KINERJA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR MUHAMMAD ABDUH NURIFLAH. Abstract

Muhammad Abduh Nuriflah

KINERJA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MUHAMMAD ABDUH NURIFLAH

Abstract This research entitled Village Officials Performance in Talang Ubi Subdistrict of Penukal Abab Lematang Ilir regency has a purpose to find out the performance of village officials and efforts to increase their performance in Talang Ubi Sub-district of Penukal Abab Lematang Ilir Regency. The instrument of this research is descriptive method. Data was collected by doing interview with the informant which is in the capacity as a main data collectors. According to the result of this research, it can be concluded that the performance of village officials in Talang Ubi Sub-district of Penukal Abab Lematang Ilir regency is quite good, but still not at the maximum phase. This condition is because of the lack of education and training. The decreasing of competency has not been optimal, eventhough some job promotion for employees who have achievement are available and the conference of village officials in Talang Ubi Sub-district of Penukal Abab Lematang Ilir regency has been done well and regularly, but sometimes duty delegation who had given by their office leader is only directed to some competent’s employees, and it is not done comprehensively and also not in the rotation. Therefore, it seems hard to do duty delegation if serveral employees only able to have one skill and doesn’t have motivation to be competent in another available sector. Keyword

: Village Official Performance, Village in Talang Ubi Sub-district of Penukal Abab Lematang Ilir Regency.


PENDAHULUAN Adanya berbagai tuntutan perubahan aparatur pemerintah daerah pada era otonomi daerah sekarang ini, termasuk didalamnya aparatur pemerintah desa atau kelurahan yang merupakan ujung tombak atau sebagai birokrasi terdepan dalam memberikan layanan kepada masing–masing publik. Untuk mencapai pemerintah yang baik good governance diperlukan aparat yang mencapai hukum, transparan, responsif, inovatif, kreatif dan berkualitas. Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten / Kota, sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah maupun desa adalah cara membangun dan menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemerintah menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pegawai dan perangkatnya agar dapat mewujudkan good governance dari aparatur pemerintah yang efektif, efisien, bersih, dan profesional serta produktif. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik – baiknya. Peran masyarakat dan sektor swasta merupakan kunci penting dalam mengembangkan demokrasi. Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara, sektor swasta dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat. Di Kantor desa merupakan tempat masyarakat mengurus KTP, masalah tanah dan memusyawarahkan urusan – urusan publik dan sebagainya. Dengan kata lain Perangkat desa merupakan salah satu ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat baik sebagai pelaksana tugas tingkat desa maupun sebagai jembatan dalam penyampaian program - program dalam kebijakan pemerintah. Peranan kepala desa selaku pimpinan organisasi pemerintah desa terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas perangkat desa sangat penting. Figur Kepala Desa dengan kepemimpinannya berupaya menarik perangkat desa untuk dapat


bekerja sama dengan baik dan mengembangkan setiap bawahannya untuk selalu disiplin dalam bekerja. Sedangkan kinerja perangkat desa yang ada didalam Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu antara lain : a) Kurangnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh desa tersebut, misalnya masih ada Kepala Desa dan Perangkatnya yang tidak bekerja di kantor kepala desa yang sudah ada tetapi mereka bekerja (berkantor) di rumah Kepala Desa. Hal ini menyebabkan pekerjaan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat kurang efektif dan efisien seperti penyimpanan berkas atau surat menyurat tidak tertata rapi. Apalagi bagi desa yang belum sama sekali mempunyai kantor kepala desa seperti Desa Beruge Darat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. b) Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa dalam Lingkup Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya pendidikan dari Perangkat Desa seperti masih banyak Kepala Desa dan perangkat desa yang taraf pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama bahkan tingkat Sekolah Dasar. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang begitu besar dalam mereka menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat, pengurusan administrasi surat menyurat, cara pelayanan kepada sesama perangkat desa, cara pelayanan kepada atasan dan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa tersebut, menyebabkan munculnya suatu permasalahan bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah desa mengalami kesulitan. c) Kinerja perangkat desa terbilang masih kurang disiplin. Hal tersebut kita dapati kantor desa masih lengang di pagi hari, masih untung kalau kita dapati satu atau dua orang, bahkan di beberapa tempat tidak ada sama sekali, padahal jam kerja sudah dimulai. Perangkat desa akan mulai berdatangan baru sekitar pukul 08. 30 pagi. Sehingga terkadang masyarakat yang membutuhkan pelayanan lalu datang di pagi hari, mereka harus bersabar menunggu untuk dilayani hingga pukul 08. 30 pagi. Keadaan ini sangat berbeda dengan terjadi di tingkat Kecamatan seperti di Kantor Kecamatan Talang Ubi, di mana pusat dari penyelenggaraan pemerintah berlangsung. jam kerja sudah dimulai hanya beberapa saat setelah apel pagi dilaksanakan, yaitu sekitar pukul 07. 30 pagi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal. Oleh sebab itu aparatur pemerintah desa


senantiasa meningkatkan kedisiplinan kerja dan profesionalisme agar tercipta suatu iklim kerja yang baik, sehingga akan menciptakan kinerja aparat yang baik di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya, utamanya dalam memberikan pelayanan publik. d) Kurangnya kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik sehingga pelaporan pertanggungjawaban realisasi desa kepada kabupaten mengalami keterlambatan pelaporannya. Dengan demikian perangkat desa tidak bisa menjalankan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. Hal tersebut disadari karena perangkat desa adalah orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pada pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, khususnya di Kecamatan Talang Ubi banyak permasalahan dan program yang masih terkendala seperti Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahunan waktu penyelesaian dari satu bulan bisa menjadi tiga bulan bahkan lebih sehingga menghambat penyusunan rencana pembangunan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan seterusnya. Begitupun penyampaian laporanlaporan lain seperti Laporan Kependudukan, Laporan Kejadian serta data-data lain. Permasalahan yang terjadi dan sangat berpengaruh dalam penelitian ini adalah pemasalahan kinerja perangkat desa menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah baik secara fisik maupun non fisik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang kita ketahui bahwa kinerja perangkat desa yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi didalam kinerja tersebut harus memiliki beberapa kriteria agar meningkatkan produktifitas sehingga apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk meningkatkan kinerja yang baik seorang pemimpin harus introspeksi diri demi tercapainya kinerja yang lebih baik kedepannya, bekerja sesuai dengan posisi, porsi dan pekerjaannya masing – masing. Pentingnya kinerja yang merupakan suatu kekuatan potensial yang ada pada diri seseorang manusia, yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara pasif atau negatif. Kinerja perangkat desa harus selalu ditingkatkan, mengingat perubahan paradigma dalam pemerintahan yang menuntut pelayanan yang cepat, transparansi dan tidak berbelit – belit. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain : a) sikap mental (motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja), b) pendidikan, c) keterampilan, d) manajemen kepemimpinan, e) tingkat penghasilan, f) gaji, kompensasi dan kesehatan, g) jaminan sosial, h) iklim kerja, i) sarana dan prasarana, j) teknologi, k) kesempatan berprestasi (Sedarmayanti, 1995 : 48).


Karena persoalan kinerja ini menjadi hal yang penting bagi Pemerintah Daerah maka perlu menjadi perhatian guna dapat meningkatkan kinerja dari perangkat desa. Sehingga jika permasalahan tersebut dapat disikapi dengan baik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada tingkat desa dan kelurahan. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis membuat rumusan lebih spesifikasi terhadap masalah yang akan diteliti. Rumusan permasalahannya yaitu “Bagaimana kinerja perangkat desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan ?” REFERENSI Pengertian Desa Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bambang Utoyo, desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian dibidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan. Menurut R. Bintarto, Desa adalah Perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografis, sosial dan ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sutarjo Kartohadikusumo mengatakan, desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.


Trisantono (2011:8) menyebutkan, guna melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut : a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) b) Mengajukan perancangan peraturan desa c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD e) Membina kehidupan masyarakat f) Membina perekonomian desa g) Mengkoordinasikan pembangunan desa h) Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan, i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban : a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan keutuhan NKRI b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat d) Melaksanakn kehidupan demokrasi, e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN, f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, g) Mena’ati dan menegakkan seluruh peraturan perundang - undangan, h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa m) Membina, mengayomi, dan melestarikan adat istiadat, n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Kepala desa yang merupakan suatu konsep terapan kepemimpinan yang diterapkan dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa harus bisa menjalankan


dua peran, yaitu peran sebagai kepala desa yang merupakan kepemimpinan formal di desa, juga sebagai pimpinan sosial kemasyarakatan di desa yang dipimpinnya. Dimana kepala desa ini harus bisa mengintegrasikan sebagai seorang pemimpin formal pemerintahan desa yang juga perpanjangan tangan dari pemerintah, juga sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan yang bisa menyambut dan menjadi saluran aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota atas nama Bupati / Walikota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari Penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa menurut Sumber Saparin (2009 : 19) dalam bukunya menyatakan bahwa : “Pemerintah desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan Desa diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga


yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kebijakan publik atau kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa pogram, peraturan dan lain-lain. Sebuah kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang kebutuhan publik, serta didorong oleh dukungan responsibilitas mayarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah termasuk taat kepada hukum dan peraturan. Namun sebuah negara hukum tentunya tidak begitu saja dapat menjalankan fungsi yang sebenarnya dari hukum itu sendiri, diantaranya masih diperlukan kesadaran hukum dari setiap warganya, kesadaran tersebut tidak hanya sebatas kepatuhan, akan tetapi pemahaman secara mendalam terhadap tujuan suatu kebijakan yang merupakan intisari suatu keputusan, selain dari pada hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan, seperti ketepatan pengambilan keputusan, serta implementsi yang baik dan benar, juga dengan dukungan dari berbagai elemen dan faktor-faktor yang berpengaruh. Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. meskipun berskala kecil dan lokal yang mencangkup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuah dalam bentuk peraturan desa. secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. Kinerja Kinerja jika dilihat dari asal katanya adalah terjemahan dari kata performance, yang menurut the Scriber – Bantam English Dictionary, terbitan Amerika Serikat dan Canada tahun 1979, berasal dari akar kata “to perform” dengan beberapa “entrie” yaitu : 1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, excute), 2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to discharge of fulfill; as vow), 3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to excute or complete an understaking), dan 4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what is expected of a person machine). Menurut Bernardin dan Russel seperti yang dikutip oleh Ahkmad S, Ruky dalam Syafeei (2006 : 110), kinerja atau prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Mangkunegara (2001 : 67) kinerja adalah


hasil kerja secara kualitas dan kuantitas dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tinggi rendahnya kinerja pekerja berkaitan erat dengan sistem pemberian penghargaan yang diterapkan oleh lembaga/organisasi tempat mereka bekerja. Pemberian penghargaan yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja seseorang. Perangkat desa diharapkan memiliki kinerja yang baik sehinga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Adapun Ukuran yang digunakan untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya maka penulis mengunakan orientasi pada ukuran kinerja menurut Ratminto dan Winarsih (205: 180) adalah sebagai berikut : 1) Responsivitas Yang dimaksud responsivitas disini adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan customers. 2) Responsibiltas Ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkatan kesesuaian antara penyelengaran pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 3) Akuntabiltas Ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelengaran pemerintahan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada dimasyarakat dan dimilki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 4) Keadaptasian Ukuran yang menunjukan daya tanggap organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dilingkungannya. 5) Kelangsungan Hidup Ukuran yang menunjukan kemampuan pemerintah daerah atau program pelayanan dapat menunjukan kemampuan untuk terus berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan daerah atau program lain. 6) Keterbukan/Transparansi Ukuran keterbukan atau transparansi adalah bahwa prosedur / tatacara, penyelengaran pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib dinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.


7) Empati Ukuran yang menunjukan perlakuan atau perhatian pemerintah daerah atau penyelengara jasa pelayanan atau providers terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila perangkat desa memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik maka pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakan citra pemerintah daerah dalam pembangunan. Dari uraian diatas didefenisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh perangkat desa berdasarkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian Kinerja Penilaian kinerja adalah proses dimana organisasi mengevaluasi/ menilai kinerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka (Hani Handoko, 1988). Menurut Suprihanto (1987) penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara keseluruhan atau suatu proses yang terjadi di dalam organisasi dimana organisasi menilai dan mengetahui kinerja seseorang. Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang pimpinan, walaupun demikian pelaksanaan kinerja yang obyektif bukanlah tugas yang sederhana, dalam penilaian harus dihindarkan adanya “ like and dislike” dari penilai, agar objektifitas penilaian dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini penting, karena dapat digunakan untuk dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka. Menurut Mangkunegara (2007), tujuan penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa.


2.

Untuk mengukur sejauh mana seseorang pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya. 3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivias seluruh kegiatan dalam organisasi. 4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan pengawasan. 5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi pegawai yang berada di dalam organisasi. 6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga dicapai performance yang baik. 7. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan meningkatkan kemampuan pegawai selanjutnya. 8. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan pegawai. 9. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecapakan pegawai. 10. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (job description). Menurut Wibowo (2006 :179) ada 6 (enam) metode penilaian kinerja karyawan yakni : 1. Rating Scale, Evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai, yang membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja. 2. Checklist, Yang dimaksudkan dengan metode ini adalah untuk mengurangi beban penilai. Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan kinerja karyawan. Penilai biasanya atasan langsung. Pemberian bobot sehingga dapat di skor. Metode ini biasa memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, bila daftar penilaian berisi item-tem yang memadai. 3. Metode peristiwa kritis (cristical incident metthod), Penilaian yang berdasarkan catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau tidak baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan-catatan ini disebut peristiwa kritis. Metode ini sangat berguna dalam memberikan umpan balik kepada karyawan dan mengurangi kesalahan kesan akhir. 4. Metode peninjauan lapangan (field review method), Seseorang ahli departemen lapangan dan membantu para penyelia dalam penilaian mereka. Spesialis personalia mendapatkan informasi khusus dari


5.

6.

atasan langsung tentang kinerja karyawan. Evaluasi dikirim kepada penyelia untuk di review, perubahan, persetujuan dan perubahan dengan karyawan yang dinilai. Spesialis personalia bisa mencatat penilaian pada tipe formulir penilaian apapun yang digunakan perusahaan. Tes dan observasi prestasi kerja . Bila jumlah pekerja terbatas, penilaian prestasi kerja bisa didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Tes mungkin dilakukan dilakukan tertulis atau berupa peragaan keterampilan. Method rangking, Penilai membandingkan satu dengan karyawan lain siapa yang paling baik dan menempatkan setiap karyawan dalam urutan terbaik sampai bertindak baik, kelemahan metode ini adalah kesulitan untuk menentukan faktorfaktor pembanding, subjek kesalahan kesan terakhir dan halo effect, kebaikan menyangkut kemudahan administrasi dan penjelasannya.

Faktor-Faktor Penentu Kinerja Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja secara garis besar disebabkan oleh tiga variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi mereka (Gibson, Ivancevich and Donelly, 1992 : 52), yaitu sebagai berikut : a. Variabel individu meliputi :  Kemampuan, keterampilan, mental dan fisik  Latar belakang terdiri dari keluarga, faktor sosial dan pengalaman  Demografis meliputi umur, asal – usul dan jenis kelamin b. Variabel organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur organisasi, dan design pekerjaan. c. Variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, kepribadian, perilaku, motivasi, dan lainnya. Menurut Byars dan Rue (2000) kinerja merupakan hasil hubungan diantara usaha (effort), kemampuan (abilities), rule perception. Usaha (effort) merupakan hasil dari motivasi, yang berarti pada jumlah energi fisik maupun mental dari individu yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan (abilities) adalah karakteristik pribadi yang digunakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Role perception berarti arah atau acuan dimana karyawan percaya bahwa mereka seharusnya menyalurkan seluruh usahanya untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ghiselli dan Brown (1955) menyebutkan bahwa kinerja ditentukan oleh pengalaman dengan pekerjaan yang bersangkutan, umur dan jenis kelamin. Sedang menurut Tiffir dan McCormick (1965) kinerja secara umum ditentukan oleh variabel individual dan variabel situasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang ialah (Mangkunegara, 2006 :67) :


1.

2.

Faktor kemampuan, secara umum kemampuan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge and skill). Seorang kepala desa sebaiknya memiliki kedua kemampuan tersebut agar dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari pegawai desa dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi bagi perangkat desa sangat penting untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah. Menjadi perangkat desa hendaknya merupakan motivasi yang terbentuk dari awal (by plan), bukan karena keterpaksaan atau kebetulan (by accident) .

METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada perumusan masalah. Mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainya. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Sumber Data Primer : Data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan informan dalam penelitian Kinerja Perangkat Desa sebanyak 6 desa yaitu Desa Karta Dewa, Desa Sinar Dewa, Desa Panta Dewa, Desa Benuang, Desa Talang Bulang dan Desa Simpang Tais. 2. Sumber Data Sekunder: Data yang diperoleh melalui beberapa informasi antara lain melalui : (a) Dokumen (b) Buku Ilmiah, dan (c) Hasil Penelitian. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 1. Penelitian Kepustakaan (Liberary Research) Kegiatan penelitian yang penulis lakukan di perpustakaan dengan cara mengumpulkan teori dan konsep dari kepustakaan berupa buku-buku ilmiah, buku-buku referensi, dan dokumen yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.


2.

Penelitian Lapangan (Field Work Research) Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu: a) Observasi b) Wawancara (Interview) c) Dokumentasi dalam pengumpulan data

Teknik Analisis Data Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2007: 20) Dalam analisis data kualitatif terdapat 4 (empat) komponen yaitu sebagai berikut : 1. Pengumpulan data (Data Collection). Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan sepanjang instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 2. Reduksi data (Data Reduction) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 3. Penyajian Data (Data Display) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Display data adalah usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 4. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan Verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari sebuah penulisan analisis, yang berisikan tentang hasil kesimpulan dari sebuah analisis data yang telah terpola dan tersusun serta teruji kebenarannya. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan hasil wawancara dengan perangkat desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan dengan berbagai cara diantaranya : 1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dalam pelaksanaan peningkatan kinerja perangkat desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penyelenggaraan diklat secara klasikal atau non klasikal.


Diklat secara klasikal merupakan penyelenggaraan diklat yang dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung antara peserta dan tenaga pengajar. Sedangkan penyelenggaraan diklat secara non klasikal merupakan penyelenggaraan diklat yang dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja dan pelatihan dengan sistem jarak jauh. 2. Pendelegasian Tugas Berdasarkan hasil wawancara serta hasil observasi di lapangan, diketahui bahwa dalam pendelegasian tugas pada Perangkat Desa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan dengan cara atasan memberi tugas kepada bawahan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang pekerjaannya sehingga diharapkan Perangkat Desa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat menguasai tugas yang diberikan kepadanya. Sehingga apabila sewaktu-waktu dirinya ditunjuk untuk melaksanakan tugas pegawai tersebut siap dan telah memahami tugas tersebut. Akan tetapi, hanya beberapa Perangkat di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diberikan pendelegasian tugas oleh atasannya, apalagi untuk pekerjaan tertentu yang menyangkut acara desa secara langsung karena jika terjadi kesalahan akan menghambat kelancaran kegiatan desa. 3. Promosi Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Perangkat Desa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat diketahui bahwa dalam Promosi jabatan merupakan perkembangan yang positif dari seorang perangkat karena tugasnya dinilai baik oleh pejabat yang berwenang yang lebih tinggi patut diberikan,kepada mereka yang berprestasi. Penilaian seorang perangkat dilakukan oleh pejabat yang membawahinya dalam unit kerja yang mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan administrasi kepegawaian 4. Konferensi Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat diketahui bahwa peningkatan kinerja perangkat desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara mengadakan konferensi yaitu dengan mengadakan rapat kecil guna membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mulai dari persiapan tempat, susunan acara sampai pada tamu yang diundang harus dipersiapkan secara matang. Dalam rapat tersebut yang terlibat harus memberikan pendapat maupun mengungkapkan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat didiskusikan dan


dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian secara tidak langsung memperoleh keterampilan dan keahlian dalam bidang tugasnya serta terampil dalam memberikan saran maupun pendapatnya di muka umum. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan data hasil penelitian dan hasil pembahasan serta dari penunjang yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan hasil kerja dalam menjalankan melakukan sesuatu yang diharapakan dan menyempurnakan tanggung jawab sehingga dalam melakukan penilaian kinerja dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu pendidikan dan pelatihan, delegasi tugas, promosi dan konferensi. 2. Peningkatan kompetensi perangkat desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak hanya melalui diklat saja meskipun diklat juga merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan kinerja aparatur pada baik itu diklat kepemimpinan maupun diklat teknis. Selain diklat guna pengembangan kompetensi perangkat desa juga dapat dilakukan dengan konferensi untuk menambah kemampuan yang bersangkutan untuk menjadi koordinator suatu kegiatan Pemerintah Daerah dimulai dari kegiatan skala kecil maupun skala besar. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik oleh peneliti, maka hal yang dapat disarankan oleh peneliti dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pegawai di perangkat desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir antara lain : 1. Sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan hendaknya diberitahukan kepada seluruh pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tersebut, sehingga pegawai tersebut dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliknya. 2. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, hendaknya perangkat desa di awali dengan pendidikan dan pelatihan dasar misalnya bimbingan teknis untuk kepala desa, bimbingan teknis tupoksi sekretaris desa, bimbingan teknis untuk perangkat desa, sosialisasi tentang undang – undang desa, Sosialisasi Dana ADD dan Bintek APBDes, Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintahan desa.


3. Agar setiap perangkat desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat memahami tupoksi perangkat desa secara keseluruhan, maka sebaiknya diadakan rotasi intern perangkat desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara periodik.


DAFTAR PUSTAKA Andi Bungkar Jutawan, (2012), Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran Kota Palembang : Universitas Taman Siswa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pusaka Djunaedy, Achmad. 2000. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Program Pascasarjana Teknik Arsitektur Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Fathoni, Abdurrahman. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineke Cipta Grindle, M.S., (editor), 1997, Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries, Boston, MA : Harvard Institue for International Development. Hasibuan, Malayu S.P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara Inu Kencana Syafiie. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineke Cipta. Mangkunegara, A. Prabu. 2001. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung : PT. Refika Aditama. Manullang, M. 2005. Dasar – dasar Mnajemen. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Mathis, Robert, L. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Terjemahan Jimmi Sadelis, Bayu Prawira Hie, Jakarta : PT. Salemba Empat.

KINERJA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR MUHAMMAD ABDUH NURIFLAH. Abstract

Recommend Documents