Sharia Issues In Refinancing & Restructuring
Prof. Dr. Fathurrahman DJamil, MA
Disampaikan pada Seminar Internasional dan Muzakarah Cendikiawan Syariah Nusantara
Hotel Milenium, 10 Juni 2015
RESTRUKTURISASI Restrukturisasi atau restructuring merupakan ikhtiar atau upaya perbaikan yang dilakukan oleh Lembaga
Keuangan Syariah dalam kegiatan penyediaan dana/pembiayaan terhadap Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
Restructurisasi ini
biasanya dilakukan setelah tahapan rescheduling dan reconditioning ditempuh dan nasabah ingin bentuk penyelesaian lain selain dari rescheduling dan reconditioning . 2
RESTRUKTURISASI Bentu-Bentuk Penataan kembali (restructuring), antara lain meliputi: Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank &
Refinancing; Konversi akad pembiayaan; Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Refinancing merupakan salah satu bentuk dari restructuring. 3
BENTUK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KOMPONEN
CAKUPAN
(1).
Rescheduling (Penjadwalan kembali)
Perubahan jadwal pembayaran kewajiban
(2).
Reconditioning (Persyaratan kembali)
Perubahan jadwal pembayaran;
nasabah atau jangka waktunya
Jumlah angsuran; Jangka waktu; dan/atau Pemberian potongan sepanjang tidak
menambah sisa kewajiban
(3).
Restructuring (Perubahan persyaratan pembiayaan tdk terbatas pada bentuk 2 di atas)
Penambahan dana fasilitas pembiayaan; Konversi akad; Konversi akad menjadi surat berharga syariah
berjangka waktu pendek; Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. 4
FATWA DSN BERKAITAN DENGAN RESTRUKTURISASI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, telah menerbitkan berbagai Fatwa sehubungan dengan Restrukturisasi, antara lain sbb: 1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 2)
3) 4) 5)
Tentang Pengalihan Utang Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale And Lease Back ()البيع مع االستئجار Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 89/DSN-MUI/XIII2013 Tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 90/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 5
REFINANCING Pengertian Refinancing 1) Refinancing (pembiayaang ulang) adalah pemberian fasilitas baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya (Fatwa DSN No: 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (refinancing) Syariah).
1)
Refinancing KPR adalah aktivitas penyediaan dana kembali oleh Bank melalui penggantian pinjaman KPR debitur (Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/ 38 /DPNP tanggal 31 Desember 2010 Perihal Pedoman penyusunan Standard operating procedure Administrasi kredit pemilikan rumah Dalam rangka sekuritisasi).
Dengan demikian Refinancing adalah penyediaan dana kembali/pembiayaan ulang/pemberian fasilitas baru oleh Bank kepada Nasabah atas kredit/pembiayaan (KPR) yang disalurkan Bank kepada nasabah, dengan jaminan tagihan (KPR) termasuk hak agunan yang melekat padanya. 6
REFINANCING a.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 89/DSNMUI/XIII2013 Tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah Pembiayaan ulang syariah (sharia refinancing) mencakup dua keadaan: 1) pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya; dan 2) pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya; Akad terkait Pembiayaan Ulang (Refinancing) dilakukan dengan skema: 1) Akad musyarakah mutanaqishah; 2) Akad al-bai' wa al-isti 'jar; 7 3) Akad al-bai ' dalam rangka musyarakah
REFINANCING Ketentuan Refinancing Dengan Skema Akad musyarakah mutanaqishah: Calon Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka pembiayaan ulang (refinancing); Lembaga Keuangan Syariah melakukan penaksiran (taqwim al'urudh) terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka penentuan modal usaha (ra'sul mal) yang disertakan nasabah dalam bersyirkah dengan Lembaga Keuangan Syariah; Lembaga Keuangan Syariah menyertakan dana dalam jumlah tertentu yang akan dijadikan modal usaha syirkah dengan nasabah yang disertai syarat agar Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnyajika ada; Lembaga Keuangan Syariah memberikan kuasa (akad wakalah) kepada nasabah untuk melakukan usaha yang halal dan baik antara lain dengan akad ijarah; Nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah membagi keuntungan usaha sesuai nisbali yang disepakati atau porsi modal yang disertakan (proporsional), dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal; dan Nasabah melakukan pengalihan komersil atas hishah milik 8
REFINANCING Ketentuan Refinancing dengan skema akad al-bai' wa al-isti 'jar: 1) Calon Nasabah yang memiliki barang ('urudh) mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka pembiayaan ulang (refinancing); 2) Lembaga Keuangan Syariah membeli barang ('urudh) milik nasabah dengan akad bai '; 3) Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnyajika ada; 4) Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah melakukan akad Ijarah Muntahiiyyah bit tamlik; dan 5) Pengalihan kepemilikan obyek sewa (ma 'jur) kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah, pada waktu akad ijarah berakhir.
9
REFINANCING Ketentuan Refinancing dengan skema akad al-bai ' dalam rangka musyarakah mutanaqishah: 1) Calon Nasabah yang memiliki barang ('urudh) mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka pembiayaan ulang (refinancing); 2) Lembaga Keuangan Syariah melakukan penaksiran (taqwim al'urudh) terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh Lembaga Keuangan syariah; 3) Lembaga Keuangan Syariah membeli (dengan akad al-bai ') atas sebagian barang dari Nasabah, sehingga terjadi syirkah atas barang dalam rangka pembentukan modal usaha syirkah; 4) Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelurnnya j ika ada; 5) Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah melakukan akad musyarakah mutanaqishah dengan modal berupa barang yang dinyatakan dalam hishah/unit hishah. 10
REFINANCING b.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 71/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 Tentang Sale and Lease Back
Sale and Lease Back adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Ketentuan khusus yang wajib dipatuhi dalam menjalankan transaksi Sale and Lease Back, antara lain sebagai berikut: Akad yang digunakan adalah Bai' dan Ijarah yang dilaksanakan secara terpisah. Dalam akad Bai', pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Akad Ijarah baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek Ijarah. Obyek Ijarah adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan Obyek Sale 11 and Lease Back diatur dalam akad.
REFINANCING Urutan transaksi sale and pelaksanaannya adalah sbb:
lease
back
dalam
1) Pembuatan Akad Jual Beli (Sale/al-Bai’) antara penjual
(nasabah) dengan pembeli (bank) atau wakilnya. Dengan akad jual beli tersebut telah terjadi perpindahan kepemilikan, dan nasabah menerima pembayaran tunai dari Bank. Penerimaan pembayaran tunai dari Bank ini menurut hemat kami pada hakikatnya merupakan pencairan fasilitas pembiayaan (refinancing/ sale and lease back). 2) Dalam Akad Jual Beli dapat dicantumkan janji pembeli (Bank) kepada penjual (Nasabah) untuk menjual kembali aset yang telah dibelinya. Sebaliknya, berdasarkan prinsip kesetaraan (musawah/equal), tentunya penjual (Nasabah) dapat juga menyambut janji pembeli (Bank) dengan pencantuman janji untuk 12 membeli kembali aset tersebut.
REFINANCING 3) Pembuatan Akad Janji pembeli dan janji penjual (wa’ad) tersebut menurut hemat kami seyogyanya dibuat dalam 2 (dua) pernyataan secara terpisah untuk menghindari anggapan akad jual beli tersebut mengandung transaksi bai’al-inah yang belum dapat diterima oleh mayoritas ulama. Setelah kepemilikan aset berpindah kepada Bank, Bank menyewakan aset tersebut kepada nasabah yang dituangkan dalam Akad Ijarah. 4) Dalam hal jangka waktu sewa sesuai Akad Ijarah telah berakhir, bank dan nasabah melaksanakan jual beli sesuai dengan janji yang bersangkutan yang dituangkan dalam Akad Jual Beli, sehingga kepemilikan aset dari bank beralih kembali kepada nasabah.
13
