Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN e-KTP DI KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS Oleh: BENEDIKTUS APRIANTO NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengetahui Kualitas Kinerja Pegawai apa yang menjadi hambatan belum tercapainya target dalam perekaman e-KTP dan juga belum terpenuhinya standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sajingan Besar. Judul skripsi diangkat berdasarkan permasalahan penyelenggaraan perekaman e-KTP yang belum optimal.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dilapangan untuk memperoleh data secara langsung, wawancara kepada narasumber yang terlibat langsung dalam proses pembuatan e-KTP dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.Subjek penelitian ini adalah Camat Sajingan Besar, Kasi Pemerintahan dan Trantib, petugas perekaman e-KTP, dan masyarakat Kecamatan Sajingan Besar.Hasil dalam penelitian ini ditemukan beberapa fakta ditinjau dari dimensi Tangible : fasilitas fisik yang belum memenuhi standar beberapa kali mengalami kerusakan, dan juga kedisiplinan petugas yang tidak begitu baik. Untuk dimensi Reliability : kecermatan petugas dalam memberikan pelayanan pembuatan e-KTP sudah cukup baik, namun ada masalah lain yaitu kemampuan/keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu belum merata. Untuk dimensi Responsiviness : petugas sudah merespon setiap masyarakat yang ingin membuat e-KTP, melayani masyarakat dengan tepat dan cermat. Untuk dimensi Assurance : tidak adanya jaminan ketepatan waktu kapan kartu e-KTP jadi. Untuk dimensi Empathy : petugas melayani dengan sopan dan sabar serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata-kata Kunci : Perekaman, e-KTP, Publik
GOVERNMENT PERSONNEL PERFORMANCE IN E-KTP RECORD CARD IN DISTRICT SAJINGAN BESAR SAMBAS REGENCY Abstract Thesis is intended to describe the quality of employee performance and find out what the barriers have not achieved the target in the taping of e-KTP card and also not compliance to the standards of public service in the District Office Sajingan Besar. Title of thesis service delivery issues raised by the service e-KTP card is not optimal.This study uses qualitative methods with descriptive study. Data collection techniques are field observations to obtain data directly, interviews with speakers who are directly involved in the creation of e-KTP and documentation study. The research location in District Sajingan Besar Sambas Regency. The subjects were Sajingan Besar office Head, Head of Government and Trantib, recording officer of e-KTP card, and people of the District of Sajingan Besar.The results in this study found several facts in terms of Tangible dimensions: physical facilities that do not meet the standards several times damaged, and also discipline officers who are not so good. For the dimensions of Reliability: accuracy officers in providing services creation of e-KTP card is good enough, but there is another problem, namely the ability/expertise of staff in using the tools have not been evenly distributed. For Responsiviness dimensions: officers already respond to any community that wants to make the e-KTP card, serving the community with precise and meticulous. For the dimension Assurance: no guarantee timeliness for e-KTP card so. For the dimension Empathy: serving officer politely and patiently and does not discriminate in providing services to the public. Keywords: Record, e-KTP, Public 1 BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
kecamatan
A. PENDAHULUAN
banyak
berkaitan
langsung
dengan pemberian pelayanan publik. 1.
Pelaksanaan pelayanan publik yang
Latar Belakang Penelitian Penyelenggaraan Pelayanan Publik
merupakan
serangkaian
aktivitas
atau
optimal tentu akan memberikan dampak positif
kepada
kinerja
instansi
yang
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
berkaitan. Dengan kata lain semakin baik
beserta aparaturnya untuk memenuhi hak-
pelaksanaan pelayanan publik oleh instansi
hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk,
pemerintah, maka akan baik juga kinerja
dalam mewujudkan peningkatan kualitas
instansi yang bersangkutan. Maka dari itu,
kehidupan
permasalahan kinerja permasalahan yang
dan
pembangunan.
Dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
penting
manyatakan bahwa, salah satu tujuan
ini.Instansi pemerintahan dimulai dari pusat
didirikannya Negara Kesatuan Republik
sampai
Indonesia adalah memajukan kesejahteraan
menunjukkan kinerja yang baik dalam
umum yang tercermin dari bagaimana
pelaksanaan
pelaksanaan
instansinya.Kinerja
pemerintah
dilakukan oleh aparatur pemerintah demi
merupakan
wujud
dari
memenuhi kebutuhan masyarakat.
pemerintah
kepada
pelayanan
publik
yang
Kecamatan merupakan salah satu
untuk
dibicarakan
kepada
daerah
pada
ditintut
tugas
saat
untuk
masing-masing juga
akuntabilitas
publik,
dimana
pemerintah harus bertanggungjawab dalam
birokrasi yang bertugas dalam bidang
pelaksanaan
pelayanan publik. Peraturan Pemerintah
langsung
(PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang
masyarakat.Oleh karena itu, perlu adanya
kecamatan pada pasal 14 ayat 1 menyatakan
target
bahwa kecamatan merupakan perangkat
pemerintah dalam pelaksanaan program
daerah
dalam
kabupaten
pelaksana
kota
sebagai
yang
rangka
harus
berkaitan
pelayanan
kepada
diselesaikan
memberikan
oleh
pelayanan
kepada masyarakat. Dan target tersebut
mempunyai wilayah kerja tertentu yang
harus diselesaikan sesuai dengan jangka
dipimpin oleh camat. Daerah lebih leluasa
waktu yang telah ditetapkan.
menentukan
kewenangan
kepada
kewilayahan
dengan
yang
yang
dalam
teknis
atau
program
dan
memberikan
kecamatan
Dengan kata lain pemerintah harus
dalam
melaksanakan program yang telah menjadi
rangka memenuhi tuntutan, keinginan dan
tugas mereka secara optimal agar dapat
kebutuhan
masyarakat,
penyelenggaraan
terlebih
lagi
menghasilkan kinerja yang baik pula.
pemerintahan
di
Sehingga keberhasilan dalam penyelesaian 2
BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
suatu
program
dengan
optimal
akan
target yang telah ditentukan sebelumnya,
memberikan indikasi bahwa instansi yang
adapun target yang ingin dicapai yaitu pada
bersangkutan menunjukkan kinerja yang
tahun 2014 paling tidak sudah mencapai 90
baik. Dan kinerja yang baik merupakan
%. Tetapi pada kenyataannya masih belum
tujuan yang harus dicapai oleh semua
mencapai
instansi pemerintahan. Sedangkan kinerja
tersebut dibuktikan dalam data umum
itu sendiri
Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2014
adalah hasil
atau tingkat
target
yang
ditentukan.Hal
keberhasilan seseorang secara keseluruhan
presentase
selama
didalam
melakukan perekaman baru mencapai 75 %.
melaksanakan tugas dibandingkan dengan
Hal ini sesuai dengan data yang ada pada
berbagai kemungkinan, seperti standar hasil
tahun 2014.
periode
tertentu
masyarakat
yang
telah
kerja, target atau sasaran atau kriteria yang
Bahwa 5 desa yang telah melakukan
telah di tentukan terlebih dahulu atau telah
perekaman e-KTP di kantor Kecamatan
disepakati bersama. Sehingga target dalam
Sajingan Besar, jumlah masyarakat yang
pelaksanaan program merupakan indikator
wajib KTP dengan yang telah melakukan
yang harus dicapai secara optimal oleh
perekaman baru mencapai 75 %. Hal ini
instansi terkait agar dapat mewujudkan
menimbulkan
kinerja yang optimal pula pada program
mengenai fungsi Pemerintah Kecamatan
tersebut.
Sajingan Besar yang berhubungan langsung
Dalam
pengamatan
kembali
yang
dengan masyarakat setempat, sehingga
dilakukan di kantor Camat Sajingan Besar
mengakibatkan masih belum tercapainya
Kabupaten Sambas, peneliti menemukan
target yang ditentukan dalam pelaksanaan
beberapa fenomena yang berkaitan dengan
perekaman e-KTP pada saat ini. Adapun
kinerja aparatur yang belum optimal dalam
yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat
pencapaian target ini yaitu banyaknya
sebagai
pelayanan,
masyarakat Kecamatan Sajingan Besar
program
yang bekerja di Negara Malaysia dan pada
pihak
khususnya
pada
awal
pertanyaan
penerima pelaksanaan
perekaman e-KTP.
menjadi
permasalahan
umumnya yang berusia 17 tahun keatas.
Belum tercapainya target perekaman
Sehingga
menyulitkan
e-KTP yang ditentukan pemerintah pusat,
Kecamatan
Sajingan
dijadikan salah satu wujud dari kurang
memberikan
informasi
optimalnya
perekaman
kinerja
dalam
aparatur
dalam
melaksanakan program dan pencapaian
e-KTP
bagi
Pemerintah Besar
dan
untuk
melakukan
mereka
yang
bekerja di Malaysia. 3
BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Kemudian permasalahan fasilitas fisik juga menjadi kendala organisasi dalam
tetapi ada oknum yang meminta biaya administrasi secara diam-diam.
mencapai target perekaman yang ditentukan
Dalam hal sosialisasi dan koordinasi
hal tersebut seperti peralatan perekaman
kepada masyarakat disetiap desa, dimana
yang rusak yaitu perekam sidik jari yang
banyak dari masyarakat yang telah wajib
rusak tetapi pihak kecamatan Sajingan
KTP dan yang baru berumur tujuh belas
Besar lambat melaporkan untuk perbaikan
tahun
atau minta untuk diganti dengan yang baru,
keluarganya, banyak dari masyarakat yang
sehingga
belum
proses
perekaman
menjadi
belum
juga
mendaftar
didaftarkan
beralasan
tidak
terhambat. Selanjutnya yaitu permasalahan
mendapatkan
yang berhubungan dengan disiplin pegawai,
kepengurusan e-KTP. Permasalahan lainnya
pegawai yang datang terlambat dan pulang
yaitu dalam hal pengembalian formulir
lebih
sehingga
isian untuk masyarakat dalam pendataan
e-KTP
wajib KTP, banyak juga masyarakat yang
awal
menjadikan
dari
jam
proses
kerja
perekaman
menjadi tidak efektif dan efisien. Kemudian
yaitu
kehandalan pegawai pelayanan
melakukan yang
masyarakat
yang
tidak
terdaftar
selain
itu
juga
dimiliki petugas tidak merata, contohnya
masyarakat
kebingungan
dalam
dalam mengoperasikan komputer.Ketika
mendaftarkan anggota keluarganya yang
petugas yang mengoperasikan komputer
baru memasuki usia tujuh belas tahun.
tidak masuk kerja, perekaman menjadi
Padahal masalah tersebut dapat diatasi
terhambat. Karena
apabila pemerintah kecamatan melakukan
tersebut
kemampuan
disebarkan di setiap desa sehingga banyak
kependudukannya,
posisi
e-KTP,
mengenai
tidak mengembalikan formulir yang telah
permasalahan
dalam
informasi
oleh
yang menggantikan
kemampuannya
masih
dalam
sosialisasi dan koordinasi dengan baik
mengoperasikan komputer belum begitu
kepada masyarakat yang ada di Kecamatan
baik, sehingga proses perekaman menjadi
Sajingan Besar.
lambat. Kemudian tidak ada standar biaya
Beberapa
fenomena
yang
telah
yang di tentukan, sehingga masih ada
dijelaskan dalam latar belakang tersebut
pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh
telah memberikan gambaran bahwa kinerja
oknum operator pelayanan salah satu
aparatur
contohnya
Kecamatan
yaitu
dalam
ketentuan
kepengurusan e-KTP tidak dipungut biaya,
dalam
perekaman
Sajingan
Besar
e-KTP
di
Kabupaten
Sambas belum optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 4
BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
melakukan
penelitian
yang
kemudian
kualitas kinerja dalam perekaman e-KTP di
dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah
Kecamatan
yang
Sambas yang bertujuan untuk :
berjudul
“Kinerja
Pemerintah
Dalam
Kecamatan
Sajingan
Aparatur
Perekamane-KTPDi Besar
a)
Kabupaten
Sajingan
(berwujud) dalam perekaman e-KTP di
2.
Kabupaten Sambas.
Fokus Penelitian
penelitian
Kecamatan
Sajingan
Besar
b) Untuk mengetahuiDimensi Reliability
yang dilakukan akan lebih
(kehandalan) dalam perekaman e-KTP
terarah dalam mengkaji permasalahan yang
di
diteliti. Berdasarkan indikasi permasalahan
Kabupaten Sambas.
yang dikemukakan diatas, penelitian ini
Kabupaten
Untuk mengetahuiDimensi Tangible
Sambas.
Fokus penelitian ini diperlukan agar
Besar
c)
Kecamatan
Untuk
Sajingan
mengetahui
Besar
Dimensi
difokuskan pada Perekamane-KTP oleh
Responsiviness (ketanggapan) dalam
Aparatur
perekaman
Kecamatan
Sajingan
Besar
Kabupaten Sambas.
e-KTP
di
Kecamatan
Sajingan Besar Kabupaten Sambas. d) Untuk mengetahui Dimensi Assurance
3.
(jaminan) dalam perekaman e-KTP di
Rumusan Permasalahan Rumusan permasalahan merupakan
Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten
suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data
Sambas. e)
Untuk mengetahui Dimensi Empathy
(Sugiono, 2013 : 35). Berdasarkan uraian
(empati) dalam perekaman e-KTP di
yang dikemukakan pada latar belakang
Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten
masalah,
Sambas.
pokok
permasalahan
dalam
penulisan proposal ini adalah : Bagaimana Kualitas
Kinerja
Perekamane-KTPdi
Aparatur
dalam
Kecamatan Sajingan
Besar kabupaten Sambas?
5.
Manfaat Penelitian. 1) Manfaat Teoritis Secara
teoritis,
penelitian
ini
diharapkan mempunyai kontribusi 4.
dalam
Tujuan Penelitian Memperhatikan
batasan
mengembangkan
ilmu
dan
pengetahuan dan wawasan tentang
rumusan masalah di atas, maka secara
ilmu pemerintahan, karena dalam
umun tujuan penelitian ini adalah untuk
penelitian ini terdapat kajian-kajian
mengetahui gambaran yang nyata tentang
tentang kinerja organisasi publik 5
BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
yang menjelaskan tentang kinerja
bahwa
instansi
itu
kombinasi dari kemampuan, usaha dan
juga dapat menambah referensi dan
kesempatan yang dapat dinilai dari hasil
pengetahuan
kerjanya.
pemerintahan.Selain
bagi
penelitian
kinerja
selanjutnya.
merupakan
Pengertian yang diungkapkan oleh
2) Manfaat Pratis Secara
seseorang
para ahli di atas bahwa kinerja merupakan
praktis,
penelitian
ini
suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang
diharapkan dapat menjadi bahan
(aparatur) dalam melaksanakan tugas dan
masukan dan acuan bagi Pemerintah
fungsinya.Kinerja
aparatur
demi
Kecamatan Sajingan
mewujudkan
hasil
yang
Besar dan
suatu
kerja
pihak terkait lainnya dalam menilai
berkualitas, kuantitas dan hubungan yang
kinerja yang telah dilaksanakan dan
baik
sebagai bahan pertimbangan dalam
memberikan
pembuatan program kerja di masa
masyarakat.
antar
selanjutnya.
aparatur
sehingga
pelayanan
prima
dapat kepada
Terlepas dari tugas dan fungsinya dalam
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat, setiap organisasi pemerintah biasanya cenderung tertarik pada aspek-
B. TEORI DAN METODOLOGI
aspek pengukuran kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi
1. Teori 1) Konsep Kinerja Menurut
Negara (LAN) dalam buku Pengukuran
Kamus
Besar
Bahasa
Kinerja
Pegawai
Pemerintah
(2007:7)
Indonesia, kinerja memiliki tiga pengertian
sebagai berikut: (1) Aspek finansial; (2)
yaitu: (1) Sesuatu yang dicapai; (2) Prestasi
Kepuasan pelanggan; (3) Operasi bisnis
yang diperlihatkan; (3) Kemampuan Kerja.
internal;
Pengertian
Kepuasan komunitas dan stakeholders; dan
lain
dikemukakan
dari
kata
oleh
kinerja
Mangkunegara
(2004:67) yaitu hasil kerja yang berkualitas
(4)
Kepuasan
Pegawai;
(5)
(6) Waktu. Menurut
Zeithaml
dkk
(dalam
dan kuantitasnya yang dicapai oleh seorang
Hadiansyah 2011 : 46-47), ada lima
pegawai dalam melaksanakan tugasnya
dimensi untuk mengukur kualitas kinerja
sesuai
dalam pelayanan publik yaitu: tangibel
dengan
diberikan Sulistiyani
tanggung
kepadanya. (2003:233)
jawab
Ambar
yang Teguh
mengemukakan
(berwujud),
reliability
(kehandalan),
responsiviness (ketanggapan), assurance 6
BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
(jaminan), dan empathy (empati). Masingmasing dimensi memiliki indikator sebagai berikut:
tepat 4. Aparatur melakukan pelayanan dengan
Untuk dimensi Tangible (berwujud) terdiri
3. Aparatur melakukan pelayanan dengan
dari
beberapa
indikator
yang
meliputi :
5. Aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
1. Keterampilan aparatur dalam melayani pelanggan
6. Semua
keluhan
pelanggan
direspon
aparatur.
2. Kenyamanantempat
melakukan
pelayanan
Untuk
dimensi
Assurance
(jaminan), meliputi:
3. Kemudahan dalam proses pelayanan 4. Kedisiplinan aparatur dalam melakukan pelayanan
1. Aparatur memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 2. Aparatur memberikan jaminan biaya
5. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan
dalam pelayanan 3. Aparatur memberikan jaminan legalitas
6. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. Untuk
cermat
dimensi
Reliability
(kehandalan), indikatornya meliputi:
dalam pelayanan 4. Aparatur memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan
1. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan
Untuk dimensi Empathy (empati), memiliki indikator:
2. Memiliki standar pelayanan yang jelas
1. Mendahulukan kepentingan pelanggan
3. Kemampuan
2. Aparatur melayani dengan sikap ramah
aparatur
dalam
menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan
santun
4. Keahlian aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan Untuk
3. Aparatur melayani dengan sikap sopan
dimensi
4. Aparatur
dengan
tidak
diskriminatif (membeda-bedakan)
Responsiveness
(ketanggapan), indikatornya meliputi:
2. Metode Penelitian
1. Merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan 2. Aparatur melakukan pelayanan dengan cepat
melayani
Penelitian dengan judul Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan eKTP
di
Kabupaten
Kecamatan
Sajingan
Besar
Sambas.Penelitian
ini
7 BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
menggunakan jenis penelitian deskriptif
semua komponen alat perekaman harus
dan pendekatan kualitatif.
berfungsi dengan baik dan jika ada salah
Berdasarkan
pengertian
diatas,
satu komponen yang rusak maupun tidak
makapenelitian ini adalah penelitian yang
berfungsi dengan baik, maka perekaman
diarahkan untuk memberikan gejala-gejala,
tidak akan biasa dilakukan. Hal itu pula
fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara
yang menghambat pihak kecamatan untuk
sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat
mencapai target yang telah ditentukan.
objek serta menganalisa kebenarannya berdasarkan
data
yang
diperoleh.Oleh
2.
Reliability (kehandalan)
karena itu, dalam rangka mendapatkan data
Reliability (kehandalan) merupakan
lapangan, peneliti harus terjun langsung
hal yang sangat penting dalam dinamika
kelapangan agar dapat mengamati secara
kerja
langsung aparatur yang diteliti.Selanjutnya,
merupakan
dalam kaitan penelitian ini, berarti penulis
karakteristik dari pegawai yang memiliki
berusaha untuk memberikan penjelasan
prestasi kerja tinggi. Dalam dimensi ini
tentang kinerja aparatur pemerintah yang
tidak terlepas dari permasalahan, tetap ada
berkaitan dengan pelayanan e-KTP di
kekurangan dalam proses pelayanan, salah
Kecamatan
satunya adalah kemampuan petugas yang
Sajingan
Besar
Kabupaten
Sambas.
suatu
organisasi.Kehandalan
bentuk
ciri
khas
atau
tidak merata sehingga jika salah satu petugas tidak hadir pelayanan menjadi lambat, karena petugas yang lain kurang
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
maksimal dalam mengoperasikan alat-alat perekaman
PEMBAHASAN
e-KTP.
Khususnya
pengoperasian komputer untuk menginput 1.
data pemohon.
Tangible (berwujud) Dalam pelayanan perekaman e-KTP
yang pelaksanakan oleh Kantor Kecamatan
3.
Responsivines (ketanggapan)
Sajingan Besar, fasilitas fisik berupa sarana
Pada umumnya setiap organisasi
dan parasarana dalam pelayanan tentu
maupun instansi pasti memiliki visi dan
menjadi suatu hal yang sangat penting, Alat
misi yang bertujuan untuk membangun,
perekaman e-KTP yang rusak menjadi
memberikan
kendala
dalam
kedepan yang lebih baik dan termasuk di
karena
dalamnya yaitu memberikan pelayanan
terbesar
melaksanakan
Kecamatan
program
e-KTP
gambaran-gambaran
untuk
8 BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
berkualitasyang pelayanan
yang
sesuai
dengan
standar
melayani
harus
berlaku.Salah
satunya
mengerti akan masalah setiap masyarakat
memahami
yang
tepat dan tidak ada diskriminasi dalam
diberikan untuk dimensi empati sudah
pelayanan.faktor-faktor
cukup
tidak
baik,
dilayani.pelayanan
dan
adalah merespon secara cepat, cermat dan
yang
akan
bisa
terlihat
dari
yang
pernyataan
disengaja seperti mati lampu, terkadang
masyarakat yang mengatakan sikap meraka
menjadi penghambat pihak Kecamatan
cukup baik dan tidak ada disktiminatif atau
dalam efisiensi waktu pelayanan.
membeda-bedakan
dalam
memberikan
pelayanan kepada masyarakat, Sehingga 4.
masyarakat merasa nyaman saat melakukan
Assurance (jaminan) Assurance
(jaminan)
diartikan
pelayanan.
sebagai pengetahuan dan perilaku untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada
diri
konsumen.Dari
wawancaradapat
disimpulkan
hasil bahwa
petugas menjalakan tugas dan fungsinya dengan baik dengan tidak adanya tidakan
D. SIMPULAN,
pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat
SARAN,
DAN
KETERBATASAN
yang melakukan perekaman e-KTP. Terkait dengan masyarakat yang memberikan uang
a) Simpulan
suka rela sebagai ungkapan terima kasih
1.
Secara fasilitas fisik kantor masih
mereka, itu merupakan salah satu upaya
kurang dan belum memenuhi standar
aparatur untuk menghargai kebaikan orang
untuk memberikan kenyamanan kepada
lain
masyarakat saat melakukan pelayanan
yang
secara
ikhlas
memberikan
imbalan berupa uang kepada petugas.
perekaman
e-KTP,
kemudian
alat
perekaman e-KTP yang rusak sehingga 5.
membuat
Empathy (empati) Empati dalam pelayanan adalah
adanya
suatu
perhatian,
keseriusan,
simpatik dan perhatian dari petugas yang sedang
melakukan
aktivitas
Kecamatan
pelayanan Sajingan
di
Kantor menjadi
terhambat. 2.
Berdasarkan
dimensi
kehandalan
pelayanan
(reliability) yang dimiliki oleh aparatur
sesuai dengan tingkat pemahaman dan
Pemerintah Kecamatan Sajingan Besar,
perhatian aparatur tersebut. Pihak yang
seperti yang telah dijelaskan pada bab 9
BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
sebelumnya
bahwa
kemampuan
5.
Pemerintah Kecamatan Sajingan Besar
aparatur dalam menggunakan alat-alat
mempunyai sikap dan sopan santun
untuk proses perekaman e-KTP sudah
yang
cukup
pelayanan,
baik,
yang
menjadi
baik
dalam
memberikan
aparatur
Kecamatan
permasalahan adalah kemampuan yang
Sajingan Besar juga tidak diskriminasi
dimiliki oleh setiap petugas/operator
atau
yang
melakukan perekaman e-KTP kepada
melakukan
pelayanan
tidak
merata, dan ketika salah satu dari
membeda-bedakan
dalam
masyarakat.
mereka ada yang berhalangan masuk kerja,
pelayanan
menjadi
lambat.
Sehingga pelayanan yang diberikan
3.
Berdasarkan kesimpulan dari hasil
tidak maksimal seperti biasanya.
penelitian ini maka peneliti memberikan
Pemerintah Kecamatan Sajingan Besar
beberapa saran yang berguna bagi pihak
mendapatkan
Kecamatan Sajingan Besar, agar dapat
respon
positif
masyarakat,
dimana
memberikan
tanggapan
dari
mereka yang
baik
terhadap pelayanan yang diberikan
4.
b) Saran
memperbaiki
pelayanan
publik
dalam
perekaman e-KTP: 1. Disarankan
agar
Camat
selaku
aparatur Kecamatan, dimana mereka
pimpinan Kantor Kecamatan Sajingan
merasa dihargai dan diperhatikan saat
Besar,
sedang ingin melakukan pelayanan e-
penambahan
KTP.
seperti genset, tempat duduk ruang
Untuk indikator Jaminan (assurance)
tunggu dan yang paling penting yaitu
dalam
pihak
melaporkan secara cepat alat-alat yang
tidak
rusak, untuk segera dapat perbaiki
pelayanan
Kecamatan
e-KTP,
Sajingan
Besar
menganggarkan fasilitas
melakukan pungutan biaya maupun
sehingga
Pungli
berjalan dengan lancar.
terhadap
masyarakat
yang
melakukan perekaman e-KTP. Hal
aktivitas
untuk
fisik
kantor
pelayanan
bisa
2. Meningkatkan kemampuan aparatur
tersebut menjadi kepuasan/kebahagiaan
dalam
mengoperasikan
alat-alat
tersendiri bagi masyarakat, karena
perekaman e-KTP seperti pelatihan,
lebih mengurangi beban masyarakat
sehingga ketika salah satu petugas
khususnya masyarakat yang tingkat
berhalangan hadir tetap ada yang dapat
ekonominya di bawah rata-rata.
mengantikan posisi tersebut.
10 BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
3. Pemerintah Kecamatan Sajingan Besar
hanya 2 minggu untuk melakukan
harus bisa menerima keritik dan saran serta merespon kebutuhan atau keluhan
penelitian lapangan. 3.
Kelengkapan
data
di
Kantor
masyarakat, sehingga mereka tidak
Kecamatan Sajingan Besar juga masih
merasa terabaikan dan akhirnya kecewa
kurang, seperti tidak adanya profil
dengan pelayanan yang diberikan.
Kecamatan.
4. Kantor Kecamatan Sajingan Besar seharusnya menginformasikan tentang tidak adanya pungutan biaya dalam
E. REFERENSI
pelayanan e-KTP seperti menempel poster
sebagai
pengumuman.
Dan
dipertegas dengan pernyataan dilarang melakukan Pungli (pungutan Liar).
1.
Buku Referensi
Dwiyanto, Agus dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik diIndonesia. Yogyakarta Gadjah Mada UniversityPress
5. Pemerintah Kecamatan Sajingan Besar harus
bisa
mempertahankan
dan
meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik, dan yang terpenting adalah jangan sampai
ada
diskriminatif
dalam
Hadiansyah, 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media Keban, Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep,Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
memberikan pelayanan pembuatan eKTP khususnya. c) Keterbatasan Penelitian Selama mengenai
melakukan
penelitian
penyelenggaraan
pelayanan
publik dalam perekaman e-KTP di Kantor Kecamatan
Sajingan
Besar
Kabupaten
Sambas. Peneliti memiliki keterbatasanketerbatasan yaitu : 1.
Jarak rumah peneliti dengan Kantor Kecamatan cukup jauh, dengan medan jalan yang kurang baik.
2.
Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. Perilaku dan Budaya Organisasi. Bandung : PT. Refika Aditama ……., Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT. Refika Aditama Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Sinambela, L Poltak. DKK.2006. Reformasi Pelayanan Publik-Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Waktu penelitian yang dirasa peneliti kurang, karena waktu yang diberikan
Tangkilisan, Hasel Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia 11
BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Tohardi, Ahmad. 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung: Manar Maju Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pontianak: PRODI IP FISIP UNTAN. 2.
Monografi Kecamatan Tahun 2014
Sajingan
Besar
Data kependudukan Perekaman e-KTP Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2014.
Skripsi
Andri Heriadi. 2013. Kinerja Petugas Operator Pelayanan Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kantor Camat Pontianak Timur Roza Claudia Sanger. 2010. Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Lowongan Timur 3.
Undang-undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4.
Sumber lain-lain :
Lakip Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2014 12 BENEDIKTUS APRIANTO, NIM. E42011014 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LLMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124 Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id Email:
[email protected] LEMBAR PERNYAT AAN PERSETUJUAN UNGGAHIPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap
: Benediktus Aprianto
NIM / Periode Lulus
: E42011014 /2015
Fakultas / Jurusan
: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP
:
[email protected]
/ 085251979901
Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exlusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PEREKAMAN e-KTP DI KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS Beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain : c:::::::J fulltext content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.
[¢'
Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dati saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
nama
.
Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jumal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Mengetahui/disetujui Pengelola Jumal IP Plh. KetuaPengelola Prodi IP Kabid endidikan ..;
Dibuat di Pada Tanggal
: Pontianak : 15 Oktober 2015
(Benediktus Aprianto)