian akan difokuskan pada proses pelaksanaan, khususnya dalam hal-hal sebagai berikut: 1). Pelaksanaan sosialisasi program tunjangan profesi guru mulai di tingkat Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota dengan sasaran utama seluruh pengelola yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru ini maupun guru penerima tunjangan profesi guru, 2). Ketersediaan data guru penerima tunjangan profesi guru yang valid pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,

Permintaan kelengkapan data dan persyaratan lainnya ke Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota

5.

A. RUANG LINGKUP

3). Pelaksanaan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program sampai ke kabupaten/kota, 4). Perbaikan secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru di lapangan, B. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

7.

Pelaporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru oleh Dinas Pendidikan Provinsi

8.

Pelaporan pelaksanaan program tunjangan profesi guru


Monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan sebagai bagian dari pengendalian program secara menyeluruh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi program dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Ditjen PMPTK secara terpadu sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Monitoring dapat dilakukan dalam bentuk penyebaran angket, wawancara, observasi, dan lain-lain yang relevan. Responden meliputi guru penerima tunjangan, kepala sekolah, unsur dinas pendidikan kabupaten/kota, dan unsur dinas pendidikan provinsi. 14


15

Evaluasi program dilakukan dengan menganalisis hasil monitoring. Hasil analisis digunakan sebagai rekomendasi pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru pada tahun berikutnya. C. PENGAWASAN PROGRAM Untuk mewujudkan penyaluran tunjangan profesi guru guru yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyaluran tunjangan profesi guru ini sepenuhnya diserahkan kepada lembaga fungsional yang berwenang.

BAB V PENUTUP Pedoman pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru guru disusun sebagai acuan bagi pengelola tunjangan profesi guru baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi guru guru dapat berjalan lancar. Dalam pelaksanaan di lapangan, pengelola tingkat pusat dan daerah senantiasa melakukan komunikasi yang terbuka dan terus menerus sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi guru guru mampu memberikan dampak pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian program tunjangan profesi guru guru diharapkan mampu memperkecil disparitas mutu pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Hal tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah dalam upaya meningkatkan profesonalitas guru sehingga seluruh program tersebut dapat menghasilkan mutu lulusan yang berdaya saing nasional, regional, bahkan untuk jangka menengah dan panjang mampu meraih mutu dengan daya saing internasional. Semoga pemberian tunjangan profesi guru guru dapat berjalan sesuai yang diharapkan, dan kepada semua pihak terkait dengan program ini dapat menyadari sepenuhnya bahwa program tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.


16


17

LAMPIRAN.


18


19


20


21

Petunjuk Pengisian Format. 1. Penjelasan Umum. ◊

Format 1, digunakan oleh kepala sekolah untuk pengusulan guru penerima tunjangan profesi,

◊

Format 2, digunakan oleh dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk pengusulan guru penerima tunjangan profesi,

◊

Secara umum, satu format hanya digunakan untuk usulan guru dari tiap jenjang dan kelompok (misalkan hanya untuk guru SD kelompok PNS , atau untuk guru SLB dari kelompok khusus)

◊

◊

Kolom Nama Sekolah. - diisi dengan nama sekolah yang merupakan satuan administrasi pangkal guru

◊

Kolom Jumlah Jam Mengajar - diisi dengan jumlah jam mengajar yang tercantum dalam sk beban kerja yang dikeluarkan oleh sekolah administrasi pangkal

◊

Kolom Masa Kerja Golongan - masa kerja guru pns diisi sesuai dengan yang tercantum dalam sk terakhir - masa kerja guru bukan pns diisi sesuai dengan yang tercantum dalam SK in-passing

◊

Kolom Gaji Pokok - gaji pokok guru pns diisi sesuai dengan yang tercantum dalam sk terakhir - gaji pokok guru bukan pns diisi sesuai dengan yang tercantum dalam sk in-passing

◊

Kolom Pengisian Nomor Rekening - nama guru diisi persis dengan nama yang digunakan dalam rekening bank, misalkan nama aslinya drs. subadu mm, dalam rekening bank tertulis subadu. maka yang ditulis dalan format adalah subadu - nama bank ditulis sesuai dengan nama resmi bank, tidak boleh disingkat sendiri - nomor rekening ditulis persis sesuai dengan nomor yang tercantum dalam buku bank

Format 3, hanya digunakan oleh dinas pendidikan provinsi,

1. Format 1. Daftar Nama Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru ◊

Subjudul Nama sekolah. - diisi dengan nama sekolah yang bersangkutan

◊

Subjudul KELOMPOK GURU. - diisi dengan salah satu dari PNS, bukan PNS atau Khusus

◊

Subjudul PROVINSI. - cukup jelas

◊

Subjudul KABUPATEN/KOTA. - cukup jelas

◊

Kolom NUPTK - diisi dengan nomor NUTPK yang dikeluarkan oleh Ditjen PMPTK

◊

Kolom Nomor Peserta. - diisi dengan nomor peserta sertifikasi guru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada waktu yang bersangkutan mengikuti sertifikasi

◊

Kolom Nama. - diisi nama lengkap guru sesuai dengan yang tercantum dalam sk

◊

Kolom NIP. - untuk guru pns, diisi dengan nip yang bersangkutan - untuk guru bukan PNS diisi dengan ?

◊

2. Format 2. Daftar Nama Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru

Kolom Nomor sertifikat. - diisi dengan nomer yang tercantum dalam sertifikat


22

◊

Subjudul JENJANG PENDIDIKAN. - diisi dengan salah satu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB

◊


◊


◊


◊

Kolom NUPTK s.d Pengisian Nomor Rekening - sama dengan penjelasan pada format 1


23

3. Format 3.Daftar Nama Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru Yang Tidak Memenuhi Syarat ◊

Subjudul JENJANG PENDIDIKAN. - diisi dengan salah satu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB

◊


◊


◊


◊

Kolom NUPTK s.d Nama Sekolah - sama dengan penjelasan pada format 1

- 0 -


24

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru

Recommend Documents