KINERJA. A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja. B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Pemerintah Kota Bandung

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka

Pengukuran

Dan

Evaluasi

Kinerja

E

valuasi kinerja dilakukan dengan mengevaluasi atas hasil pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2012. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012, sehingga menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan anggaran yang tersedia. Proses pengumpulan data untuk capaian pengukuran kinerja Pemerintah Kota Bandung dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing SKPD yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaransasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber data lainnya yang terkait dengan capaian kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang melaporkan seluruh capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 1.

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja Ringkasan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 secara keseluruhan disajikan pada gambar berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

26


Gambar 3.1 Pencapaian Sasaran Tahun 2012 Secara Umum

15% Target Tercapai

5%

Tdk Tercapai Target Tapi Ada Peningkatan

80%

Target Tidak Tercapai

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Pada Tahun 2012, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 55 sasaran dengan menggunakan 137 Indikator, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. Dari 137 indikator yang diukur, sebanyak 110 indikator (80%) mencapai atau melebihi target, sebanyak 6 indikator (5%) tidak mencapai target, tetapi ada peningkatan dibandingkan dengan hasil Tahun lalu, dan sebanyak 21 Indikator (15%) tidak mencapai target. Pencapaian kinerja sasaran pada Misi 2 memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012, di mana 89% indikatornya mencapai atau melebihi target. Misi 3 memberikan kontribusi paling kecil dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bandung, di mana hanya 69% indikatornya yang mencapai target. Rincian Kinerja

Tahun 2012 adalah Tahun keempat dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2009-2013. Berikut diuraikan hasil

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

27

Pemerintah Kota Bandung pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dari masing-masing misi yaitu :

Misi 1

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing

Pencapaian Kinerja Sasaran pada Misi 1 Jumlah sasaran pada misi 1 yang diukur kinerjanya: 12 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 25 indikator. Sebanyak 18 indikator (72%) mencapai atau melebihi target, 5 indikator (20%) tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibanding kinerja Tahun lalu, 2 indikator (8%) tidak mencapai target.

20%

Misi 1

8%

Target Tercapai

72%

Tdk Tercapai Target Tapi Ada Peningkatan Target Tidak Tercapai

Sumber : Hasil Pengolahan Data Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 1 adalah sebagai berikut : 1.

Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup dan taraf kesehatan masyarakat Kota Bandung secara berkelanjutan Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai / Tidak

Hasil s/d 2012

Target Akhir RPJMD

Indeks Kesehatan

81,08 *

81.22

81.32

81.35

81.45

▲

81.35

81.55

Usia Harapan Hidup (UHH)

73,65 tahun* 33.77 per 1000 kelahir an hidup 25 orang/ tahun

73,73 tahun* 33.17 per 1000 kelahir an hidup 40 orang/ tahun

73.79 tahun

73.81 tahun

▲

73.81

32.24 per 1000 kelahira n hidup

29.33 per 1000 kelahira n hidup

20 orang/t ahun

24 orang/t ahun

73.87 tahun 32.87 31.12 per 1000 kelahira n hidup 14 orang/t ahun

Indikator Kinerja

Angka Kematian Bayi

Jumlah Kematian Ibu

√ X

29.33 per 1000 kelahir an hidup 24 orang/ tahun

73.93 tahun 32.87 31.12 per 1000 kelahira n hidup 12 orang/t ahun

Sumber : Badan Pusat Statisitik Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung. Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja Tahun lalu Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

28


1. Indeks Kesehatan

Deskripsi sasaran : Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Cara Perhitungan : (AHH-25) x 100% (85-25) Keterangan : AHH maksimum = 85 tahun AHH minimum = 25 tahun Nilai maksimum 85 tahun dan nilai minimum 25 tahun adalah standar yang dipergunakan oleh Word Health Organization (WHO). Hasil Tahun 2012 Pencapaian Indeks Kesehatan pada tahun 2012 adalah sebesar 81,35 poin belum terealisasi sesuai target 81,45poin, namun jika dibandingkan dengan tahun 2011 maka pencapaian indeks kesehatan menunjukkan penambahan sebesar 0,03 poin atau meningkat sebesar 0,04% dari 81,32 poin pada tahun 2011 menjadi 81,35 poin pada Tahun 2012. Indeks kesehatan selama beberapa tahun ke belakang terus mengalami peningkatan , hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


29


Grafik 3.1 Perkembangan Indeks Kesehatan Kota Bandung Periode 2009 - 2012

Indeks Kesehatan 81.50

81.45

81.40 81.32

81.30 81.22

81.20 81.10

81.35

81.08

81.00 80.90 80.80 2009

2010

2011

2012

Target 2012

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2. Usia Harapan Hidup (UHH)



UHH merupakan indikator kelangsungan hidup yang perhitungannya menggunakan tabel kematian (life table) dengan kata lain UHH bisa diperoleh dari Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( AKI) dan Angka Kematian Kasar (AKK). Semakin tinggi UHH menunjukan semakin tinggi tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk.



Kelemahan dari indikator ini adalah perhitungannya yang cukup rumit dan tidak sederhana karena harus menggunakan life table selain itu untuk memperoleh UHH yang akurat diperlukan pencatatan/registrasi penduduk menurut kelompok umur yang baik.

Konsep Dasar Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

30

Pemerintah Kota Bandung terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. 

Definisi Usia Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.



Kegunaan Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Cara Menghitung Idealnya Usia Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung.

Hasil Tahun 2012 Pencapaian Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2012 adalah sebesar 73.81 tahun belum terealisasi sesuai target 73.87 tahun, namun jika dibandingkan dengan tahun 2011 maka pencapaian Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan penambahan sebesar 0,02 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 0,03% dari 73,79 pada Tahun 2011 tahun menjadi 73,81 pada Tahun 2012.


31


Usia Harapan Hidup (UHH) selama beberapa tahun ke belakang terus mengalami peningkatan , hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.2 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Bandung Periode 2009 - 2012

Usia Harapan Hidup (UHH) 73.90 73.87

73.85 73.80

73.79

73.75

73.81

73.73

73.70 73.65

Usia Harapan Hidup (UHH) dalam tahun

73.65

73.60 73.55 73.50 2009

2010

2011

2012

Target 2012

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2013 Perencanaan yang strategis dalam bidang kesehatan berdampak terhadap keberhasilan 16 indikator SPM Bidang Kesehatan yang setiap tahunnya rata- rata mencapai target sehingga menunjang kenaikan Usia Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan.

3. Angka Kematian Bayi

Konsep Dasar Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Kegunaan Angka Kematian Bayi Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

32

Pemerintah Kota Bandung Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Definisi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Cara Menghitung D 0-<1th AKB = ---------------------- X K ∑lahir hidup Dimana: AKB

= Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)

D 0-<1th

= Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu di daerah tertentu.

∑lahir hidup

= Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu di daerah tertentu (lihat modul fertilitas untuk definisi kelahiran hidup).

K = 1000 Sumber Data Data mengenai jumlah anak yang lahir jarang tersedia dari pencatatan atau registrasi kependudukan, sehingga sering dibuat perhitungan/estimasi tidak langsung. Hasil Tahun 2012 Angka Kematian Bayi pada tahun 2012 adalah sebesar 29.33 per 1000 kelahiran hidup sudah terealisasi sesuai target 32.87 - 31.12 per 1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 maka Angka Kematian Bayi menunjukkan penurunan sebesar 2,91 dari 32,24 pada Tahun 2011 menjadi

29,33 pada Tahun 2012. Angka

Kematian Bayi selama beberapa tahun ke belakang terus mengalami penurunan , hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


33


Grafik 3.3 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Bandung Periode 2009 - 2012

Angka Kema9an Bayi 35.00 34.00

33.77

33.00

33.17

32.87

32.24

32.00 31.00

Angka KemaEan Bayi (per 1000 kelahiran hidup)

30.00 29.33

29.00 28.00 27.00 2009

2010

2011

2012

Target 2012

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2013 4. Jumlah Kematian Ibu

Konsep Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985). Definisi Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

34

Pemerintah Kota Bandung Rumus Jumlah Kematian Ibu AKI = ------------------------------------------ x K Jumlah Kelahiran Ibu Dimana: 

Jumlah Kematian Ibu yang dimaksud adalah banyaknya kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan, pada tahun tertentu, di daerah tertentu.



Jumlah kelahiran Hidup adalah banyaknya bayi yang lahir hidup pada tahun tertentu, di daerah tertentu.



Konstanta =100.000 bayi lahir hidup.

Keterbatasan AKI sulit dihitung, karena untuk menghitung AKI dibutuhkan sampel yang besar. Kegunaan Informasi mengenai tingginya angka kematian ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistim rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. CaraMenghitung Kemudian kematian ibu dapat diubah menjadi rasio kematian ibu dan dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup, dengan membagi angka kematian dengan angka fertilitas umum. Dengan cara ini diperoleh rasio kematian ibu kematian maternal per 100.000 kelahiran Keterbatasan AKI sulit dihitung, karena untuk menghitung AKI dibutuhkan sampel yang besar, mengingat kejadian kematian ibu adalah kasus yang jarang. Oleh karena itu kita umumnya digunakan AKI yang telah tersedia untuk keperluan pengembangan perencanaan program. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

35

Pemerintah Kota Bandung Karena AKI sulit dihitung maka yang dijadikan indicator oleh Dinas Kesehatan adalah jumlah kematian ibu bukan angka kematian ibu. Hasil Tahun 2012 Jumlah Kematian Ibu pada tahun 2012 adalah sebesar 24 orang melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 14 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 maka Jumlah Kematian Ibu menunjukkan peningkatan sebanyak 4 orang dari 20 orang pada Tahun 2011 tahun menjadi 24 orang pada Tahun 2012. Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.4 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu Kota Bandung Periode 2009 - 2012

Jumlah Kema9an Ibu (orang/tahun) 45 40

40 35 30 25

25

24

20

20

15

14

Jumlah KemaEan Ibu (orang/tahun)

10 5 0 2009

2010

2011

2012

Target 2012

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013 2. Meningkatnya Pelaksanaan SPM Kesehatan Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Hasil sd 2012

Target Akhir RPJMD

Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan

338.09

243.33

187.18

152.08

65.75

√

152.08

80%


36

Pemerintah Kota Bandung Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandung. Ket: √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja Tahun lalu 5. Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) Melaksanakan SPM di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Rumus : Jumlah Fasilitas Kesehatan Melaksanakan SPM (Puskesmas) = ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah Fasilitas Kesehatan yang harus Melaksanakan SPM (Puskesmas) Hasil Tahun 2012 Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan

pada tahun 2012

adalah sebesar 152.08% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 65.75% . Jika dibandingkan dengan tahun 2011 maka Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan menunjukkan penurunan sebanyak 35,1% dari 187.18%

pada

Tahun 2011 menjadi 152.08% pada Tahun 2012. Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan dari tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.5 Presentase Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan Kota Bandung Periode 2009 - 2012


37


400 350 300 250 200 150 100 50 0

Presentase Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan 338.09 243.33 187.18

152.08 65.75

2009

2010

2011

2012

Target 2012

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Bandung Pencapaian Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan dari tahun 2009 – 2012 selalu melebihi target namun jika dilihat perkembangannya menunjukan penurunan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan karena targetnya lebih kecil dari pencapaian tapi dari tahun ke tahun targetnya mengalami peningkatan sehingga hal ini berakibat pada pencapainnya yang mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya perkembangan target dan pencapaian Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.6 Presentase Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan Kota Bandung Periode 2009 - 2012


38


Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) 80 70 60 50 40

73

71

73

73

30 20

30

21

10

48

39

0 Hasil 2009

Target 2009

Hasil 2010

Target 2010

Hasil 2011

Target 2011

Hasil 2012

Target 2012

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Bandung

3. Sasaran : Meningkatnya pengawasan komoditas produk-produk pangan Indikator Kinerja

Pemaparan Zoonosis

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Kasus Penyakit Zoonosa pada Thn 2012 Hanya terjadi 1 kasus yaitu Flu Burung (AI)

Target kejadian penyakit zoonosa paling banyak 10 kasus

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

√

Target kejadian penyakit zoonosa paling banyak 10 kasus

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Ket: √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja Tahun lalu Deskripsi Sasaran : pengertian Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya atau disebut juga Anthropozoonosis (seperti: Flu Burung, Rabies). Hasil Tahun 2012 Indikator Kinerjanya berupa jumlah kasus penyakit zoonosa

maksimal kejadian

targetnya tidak akan lebih dari 10 kasus ternyata kejadiannya ada 1 kasus (10 %) berarti menunjukan kinerja baik atau tercapai melebihi target, karena semakin sedikit


39

Pemerintah Kota Bandung terjadinya kasus, maka menunjukkan semakin baik kinerjanya. Hal ini menunjukan pengendalian penyakit hewan/ternak di kota Bandung berhasil. 4. Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah penduduk Indikator Kinerja Pertumbuhan Penduduk

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

2.455.517 jiwa atau dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) = 1.26%

1,55%

√

1,60%

1.92

2,00%

√

1,91%

3.75 Orang

4 Orang

√

4,00%

Angka Fertilitas Total Rata-rata Jumlah Jiwa Dalam Keluarga (orang)

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja Tahun lalu Deskripsi Sasaran : Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Misalnya pertumbuhan penduduk. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang. Tetapi prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk dimasa yang akan datang. Untuk itu diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci yakni mengenai tren fertilitas, mortalitas dan migrasi. TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. Perbandingan angka TFR antar negara atau antar

daerah

dapat

menunjukkan

keberhasilan

daerah

dalam

melaksanakan

pembangunan sosial ekonominya. Angka TFR yang tinggi dapat merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah,

tingkat pendidikan yang rendah terutama


40

Pemerintah Kota Bandung perempuannya, tingkat sosial ekonomi rendah atau tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu tentu saja menunjukkan tingkat keberhasilan program KB yang dilaksanakan Rata-rata Jumlah Jiwa Dalam Keluarga adalah jumlah rata-rata dalam keluarga, hal ini untuk mengetahui perkembangan / pertumbuhan jiwa, baik sedikit rata-rata jiwa dalam keluarga, menunjukan keberhasilan program KB.

Jika rata-rata anak 3,75 orang,

artinya setiap keluarga hanya terdiri dari Bapak, Ibu dan dua anak. Hasil Tahun 2012 Kelahiran dan perpindahan penduduk disuatu wilayah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Sedangkan kematian menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk awal (misal P0) dengan jumlah penduduk dikemudian hari (misal Pt ). Tingkat pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus secara geometrik yaitu dengan menggunakan dasar bunga-berbunga (bunga majemuk). Dengan rumus pertumbuhan geometrik, angka pertumbuhan penduduk ( rate of growth atau r ) sama untuk setiap tahun, rumusnya:

Pt = P0 (1+r)t

Dimana P0 adalah jumlah penduduk awal Pt adalah jumlah penduduk t tahun kemudian r adalah tingkat pertumbuhan penduduk t adalah jumlah tahun dari 0 ke t. Interpretasi Angka pertumbuhan penduduk Kota Bandung antara tahun 2012 adalah 1,26 % per tahun. Artinya pada tahun 2012 jumlah penduduk Kota Bandung bertambah sebesar 1,26 persen nya. Dengan angka pertumbuhan ini dapat dihitung perkiraan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang. Makin kecil prosentasi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) nya, makin rendah pertumbuhannya, artinya terkendalinya jumlah penduduk. Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. 5. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan taraf pendidikan masyarakat Kota Bandung serta budaya baca masyarakat secara berkelanjutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

41


Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Hasil sd 2012

Target Akhir RPJMD

Capaian Rata-rata Lama Sekolah

10,56 Tahun**

10,68 Tahun**

10.70 Tahun

10.74 Tahun

11.16 Tahun

▲

10.74

12 Tahun

Indeks Pendidikan Pengadaan bukubuku perpustakaan masyarakat

89.83

90.14

90.25

91.87

▲

90.25

92.78

5283 eks

1893

1500 eks

√

3000 eks

90.09 2658 eks

30000 eks

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Ket: *) angka sementara, **) √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja Tahun lalu. Deskripsi Sasaran : Rata-rata lama sekolah menunjukkan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 Tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Membaca seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang hanya membuang waktu, tenaga dan pikiran, padahal dengan membaca suatu bacaan, seseorang dapat menerima informasi, memperdalam pengetahuan, dan meningkatkan kecerdasan. Pemahaman terhadap kehidupan pun akan semakin tajam karena membaca dapat membuka cakrawala untuk berpikir kritis dan sistematis. Hanya dengan melihat dan memahami isi yang tertulis di dalam buku pengetahuan maupun pelajaran, membaca bisa menjadi kegiatan sederhana yang membutuhkan modal sedikit, tapi menuai begitu banyak keuntungan. Hasil Tahun 2012 Untuk capaian kinerja capaian RLS dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2012 tidak mencapai target. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, rata-rata lama sekolah tahun 2012 adalah sebesar 10,74% tahun. Namun meskipun tidak mencapai target tahun 2012 yaitu 11,16%, capaian indikator rata-rata lama sekolah ini mengalami peningkatan dibandingkan kinerja tahun sebelumnya yang berada di angka 10,70% tahun. Hal ini disebabkan belum optimalnya peran jalur pendidikan non formal dalam mengakomodasi warga masyarakat yang memerlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

42

Pemerintah Kota Bandung layanan pendidikan non formal. Namun demikian tetap dilakukan upaya penguatan program/kegiatan pendidikan menengah, sosialisasi dan fasilitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi serta peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal. Minat baca masyarakat Kota Bandung mengalami peningkatan, hal tersebut tercermin dari peningkatan jumlah anggota perpustakaan di Perpustakaan Kota Bandung pada tahun 2011 menjadi 539 orang dari 239 orang pada tahun sebelumnya. Untuk menunjang peningkatan minat baca masyarakat Kota Bandung,

Pemerintah Kota

Bandung terus melakukan pengadaan buku-buku perpustakaan, pada tahun 2012 target pengadaan bahan bacaan perpustakaan sebanyak 1500 eksemplar terealisasi sebanyak 1893 eksemplar. Pencapaian yang terkait Keberhasilan Pemerintah Kota Bandung yang terkait dengan pencapaian sasaran bidang kearsipan dan perpustakaan yaitu diraihnya prestasi yang membanggakan pada tahun 2012 yaitu : • Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Citra Kota Bandung Dalam Arsip Kekayaan Budaya dan Sejarah Kota Bandung. • Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Dalam Rangka Wawancara Kenegaraan (Oral Hystori) Kepemimpinan Walikota Bandung. • Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Dalam Pembinaan Kearsipan Terbaik. Grafik 3.7 Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Bandung Periode 2006 – 2012


43


90.40 90.20 90.00

89.71

89.80

90.14

2010

2011

90.25

89.83

89.56

89.60 89.40

90.09

89.26

89.20 89.00 88.80 88.60 2006

2007

2008

2009

2012

Tahun Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Indeks pendidikan Kota Bandung terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada grafik 3.7, dari 89,26 pada Tahun 2006 menjadi 90,25 pada Tahun 2012. Peningkatan ini memang tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu. 6. Sasaran : Meningkatnya kuantitas akses pendidikan dasar (formal) dan non formal, serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Indikator Kinerja Prosentase Angka Melek Hurup (AMH)

Hasil Th 2009 99,54 *

Hasil Th 2010 99,54 **

Hasil Th 2011 99.55 %

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

99.58%

99,67%

▲

Hasil sd 2012 99.58 %

Target Akhir RPJMD 99,67%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung. Key: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja Tahun lalu Deskripsi Sasaran : Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH digunakan untuk mengukur keberhasilan programprogram pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

44

Pemerintah Kota Bandung mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Hasil Tahun 2012 Angka melek huruf penduduk Kota Bandung selama beberapa tahun ke belakang terus mengalami peningkatan dimana cenderung konstan karena sudah mendekati 100%. Hal tersebut dikarenakan masih adanya masyarakat Kota Bandung yang buta huruf sebesar 0,42%. Angka melek huruf di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik 3.2. Grafik 3.8 Angka Melek Huruf Penduduk Kota Bandung periode 2006 – 2012 99.60 99.55

2009

2010

99.55

99.58

99.44

99.45

99.35

99.54

99.50

99.50

99.40

99.54

99.32

99.30 99.25 99.20 99.15 2006

2007

2008

2011

2012

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Peningkatan ini seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Bandung yang berimbas pada semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat. Pada tahun 2012, angka melek hurup tidak mencapai target dari yang ditetapkan sebesar 100%, tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun 2012 yaitu di angka 99,58%.

7. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan.


45


Indikator Kinerja Manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan kualitas penyelenggaraan UAN/UAS Peningkatan kualitas penyelenggaraan PSB Merger dan Regrouping SD Negeri

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercap ai/ Tidak

Hasil sd 2012

Target Akhir RPJMD

88%

91%

94%

96%

96%

√

96%

98%

87%

90%

92%

94%

94%

√

94%

96%

90%

92%

94%

96%

96%

√

96%

99%

600 sekolah

550 sekolah

500 sekolah

400 sekolah

400 sekolah

√

400 sekolah

300 sekolah

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja Tahun lalu Deskripsi Sasaran : Penyelenggaraan ujian akhir nasional (UAN) dan ujian akhir sekolah (UAS) merupakan sarana melakukan evaluasi atas proses belajar mengajar selama jangka waktu penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan tentang pelaksanaan UAN/ UAS diadakan agar pelaksanaan evaluasi tersebut berjalan dengan jujur dan adil, sehingga dapat dievaluasi dengan tepat peyelenggaraan pendidikan baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Merger dan regrouping SD negeri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi manajemen sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan merger dan regrouping SD ini, sekolah yang jumlah siswanya kurang dari yang ditentukan, akan disatukan dengan SD yang lain, terutama dengan sekolah yang satu daerah. Kriteria lain dalam melakukan merger, adalah dengan mempertimbangkan keadaan geografis, seperti jarak tempuh siswa ke sekolah dan tingkat keamanan siswa. Di sisi lain, regrouping perlu dilakukan, dilatarbelakangi banyaknya sekolah dalam satu kompleks ternyata menjadi kurang efisien, karena satu sekolah dengan sekolah lain pelayanannya berbeda, sehingga membuat kepala sekolah dan orang tua siswa menjadi kurang harmonis. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Daerah, khususnya pada penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (SD/MI dan SMP/MTs), antara lain berkenaan dengan keberadaan anak usia sekolah yang bersekolah, angka putus sekolah, sarana dan prasarana sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional, terpenuhinya jumlah guru yang diperlukan sesuai kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan secara Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

46

Pemerintah Kota Bandung nasional, kepemilikan buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran, jumlah siswa per kelas, hasil ujian, dan jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil Tahun 2012 Capaian indikator kinerja manajemen pelayanan pendidikan penjagaan tahun 2012 mencapai 96% dan telah sesuai target. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan tercermin dengan adanya distribusi soal ujian, dan pengawasan yang ketat atas penyelenggaraan UAN/ UAS Tahun 2012 merupakan beberapa cara yang dijalankan oleh

Pemerintah

Kota

Bandung

untuk

menjamin

kejujuran

dan

keadilan

penyelenggaraan evaluasi pendidikan ini. Hasil dari pengawasan atas penyelnggaraan UAN/UAS tersebut terjadi peningkatan kualitas pada penyelenggaraan UAN/UAS menjadi 94%, yang diukur dari tingkat kesesuaian penyelenggaraan UAN/ UAS dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas penyelenggaraan PSB mencapai 96%, atau sesuai dengan target. Peningkatan kualitas PSB tercermin dengan adanya merger dan regrouping SD negeri telah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga jumlah sekolah dasar (SD negeri) di Kota Bandung tahun 2012 menjadi 400 sekolah dari Tahun sebelumnya 500 sekolah, sehingga meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung. Pencapaian yang terkait Keberhasilan lain yang juga terkait dengan pencapaian sasaran bidang pendidikan yaitu diraihnya prestasi yang membanggakan oleh peserta Didik Kota Bandung pada Tahun 2012 sebagaimana Tabel 3.1 berikut :


47


Tabel 3.1 PRESTASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2012 SKPD : DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG NO

NAMA KEGIATAN

1

Olimpiade IPA Jalur B

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Olimpiade Matematika Jalur B Bola Volly Mini (Putri) Calistung Kelas 1 Calistung Kelas 2 Calistung Kelas 3 Catur Cepat Putra (O2SN SD) Cipta Puisi (FLS2N SD) Melukis (FLS2N SD) Membatik Pupuh Silat Putra (O2SN SD) Atletik Putri (P2SN SD) Tenis Meja Putri (O2SN SD) Bulutangkis Tunggal Putra (O2SN SD) Karate Putri (O2SN SD) Karate Putri (O2SN SD) Tenis Lapangan (SD) Catur Cepat Putra (O2SN SD) Catur Cepat Putri (O2SN SD)

TINGKAT KEJUARAAN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

Internasional

-

perunggu

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Nasional Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

PRESTASI

KETERANGAN

Juara I emas Harapan III Harapan II Juara I 4 perak Harapan III Harapan III Harapan II Juara III Juara I Juara II Juara II Juara II Juara II perak emas Juara III Juara III


48


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

PRESTASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2012 1 emas, 1 Renang Putra (O2SN SD) Provinsi Juara II perunggu Renang Putri (O2SN SD) Provinsi Juara I Silat Putri (O2SN SD) Provinsi Juara I Tenis lapangan Putri (O2SN SD) Provinsi Juara I Senam Artistik Putri (O2SN SD) Provinsi Juara I 2 emas, 1 OOSN Senam Artistik (Pa) Provinsi Juara I perunggu OOSN Senam Artistik (Pi) Provinsi Juara I Sepak Bola Liga Pendidikan Nasional Juara I emas OOSN Karate Komite (Pa) Nasional Juara I FLSN SMP (Seni Lukis) Provinsi Juara III FLSN SMP (Vokal Group) Nasional Juara I V FLSN SMP (Seni Lukis) Provinsi Juara III FLSN SMP (Cipta Puisi) Provinsi Juara III FLSSN SMP (Cipta Cerpen) Nasional Juara I FLSSN SMP (Cipta Lagu) Provinsi Juara I FLSN SMP (Story Telling) Provinsi Juara IV OOSN SMP (Tenis Meja Putri) Nasional Juara II OOSN SMP (Bulu Tangkis Putra) Provinsi Juara III OOSN Bola Voli Putra Provinsi Juara I OOSN Bola Voli Putra Provinsi Juara I V OOSN SMP (Catur Putri) Provinsi Juara II OOSN SMP (Catur Putra) Provinsi Juara I OOSN SMP (Tenis Lapangan Putri) Provinsi Juara II OOSN SMP (Tenis Lapangan Putra) Nasional Juara II OOSN SMP (Senam Putri) Nasional Juara I OOSN SMP (Senam Putra) Nasional Juara I OOSN SMP (Bola Basket Putri) Nasional Juara I Propinsi OOSN SMP (Bola Basket Putra) Nasional Juara II OOSN Karate Putra Nasional Juara I OSN SMP (Fisika) Nasional Juara I V OSN SMP (Matematika) Provinsi Juara I V OSN SMP (IPS) Provinsi Juara I V OSN SMP (Biologi) Provinsi Juara I V OSN SMP (Matematika) Nasional Juara I V OSN SMP (IPS) Nasional Juara I V OSN SMP (Biologi) Nasional Juara I V Lomojari SMP Terbuka Provinsi Juara II Sekolah Berbudaya Lingkungan Provinsi Juara I Nasional Robotic SMPN 7 Internasional V Guru Berprestasi (anugerah konstitusi) Nasional V


Juara II Nasional

49



50



51


8. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Indikator Kinerja Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

25%

50%

75%

80%

80%

√

100%

25%

50%

75%

80%

80%

√

100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja Tahun lalu Deskripsi Sasaran : Kualitas pendidik dipandang sebagai penentu kualitas sekolah, baik kualitas proses berupa kualitas proses pembelajaran maupun kualitas output berupa kualitas lulusan. Terkait dengan eratnya kaitan antara pendidik dengan perkembangan dunia pendidikan, muncul anggapan bahwa rendah dan merosotnya mutu pendidikan hampir selalu dinilai sebagai akibat dari rendahnya kualitas pendidik. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi pendidik itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan pendidikan, diperlukan pendidik-pendidik ideal dan berkualitas, yang mampu mendidik dan mengajar sekaligus menghasilkan siswa dan lulusan berkualitas yang sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hasil Tahun 2012 Kualifikasi tenaga pendidik Kota Bandung terus menerus ditingkatkan. Pada tahun 2012 capaian indicator kinerja kualifikasi tenaga pendidik Kota Bandung meningkat menjadi 80% atau telah mencapai target dari sebelumnya yang mencapai 75% dari seluruh tenaga pendidik Kota Bandung. Untuk meningkatkan kepercayaan pada tenaga pendidik Kota Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan, sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan sertifikasi pada tenaga pendidik yang ada sebesar 80% dan mencapai target dari target sebesar 80%, artinya guru di Kota Bandung telah berpendidikan minimal S-1, bahkan untuk guru PNS sudah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

52


9.

Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama. Indikator Kinerja

Tingkat pelanggaran norma-norma agama

terhadap

Tingkat penyelenggaraan perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan dan pembangunan sarana ibadah di tempat umum Tingkat perbaikan kualitas sarana dan prasarana ibadah di tempat umum dan kantor pemerintah Tingkat sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan serta kualitas lingkungan peribadatan

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Tidak terdapat kejadian pelanggaran terhadap norma agama yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama Kota Bandung

Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing

√

Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan keyakinan masingmasing

72,59 %

70%

√

90%

81,42%

60%

√

70%

50%

100%

X

100%

Sumber : BKBPPM, DISBUDPAR dan Bagian Kesra Setda Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja Tahun lalu Deskripsi Sasaran : Indikator kinerja Tingkat pelanggaran terhadap norma-norma agama dilaksanakan melalui sosialisasi kerukunan antar umat beragama yaitu melalui upaya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta menjalin kerjasama yang baik dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Tidak terdapatnya kejadian pelanggaran terhadap norma agama yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama Kota Bandung karena ada upaya memperbanyak sosialisasi dan merumuskan peraturan mengenai kerukunan antar umat beragama Penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bagi para pengelola usaha Pariwisata di Kota Bandung. Keterkaitan Usaha Pariwisata dengan Penyediaan Fasilitas Sarana Ibadah pada dasarnya hampir semua Usaha Pariwisata telah menyediakan Sarana Peribadatan, namun keberadaan sarana Ibadah yang dianggap layak mencapai 72,59%, dengan rincian sebagai berikut :


53


Tabel 3.2 Usaha Pariwisata dengan Penyediaan Fasilitas Sarana Ibadah

NO

Jenis Usaha Pariwisata

1 2 3 4 5

Hotel Bintang Hotel Non Bintang Restoran/Rumah Makan/Café Objek Wisata Hiburan Umum Jumlah Prosentase

Jumlah 98 242 609 12 221 1182

Jumlah Sarana Ibadah 98 168 426 12 154 858 72.59%

Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tingkat perbaikan kualitas sarana dan prasarana ibadah di tempat umum dan kantor pemerintah pada tahun 2012 berhasil mencapai target sasaran bahkan melampaui dari target yang ditentukan yaitu target untuk Tingkat perbaikan kualitas sarana dan prasarana ibadah di tempat umum dan kantor Pemerintah sebesar 60% ternyata hasil yang dicapai 81,42%. Selanjutnya untuk tingkat sosialisasi dan pengamalan keagamaan serta kualitas lingkungan peribadatan belum tercapai dari target sasaran, target sasaran untuk tahun 2012 itu sendiri sebesar 100% ternyata hasil yang dicapai hanya 50%. Hal tersebut disebabkan salah satu kegiatan penyelenggaraan sosialisasi keagamaan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil untuk tahun 2012 tidak dilaksanakan karena menunggu keputusan yang sesuai dengan aturan penyelenggaraan kegiatan. Hasil Tahun 2012 : Terselenggaranya Sosialisasi tentang Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama sebesar 70% serta Meningkatnya kerukunan Hidup dan Toleransi dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara sebanyak 125 orang pada Tahun 2012 yang terdiri dari siswa sekolah menengah atas, pengurus lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat di Kota Bandung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

54


CARA PERHITUNGAN : Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasana Ibadah di tempat umum dan Kantor Pemerintah Proposal yang dibantu

= 184 Proposal

X 100%

= 81,42%

Jumlah Proposal Masuk = 226 Proposal 10. Sasaran : Meningkatnya kerukunan umat beragama Indikator Kinerja

Tingkat kerjasama pemeliharaan toleransi dan kerukunan antar Umat Beragama

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

60 %

60 %

√

70 %

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung . √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja Tahun lalu Deskripsi Sasaran : Permasalahan kerukunan umat beragama kini menjadi sorotan seiring terjadinya insiden-insiden lintas agama yang selama ini terjadi dibeberapa daerah di Indonesia, yang

disinyalir

sebagai

bentuk

runtuhnya

kerukunan umat beragama di Indonesia. Untuk itu perlu terus dilakukan strategi untuk tetap menjaga kerukunan antar umat kerukunan umat beragama di kota Bandung melalui dialog antar umat beragama, sehingga Bandung dapat menjadi barometer kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dan dapat terselenggaranya Sosialisasi tentang Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama diikuti para pelajar

SMA, SMK dan Guru Pembina sebanyak 125 peserta serta meningkatnya kerukunan Hidup dan Toleransi dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara. Hasil Tahun 2012 Sampai dengan tahun 2012, kerjasama antar pemeluk agama mencapai target sebesar 60,00% dapat terealisasi sesuai target, yaitu melalui upaya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta menjalin kerjasama yang baik dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

55

Pemerintah Kota Bandung FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu masih adanya aliran kepercayaan yang dapat memecah belah keurukunan antar umat beragama. Terkait dengan hal tersebut upaya yang dilakukan adalah memperbanyak sosialisasi dan merumuskan peraturan mengenai kerukunan antar umat beragama. Keberhasilan kerjasama antar pemeluk agama ini tercermin dari kerukunan antar umat beragama di Kota Bandung selama tahun 2012, yang ditandai dengan suasana kondusif Kota Bandung selama tahun 2012. 11. Sasaran : Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat Indikator Kinerja 1. Perempuan sebagai Tenaga Kerja 2. Perempuan Dalam Angkatan Kerja = 38% 3. Pekerja Perempuan Non Pertanian = 38%

Hasil Th 2012

Target Th 2012

86,03 %

66 %

38 %

38 %

38 %

38 %

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD 70 %

√

40 % 40 %

Sumber : Badan Pusat Statistik, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu.

Deskripsi Sasaran : Indek Pemberdayaan Gender (IBG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik peran aktif perempuan dalam kehidupan. Fokus pembangunan yang mutlak dilakukan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM mutlak sangat diperlukan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 21 dan 27 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan hak dan kedudukan tanpa membedakan jenis kelamin dalam hal pekerjaan, politik dan hukum. Oleh karena itu perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan, terbuka untuk semua lapangan, jenis dan status pekerjaan, serta mendapat


56

Pemerintah Kota Bandung imbalan yang sama. Kenyataaan kesetaraan gender belum berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil Tahun 2012 1.1. Perempuan sebagai tenaga kerja Anggapan bahwa pekerjaan perempuan adalah mengurus rumahtangga, anak atau kegiatan lainnya di sekitar rumah masih melekat dalam budaya masyarakat kita. Sehingga tidak mengherankan apabila kesempatan memperoleh pekerjaan di seKtor tertentu antara laki-laki dan perempuan masih timpang dan imbalan yang diterima juga tidak sama. Kenyataan kesetaraan gender belum berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2012 jumlah perempuan sebagai tenaga kerja mencapai 380.398 orang atau 86.03 % dari jumlah penduduk perempuan dalam angkatan kerja sebanyak 442.166 orang di Kota Bandung. Jenis lapangan pekerjaan yang banyak di dominasi oleh tenaga kerja perempuan adalah di bidang perdagangan sebanyak 43,30% , bidang jasa sebanyak 25,64% bidang industri sebesar 25,77%. Berdasarkan data capaian tersebut maka pencapaian untuk indikator perempuan sebagai tenaga kerja sudah melebihi target. 1.2. Perempuan dalam Angkatan Kerja Dalam konsep ketenagakerjaan, yang dimaksud angkatan kerja (labour force) adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan dalam periode seminggu yang lalu.Data untuk perempuan dalam angkatan kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 3.3 Tingkat Partisipasi Perempuan Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Tingkat Kesempatan kerja (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Laki-Laki

80.08

85.80

10.24

Perempuan

42.24

83.03

10.53

Jenis Kelamin


57

Pemerintah Kota Bandung Sumber : Profil Statistik Gender 2012 Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator untuk perempuan dalam angkatan kerja sebesar 36.00% telah melebihi target capaian yaitu sebesar 38.00%. 1.3. Pekerja Perempuan non Pertaniaan Tabel 3.4 Prosentase Pekeja Perempuan Non Pertanian No 1.

Lapangan Usaha Industri

Jumlah 21.23

2.

Perdagangan

38.08

3.

Jasa

33.47

4.

Lainnya

7.22 Jumlah

100

Sumber : Profil Statistik Gender 2012 Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa target indikator adalah sebesar 36.00% dapat direalisasikan melebihi target. 12. Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Indikator Kinerja Peningkatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha bagi perempuan Cakupan kelurahan layak anak Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG dan anak

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Hasil Th 2012

Target Th 2012

80%

80%

90%

60 kelurahan

60 kelurahan

80 kelurahan

26 Gender Focal Point (GFP)

26 Gender Focal Point (GFP)

181 Satgas PUG

181 Satgas PUG

√

26 Gender Focal Point (GFP) 181 Satgas PUG

Sumber : BPS Kota Bandung dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota = tidak mencapai target tetapi ada Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, peningkatan dibandingkan Tahun lalu

▲

Deskripsi Sasaran :


58

Pemerintah Kota Bandung Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu alat ukur untuk melihat kesetaraan gender dengan menggunakan angka. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan secara langsung berpengaruh terhadap ketenagakerjaan, karena dampaknya dirasakan langsung oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga, perempuan merasa memiliki andil dalam menunjang ekonomi keluarga. Dampak yang dirasakan karena kondisi ini antara lain terjadinya trafficking, KDRT, perempuan yang menjadi PSK, penjualan bayi, serta kasus TKW. Kenyataan yang ada sekarang ini adalah kedudukan dan peran perempuan walaupun telah diupayakan selama dua dasa warsa hasilnya belum memadai dan menggembirakan, hal ini disebabkan pendekatan pembangunan belum secara merata mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil bagi perempuan dan laki-laki sehingga hal tersebut turut memberikan kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut maka kebijakan dan program yang dikembangkan saat ini dan mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan program pembangunan, disamping meningkatkan kualitas hidup perempuan itu sendiri. Kota Bandung sebagai kota metropolitan memiliki kompleksitas permasalahan baik perempuan maupun anak, harus mengedepankan upaya perlindungan anak yang komprehensif, sinergi, dan terpadu lintas/antar sektor; Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, berpartisipasi dan didengan pendapatnya sesuai dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Khusus untuk anak dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

59

Pemerintah Kota Bandung pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah Hasil Tahun 2012 : 1. Angka Harapan Hidup Laki-Laki dan Perempuan Angka harapan hidup yang dimaksud adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dari sejak dilahirkan (0 tahun) menurut umur pada suatu wilayah tertentu. Angka usia harapan hidup di Kota Bandung terus meningkat dari 73,79 tahun 2011 menjadi 73,86 tahun pada tahun 2012. 2. Rata-Rata lama sekolah laki-laki Dari target 11,67 dapat terealisasi sesuai dengan target yang diinginkan, terpenuhinya target disebabkan optimalisasi peran jalur pendidikan formal dan non formal dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Data pendidikan bersifat absolute, dan merupakan data berjalan sehingga dalam 1 tahun kedepan diharapkan rata-rata lama sekolah dapat mencapai 12 tahun sesuai dengan target akselerasi pendidikan. 3. Rata-rata lama sekolah perempuan Target 11,67 dapat terealisasi sesuai dengan target yang diinginkan, terpenuhinya target disebabkan optimalisasi peran jalur pendidikan formal dan non formal dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Data pendidikan bersifat absolute, dan merupakan data berjalan sehingga dalam 1 tahun kedepan diharapkan rata-rata lama sekolah dapat mencapai 12 tahun sesuai dengan target akselerasi pendidikan. 4. Angka melek huruf laki-laki Meningkatnya aksesibilitas pendidikan non formal ( Kejar Paket A,B,C ), mempengaruhi terhadapa Angka melek huruf penduduk Kota Bandung selama beberapa tahun ke belakang terus mengalami peningkatan dimana cenderung konstan karena sudah mendekati 100%. Hal tersebut dikarenakan masih adanya masyarakat Kota Bandung yang buta huruf sebesar 0,45 %. Target sebesar 99,82% dapat tercapai, terpenuhinya target disebabkan optimalisasi peran jalur pendidikan


60

Pemerintah Kota Bandung formal dan non formal dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

5. Angka melek huruf perempuan Target sebesar 99,82% dapat tercapai, terpenuhinya target disebabkan optimalisasi peran jalur pendidikan formal dan non formal dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. 6. Tersedianya rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak Data resmi mengenai banyak anak yang tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah . Kenyataan yang ada sekarang ini adalah kurangnya perhatian yang cukup terhadap kasus anak yang menjadi korban kekerasan, walaupun telah diupayakan selama dua dasawarsa hasilnya belum memadai dan menggembirakan, hal ini disebabkan selama ini masih berkembang anggapan bahwa kekerasan terhadap anak sebagai “masalah intern keluarga” yang tidak layak diketahui orang apalagi dipublikasikan. Dengan mengangap masalah ini sebagai “skeleton in the closet” mengakibatkan tertutupnya informasi mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Pada gilirannya kasus ini akan menyebabkan rendahnya perhatian aparat yang berwenang, terutama kepolisian pada masalah tersebut karena sedikitnya laporan yang masuk. Untuk memperkecil permasalahan tersebut maka kebijakan dan program yang dikembangkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung saat ini dan mendatang harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Seiring dengan tingkat pelayanan korban tindak kekerasan semakin instens, sehingga pada tahun 2008 Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Walikota Nomor : 265 tanggal 26 maret 2008 tentang pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

61

Pemerintah Kota Bandung anak (P2TP2A) adalah merupakan pusat pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak yang mendapat tindakan diskriminasi, tindak kekerasan termasuk perdagangan orang juga merupakan pusat rujukan, pusat konsultasi hukum, pusat pelatihan Tabel 3.5 Data Jenis Kekerasan Jenis Kekerasan Fisik Seks Ekonomi 27 5 26

Tahun 2009

Emosi/Psikis 46

2010

52

20

5

17

7

2011

31

17

1

21

6

2012

32

14

1

20

0

Sosial 9

Sumber : Profil Statistik Gender 2012 Tabel 3.6 Data Kasus Yang Ditangani UPT P2TP2A Status Kasus Dlm Ditutup/ proses Dirujuk 6 3

Tahun

Kasus Masuk

Selesai

2009

63

54

2010

62

48

8

6

0

2011

47

16

8

3

20

2012

44

3

35

1

5

Tidak berlanjut 0

Sumber : Profil Statistik Gender 2012 Dalam Tahun 2012, target tersusunnya 1 Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tercapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, sehingga perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak dapat terjamin. 7. Peningkatan dan Pelatihan manajemen bagi usaha perempuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

62

Pemerintah Kota Bandung Pendidikan dan pelatihan managemen usaha bagi perempuan dalam kaitannya dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak ditempuh dengan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi 100 warga binaan melalui kegiatan antara lain : • Program P2WKSS : Program Pemberdayaan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera merupakan program yang melibatkan semua unsur SKPD di Kota Bandung dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah lieding sektornya. Kegiatan ini sasarannya adalah 100 wanita binaan yang diharapakan dapat dan mampu membantu kehidupan sosialnya dalam membantu keluarga menuju keluarga harmonis, sehat dan sejahtera. Karena wanita dianggap sebagai penompang keluarga selain mengurus rumahtangga, mendidik anak diharapkan pula sebagai wanita yang dapat membantu ekonomi rumahtangga. Maka diberikanlah pelatihan seperti kursus menjahit, kurusus memasak, managemen usaha sederhana melalui pendirian koperasi, bahkan usaha bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah misalnya tanaman obat dan sayuran yang diharapkan selain digunakan sendiri juga dapat dijual untuk menopang ekonomi keluarga. • PEKKA : adalah program Perempuan Kepala Keluarga, di Kota Bandung terbentuk 1 kelompok yang diberi nama “PEKKA Tulip Bandung” di Kelurahan Karasak Kecamatan Astanaanyar. Melalui PEKKA ini pembinaan ketrampilan produk usaha, pelatihan pengembangan diri, serta mengikuti berbagai event gelar produk di pameran baik tk. Provinsi ataupun kota. • UPPKS : adalah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, adalah wadah pemberdayaan keluarga usaha ekonomi produktif serta sebagai pemantapan kesertaan ber-KB yang diselenggarakan oleh para perempuan yang pada umumnya dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Thp. I alasan ekonomi juga sebagai perserta KB dan calon peserta KB untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Kelompok UPPKS memiliki manfaat yaitu pendapatan keluarga akan meningkat, ketahanan ekonomi keluarga lebih kuat, ada sumber pendapatan tetap, kebutuhan dasar, memanfaatkan waktu luang untuk usaha, memiliki cadangan atau tabungan dan modal usaha, serta kemandirian keluarga Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

63

Pemerintah Kota Bandung lebih mantap. Berdasarkan data capaian tersebut maka pencapaian untuk indikator meningkatnya pendidikan dan pelatihan managemen usaha bagi perempuan dari target sebesar 80 % dapat terealisasi melebihi target. 8. Mewujudkan Bandung Sebagai Kota Layak anak (KLA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung, dalam persiapan perwujudan kota layak anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mulai merintis Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak. Kebijakan pengembangan Kota Layak anak diarahkan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh SKPD terkait dan LSM Peduli Anak secara berkelanjutan


64


Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peran swasta dalam pembangunan ekonomi kota Pencapaian Kinerjsa Sasaran pada Misi 2

Misi 2 11% 0%

Target Tercapai Tdk Tercapai Target Tapi Ada Peningkatan

89%


Misi 2 Jumlah sasaran pada misi 2 yang diukur kinerjanya: 10 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 28 indikator. Sebanyak 25 indikator (89%) mencapai atau melebihi target, 0 indikator (0%) tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibanding kinerja Tahun lalu, 3 indikator (11%) tidak mencapai target

Sumber : Hasil Pengolahan Data Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 2 adalah sebagai berikut : 1.

Sasaran : Meningkatnya peranan usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam perekonomian kota Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Jumlah pelaku usaha

4,121

4.221

4.425

4.531 unit usaha

Nilai Ekspor ( Rp)/ Tahun

520 M

625 M

653 M

Pertumbuhan Industri

4,029

4.343

4431

Indikator Kinerja

US$ 669 juta 887 unit usaha


Target Th 2012 4.100 unit usaha US$ 656 juta 600 unit usaha

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

√

4.510 unit usaha

√

US$ 672 juta 654 unit usaha

√

65

Pemerintah Kota Bandung Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrin Perdagangan Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu

Deskripsi Sasaran : Nilai ekspor dipengaruhi resesi ekonomi global pada tahun 2008-2009 sehingga mengalami penurunan siginifikan, pada tahun 2009, namun demikian pemulihan ekonomi Global mulai terlihat akhir tahun 2009 terget nilai eksport untuk tahun 2013 sendiri dihitung dari ekssisting tahun 2010 yang sebesar US$ 625 juta dengan didorong oleh pemanfaatan peningkatan daya saing serta upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan eksport sehingga nilai eksport meningkat bertahap. Peran usaha kecil dan menengah (UKM) sangat penting untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini terbukti saat krisis moneter Indonesia tahun 1998, dan krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. Pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan daya saing usaha kecil menengah secara bertahap dan berkesinambungan. Peningkatan daya saing secara bertahap artinya peningkatan daya saing dimulai dengan upaya memenangkan persaingan pada tingkat lokal. Kemudian dikembangkan untuk wilayah /kawasan yang makin meluas sehingga secara hirarkis pelaku bisnis local dapat turut bermain dan memenangkan persaingan secara bertahap dan alamiah. Hasil Tahun 2012 Dari pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, jumlah unit usaha yang berdaya saing mengalami peningkatan menjadi 4.531 unit dari sebelumnya 4.425 unit di tahun 2011, jumlah tersebut melampaui target yang ingin dicapai yaitu sebanyak 4.100, Keberhasilan pencapaian target adalah meningkatkan motivasi UMKM dalam mengembangkan usahanya dan terbukanya peluang usaha di Kota Bandung. Jumlah unit usaha industri kecil menengah juga mengalami peningkatan menjadi 887 unit dari target yang ditetapkan sebesar 600 unit.


66

Pemerintah Kota Bandung Nilai ekspor pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi 669 Milyar. Pencapaian nilai ekspor ini mencapai target yaitu sebesar 656 Milyar. Hal ini disebabkan antara lain : (1) komoditi yang diekspor bertambah karena tingkat persaingan agak berkurang, (2) beberapa perusahaan dan kantor pemasaran banyak yang investasi, yaitu antara lain komoditi alat rumah tangga, alat kesehatan, tekstil, sarung tangan golf, pensil, kaos, teh, dan coklat. Dan pencapaian target ini juga merupakan hasil dari program Peningkatan dan pengembangan eksport melalui kegiatan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang eksport dan import serta kegiatan pembangunan promosi perdagangan internasional. 2.

Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan perkotaan. Target Akhir RPJMD

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

101.780 kg

18.318 kg

20.145 kg

21.257 kg

19.325 kg

√

20388 kg

14.568.6 kg

2.184 kg

2.402 kg

2.538 kg

2.308 kg

√

2439 kg

110.032 kg

128.060 kg

135.480 kg

143.341 kg

130.310 kg

√

61 kw/ha

61,05 kw/ha

61 kw/ha

62,83 kwintal/Ha

61,00 kwintal/Ha

√

61 kw/ha

b. Palawija

60,9 kw/ha

61,15 kw/ha

60,7 kw/ha

71 kwintal/Ha

60,70 kwintal/Ha

√

60,7 kw/ha

c. Hortikultura

96,2 kw/ha

106,7 kw/ha

122,4 kw/ha

114,46 kwintal/Ha

109,01 kwintal/Ha

√

114,46 kw/ha

131.100 pot/ thn

139.000 pot/ thh

145.000 pot/th

184.500 pot/tahun

149.000 pot/tahun

√

155.000 pot/thn

Indikator Kinerja Meningkatnya volume pemasaran hasil usaha pertanian/ Tahun : a. Peternakan b. Tanaman Pangan c. Perikanan

137868 kg

Meningkatnya Produktivitas komoditas pertanian/ Tahun : a. Padi

d. Tanaman Hias Meningkatnya produksi perikanan/ Tahun:


67


a. Produksi ikan konsumsi

√

2.217,5 ton

2.310 ton

2.310 ton

2.520 ton

2.425 ton

406.551 ekor

463.500 ekor

521.700 ekor

633.882 ekor

621.700 ekor

√

721.700 ekor

395 ekor

407 ekor

401 ekor

447ekor

416 ekor

431 ekor

21.102 ekor

21.102 ekor

20.619 ekor

26.635

22.726 ekor

√ √

100%

100%

100%

100%

100%

√

100%

37.5% Per Kg

37.5% Per Kg

√

37,5% Per Kg.

b. Produksi ikan hias

2.500 ton

Meningkatnya populasi ternak/ Tahun: a. Sapi b. Domba Persentase Jumlah rumah tangga miskin yang dapat bantuan pangan Tingkat Subsidi Pangan Miskin Untuk Rumah Tangga Miskin (Hibah Untuk Harga Raskin)

20.819 ekor

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. √ = mencapai = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun target, X tidak mencapai target, laluj

▲

Deskripsi Sasaran : Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya. Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan karena petani adalah produsen pangan dan juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan dan harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.. Hasil Tahun 2012 Produksi padi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 62,83 kwintal per hektar dari realisasi tahun lalu sebesar 61kwintal per hektar. Hal yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

68

Pemerintah Kota Bandung sama juga terjadi untuk komoditi palawija. Produksi padi dan palawija ini telah melampaui target akhir yang ingin dicapai dalam RPJMD Kota Bandung. Produksi hortikultura mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 122,4 kwintal per hektar menjadi 114,46 kwintal per hektar. Untuk komoditas perikanan, produksi ikan konsumsi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 2.310 ton menjadi sebesar 2.520 ton. Untuk komoditas peternakan, terjadi peningkatan lagi dari populasi ternak dibanding tahun sebelumnya sebesar 401 ekor dan pada tahun 2012 ternak sapi mencapai populasi 447 ekor, dan ternak domba mencapai populasi 26.635 ekor, populasi ternak pada tahun 2012 untuk ternak sapi dan domba sudah mencapai target akhir RPJMD yaitu sebanyak 431 ekor sapi per tahun dan 20.819 ekor per tahun.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi warga Kota Bandung yang kurang mampu, pada tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung membagikan bantuan beras kepada keluarga miskin yang terdata, dengan realisasi 100%. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) tahun 2012 sebanyak 63.431 RTSPM, setiap RTSPM mendapat bantuan beras miskin sebanyak 15 kg/bulan selama satu tahun. Pada tahun 2012 harga Raskin dari pusat sebesar Rp. 1.600,- disubsidi oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 600,- sehingga harga Raskin yang dibeli oleh RTSPM


69

Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 1000,- /kg.

atau disubsidi oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar 37,5 %

/ kg. atau terealisasi sesuai target.

3.

Sasaran : Meningkatnya pembinaan sentra industri Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Perkembangan Jumlah Sentra Binaan Perdagangan dan Industri

10 sentra

1 sentra (akumulasi 11 sentra)



13 Sentra

√

14 sentra binaan

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrin Perdagangan Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu. Deskripsi Sasaran : Sentra perdagangan dan industri di Kota Bandung merupakan aset potensial dan keberadaannya diyakini bisa menunjang pertumbuhan perekonomian kota dan mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Oleh karenanya, sebagai kawasan yang cukup lama dikenal masyarakat baik lokal, regional, bahkan mancanegara, kawasan industri sekaligus kawasan wisata belanja di Kota Bandung ini perlu ditingkatkan, dan harus memberikan kenyamanan. Perkembangan jumlah sentra binaan perdagangan dan Industri adalah untuk mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan peranan swasta dalam mengembangkan ekonomi kota, ke 13 sentra tsb adalah sbb : Sentra Industri dan perdagangan Tekstil, produk Tekstil Cigondewah, Sentra Industri & perdagangan sepatu Cibaduyut, Sentra perdagangan Jeans Cihampelas, Sentra Industri Rajut Binongjati, Sentra Industri & perdagangan kaos dan sablon suci, Sentra Industri Tahu dan tempe Cibuntu, sentra Industri Boneka sukamulya, Sentra Industri tas kebonlega, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

70

Pemerintah Kota Bandung Sentra industri Boneka Warung Muncang, Sentra Industri Sparepart Kiaracondong, Sentra Industri Keramik Sukapura dan Kebonjayanti, Sentra Las ketok dan perbengkelan parakansaat dan Sentra Baju Anak Pagarsih. Hasil Tahun 2012 Kemajuan sentra industri potensial di Kota Bandung sangat berpotensi mendorong perekonomian Kota Bandung. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mengembangkan sentra-sentra industri potensial, dan menambah kenyamanan akses menuju kawasan industri potensial tersebut. Secara

bertahap,

Pemerintah

Kota

Bandung akan terus menambah sentrasentra baru industri, dan mengupayakan perbaikan infrastruktur jalan, trotoar, drainase dan sarana perparkiran kawasan sentra industri perdagangan yang ada di Kota Bandung. Dari Target 13 sentra binaan terealisasi 13

melalui

Program Pengembangan

sentra-sentra Industripotensial yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat. Keluaran (output) dari pelaksanaan program tersebut adalah : Tersdianya Website Sentra Industri Kota Bandung dan Terlaksananya kegiatan Promosi Sentra Indutri.Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Meningkatnya perkembangan sentra Industri Kota Bandung. Meningkatnya Promosi Sentra Industri Kota Bandung. website.

No 1 2 3 4 5

Tabel 3.7 Sentra Industri Kota Bandung Sentra Lokasi Tekstil Sepatu dan olahan kulit Jeans Rajutan Kaos dan sablon

Cigondewah Cibaduyut Cihampelas Binongjati Surapati


71


No

Sentra

Lokasi

6 Tahu dan tempe Cibuntu 7 Boneka Sukamulya 8 Boneka Warung Muncang 9 Sparepart Kiara Condong 10 Tas Kebonlega 11 Keramik Sukapura dan Kebonjayanti 12 Las Ketok dan Perbengkelan Parakan Saat 13 Baju Anak Pagarsih Sumber : Dinas KUKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung juga mengupayakan membangun fasilitas lainnya seperti prasarana gedung untuk ruang berbagai produk yang dihasilkan, tidak kecuali penataan gapura atau gerbang yang menunjukan keberadaan kawasan. Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa dengan berbagai upaya yang dilaksanakan tersebut, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Bandung telah berhasil menambah 1 (satu) kawasan industri baru di Kota Bandung yaitu Baju Anak Pagarsih. 4. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian kota Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Laju Pertumbuhan Ekonomi

8,34 *%

8,46**%

8.58*%

9.40%

8.92%

√

9.33%

Indeks Daya Beli

65,22 *

65,66

65.98*

66.35*

67.03

√

68.88

PDRB perkapita ADHK ( Triliyunan Rupiah)

12,66*

13,41**

13.41*

15.35*

14.3

√

16

Indikator Kinerja

Tingkat Pemerataan Pendapatan (Versi Bank Dunia)

-

Sumber : Bappeda dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung. Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu. Deskripsi Sasaran :


72

Pemerintah Kota Bandung Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya (output) meningkat. Untuk menaksir perubahan output, digunakan nilai moneter dari output yang tercermin dari nilai produk domestik bruto (PDB) untuk suatu negara, atau produk domestik regional bruto (PDRB) untuk suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan biasa digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, dan dihitung dengan menggunakan harga barang dan jasa pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kenaikan dalam produksi barang dan jasa yang sesungguhnya sebagai akibat proses produksi tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga (inflasi) yang terjadi. Indeks daya beli merupakan bagian dari indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia -IPM (Human Development Index -HDI) mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar pendapatan domestik bruto (PDB). IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara/ wilayah, yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak. Hasil Tahun 2012 Pada tahun 2012, perekonomian Kota Bandung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, yaitu angka 8.58% menjadi 9,40%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung di dukung dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor industri pengolahan (tertentu) khususnya perkembangan industri kreatif, yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitasi sebagai kekayaan intelektual semakin meningkat. Sehingga diharapkan perekonomian nasional ataupun daerah untuk dapat bangkit, bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Berkembangnya industri kreatif di Kota Bandung menjadi faktor yang memperkuat sector perdagangan, hotel dan restoran serta jasa dan sektor industri (tertentu) sebagai potensi unggulan daerah Kota Bandung. Tabel 3.8 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Th 2012 berdasarkan Lapangan Usaha (juta rupiah) NO

LAPANGAN USAHA

TAHUN 2011* Nilai %


TAHUN 2012** Nilai %

73


NO 1

Perdagangan, Hotel dan Restoran

2 3 4 5

Industri pengolahan jasa-‐jasa Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan Bangunan/Konstruksi Listrik, gas dan air bersih Pertanian Pertambangan dan Penggalian JUMLAH

6 7 8 9

TAHUN 2011* TAHUN 2012** Nilai % Nilai % 14.045.570 40.81 15.665.043 41,55

LAPANGAN USAHA

8.357.999 3.657.746 3.889.174 1.772.672

24.29 10.63 11.30 5.15

8.706.737 3.933.165 4.354.679

23,09 10,43 11,55

1.943.801

5,16

1.786.956 5.19 2.091.371 842.797 2.45 935.647 62.609 0.18 71.511 -‐ -‐ -‐ 31.701.132 100,00 37.701.954

5,55 2,48 0,19 -‐ 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (Ket: * angka sementara, ** angka sangat sementara)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kota Bandung yaitu 41,55%, disusul industri pengolahan sebesar 23,09%, dan jasa-jasa sebesar 10,43%. Tiga sektor 75,07%

tersebut

telah

PDRB

Kota

menyumbang Bandung.

sebesar

Tingginya

kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan bahwa pariwisata masih merupakan unggulan Kota Bandung, sehingga perlu terus dikembangkan agar semakin menarik bagi wisatawan. Hanya

saja,

peningkatan

walaupun tinggi,

telah

namun

mengalami

masih

belum

mencapai target yang diinginkan pada tahun 2012. Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat triwulan III Tahun 2012 yang dilakukan

oleh

Bank

Indonesia,

beberapa

penyebab yang menjadi pemicu kegagalan pencapaian target Tahun 2012 diantaranya adalah melambatnya konsumsi rumah tangga karena menurunnya daya beli sebagian masyarakat sebagai akibat kenaikan tarif dasar listrik tahun 2012, dan turunnya produksi padi akibat anomali iklim. Penurunan produksi padi membuat harga beras di


74

Pemerintah Kota Bandung pasar mengalami kenaikan, sehingga turut mendorong perlambatan konsumsi masyarakat. Untuk pemerataan pendapatan (versi Bank Dunia) pada tahun 2012 Bappeda dan BPS Kota Bandung tidak melaksanakan Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) dan akan dilaksanakan survey pada tahun 2013 karena pelaksanaan SUSEDA dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, terakhir pelaksanaan SUSEDA pada Tahun 2010.

5.

Sasaran : Meningkatnya Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Serta Pedagang Asongan Indikator Kinerja

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Cakupan bina kelompok pedagang/ 71.204 71.054 71.204 √ usaha non formal Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrin Perdagangan Kota Bandung. Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X tidak mencapai target, tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu

▲= tidak mencapai target

Deskripsi Sasaran : Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan - Dinas KUKM dan Perindag Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Organisasi PKL. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pemahaman tentang manajemen organisasi, usaha dan permodalan bagi PKL Hasil Tahun 2012 1) Indikator Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Non Formal, dari target sebanyak 71.054 unit usaha dapat terealisasi sebanyak 71.204 unit usaha. Capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha non formal yang melebihi target tahun 2012 didukungoleh pelaksanaan bimtek terhadap pedagang non formal secara Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

75

Pemerintah Kota Bandung berkelanjutan. Namun demikian, kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya jumlah pelatihan maupun bimtek terhadap pedagang non formal. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengupayakan peningkatan anggaran dan penambahan kegiatan berupa bimtek. Grafik 3.9 Target dan Realisasi Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Non Formal Tahun 2012 71,250

Realisasi melebihi Target

Unit Usaha

71,200 71,150

71,204

71,100 71,054 71,050 71,000 70,950

Target

Realisasi

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrin Perdagangan Kota Bandung 2) Indikator Meningkatnya Jumlah Pedagang Kecil Formal, dari target sebanyak 7.635 pedagang dapat terealisasi sebanyak 10.730 pedagang. Capaian peningkatan jumlah pedagang kecil formal didukung melalui kegiatan yang sudah dilakukan kepada pedagang non formal melalui pelatihan, bimtek, dan sosialisasi sehingga mendorong peningkatan usaha dari non formal menjadi pedagang kecil formal yang memiliki legalitas tempat usaha.


76

Pemerintah Kota Bandung Grafik 3.10 Target dan Realisasi Meningkatnya Jumlah Pedagang Kecil Formal Tahun 2012 12,000 10,730

Unit Usaha

11,000

Realisasi melebihi Target

10,000 9,000 8,000

7,635

7,000 6,000 5,000

Target

Realisasi

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrin Perdagangan Kota Bandung 6.

Sasaran : Meningkatnya akses pelayanan perijinan dan kepastian hukum bagi dunia usaha Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp)

2,2 Trilyun *

4,03 triliyun

Hasil Th 2011 13.6 Trilyun

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai / Tidak

Target Akhir RPJMD

3.36 Trillyun

5.4 Trillyun

X

4.39 Triliyun

Sumber : Bappeda Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu

▲= tidak mencapai

Deskripsi Sasaran : Pelayanan perijinan pada umumnya dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang murah, cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau. Faktor ini menjadi salah satu pintu masuknya investasi di Kota Bandung selain iklim investasi yang kondusif. Dengan masuknya investasi ke Kota Bandung diharapkan adanya multiplier effect untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Nilai Investasi Berskala Nasional merupakan akumulasi nilai investasi baik asing, domestik maupun pemerintah. Nilai investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu iklim investasi yang kondusif, kemudahan, dan kejelasan prosedur serta kondisi makro Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

77

Pemerintah Kota Bandung ekonomi daerah tersebut. Selain keempat hal umum di atas, minat investasi akan semakin tinggi jika dipermudah dengan berbagai tindakan sebagai berikut : a. Kemudahan izin berusaha (lewat on-line one stop administration seperti yang dilakukan di Singapura dan Hongkong); b. Kemudahan mendapatkan izin konstruksi; c. Kemudahan mendapatkan sumber daya manusia termasuk jaminan dari pemerintah dan asosiasi buruh; d. Kemudahan di dalam mendaftarkan property; e. Kemudahan mendapatkan kredit dari perbankan; f. Proteksi untuk Investor; g. Fasilitas Keringanan Pajak; h. Kemudahan melakukan perdagangan regional (ekspor-impor) ; i. Kemudahan di dalam melakukan transaksi. Hasil Tahun 2012 Nilai Investasi tahun 2012 di Kota Bandung mengalami penurunan yakni menjadi Rp 3,36 triliun. Rincian nilai investasi pada tahun 2012 adalah sebagaibagaimana Tabel berikut: Tabel 3.9 Nilai Inventasi di Kota Bandung Tahun 2012 No. 1. 2. 3.

Investasi Berskala Nasional Penanaman Modal Asing (PMA) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non PMA/PMDN Jumlah

Nilai 624.103.940.700 933.165.548.509 1.804.899.182.964 3.362.168.672.173

Sumber : BAPPEDA dan BPPT Kota Bandung

Nilai investasi pada tahun 2012, mengalami penurunan nilai yang signifikan dibandingkan dengan nilai tahun 2011 sebesar 13.591.014.216 karena terdapat perbedaan metode penghitungan nilai investasi Non PMA/PMDN. Pada tahun 2011, investasi yang masuk ke Kota Bandung adalah sebesar Rp. 13.591.014.304.216,00, dengan rincian sebagai berikut : Penanaman Modal Asing (PMA)

Rp

9.016.289.000.990


78

Pemerintah Kota Bandung Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Rp

515.098.065.067

Penanaman Modal Non PMA/ PMDN

Rp

4.059.627.238.159

Jumlah

Rp 13.591.014.304.216

Sumber : BAAPPEDA dan BPPT Kota Bandung

Investasi pada tahun 2012 ini mengalami penurunan di bandingkan tahun lalu yang sebesar Rp. 13,6 trilyun, melampaui target akhir RPJMD yang besarnya Rp.4,39 trilyun. 7.

Sasaran : Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Indikator Kinerja

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Satu digit (di bawah 10%) Sumber : BAPPEDA Kota Bandung. Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = Tingkat Inflasi

4.02 %

mencapai target, X tidak mencapai target, dibandingkan Tahun lalu.

Satu digit (di bawah 10%)

▲=

√

tidak mencapai target tetapi ada peningkatan

Deskripsi Sasaran : Tingkat inflasi merupakatn tingkat perubahan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Dua indikasi utama dalam perhitungan tingkat inflasi berupa indeks harga konsumen dan indeks harga produsen yang mengikuti perubahan harga yang dibayar oleh konsumen dan produsen. Hasil Tahun 2012 Pada tahun 2012, tingkat inflasi Kota Bandung mengalami penurunan dari 5,13% pada triwulan III menjadi 4,02% (yoy) pada triwulan IV. Penurunan tajam laju inflasi pada triwulan IV dialami komponen volatile foods1. Inflasi komoditas bergejolak (volatile foods) adalah inflasi kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Sebagai contoh, inflasi yang terjadi pada beberapa komoditas bahan makanan seperti beras, cabai, dan beberapa jenis sayuran lainnya seringkali berfluktuasi secara tajam karena dipengaruhi oleh kondisi kecukupan pasokan komoditas yang bersangkutan (faktor musim panen, gangguan


79

Pemerintah Kota Bandung distribusi, bencana alam, dan hama). Secara keseluruhan tingkat inflasi kota Bandung pada tahun 2012 telah memenuhi target satu digit (dibawah 10%). Grafik 3.11 Inflasi Tahunan Kota Bandung Periode 2011-2012

Sumber: Kantor Bank Indonesia Bandung, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan IV-2012.

8.

Sasaran : Meningkatnya perluasan kesempatan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency kota Indikator Kinerja

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Tingkat Kesempatan Kerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Tahun 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

13,83%

13,75%

10,34%

9.17 %*

13,62%

√

13,57%

86,17 %

86,25 %

86,97%

86,38%

√

86,43%

90,83%*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu. Deskripsi Sasaran : Tingkat pengangguran terbuka adalah rasio antara banyaknya pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program Dinas Tenaga Kerja dalam menurunkan angka pengangguran semakin banyak angkatan kerja yang bekerja akan mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung. Hasil Tahun 2012


80

Pemerintah Kota Bandung Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung menurun sebesar 1,17% dari 10,34% Tahun 2011 menjadi 9,17%*, sedangkan target tahun 2012 sebesar 13,62%, jadi kalau dilihat dari target selisih penurunan pengangguran terbuka sebesar 4,45%. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional menurun Tahun 2011 dari 6,80% menjadi 6,14% Tahun 2012, dan Propinsi Jawa Barat pun mengalami penurunan dari 9,83% Tahun 2011 menjadi 9,08% pada Tahun 2012, hal ini diindikasikan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat. PDB Nasional Tahun 2011 dengan migas sebesar 6,5%, tanpa migas 6,9%; PDRB Jawa Barat dengan migas adalah 6,48%, tanpa migas 6,79%; dan PDRB Kota Bandung Tahun 2011 sebesar 8,73% (Sumber Resmi Statistik), sedangkan prediksi PDB Nasional Tahun 2012 menjadi 6,23%*, PDRB Propinsi Jawa Barat 8,1% (data September 2012 Bahan LKPJ 2012), dan Kota Bandung PDRB nya berada di angka 9,4%. Jadi berdasarkan perkembangan data tersebut di atas, secara keseluruhan perekonomian Indonesia optimis diperkirakan akan terus menunjukkan perbaikan, laju pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang besar sehingga dapat mengurangi jumlah penganggur dan jumlah kemiskinan. Berikut ini grafik perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : Grafik 3.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka komperatif tahun 2009-‐2012


81


14.00% 12.00% 10.00% 8.00%

Target

6.00%

Capaian

4.00% 2.00% 0.00% Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung Peningkatan ini seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Bandung yang berimbas pada semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat. Pada tahun 2012, angka penempatan tenaga kerja pun meningkat dari jumlah 3.044 orang menjadi 4.035 orang, dengan demikian jumlah pengangguran pun pasti menurun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung jumlah pengangguran di Kota Bandung mengalami penurunan dari angka 116.798** menjadi 107.384** orang. Deskripsi sasaran : Tingkat Kesempatan Kerja adalah : rasio banyaknya Jumlah orang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. TKK digunakan untuk mengukur keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menyediakan informasi lowongan kerja dan membuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang baru lulus sekolah maupun yang sedang mencari kerja, semakin tinggi angka kesempatan kerja maka semakin baik dan itu artinya jumlah angkatan kerja akan berkurang dan jumlah pengangguran pun berkurang. Hasil Tahun 2012 Pada tahun 2012 tingkat kesempatan kerka mengalami kenaikan sebesar 90,83%** dari target pada tahun 2012 sebesar 13,62%. Berikut ini grafik perkembangan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) : Grafik 3.13 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

82

Pemerintah Kota Bandung Penurunan Tingkat Pengangguran terbuka komperatif tahun 2011-‐2012

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 92.00% 91.00% Axis Title

90.00% 89.00% 88.00% 87.00% 86.00% 85.00%

Tingkat Kesempatan Kerja

Tahun 2011

86.97%

Tahun 2012

90.83%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung Peningkatan ini seiring dengan semakin banyaknya program pelatihan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yang sesuai dengan keahlian yang dihasilkan dari angkatan kerja. Selain itu juga akses untuk mendapatkan lowongan pekerjaan semakin mudah karena Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah memiliki website sendiri yang menyediakan lowongan kerja bagi masyarakat Kota Bandung, juga dapat membuat kartu pencari kerja (AK-1) secara online, sehingga dapat mempermudah pelayanan. 9.

Sasaran : Meningkatnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

b. Mancanegara (orang)

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

3.199.676 orang 184.355 orang

√

Target Akhir RPJMD

Perhitungan Occupancy Hotel 3.513.705

Jumlah Wisatawan Menginap a. Nusantara (orang)

Hasil Tahun 2012

2.928.157 orang * 168.721 orang

2.594.857 orang 180.603 orang

3.882.010 orang 194.062 orang

3.354.857 orang 158.848 orang

X

4.193.715 orang 228,868 orang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

83

Pemerintah Kota Bandung Pariwisata mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam hal penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya kepemilikan usaha. Kota Bandung telah dikenal sejak lama sebagai kawasan wisata, karena hawanya yang sejuk. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi pariwisata merupakan yang terbesar dalam perekonomian di Kota Bandung. Hasil Tahun 2012 Pada tahun 2012, jumlah wisatawan asing ke Kota Bandung berjumlah 158.848 orang, menurun 35.214 orang dari tahun sebelumnya 194.062 orang, akan tetapi jumlah tersebut mencapai target tahun 2012 yang ditetapkan sejumlah 184.355 orang. Jumlah wisatawan domestik yang datang ke Kota Bandung berjumlah 3.354.857 orang menurun dari Tahun sebelumnya 3.882.010 orang, akan tetapi jumlah tersebut mencapai target tahun 2012 yang ditetapkan sejumlah 3.199.676 orang. Tidak mencapai target ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu : • Masih kurangnya promosi pariwisata kota Bandung yang langsung dilaksanakan diluar negeri, mengingat perlu pembiayaan yang besar. • Wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Bandung mayoritas rumpun Melayu (Malaysia, Singapura ) dimana saat ini jalur penerbangan dari dan ke Bandung bisa dilakukan dalam 1 ( satu ) hari pulang pergi, sehingga banyak wisman yang datang ke Bandung namun tidak menginap. Pencapaian yang terkait Keberhasilan lain yang juga terkait dengan pencapaian sasaran bidang pariwisata yaitu diraihnya prestasi yang membanggakan oleh Pemerintah Kota Bandung tahun 2012 diantaranya diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.10 Prestasi Bidang Pariwisata Kota Bandung Tahun 2011-2012 NO

PRESTASI

NAMA KEJUARAAN/KEGIATAN TAHUN 2011

KETERANGAN

TAHUN 2012


84


1

1 2

3

Musyawarah Agung Nusantara Ke - 2 Tahun 2012 Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Jawa Barat Kirab Budaya 3 Zona di Jawa Barat

Anugerah Budaya Tingkat Jawa Barat

4

Festival Bunga Nusantara 2011 :

5

Pasanggiri Kawih Tingkat Jawa Barat

6

Lomba Presenter Tingkat Dewasa dan Remaja

7

Festival Bunga Dunia di Pasadena - Amerika

8

9 10 11

12

13 14

Penghargaan Khusus dari Forum Silahturahmi Kerajaan Nusantara (FSKN) Kepada Bapak Walikota Bandung Sebagai Pemelihara Spirit Kebersamaan Dalam Kebhinekaan

Bijokrama Padalangan Jawa Barat

Pasanggiri Calung Tingkat Jawa Barat Pasanggiri Reog Tingkat Jawa Barat Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran (DAMAS) Satya Lencana Kebudayaan dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI Pasanggiri Kapasindenan 2012 Parade Budaya Dalam Rangka Peringatan 57 Tahun Konferensi Asia Afrika

Jajaka Pinilih 2 : Ikhsan Fauzi Juara Harapan : Angklung Buncis • Etti RS • Eka Gandara • Abdul Mustafa • Sanento Yuliman • Aki Anom Naeni • Soewarno Darso Hadi Prayitno • Grup Ketuk Tilu Kebon Binatang Juara 1 Putri Bunga Nusantara : Frisca Clarissa Almira Juara Umum dan Juara Favorit Tingkat Remaja Tingkat Dewasa : Juara 1 : Ganjar Juara 2 : Indah Tingkat Remaja : Juara 1 : Remaja Juara 3 : Riksan President'Trophy "Most Effective Floral Use and Presentation : Frisca Clarissa Almira

Mojang Pinilih I dan Jajaka Harapan II

• Gugum Gumbira • Adjie esa Poetra

Diwakili oleh Lingkung Seni Munggul Pawenang pimpinan Dede Amung Sutarya : a) Juara Dalang ka 3 b) Juara Gending Ka 2 c) Kendang Ka 1 d) Gambang Ka 1 e) Rebab Ka 3 Juara I Juara II (diwakili oleh Lingkung Seni Goletrak) Juara I : Ani Sukmawati

Maestro Teater : Suyatna Anirun • Juara II : Cucu Sulastri • Juara III : Ageng Dwi Diwakili Oleh Lingkung Seni Angklung Buncis Kanosa. Juara Favorit : Angklung Buncis

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung


85


10. Sasaran : Meningkatnya Sinergitas Kegiatan Ekonomi Antar Wilayah. Indikator Kinerja

Tingkat Perwujudan Kota Bandung Sebagai Pusat Kegiatan Pemasaran Ekonomi di Priangan Timur

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Kontribusi sector perdagangan mengalami peningkatan (tahun 2008 sebesar 38,19%, tahun 2011 sebesar 41,25%)

Teridentifikasinya peluang kerjasama ekonomi antar wilayah meliputi kerjasama pemenuhan kebutuhan pokok, kerjasama pemasaran dan pengembangan industri kreatif

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

√

teridentifikasinya peluang kerjasama ekonomi antar wilayah

Sumber : Bagian Perekonomian dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrin Perdagangan Kota Bandung. Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu

Deskripsi sasaran : Posisi Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan kota dan provinsi serta termasuk kota terbesar ke 4 di Indonesia dan paling kosmopolitan karena dekat dengan Jakarta; memiliki fungsi sebagai tempat peristirahatan dgn prasarana dan sarana lengkap; memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan (lebih dari 30 perguruan tinggi bertaraf nasional dan internasional berkedudukan di Bandung) dan kebudayaan (etalase budaya sunda dan banyaknya sentra kesenian sunda); populasi 2,5 juta jiwa (pangsa pasar besar) dengan proporsi 54,8% berusia produktif; rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tinggi (8%, Nasional 6%, Jabar 7%) dibandingkan daerah sekitar. Hasil Tahun 2012 Rata-rata kontribusi ekonomi Kota Bandung terhadap Jawa Barat tahun 2008 adalah sebesar 10%, dimana Kab Bekasi merupakan kontribusi tertinggi dan terendah adalah Kota Banjar. Dengan demikian pada dasarnya Kota Bandung adalah salah satu pusat kegiatan ekonomi penting di Jawa Barat. Terlebih lagi dalam lingkup metropolitan area, Kota Bandung dan sekitarnya merupakan entitas ekonomi yang mencapai 22% dari kegiatan ekonomi di Jawa Barat.Potensi tersebut menyebabkan Kota Bandung dijuluki sebagai Kota Kolektif dan Distributif, hal ini terlihat dari kinerja sektor perdagangan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 38,19%. Hal ini terutama ditopang oleh pertumbuhan sub sektor perdagangan yang mengalami Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

86

Pemerintah Kota Bandung kecenderungan pertumbuhan yang semakin tinggi. Sedangkan sub sektor hotel dan restoran memberikan kontribusi terhadap perekonomian pada kisaran 4,5%. Grafik 3.14 Rata-Rata Kontribusi Ekonomi Kota Bandung Terhadap Jawa Barat

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung Grafik 3.15 Tingkat Kontribusi Sektor Perdagangan Dan Industri Pengolahan


87


Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Bandung. Selain itu, tingkat pertumbuhan yang dicapai dari sektor ini memiliki tingkat yang tinggi. Hal ini terlihat dari nilai yang dihasilkan oleh sektor ini.

Grafik 3.16 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

88

Pemerintah Kota Bandung Terhadap PDRB Kota Bandung 30.000

25.000

Perdagangan, Hotel & R estoran

18.000

Industri Pengolahan

16.000 14.000

20.000

15.000

6.845

6.255

10.000

10.000 7.545

7.291

7.001

6.592

6.220

5.859

8.531

7.785

12.000

10.303

9.366

Rp Milyar

Rp Milyar

20.000

PDRB Total

8.000 6.000 4.000

5.000

2.000 -‐

-‐

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung Grafik 3.17 Kontribusi Sub Sektor Hotel Dan Restoran Terhadap Perekonomian Kota Bandung 40 35

33,83

Kontribusi (%)

25

38,19

40 35

31,89

29,87

29,23

37,55

37,02

33,68

33,07

32,54

30 25

20

20

15

15

10

4,48

4,54

4,56

4,60

5

4,51

4,48

0

Kontribusi (%)

30

34,44

36,43

10 5 0

2003

2004

2005

2006

Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran

2007

2008

Sub sektor Perdagangan

Sub sektor Hotel & Restoran

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung


89


Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang Kota Jasa Bermartabat

Misi 3

Pencapaian Kinerjsa Sasaran pada Misi 3 Jumlah sasaran pada misi 3 yang diukur kinerjanya: 6 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 16 indikator. Sebanyak 11 indikator (69%) mencapai atau melebihi target, 0 indikator (0%) tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibanding kinerja Tahun lalu, 5 indikator (31%) tidak mencapai target.

Misi 3

31%

Target Tercapai

69%


0%


Sumber : Hasil Pengolahan Data Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 3 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran : Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat Indikator Kinerja Tingkat perwujudan pusat-pusat kebudayaan sebagai sarana pelestarian Pembangunan Budaya a. Tingkat upaya pelestarian dan aktualisasi budaya daerah b. Tingkat pelestarian budaya lokal daerah c. Jumlah budayawan layak penghargaan d. Tingkat pelestarian & pengembangan bahasa dan sastra

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

√

80%

80%

100%

92%

80%

100%

61 orang

50-56 orang

94 orang / 100%

876 orang

768 orang

1000 0rang


90

Pemerintah Kota Bandung daerah Tingkat perwujudan sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat e. Jumlah kemitraan pengelolaan budaya antar daerah f. Jumlah produk seni budaya g. Tingkat peran masyarakat dalam pemeliharaan peninggalan budaya

√

18 mitra / 60%

18 mitra / 60%

30 mitra

25 Produk / 62,5%

24 Produk / 60%

40 Produk / 100%

80 rumpun / 80%

80 rumpun / 80%80

100 rumpun / 100 %

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkant tahun lalu.

Deskripsi sasaran : Upaya membangun kerjasama dan partisipasi yang berkesinambungan antara Pemerintah, Pelaku Seni Budaya dan Masyarkat dalam kapasitas masing-masing sebagai bentuk komitmen tanggungjawab terhadap perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan dalam rangka pelestarian budaya lokal. Hasil Tahun 2012 •

Tingkat

perwujudan

pusat-pusat

kebudayaan

sebagai

sarana

pelestarian

Pembangunan Budaya. Penyediaan sarana pusat-pusat

kebudayaan di Kota Bandung telah

menunjukkan adanya perkembangan kualitas maupun kuantitas baik sarana ruang tertutup maupun ruang terbuka yang secara insidentil digunakan untuk kegiatan apresiasi seni budaya milik Pemerintah Kota Bandung, diantaranya : ü Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda (Telah dilakukan revitalisasi fisik indoor maupun outdor serta perubahan nama dari semula “Padepokan Seni” menjadi “Padepokan Seni Mayang Sunda”). ü Kawasan Wisata Seni Budaya Pasir Kunci yang berada di wilayah Kecamatan Ujung Berung. ü Penyediaan lahan untuk Kawasan Wisata Seni Budaya Kreatif berwawasan lingkungan di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung seluas 10 Hektar, pada Tahun 2012 baru terselesaikan seluas 5,2 Hektar (akan dilakukan peletakan batu pertama pada Tahun 2013). Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

91

Pemerintah Kota Bandung ü Lokasi Car Free Day Dago. ü Emplasement Lapangan Tegalega. ü Emplasement Alun-alun Ujung Berung, dll. Sarana pusat-pusat kebudayaan di Kota Bandung milik Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat yang ada di Kota Bandung, diantaranya : v Gedung Rumentang Siang. v Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK). v Taman Budaya. v Gedung RRI. v Lapangan Gasibu. v Lapangan Saparua, dll. Sarana pusat-pusat kebudayaan di Kota Bandung milik BUMN, Swasta dan Masyarakat yang digunakan untuk aktivitas Seni Budaya, diantaranya : Ø Kawasan Wisata Terpadu Seni Budaya Manglayang di Kecamatan Cibiru. Ø Lapangan CCL (Celah-Celah Langit/Centre Culture Ledeng) di Kecamatan Cidadap. Ø Saung Angklung Udjo di Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul. Ø Kampung Wisata Seni Budaya Dago Pojok. Ø Sasana Budaya Ganesha, dll. •

Tingkat perwujudan sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat. Kondisi sinergitas hubungan dimaksud tercermin dengan terjalinnya kerjasama / kemitraan antara Pemerintah dengan Organisasi Seni, Lingkung Seni, Sanggar-sanggar Seni dan Pengelola Sarana aktivitas Seni Budaya yang ada di Kota Bandung. Pola hubungan dimaksud diantaranya melalui kerjasama dengan : ü Dapur Seni Budaya/Organisasi Seni Budaya. ü Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota. ü Sunda Kiwari, dll. ü Pertunjukan/Pagelaran Seni Budaya di Sentra-sentra Seni Budaya. ü Pengiriman utusan Muhibah Seni Budaya Ke Luar Kota Bandung. ü Penyusunan PERDA Bangunan Cagar Budaya


92

Pemerintah Kota Bandung ü Penyusunan PERDA tentang Seni Tradisional. 1. Melalui indikator kinerja tingkat perwujudan pusat-pusat kebudayaan sebagai sarana pelestarian Pembangunan Budaya, dengan target kinerja berdasarkan jumlah Bangunan Cagar Budaya yang dilegal formalkan baik dalam bentuk Perda maupun Perwal. Pada tahun 2012 : Dari target kumulatif tahun 2012 sebanyak 300 -350 Lokasi Bangunan Cagar Budaya tidak dapat terealisasi sesuai target (masih tetap 99 Lokasi Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bangunan Cagar Budaya). Hal ini terkait masalah pembentukan dan pelantikan Tim Pertimbangan Perlindungan Kawasan Bangunan Cagar Budaya baru terlaksana diakhir Tahun 2012 , sementara sebagaimana amanat PERDA dan PERWAL Tim ini yang mengusulkan untuk melegalformalkan kawasan/bangunan cagar budaya di Kota Bandung dalam bentuk Peraturan Walikota. 2. Melalui indikator tingkat perwujudan sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat, dengan target kinerja dan hasil capaian sebagai berikut : a. Meningkatnya Upaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, Dari target kumulatif sebesar 80% (target tahun 2012 meningkat sebesar 20%) dapat terealisasi sesuai target, yaitu melalui 2 kali kegiatan pembinaan terhadap pelaku seni budaya, yaitu melalui sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional serta diskusi dalam rangka pembahasan RAPERWAL Seni Tradisional sebagai breakdown dari PERDA termaksud diatas. Pembinaan ini lebih mengedepankan kepada penyampaian informasi mengenai tatanan dalam berkehidupan kesenian khususnya seni tradisional di Kota Bandung yang telah mengatur hak dan kewajiban pelaku seni, masyarakat dan industri pariwisata serta stake holder lainnya yang pada intinya lebih mengangkat citra seni budaya tradisional dalam rangka upaya pelestarian seni budaya tradisional dan diharapkan akan menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Bandung. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah


93

Pemerintah Kota Bandung perencanaan pembangunan obyek wisata agro dan seni budaya pada lahan seluas 6 hektar di Kelurahan Pasanggrahan kecamatan Ujung Berung yang akan dimulai pelaksanaan pembangunannya di tahun 2013. Selain itu telah dipersiapkan pula lahan di Kampung Pasir Kunci seluas ± 1,5 hektar untuk sarana wisata seni budaya serta rehabilitasi Gedung Padepokan Seni untuk penyediaan ruang apresiasi seni budaya milik Pemerintah Kota Bandung. Tabel 3.11 Kegiatan Pembinaan Pelaku Budaya Tahun 2011-2012 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM Meningkatnya upaya pelestarian dan a ktualisasi adat budaya daerah

EKSISTING 2 008

Target Kumulatif s/d 2011

Realisasi Kumulatif s/d 2011



10% = 1 60% = 6 60% = 6 80% = 8 80% = 8 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan

KETERANGAN

Dari J umlah kegiatan pembinaan terhadap pelaku budaya

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Grafik 3.18 Target dan Realisasi Kumulatif Meningkatnya Upaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Tahun 2011-2012 100% 80% 60% 40% 20% 0%

80% 80% 60% 60%

Target KumulaEf Realisasi KumulaEf

2011

2012


b. Indikator Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal Daerah, dari target kumulatif sebesar 80% (target tahun 2012 meningkat 20%), dapat terealisasi melebihi target, yaitu melalui 23 kali kegiatan pagelaran seni budaya yang dibiayai dari anggaran APBD Kota Bandung, diantaranya melalui Pentas seni Manglayang (8x), Gedung Merdeka (2x), Cikapundung (1X), Landmark - Braga Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

94

Pemerintah Kota Bandung (1x), Penyambutan Tamu Malaysia (Bandara Husen Sastranegara (1x), Pasir Kunci (2x), Unpad (1x), ITB (1x), Cibiru (3x), Arcamanik (1x), Bandung Festival (1X), Festival Pasanggarahan/Hajat Lembur (1X). Kegiatan gelar seni budaya tersebut merupakan stimulus untuk memotivasi dalam rangka meningkatkan Peran Serta masyarakat maupun sektor swasta untuk pemanfaatan seni budaya tradisional sebagai salah satu upaya pelestarian. Tabel 3.12 Jumlah Pagelaran Seni Budaya Tahun 2011-2012 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM Meningkatnya pelestarian budaya l okal daerah

EKSISTING 2008





KETERANGAN Dari J umlah

10% = 7 60% = 42 60% = 42 80% = 56 92,8% = 65 kegiatan Pagelaran Pagelaran Pagelaran Pagelaran Pagelaran pagelaran s eni budaya

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Grafik 3.19 Target dan Realisasi Kumulatif Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal Daerah Tahun 2011-2012 92.8% 80%

100% 80% 60%

60% 60%


40% 20% 0% 2011

2012


c. Indikator Dukungan Penghargaan Kerjasama di Bidang Budaya, dari target kumulatif tahun 2012 sebanyak 50-56 seniman/budayawan, dapat terealisasi secara kumulatif sebanyak 61 seniman/budayawan, melalui penyelenggaraan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

95

Pemerintah Kota Bandung Pemberian Anugerah Budaya kepada 12 orang seniman dan budayawan Kota Bandung. Tabel 3.13 Jumlah Seniman dan Budayawan Layak Diberi Penghargaan Tahun 2011-2012 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM

EKSISTING 2 008





KETERANGAN

Dari j umlah Dukungan seniman 50-56 61 15% = 14 50% = 47 53% = 49 penghargaan budayawan Seniman/Buda Seniman/Bud Seniman/Bud Seniman/Buda Seniman/Buda di bidang yang l ayak yawan yawan yawan ayawan ayawan budaya diberi penghargaan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Grafik 3.20 Target dan Realisasi Kumulatif Budayawan Layak Penghargaan Tahun 2011-2012 70 60 50 40 30 20 10 0

56

61

47 49


2011

2012

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung d. Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah, dari target sebesar 80%=768 orang dapat terealisasi melebihi target (87%=876 orang), yaitu melalui penyelenggaraan Seminar Musikalisasi Puisi Jeung Sosialisasi Aksara Sunda Dalam Rangka Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional dengan jumlah partisipan sebanyak 300 orang.


96


Grafik 3.21 Target dan Realisasi Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2011-2012 1000 800 600

768

876

Target KumulaEf

576 576

Realisasi KumulaEf

400 200 0

2011

2012

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung e. Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah, dari target kumulatif sebesar 60% dapat terealisasi sesuai target, yaitu melalui 3 kali penyelenggaraan kemitraan: Apeksi – Manado, Pameran Budaya di Makassar, dan Pagelaran Helaran Budaya Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya, sehingga secara kumulatif sampai dengan tahun 2012 telah terlaksana 18 kali kegiatan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan kemitraan antar daerah merupakan kemitraan dengan daerah lain, melalui pelibatan seniman dan budayawan Kota Bandung pada event yang dilaksanakan oleh daerah lain sebagai ajang muhibah seni budaya bagi tuan rumah ataupun para perwakilan yang sama mengikuti even tersebut. Tabel 3.14 Jumlah Kerjasama Seni Budaya di Luar Kota Bandung Tahun 2011-2012 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM

EKSISTING 2 008

Peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

10%=3 kegiatan





50%=15 Kegiatan

50%=15 Kegiatan

60%=18 Kegiatan

60%=18 Kegiatan

KETERANGAN

Dari jumlah kerjasama s eni budaya di l uar Kota Bandung



97


Grafik 3.22 Target dan Realisasi Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Tahun 2011-2012 19 18 17 16 15 14 13

18 18

Target KumulaEf 15 15

2011

Realisasi KumulaEf

2012

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung f. Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah, dari target kumulatif tahun 2012 sebesar 60% (24 produk seni) terealisasi secara kumulatif sebesar 62,5% (25 produk seni), melalui penambahan 5 produk seni di tahun 2012 yaitu : Kesenian Hajat Lembur, Kaulinan Barudak Urang Lembur, Dirijen Sunda, Pencak Silat serta Debus. Keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari adanya dukungan para kreator dan pelaku seni di Kota Bandung. Tabel 3.15 Peningkatan Jenis Produk Seni Budaya Tahun 2011-2012 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM

EKSISTING 2 008

Peningkatan sarana pemasaran produk s eni budaya daerah

15%=6 Produk





50%=20 Produk

50%=20 Produk

60%=24 Produk

62,5%=25 Produk

KETERANGAN

Dari jenis produk s eni budaya



98


Grafik 3.23 Target dan Realisasi Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah Tahun 2011-2012 30 25 20

24 25 20 20

15


10 5 0

2011

2012


g. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya, dari target kumulatif tahun 2012 sebesar 80% dapat terealisasi, melalui penambahan 2 rumpun seni, yaitu Rumpun Seni Bela diri (Debus/Pencak Silat) dan Rumpun Multiseni (Kesenian Hajat Lembur,Kaulinan Barudak Urang Lembur,Dirijen Sunda). Secara kumulatif sampai dengan tahun 2012 telah terpelihara peninggalan budaya sebanyak 8 rumpun seni. Faktor pendukung pencapaian target tersebut tidak terlepas dari: 1) adanya para pelaku dan kreator seni budaya yang peduli terhadap eksistensi seni budaya tradisional di Kota Bandung, 2) konsistensi para seniman budayawan untuk terus berekspresi khususnya dalam seni budaya tradisional sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang merupakan warisan budaya daerah, serta 3) dukungan, kerjasama, dan sinergitas antara pemerintah, seniman budayawan, dan sektor swasta untuk berupaya memanfaatkan seni budaya tradisional dalam upaya memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya.


99


Tabel 3.16 Jumlah Peninggalan Budaya/Tradisi Tahun 2011-2012 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM

EKSISTING 2 008

Peningkatan peran masyarkat dalam pemeliharaan peninggalan budaya

20%=2 Rumpun Seni Peninggalan Budaya Tradisi





60%=6 Rumpun

60%=6 Rumpun

80%=8 Rumpun

80%=8 Rumpun

KETERANGAN

Dari j umlah peninggalan budaya /tradisi


Grafik 3.24 Target dan Realisasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya Tahun 2011-2012 10

8 6

8

6

5


0

2011

2012



100


2. Sasaran : Meningkatnya prestasi olahraga Indikator Kinerja Perolehan medali atlet asal Kota Bandung yang mewakili Jawa Barat dalam PON Juara Umum PORDA Jawa Barat

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

42 %

40%

√

40%

-

-

Juara Umum

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Prestasi olahraga sesuai dengan perubahan RPJMD Dispora Kota Bandung terdiri atas olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi masyarakat. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 1. Olahraga Prestasi yaitu Cabang Olahraga dan Badan Fungsional sebagai anggota KONI Kota Bandung. 2. Olahraga Pendidikan yaitu peningkatan prestasi pada cabang-cabang olahraga yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA/POPWILDA) dan/atau olahraga kompetisi pendidikan. 3. Olahraga Rekreasi Masyarakat yaitu prestasi yang diraih pada cabang-cabang olahraga rekreasi (Olahraga Masyarakat dan Olahraga Tradisional) yang dibawah organisasi Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI).


101


Hasil Tahun 2012 a. Tingkat Nasional Kontribusi Atlet asal Kota Bandung peraih medali pada PON XVIII / 2012 di Provinsi Riau, yaitu dengan perolehan medali sebanyak : 42 medali emas, 22 medali perak dan 27 medali perunggu. atau 42% dari perolehan kontingen Provinsi Jawa Barat sebanyak 100 medali emas. b. Tingkat Regional II Nasional 1. SMPN 48 Kota Bandung masuk babak penyisihan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia (LPI) tingkat Regional II Nasional. 2. SMAN 25 Kota Bandung masuk babak penyisihan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia (LPI) tingkat Regional II Nasional c. Tingkat Provinsi Jawa Barat 1) Juara I Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia (LPI) tingkat SMP, yaitu SMPN 48 Kota Bandung. 2) Juara I Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia (LPI) tingkat SMA, yaitu SMAN 25 Kota Bandung. 3) Juara Umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dengan perolehan medali sebanyak : 57 medali emas, 18 medali perak dan 27 medali perunggu 4) Juara I Senam Aerobik pada Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tingkat Provinsi Jawa Barat. 5) 10 besar lomba lari 10 K (Pelajar Putri) pada Hari Olahraga Nasional Jawa Barat tahun 2012. 6) Juara Umum Pekan Olahraga antar Pemerintah Kabupaten/Kota (PORPEMDA) Jawa Barat tahun 2012 dengan perolehan medali sebanyak : 4 medali emas dan 2 medali perunggu. 7) Runner-up Festival / Pasanggiri Pencak Silat tahun 2012 dengan perolehan medali sebanyak : 1 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

102


3. Sasaran : Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda dalam pembangunan. Indikator Kinerja Prestasi kegiatan kepemudaan

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Adanya kegiatan dan prestasi kepemudaan tingkat Provinsi dan/ Nasional

√

Meningkatnya jumlah kegiatan dan prestasi kepemudaan tingkat Provinsi dan/ Nasional

Hasil Th 2012 Peran serta 4 (empat) orang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) ke tingkat Jawa Barat tahun 2012

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan tahun lalu Deskripsi sasaran : Peran serta dan prestasi pemuda dalam pembangunan sesuai dengan UU RI nomor 49 tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam pelaksanaannya : Pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam ke-BhinekaTunggal Ika-an. Hasil Tahun 2012 1. Peran serta 4 (empat) orang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) ke tingkat Jawa Barat tahun 2012 2. Keikutsertaan 2 (dua) orang pemuda pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) asal Kota Bandung 3. Kegiatan pelatihan Kader Penyuluh Narkoba dari 54 orang menghasilkan 10 orang kader penyuluh ke tingkat Kota Bandung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

103


4. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi dan ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja

Tingkat kemiskinan

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

74.453 RTS (9.09 %)

74,493 RTS

√

72,631 RTS

Sumber : BAPPEDA Kota Bandung dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkant tahun lalu Deskripsi sasaran : Mengacu pada batasan garis kemiskinan yang digunakan BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada Tahun 2008 sebanyak 82.432 KK. Indicator yang erat kaitannya dengan kemiskinan adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Intervensi kebijakan dalam hal menaikan IPM dari indicator diatas secara simultan akan memberikan penyelesian yang lebih memungkinkan masyarakat lebih sejahtera. Keterkaitan peran serta antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bukan hanya pada tataran kebijakan, tapi implementasi yang jelas dalam hal keterpaduan/terkoordinasi dan sinergitas akan menciptakan pelayanan terhadap warga miskin menjadi lebih efisien, tranparan dan akuntabel. Upaya Pemerintah Kota Bandung untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi ekonomi masyarakat. Tingkat kemiskinan di ukur dari presentase jumlah rumah tangga sasaran/miskin dengan asumsi 3 jiwa per RTS dibagi dengan jumlah penduduk diwilayah Kota Bandung kali 100%. Hasil Tahun 2012 Berdasarakan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bandung bahwa jumlah rumah tangga sasaran/miskin Kota Bandung sebanyak Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

104

Pemerintah Kota Bandung 74.435 Kepala Keluarga dengan asumsi dikalikan 3 jiwa setiap keluarga dibagi dengan jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.455.517 jiwa, maka prentase Tingkat Kemiskinan di Kota Bandung pada tahun 2012 mencapai target sebesar 9,09%. 5. Sasaran : Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapa i/ Tidak

Hasil sd 2012

Target Akhir RPJMD

a. Fakir miskin

285

200

1920

4,750

250

√

7,155

300

b. Penyandang cacat

154

140

949

668

275

√

1,911

325

c. Tuna susila

140

180

389

60

300

X

769

1.160

e. Wanita rawan sosial ekonomi

240

100

440

100

125

X

880

150

f. Lanjut Usia

300

67

988

275

200

√

1,630

200

g. Anak terlantar

969

22

3160

2,141

200

√

6,292

250

h. Korban trafficking dalam rumah tangga (KDRT)

90

20

145

10

25

X

265

30

-

-

-

300

300

√

300

600

60 yayasan

105 yayasan

X

240 yayasan

150 yayasan

Indikator Kinerja Tingkat kepedulian masyarakat terhadap PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial);

Jumlah partisipasi sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial Peningkatan peran kelembagaan/ yayasan dalam pembangunan kesejahteraan social Jumlah profesional pekerja sosial (akumulasi) Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan social

45 90 105 yayasan yayasan yayasan 151 orang

70 orang

70 orang

70 orang

100 orang

X

70 orang

100 orang

-

-

4 lokasi

30 lokasi

30 lokasi

√

30 lokasi

30 lokasi

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Ket: √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu


105


Deskripsi sasaran : Bandung sebagai kota metropolitan pada umumnya menjadi daerah utama tujuan kaum migrant yang ingin mengubah nasib. Derasnya arus urbanisasi ini melahirkan persaingan kerja yang tinggi, sehingga menimbulkan masalah-masalah sosial dan melahirkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,

ketunaan

sosial,

keterbelakangan,

keterasingan

dan

perubahan

lingkungan(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. penanganan PMKS tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu diharapkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan PMKS. Perlu dikembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), yang diantaranya meliputi pekerja social masyarakat, organisasi sosial, karang taruna, dan PSKS lainnya Hasil Tahun 2012 Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Kota Bandung telah melakukan pembinaan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Pembinaan yang dilakukan meliputi pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan pelatihan bagi penyandang cacat, tuna susila, dan wanita rawan sosial ekonomi. Pada tahun 2012 telah diberikan bantuan kepada 4.750 orang fakir miskin, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 250 orang fakir miskin. Namun dari hasil pada tahun 2012 ini, perlu upaya dan pembiayaan yang lebih besar lagi untuk mencapai target yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD yang mentargetkan pelayanan sebanyak 2.625 orang fakir miskin pada akhir tahun 2013. Pemenuhan kebutuhan terhadap anak Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

106

Pemerintah Kota Bandung terlantar telah mencapai target. Keberhasilan pencapaian target ini berkat adanya koordinasi dengan panti-panti untuk penanganan yang bersumber dana dari APBD Kota Bandung, serta adanya kerjasama dengan Kemensos, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan organisasi sosial. Untuk pelayanan dan perlindungan korban trafficking dalam rumah tangga (KDRT) terealisasi 10 orang dari target yang berjumlah 25 orang. Pembimbing/ Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah mereka yang tanpa pamrih dan semata-mata didorong oleh rasa sosial kemanusiaan, rela bekerja untuk membantu mereka yang perlu dibantu dan bekerja untuk kepentingan masyarakat lainnya. Sampai dengan tahun 2012, jumlah PSM di Kota Bandung telah mencapai 70 orang. Jumlah lembaga yang berperan aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial juga mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 60 yayasan. Jumlah tersebut mencapai target yang ditetapkan. Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial sesuai yang ditargetkan yaitu sebanyak 30 kecamatan. 6. Sasaran : Terbukanya akses informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Tingkat sosialisasi informasi pembangunan melalui media

100%

123%

100%

100%

Target Th 2012

100%

Tercapai/ Tidak

√

Hasil sd 2012

Target Akhir RPJMD

100%

100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Ket: √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Keberhasilan pembangunan berawal dari adanya komunikasi dalam pembangunan. komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

107

Pemerintah Kota Bandung proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Peran komunikasi diantaranya adalah : Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi, Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata, membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan masyarakat, Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk Hasil Tahun 2012 Penyebarluasan informasi pembangunan Kota Bandung dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui berbagai media, diantaranya dialog interaktif di televise, dan radio, pemberitaan/ fragmen, running text televisi, dan iklan layanan masyarakat. Pada tahun 2012, telah terealisasi penyebarluasan pembangunan informasi pembangunan daerah sebagai berikut : Tabel 3.17 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 No

Media

1

Dialog interaktif TV

Target 23 kali

Realisasi 36 kali

2

Dialog radio

19 kali

19 kali

3

Pemberitaan/ fragmen

5 kali

5 kali

4

Running text

70 kali

70 kali

5

Iklan layanan masyarakat TV dan radio spot

75 kali

80 kali

Sumber : Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung


108


Menata Kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan

Pencapaian Kinerjsa Sasaran pada Misi 4

Misi 4

16% 0%

Target Tercapai

84%


Misi 4

Jumlah sasaran pada misi 4 yang diukur kinerjanya: 15 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 25 indikator. Sebanyak 21 indikator (84%) mencapai atau melebihi target, 0 indikator (0%) tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibanding kinerja Tahun lalu, 4 indikator (16%) tidak mencapai target.

Sumber : Hasil Pengolahan Data Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 4 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran : Terkendalinya pencemaran udara. Indikator Kinerja

Kualitas udara indoor dan roadside Kota Bandung memenuhi baku mutu ambien Meningkatnya jumlah kendaraan yang emisi gas buangnya memenuhi baku mutu

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

94,79%

100%

√

100%

2.397 Unit

2.250 Unit

√

4.128 Unit

Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung. Ket: √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran :


109

Pemerintah Kota Bandung Baku mutu ambien merupakan parameter kualitas udara suatu lokasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Baku mutu ambien digunakan untuk mengukur mutu udara di lingkungan Kota Bandung karena dapat menggambarkan kondisi secara umum kualitas udara Kota Bandung Hasil Tahun 2012 Kualitas udara dalam ruang (indoor) dan ruas jalan (roadside) Kota Bandung mencapai 94,79% baku mutu ambien dari target 100%. Capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2011) yakni sebesar 1,04% yakni dari semula 95,83% menjadi 94,79%. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan mutu kebisingan pada beberapa ruas jalan yang ada di Kota Bandung. Kualitas udara indoor dan roadside Kota Bandung tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.18 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Dalam Ruang Produksi Di Lingkungan Industri Kota Bandung Tahun 2012

Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung


110


Tabel 3.19 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Roadside Tahun 2012


Deskripsi sasaran : Kendaraan yang emisi gas buangnya memenuhi baku mutu merupakan parameter penilaian atas kualitas emisi gas buang dari suatu kendaraan yang dapat mempengaruhi kualitas udara suatu tempat/wilayah. Parameter ini digunakan untuk mengukur kinerja karena merupakan salah satu sumber pencemar atas mutu udara secara umum Kota Bandung. Hasil Tahun 2012 Jumlah kendaraan yang dilakukan uji emisi gas buang adalah sebanyak ari jumlah 2.581 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.397 unit kendaraan gas buangnya memenuhi baku mutu atau 92,87%, sedangkan sisanya 184 unit atau 7,13% tidak memenuhi baku mutu. Perkembangan hasil pengujian kualitas gas buang kendaraan yang dilakukan oleh BPLH Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

111


Graﬁk 3.25 Kendaraan Memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang S/D 2012 4,000

3,094

1,706

2,000

2,397 288

321

184

-‐ 2010

2011

Memenuhi Baku Mutu

2012

Tidak Memenuhi Baku Mutu


2. Sasaran : Terkendalinya pencemaran air Indikator Kinerja Kualitas air sungai memenuhi baku mutu sesuai SK. Gubernur Jabar No. 39 Tahun 2000.

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

0 Sungai & Anak Sungai

16 Sungai & Anak Sungai

X

6 (11% dari 46)

Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Baku mutu sesuai SK. Gubernur Jabar No. 39 Tahun 2000 merupakan parameter kualitas air sungai yang harus dipenuhi di wilayah Jawa Barat. Baku mutu tersebut digunakan untuk mengukur mutu air di lingkungan Kota Bandung karena dapat menggambarkan kondisi secara umum kualitas air Kota Bandung. Hasil Tahun 2012 Kualitas air 16 sungai dan anak sungai yang dilakukan pengujian, seluruhnya menunjukan mutu yang tidak sesuai dengan parameter SK. Gubernur Jabar No. 39 Tahun 2000 atau 0% dari target. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelummnya (2011) yakni tidak ada sungai yang memenuhi baku mutu. Hal ini disebabkan pelaku Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

112

Pemerintah Kota Bandung usaha penghasil sumber pencemar di sekitar sungai dalam operasional usahanya tdk memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan & kebiasan buruk masyarakat sekitar sungai yg membuang sampah & limbah rumah tangga sembarangan. Kualitas air sungai Kota Bandung tahun 2012 dpt dilihat pd tabel berikut ini: Tabel 3.20 Hasil Pengukuran Mutu Air Tahun 2012 (Berdasarkan SK. Gubernur Jabar No. 39 Tahun 2000)


3. Sasaran : Terkendalinya Pencemaran Tanah Indikator Kinerja

Lokasi sampel tanah di sekitar TPS

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

-

-

X

10 TPS

Sumber : BPLH dan PD Kebersihan Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Sampai akhir tahun 2012 di Kota Bandung tersebar sebanyak 156 unit Tempat Sampah Pembuangan Sampah Sementara / TPS (sumber : Bagian Humas PD Kebersihan), yang dipergunakan sebagai tempat menampung sampah yang dihasilkan dari warga Kota Bandung sebelum di angkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Salah satu Indikator terjadinya pencemaran tanah oleh keberadaan TPS adalah kualitas tanah dan air tanah di sekitar lokasi TPS, hal ini dikarenakan keberadaan air lindi yang dihasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

113

Pemerintah Kota Bandung pada saat terbilas air hujan yang mengalir melalui media tanah dan meresap kedalam akuifer yang berada dibawah lokasi keberadaan TPS. Agar pencemaran yang diakibatkan oleh air lindi yang dihasilkan sekitar TPS ini dapat diidetifikasikan untuk selanjutnya dilakukan tindakan preventif maupun pemulihan (apabila telah dinyatakan tercemar) maka sasaran lokasi sampel tanah disekitar TPS seharusnya sudah ditentukan untuk dikakukan pemeriksaan di laboratorium tingkat pencemarannya. Namun, sampai dengan tahun 2013 belum dilakukan karena prioritas kegiatan di bidang lingkungan hidup masih pada kegiatan lainnya selain pengendalian pencemaran tanah oleh keberadaan air lindi di sekitar TPS. Hasil Tahun 2012 Sampai saat ini belum dilakukan pengujian terhadap kondisi tanah disekitar TPS yang ada di Kota Bandung. 4. Sasaran : Pengembangan sumber air baku untuk penyediaan air bersih. Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Tingkat ketersediaan sumber air baku yang cukup

2930 lt/dtk *

2930 lt/dtk *

2.937 lt/dtk*

3500 Lt/detik

29.118 sumur resapan


38.491 Sumur resapan

Peningkatan ketersediaan kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam) yang berkelanjutan./ akumulatif

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

3500 lt/dtk *

√

5.100 lt/det.


√

30.000 Unit

Sumber : PDAM dan BPLH Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : pada tahun 2009 lalu, cakupan pelayanan air bersih baru mencapai lebih kurang 53 % dari total jumlah penduduk Kota Bandung dengan pelayanan 60 liter/orang/hari, artinya masih terdapat 1.254.036 jiwa masyarakat Kota Bandung yang belum mendapatkan distribusi air bersih. Hal ini diperburuk dengan persoalan yang dihadapi Kota Bandung yakni manajemen air tanah, dimana menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan, ditandai dengan berkurangnya cadangan air tanah serta menurunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

114

Pemerintah Kota Bandung permukaan air tanah 0,42 m/tahun. Kualitas dan kuantitas air sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aktifitas manusia terutama yang berasal dari limbah domestik, industri dan pertanian. Sebagai akibat dari ledakan jumlah penduduk dan penurunan debit sumber air, maka isu keterbatasan air bersih menjadi isu srategis dan masuk dalam aspek penataan Kota Bandung. Krisis air bersih di beberapa titik wilayah Kota Bandung menjadi ancaman serius, karena berdampak pada terjangkitnya diare, yakni penyakit yang diakibatkan oleh kualitas air. Hal ini hanyalah salah satu dampak dari sisi kesehatan. Krisis air bersih tidak hanya berpengaruh pada kesehatan manusia saja, tetapi merupakan ancaman bagi kehidupan secara umum baik yang berhubungan dengan manusia atau pun dengan mahluk hidup lainnya. Kenyataan seperti ini mengisyaratkan bahwa apabila tidak diimbangi dengan upaya konservasi yang melibatkan peran serta masyarakat, maka cadangan air tanah akan semakin menipis. Hasil Tahun 2012 Tersedianya air baku dapat terealisasi sebesar 3.500 liter/detik, Namun demikian sampai dengan tahun 2015, diperkirakan kebutuhan air baku akan meningkat menjadi 3.300 l/det. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut BAPEDA dan Dinas Tarcip Kota Bandung bekerja sama dengan PDAM Tirtawening Kota Bandung telah melakukan konsolidasi dengan Bapeda, Dinas Pemukiman dan Perumahan serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Propinsi Jawabarat untuk meminta Bantuan pengadaan air baku kepada Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementrian Pekerjaan Umum. Upaya-upaya telah mendapat sambutan yang sangat baik dari Direktorat Jendral Sumber Daya Air dan Bapenas melalui Deputi Sumber Daya Air. Dalam rangka menjamin ketersediaan air bersih di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung juga telah membangun sumur resapan, sampai dengan tahun 2012 telah terealisasi sumur resapan sebanyak 38.491 unit. Sumur resapan ini sangat bermanfaat untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang belum terjangkau Pelayanan PDAM.


115


Sumber : www.kelair.bppt.go.id Dalam rangka menjamin ketersediaan air bersih di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung telah membangun sumur resapan, sampai dengan tahun 2012 telah terealisasi sumur resapan sebanyak 38.491 unit, melebihi target sampai dengan tahun 2012 yang direncanakan sebanyak 35.000 unit. Jumlah sumur resapan yang berhasil dibangun dalam tahun 2012 adalah sebanyak 38.491 unit yang tersebar di 30 kecamatan se Kota Bandung. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2013. Perkembangan jumlah sumur resapan dari tahun 2010 s/d tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini.


116


Graﬁk 3.26 Perkembangan Sumur Resapan 40,000 20,000

REALISASI

-‐ 2010

TARGET 2011

2012

TARGET

2010 30,000

2011 32,000

2012 35,000

REALISASI

31,451

32,898

38,491


5. Sasaran : berkurangnya limbah padat melalui pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi Indikator Kinerja

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Tingkat pengelolaan sampah perkotaan melalui 3 R

16%

16%

√

20%

Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Pengelolaan sampah dengan pola 3 R merupakan salah satu cara penanganan sampah khususnya limbah padat yang berdampak tidak hanya pada kebersihan tetapi juga menghasilkan pendapatan atau bernilai ekonomi. Capaian tahun 2012 sebesar 16% terdiri dari pengurangan sampah melalui kegiatan 3R baik di sumber maupun di TPS yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun sektor informal dan yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan di 10 lokasi TPS 3R sebesar 9%, serta pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang dan pengomposan di sumber (permukiman, tempat komersial, sekolah, pasar, perkantoran, dll) yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun sektor informal sebesar 7%.


117

Pemerintah Kota Bandung Hasil Tahun 2012 Pengelolaan sampah perkotaan dengan pola 3 R telah dapat dilaksanakan. Pencapaian target pengelolaan sampah dengan 3R tahun 2012 antara lain ditunjang oleh: a. Sosialisasi yang secara terus menerus dilakukan; b. Penyebaran komposter kepada masyarakat sebanyak 200 unit, serta tong sampah dua warna untuk sampah organik dan anorganik sebanyak 400 unit; c. Pemasangan tong sampah dua warna di trotoar disetiap jalan utama sebanyak 300 unit; d. Bertambahnya lokasi TPS 3R dari sebelumnya sebanyak 5 TPS menjadi 10 TPS, serta dari sebelumnya sebanyak 26 RW menjadi 32 RW yang melakukan Bank Sampah e. Faslitasi sektor informal dalam pengumpulan sampah anorganik di TPS.

Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu: a. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan 3R b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pemilahan sampah dan pelaksanaan kegiatan 3R sehingga perlu sosialisasi yang terus menerus baik lingkup kota maupun per wilayah dengan melibatkan stakeholder terkait.

Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah: a. Meningkatkan jumlah lokasi TPS 3R b. Pengadaan sarana untuk mendukung kegiatan 3R dipenuhi secara bertahap c. Pelaksanaan sosialisasi diberbagai media melalui kerjasama dengan media elektronik maupun media cetak, penyebaran leaflet/brosur, dan spanduk d. Pemasangan tong sampah di jalan utama secara bertahap. e. Pemberian komposter dan tempat sampah terpilah kepada masyarakat secara simultan. f.

Kerjasama dengan lembaga masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah.


118

Pemerintah Kota Bandung 6. Sasaran : Terbentuknya struktur ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Perencanaan tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

95%

97%

98%

58,98%

100%

X

100%

10.18%

16%

20%

20%

20%

√

Tingkat pengembangan pusat primer Gedebage

30% kawasan pusat primer terbangun

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Pemerintah Kota Bandung bertekad mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan yang dimaksud dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. “Aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. “Nyaman” ditinggali adalah kota dimana masyarakat dapat mengartikulasikan seluruh aktivitas sosial, ekonomi, budayanya dengan tenang dan damai. “Produktif” adalah kota di mana proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. “Berkelanjutan” adalah kondisi kualitas

lingkungan

fisik

dapat

dipertahankan

bahkan

dapat

ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Penataan kota dalam rangka mewujudkan permukiman kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan prasyarat utama bagi penyelenggaraan pembangunan kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjadi acuan dasar didalam penyelenggaraan pembangunan setiap sektor pengisi ruang kota. Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

119

Pemerintah Kota Bandung dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan Pemerintah Kota Bandung melaksanakan pengembangan pusat primer Gedebage dan stadion utama sepakbola. Stadion utama sepakbola (SUS) Gedebage dibangun di atas lahan seluas 24,5 hektar dengan luas bangunan 72.000 m2. Hasil Tahun 2012 Untuk mewujudkan perencanaan tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 20122031, dan telah disusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan untuk tahun 2011-2030 pada 8 Sub Wilayah Kota (SWK) Kota Bandung. Kawasan pusat primer Gede Bage merupakan rencana jangka panjang untuk mengembangkan wilayah timur Kota Bandung. Sampai dengan akhir periode RPJMD yaitu tahun 2013, Pemerintah Kota Bandung mentargetkan pembangunan 30% kawasan ini. Sampai dengan tahun 2012, pembangunan kawasan Pusat Primer Gedebage telah mencapai 20%. 7. Sasaran : Terkendalinya pemanfaatan ruang dan fasilitasi hunian vertikal/ peremajaan kawasan kumuh; Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Tingkat pemanfaatan ruang yang tertib

80

82

86%

95%

95%

√

100%

Tingkat fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

FS Rusun

DED Rusun

Rencana pembangunan Rusun



√


Sumber : Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kota Bandung. Ket: √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Kota Bandung sebagai kota metropolitan berhawa sejuk menjadi daya tarik tersendiri untuk ditinggali dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Akibatnya penduduk Kota Bandung terus bertambah dan melahirkan berbagai permasalahan sosial, seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

120

Pemerintah Kota Bandung perumahan liar, pencemaran, dan permasalahan lainnya. Perencanaan pembangunan memegang peranan penting untuk mewujudkan kota yang nyaman ditinggali. Melalui perencanaan pembangunan dan pengendalian atas pembangunan, maka aktivitas penduduk dan kegiatan pembangunan dapat dikendalikan. untuk mengatasi lahan yang semakin terbatas di kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung mengambil kebijakan untuk mengarahkan pembangunan rumah vertikal atau rumah susun atau apartemen. Pembangunan rumah susun ini sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan rumah sekaligus mengurangi kawasan kumuh di Kota Bandung, dimana masih terdapat kurang lebih seluas 12,5 hektare kawasan kumuh yang harus dibenahi. Hasil Tahun 2012 Pemerintah Kota Bandung terus berupaya untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, berbagai hal telah dilakukan, diantaranya melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang Kota Bandung. Dibandingkan dengan tahun lalu, upaya tersebut membawa hasil yang semakin baik berupa tertib pemanfaatan ruang yang mencapai 95%, dan

mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2012 sebesar 95% dan hampir

mendekati target akhir sebesar RPJMD 100%. Setelah melaksanakan studi kelayakan pembangunan rumah susun sederhana pada tahun 2011 lalu, Pemerintah Kota Bandung berhasil menyelesaikan rancangan detail pembangunan rumah susun sederhana, yang nantinya digunakan sebagai acuan untuk menyusun dokumen rencana pembangunan rumah susun, termasuk perkiraan biaya pembangunan rumah susun sederhana yang akan dibangun. 8. Sasaran : Meningkatkan ketersediaan kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi) ruang terbuka publik secara berkualitas Indikator Kinerja

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Prosentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang efektif menunjang fungsi hidrologi (dalam bentuk taman,hutan kota,sempadan sungai,kawasan konservasi dan RTH lainnya)

12.12 % dari luas wilayah kota bandung (16.729 HA)

12 %

√

13,50% dr luas wilayah Bandung

Sumber : Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Ket: √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

121


Deskripsi sasaran : Kawasan fungsi lindung adalah suatu wilayah yang keadaan sumberdaya alam air, flora dan fauna seperti hutan lindung, hutan suaka, hutan wisata, daerah sekitar sumber mata air, alur sungai, dan kawasan lindung lainnya sebagaimana diatur dalam Kepres 32 Tahun 1990. Suatu satuan lahan ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung, apabila besarnya skor kemampuan lahannya ≥175, atau memenuhi salah satu/beberapa syarat: mempunyai kemiringan lahan lebih dari 40 %, jenis tanahnya sangat peka terhadap erosi (regosol, litosol, organosol, dan renzina) dengan kemiringan lapangan lebih dari 15 %, Merupakan jalur pengaman aliran air/sungai yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kiri-kanan sungai besar dan 50 meter kiri-kanan anak sungai, merupakan perlindungan mata air, yaitu sekurang-kurangnya radius 200 meter di sekeliling mata air, merupakan perlindungan danau/waduk, yaitu 50-100 meter sekeliling danau/waduk, dan mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman untuk mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. RTH ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Keberadaan RTH tidak hanya menjadikan kota sebagai tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri. Indikator kinerja penambahan RTH tergambar pada rasio luas RTH dengan luas wilayah kota. Hasil Tahun 2012 Pada tahun 2012 telah tercapai RTH sebesar 12,12% dari luas wilayah Kota Bandung, sehingga terjadi penambahan luas RTH sebesar 0,7% dari tahun 2011 yang luas RTHnya 11,42%. Rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.20 di bawah ini :


122


Tabel. 3.21 REKAPITULASI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANDUNG SAMPAI TAHUN 2012

1 . Taman Kota dan Kebun Bibit

Proporsi terhadap Luas W ilayah KETERANGAN Kota Bandung (16.729 Ha) Ha % 218,07 1,30% Laporan Pendataan / Hasil Survey

2 . RTH Pemakaman

148,14

RTH

3 . Tegangan Tinggi

0,89%

10,17

0,06%

4 . Sempadan Sungai

18,31

0,11%

5 . Jalur Hijau Jalan

176,91

1,06%

6 . Sempadan KA

6,42

7 . Hutan Konservasi

0,04%

4,12

8 .Penanganan Lahan kritis 9 .RTH dari Bag. Aset

0,02%

416,92

2,49%

70,13

0,42%

Jumlah I ….. 1.069,19 1 0. Potensi RTH Lainnya -‐ RTH Kawasan Pemukiman -‐ RTH Pendidikan -‐ RTH Kawasan Militer -‐ RTH Kawasan Perdagangan dan I ndustri -‐ RTH Perkantoran dan Gedang Komersial

6,39%

122,12 56,18 114,01 225,00 441,16

0,73% 0,34% 0,68% 1,34% 2,64%

Jumlah II ….. 958,47

5,73%

Jumlah I + II .. 2.027,66

12,12%

Sumber : Dinas Pemakaman dan Pertamaman Kota Bandung

9. Sasaran : Berkembangnya sistem prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota Indikator Kinerja

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Tingkat ketersediaan jalan yang baik

5.603 km² = 800.464,80 m

Jalan berkondisi baik 800.464,80 m

√


Target Akhir RPJMD Luas jalan 5,019 Km² ( 5,11 % dari luas wilayah Kota Bandung) dan Berkondisi Baik

123

Pemerintah Kota Bandung Sumber: Dinas Bina marga dan Pengairan Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Luas jalan kota yang ideal adalah 10% dari luas wilayah kota, kondisi ideal tersebut ditargetkan tercapai pada akhir program RPJPD (25 tahun), untuk merealisasikan target tersebut, dibuatlah target pencapaian pada RPJMD, dengan harapan pada akhir target RPJMD tahap 5, target tersebut dapat tercapai. Hasil Tahun 2012 Panjang jalan kota dalam kondisi baik tahun 2012 adalah 800.464,80 m dengan asumsi lebar rata-rata jalan dikota bandung 7 m maka luas jalan kota dalam kondisi baik adalah 5.603.253,6 m² atau 5,603 km². 10. Sasaran : Berkembangnya Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Indikator Kinerja Jumlah Koridor Angkutan Massal Yang Beroperasi

Hasil Th 2012

2 koridor

Target Th 2012 2 koridor

Tercapai / Tidak

Target Akhir RPJMD

√

2 Koridor Angkutan Massal Trans Metro Bandung Sudah Beroperasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Sarana angkutan umum massal (SAUM) merupakan salah satu terobosan untuk mengurangi dampak pertumbuhan kendaraan pribadi yang berakibat tidak seimbangnya antara petumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia, sehingga diharapkan pengguna kendaraan pribadi dapat kembali beralih menggunakan sarana angkutan umum yang berdampak mengurangi beban kapasitas jalan. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung meluncurkan Trans Metro Bandung (TMB) sebanyak 10 unit bis sedang di koridor 1 (Cibiru – Cibeureum) dan 10 unit bis besar di koridor 2 (Cicaheum-Cibeureum) sebagai salah satu sarana angkutan umum massal yang relatif murah, cepat dan nyaman. Hasil Tahun 2012 TMB telah beroperasi di 2 koridor yaitu :


124

Pemerintah Kota Bandung 1. Koridor 1 (Cibiru-Cibeureum) sebanyak 10 unit bis sedang. 2. Koridor 2 (Cicaheum-Cibeureum) sebanyak 10 unit bis besar. Tahun 2012 sebanyak 2 koridor realisasi sebanyak 2 koridor, sehingga target dapat tercapai. Grafik 3.27

Perkembangan TMB

Jumlah kordior

3

2 target realisasi

1

0 2009

2010

2011

2012

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung 11. Sasaran : Terkendalinya aspek-aspek penyebab kemacetan dan kecelakaan Indikator Kinerja Tingkat teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

4 aspek

4 Aspek

√

5 dari 32 apsek

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Kemacetan lalu lintas tidak terjadi dengan sendirinya namun ada beberapa aspek yang mempengaruhi dan memberikan kontribusi yang berarti. Ke 32 aspek penyebab kemacetan tersebut yaitu : Panjang jalan/lebar jalan; Kondisi jalan; Jumlah kendaraan pribadi; Persimpangan yang terlalu dekat; Sekolahan; Pasar Tumpah/PKL; Pangkalan liar; Parkir; Kendaraan jemputan anak sekolah; Angkot; Kesadaran masyarakat; Displin pengemudi; Kendaraan dari luar Kota Bandung; Becak melawan arus; Shelter; Traffic Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

125

Pemerintah Kota Bandung light; Perumahan; Perubahan Fungsi bangunan; Banjir; Marka jalan dan rambu lalu lintas; SDM

petugas;

Dana;

Anak

jalanan;

Jaringan

jalan;

Perbaikan

jalan/galian

kabel/perbaikan; Perlintasan kereta api; Pusat perbelanjaan/Mall; Bongkar muat; Penerangan jalan umum; Gerakan pejalan kaki; Pool/Agen bus; Luas terminal. Adapun 5 aspek penyebab kemacetan yang akan ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam kurun waktu 5 tahun masa RPJMD ini yaitu : Marka dan rambu lalu lintas, Traffic Light, SDM Petugas, Shelter, Parkir. Hasil Tahun 2012 Pada tahun 2012 ini ada 4 aspek penyebab kemacetan yang akan diatasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu marka dan rambu lalul intas, Traffic light, SDM petugas, shelter.

Adapun pada akhir tahun 2012 telah dilakukan upaya untuk

mengatasi 4 aspek penyebab kemacetan sehingga target dapat tercapai. Hal ini diperkuat dengan capaian kecepatan rata-rata tempuh sebesar 23 km/jam yang mana ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 21 km/jam. Grafik 3.28

Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan 5

Jumlah aspek

4 3

Target

2

Realisasi

1 0 2009

2010

2011

2012

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung 12. Sasaran : Tersedianya air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang baik Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012


Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

126


Presentase penduduk dilayani air bersih

65%

66%

72%

72,43%

√

70%

72% penduduk dilayani air bersih

Sumber : Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Kesehatan dan PDAM Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi atau melakukan aktivitas

sehari-hari

diantaranya

adalah

konsumsi

air

sanitasi. minum

termasuk Untuk menurut

Kementerian Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Ketiadaan air bersih mengakibatkan penyakit diare karena air yang terkontaminasi, pemiskinan, karena rumah tangga yang membeli air dari para penjaja membayar dua kali hingga enam kali dari rata-rata yang dibayar bulanan oleh mereka yang mempunyai sambungan saluran pribadi. Hasil Tahun 2012 Untuk memenuhi keperluan akan air bersih di wilayah perkotaan, PDAM Tirta Wening Kota Bandung terus berupaya meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada penduduk Kota Bandung. Sampai dengan tahun 2012, PDAM Tirtawening Kota Bandung telah berhasil melayani 72,43% masyarakat Kota Bandung, terdapat kenaikan dibanding tahun lalu yang berada pada angka 72%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya penertiban sambungan langganan dan sambungan liar, sehingga PDAM Tirtawening Kota Bandung dapat menambah pelanggan baik dari eks maupun dari pelanggan baru. 13. Sasaran : Tersedianya sistem drainase kota yang tertata. Indikator Kinerja

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Tingkat penataan sistem drainase kota yang baik dari hulu sampai hilir

33,3%

25%

√

50% perencanaan siste drainase terpadu


127

Pemerintah Kota Bandung Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Dalam upaya menangani masalah air hujan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Induk Sistem Drainase Kota Tahap I. Dalam pekerjaan tersebut direncanakan pembuatan sistem terpadu dari seluruh sistem drainase yang ada di Kota Bandung agar tertata dengan baik. Sistem drainase Kota Bandung terbagi dalam 12 Daerah Aliran Sungai (DAS), antara lain: 1.

DAS Cigondewah

2.

DAS Cianting

3.

DAS Cibeureum

4.

DAS Cicahiyang

5.

DAS Cipariuk

6.

DAS Curugdogdog

7.

DAS Citepus

8.

DAS Cikapundung

9.

DAS Cicadas

10. DAS Cidurian 11. DAS Cipamokolan 12. DAS Cinambo Hasil Tahun 2012 33,3 % (4 DAS yang sudah masuk Perencanaan Induk (Master Plan) Sistem Drainase Terpadu dari 12 DAS yang ada di kota Bandung). 4 DAS tersebut adalah: 1.

DAS Citepus

2.

DAS Cidurian

3.

DAS Cipamokolan

4.

DAS Cinambo

14. Sasaran : Tersedianya Sistem Penanganan Air Limbah dan IPAL Kota Indikator Kinerja

Hasil Th 2012

Target Th 2012


Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

128

Pemerintah Kota Bandung Cakupan sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL yang terdesentralisasi

61,9%

63 %

X

66% kawasan kota terlayani penanganan air limbah

Sumber : PDAM Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu

▲=

Deskripsi sasaran : Adalah kapasitas sarana IPAL terpusat dan septic tank komunal yang mampu menangani air limbah bagi warga Kota Bandung. Hasil Tahun 2012 Cakupan pelayanan sarana air limbah yang masih rendah sekitar 61,9 % serta kapasitas terpakai instalasi pengolahan air limbah (IPAL terpusat) Bojongsoang sebagai IPAL terbesar di Asia Tenggara yang baru termanfaatkan rata-rata sekitar 56%, selebihnya yaitu 5,9% air limbah ditangani 28 Septic tank komunal. Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, atara lain : -

Masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan pembuangan air limbah rumah tangga ke badan sungai.

-

Tidak semua pelanggan air minum dapat menerima pelayanan air limbah, sebab kondisi kontur tanah secara teknis sulit dilaksanakan mengingat system perpipaan air limbah berdasarkan kemiringan (gravitasi).

-

Masih banyak pelanggan air minum yang memiliki sarana pembuangan air limbah menggunakan septitank, dan

Biaya investasi cukup tinggi 15. Sasaran : Meningkatnya kualitas penanganan Bencana Alam (Gempa, Longsor, Banjir, Gunung Meletus, Angin Topan dll) dan Bencana Kecelakaan (kebakaran dll.) serta Penanggulangan Infrastruktur Pasca Bencana. Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Terpeliharnya keamanan lingkungan sungai.

20.503m

22.500m

10.564 m

7.754,5 m

6.000 m

√

100%

10 lokasi

9 lokasi (akumulasi 37 Lokasi)

9 lokasi

√

45 lokasi (Akumulasi)

Berkurangnya lokasi banjir di kota Bandung

8 lokasi

10 lokasi


129

Pemerintah Kota Bandung Terwujudnya sistem proteksi kebakaran pada bangunan sesuai norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan kebakaran (target adalah akumulasi) Berkurangnya kejadian kebakaran secara bertahap/ Tahun Berkurangnya kerugian akibat bahaya kebakaran/ Tahun Terwujudnya kembali pelayanan jalan (target adl akumulasi)

64 bangunan

400 bangunan

1502 bangunan

100 bangunan

100 bangunan

√

1000 bangunan

121

101

124

137

100

√

90 kebakaran

10m

61.28m

12.43 m

+ 8.03m

√

7,24 M

2.511 m

4.664 m

11.256 m

2.500 m

√

6075 m (akumulasi 7575 m)

+ 7.98m

5.309,5 m

Sumber : Dinas Kebakaran dan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi

Sasaran

:

Banjir

yang

terjadi

di

berbagai

wilayah

disebabkan

ketidakmampuan tanah untuk menyerap limpahan air hujan yang jatuh ke tanah. Pendangkalan berbagai penampung air seperti sungai, waduk, danau dan aliran air lain terus menerus terjadi sehingga penampung air tersebut sudah tidak mampu lagi menampung air hujan. Perubahan tata guna lahan dan penggundulan hutan merupakan penyebab utama terjadinya bencana banjir dibandingkan dengan penyebab lainnya. untuk mengurangi banjir atau genangan yang terjadi dilakukan perbaikan penampang sungai sering disebut dengan istilah populer “normalisasi”. Perbaikan sungai yang dilakukan umumnya dengan melebarkan sungai atau memperdalam (pengerukan) sungai. Hasil Tahun 2012 Melalui berbagai upaya yang dilakukan, diantaranya program pengendalian banjir dengan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sepanjang 7.754,5 meter dengan pemasangan dan peninggian Tembok Penahan Tanah (TPT), pada tahun 2012 telah berhasil dikurangi daerah yang berpotensi banjir sebanyak 9 lokasi,


130

Pemerintah Kota Bandung sehingga sampai dengan tahun 2012 sebanyak 9 lokasi yang berpotensi banjir dapat dikurangi. Deskripsi sasaran : Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan meningkatkan kebutuhan akan perumahan, dan fasilitas lainnya. Peningkatan kebutuhan perumahan dan fasilitas lainnya ini perlu dibarengi dengan kesadaran mengenai pentingnya keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran. Kebakaran adalah situasi dimana suatu tempat/lahan/bangunan dilanda api serta hasilnya menimbulkan kerugian. Penanganan bahaya kebakaran adalah segala upaya pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan ketika terjadi sebelum bahaya kebakaran, penanganan darurat melalui pemadaman api, pencarian, pertolongan, penyelamatan korban maupun harta benda pada saat terjadi kebakaran. Hasil Tahun 2012 Selama tahun 2012 telah dilakukan berbagai kegiatan untuk mencegah dan memitigasi terjadinya bencana kebakaran. Kegiatan tersebut antara lain penyuluhan kepada instansi pemerintah maupun swasta, simulasi kebakaran, dan pendataan fasilitas sistem proteksi kebakaran pada bangunan di wilayah Kota Bandung. Dari hasil pendataan bangunan diketahui sebanyak 100 bangunan telah memiliki sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Bandung. Kejadian kebakaran terus mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keamanan dari bahaya kebakaran seperti terlihat pada grafik 3.29. Pada tahun 2012 kejadian kebakaran turun menjadi 137 kejadian dari tahun sebelumnya 124 kejadian.

Grafik 3.29 Kejadian Kebakaran periode 2007 – 2012 Kota Bandung


131


200 180

168

160 140

137

135

124

121

120

101

100 80 60 40 20 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber : Dinas Kebakaran Kota Bandung

Dilihat dari jumlah kerugian, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi + 7.98 milyar dimana sebelumnya berjumlah 12,43 milyar. Penurunan jumlah kerugian ini dikarenakan terlaksananya kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana. Dilihat dari jumlah korban meninggal, pada Tahun 2012 Tidak ada korban meninggal, dan korban luka tidak ada seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.22 Kerugian dan Korban Kebakaran periode 2007 – 2012 Kota Bandung Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah nilai kerugian (Rp Milyar)

39,80

11,90

10,01

61,28

12,43

+ 7.98

Jumlah korban luka (Orang)

10

8

9

4

5

-

Jumlah korban meninggal (Orang)

3

1

2

0

1

-



132

Pemerintah Kota Bandung Dari 137 kejadian kebakaran selama tahun 2012, sebanyak 23 kali kebakaran terjadi pada bulan September, dengan penyebab paling banyak karena hubungan arus pendek listrik (55 kasus) seperti dapat dilihat pada grafik 3.30. Grafik 3.30 Penyebab Kebakaran Tahun 2012 Kota Bandung

kompor lampu listrik rokok lain-‐lain 0

10

20

30

40

50

60

70


Deskripsi sasaran : Bencana alam yang terjadi selalu menimbulkan kerusakan infrastruktur penting. Sejumlah infrastruktur yang kerap rusak parah meliputi jalan, jembatan, listrik, irigasi, pasokan air, permukiman, kantor pemerintah, fasilitas umum, sekolah, rumah sakit dan puskesmas. Hal ini mengakibatkan perekonomian terganggu, pengangguran meningkat, pendapatan daerah berkurang, hingga munculnya bencana sosial seperti kemiskinan, putus sekolah, dan kriminalitas. Karena itu perlu segera dilakukan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana, agar perekonomian kembali bergerak dan seluruh aktivitas masyarakat kembali berjalan seperti biasa. Hasil Tahun 2012 Dalam rangka mewujudkan kembali pelayanan jalan pasca bencana, Pemerintah Kota bandung telah merehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat, sehingga kondisi jalan yang rusak akibat bencana dapat berfungsi kembali. Sampai dengan tahun 2012, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

133

Pemerintah Kota Bandung Pemerintah Kota Bandung telah merehabilitasi jalan rusak akibat bencana sepanjang 5.309,5 meter sehingga dapat berfungsi kembali.

Misi 5

Jumlah sasaran pada misi 5 yang diukur kinerjanya: 8 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 25 indikator. Sebanyak 21 indikator (84%) mencapai atau melebihi target, 1 indikator (4%) dan Tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dari tahun sebelumnya, 3 indikator (12%) tidak mencapai target.

Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan Pencapaian Kinerjsa Sasaran pada Misi 5

Misi 5

12% 4%

Target Tercapai

84%


Sumber : Hasil Pengolahan Data Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 5 adalah sebagai berikut :


134

Pemerintah Kota Bandung 1. Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien untuk Menghasilkan Produk Perencanaan yang Aspiratif, Antisipatif, Aplikatif dan Akuntabel. Indikator Kinerja Tingkat perwujudan perencanaan sesuai aspirasi masyarakat,bersifat antisipatif,aplikatif,akuntabel berdasarkan basis data yang akurat Tingkat akomodasi program RKPD ke dalam APBD

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai / Tidak

Target Akhir RPJMD

Sebesar 34,42% dari total belanja langsung

> 30%

√

Terbangun pola perencanaan dan pengelolaan data

100%

90%

√

90%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Tingkat perwujudan perencanaan sesuai aspirasi masyarakat, bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat diukur dari Tingkat Akomodasi Usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD dalam RKPD. Rumusan Operasional Tingkat Akomodasi Usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD dalam RKPD adalah = Usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD yang diakomodasi dalam RKPD Total Belanja Langsung APBD

X 100%

Melalui perwujudan perencanaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat yang diukur melalui tingkat akomodasi usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD ditargetkan agar pola perencanaan dan pengelolaan data dapat terbangun pada periode akhir RPJMD. Tingkat akomodasi program RKPD ke dalam APBD diukur dari persentase programprogram RKPD yang diakomodir dalam APBD. Hasil Tahun 2012 Tingkat perwujudan perencanaan sesuai aspirasi masyarakat, bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat diukur dari Tingkat Akomodasi Usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD dalam RKPD. Dari hasil penghitungan pada tahun 2012, tingkat akomodasi usulan musrenbang sebesar Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

mencapai 34,42 %.

Tingkat 135

Pemerintah Kota Bandung capaian perwujudan perencanaan sesuai aspirasi masyarakat,bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat pada tahun 2012 telah sesuai dengan target. Tingkat akomodasi program RKPD ke dalam APBD diukur dari persentase programprogram RKPD yang diakomodir dalam APBD. Pada tahun 2012, Tingkat akomodasi program RKPD ke dalam APBD mencapai 100%, tercapai melebihi target. Seluruh program-program yang tercantum dalam RKPD telah diakomodir dalam APBD.


136

Pemerintah Kota Bandung 2. Sasaran : Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum dan HAM bagi Masyarakat dan Aparat. Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Kesesuaian produk hukum daerah dengan kondisi dan potensi daerah Legislasi produk hukum daerah (produk hukum yang sesuai 142.50% 93,33% 100% dengan kebutuhan masyarakat)/ Tahun Sosialisasi dan publikasi produk 100% 100% 100% hukum daerah/ Tahun Tingkat Pelayanan Bantuan 121.66% 200% 225% Hukum/Penanganan Perkara/ Tahun Penindakan terhadap Pelanggaran 100% 100% 192% Peraturan Daerah/ Tahun Tingkat pelanggaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan,serta rendahnya praktekKKN di lingkungan birokrasi Penindakan terhadap 100% 100% 100% Pelanggaran Disiplin Aparatur/ Tahun

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Hasil sd 2012

Target Akhir RPJMD

135%

100%

√

100%

100%

100%

100%

√

100%

100%

225%

100%

√

225%

100%

100%

100%

√

192%

100%

100%

100%

√

100%

100%

Sumber : Bagian Hukum, SATPOL PP dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum harus dibiasakan sehingga menjadi budaya hukum. Setidaknya terdapat dua aspek dalam konsep budaya hukum, yaitu aspek nilai (value) dan sikap (attitude). Kedua aspek itu merupakan indikator dari budaya hukum, artinya dengan mengetahui nilai sikap masyarakat terhadap hukum maka dapat diketahui keadaan budaya hukum dari masyarakat tersebut. Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building yang dimulai sejak dini. Hasil Tahun 2012 Pada tahun 2012, telah terealisasi 27 Peraturan Daerah Kota Bandung atau 135% dari yang ditargetkan, terlihat pada tabel berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

137

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.23 Daftar Perda yang Diterbitkan Tahun 2012 No

Tanggal

Nomor Perda

1

20 Januari 2012

01 TAHUN 2012

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16 17 18 19 20

20 Januari 2012 20 Januari 2012 20 Januari 2012 20 Januari 2012 14 Februari 2012 15 Juni 2012 15 Juni 2012 15 Juni 2012 15 Juni 2012 5 Juli 2012 5 Juli 2012 23 Juli 2012 1 Oktober 2012

1 Oktober 2012

1 Oktober 2012 3 Oktober 2012 3 Oktober 2012 9 Nopember 2012 9 Nopember 2012

02 TAHUN 2012

Judul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

03 TAHUN 2012

Pengelolaan Air Tanah.

04 TAHUN 2012

Penyelenggaraan Reklame.

05 TAHUN 2012

Pelestarian Seni Tradisional.

06 TAHUN 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

07 TAHUN 2012

Penyelenggaraan Kepariwisataan.

08 TAHUN 2012 09 TAHUN 2012 10 TAHUN 2012 11 TAHUN 2012 12 TAHUN 2012 13 TAHUN 2012 14 TAHUN 2012

15 TAHUN 2012

16 TAHUN 2012 17 TAHUN 2012 18 TAHUN 2012 19 TAHUN 2012 20 TAHUN 2012

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penggunaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda. Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Energi dan Ketenagalistrikan. Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja


138

Pemerintah Kota Bandung No

Tanggal

21

9 Nopember 2012

22

12 Nopember 2012

23

3 Desember 2012

24

3 Desember 2012

25

3 Desember 2012

26

3 Desember 2012

27

3 Desember 2012

Nomor Perda

Judul Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 Penyelenggaraan Keolahragaan Dan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

21 TAHUN 2012 22 TAHUN 2012 23 TAHUN 2012 24 TAHUN 2012

25 TAHUN 2012

Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung

26 TAHUN 2012

Pembentukan Peraturan Daerah

27 TAHUN 2012

Peningkatan Prestasi Kerja Dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Sumber : Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung

Selama tahun 2012 telah dilakukan 8 kali sosialisasi produk hukum daerah, sesuai yang direncanakan. Untuk menangani tuntutan hukum terhadap Pemerintah Kota Bandung, selama tahun 2012 telah diberikan bantuan hukum untuk menangani 54 perkara, dari yang ditargetkan sebanyak 20 perkara. Untuk menjamin dipatuhinya peraturan daerah Kota Bandung, dilakukan upaya penindakan atas pelanggaran peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Selama tahun 2012 dari 2.890 pelanggaran peraturan daerah yang ditemukan, seluruhnya telah dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penindakan yang dilakukan selama tahun 2012 disajikan pada tabel berikut :

No.

1.

Tabel 3.24 Penindakan Pelanggaran Perda Oleh Satpol PP Tahun 2012 Jumlah Jenis Pelanggaran Pelanggar yang ditindak Pelanggar Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan PKL 706 • 324 Pelanggar disidangkan di Pengadilan •

382 Pelanggar didata dan diberi peringatan


139


2.

3.

4. 5. 6.

Pelanggar Perda No. 11 Th. 2005 tentang K3 • •

663

PSK 319 Pelanggar Gepeng, Pengamen, dan Anjal 344 Pelanggar

Pelanggaran Perda No. 04 Th. 2012 tentang Penyelenggaran Reklame -

Dibongkar tim Penertib Reklame: 1148 Unit Insidentil: 16.763 Unit Dibongkar sendiri oleh pemilik reklame: 295 Unit

18. 206 Unit

Pelanggaran terhadap Perda Perizinan (Tempat Usaha yang disegel) Pelanggaran Perda Bangunan dengan jumlah bangunan liar yang dibongkar Pelanggaran Perda Minuman beralkohol dengan barang bukti dihancurkan Jumlah Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

13 42 25 19.655

Di samping penindakan atas pelanggaran Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada tahun 2012 juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran disiplin aparatur Kota Bandung, sebesar 100% dari yang ditargetkan. Pencapaian kinerja terhadap pelanggaran disiplin aparatur yang dilakukan bersifat kegiatan perbantuan dari SKPD terkait (BKD dan Inspektorat) dalam pengawasan dan pengendalian PNS pada jam kerja di luar kantor, apel masuk kerja di kantor-kantor SKPD, dan pelanggaran disiplin lainnya yang ditentukan oleh BKD sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Penindakan yang dilakukan oleh SATPOL PP bersifat operasional penertiban bukan penindakan hukum atau pemberian sangsi. 3. Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima. Indikator Kinerja

Hasil Th 2012

Target Th Tercapai/ 2012 Tidak

Target Akhir RPJMD

Tingkat pelayanan publik yang prima : Indeks 2,68 / IKM 67,027

-

√

-

100%

100%

√

100%

883 (93%)

949,46

95%

100%

Tingkat Kinerja Pelayanan perizinan satu pintu

136,73%

Pengadaan lahan Kantor Kecamatan dan Kelurahan Jumlah bidang tanah milik/ dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang diusulkan ke BPN untuk disertifikatkan

Rata-rata INDEKS dan IKM Unit Kerja/SKPD Tingkat tertib administrasi kependudukan : a. Prosentase penduduk yg memiliki KTP & KK b. Jumlah/Prosentase penduduk yg memiliki akta kelahiran perseribu penduduk c. Persentase akurasi database penduduk

X

966,59 100%

100%

√ √

3 bidang

10 bidang

X

181 bidang

129 bidang

125 bidang

√

150 bidang


100%

140

Pemerintah Kota Bandung Sumber : Bagian Orpad, Disdukcapil, BPPT dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu

Deskripsi sasaran : Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “Service Excellent” yang berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi belum memiliki standar perlayanan maka pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan). Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan, disamping faktor manusia itu sendiri. Oleh karena itu disamping meningkatkan kompetensi aparat dalam memberikan pelayanan, Pemerintah Kota Bandung juga meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Bandung. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 4 tahun 2012 tentang pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM), maka dilakukan pula pengukuran kepuasan masyarakat oleh SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, hal tersebut dilakukan untuk memacu peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang menjadi sorotan publik diantaranya terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan, menjadi indikator utama yang mendapat perhatian pemerintah Kota Bandung. Untuk mendukung pelayanan publik yang prima diperlukan pula sarana pendukung pelayanan publik strategis seperti kantor Kecamatan dan kelurahan. Lahan kantor kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, sampai dengan akhir tahun 2012 lahan kantor kecamatan dan kelurahan yang telah dimiliki sebanyak 171 kantor/ bidang tanah. Pemerintah Kota Bandung selalu berupaya untuk mensertifikatkan seluruh aset tanah milik pemerintah daerah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun kewenangan terbitnya sertifikat tanah dimaksud ditentukan oleh BPN. Sehingga, kewenangan Pemerintah Kota hanya terbatas pada proses pengajuan sertifikasi, sementara sertifikasinya ditetapkan lebih lanjut oleh BPN. Hasil Tahun 2012 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

141

Pemerintah Kota Bandung Perubahan dalam struktur organisasi perangkat daerah, termasuk diantaranya pemekaran kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Bandung. Seiring pemekaran kecamatan dan kelurahan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung, diperlukan sarana perkantoran yang representatif agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pengukuran IKM pada SKPD / Unit Kerja Kecamatan telah dimulai sejak tahun 2008 secara sporadik dan bertambah jumlahnya pada tahun 2012,

dari sampel 20 SKPD/ Unit Kerja yang dilakukan

pengukuran IKM diperoleh data rata Indek Pelayanan sebesar 2,68 dan rata-rata IKM sebesar 67,027 dengan katagori B/Baik (data sampel 20 SKPD terlampir), sehingga kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih memerlukan peningkatan. Upaya penerapan SPM otonomi Daerah diantaranya Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan peningkatan jumlah pemilikan Akta kelahiran bagi warga Kota Bandung yang dilakukan secara simultan dengan peningkatan akurasi database kependudukan, hal dilaksanakan setelah tingkat koneksitas data kependudukan di Kecamatam serta Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Tahun 2011 dicapai sebesar 100 %, dimana dari 30 Kecamatan di wilayah kota Bandung sudah on-line ke Dinas Kependudukan, bahkan program e-KTP 30 Kecamatan di wilayah Kota Bandung sudah on-line ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, sehingga bisa dilakukan konsolidasi data kependudukan secara nasional. Adapun pencapaian kinerja di bidang kependudukan dan catatan sipil tersebut belum mencapai target yang diharapkan sebagaimana target yang ditetapkan pada tahun 2012. Kinerja Pelayanan perijinan satu pintu di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung, cukup signifikan dengan capaian lebih dari 100% selain diterapkannya manajemen pelayanan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk pencapaian kinerja pelayanan. Pada tahun 2012, dari target sebanyak 10 bidang tanah yang rencananya dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk lahan Kantor Kecamatan dan Kelurahan, 1 bidang tanah berhasil dibebaskan yaitu untuk pengadaan lahan Kantor Kecamatan Antapani seluas Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

142

Pemerintah Kota Bandung 2.522 m2, 2 bidang tanah untuk Kantor Kelurahan Ranca Numpang dan Kelurahan Cimincrang hasil dari ruslag (tukar menukar) tanah dengan PT. Panghegar Kana Property pada tanggal 26 Desember 2012 berdasar Kepwal Nomor 593/Kep.868-DPKAD/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Persetujuan Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Paghegar Kana Property. Sedangkan 7 (tujuh) bidang/kantor belum dapat terealisasi pada Tahun 2012. Sehingga sampai dengan Tahun 2012, kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung yang lahannya dikuasai Pemerintah Kota Bandung sebanyak 172 kantor/bidang tanah, 2 bidang tanah ruslag dan 7 bidang/kantor diupayakan pada Tahun 2013. Sertifikasi asset Pemerintah Kota Bandung merupakan upaya yang terus dilakukan untuk mengamankan kepemilikan aset tanah, sekaligus menjamin kepastian hukum atas aset tanah Pemerintah Kota Bandung. Selama Tahun 2012, dari target sebanyak 125 bidang tanah yang diajukan sertifikatnya ke BPN, Pemerintah Kota Bandung dapat mengajukan sebanyak 129 bidang tanah atau seluas 265.118 m2 (12,75%), belum mencapai target yang diinginkan sampai dengan Tahun 2012. Kendala yang dihadapi dalam rangka sertifikasi aset tanah tersebut diantaranya adalah kelengkapan data tanah, dan dana yang harus disediakan untuk sertifikasi tanah. 4. Sasaran : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

a. Diklat Pra jabatan

1815 org

991 org

666 org

204 orang

b. Diklat dalam jabatan Tingkat Pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/ UPT/ UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik Ratio jumlah aparat dengan jumlah penduduk

1004 org

258 org

755 org

841 orang

99%

98.70%

1.838 org

96,29% (1.870 jabatan)

0.10972 22

0.10833 33

1:105

86.79% 100%

Indikator Kinerja

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

X

3.724 orang

√

1.540 orang

100% (1.942 jabatan)

▲

100%

1:109

1:105

√

1:107

88%

14.838 org

85,74% (14.075 orang)

92% (15.463 0rang)

X

100%

100%

100%

100%

√

Tingkat perwujudan SDM Aparatur yang kompeten dan profesional

Tingkat Pemenuhan Jabatan Fungsional Pola insentif dan


205 0rang (100 %) 350 orang

95% dari 16.808 jabatan fungsional (15.968 orang) 100%

143

Pemerintah Kota Bandung penggajian berdasarkan kinerja

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu

Deskripsi sasaran : Salah satu agenda besar menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi, yakni dengan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, ada empat hal pokok yang harus menjadi titik fokus demi mewujudkan good governance, yaitu pertama, menyusun peraturan perundang-udangan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur pemerintah daerah. Kedua, menyusun rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekrutmen yang terbuka, mutasi dan pengembangan pola pikir. Ketiga, memfasilitasi penyediaan aparaturan pemerintah daerah, dan Keempat, memfasilitasi

pengembangan

kapasitas

aparatur

pemerintah

daerah

dengan

memprioritaskannya pada peningkatan kemampuan dalam melayani masyarakat Hasil Tahun 2012 Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionallisme aparatur adalah memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat). Selama tahun 2012 telah dilakukan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan dalam 2 (dua) jenis Diklat, yaitu : 1. Diklat Prajabatan dikhususkan bagi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) yang dilaksanakan sebanyak 204 orang dari target 205 orang atau (99,51%). Hali ini tidak mencapai target 100% disebabkan 1(satu) orang peserta dari golongan III sakit. 2. Diklat dalam jabatan, telah dilaksanakan bagi 841 orang PNS dari target 350 orang atau 240,29%. Diklat dalam jabatan dilaksanakan dengan cara penyelenggaraan maupun pengiriman yang dikerjasamakan dengan instansi lain. Ratio jumlah aparat dengan jumlah penduduk telah melampaui target yaitu 1:109 dari target 1:105. Hingga Desember tahun 2012 jumlah aparat sebanyak 22.456 orang dan jumlah penduduk sebanayak 2.455.517 jiwa (data dari BPS Kota Bandung). Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/ UPT/ UPTD hanya mencapai 96,29% dari target 100%. Hal ini terlihat dari 1.942 jabatan struktural hanya terealisasi 1.870 jabatan, artinya masih terdapat 72 kekosongan jabatan dikarenakan batas usia pensiun dan adanya SOTK baru. 72 jabatan yang kosong tersebut antara lain pada posisi : Dinas, Lemtek dan Sekretariat : Eselon IV.a sebanyak 4 (empat) jabatan,


144

Pemerintah Kota Bandung Eselon IV.b sebanyak 3 (tiga) jabatan dan untuk kewilayahan Eselon III.b sebanyak 1 (satu) jabatan, Eselon IV.a 5 (lima) jabatan, Eselon IV.b 59 (lima puluh Sembilan) jabatan. Tingkat pemenuhan jabatan fungsional terealisasi 85,74% sebanayak (14.075 orang) belum memenuhi target sebesar 92% sebanyak (15.463 orang). Hal tersebut disebabkan masih kurangnya minat aparatur dan masalah prosedural yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan jabatan fungsional. Pola Insentif dan penggajian berdasarkan kinerja telah mencapai target 100%. 5. Sasaran : Mantapnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai / Tidak

Target Akhir RPJMD

0%

60%

100%

100%

100%

√

100%

Prosentase SKPD tepat fungsi dan tetap ukuran sesuai peraturan perundang-undangan

100%

100%

√

100%

Jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2000 (target adl akumulasi)

16 SKPD Sertifikasi 12 SKPD Resertifikasi (akumulasi 56 SKPD)

19 SKPD

√

83 SKPD/ Unit Kerja Akumulasi

4 SOP (Akumulasi 12 SOP)

4 SOP

√

15 SOP (Akumulasi)

Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan publik berbasis Informasi Teknologi guna mendukung Bandung Cyber City (E-Government) Bandung Electronic Procurement (BEP) Th, 2012, Bandung Electronic Budgeting Thn 2012, Bandung Electronic Planning Project Thn 2012, Bandung Electronic Controling Thn 2012, Bandung Electronic Delivery and evaluating Thn 2012

Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD (target adl akumulasi)

14 SKPD 9 SKPD (akumulasi (akumulasi 26 SKPD) 35 SKPD)

5 SKPD (akumulasi 40 SKPD)

4 SOP 3 SOP 1 SOP (akumulasi (akumulasi 5 SOP) 8 SOP)

Sumber : Sekretariat Daerah dan Bappeda Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

145


Deskripsi sasaran : Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan struktural menuju perampingan ukuran dan komponen birokrasi, namun lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara gradual terhadap nilai dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa menjadi pelayanan dan pengayoman. Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah penerapan e-Government, pemenuhan Struktur dan Organisasi Perangkat daerah melalui penetapan Perda SOTK, system manajemen mutu ISO 9001:2008 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dan peningkatan prasarana pelayanan publik melalui penyediaan Standard operating procedure (SOP) pada SKPD/ Unit layanan publik yang strategis. Hasil Tahun 2012 Pelayanan publik berbasis teknologi yang direncanakan untuk dibangun selama periode RPJMD sebanyak 5 (lima) sistem informasi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah diaplikasikan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Bandung Integrated Resource Management System (BIRMS), dimana merupakan inovasi dan atau terobosan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka system pengelolaan tata kelola sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktivitas birokrasi sehingga dapat menunjang pemerintahan yang baik, efesien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi. Pada tahun 2012 semua aplikasi Bandung Integrated Resource Management System (BIRMS) telah disusun dan akan diujicoba di 10 SKPD dan 8 SKPD inisiasi sendiri pada tahun 2012, yang meliputi e-Revenue (sistem informasi pengelolaan pendapatan), e-City Planning (sistem informasi perencanaan anggaran), eBudgeting (sistem penyusunan anggaran di tingkat SKPD sesuai dengan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun e-City Planning), e-Project Planning & eMonitoring (sistem informasi jadwal rencana realisasi anggaran dan rencana metode Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

146

Pemerintah Kota Bandung pengadaan barang/jasa, serta system informasi monitoring kemajuan pengerjaan), eProcurement (sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik), e-Contract (sistem pengelolaan pengadaan barang jasa), e-Progress (sistem informasi penyerapan anggaran), dan e-Project Performance (sistem penilaian kinerja kegiatan), sehingga keberadaan BIRMS diharapkan akan menciptakan efesiensi anggaran dimana akan menciptakan anggaran yang proporsional antara belanja langsung dan tidak langsung, efesiensi pada belanja barang jasa dan belanja modal, rasionalisasi belanja barang dan jasa terutama dalam komponen belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, merencanakan belanja barang dan jasa buka berdasarkan keinginan tapi sesuai kebutuhan, rasionalisasi standar harga yang sesuai dengan fluktuasi harga pasar serta efesiensi overhead cost. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah dibutuhkan organisasi dan perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi sehingga pada tahun 2012 diwujudkan dengan tersusunnya 5 (lima) Raperda / Perda SOTK antara lain Inspektorat, Sekretariat Daerah & Sekretariat Dewan, Satpol PP, Dispenda, Dinas Kebakaran & BKPPM Kota Bandung. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bandung berupaya menerapkan manajemen mutu bersertifikat ISO 9001:2000. Sampai dengan tahun 2012 sebanyak 16 SKPD/UPT dan 12 SKPD/UPT yang di Resertifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah bersertifikat ISO 9001:2008, yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

Kecamatan Sukajadi Kecamatan Cicendo Kecamatan Cibeunying Kaler Kecamatan Bojongloa Kaler Kecamatan Buah Batu Kecamatan Regol Kecamatan Lengkong Kecamatan Gedebage Kecamatan Rancasari Kecamatan Ujung Berung Kecamatan Kiaracondong Puskesmas Garuda Puskesmas Ibrahim Adji Puskesmas Pagarsih Puskesmas Pasirkaliki


147

Pemerintah Kota Bandung 16)

Puskesmas Sukajadi

Dan SKPD/UPT yang di Resertifikasi ISO 9001:2008, Yaitu : 1. Inspektorat 2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Pehubungan 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Pendapatan 9. Dinas Pemakaman dan Pertamanan 10. Rumah Sakit Umum Daerah 11. Kecamatan Batunggal 12. Puskesmas Pasundan Sumber : Bagian ORPAD Setda Kota Bandung

Dalam rangka mempertahankan kualitas pelayanan, sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah menyusun 4 (empat) standard operating procedure (SOP) pada 2 SKPD/UPT di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yaitu : Dinas Pendapatan dan Lembaga Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE). 6. Sasaran : Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Pemerintahan. Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Hasil sd 2012

Target Akhir RPJMD

Tingkat Kinerja Pengawasan

100%

91,39%

112,26%

95%

√

112,26%

100%

Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat

100%

100%

113,33%

100%

√

100%

100%

Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Sumber : Inspektorat Kota Bandung Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu


148

Pemerintah Kota Bandung Deskripsi sasaran : Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Transparansi, diantaranya dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pelayanan perijinan, pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement, dan informasi-informasi pembangunan di Kota Bandung. Transparansi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah dalam rangka menunjang : (1) meningkatnya tanggungjawab para perumus kebijakan terhadap rakyat sehingga kontrol terhadap pimpinan dan pejabat daerah akan berjalan lebih efektif, (2) memungkinkan berfungsinya checks and balances sehingga mencegah adanya penyelewengan kekuasaan oleh pejabat daerah, (3) mengurangi banyaknya kasus korupsi, dan (4) meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil Tahun 2012 Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Selama tahun 2012, dari 90 obyek pemeriksaan yang direncanakan dilakukan pemeriksaan, telah terealisasi 112,26%. Untuk pemenuhan berdasarkan 113,33% pengaduan yang diterima dari masyarakat, Inspektorat Kota Bandung telah menindaklanjuti seluruh pengaduan tersebut dengan melakukan pemeriksaan. 7. Sasaran : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis Indikator Kinerja Tingkat perwujudan masyarakat yang demokratis

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th Target Th Tercapai/ 2012 2012 Tidak

Skala 3

Skala 3

Skala 2

Skala 2 (Baik)

Skala 2 (Baik)

√

Target Akhir RPJMD Skala 2 (Baik)

Sasaran : Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan masyarakat Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Demokrasi merupakan sistem dan tatanan yang dipandang mampu menampung segala permasalahan dan aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, oleh karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

149

Pemerintah Kota Bandung itu perlu dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat. Manfaat pengembangan demokratis dalam kehidupan masyarakat antara lain : (1) Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama warga masyarakat sebab semua kehendak/keinginan anggota masyarakat dapat disalurkan. (2) Terhindarnya tindak kekerasan antara warga masyarakat, karena permasalahan diselesaikan secara damai. (3) Memberi motivasi kepada seluruh warga masyarakat untuk bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di masyarakat. (4) Dapat meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis semua warga masyarakat puas, tidak ada yang memiliki rasa dendam dan benci terhadap warga masyarakat lain. (5) Meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan sehingga semangat di dalam melaksanakan pembangunan. Hasil Tahun 2012 Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran. Partisipasi masyarakat dalam politik dapat diwujudkan dalam beraneka bentuk, diantaranya adalah partisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dalam pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kota Bandung seperti gerakan menanam pohon, dan dalam hal pengawasan pembangunan, melalui pengaduan atas hal-hal negatif dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Dari berbagai bentuk partisipasi tersebut, selama tahun 2012, masyarakat cukup aktif

berpartisipasi baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun

pengawasan pembangunan di Kota Bandung, sehingga apresiasi masyarakat terhadap politik dapat disimpulkan menempati skala 2 atau kategori baik. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung untuk menunjang tercapainya perwujudan demokratisasi di Kota Bandung antara lain : a) Terselenggaranya Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan di bidang Politik terhadap 125 orang; b) Terselenggaranya Forum Diskusi Politik diikuti sebanyak 100 orang; c) Terselenggaranya Inventarisasi Data Parpol, Ormas dan LSM (18 Parpol, 182 Ormas dan 150 LSM).


150

Pemerintah Kota Bandung Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang Politik. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya Sosialisasi mengenai pendidikan politik dan aturan perundang-undangan terkait demokrasi, pemilu dan pilkada hanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan KPUD, atau unit kerja yang terkait atau dengan Perguruan Tinggi, untuk lebih meningkatkan sosialisasi pendidikan politik dan etika berdemokrasi bagi warga kota Bandung. Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat tersebut, dilakukan melalui : a. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman politik bagi masyarakat; c. Menumbuhkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula untuk menyalurkan aspirasi pada pemilu. 8. Sasaran : Meningkatnya ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan stabilitas keamanan daerah Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Tingkat perwujudan stabilitas keamanan daerah

Skala 3

Skala 3

Skala 2

Skala 2 (baik)

Skala 2 (baik)

√

Skala 2 (baik)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Terciptanya lingkungan yang tertib di 30 (tiga puluh) Kecamatan se-Kota Bandung dan adanya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban daerahnya masing-masing. Hasil Tahun 2012 Pada tahun 2012 ini pencapaian Misi 5, sasaran ke-8 oleh Satuan Polisi Pamong Praja terukur dengan skala ordinal 2 (dua) yaitu tercapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Indikator pencapaian tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut adalah tidak terjadi gangguan ketentraman selama tahun 2012 pada 30 (tiga puluh) Kecamatan di Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

151

Pemerintah Kota Bandung Wilayah Kota Bandung. Hal-hal yang mendorong pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Adanya monitoring yang dilakukan oleh SATPOL PP melalui patroli rutin ke 30 (tiga puluh) Kecamatan di Kota Bandung. 2. Adanya rakor trantibum/evaluasi trantibum yang dilakukan SATPOL PP bekerja sama dengan Kasie Trantib Kecamatan. 3. Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan Trantibum oleh SATPOL PP kepada masyarakat 4. Komitmen yang kuat dari masyarakat, tokoh masyarakat, ormas, dan pemerintah untuk menjaga kondusivitas ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung. 5. Adanya sinergi yang baik antara SATPOL PP Kota Bandung dengan instansi terkait lainnya (Muspika Kecamatan) dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di seluruh Kecamatan di Kota Bandung. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing seperti siskamling dan pengaduan gangguan trantibum oleh masyarakat ke SATPOL PP atau melalui Kasie Trantib Kecamatan.


152


Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Misi 6

Pencapaian Kinerjsa Sasaran pada Misi 6

Misi 6 22% Target Tercapai

0% 78%


Jumlah sasaran pada misi 6 yang diukur kinerjanya: 4 sasaran. Jumlah indikator kinerja yang digunakan: 18 indikator. Sebanyak 14 indikator (78%) mencapai atau melebihi target, dan 4 indikator (22%) tidak mencapai target.


Sumber : Hasil Pengolahan Data Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 5 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran : Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Hasil Th 2009

Hasil Th 2010

Hasil Th 2011

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

Pajak Hotel

72,3 M

87,9 M

112.08 M

142,7 M

131 M

√

111,3 M

Pajak Restoran

66,6 M

73,8 M

83.17 M

97,4 M

88,5 M

√

98,1 M

Pajak Hiburan

22,5 M

25,3 M

31.25 M

34,6 M

33 M

√

32,2 M

Pajak Reklame

11,67 M

11,76 M

16.78 M

18,6 M

15,5 M

√

41,2 M

PPJ

71,7 M

96,9 M

108.10 M

118,6 M

114 M

√

117,2 M

Pajak Parkir

5,7 M

5,9 M

6.02 M

7,1 M

7M

√

9,1 M

2,5 M

3,5 M

3M

√

-

Indikator Kinerja Rata-rata peningkatan pajak daerah

Pajak Air Tanah


153


BPHTB

306,2 M

398,5 M

335 M

√

-

71,1 M

√

98,7 M

Tepat Waktu

X

Tepat waktu

√

Tepat waktu, sesuai SAP (WDP)

Retribusi

68,9 M

86,5 M

71,6M

78,7 M

Penetapan APBD dan Perubahannya tepat waktu

Tidak Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu Tepat waktu, sesuai SAP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu dan sesuai SAP

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu, sesuai SAP

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Desentralisasi fiskal yang telah diberlakukan di Indonesia menuntut pemerintah daerah untuk kreatif mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat menunjang keuangan dan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang meningkatkan pendapatannya tanpa berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi atau pemerintah pusat. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD merupakan kegiatan yang tidak dapat lepas dari tahapan-tahapan sebelumnya yang harus dilalui serta adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD diawali dengan Penetapan RKPD, adanya Nota Kesepakatan terhadap KUA / KUPA dan PPAS / PPAS Perubahan antara Walikota Bandung dengan DPRD Kota Bandung. Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, bahwa penyampaian RPAPBD seharusnya minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan. Sebagaimana Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

154

Pemerintah Kota Bandung Selain itu, Laporan Keuangan yang disajikan harus sesuai dengan Revisi Kebijakan Akuntansi yang berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Hasil Tahun 2012 Secara keseluruhan, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, serta banyaknya kegiatan-kegiatan berskala nasional yang diselenggarakan di Kota Bandung mempengaruhi kenaikan atas penerimaan pajak daerah. Pajak penerangan jalan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 118,6 milyar atau telah mencapai target. Pajak reklame mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 18,6 milyar, melebihi target yang ditetapkan sebesar 15,5 milyar. Untuk mencapai target akhir yang dicanangkan dalam RPJMD yaitu sebesar 41,2 milyar, perlu upaya yang lebih besar dari Pemerintah Kota untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perijinan reklame. Pajak parkir mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi 7,1 milyar, melebihi target yang ditetapkan sebesar 7 milyar. Penyampaian RPAPBD Kota Bandung disampaikan tanggal 24 September 2012, hal ini melampaui batas penyampaian RPAPBD dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, bahwa penyampaian RPAPBD seharusnya minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.Hal ini diakibatkan karena keterlambatan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 yang baru ditandatangani tanggal 21 September 2012. Sementara penyampaian RAPBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 baru disampaikan tanggal 27 Desember 2012, hal ini melampaui batas penyampaian penyampaian RAPBD dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, bahwa penyampaian RAPBD seharusnya minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.


155

Pemerintah Kota Bandung Hal ini diakibatkan karena keterlambatan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2013 yang baru ditandatangani tanggal 26 Desember 2012. Keterlambatan penandatanganan KUA – PPAS tersebut disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang mengamanatkan tercantumnya nama dan alamat penerima Hibah dan Bantuan Sosial dalam lampiran KUA dan PPAS, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penandatanganan KUA – PPAS Pemerintah Kota Bandung. Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 disampaikan tepat waktu oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu pada tanggal 28 Maret 2012 kepada Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu teknis penyusunan LKPD Pemerintah Kota Bandung telah disusun sesuai dengan SAP. Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPKAD selaku PPKD dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, seperti adanya kegiatan Rekonsiliasi data realisasi APBD, pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, Revisi Kebijakan Akuntansi yang berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Kota Bandung, dimana proses dalam penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan bantuan SIMDA.


156

Pemerintah Kota Bandung 2. Sasaran : Meningkatnya Sinergitas APBN, ABPD PROVINSI dan APBD Kota Bandung (Fiskal Antar Pemerintah) Indikator Kinerja

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Tingkat integrasi dan sinergitas pemanfaatan dan alokasi APBN,APBD Provinsi,dengan APBD Kota Bandung

Integrasi dan sinergitas anggaran Pemerintah Pusat dan Provinsi, sbb : APBN Rp.37.047.460.000 APBD Provinsi Jabar Rp.152.266.855.270

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

√

Terlaksananya integrasi dan sinergitas anggaran antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Bandung yang ditunjukkan oleh adanya dukungan anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Bandung

Terlaksananya integrasi dan sinergitas anggaran antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Bandung

Sumber : Bappeda Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran :

▲=

Adanya dukungan anggaran APBN dari Pemerintah Pusat dan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diintegrasikan dan disinergikan dengan APBD Pemerintah Kota Bandung. Hasil Tahun 2012 : Integrasi dan sinergitas anggaran antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Bandung ditunjukkan dengan adanya dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp37.047.460.000 dan APBD Provinsi sebesar Rp152.266.855.270 3. Sasaran : Berkembangya instrument pembiayaan pembangunan non – konvensional Indikator Kinerja

Tingkat penggunaan intrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional dari obligasi daerah dan CSR, menjadi sumber pembiayaan yang signifikan

Target Th 2012

Hasil Th 2012

1 Dokumen dan sosialisasi Kajian

1 Dokumen Kajian

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

√

Tersusunnya dokumen Kajian Obligasi Daerah dan Road Fund serta sosialisasi hasil kajian

Sumber : Bappeda Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu Deskripsi sasaran : Indicator tingkat penggunaan instrument pembiayaan pembangunan non-konvensional dari obligasi daerah dan CSR, menjadi sumber pembiayaan yang signifikan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

157

Pemerintah Kota Bandung tersusunnya dokumen Kajian Obligasi Daerah dan Road Fund serta sosialisasi hasil kajian. Hasil Tahun 2012 Pada tahun 2012 telah disusun dokumen Kajian Obligasi Daerah dan Road Fund serta sosialisasi hasil kajian tersebut, Hal yang masih menjadi hambatan/kendala implementasi antara lain a) Kapasitas SDM masih terbatas, belum ada kesiapan SDM yang akan mengelola obligasi daerah dan b) Potensi pembangunan yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah harus merupakan aset yang sudah dipisahkan (harus diterbitkan obligasi corporate) sehingga harus dibentuk lebih dulu kelembagaannya, sementara di Pemerintah Kota Bandung belum terbentuk kelembagaan tersebut 4. Sasaran : Meningkatnya Sinergitas Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Indikator Kinerja

Tahap Persiapan Pelembagaan Sistem intensif fiscal/keuangan (pengurangan pajak dan retribusi daerah dll) Tingkat kerjasama pemerintah daerah dan swasta untuk layanan jasa dan penyediaan barang public terhadap PAD

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Belum dapat terealisasi

1 dokumen Kajian


1 dokumen Kajian

Tercapai/ Tidak

Target Akhir RPJMD

X

Tersusunnya dokumen Kajian Pelembagaan Sistem Insentif Fiskal/Keuangan (Pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah, dll)

X

Tersusunnya dokumen Kajian Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Swasta untuk Layanan Jasa dan Penyediaan Barang Publik Terhadap PAD.

Tingkat penggunaan intrumen pembiayaan pembangunan nonkonvensional berbasis mayarakat sebagai sumber pembiayaan signifikan

1 dokumen Kajian

1 dokumen Kajian

√

Tersusunnya dokumen Kajian Instrumen Pembiayaan Pembangunan Non Konvensional Berbasis Masyarakat.

Tingkat perwujudan insentif fiscal ke masyarakat


1 dokumen Kajian

X

Tersusunnya dokumen Kajian Perwujudan Insentif Fiskal Ke Masyarakat

Proyek pembangunan nokonvensional melalui kerjasama pemerintah dengan swasta

1 proyek KPS

1 proyek KPS

√

Pembangunan Non Konvensional Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

Sumber : Bappeda Kota Bandung. √ = mencapai target, X tidak mencapai target, ▲= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan Tahun lalu


158

Pemerintah Kota Bandung Deskripsi sasaran : Indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dalam mewujudkan peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan adalah berupa dokumen kajian, perumusan dan penetapan kebijakan, sosialisasi serta implementasi kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat dan swasta Hasil Tahun 2012 a. Pada tahun 2012, belum dilakukan kajian karena dari hasil konsultasi ke Kementerian Keuangan bahwa penerapan sistem insentif sektor swasta belum ada payung ukumnya dan tidak mudah dalam pelaksanaannya, serta belum ada satu daerah pun di Indonesia yang menerapkan sistem ini. b. Pada tahun 2012, belum dilakukan kajian karena pembentukan perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik perlu persiapan yang matang. Yang menjadi kendala dalam pembentukan perusahaan patungan adalah belum adanya kesiapan dari Pemerintah Kota baik dari aspek kajian, mekanisme, perumusan kebijakan, maupun dukungan sarana prasarana dan SDM. Penyusunan kajian pembentukan Perusda Holding akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013. c. Pada tahun 2012, telah disusun kajian penggunaan intrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis mayarakat sebagai sumber pembiayaan signifikan, Hal yang masih menjadi hambatan/kendala dalam perumusan kebijakan dan implementasi antara lain : 1) Jaminan keuangan APBD Kota Bandung belum mencukupi. 2) Masih minimnya kualitas infrastruktur kota sebagai aksesibilitas ke lokasi obyek rencana pembangunan sehingga belum dapat meningkatkan minat pengusaha 3) Terbatasnya ketersediaan lahan/aset Pemerintah Kota Bandung. d. Pada tahun 2012 belum dilakukan kajian karena persyaratan dan penerapan sistem insentif sektor masyarakat bersifat kompleks sehingga tidak mudah dan belum ada satu daerah pun di Indonesia yang menerapkan sistem ini. Hal yang masih menjadi hambatan/kendala: 1) belum adanya peraturan yang mengakomodir dalam penerapan sistem insentif untuk sektor masyarakat dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa,


159

Pemerintah Kota Bandung 2) belum adanya kesiapan Pemerintah Kota dan masyarakat dalam penerapan sistem ini. Pada tahun 2012, proyek pembangunan pengolahan sampah teknologi tinggi berwawasan lingkungan yang merupakan proyek kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam tahap proses lelang dan penetapan pemenang

C. Kemajuan Pencapaian Agenda Prioritas Agenda Prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan Misi dalam pencapaian Visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Walikota Bandung 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan agenda prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lain. 7 (tujuh) Agenda Prioritas untuk Tahun 2009-2013, yaitu : 1) Bandung cerdas, melalui Bantuan Walikota untuk Pendidikan (Bawaku Sekolah) 2) Bandung sehat, melalui Bantuan Walikota untuk Kesehatan (Bawaku Sehat) 3) Meningkatkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Bandung Makmur), diantaranya dengan : • Bantuan Walikota untuk Kemakmuran (Bawaku Makmur) • Bantuan Walikota untuk Ketahanan Pangan (Bawaku Pangan); • Bantuan Walikota untuk Penduduk Lanjut Usia (Bawaku Lansia) 4) Bandung Hijau dan Harmonis 5) Bandung Kota Seni Budaya 6) Meningkatkan Prestasi Olah Raga dan Kepemudaan Kota Bandung (Bandung Berprestasi) 7) Memantapkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama (Bandung Agamis) Bersamaan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas tersebut dilakukan juga upaya peningkatan kinerja aparat

menuju Good Governance dengan melanjutkan tahapan

Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan melekat pada pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas tersebut. Untuk mengetahui kemajuan pencapaian agenda prioritas, dilakukan pengukuran kinerja pencapaian agenda prioritas tersebut. Pengukuran kemajuan pencapaian agenda prioritas diukur dengan membandingkan peningkatan yang terjadi dalam indikator agenda prioritas Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

160

Pemerintah Kota Bandung menggunakan dasar kondisi eksisting tahun 2008, dengan peningkatan akhir yang diinginkan sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan pengukuran data kinerja, kemajuan pencapaian agenda prioritas sampai dengan tahun 2012 disajikan pada grafik sebagai berikut : Grafik 3.31 Kemajuan Pencapaian Agenda Prioritas sampai dengan Tahun 2012 400.00 Bandung Cerdas

350.00

Bandung Makmur

300.00

Bandung Sehat

250.00

Bandung Kota Seni Budaya

200.00

Bandung Agamis

150.00

Bandung Berprestasi

100.00

Bandung Hijau

50.00

Reformasi Birokrasi

-‐ Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari grafik di atas, sampai dengan tahun 2012, Agenda Bandung Makmur dan Bandung Sehat melampaui target akhir yang diinginkan, dengan rata-rata kemajuan masing-masing mencapai 370,09% dan 107,84%,. Kemajuan agenda prioritas Bandung Makmur yang melampaui target pada tahun 2012 adanya Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) dimana memfokuskan pada upaya mendorong pembangunan

dan

pengembangan

kegiatan

koperasi

dan

usaha

mikro

baik

individu/kelompok masyarakat dalam penguatan aspek permodalan, dalam rangka mewujudkan kemandirian partisipasi, daya inovasi, kreativitas. Selain Bawaku Makmur, terdapat juga Program Bawaku Pangan yang merupakan terobosam peningkatan ketahanan pangan di Kota Bandung berupa bantuan subsidi pembelian raskin. Sampai dengan tahun 2012, Agenda Bandung Berprestasi juga telah mencapai target 85,50%,. Hasil agenda Bandung Agamis dengan capaian 75,174%,. Agenda Bandung Kota Seni Budaya mengalami penurunan dari tahun sebelumya 101% menjadi 69,30% akan tetapi


161

Pemerintah Kota Bandung Reformasi Birokrasi mencapai kemajuan yang cukup menggembirakan yaitu sampai dengan tahun 2012 telah mencapai 75,98% dari yang ditargetkan. Agenda Bandung Cerdas dan Bandung Hijau mengalami kemajuan yang cukup signifikan, dan mengimbangi kemajuan agenda Bandung Makmur, Bandung Berprestasi, Bandung Agamis, dan Bandung Sehat. Kemajuan Bandung Cerdas, dan Bandung Hijau sampai dengan tahun 2012 (tahun keempat dari lima tahun) masing-masing mencapai 63,29% dan 70,89% dibandingkan tahun lalu masing-masing mencapai 10,70% dan 36,74%, meski terdapat peningkatan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan ratarata lama sekolah, angka melek huruf, dan indeks pendidikan Kota Bandung, untuk mendukung Bandung Cerdas, dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau untuk mendukung Bandung Hijau. Perhitungan kemajuan pencapaian agenda prioritas sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran 2.

D. Informasi keuangan yang dengan Pencapaian Kinerja

Terkait

Pada Tahun 2012, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bandung. Tabel 3.25 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2012 Pemerintah Kota Bandung Anggaran

Realisasi

Pendapatan

Uraian

%

3.609.909.735.354,63

3.666.703.946.900,00

101,5

Belanja

3.864.669.570.886,63

3.490.099.865.059,00

90,3

surplus / defisit

(254.759.835.532,00)

176.604.081.841,00

69,3

- Penerimaan Pembiayaan

293.759.835.532,00

293.759.835.532,00

100

- Pengeluaran Pembiayaan

39.000.000.000,00

37.969.120.719,00

94,8

254.759.835.532,00 0,00

255.790.714.813,00 432.394.796.654,00

100,3

Pembiayaan

- Pembiayaan Netto SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

Sumber : SIMDA Keuangan Pemerintah Kota Bandung, angka unaudited. Secara keseluruhan realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 3,49 trilyun, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.3,66 trilyun, dan SISA Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

162

Pemerintah Kota Bandung LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN Tahun 2012 sebesar Rp.432,39 milyar. Reformasi di bidang perencanaaan dan penganggaran yang dimulai sejak Tahun 2005 menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja (PBK). Ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), dan hasil yang diharapkan (outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan dan instansi. Ciri utama tersebut sampai saat ini belum tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada. Salah satu penyebabnya adalah masih ada beberapa pertanyaan mendasar mengenai keterkaitan dokumen perencanaan dan anggarannya. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terbagi pada penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan merefleksikan Pencapaian Kinerja Misi Pembangunan dalam 7 (tujuh) Agenda Prioritas, serta Reformasi Birokrasi Kota Bandung Tahun 2012. Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan analisis efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian sasaran Pemerintah Kota Bandung, perlu disajikan pembiayaan yang terealiasi dalam rangka mencapai kinerja Tahun 2012, sebagai berikut : Pencapaian Kinerja Misi Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing Pada Tahun 2012, pelaksanaan Misi 1 yaitu “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing” mendapatkan alokasi anggaran

sebesar

Rp358.829.768.129,00

dan

dapat

direalisasikan

Rp302.555.469.461,00 atau mencapai 84,32%. Alokasi anggaran


sebesar

pada Tahun 2012

163

Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 7,40% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp385.374.812.482,00. Capaian kinerja Misi “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya“ secara terperinci diuraikan pada tabel berikut: Tabel 3.26 Capaian Kinerja Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing No 1.1

1.2

1.3

Tujuan Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung (Bandung Sehat)

Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Bandung Cerdas)

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia (Bandung Agamis)

Indikator Indeks Kesehatan;

Realisasi Capaian 2012 81,35

Usia Harapan Hidup;

73,81 tahun

Angka Kematian Bayi;

29,33

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan;

24 orang/tahun

Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan

100 % (3 rumah sakit dan 73 puskesmas)

Pemaparan Zoonosis

1 kasus yaitu penyakit flu burung (AI)

Pertumbuhan Penduduk;

1.26 % (2.455.517 jiwa )

Angka Fertilitas Total;

1,92

Rata-Rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga

3,75 orang

Indeks Pendidikan;

90,25

Rata-Rata Lama Sekolah

10,74 tahun

Angka Melek Huruf

99,58%

Tingkat Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

80%

Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik

80%

Tingkat Pelanggaran Terhadap Norma-Norma Agama;

Tidak terdapat kejadian pelanggaran terhadap norma agama yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama Kota Bandung

Tingkat Penyelenggaraan Perda yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Pembangunan Sarana Ibadah di Tempat Umum;

Keterangan

72,59


164


No

Tujuan

Indikator Tingkat Perbaikan Kualitas Sarana dan Prasarana Ibadah di Tempat Umum dan Kantor Pemerintah; Tingkat Sosialisasi dan Pembinaan Pengamalan Keagamaan Serta Kualitas Lingkungan Peribadatan Tingkat Sikap Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

1.4

Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat dan Bernegara

Indeks Pemberdayaan Gender (IBG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Realisasi Capaian 2012

Keterangan

81,42%

50%

Terlaksananya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 1. Perempuan sebagai Tenaga Kerja = 66%; 2. Perempuan dalam Angkatan Kerja = 38%; 3. Pekerja Perempuan Non Pertanian = 38% 1. Angka Harapan Hidup LakiLaki = 73.86%; 2. Angka Harapan Hidup Perempuan = 73.86%; 3. Rata-Rata Lama Sekolah LakiLaki = 11.67%; 4. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan = 11.67% 5. Angka Melek Laki-Laki 99.82%; 6. Angka Melek Huruf Perempuan = 99.82%; 7. Tingkat Ketersediaan Kebijakan Perlindungan Ibu dan Anak = N/A; 8. Peningkatan dan Pendidikan Pelatihan Manajemen bagi Usaha Perempuan = 80%; 9. Cakupan Kelurahan Layak Anak = 60 Kelurahan; 10. Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PUG dan Anak = 26 GFP.

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah); BPS Kota Bandung 2012

Misi 2: Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik, serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota” memperoleh alokasi


165

Pemerintah Kota Bandung anggaran

sebesar

Rp30.156.250.380,00

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp28.214.766.922,00 atau mencapai 93,56%. Alokasi anggaran ini mengalami peningkatan sebesar 2,27% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp29.472.592.956,00. Capaian kinerja Misi “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota” lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.27 Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota No 2.1

2.2

Tujuan Memantapkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Bandung Makmur) Mewujudkan Kerjasama Dengan Daerah Lain

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi;

Realisasi Capaian 2012* 9,40%

Indeks Daya Beli;

66,35

PDRB Per Kapita ADHK (Konstan);

Rp15,35 trilyun

Tingkat Pemerataan Pendapatan (Versi Bank Dunia);

N/A

Perkembangan Jumlah Sentra Binaan Perdagangan dan Industri;

13 sentra

Nilai Ekspor;

Rp.669.215.754,74

Tingkat Kemiskinan;

9,09 %

Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dapat Bantuan Pangan;

100%

Tingkat Subsidi Pangan Miskin untuk Rumah Tangga Miskin (Hibah untuk Harga Raskin);

37,5% per kg

Tingkat Inflasi;

4,02%

Tingkat Perwujudan Kota Bandung sebagai Pusat Kegiatan Pemasaran Ekonomi di Priangan Timur

Kontribusi sector perdagangan mengalami peningkatan (Tahun 2008 sebesar 38,19%, tahun 2011 sebesar 42,24%

Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp)

Rp3.362.168.672.173

-

Tingkat Pengangguran Terbuka

9,17%

-


Keterangan

Belum di ukur karena SUSSEDA akan dilaksnakan pd thn 2013

166

Pemerintah Kota Bandung No

Tujuan

2.3

Mewujudkan Pariwisata yang Berdaya Saing

Indikator

Realisasi Capaian 2012*

Jumlah Wisatawan Menginap

3.513.705 jiwa (Wisman = 158.848 jiwa; Wisnus = 3.354.857 jiwa)

Keterangan

Jumlah tamu Menginap Berdasarkan Perhitungan Occupancy Hotel

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah); BPS Kota Bandung 2012

Misi 3: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, dan Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat Pada Tahun 2012 Misi pembangunan “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang

Kota

Jasa

Bermartabat”

memperoleh

alokasi

anggaran

sebesar

Rp42.713.252.178,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp36.017.196.059,00 atau mencapai 84,32%. Anggaran misi ketiga ini pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 36,68% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp27.046.201.640,00. Capaian kinerja Misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat” secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.28 Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat No

Tujuan

Indikator

3.1

Meningkatkan Sinergitas Kelestarian Budaya Lokal Antar Pemerintah, Pelaku Budaya dan Masyarakat (Bandung Kota Seni Budaya)

Tingkat Perwujudan Pusat-Pusat Kebudayaan Sebagai Sarana Pelestarian Pembangunan Budaya; Tingkat Perwujudan Sinergitas Pelestarian Budaya Lokal Antara Pemerintah, Pelaku Budaya dan Masyarakat

Realisasi Capaian 2012* -

-


Keterangan dari target kumulatif tahun 2012 sebanyak 300 -350 lokasi bangunan cagar budaya tidak dapat terealisasi sesuai target (masih tetap 99 lokasi bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bangunan Cagar Budaya)

167


No

Tujuan

3.2

Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandung (Bandung Berprestasi)

Indikator Jumlah Penghargaan (Prestasi/Juara) di Bidang Olahraga Tingkat Internasional, Nasional dan Regional

Realisasi Capaian 2012*

Keterangan -

Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Prestasi Pemuda

Tingkat Nasional: (Terlampir) Tingkat Propinsi: (Terlampir) - Porda : 107 emas, 96 perak, dan 94 perunggu - Popda : 57 emas, 18 perak, dan 25 perunggu Meningkatnya jumlah kegiatan dan prestasi kepemudaan

-

3.3

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Bandung Makmur)

Tingkat Kemiskinan

9,09%

-

3.4

Meningkatkan Kepekaan dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial

Tingkat Kepedulian Masyarakat Terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);

Terlaksananya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap PMKS

-

Tingkat Partisipasi dalam Penanggulangan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Terwujudnya partisipasi dalam penanggulangan PMKS

Tingkat Pelibatan Masyarakat Secara Aktif dalam Setiap Tahapan Proses Pembangunan

Askses informasi pembangunan melalui media cetak atau elektronik

3.5

Meningkatkan Mutu Kerjasama Diantara Semua Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kota Bandung

-

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

Misi 4: Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan” memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp569.656.684.626,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp402.403.867.760,00 atau mencapai 70,64%. Anggaran misi keempat ini pada Tahun 2012 mengalami peningkatan


168

Pemerintah Kota Bandung sebesar 27,53% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp412.833.694.467,00. Capaian kinerja Misi “Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan” secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.29 Capaian Kinerja Misi Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan No 4.1

Tujuan Mewujudkan Kualitas Udara, Air dan Tanah yang Memenuhi Baku Mutu Lingkungan

Indikator Lokasi Sampel yang Memenuhi Baku Mutu Kualitas Udara; Tingkat Pemenuhan Baku Mutu untuk Parameter BOD dan COD di Sungai dan Anak Sungai yang Ada di Kota Bandung;

Realisasi Capaian 2012 Kualitas udara Indoor dan roadside Kota Bandung memenuhi baku mutu ambient 94,79 kualitas air sungai memenuhi baku mutu sesuai SK.Gubernur Jabar No.39/2000 = 0 sungai & anak sungai

Lokasi Sampel Tanah di Sekitar TPS Tingkat Ketersediaan Sumber Air Baku yang Cukup

-

4.2

Menjamin Tersedianya Kuantitas dan Kualitas Air (Air Permukaan, Air Tanah Dangkal dan Dalam)

3.500 L/dtk

4.3

Mewujudkan Pengelolaan Limbah Padat yang Efektif dan Bernilai Ekonomi

Tingkat Pengelolaan Sampah Perkotaan, Melalui: 3R, Landfill, Pemanfaatan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomis

16 % melalui 3R

4.4

Menyediakan Ruang Kota yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan

Tingkat Pengembangan Pusat Primer Gedebage

87,40%

Tingkat Pengendalian Pemanfataan Ruang dan Penggunaan Bangunan

75%

4.5

Memantapkan Pembangunan Kota Bandung yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Bandung Hijau)

Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat yang Efektif Menunjang Fungsi Hidroorologi

12,12% dari luas wilayah Kota Bandung (16.729 Ha)

4.6

Menyediakan Sistem Transportasi yang Aman, Efisien, Nyaman, Terjangkau dan Ramah Lingkungan

Tingkat Ketersediaan Jaringan Jalan

Panjang jalan yang ditingkatkan 74.512,62 m dan jalan yang dipelihara 129.582,60 m2


Keterangan

Belum dilakukan survey Air baku yang digunakan PDAM

Pengelolaan persampahan melalui 3R dan sarana persampahan yang terintegrasi di 617 RW

169


No

4.7

4.8

Tujuan

Mewujudkan Sarana dan Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar Teknis/SPM

Indikator Tingkat Terbangunnya Rencana Prasarana SAUM Sesuai Dengan Rencana Induk Transportasi Umum Kota

Realisasi Capaian 2012 Total koridor yang telah beroperasi sebanyak 2 koridor.

Tingkat Teratasinya AspekAspek Penyebab Kemacetan

Terwujudnya kecapatan rata-rata tempuh kendaraan 23 km/jam 72,43%

Persentase Penduduk Dilayani Air Bersih

Mewujudkan Mitigasi Bencana yang Handal

Cakupan Sistem Penanganan Air Limbah yang Terpadu dengan IPAL yang Terdesentralisasi Tingkat Penataan Sistem Drainase Kota yang Baik dari Hulu Sampai Hilir

61,9%

Tingkat Penanganan Bencana di Kota Bandung

Meningkatnya fungsi organisasi yang menangani kebencanaan 75%

Keterangan

Adanya Penambahan Pelanggan Sekitar 6.000 Sl IPAL Bojongsoang Melayani 400.000 jiwa penduduk

33,3%


Misi 5: Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan

Kota

Metropolitan”

memperoleh

alokasi

anggaran

sebesar

Rp376.155.478.655,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp324.709.468.205,00 atau mencapai 86,32%. Anggaran misi kelima ini pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 22,12% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp292.934.397.302,00. Capaian kinerja Misi “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan” dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :


170

Pemerintah Kota Bandung Tabel 3.30 Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan No

Tujuan

5.1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi (Reformasi Birokrasi)

Indikator Tingkat Perwujudan Perencanaan Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat, Bersifat Antisipatif, Aplikatif, Akuntabel Berdasarkan Basis Data yang Akurat; Tingkat Akomodasi Program RKPD Kedalam APBD

Realisasi Capaian 2012 100%

100%

Keterangan Tingkat perwujudan perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat diukur dari tingkat akomodasi usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD dalam RKPD. Dari target tingkat akomodasi usulan Musrenbang sebesar ≥30%, dapat terealisasi sebesar 34.42% Terwujudnya konsistensi dalam akomodasi dan pelaksanaan program RPJMD ke dalam RKPD rumusan operasional: (jumlah program RKPD : jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan) x 100%.

Kesesuaian Produk Hukum Daerah dengan Kondisi dan Potensi Daerah;

Pemahaman masyarakat dan aparat terhadap produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Tingkat Pelanggaran Masyarakat dan Aparatur Terhadap Hukum dan Ham Sehingga Dapat Mendukung Ketertiban dan Keamanan, serta Rendahnya Praktek KKN di Lingkungan Birokrasi

Penegakan hukum dan HAM sesuai dengan perundangundangan yang berlaku

Tingkat Pelayanan Publik yang Prima;

Pengadaan 3 bidang kantor Kecamatan/kel dan 129 sertifikasi bidang tanah milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah

5 Raperda / Perda SOTK

Tingkat Perwujudan SDM Aparatur yang Kompeten dan

Meningkatnya SDM aparatur yang profesional


-

-

171


No

Tujuan

Indikator Profesional dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan Perundangan yang Berlaku Dilandasi oleh Kecerdasan Emosional dan Spiritual

Realisasi Capaian 2012 dalam pelayanan publik

Tingkat Perwujudan Good Government dan Clean Governance;

Terlaksananya Agenda Reformasi Birokrasi

Tingkat Koneksitas Data Kependudukan di Kelurahan, Kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

100%

Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Satu Pintu

90%

Tingkat Pelanggaran Teknis dan Administratif Aparatur

Menurunnya pelanggaran teknis dan administrasi aparatur

Tingkat Perwujudan Masyarakat yang Demokratis

Meningkatnya pemahaman tentang politik

Tingkat Perwujudan Stabilitas Keamanan Daerah

Terjaganya ketertiban dan keamanan daerah

Keterangan


Misi 6: Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa” memperoleh

alokasi anggaran

sebesar Rp14.585.186.290,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp12.014.481.289,00 atau mencapai 82,37%. Anggaran misi keenam ini pada Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 13,82% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp12.569.747.488,00.


172

Pemerintah Kota Bandung Capaian kinerja Misi “Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa” dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.31 Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa No

Tujuan

6.1

Mewujudkan Anggaran Pemerintahan yang Optimal

Indikator Rata-Rata Peningkatan Pajak Daerah; Penetapan APBD dan Perubahannya Tepat Waktu;

Tidak Tepat Waktu

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu dan Sesuai SAP

Tepat Waktu dan Sesuai SAP

Tingkat Integrasi dan Sinergitas Pemanfaatan dan Alokasi APBN, APBD Provinsi, dengan APBD Kota Bandung

APBN Rp37.047.460.000 APBD Prov Jabar Rp152.266.855.270 1 Dokumen kajian

Tingkat Penggunaan Instrumen Pembiayaan Pembangunan NonKonvensional, dari Obligasi Daerah dan CSR, Menjadi Sumber Pembiayaan yang Signifikan 6.2

Mewujudkan Peran Serta Aktif Masyarakat dan Swasta dalam Pembiayaan Pembangunan Kota

Realisasi Capaian 2012* 33,15%

Tingkat Pelembagaan Sistem Insentif Fiskal/Keuangan (Pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah, dll);


Tingkat Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Swasta untuk Layanan Jasa dan Penyediaan Barang Publik Terhadap PAD;


Tingkat Penggunaan Instrumen Pembiayaan Pembangunan NonKonvensional Berbasis Masyarakat Sebagai Sumber Pembiayaan Signifikan;

1 dokumen kajian

Tingkat Perwujudan Insentif Fiskal Ke Masyarakat;


Proyek Pembangunan Non Konvensional Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

1 proyek PPS

Keterangan



173



174

KINERJA. A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja. B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Recommend Documents