Keywords: Sukuk, Restructuring, Ijarah, Debt

TINJAUAN ATAS SUKUK IJARAH PT BERLIAN LAJU TANKER TBK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Fauzian Rahman Aulia Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok E-mail : [email protected] ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai Sukuk Ijarah PT Berlian Laju Tanker Tbk. Pembahasan mengenai Sukuk Ijarah PT Berlian Laju Tanker Tbk ini mengenai Struktur, akad-akad dalam Sukuk Ijarah. Saat Sukuk Ijarah gagal bayar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa Struktur Sukuk Ijarah dan akad-akad dalam Sukuk Ijarah tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia. ini dapat dilihat dari akad-akad pendukung seperti akad Ijarah, akad Wakalah, dan akad Kafalah. Tidak sesuainya akad-akad dalam Sukuk Ijarah dalam Sukuk Ijarah berakibat pada Sukuk Ijarah tidak mereprentasikan kepemilikan pemegang Sukuk Ijarah atas Hak manfaat. Sukuk Ijarah ini seharusnya mereprentasikan kepemilikan hak manfaat dari pemegang Sukuk Ijarah, dan objek Ijarah menjadi jaminan untuk merepresentasikan kepemilikan hak manfaat dari pemegang Sukuk Ijarah. Kata kunci: Sukuk, Restrukturisasi, Ijarah, Utang REVIEW OF RESTRUCTURING SUKUK IJARAH PT BERLIAN LAJU TANKER TBK IN ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW ABSTRACT This thesis discusses about Sukuk Ijarah PT Berlian, especially regarding the structure, contracts in the Sukuk Ijarah. When defaulted Sukuk Ijarah in Islamic Law and Positive Law in Indonesia. Research methods are conducted using descriptive analysis. From the analysis can be seen that the structure of Sukuk Ijarah contract and contract-Ijarah Sukuk do not in accordance with Islamic law and positive law in Indonesia. Sukuk Ijarah is supposedly represents the ownership rights of the holders of the Sukuk Ijarah benefits, and ijara objects represent a guarantee for the benefit of holders of rights Sukuk Ijarah. Keywords: Sukuk, Restructuring, Ijarah, Debt.

Tinjauan atas suku..., Fauzian Rahman Aulia, FH UI, 2014

Pendahuluan Pasar Modal merupakan salah satu institusi keuangan selain bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal lahir pada saat Eropa mulai bangkit pada abad ke 14, tetapi pasar modal yang pertama yang ada di dunia lahir di Kota Amsterdam tahun 1611. Saat itu dikeluarkan saham VOC guna pembiayaan ekspedisi. Semenjak itu, pasar modal menjadi salah satu instrumen yang tidak terpisahkan dari institusi keuangan modern saat ini. Pasar modal pada saat itu pasar modal terbawa ke masing-masing wilayah Jajahan Bangsa Eropa, termasuk ke wilayah kaum muslim yang dikuasai mereka. Hingga saat ini, Keberadaan pasar modal merupakan suatu realita dan menjadi fenomena kini di tengah-tengah kehidupan ummat Islam. Bahkan hampir Negaranegara di penjuru dunia manapun, telah menggunakan pasar modal sebagai instrumen ekonomi1. Sehingga pasar modal kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat saat ini, khususnya dalam hal ini umat Islam. Bangkitnya ekonomi Islam di belahan dunia saat ini, menjadi fenomena menarik dan menggembirakan bagi umat Islam pada khususnya, serta umat lainnya yang merasakan kemashlahatan dari hasil penerapannya. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, terutama melalui kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi (gharar) dan menjadikan sistem riba sebagai landasan operasionalnya, ternyata telah menjadi hambatan psikologis bagi ummat Islam2. Ini menyebabkan umat Islam mundur dalam bidang perekonomian, terutama dalam

bidang pasar

modal. Krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008 dan Krisis Utang Eropa pada tahun

2012 membawa dampak buruk pada ekonomi dunia, yakni resesi

ekonomi. Ternyata di balik hikmah tersebut, krisis moneter membawa angin segar bagi industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah lebih tahan krisis, meskipun ada beberapa produk keuangan syariah yang mandek seperti Sukuk yang gagal bayar. Ini tidak membuat keseluruhan Industri Keuangan Syariah larut dalam krisis. 1

Burhanuddin, Pasar Modal Syariah, Cet 1,(Jakarta : Kencana Grup, 2009), hlm 1.

2

Ibid.


Keuangan syariah pada saat ini semakin berkembang tidak hanya fokus di perbankan tetapi juga merambah pasar modal. Ini sebuah aspirasi bahwa umat Islam ingin melaksanakan kegiatan ekonomi dalam pasar modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah karena di pasar modal yang ada saat ini jauh dari nilai-nilai syariah. Pada Pasar modal Syariah di kembangkan dalam suatu produk yaitu Sukuk. Konsep suku sebagai instrument investasi ini dibuat sebagai alternatif untuk surat utang konvensional yang di dasarkan kepada bunya yang dilarang dalam hukum Islam. Sukuk

(sebagian besar didasarkan konsep utang dalam Islam) menggambarkan

proporsi kepemilikan dari aset yang nyata3. Secara Global penerbitan Sukuk telah terkonsentrasi di dua Wilayah, yakni wilayah Asia Tenggara (terutama Malaysia), dan juga Timur Tengah (terutama Negara-Negara Teluk). Pasar Sukuk Malaysia dianggap sebagai pasar Sukuk terpenting di dunia. Ini telah didukung dengan regulasi penerbitan Sukuk oleh Pemerintah Malaysia dan Bank Sentralnya. Penerbitan Sukuk global kumulasi totalnya mencapai 747 penerbitan dengan total nilai sekitar 106.6 Miliar dollar dari Desember tahun 1996 sampai September 2009. Malaysia menguasai 46% dari nilai penerbitan, sedangkan negara-negara Teluk di Timur Tengah menguasai 49 % dari total nilai perbitan Sukuk. Sisanya 5% dari seluruh penjuru dunia4, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan total 87,18% atau sekitar 207 juta pemeluk agama Islam. Jumlah ini penduduknya berdasarkan survey Badan Pusat Statistik tahun 20105. Pemeluk agama Islam dikenal selalu ingin menjalankan kehidupannya, baik kegiatan ibadah maupun kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Ini menjadi suatu keniscayaan bahwa umat Islam di Indonesia ingin menjalankan nilai-nilai Islam dalam kegiatan sosial terutama dalam kegiatan Ekonomi. Era Lembaga Keuangan Syariah dimulai terlebih dahulu dengan muncul Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang menerpa Indonesia pada saat itu, ini mengakibatkan kolapsnya bank-bank konvensional.

3

Nader Naifar, Slimm Mseddi, Sukuk determinans and pricing model methodology, (Riyadh: Ibnu Al Saud University), hlm. 3. 4

Ibid., hlm. 4.

5

“Pertumbuhan Penduduk Indonesia” http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320 pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2014. Jam 14.30.


diunduh

Keadaaan krisis yang mengakibatkan kolapsnya bank-bank konvensional ternyata tidak mempengaruhi kinerja Bank Muamalat Indonesia yang baik pada saat krisis. Baiknya kinerja Bank Syariah ini terbukti Keuangan Syariah lebih tahan krisis. Dari pengalaman Bank Muamalat, ini menjadi dasar bagi kalangan pasar modal menyadari potensi penghimpunan dana umat muslim ini dalam sistem pasar modal berdasarkan syariah. Dalam rangka itu, Bapepam meluncurkan pasar modal syariah pada tanggal 14-15 Maret 2003 sekaligus penandatangan Nota Kesepahaman dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN melakukan Nota kesepahaman dengan PT Bursa Efek

Jakarta Selaku pengelola bursa. PT Bursa Efek Jakarta

bekerja sama dengan PT Danareksa Invesment Management membentuk Jakarta Islamic Index (JII).6 Sukuk di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh PT Indosat pada tahun 2002. PT Indosat pada saat itu mengeluarkan Sukuk berdasarkan akad Ijarah atau Sukuk Ijarah pada tahun 2002 senilai 175 miliar rupiah. Ini merupakan langkah besar dalam perkembangan Sukuk korporasi Indonesia pada saat itu. Dari tahun ke tahun Emiten yang masuk untuk terus bertambah dan total nilai emisi juga bertambah, pada tahun 2007, total emiten Sukuk mencapai 21 emiten dan total nilai emisi mencapai 3,1 triliun Rupiah . Pada tahun 2012 total emisi suku meningkat tajam menjadi 9,7 triliun Rupiah dan total emiten menjadi 54 emiten.7 Di Indonesia Sukuk dalam hal ini dipersamakan dengan Sukuk ini di karenakan dengan struktur hukum Indonesia yang tidak mengenal konsep Sukuk. Maka konsep obligasi yang digunakan dalam penerbitan Sukuk, karena sudah ada struktur hukum yang menunjang didalamnya. Dalam Undang-Undang pasar modal Indonesia No.5 tahun 1995 hanya mengenal obligasi konvensional. Dalam hal ini hal diambil struktur hukum tetapi tidak di ambil konsep bunganya pula, karena dalam keuangan syariah ada pendapat kuat bahwa bunga Bank itu sama seperti riba nasiah, ini diperkuat dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi utang (qardh) adalah haram8. Oleh karena itu dalam Sukuk akad yang digunakan iyalah akad tIjarah (akad bisnis), 6

Burhanuddin, Op Cit., hlm 17.

7

“Perkembangan Sukuk Di Indonesia www.bapepam.go.id/syariah/publikasi/riset/pdf/Kaji diunduh pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2014. Jam 14.37. 8

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tentang Bunga, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004.


karena sebenarnya dalam hal ini utang (qardh) adalah akad tabbaru (kebajikan) yang tidak boleh ada tambahan yg diperjanjikan dalam pengembaliannya. Ini yang menjadi ciri-ciri Sukuk dari obligasi konvensional. Sukuk di Indonesia terbagi menjadi dua, dari sisi penerbitnya. yakni pertama Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Sukuk ritel. Dalam hal ini yang menjadi underlying asset yakni aset pemerintah yang bernilai ekonomis berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan bangungan9. Kedua adalah Sukuk korporasi yang di keluarkan oleh perusahaan sebagai Emiten, Dalam Hal ini yang underlying asset dari Sukuk korporasi ini adalah aset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Sukuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dipayungi Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No.19 tahun 2008, sedangkan Sukuk Korporasi lebih dahulu telah ada dasar hukumnya, ini didasarkan kepada Undang-undang pasar modal No.8 tahun 1995 dan Fatwa DSN Nomor:32/DSN-MUI/IX/2002. Ini menjadi dasar peraturan mengenai Sukuk korporasi. Pada saat itu lahir produk Sukuk pertama di Indonesai yang di keluarkan oleh PT. Indosat Tbk berubah Sukuk Ijarah. Semenjak itu Sukuk yang berbasis Sukuk korporasi terus berkembang hingga sekarang. Dalam produk Sukuk atau dalam hal ini Sukuk didasarkan pada akad-akad yang telah diperbolehkan pada Fatwa DSN Nomor:32/DSN-MUI/IX/2002 yakni Mudhabarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Salam, Isthisna, dan Ijarah. Dalam pelaksanaan dari akad-akad tersedia hanya 2 akad yang baru di gunakan dalam produk Sukuk korporasi di Indonesia, yakni Sukuk Mudharabah, dan Sukuk Ijarah. Dan Sukuk Ijarah yang paling popular penggunaan akad tersebut oleh perusahaan atau emiten yang mengeluarkan Sukuk korporasi. Semenjak Indosat mengeluarkan struktur Sukuk berupa Sukuk Ijarah pada tahun 2002. Struktur Sukuk berupa Sukuk Ijarah menjadi model bagi perusahaan lain yang akan melakukan pembiayaan melalui Sukuk. Penggunaan Sukuk Ijarah pada Sukuk oleh perusahaan dikarenakan penggunaan akad ini strukturnya lebih mudah dan sederhana untuk dibuat, dan juga Ijarah termasuk dalam Natural Certainty Contract (NCC) dimana nanti investor mendapat pembayaran atas fee (Ujrah) dari perusahaan penerbit Sukuk. Konsep ini sama dengan sistem Fix coupon dalam 9

Indonesia. Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, LN 70, TLN 4852.


obligasi konvensional. Model Sukuk Ijarah ini juga digunakan oleh PT Berlian Laju Tanker dalam mengeluarkan Sukuk. PT. Berlian Laju Tanker (BLT), merupakan salah satu perusahaan pengangkutan laut terbesar di Indonesia menerbitkan Sukuk berupa Sukuk Ijarah pada tahun 2007 dan juga 2009. PT Berlian Laju Tanker menunjuk Wali Amanat yakni Bank Mandiri dalam proses penerbitan Sukuk Ijarahnya. Pada Sukuk Ijarahnya PT BLT menjadikan Kapal FPSO Brotojoyo dan kapal MT Sumba sebagai objek Ijarah pada penerbitan Sukuk Ijarah tahun 2007 dan 2009. Kapal FPSO Brotojoyo dibawah kepemilikan PT Emerald Maritime anak perusahaan PT BLT. Pada Kapal MT Sumba Tanker dibawah kepemilikan PT Sumbawa PE Ltd, yang juga anak perusahaan PT BLT. Struktur Sukuk Ijarah menggunakan akad-akad seperti akad Ijarah, akad Wakalah, dan akad Kafalah untuk Sukuk Ijarah tahun 2009. Pada struktur Sukuk Ijarah ini, objek Ijarahnya adalah kapal FPSO Brotojoyo dan kapal MT Sumba Tanker. Kedua kapal ini milik anak perusahaan dialihkan hak manfaatnya kepada PT BLT sebagai perusahaan induk dengan akad Ijarah. PT BLT mengalihkan lagi hak manfaat dari kedua kapal tersebut kepada pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh wali amanat melalui akad Ijarah. Setelah itu, pemegang Sukuk sebagai pemilik hak manfaat mewakilkan kepada PT BLT untuk menyewakan kembali kapalnya dan membuat perjanjian dengan pihak ketiga melalui akad Wakalah. Untuk akad Kafalah pada Sukuk Ijarah tahun 2009 untuk menjamin atas pengeluaran Sukuk Ijarah tahun 2009. Pada tahun 2011 PT. BLT gagal bayar terhadap utang-utangnya temasuk obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh PT.BLT. Kapal FPSO BrotoJoyo dan MT Sumba yang menjadi Objek Ijarah pun ternyata sudah dijual dengan sistem jual putus oleh PT.BLT. PT BLT kedudukannya sebagai perusahaan induk. Setelah terjadi gagal bayar, PT. BLT mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan dilakukan resutrukturisasi obligasi dan Sukuk PT. BLT Struktur Akad Ijarah pada tahun 2007 dan 2009 setelah 2 kapal yang menjadi Objek Ijarah pada Sukuk Ijarah kedua kapal itu pun telah dijual putus. Ini menyebabkan Akad Ijarah yang menjadi dasar antara PT BLT dengan Wali Amanat pemegang Sukuk Ijarah dalam Sukuk Ijarah ini menjadi batal. Oleh karena itu perlu direstrukturisasi struktur dan akad-akad baru dalam Sukuk Ijarah ini untuk memperpanjang masa Sukuk Ijarah tahun 2007 dan tahun 2009 yang telah gagal bayar. PT BLT dan Wali Amanat


Pemegang Sukuk bersepakat merestrukturisasi Sukuk Ijarah tahun 2007 dan tahun 2009. Proses restrukturisasi meliputi pembuatan struktur dan akad-akad Sukuk Ijarah baru. Struktur akad Ijarah setelah restrukturisasi tidak mengalami perubahan seperti struktur Sukuk Ijarah sebelum restrukturisasi, struktur Sukuk Ijarah setelah restrukturisasi menggunakan akad Ijarah, akad Wakalah, dan akad Kafalah. Objek Ijarah untuk Sukuk tahun 2007 dan tahun 2009 diganti dengan kapal Chembulk Minnesota dan kapal Chembulk Kings Point milik Chembulk Tading II LLC yang merupakan anak perusahaan PT BLT. Seperti objek Ijarah sebelum restrukturisasi yang dijadikan objek Ijarah adalah hak manfaat dari 2 kapal yaitu kapal Chembulk Minnesota dan kapal Chembulk Kings Point. Chembulk Trading II LLc mengalihkan hak manfaat atas kedua kapal kepada PT BLT dengan akad Ijarah. Setelah PT BLT memiliki hak manfaat dari objek Ijarah, PT BLT mengalihkan kembali hak manfaat tersebut kepada Wali Amanat pemegang Sukuk Ijarah dengan akad Ijarah. Wali amanat pemegang Sukuk Ijarah menjadi pemilik dari hak manfaat, dan Wali Amanat pemegang Sukuk Ijarah mewakilkan kepada PT BLT untuk menyewakan dan membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Pada akad Kafalah, PT BLT menjamin akan menjalankan kewajibannya membayar imbalan sewa kepada pemegang Sukuk Ijarah. Untuk penelitian ini ada beberapa pokok permasalahan : 1)

Bagaimana

struktur Sukuk Ijarah PT. BLT sebelum dan setelah direstrukturisasi yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap akad-akad pada Sukuk Ijarah PT BLT sebelum dan setelah direstrukturisasi. 3) Bagaimana akibat Hukum atas Sukuk Ijarah PT. BLT saat terjadi gagal bayar menurut hukum Islam dan hukum positif. Tinjauan Teoritis terhadap beberapa hal tertentu: 1. Sukuk (Obligasi Syariah): Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah

yang di keluarkan emiten kepada pemegang Sukuk yang

dikeluarkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Sukuk


berupa bagi hasil/ margin. Fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.10 2. Ijarah

: Perjanjian (akad) dimana pihak yang memiliki barang atau jasa

(pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (ujrah), tanpa diikuti beralihnyanya hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek ijarah.11 3. Kafalah : Perjanjian (akad) dimana piak penjamin (Kafil/ guarantor) berjanji memberikan jaminan kepada piak yang dijamin (Makfuul’anhu/debitur) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makfuul lahu/kreditur).12 4. Wakalah : Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang telah di wakilkan.13 5. Obligasi : Efek berupa surat pengakuan utang.14 6. Restrukturisasi Utang : Penyesuaian atau penyusunan kembali struktur hutang yang mencerminkan kesempatan kepada debitur merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya. Penjadwalan diperlukan ketika debitur menghadapi kesulitan keuangan. Perjanjian untuk mengubah struktur dapat disebabkan oleh tindakan legal atau berdasarkan persetujuan sederhana dari pihak yang bersangkutan. Metode Penelitian Dalam penelitian diperlukan adanya metode-metode dan teknik-teknik tertentu untuk menambah kemampuan peneliti guna melaksanakan penelitian secara lebih baik atau

lebih

lengkap,

memberikan

pedoman

untuk

mengornasasikan

serta

10

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN Tentang Sukuk (Obligasi Syariah), Fatwa Nomor : 32/ DSNMUI/ IX/ 2002. 11

Himpunan peraturan pasar modal syariah dan fatwa terkait pasar modal syariah, hlm. 167.

12

Ibid., hlm. 169.

13

Ibid., hlm. 172.

14

Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995.LN No.64 Tahun 1995, TLN 3608, pasal 1 ayat 1 butir 5.


mengintregasikan pengatuhan mengenai masyarakat, memberikan kemungkin lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.15 Dalam metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, dan juga dengan wawancara. Dalam penelitian ini berfokus kepada ilmu, khususnya Hukum Islam. Pembahasan Pada Sukuk Ijarah PT Berlian Laju Tanker (BLT) sebelum dan sesudah restrukturisasi. Ini dapat dilihat jenis struktur dan keseluruhan dari akad-akad dalam struktur Sukuk Ijarah PT BLT. Pada struktur Sukuk Ijarah yang digunakan adalah struktur sukuk model Sale and LeaseBack. Dalam praktek, aset perusahaan yang menjadi objek ijarah dialihkan hak kepemilikan manfaat dari perusahaan yang mengeluarkan Sukuk kepada para pemegang Sukuk melalui wali amanat (SPV). Berikut merupakan struktur model Sukuk Ijarah jual dan sewa kembali (Sale and Lease Back ).16 Dilihat keseluruhan dari struktur Sukuk Ijarah ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif sebelum dan sesudah restrukturisasi. Pada akad Ijarah dalam struktur Sukuk Ijarah untuk dari anak perusahaan PT BLT kepada PT BLT dan akad Ijarah dari PT BLT kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Akad Ijarah antara anak perusahaan PT BLT dengan PT BLT. Ditinjau dari hukum Islam, Sheikh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa penyewa boleh menyewakan kembali dengan harga yang sama pada saat ia menyewa, dengan porsi harga sewa lebih banyak atau sedikit17. Pada Peraturan Bappepam nomor IX.A.13 mengenai akad-akad yang digunakan dalam Pasar Modal Syariah. Tidak ada pelarangan mengenai penyewaan kembali barang yang di sewa, sehingga praktek ini di perbolehkan. Pada akad Ijarah antara PT BLT dengan Wali Amanat Pemegang Sukuk Ijarah, akad ini hanya mengatur mengenai pengalihan hak manfaat dari PT BLT sebagai pemilik hak manfaat (Mu’jir) dengan Wali Amanat Pemegang Sukuk Ijarah 15

Ibid., hlm. 7.

16

Suruhun Jaya Sekuriti, Sukuk (Islamic Capital Market), (Selangor: Sweet and Maxwell, 2009), hlm.

17

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ( Beirut: Dar Al Fikr,bab 3, cet 4, 1983 )., hlm. 158.

153.


sebagai penyewa (Mu’jir). Penggunaan akad ini konsekuensinya dilihat dari konsep sewa menyewa adalah Pemegang Sukuk Ijarahlah memiliki kewajiban membayar ujroh, setelah hak manfaat tersebut diterima oleh Wali Amanat. Ini dikarenakan dalam konsekuensi ijarah adalah penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan hak mendapatkan upah atau pembayaran sewa

yang telah disepakati bagi pihak yang

menyewakan, dan ijarah adalah akad Muawadhah atau tukar menukar maksud dari ini adalah jual beli manfaat. 18 Penggunaan konsep ini dalam akad ijarah ditinjau dari hukum Islam tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam. sebagian ulama seperti Sheikh Wahbah Az Zuhailli dan Sheikh Sayyid Sabiq. Mereka mengartikan ijarah pada dasarnya adalah jual beli manfaat antara penyewa dengan pemilik sewa. Namun pengartian jual beli manfaat ini tidak bisa diartikan sebagai akad jual beli. Pada Akad Ijarah berbeda dengan

taransaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat

permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan suatu barang secara kepemilikan19. Konsep awalnya tetap adalah konsep sewa. Ini tercermin pada Peraturan Bappepam nomor IX.A.13 pengertian konsep Ijarah adalah sewa-menyewa. Jika melihat pada akad ijarah setelah hak manfaat objek ijarah berpindah dari PT BLT kepada Wali Amanat Pemegang Sukuk, tidak ada pengaturan mengenai berapa cicilan imbalan ijarah dan sisa ijarah yang harus dibayarkan. Jika hanya ada satu akad Ijarah saja maka struktur sukuk ijarah menjadi gharar, karena konsep dalam stuktur sukuk Ijarah ini adalah Sale and lease back (jual dan sewa kembali ). Jika akad Ijarah ini hanya mengalihkan hak manfaat dari PT BLT kepada Wali Amanat Pemegang Sukuk Ijarah, pengaturan mengenai pembayaran sewa atau ujroh harus ada. Tidak adanya pengaturan pembayaran sewa atau Ujroh yang dilakukan oleh PT BLT kepada Wali Amanat pemegang sukuk ijarah berakibat akad ijarah batal. Ini dikarenakan konsekuensi hukum Ijarah yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan.20 menjadikan perpindahan hak manfaat objek ijarah tidak mempunyai alas hak hukum ditinjau secara hukum Islam. Peraturan Bappepam nomor

18

Sayyid Sabiq, Op Cit., hlm. 146.

19

Wahbah Azzuhaili, Kitab Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani,2011), Hlm.

385. 20

Ibid., hlm. 410.


IX.A.14 Peraturan Bapeppam Nomor IX.A.14, dimana dalam penetapan harga sewa atau ujroh. Besarnya harga sewa atau ujroh serta waktu dan cara pembayaran haruslah diatur secara tertulis dalam akad ijarah.21 Akibatnya, dua akad Ijarah dalam struktur Sukuk Ijarah ini akan tidak sesuai dengan konsep Sukuk Ijarah di hukum Islam dan hukum positif baik dan segi rukun ijarah. Apabila hanya pengalihan hak manfaat atas objek ijarah, maka ini adalah akad Ariyah (pinjam-meminjam) bukan akad Ijarah. Dari dua akad Ijarah sebagai inti dari keseluruhan struktur Ijarah ini tidak sesuai dengan hukum positif yaitu Peraturan Bapeppam sebagai peraturan pelaksana. Stuktur Sukuk Ijarah ini tidak mereprentasikan kepemilikan atas hak manfaat objek ijarah oleh pemegang Sukuk Ijarah, dan tidak jelasnya asal dari pembayaran sewa dari hak manfaat objek ijarah. Pada proses restrukturisasi Sukuk Ijarah ini Seperti yang diketahui bahwa Struktur Sukuk Ijarah tahun 2007 dan Sukuk Ijarah tahun 2009 tidak bisa dilanjutkan karena objek ijarah yang manfaatnya dimiliki oleh pemegang sukuk ijarah sudah tidak ada lagi. Ditinjau dari Hukum Islam, Akad ijarah bisa batal. Akad Ijarah ini habis karena hak manfaat yang disewakan hilang. Menurut Mayoritas Ulama, ijarah adalah akad yang lazim (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan

akad-akad lazim seperti cacat atau hilangnya objek

manfaat.Sehingga hak manfaat yang dimiliki oleh pemegang sukuk ijarah tidak mungkin mengambil manfaatnya (ma’quud alaih) setelah barang itu hilang, sehingga tidak ada gunanya untuk melanjutkan ijarah tersebut22. Cicilan imbalan ijarah yang belum dibayar ini menjadi utang dalam konsep hukum Islam disebut milk al dayn, sehingga PT BLT masih tetap mempunyai kewajiban untuk membayar utang atas pembayaran cicilan ijarah. Konsep hutang dalam hukum Islam ada dua pengertian yakni Dayn dan Qardh. Dayn yang mencakupkan secara umum, karena konsep dayn seluruh yang berada dalam tanggungan seseorang yang ditimbulkan dari transaksi jual beli, sewa mengambil keseluruhan.sedangkan qardh adalah akad khusus untuk melakukan hutang piutang.23 dengan batalnya akad

21

Badan Pengawas Pasar Modal, Peraturan Bapeppam Tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan Nomor IX.A.14. 22

Wahbah Azzuhaili, Op cit., hlm. 400.

23

Muhammad Ayub, Introduction to Islamic Finance, ( Leicester : John Wiley & Sons, 2007), hlm. 47.


ijarah yang menjadi inti dari struktur sukuk Ijarah ini maka apabila PT BLT ingin memperpanjang harus membuat struktur baru dan akad-akad baru terutama akad ijarah antara PT BLT dengan Wali Amanat. Setelah meninjau Struktur sukuk Ijarah PT BLT sebelum dan sesudah restrukturisasi, pembahasan selanjutnya mengenai akad-akad dalam Sukuk Ijarah PT BLT yaitu akad Ijarah, akad Wakalah dan Akad Kafalah. Pada akad ijarah, akad ini digunakan untuk peralihan hak manfaat dari anak perusahaan PT BLT kepada PT BLT dan PT BLT kepada Wali Amanat Pemegang Sukuk Ijarah. Akad Ijarah antara anak perusahaan PT BLT yaitu PT Emerald Maritime (sebelum restrukturisasi) dan PT. Chembulk Trading LLC (sesudah restrukturisasi) dengan PT BLT. Akad Ijarah kedua adalah akad Ijarah antara PT BLT sebagai Pemilik Sewa dengan Wali Amanat Pemegang Sukuk Ijarah sebagai Penyewa. Pada 2 Akad Ijarah ini haruslah memenuhi dari rukun dan syarat Ijarah. Rukun Ijarah menurut ulama hukum Islam ada 4. Pertama adanya pelaku

Pemilik Sewa (Mu’jir) dan

penyewa (Musta’jir), kedua adanya shigah (Ijab dan Kabul), Ketiga adanya manfaat, dan keempat adanya upa (Ujroh), Sedangkan syarat ada 3 macam, yakni syarat wujud (Syarth al in’iqaad), syarat berlaku (syarth an-nafadz), Syarat sah (Syarth ash-sihhah), syarat kelaziman (syarth al luzuum)24. Pada rukun ijarah pertama adanya para pelaku, ini telah dipenuhi dalam kedua akad Ijarah ini. Pada akad Ijarah pertama PT Emerald Maritime (Sebelum Restrukturisasi) dan PT Chembulk Trading LLC (Sesudah Restrukturisasi) bertindak sebagai Pemilik sewa (Mu’jir) dan PT BLT bertindak sebagai penyewa (Mus’tajir). Akad Ijarah kedua, PT BLT sebagai Pemilik Sewa (Mu’jir) dan Wali Amanat Pemegang Sukuk sebagai Penyewa (Musta’jir). Pada Rukun kedua pada akad Ijarah adanya ijab dan kabul. Rukun Ijarah kedua ini terpenuhi apabila kita melihat ijab dan kabul antara anak perusahaan PT BLT dengan adanya kalimat pengalihan dan penerimaan hak manfaat dari pihak Pemilik Sewa kepada Penyewa. Ketiga adanya manfaat Ijarah. Dalam Objek Ijarah yang di jadikan pada Akad Ijarah adalah Hak Memanfaatkan

Kapal FPSO BrotoJoyo dan Kapal MT Sumba Tanker untuk objek Ijarah sebelum restrukturisasi, dan Kapal MT Chembulk Kings Point dan Kapal MT Chembulk Minnesota

sebagaimana disebutkan addendum akad akad Ijarah. Pada Rukun keempat adanya biaya sewa atau Ujroh. Pada kedua akad Ijarah tidak diatur mengenai bagaimana pembayaran sewa atau Ujroh. padahal. Padahal konsekuensi dari akad ijarah adalah adanya pembayaran 24

Wahbah Azuhhaili, Op cit., hlm. 389.


ujroh atau sewa jika hanya ada pengalihan hak saja, maka akad ini tidak termasuk akad ijarah melainkan akad ariyah (pinjam meminjam). Maka akad Ijarah ini cacat dan bisa dibatalkan (Fasakh) karena akad Ijarah ini tidak mengatur mengenai ujroh atau sewa. Setelah melihat analisis dalam hukum Islam bahwa akad Ijarah ini bisa dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu rukun yakni adanya upah (Ujroh). Maka dianalisis dari hukum positif yakni Peraturan Bapeppam Nomor : IX.A.14 Pasal 2 mengenai ijarah. Ada poin yang dalam akad Ijarah ini yang tidak tidak sesuai dengan Peraturan Bapeppam ini. akad Ijarah ini tidak di atur mengenai berapa besarnya sewa waktu dan cara pembayaran sewa atau upah pada kedua akad Ijarah ini. Akad lainnya adalah yang digunakan pada Sukuk Ijarah ini adalah Akad Wakalah sebelum dan sesudah restrukturisasi Sukuk. Akad Wakalah ini ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Apabila ditinjau dari hukum Islam. Rukun dalam Wakalah ialah ijab dan Kabul antara orang yang memberi mandat (muwakkil), dan orang yang diberikan mandat (wakil).

Untuk syarat sahnya sebuah Wakalah, ada

beberapa syarat untuk muwakkil, wakil dan objek yang diwakilkan. Tentang muwakkil ia disyaratkan adalah malik (pemilik) bagi Tasharruf yang diwakilkan, artinya

ia

memiliki hak dan kewenangan (ahliyyah) untuk langsung melakukannya. Untuk Wakil, ia disyaratkan seorang yang berakal, dan mempunyai keahlian sesuai dengan apa yang diwakilkan kepadanya25. Sedangkan apabila ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia, haruslah mengacu kepada Peraturan Bappepam Nomor IX.A.14 mengenai Pada akad Wakalah sebelum dan sesudah restrukturisasi. Akad Wakalah ini telah memenuhi rukun dan syarat baik dari hukum Islam dan Peraturan Bappepam. Namun pada akad Wakalah sebelum restrukturisasi, tidak ada klausul pada akad bahwa PT BLT bisa mengalihkan kembali kepada anak perusahaan. Pada prakteknya PT BLT mengalihkan lagi wakalah kepada anak perusahaan PT BLT. Ditinjau dari hukum Islam. ulama dari kalang Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat, seorang wakil tidak boleh mewakilkan kepada orang lain tanpa izin dari muwakkil jika ia mampu melakukan semua yang diwakilkan kepadanya, ia boleh mewakilkannya kepada orang lain dan wakil kedua dengan wakil pertama adalah wakil dari muwakkil26. Ditinjau 25

. Wahbah Azzuhaili, Fikih Islam Wa Adilla Tuhu Jilid 4, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), hlm.

477-478. 26

Ibid., hlm. 483-484.


hukum positif juga tidak memperbolehkan. Ini diatur pada poin 2 b Peraturan Bapeppam Nomor: IX.A.14, dimana wakil wajib melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakannya, baik PT BLT maupun anak perusahaan dan tidak memberi kuasa yang diwakilkan kepadanya kepada orang lain. Ini menjadikan akad Wakalah ini menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Pada akad Wakalah sesudah restrukturisasi ini sudah diperbaiki dengan mencantumkan klausul PT BLT dan anak perusahaan sebagai penerima Wakalah, sehingga salah satu penerima Wakalah yang menjalankan Wakalah tersebut diperbolehkan ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Bappepam. Pada akad terakhir pada Sukuk Ijarah ini adalah Akad Kafalah. Akad Kafalah ini dibuat antara PT Berlian Laju Tanker Tbk dengan Wali Amanat Pemegang Sukuk yakni PT CIMB Niaga Tbk untuk Sukuk Ijarah tahun 2009 sebelum dan sesudah restrukturisasi. Bila dilihat tidak ada kejelasan aturan

dalam akad ini siapa yang

menjadi pihak yang dijamin (Ashiil) dan siapa pihak yang menjamin (Kafiil). Bila ditinjau dari definisi dalam hukum Islam, Kafalah adalah menggabungkan tanggungan antara pihak yang menjamin (Kafiil) dengan tanggungan yang dimiliki oleh pihak yang dijamin (Ashiil). Unsur utama dari akad Kafalah adanya pihak penjamin dan pihak yang dijamin Apabila disini tidak diatur siapa pihak penjamin dan siapa pihak yang dijamin dalam Pasal diperjanjian maka akad Kafalah ini tidak sah secara hukum Islam dan bukan merupakan akad Kafalah karena tidak adanya pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin. Ditinjau dari segi hukum positif yakni Peraturan Bapeppam Nomor IX.A.14 Pasal 4 mengenai Kafalah. Akad Kafalah ini tidak sesuai dengan Peraturan Bapeppam ini karena dari persyaratan pihak-pihak antara pihak yang menjamin dan pihak yang di jamin dibawah satu pihak yaitu PT BLT. Dalam Sukuk Ijarah tahun 2007 dan tahun 2009 apabila ditinjau dalam hukum Islam. Hutang (dayn) adalah kewajiban untuk membayarkan hasil dari transaksi kredit seperti pembelian maupun penjualan

atau penyewaan seperti dalam akad ijarah.

Jumlah hutang yang harus dibayarkan kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan. Utamg (Dayn) tersebut tersebut terjadi baik dengan cara sewa atau penjualan atau pembelian dengan cara lain yang meninggalkan itu sebagai utang. Apabila dikaitkan dengan sukuk ijarah, pembayaran sewa yang belum dibayar timbul sebagai hutang, konsekuensi dari hutang tersebut adalah pemegang sukuk ijarah dalam hal ini adalah sebagai kreditor. Yang dapat meminta pembayaran utang sewa yang belum dibayarkan


oleh PT BLT. Sedangkan ditinjau dalam hukum positif. Posisi Pemegang Sukuk Ijarah bisa sebagai kreditor sewa. Dalam Pasal 38 UU Kepailitan dan PKPU diatur mengenai kreditor sewa. Dalam Pasal itu mengatur bahwa uang muka sewa yang telah dibayar uang mukanya, manfaat belum didapatkan bisa menjadi utang dalam kepailitan. Katagori utang sewa ini masuk dalam Pasal 1139 KUHPer karena utang sewa benda tidak bergerak. Oleh karena itu seharusnya pemegang Sukuk Ijarah menjadi Kreditor Preferen. Pemegang Sukuk Ijarah mempunyai kedudukan sebagai kreditor Preferen dimana kreditor preferen pada posisinya diatas kreditur konkruen. Apabila terjadi gagal bayar seperti saat ini, maka pembayaran atas pemegang sukuk ijarah menjadi yang didahulukan dalam keutamaan pembayaran utang dalam hal ini pelunasan cicilan imbalan ijarah dan sisa ijarah. Simpulan 1. Dalam Stuktur Sukuk Ijarah Ijarah tahun 2007 dan tahun 2009 yang terdiri dari akad Ijarah, akad Wakalah, dam Akad Kafalah. Bahwa seluruh Struktur Sukuk ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yakni peraturan Bapeppam No IX.A.13 tidak sesuainya akad-akad dengan hukum Islam dan hukum positif, berakibat oleh tidak menunjukkan kepemilikan hak manfaat objek Ijarah pemegang Sukuk Ijarah. 2. Akad-akad sebelum dan sesudah restrukturisasi pada Sukuk Ijarah PT Berlian Laju Tanker (BLT) Tbk tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Ini dapat dilihat pada semua akad yaitu akad Ijarah, akad Wakalah, dan akad Wakalah. Pada Ijarah antara PT BLT dengan anak perusahaan PT BLT, maupun antara PT BLT dengan Wali Amanat Pemegang Sukuk Ijarah tidak memenuhi rukun Ijarah. Pada akad ini tidak diatur pembayaran sewa atau ujroh yang merupakan salah satu rukun utama dari Ijarah. Ini juga tidak sesuai dengan hukum positif, yaitu Peraturan Bappepam Nomor IX.14.A mewajibkan pengaturan mengenai besarnya sewa serta waktu dan cara pembayaran dalam akad Ijarah. Pada akad Wakalah dalam Sukuk Ijarah sebelum restrukturisasi juga tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, karena PT BLT mengalihkan kembali Wakalah yang telah diterima kepada anak perusahaan PT BLT. Dalam Hukum Islam apabila Wakalah yang diwakilkan merupakan Wakalah khusus atau Wakalah Muqayyah, maka wakil sendiri yang harus menjalankan sendiri kuasa tersebut tidak boleh mengalihkan kepada orang lain. Dalam Peraturan Bapeppam Nomor : IX.A.14 Pasal 7 mengenai wakil harus menjalankan perbuatan hukum yang diwakilkan kepadanya dan


dilarang memberi Wakalah ini kepada orang lain.Pada akad Wakalah setelah restrukturisasi, akad Wakalah telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif karena anak perusahaan PT BLT juga diikutsertakan dalam akad Wakalah ini, sehingga anak perusahaan PT BLT juga mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum atas objek Ijarah yang diwakilkan dari pemegang Sukuk. Terakhir adalah akad kafalah. Akad kafalah pada sebelum dan sesudah restrukturisasi tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif, di tinjau hukum Islam karena tidak jelas siapa pihak penjamin dan siapa pihak yang dijamin, yang diatur dalam Peraturan Bapeppam Nomor : IX.A.14 Pasal 4 mengenai kafalah. 3. Akibat hukum dari gagal bayarnya Sukuk Ijarah dapat disimpulkan dari hukum Islam maupun hukum positif adalah pemegang Sukuk Ijarah sebagai kreditor. Dalam Sukuk Ijarah ini pembayaran sewa atau ujroh yang belum dibayarkan menjadi utang yang harus dibayarkan kepada pemegang Sukuk, sedangkan tinjau dari hukum positif posisi pemegang Sukuk sebagai kreditor adalah kreditor konkruen yakni kreditor yang terakhir dalam hal pelunasan hutang. Ini dikarenakan jaminan yang digunakan pada Sukuk Ijarah adalah jaminan umum yang didasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer. Saran 1. Emiten dalam pembuatan dalam struktur Sukuk Ijarah haruslah merepresentasikan kepemilikan pemegang Sukuk Ijarah. Secara satu kesatuan. Tujuannya agar dapat menjamin para pemegang Sukuk Ijarah, bahwa Sukuk Ijarah yang dimiliki memang merepresentasikan sebuah nilai manfaat atas objek Ijarah. 2.

Emiten

dan Wali Amanat Pemegang Sukuk Ijarah harus jelas dan tegas dalam

penusuran klausul akad agar merepresentasikan kepemilikan aset objek Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah. 3.

Emiten dan Wali Amanat Pemegang Sukuk Ijarah

seharusnya lebih mengerti

bagaimana aturan-aturan dalam hukum Islam. agar pembentukan Struktur dalam struktur Sukuk Ijarah sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. 4.

Pada Sukuk Ijarah dapat diatur mengenai jaminan. Jaminan bisa berupa jaminan hipotik, gadai, atau fidusia. Ini dimaksudkan agar pada saat gagal bayar pemegang Sukuk Ijarah dapat mengeksekusi objek Ijarah tersebut, dan hasil penjualan objek Ijarah dipakai sebagai pelunasan atas utang dari Sukuk Ijarah.


DAFTAR REFERENSI A. Buku : Ayub, Muhammad. Introduction to Islamic Finance. Chicester: John Wiley & Sons. 2007. Azzuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4. Jakarta: Gema Insani Press. 2011. _______________. Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5. Jakarta : Gema Insani Press. 2011. _______________. Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 6. Jakarta : Gema Insani Press. 2011. Burhanuddin. Pasar Modal Syariah, Cet 1. Jakarta : Kencana Grup. 2009. G Siegel, John, K Shim, Jae. Mengatur keuangan. cet-3. Jakarta:Elex Media Komputindo, 1994. Huda, Nurul, Edwin Nasution, Mustafa. Investasi Pada Pasar Modal Syariah, cet 2, Jakarta : Prenada Kencana Grup. 2008. Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : Rajagrafindo. 2011. Nafik, Muhammad, Hadi, Ryandono. Bursa Efek dan Investasi Syariah. Surabaya: Cahaya Amanah. 2008. Remy Syahdeny, Sutan. Hukum Kepailitan .Jakarta: Pustaka Gravity, cet 4. 2010. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Fikih Sunnah. Beirut: Dar Al Fikr. bab 3. cet 4. 1983. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986. Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat). Jakarta: Rajawali Press. 2001. Suruhun Jaya Sekuriti. Sukuk (Islamic Capital Market). Selangor: Sweet and Maxwell. 2009. Ustmani, Muhammad Taqi. Introduction To Islamic Finance. Karachi: Idaru- tul Ma'arif. 1998. B. Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undanf-Undang Nomor 19 tahun 2008, LN 70, TLN 4852. _______. ,Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995.LN No.64 Tahun 1995, TLN 3608. _______. Undang-Undang Tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, LN Nomor 131, TLN 4443. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burjelik Wetboek Voor Indonesie] Diterjemahan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2009. _______. Peraturan Bapeppam Tentang Penerbitan Efek Syariah, Nomor IX.A.13. Keputusan Ketua Bapeppam Nomor: KEP-181/BL/2009. _______. Peraturan Bapeppam Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.Keputusan Ketua Bapeppam Nomor: Ke430/BL/2012.


C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia: Indonesia. Fatwa Tentang Obligasi Syariah, No. 32/DSN-MUI/IX/2002 D. Makalah : Naifar, Nader, Maseddi, Slim , Sukuk determinans and pricing model methodology, Riyadh : Ibnu Al Saud University. 2007.

E. Internet : “Perkembangan Sukuk di Indonesia” www.bapepam.go.id/syariah/publikasi/riset/pdf/Kajian_Pengembangan_Sistim_Informa si di unduh pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2014. Jam 14.37 “Pertumbuhan Penduduk Indonesia” http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0 di unduh pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2014. Jam 14.30. “Berlian Laju Tanker Gagal bayar 6 bunga Obligasi” http://finance.detik.com/read/2012/02/28/110001/1853277/6/, di unduh tanggal 29 Mei 2014, jam 16.30.


Keywords: Sukuk, Restructuring, Ijarah, Debt

Recommend Documents