Khilafah Solusi Permasalahan Umat (Studi Kasus Kota Yogyakarta dan Kota Makassar)

Khilafah Solusi Permasalahan Umat (Studi Kasus Kota Yogyakarta dan Kota Makassar) Despry Nur Annisa Ahmad Universitas Gadjah Mada Yogyakarta E-mail: [email protected] Siti Fatimah Umamit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta E-mail: [email protected]

Abstrak Saat ini, dunia dihadapkan pada perang dingin tiga ideologi dunia. Ideologi tersebut adalah Kapitalisme, Sosialisme/Komunisme, dan Islam. Namun ideologi yang sedang berperang dingin dan sama kuatnya adalah Kapitalisme dan Islam. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Kapitalisme ini untuk menghancurkan Islam. Salah satu caranya yakni dengan menanamkan pemahaman-pemahaman kufur pada umat Islam itu sendiri untuk keluar dari aqidah Islamiyah. Bukti penanaman pemahaman kufur tersebut adalah berhasilnya sebuah negara menerapkan sistem pemerintahan presidensial melaui jalan politik yang bernama demokrasi. Islam sebagai ideologi adalah Islam yang dijadikan satu-satunya pedoman hidup yang wajib ditegakkan oleh seluruh umat khususnya umat Islam itu sendiri. Namun sayangnya, banyak umat Islam yang kurang menyadari bahwa sesungguhnya tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk mencari ridho Allah SWT. Hasil dari kelupaan akan tujuan hidup ini menjadikan lupa untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Akibat dari tidak adanya penerapan Islam secara total, berbagai macam masalah muncul. Mulai dari masalah perekonomian, lingkungan, hukum peradilan, kesehatan, pendidikan, dan sistem pergaulan yang semakin membuat moral generasi muda semakin terpuruk. Keseluruhan masalah tersebut muncul

320

|

TAPiS, Vol. 16 No. 02 Juli-Desember 2016

di muka bumi, tidak lain karena akibat penerapan demokrasi yang dianut sistem pemerintahan sekarang ini. Menjadikan Islam sebagai pedoman hidup ini tentunya tidak bisa ditegakkan melalui jalur demokrasi. Segala sesuatu yang baik, tentunya harus dimulai dengan baik. Jalur yang baik karena sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw untuk menjadikan Islam itu sebagai Ideologi adalah melalui pendirian daulah Islamiyah dengan sistem pemerintahan khilafah. Sistem pemerintahan khilafah inilah yang kemudian menegakkan syariat Islam secara kaffah dan secara berangsurangsur dalam waktu yang singkat, Islam tersebar luas ke dunia, mengalami kebangkitan dan kemuliaan peradaban. Kata Kunci: Islam, Khilafah, Kaffah, Ideologi

Abstract At now, the world is confronted by cold war three ideological of the world. They are Capitalism, Socialism / Communism, and Islam. But ideology which strong influence in the world until now is Capitalism and Islam. There are many efforts undertaken by capitalism to destroy Islam. One of them is to embed the insights Kufr in Muslims themselves in order to come out of their Islam’s aqidah. The real evidence of Kufr embed is likes successful of a country for implementing the presidential system of government and through their political by called democracy. Islam as an ideology is the way of life that should be upheld by all the people, especially the Muslims themselves. Unfortunately, many Muslims are unaware that their was created by Allah SWT is just for got the bless of Him. The results of the forgetfulness of the purpose of Muslims life, many problem arise. Start from from economic, environmental, legal justice, health, education and social systems that more and more making the morale of young people is worse off. Overall, these problems arise in the world because result from the application of the democratic system that adopted by government today. Islam as a way of life makes it certainly that can not be enforced through the path of democracy. If everything was good, we must should be a good start. As exemplified by the Prophet Muhammad Saw to make Islam as ideology is through the establishment of the Daulah Islamiyah with the caliphate system of government. Then, this caliphate system of government is enforcing Islamic law kaffah and gradually in a short time, Islam can spread to the world, rise, and got a glory of civilization. Keywords: Islam, Caliphate, Kaffah, Ideology

Khilafah Solusi Permasalahan Umat |

321

A. Pendahuluan Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan erat kaitannya dengan hukum yang akan dan sedang diberlakukan. Sumber hukum yang ada di Indonesia bersumber dari lima, yakni: (1) UndangUndang; (2) Kebiasaan; (3) Keputusan hakim; (4) Traktat; dan (5) Pendapat sarjana hukum1. Berbicara tentang sistem pemerintahan dan hukum yang diberlakukan tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah kata peradaban. Sistem pemerintahan yang baik tentunya akan menghasilkan peradaban yang baik. Namun jika sistem pemerintahan itu buruk, maka buruk pula peradabannya. Hingga saat ini, hanya peradaban Islam saja yang pernah menjadi peradaban terbaik selama 14 abad di dunia. Namun sayangnya, kini peradaban Islam itu padam setelah keruntuhannya pada 3 Maret 1924. Runtuh dan padamnya peradaban Islam ini dikarenakan karena adanya perubahan sistem pemerintahan khilafah menjadi sistem pemerintahan presidensial dengan demokrasi sebagai alat politik. Tidak banyak yang mengetahui bahwa saat ini dunia diperhadapkan pada perang dingin ideologi, yakni Kapitalisme, Komunisme/Sosialisme, dan Islam. Namun, yang kini pengaruhnya sangat besar adalah Kapitalisme dan Islam. Sesuatu dapat dikatakan sebuah ideologi ketika sesuatu itu berasal dari sebuah pemikiran yang menyeluruh tentang semesta, kehidupan, dan manusia kemudian berpotensi untuk diyakini, diterapkan, dan disebarluaskan.2 Seperti yang diketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang dominasi penduduknya dihuni oleh umat muslim dan jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Namun angka terbesar ini tidak mampu menjadikan Islam itu berjaya di negeri ini karena sistem pemerintahan yang dianut saat ini bukan dari sistem pemerintahan Islam. Ketidak berjayaan Islam di negeri ini secara nyata dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang muncul mulai dari Anonim, Sumber-sumber Hukum, Diakses Melalui Laman: http://www. dunsarware.com/2015/ 09/sumber-sumber-hukum-di-indonesia.html Pada 4 Maret 2016. 2 ‘Athiyat Ahmad, Jalan Baru Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2013), h. 162. 1

322

|


masalah perekonomian, lingkungan, hukum peradilan, kesehatan, pendidikan, dan sistem pergaulan yang semakin membuat moral generasi muda semakin terpuruk. Masalah-masalah tersebut muncul akibat tidak diberlakukannya Islam sebagai ideologi umat muslim dan umat manusia secara umum padahal al-Quran telah menyerukan agar seluruh umat muslim memeluk Islam secara keseluruhan (kaffah). Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut dalam surat Al-Baqarah ayat 208: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” Makna Islam keseluruhan dalam hal ini adalah seluruh umat Islam harus mengikat dirinya pada ketentuan hukum syara’ yang bersumber dari al-Quran dan hadits. Bukan mengikatkan diri pada hukum yang dianut oleh sistem politik demokrasi yang sejatinya hanya berasal dari buatan manusia. Manusia pada hakikatnya tidak diperbolehkan untuk memilih hukum syara’ mana yang mau dia ikuti ataupun tidak atas dasar asas kebermanfaatan dari hukum syara’ tersebut. Hal tersebut karena manusia sangat terbatas dan tidak sepatutnyalah manusia membuat aturan hukum kehidupan. Allah SWT selalu tahu tentang kebaikan untuk makhluk-Nya dan hanya Allah SWT semata yang mempunyai kekuasaan dalam membuat hukum bagi kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah dalam AlQur’an surat Yusuf ayat 40: “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Perwujudan dari seruan untuk Islam yang secara kaffah dengan bersumber hukum hanya dari keputusan Allah SWT semata ini tentunya hanya akan terwujud ketika sistem pemerintahannya juga berbentuk Daulah Islamiyah, bukan melalui jalan demokrasi yang asalnya bukan bersumber dari ajaran Islam. Hal ini sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Saw sebagai suri tauladan umat manusia. Beliau mendirikan sebuah Daulah Islamiyah


323

di Madinah untuk bisa menegakkan syariat Islam secara kaffah dan secara berangsur-angsur dalam waktu yang singkat, Islam tersebar luas ke dunia, mengalami kebangkitan dan kemuliaan peradaban. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mengangkat tulisan yang berjudul “Khilafah Solusi Permasalahan Umat (Studi Kasus: Kota Makassar dan Kota Yogyakarta)” agar semakin membuka lebar mata dan hati ini bahwa sesungguhnya segala permasalahan yang dihadapi saat ini, itu akibat tidak diterapkannya sistem Islam secara keseluruhan. B. Kajian Teori Istilah khilafah dapat berarti perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini sebenarnya berawal dari kata Arab “khalf” yang berarti wakil, pengganti dan penguasa, ada juga yang mengemukakan bahwa kata “kh-l-f” dalam berbagai bentuknya mengandung makna yang menyempit yaitu berselisih, menyalahi janji, yang kemudian melahirkan kata khilafah dan khalifah.3 Dalam sejarah Islam istilah khilafah pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dalam pidato pelantikannya Abu Bakar menyebut dirinya sebagai khalifah Rasulillah dalam pengertian pengganti Rasulullah dalam mengurusi bidang keNegaraan. Dalam perkembangannya, konsep khilafah menjadi ciri dari golongan sunni. Rukun utama dalam pengangkatannya adalah ijma’ yaitu consensus atau kesepakatan bersama dan bay’ah atau sumpah setia umat kepada khalifah agar berpegang teguh kepada syariah. Menurut Dawam Raharjo, khalifah yakni kepala Negara dalam pemerintahan Islam, memang merupakan istilah al-Quran. Tetapi dalam al-Quran istilah ini memiliki banyak arti atau interpretasi. Oleh karenanya kata-kata yang mengandung istilah pengertian khalifah tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum mengenai wajibnya mendirikan suatu khilafah atau kekuasaan politik. Menurut Dawam, Allah telah mengisyaratkan satu konsep tentanG manusia, yaitu sebagai khalifh. Khalifah adalah suatu fungsi yang di emban manusia Ahmad Warison Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet Keempat, h. 361-363. 3

324

|


berdasarkan amanat yang diterimanya dari Allah SWT. Amanat inI pada intinya adalah tugas mengelola bumi secara bertanggung jawab, dengan menggunakan akal yang telah dianugrahkan Allah kepadanya.4 Abu A’-la Al-Maududi yang menggagas teori teodemokrasi dalam Islam memandang kekhilafahan menuntut adanya ketaatan antara yang diberi (manusia) dengan yang member (Tuhan). Maududi juga menekankan bahwa kekhalifahan harus berisi kepatuhan, dan kepatuhan itu tidak lain adalah kepada sang pencipta dan sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah SWT menjadi sistem yang lepas dan bebas memerintah dengan dan untuk dirinya sendiri adalah pemberontakan atau kudeta melawan sang pencipta.5 Sementara Muhammad Rasyid Ridha seorang ulama dan politikus kenamaan mendefinisikan Khalifah, Imamah, dan imarah sebagai tiga kalimat yang bermakna satu, yaitu kepemimpinan NegaraIslam yang meliputi kemaslahatan dunia dan agama.6 Letak perbedaan dari jenis-jenis pemerintahan yang satu dan yang lainnya adalah perbedaan undang-undang. Jenis undangundang akan menjelaskan suatu karakter pemerintahan. Undangundang adalah ruh bagi setiap sistem atau tatanan sosial dan menjadi dasar eksistensi.7 Sebagai contoh suatu pemerintahan yang menganut sistem kerajaan umumnya memiliki tabiat natural yakni insting, yakni kecenderungan dan keinginan insting yang tersusun dalam satu individu: seperti egoisme dan keinginan untuk menjadi arogan dan despotis. Jenis pemerintahan yang demikian itu dapat menjadi sebuah pemerintahan yang otoriter, individualis, otokrasi, dan dikhawatirkan lagi pemerintahan itu dapat menghasilkan suatu kondisi perpecahan dan kehancuran suatu Negara. Jika suatu perundang-undangan diputuskan oleh para intelektual dan pembesar Negara, kebijakan politiknya disebut rasional: dan jika aturan-aturan itu berasal dari Allah yang memutuskan M Dawam Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan KonsepKonsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 363-364. 5 Abdul A’la al-Maududi, Al-Khilafah Wa-al Mulk, (tej) Khilafah dan Kerajaan, (Bandung: Mizan, 1996), 58. 6 Al-Hasjmy, Dimana Letaaknya Negara Islam (Jakarta: Bina Ilmu, 1984), h. 153. 7 M Dhiaudin Rais, Teori politik Islam (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 87. 4


325

dan mensyariatkannya, maka orientasi politiknya adalah religious, bermanfaat dalam kehidupan keduniaan dan keakhiratan. Adapun model pemerintahan yang berorientasikan kekerasan, penindasan, dan mengesampingkan potensi kemarahan rakyatnya pastilah akan menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Model seperti ini tidaklah terpuji.8 Mengenai keimamhan atau kekhilafahan maka pemerintahan yang demikian itu adalah pemerintahan yang menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang, yaitu prinsip-prinsip bersumber dari al-Qur’an, al-Sunnah. Selain itu hukum-hukumnya dapat berpegang dan bercabang kepada empat sumber hukum: al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Dengan demikian menurut Dhiauddin Ra’is, di dalam undang-undang Islam tersebut, terhimpun hikmah logika individu dan kolektif, bimbingan Nabawi, serta tujuan Ilahi.9 Menurut Ibnu Khaldun, untuk menciptakan suatu Negara yang bisa tegak dan kuat, maka dibutuhkan suatu ketetapan hukum politik yang bisa diterima dan diikuti oleh rakyat. Namun, hukum tersebut tidak semata didasarkan kepada akal, sebagaimana hukum itu dibuat oleh para terkemuka, bijaksana, cerdik, pandai melainkan ditentukan oleh Allah melalui perantara Rasul, maka pemerintahan yang demikian disebut berdasarkan agama. Dalam hal ini Ibnu Khaldun sebagai ilmuwan yang religious memandang pentingnya sebuah pemerintahan yang mengedepankan orientasi dunia dan akhirat. Menurutnya manusia tidak diciptakan hanya untuk di dunia ini saja yang penuh dengan kehampaan dan kejahatan yang akhirnya hanyalah mati dan kesirnaan belaka. Dan Allah berfirman; “Apakah kamu mengira bahwa kami menjadikan kamu dengan sia-sia.”10 Dalam pandangan Ibnu Khaldun suatu hukum politik dibuat hanya untuk mengatur manusia tentang barang-barang lahir, kepentingan duniawi. Sedangkan hukum-hukum Allah bertujuan mengatur perbuatan manusia dalam segala hal, ibadah mereka, tata cara hidup mereka, dan juga berhubungan dengan Negara. Maka tidaklah dibenarkan suatu Negara yang didasarkan kepada Ibid., h. 88. Ibid., h. 90. 10 QS. Al-Mu’minuun (23): 115. 8 9

326

|


penaklukan dan paksaan pemuasan dorongan kemarahan karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah penindasan dan penyerangan, dan merupakan perbuatan tercela, baik di sisi Allah, pemberi hukum, maupun dalam pandangan kebijaksanaan politik.11 Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah yang menaungi seluruh umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti ketatanegaraan, muamalah (jual beli, hubungan antar manusia) dan lain-lain. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw agar wajib dijadikan sebagai pedoman hidup yang paripurna untuk seluruh umat manusia karena sumbernya berasal dari al-Qur’an dan al hadits. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 85 yang artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” Keindahan Islam pada hakikatnya terletak pada realita bahwa Islam diturunkan bagi seluruh umat manusia. Islam tidak terbatas bagi sekelompok manusia pada masa atau tempat tertentu. Salah satu bukti bahwa Islam itu universal adalah keberadaan Rasulullah Muhammad Saw sebagai nabi terakhir. Hal ini tentu semakin menguatkan bahwa Islam ini adalah ajaran yang sempurna, paripurna, dan komperehensif. Kesempurnaan ajaran Islam inilah yang menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil ‘alamin dan wajib dijadikan sebagai ideologi atau pedoman hidup. Namun sayangnya, banyak yang mengetahui bahwa Islam ini adalah rahmatan lil ‘alamin tapi hanya sedikit yang memahami bahwa Islam ini adalah dasar kehidupan. Bahkan hal yang lebih memilukan lagi yakni ketika banyak yang belum memahami bahwa tujuan hidup manusia adalah mencari ridho Allah SWT. Akibat ketidak pahaman akan tujuan hidup inilah yang menjadikan banyak manusia yang terbuai oleh kenikmatan dunia yang sesaat. Penelitian ini mengadakan 11

233.

Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ter, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 232-


327

studi kasus di Kota Yogyakarta dan Kota Makassar untuk mengukur bagaimana sistem presidensial sekarang dalam mengatasi segala permasalahan umat. Alasan mengambil kedua kota tersebut karena Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan pada umumnya pelajar ataupun mahasiswa selalu peka terhadap perkembangan isu arus globalisasi. Adapun Kota Makassar yakni karena Kota Makassar juga mempunyai ledakan penduduk akibat urbanisasi dan pengaruh slogannya sebagai Pusat Perdagangan di Kawasan Indonesia Timur. Dengan begitu, penduduk di Kota ini juga peka terhadap isu arus globalisasi. Aspek dan parameter yang digunakan dalam mengukur baik ataupun buruknya sistem presidensial saat ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Tabel 1 Aspek dan Parameter Penilaian Sistem Presidensial No 1

Aspek

Parameter Penilaian

Perekonomian • Target pencapaian ekonomi • Konversi lahan pertanian menjadi lahan komersil sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian • Maraknya peredaran produk import yang semakin mematikan produk lokal • Kebermanfaatan Investasi Modal dalam meningkatkan perekonomian • Keinginan untuk menerapkan sistem ekonomi Islam

2

Hukum Peradilan

• Keadilan sistem hukum demokrasi • Ketepatan sasaran hukum dalam seluruh aspek kehidupan • Pencegahan kemaksiatan dan efek jera hukum saat ini • Kelayakan untuk dipertahankan atau tidak hukum yang ada sekarang • Keinginan untuk menerapkan sistem hukum Islam

3

Lingkungan

• Korelasi kemaksiatan dan kerusakan lingkungan • Pengelolaan lingkungan saat ini • Efektifitas kantong plastik berbayar • Korelasi bangunan komersil terhadap kerusakan lingkungan • Keinginan untuk pengelolaan lingkungan sesuai ajaran Islam

328

|


4

Pergaulan

• Kondisi pergaulan remaja saat ini • Pengaruh lingkungan terhadap pergaulan • Pergaulan bebas akibat dampak negatif budaya asing • Budaya asing berpengaruh terhadap perilaku remaja • Keinginan untuk penerapan hukum Islam dalam sistem peraulan

5

Pendidikan

• Pemerataan sistem pendidikan di seluruh wilayah • Pengaruh tingginya biaya pendidikan terhadap kualitas pendidikan • Kebehasilan sistem pendidikan saat ini dalam menciptakan generasi berprestasi cemerlang • Peranan sistem pendidikan saat ini dalam mencetak generasi cerdas kepribadian Islam • Penerapan untuk penerapan hukum Islam dalam pendidikan

6

Kesehatan

• Sistem kesehatan dalam melayani seluruh lapisan masyarakat • Kecepatan dan keadilan pelayanan kesehatan yang baik • Kesesuaian persyaratan BPS dan pelayanan yang didapatkan • BPJS kesehatan sebagai asuransi kesehatan yang murah pada masyarakat miskin • Penerapan untuk penerapan hukum Islam dalam sistem kesehatan

Sumber : Hasil studi pustaka dan olah pikir tim penulis tahun 2016

Adapun hasil jawaban dari sebaran kuesioner dan olah data dengan menggunakan aplikasi SPSS berdasarkan aspek dan parameter diatas dapat dilihat pada penjelasan berikut dan rincian datanya dapat dilihat pada halaman lampiran tulisan ini. 1. Aspek Perekonomian a. Mayoritas responden sebanyak 65% menilai bahwa sistem ekonomi yang ada sekarang ini tidak mencapai target. Target yang dimaksud dalam hal ini adalah kesejahteraan dan pemerataan.


329

b. Mayoritas responden sebanyak 68% menilai bahwa pembangunan kawasan komersil tidak meningkatkan perekonomian. c. Mayoritas responden sebanyak 74% menilai bahwa produk import tidak mematikan produk lokal d. Mayoritas responden menilai bahwa investasi modal dapat meningkatkan perekonomian terhitung sebanyak 43% responden mengiyakannya. . e. Mayoritas responden menginginkan penerapan hukum Islam dalam bidang perekonomian diketahui terdapat 64% responden menyetujuinya. 2. Aspek Hukum a. Mayoritas responden 86% menilai bahwa hukum yang ada di sistem sekarang ini tidak adil. b. Mayoritas responden 89% menilai bahwa hukum yang ada di sistem sekarang ini tidak tepat sasaran dalam mengatur seluruh aspek kehidupan c. Mayoritas responden 69% menilai hukum yang ada di sistem sekarang ini tidak bersifat mencegah dan memberi jera kepada pelaku kemaksiatan d. Mayoritas responden 52% menilai bahwa hukum yang ada sekarang tidak layak untuk dipertahankan e. Mayoritas responden 62% menginkan penerapan hukum Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan 3. Aspek Lingkungan a. Mayoritas responden 80% menilai bahwa ada hubungan langsung antara kemaksiatan yang dilakukan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi b. Mayoritas responden 75% menilai penerapan sistem saat ini belum mampu mengelola lingkungan secara baik. c. Sebanyak 36% responden menilai bahwa kantong plastik berbayar tidak efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan 32% sisanya menjawab Ya atau Ragu-Ragu.

330

|


d. Mayoritas responden 77% menilai bahwa pembangunanbangunan komersil berpengaruh langsung pada kerusakan lingkungan e. Mayoritas responden 85% menginginkan penerapan hukum Islam dalam pengelolaan lingkungan 4. Aspek Pergaulan a. Mayoritas responden 94% menilai bahwa sistem pergaulan remaja saat ini sudah sangat memprihatinkan b. Mayoritas responden sebanyak 73% menilai bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap pergaulan c. Mayoritas responden 85% menilai bahwa pergaulan bebas akibat masuknya budaya asing d. Mayoritas responden 89% menilai bahwa perilaku remaja sekarang banyak terpengaruh dari budaya asing e. Mayoritas responden 83% menginginkan penerapan hukum Islam dalam sistem pergaulan 5. Aspek Pendidikan a. Mayoritas responden 77% menilai bahwa sistem pendidikan saat ini belum merata b. Mayoritas responden 49% menilai bahwa tingginya biaya pendidikan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang ada di sistem pemerintahan sekarang ini. Hal ini tentu saja menjadi penyebab mengapa pendidikan belum merata di seluruh lapisan masyarakat karena mereka yang tingkat ekonomi lemah tidak mampu membiayai biaya pendidikan anaknya c. Mayorita responden 54% menyatakan keraguannya bahwa sistem pendidikan sekarang mampu mencetak generasi cemerlang dan berprestasi d. Mayoritas responden 49% menilai bahwa sistem pendidikan sekarang masih abu-abu dalam membentuk generasi berkepribadian Islam e. Mayoritas responden 89% menginginkan penerapan hukum Islam dalam sistem pendidikan


331

6. Aspek Kesehatan a. Mayoritas responden 80% menilai bahwa sistem pelayanan kesehatan saat ini belum mampu melayani seluruh lapisan masyarakat b. Mayoritas responden 75% menilai bahwa sistem kesehatan dalam kecepatan dan keadilan belum mempu melayani masyarakat dengan baik. c. Mayoritas responden 45% meragukan kesesuaian persyaratan dan jenis pelayanan dengan hasil pelayanan dari program BPJS yang telah berlaku saat ini d. Mayoritas responden 37% menilai bahwa BPJS merupakan asuransi kesehatan yang belum mampu memberikan kesehatan murah bagi masyarakat miskin, 36% sisanya menyatakan keraguannya. e. Mayoritas responden 74 menyetujui penerapan hukum Islam dalam mengatur sistem kesehatan Dari keseluruhan jawaban diatas, penilaian publik pada sistem pemerintahan presidensial yang ada saat ini dengan menjadikan demokrasi sebagai alat politik dan hukum yang ada berdasar pada buatan manusia, menyatakan bahwa sistem ini sangat lemah dan banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat kepada masyarakat secara umumnya sehingga tidak heran bila kemudian sebanyak 73% masyarakat mengingankan penerapan aturan Islam dalam mengatur aspek kehidupan. Terlepas dari mudarat dan manfaat yang didapatkan dari sistem ini, kita harus mengembalikan lagi semuanya kepada tujuan hidup manusia yakni untuk mencapai ridho Allah SWT. Dengan berada di sistem yang bisa dikatakan sudah lemah dan rusak ini tentunya hidup ini sangat susah mencari ridho Allah SWT. Kita seakan-akan terjebak dalam kemaksiatan yang terstruktur padahal Allah SWT telah mewajibkan kita untuk menerapkan hukum yang telah di buat olehNya untuk kemaslahatan dan tentunya untuk meraih ridhoNya pula. Adapun hukum Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan di bawah kendali sistem pemerintahan Islam adalah sebagai berikut.

332

|


7. Pengaturan Sistem Ekonomi Islam Akibat penerapan sekuler yang dirasakan saat ini menjadikan umat muslim termakan konsep Kristen Barat yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi jauh lebih baik daripada melakukan upaya untuk menyempurnakan shalat dan ibadah-ibadah fardiyah. Hal ini tentunya sudah Allah SWT terangkan dalam banyak ayat-ayat alquran (Ali Imran ayat 185, at-Takatsur ayat 1, al-Fajr ayat 20, al-‘Adiyat ayat 8, dan Hud ayat 10) yang menyatakan bahwa manusia memiliki hawa nafsu dan kecintaan berlebihan pada harta. Pandangan Islam sendiri tentang persoalan ekonomi, Islam menganggap bahwa persoalan utama ekonomi ada pada masalah distribusi kekayaan bukan pada masalah produksi. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep ilmu yang digunakan dalam memproduksi dan mendistribusi kekayaan sangatlah berbeda. Islam mengatur mekanisme pendistribusian kekayaan secara adil. Tujuan sistem ekonomi Islam ini adalah sebagai berikut: a. Memenuhi seluruh kebutuhan pokok setiap individu di Negara Islam b. Memberikan fasilitas dan kesempatan bagi seuruh warga Negara Islam untuk memuaskan kebutuhan pelengkapnya c. Mewujudkan kedua tujuan di atas dengan jalan menyiapkan sebuah sistem yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sistem pendistribusian kekayaan yang adil Pemilik sejati segala macam harta kekayaan hanyalah Allah SWT sehingga kita yang statusnya umat manusia tidak bisa menguasai harta semata-mata karena pada dasarnya harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 33: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budakbudak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah


333

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”

Harta yang dimaksud dalam ayat tersebut berupa zakat, kafarat (denda), shadaqah, zakat fitrah dan sebagainya yang diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, serta orangorang tua. Dalam hal ini, tugas negaralah yang memastikan agar harta tersebut benar-benar terdistribusi dengan sebaik-baiknya. Islam telah menetapkan tiga jenis kepemilikan dalam sistem ekonominya. Ketiga hal tersebut adalah kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara12. Kebijakan ekonomi negara dalam menerapkan sistem Islam wajib ialah terlebih dahulu membangun pemikiran seluruh masyarakat tentang hal yang paling mendasar mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupan. Hal itulah yang disebut sebagai aqidah Islam. Jika individunya sudah matang dalam memandang kehidupan ini, maka negara kemudian mengarahkan masyarakat untuk menjamin kehidupan pokok masing-masingnya dengan selalu menjadikan syariat Islam sebagai standar dalam memperoleh dan menyimpan kekayaan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dalam sistem Islam tidak semata-mata diorientasikan pada tujuan untuk meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) namun lebih kepada bagaimana negara menjamin pendistribusian kekayaan negara kepada seluruh anggota masyarakat sehingga terjamin kebutuhan-kebutuhan pokok bagi sluruh masyarakat dan terbuka peluang bagi setiap individu untuk memuaskan semua kebutuhan pelengkapnya sesuai kadar kemampuannya, dalam batas-batas yang dibenarkan syariat Islam. 8. Pengaturan Hukum Islam adalah rahmatan lil ‘alamin yang dibawakan oleh Rasulullah Saw dan Allah SWT telah melengkapi Islam ini sepaket dengan hukum-hukumnya yang mengatur segala bentuk interaksi manusia di dalam kehidupan mereka. Allah SWT juga telah menjamin surga kepada mereka yang mengikat dirinya pada hukum Islam. Al Anshari Jalal, Mengenal Sistem Islam Dari A Sampai Z, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015), h. 148. 12

334

|


Kehadiran syariat Islam ini memiliki tujuan-tujuan luhur yang mencakup delapan tujuan.13 sebagai berikut: a. Pemeliharaan atas keturunan (al-muhafazhatu ‘ala an-nasl) b. Pemeliharaan atas akal (al-muhafazhatu ‘ala aql) c. Pemeliharaan atas kemuliaan (al-muhafazhatu ‘ala al-karamah) d. Pemeliharaan atas jiwa (al-muhafazhatu ‘ala an-nafs) e. Pemeliharaan atas harta (al-muhafazhatu ‘ala mal) f. Pemeliharaan atas agama (al-muhafazhatu ‘ala ad-din) g. Pemeliharaan atas ketentraman/keamanan (al-muhafazhatu ‘ala al-amn) h. Pemeliharaan atas negara (al-muhafazhatu ‘ala ad-dawlah) Dari delapan tujuan dari penerapan hukum Islam ini, maka lagi-lagi dapat dikatakan bahwa hanya Islam lah hukum sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. 9. Pengaturan Lingkungan Islam telah memberikan aturan yang berkaitan dengan penjagaan terhadap lingkungan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: a. Tidak boleh melakukan kerusakan terhadap segala sesuatu sesudah ada perbaikan. Sebagaimana firman Allah dalam AlQur’an surat An-Nur ayat 33 yang artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

a. Tidak boleh melakukan pencemaran lingkungan dengan kotoran manusia. Rasulullah Saw bersabda: “Berhati-hatilah terhadap dua orang terlaknat.” Sahabat bertanya, “Siapakah dua orang terlaknat itu?” Rasulullah menjawab, “Yakni orang yang membuang kotoran di jalanan yang dilalui orang dan tempat berteduh mereka.”

a. Islam melarang penebangan pohon yang bisa mengancam kelestarian lingkungan. Rasulullah Saw bersabda: Abdullah Muhammad Husain, Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015), h. 99-100 13


335

“Siapa yang memotong pohon bidara yang ada di atas tanah lapang—yang sering digunakan sebagai tempat bernaung bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan ataupun binatang-binatang—secara sia-sia dan penuh kezaliman tanpa alasan yang benar, maka Allah akan menaruh api neraka di atas kepalanya (HR. Al-Bukhari).

b. Islam mendorong untuk menggarap tanah dengan cara ditanami, atau menyitanya (tanah pertanian tersebut) dari siapa saja yang tidak menanaminya. Rasulullah Saw bersabda: “Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : Ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu (untuk mengelolahnya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rosulullah S.a.w. bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. “(HR. Bukhori).

c. Islam melarang untuk membunuh binatang secara sia-sia. Rasulullah Saw bersabda: “Setiap orang yang membunuh burung pipit atau binatang yang lebih besar dari burung pipit tanpa ada kepentingan yang jelas, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.” Ditanyakan kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, apa kepentingan itu?” Rasulullah menjawab, “Apabila burung itu disembelih untuk dimakan, dan tidak memotong kepalanya kemudian dilempar begitu saja.” (HR Ahmad).

10. Pengaturan Sistem Pergaulan Dalam sistem pergaulan, negara harus lebih signifikan lagi dalam membentuk sistem dan tata aturan dalam masyarakat untuk mengendalikan pergaulan bebas saat ini. Dalam Islam negara berkewajiban mengawal penerapkan hukum-hukum pergaulan yang disyariatkan Allah SWT. Hukum-hukum tersebut diantaranya : a. Perintah baik kepada laki-laki maupun perempuan agar menundukkan pandangannya serta memelihara kemaluannya (QS an-Nûr [24]: 30-31). Jika timbul rasa ketertarikan pada lawan jenis sementara yang bersangkutan belum mampu untuk melakukan pernikahan maka dianjurkan untuk menahannya dengan puasa. Sementara bagi yang telah mampu untuk menikah sangat dianjurkan untuk menikah.

336

|


b. Perintah agar memisahkan kehidupan laki-laki dan perempuan serta mencegah ikhtilat (campur baur). c. Islam mendorong untuk segera menikah. Dengan demikian, pembatasan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanya terjadi dalam perkawinan yang dimulai pada usia yang relatif muda saat gharizah an-nau’ (naluri melestarikan jenis) mulai bergejolak. Adapun bagi yang belum mampu menikah, maka agar mereka memiliki sifat ‘iffah (senantiasa menjaga kehormatan) dan mampu mengendalikan diri (nafsu). d. Perintah untuk mengenakan pakaian yang bisa menjaga kehormatan bagi laki-laki dan perempuan ketika mereka berada di kehidupan umum. Perempuan diwajibkan meggunakan jilbab (baju kurung terusan dari atas hingga menutup kakinya) dan kerudung. Laki-laki pun harus menutup aurat sebagaimana batasan yang telah ditetapkan syariah (QS an-Nûr [24]: 31 dan QS al Ahzab [33]: 59) e. Larangan khalwat (berdua-duaan), zina dan memberikan sanksi sesuai hukum syariah. f. Larangan bagi kaum perempuan untuk ber-tabarruj (QS an-Nûr [24]: 60) g. Larangan bagi seorang perempuan untuk bepergian jauh kecuali dengan mahrom.“Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali jika disertai mahram-nya.” (HR Muslim). h. Larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk saling berpegangan tangan atau berciuman karena bisa membangkitkan naluri seksual dan mendekati zina (QS. Al Isra [17] : 32) i. Islam membatasi interaksi antar lawan jenis sebatas hubungan yang sifatnya umum, seperti muamalat atau tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, bukan aktivitas saling mengunjungi antara laki-laki dan perempuan atau aktivitas lain yang bisa memunculkan rangsangan seksual (seperti curhat antar lawan jenis). j. Islam juga telah memerintahkan kepada kaum kaum laki-laki dan perempuan agar menjauhi tempat-tempat syubhat (meragukan)


337

dan agar bersikap hati-hati sehingga tidak tergelincir ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah. k. Islam memerintahkan negara untuk memberi sanksi kepada semua pelaku yang terbukti merusak tatanan pergaulan baik dengan tindakan maupun dengan memunculkan berbagai media dan sarana kepornoan. l. Dengan demikian, solusi bagi pencegahan pergaulan bebas adalah dengan menerapkan hukum-hukum pergaulan Islam dan menjaganya dengan penerapan sistem Islam oleh Khalifah (kepala negara) di bawah institusi negara Khilafah. 11. Pengaturan Pendidikan Di masa kejayaan Islam dahulu, kita menjadi bangsa yang paling maju di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, inovasi, dan pendidikan tinggi. Saat itu, perguruan tinggi dan universitas kita menjadi kiblat para pelajar dari seluruh penjuru dunia, pusat perhatian para ilmuwan, dan kaum intelektual. Kota-kota seperti Cordova, Sevilla, Kairo, Baghdad, dan Zaitunah mampu melahirkan ilmuwan dan intelektual yang mempersembahkan berjuta-juta karya pada umatnya. Pada masa itu juga, anak-anak yang berada di bawah naungan negara menyelesaikan pendidikan mereka dalam waktu pendek. Mereka memahami agama dan aqidahnya serta mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Negara juga menjamin seluruh biaya para pelajar selama masa studinya. Pendidikan saat itu diwajibkan dan diberikan secara Cuma-Cuma bagi semua orang. Asas yang dijadikan pijakan kurikulum adalah aqidah. Pembelajaran tentang sesuatu dipergunakan seseorang dalam kancah kehidupan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Negara Islam dan kaum Muslim mencapai tingkat kemajuan ilmu pengetahuan yang pengaruhnya masih membekas dan digunakan di universitasuniversitas besar di dunia, seperti matemati kawan Ibnu Haitsam dan Hasan Bishri, kedokterannya Ibnu Sina dan ar-Razi, dan lain sebagainya. Jika dibandingkan dengan sekarang, kita meluncur ke level paling rendah. Sistem yang ada sekarang ini tidak mengajarkan

338

|


sebagaimana yang Islam inginkan tetapi bergantung pada keinginan penjajah atau para pengekornya. Kurikulum pendidikan saat ini tidak lagi ditentukan aqidah Islam melainkan Dunlop dan Kawan-kawan14. Dunlop adalah orang barat yang pernah menjadi penanggung jawab disusunnya kurikulum pendidikan pada masa penjajahan Inggris atas Mesir. Akibatnya ialah kita mempelajari apa-apa yang bertentangan dengan aqidah, tradisi, kebiasaan kita sebagai orang Islam. 12. Pengaturan Kesehatan Dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk dalam urusan kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab Imam atau Khalifah (Kepala Negara Islam) untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda: “Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).” Di antara tanggung jawab Imam atau Khalifah adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (primer) bagi rakyatnya secara keseluruhan. Yang termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar bagi rakyat adalah kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw: “Siapa saja yang saat memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya, sehat badannya dan tersedia bahan makanan di hari itu, dia seolah-olah telah memiliki dunia semuanya (HR al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)”. Dalam hadis tersebut ditunjukkan bahwa keamanan dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan primer atau dasar sebagaimana makanan. Dalam Islam, jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat adalah tanggung jawab negara yang wajib diberikan secara gratis (cuma-cuma), alias tidak membayar sama sekali. Negara tidak boleh membebani rakyatnya untuk membayar kebutuhan layanan kesehatannya. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis Nabi saw., sebagaimana penuturan Jabir ra.: “Rasulullah saw. pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Kaab (yang sedang sakit). Dokter

14

Jalan Baru Islam.


339

itu memotong salah satu urat Ubay bin Kaab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu.” (HR. Abu Dawud). Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw., yang bertindak sebagai kepala negara Islam, telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu. Hadits di atas merupakan dalil syariah yang sahih, bahwa dalam Islam jaminan kesehatan itu wajib diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis, tanpa membebani, apalagi memaksa rakyat mengeluarkan uang untuk mendapat layanan kesehatan dari negara. Layanan kesehatan wajib diberikan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang lagi strata ekonomi rakyatnya. Mereka yang masuk kategori fakir maupun yang kaya tetap berhak mendapat layanan kesehatan secara sama, sesuai dengan kebutuhan medisnya. Sebabnya, layanan kesehatan tersebut telah dipandang oleh Islam sebagai kebutuhan dasar (primer) bagi seluruh rakyatnya. Dengan demikian negara wajib senantiasa mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Negara tidak boleh melalaikan kewajibannya tersebut. Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, baik kepada pihak swasta, maupun kepada rakyatnya sendiri. Jika hal itu terjadi, maka pemerintahnya akan berdosa, sebab tanggung jawab pemimpin negara untuk memberi layanan pada rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh Allah SWT. Hal itu telah ditegaskan oleh Rasulullah saw. melalui sabdanya: Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim). Namun, hal ini tak berarti bahwa jasa dokter swasta atau membeli obat dari apotek swasta hukumnya haram. Pasalnya, yang diperoleh secara gratis adalah layanan kesehatan dari negara. Adapun jika layanan kesehatan itu dari swasta (bukan pemerintah), misalnya dari dokter praktik swasta atau membeli obat dari apotik umum

340

|


(bukan apotek pemerintah), maka hukumnya tetap boleh membayar jasa dokter atau membeli obat dari apotek swasta tersebut. Keseluruhan pengaturan hukum islam di seluruh aspek kehidupan tersebut diatas hanya dapat terwujud di bawah naungan negara khilafah yang menerapkan sistem politik yang berideologi Islam. Hukum Islam tidak dapat diterapkan secara menyeluruh pada sistem negara yang menerapkan sistem politik demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial karena Allah SWT telah mewajibkan agar hambaNya untuk memeluk Islam secara keseluruhan. Islam secara keseluruhan adalah kita tidak memilih mana hukum Islam yang akan kita ikuti sesuai dengan manfaat yang kita dapatkat ketika menjalankan hukum tersebut. Sebab manusia hanya dituntut untuk taat kepada Allah SWT dan pada ajaran Rasul Allah, yakni Baginda Rasulullah Saw. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw bahwa negara khilafah tidaklah ditegakkan secara parsial merlainkan diawali pada satu titik. Titik yang memungkinkan saat ini adalah negara Indonesia karena negara ini mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga disadari ataupun tidak oleh pemerintah saat ini, negara ini ini dijadikan barometer negara Islam lainnya. Itu sebabnya Kapitalis barat maupun Kapitalis china sangat gencargencanya membidik Indonesia sebagai sasaran empuk agar Indonesia ini hancur dengan cara yang halus. Hancurnya Indonesia ini tentunya dengan mudah mereka menghancurkan Islam. Mereka menghancurkan dengan cara penanaman modal dan penawaran perjanjian kerja sama yang menggiurkan sehingga pemimpin muslim di negeri ini terjebak dalam jebakan maut para asing tersebut. Mereka memperdaya umat Islam di negeri ini dengan cara mengeluarkan umat muslim dari aqidahnya. Itu terbukti karena seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini selalu mengejar tentang tuntutan perekonomian dunia sehingga pemimpin negeri ini lupa bahwa angka kesenjangan masyarakatnya sangat tinggi dari tahun ke tahun. Jumlah orang kaya di negeri ini mengalami peningkatan selaras dengan peningkatan angka kemiskinan. Padahal Rasulullah Saw telah mengatakan bahwa sebagaimana hadist Rasulullah Saw mengharuskan bahwa seluruh umatnya harus bersatu dan membumikan Islam. Maka seyogyanyalah


341

kita semua umat muslim harus bersatu dan bagaikan satu tubuh sehingga penerapannya pun harus menyeluruh di seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al- Hujurat ayat 10 yang artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” Dikatakan pula dalam hadits Rasulullah Saw: Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radiallahuanhu, pembantu Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda: Tidak beriman salah seorang diantara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. (HR. Bukhori dan Muslim). Dalil diatas menjelaskan bahwa kita semua tidak dapat meraih ridho Allah SWT yang sebenar-benarnya jika masih banyak saudara kita yang terjebak dalam kemaksiatan terstruktur dan banyak dari mereka juga yang menderita kelaparan, terhimpit ekonomi, berpendidikan rendah, dan permasalahan sosial lainnya. Jangan sampai karena pemerintahan saat ini fokus mengejar target pencapai sektor ekonomi dan mengabaikan permasalahan sosial masyarakatnya yang sedang berada di ambang batas. Jika esok pemerintah sadar tentang negara ini dalam keadaan hancur dan mau memperbaikinya dengan sistem Islam, bahwa jangan melupakan saudara muslim kita di belahan bumi lainnya yang di bombardir oleh Barat. Mereka semua adalah saudara kita. Tidak ada jalan lain dimuka bumi ini untuk menyelamatkan kasus-kasus kehidupan selain kembali kepada Islam dan seluruh umat muslim di dunia bangkit agar Ideologi Islam kembali bangkit dan berkibar. Hidup ini bukan tentang sebatas kebaikan untuk individu ataupun kelompok, tapi ini semua tentang menolong agama Allah SWT yang kian masa kian hancur akibat banyak pengikutnya yang tidak menyadari bahwa mereka telah keluar dari aqidah Islam. Agama ini sudah sangat sempurna. Kesempurnaanya terlihat bahwa hanya Islam yang merupakan agama, juga merupakan ideologi.

342

|


D. Simpulan Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah Saw untuk dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat. Sebagian besar orang memahami bahwa Islam ini hanya sebatas agama yang sekedar mengatur ibadah yang secara ritual. Lebih dari itu, Islam ini bukan sekedar agama melainkan ideologi yang sangat komperehensif menawarkan solusi setiap permasalahanpermasalahan yang di hadapi dunia ini. Kesempurnaan ajaran Islam ini tentunya hanya akan terwujud ketika Daulah Islamiyah berdiri tegak dimuka bumi dengan sistem pemerintahan yang bernama Khilafah Rasyidah ‘ala Minhaj An Nubuwwah[.]

DAFTAR PUSTAKA

‘Athiyat, Ahmad, Jalan Baru Islam. Bogor: Pustaka Thariqatul Izzah, 2013. Abdullah, Muhammad Husain, Studi Dasar-Dasar Pemkiran Islam. Bogor: Pustaka Thariqatul Izzah, 2015. Abdurrahman, Hafidz, Islam Politik dan Spritual. Bogor: Al Azhar Press, 2015. Al ansari, Jalal, Mengenal Sistem Islam dari A sampai Z. Bogor: Pustaka Thariqatul Izzah, 2015. Al Quranul Karim, Al-Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama, 1989. Al-Hasjmy, Dimana Letaaknya Negara Islam, Jakarta: Bina Ilmu, 1984. al-Maududi, Abdul A’la, Al-Khilafah Wa-al Mulk, (tej) Khilafah dan Kerajaan, Bandung: Mizan, 1996. Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman, Sirah Nabawiyah. Jakarta: Qisthi Press, 2014. Hamas, Edgar, Untuk Kalian Yang Rindu Perubahan. Yogyakarta: Pro-U Media, 2015. Khaldun, Ibnu, Muqaddimah Terj, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006. Kurnia, MR., Menjadi Pembela Islam. Bogor: Al Azhar Press, 2013.


343

Munawwir, Ahmad Warison, Kamus Al-Munawwir, Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. NN, Sumber-sumber Hukum di Indonesia, Diakses Melalui Laman: http://www.dunsarware.com/2015/09/sumber-sumberhukum-di-indonesia.html Pada 4 Maret 2016 Qol’ahji, Muhammad Rawas, Sirah Nabawiyah (Sisi Politis Perjuangan Rasulullah Saw). Bogor: Al Azhar Press, 2015. Raharjo, M Dawam, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, Jakarta: Paramadina, 1996. Rais, M Dhiaudin, Teori politik Islam Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.

344

|


Khilafah Solusi Permasalahan Umat (Studi Kasus Kota Yogyakarta dan Kota Makassar)

Recommend Documents