Keywords: Roles, Empowerment, and BUMDes

Singgih Tri Atmojo, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

1

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi) The Role Of Rural-Owned Corporation In Empowerment Rural People (A Case Study Of Almadina Rural-Owned Corporation In Temurejo Village Bangorejo Subdistrict Banyuwangi)

Singgih Tri Atmojo, Kris Hendrijanto Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37 Jember, 68121 E-mail: [email protected], [email protected]

ABSTRACT Village-owned enterprise (BUMDes) which is a pillar of economic activity in village serves as a social institution and commercial institution. BUMDes as a social institution is in the side of community interests through its contribution in the provision of social services. Meanwhile, as a commercial institution is profit-oriented by offering local resources (goods and services) to market. In conducting its business, the principles of efficiency and effectiveness should always be emphasized. BUMDes as a legal entity is established based applicable legislation procedures and in accordance with the agreement built up in the village community. This research used qualitative methods. The determination of key informants used purposive sampling, and additional informants were determined by snowball sampling. Data were collected by observation, interview, and documentation. Testing data validity this study used triangulation techniques. In conclusion, the roles of village-owned enterprises in village community empowerment had profit-oriented purpose, for which at the end result the net income will be shared for the benefit of the environment and the poor community members (widows and orphans). BUMDes is not only a form of social institution but also an economic institution that can meet the needs of the community (members). The roles played by social volunteers are such as as promoters of change (enabler), as brokers, educators, experts, an social planners. Keywords: Roles, Empowerment, and BUMDes

PENDAHULUAN

desa sebagai sasaran pembangunan, usaha

Bangsa Indonesia yang sebagian besar

untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat

penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh

diwujudkan. Pada kenyataannya pembangunan

karena itu titik sentral pembangunan adalah

pedesaan masih kurang sehingga masih banyak

daerah pedesaan. Arti penting pembangunan

pedesaan yang tertinggal.

pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan JURNAL KESEJAHTERAAN SOSIAL UNEJ 2015, I (1): 1-14


Menurut

data

Negara

masyarakat dalam mengelola dan menjalankan

Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT),

mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan

terdapat 38.232 (54,14 persen) kategori desa

mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan

maju, yang terdiri dari 36.793 (52,03 persen)

tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada

kategori maju dan 1.493 (2,11 persen) kategori

ketergantungan terhadap bantuan pemerintah

amat maju. Sementara itu, desa tertinggal

sehingga mematikan semangat kemandirian.

berjumlah 32.379 (45,86 persen) yang terdiri

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam

dari 29.634 (41,97 persen) kategori tertinggal

dalam upaya pengembangan ekonomi di

dan2.745

pedesaan

(3,89

Kementerian

2

persen)

kategori

amat

tertinggal (sumber: http://kemenegpdt.go.id/). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah tertinggal di Indonesia hampir

Namun

melalui

program-programnya.

upaya-upaya

mendapatkan

hasil

tersebut yang

tidak

memuaskan

sebagaimana yang diinginkan bersama.

separuhnya masih tertinggal. Tentu langkah-

Salah satu

kelembagaan sebagaimana

langkah untuk mengentaskan daerah tertinggal

dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik

sudah banyak dilakukan oleh pemerintah

Desa

seperti anggaran untuk pembangunan desa

sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU

yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

agar

desa

Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor

kenyataannya

71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan

desentralisasi fiskal kurang optimal berjalan

usaha ini harus disertai dengan penguatan

sehingga menyebabkan pembangunan basis

kapasitas dan dukungan dari pemerintah

perekonomian didesa yang berguna untuk

(kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi

meningkatkan

usaha ini dari ancaman persaingan para

mampu

tertinggal,

mengurangi

namun

jumlah

pada

kesejahteraan

masyarakat

tersendat.

(BUMDes).

Badan

usaha

ini

pemodal besar.

Banyak faktor yang menyebabkan kurang

Mengingat badan usaha ini merupakan

berhasilnya program-program tersebut. Salah

lembaga

satu

kurang

sehingga membutukan dukungan yang kuat

faktor

yang

menyebabkan

ekonomi

yang

baru

beroperasi

berhasilnya

program

ialah

intervensi

untuk tumbuh dan berkembang. BUMDes

pemerintah

terlalu

besar,

(sumber:

dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh

http://www.bangsakaya.com/) akibatnya justru

desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang

menghambat daya kreativitas dan inovasi

melakukan transaksi berupa simpan-pinjam,

JURNAL KESEJAHTERAAN SOSIAL UNEJ 2015, I (1): 1-14


3

persewaan tanaman buah jeruk dan penanaman

menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan

buah naga serta pembagian hasil peternakan.

efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes

Jika lembaga tersebut bekerja dengan baik dan

sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan

didukung kebijakan yang memadai maka

tata perundang-undangan yang berlaku, dan

pertumbuhan ekonomi pedesaan akan tergerak

sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di

ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan

masyarakat desa.

kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan

BUMDes selanjutnya diharapkan dapat menjembatani

upaya

dalam

yang

Perda

sudah

Kabupaten

ekonomi

Banyuwangi tersebut diharapkan Pemerintah

pedesaan. Untuk mencapai kondisi yang

Desa dapat memahami tentang pembentukan

diharapkan perlu adanya langkah strategi dan

dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat

taktik guna mengoptimalkan potensi dan

dijadikan sebagai penggerak perekonomian

kebutuhan pasar serta perlunya penyusunan

masyarakat desa dan nantinya diharapkan

desain lembaga tersebut ke dalam perencanaan.

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Selain itu potensi lokalistik dan dukungan

desa. Di samping itu pemerintah desa juga

kebijakan pemerintah harus diperhatikan ini

harus mampu berpola kreatif dan inovatif

untuk meminimalisir tidak berkembangnya

dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa

lembaga karena rendahnya kegiatan ekonomi

melalui BUMDes sehingga dapat membangun

di pedesaan. Sehingga perlunya partisipasi

perekonomian

masyarakat

tertinggal

dalam

penguatan

ditetapkan

BUMDes

menjalankan

lembaga

tersebut.

daerah

atau

khususnya

desa

yang

desa tingkat

perekonomiannya rendah.

BUMDes yang merupakan pilar kegiatan

Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

ekonomi di desa yang berfungsi sebagai

berharap adanya pembentukan dan pengelolaan

lembaga

dan

BUMDes disetiap desa, akan tetapi hanya

komersial (commercial institution). BUMDes

terdapat beberapa desa yang membentuk dan

sebagai lembaga

kepada

mengelola BUMdes, misalnya Desa Temurejo.

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes ini

dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan

didasarkan pada kebutuhan dan potensi serta

sebagai lembaga komersial bertujuan mencari

untuk

keuntungan melalui penawaran sumberdaya

dihadapi oleh petani. Mengingat potensi

lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam

pertanian

sosial

(social

institution)

sosial berpihak


mengatasi Desa

masalah-masalah Temurejo

yang

yang sangat


berlimpah seperti tanaman buah jeruk, buah

ekonomi

naga, padi, kedelai dan untuk mengatasi

kesejahteraan sosial dapat tercapai, hal itu

hambatan yang dirasakan oleh masyarakat.

yang

tertarik

untuk

Berangkat dari adanya potensi dan kebutuhan

mengkaji lebih mendalam tentang

peran

yang ada di masyarakat tersebut yang jika

BUMDes

dikelola

kesejahteraan masyarakat Desa Temurejo.

potensi

dengan

tepat

akan

menggerakkan roda perekonomian di daerah

anggota

menjadikan

BUMDes

4

peneliti

yang

dapat

sehingga

meningkatkan

Berdasarkan latar belakang dan fenomena

tersebut sehingga dapat mewujudkan serta

tersebut,

mengatasi permasalahan yang ada dan dapat

mengambil judul tentang “Peran Badan

menjadikan kehidupan yang sejahtera bagi

Usaha

masyarakat. Akan tetapi adanya potensi tidak

Pemberdayaan Masyarakat Desa” (Studi

diikuti dengan sarana dan prasarana penunjang

Kasus

kegiatan pertanian. Misalnya petani sering

Bangorejo Kabupaten Banyuwangi).

mengalami

TINJAUAN PUSTAKA

kesulitan

untuk

memenuhi

kebutuhan pertanian seperti kesulitan modal,

maka kajian dalam artikel ini Milik di

Desa

Desa

(BUMdes)

Temurejo

Dalam

Kecamatan

Kesejahteraan Sosial

obat-obatan pertanian, pupuk dan pengairan.

Kondisi sejahtera (well_being) biasanya

Permasalahan lain yang dihadapi adalah petani

menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial

kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian

(sosial welfare) sebagai kondisi terpenuhinya

mereka karena minimnya pengetahuan serta

kebutuhan material dan non material. Menurut

sumberdaya manusia, dan sering kali petani

(Midgley,

hanya

untuk

kesejahteraan sosial sebagai “a condition or

membeli hasil pertanian mereka dengan harga

state of human well-being” kondisi sejahtera

dibawah standar. Oleh sebab itu pemerintah

terjadi manakala kehidupan manusia yang

desa mencoba untuk memfasilitasi agar semua

aman dan bahagia karena kebutuhan dasar

kebutuhan dan kesulitan yang di alami oleh

akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat

masyarakat desa bisa terpenuhi.

tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi, serta

menggandalkan

tengkulak

2000:xi)

mendefinisikan

Dengan demikian pemberian pinjaman

manakala manusia memperoleh perlindungan

modal yang dilakukan oleh BUMDes Al-

dari resiko-resiko utama yang mengancam

Madina merupakan salah satu implementasi

kehidupannya.

peran BUMDes dan sebagai salah satu upaya dalam

meningkatkan

sumber

pendapatan

Salah satu bentuk usaha Pemerintah Desa Temurejo


dalam

melakukan

peningkatan


5

kesejahteraan sosial ialah melaui kegiatan-

kemandirian dan kekuatan internal. Karena

kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh

pembangunan sosial adalah inti pokok dalam

Badan

kehidupan sejahtera untuk dapat mengakses

Usaha

Milik

Desa

(BUMDes).

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang

kebutuhan

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah

kehidupan, dengan prinsip, partisipasi, jaringan

desadengan

kerja dan keadilan sosial.

harapan

dapat

menjadikan

penggerak perekonomian masyarakat desa

mereka

dalam

melangsungkan

Peran

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

Peran

merupakan

aspek

dinamis

masyarakat desa.

kedudukan (status) jika telah melaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat

hak dan kewajibannya. Menurut Soekamto

Pembangunan kesejahteraan sosial dalam

(2013:212) peranan (role) merupakan aspek

arti luas pada dasarnya juga merupakan suatu

dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

upaya

masyarakat.Berbagai

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

upaya yang dilakukan terhadap kelompok

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu

sasaran seringkali diindentikan sebagai upaya

peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan

memberdayakan (mengembangkan kelompok

peranan

sasaran dari keadaan tidak atau kurang berdaya

pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-

menjadi mempunyai daya) guna mencapai

pisahkan karena yang satu tergantung pada

kehidupan yang lebih baik (Adi, 2005:161-

yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan

162).

tanpa

pemberdayaan

Secara

konseptual,

pemberdayaan

adalah

kedudukan

untuk

kepentingan

atau

peranan.Sebagaimana

ilmu

kedudukan tanpa halnya

dengan

(empowerment) berasal dari kata power yang

kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti

berarti kekuatan atau kekuasaan. Oleh karena

(Ralph Linton dalam Soekanto, 1982:213).

itu

Kelembagaan

ide

utama

pemberdayaan

ini selalu

bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Peran BUMDes

dari

dalam

konsep umum mengenai lembaga meliputi apa

pemberdayaan bertujuan untuk membantu

yang ada pada tingkat lokal mayarakat, unit

masyarakat, individu atau kelompok yang

manajemen

berada pada titik tidak berdaya untuk segera

departemen-departemen di pemerintah pusat

dan

dan

harus

beberapa

diberdayakan.

tahapan

Israel, (1992) mengungkapkan bahwa

Agar

dapat

meningkatkan kapasitas yang diarahkan pada

proyek,

sebagainya.

Sebuah

institusi-institusi, lembaga

dapat

merupakan milik negara atau sektor swasta dan



juga

bisa

mengacu

fungsi-fungsi

upaya memperkuat perekonomian desa dan

administrasi pemerintah. Sedangkan menurut

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi

Uphoff dalam (Shahyuti, 2003:25), istilah

desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan

kelembagaan

untuk meningkatkan kemandirian desa serta

dan

pada

6

organisasi

sering

membingungkan dan bersifat interchangeably.

penguatan perekonomian desa dan untuk

Efektifitas Lembaga

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung

pengertian

dicapainya

Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip kooparatif, partisipatif, emansipasif,

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah

transparansi,

ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan

(Buku panduan BUMDes, 2007:12). BUMDes

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan

didirikan

hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas

BUMDes merupakan program pemerintah

merupakan

yang

daya

pesan-pesan

untuk

akuntable,

berdasarkan

berbasis

dan

sustainable

perundang-undangan

ekonomi,

tujuan

tersebut

mempengaruhi, (Susanto, 1975:156). Dari

membantu desa meningkatkan pendapatan asli

pengertian tersebut, efektivitas bisa diartikan

desa

sebagai suatu pengukuran akan tercapainya

masyarakat berupa barang dan jasa. Modal

tujuan yang telah direncanakan sebelum secara

usaha

matang agar hasil yang diharapakan dapat

Masyarakat dan bantuan dana dari pemerintah

berjalan dengan baik.

bersumber pada alokasi dana desa yang

Konsep

Badan

Usaha

Milik

Desa

dan

memberikan

BUMDes

berasal

layanan dari

kepada

desa

dan

dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan desa.

(BUMDes) Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri

METODE PENELITIAN

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha

Pada penulisan artikel ilmiah ini terkait

Milik Desa, BUMDes merupakan usaha desa

peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa

dalam

yang kepemilikikan modal dan pengelolaannya

mendeskripsikan

dilalukan

dan

dilakukan secara mendalam (naturalistik), jadi

masyarakat. Dalam (Buku Panduan BUMDes,

peneliti menggunakan pendekatan penulisan

2007:5) Badan Usaha MIlik Desa (BUMDes)

artikel ilmiah kualitatif. Moleong (2014:5) juga

adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola

menjelaskan

oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam

pengumpulan data pada suatu latar alamiah,

oleh

pemerintah

desa


pemberdayaan

masyarakat

pendekatan

penelitian

yang

kualitatif

desa harus

adalah


7

dengan menggunakan metode alamiah dan

sebuah metode untuk mengidentifikasi dan

dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik

menyelidiki kasus yang berupa jaringan dengan

secara alamiah.

menggunakan analogi bola salju. Sebelum

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, peneliti

peneliti melakukan proses wawancara pada

menggunakan jenis penelitian studi kasus yang

informan tambahan peneliti harus mengetahui

sesuai dengan fokus penulisan artikel ilmiah

informan kunci.

yaitu untuk mendeskripsikan fenomena sosial

Dalam teknik pengumpulan data peneliti

secara terperinci tentang proses dan hasil yang

menggunakan

observasi,

wawancara,

didapat dari peran Badan Usaha Milik Desa

dokumentasi.

Hal

dilakukan

(BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat

membantu peneliti dalam menggumpulkan data

desa. Dimana dalam penulisan artikel ilmiah ini

dan menganalisanya. Sedangkan teknik analisa

data yang dikumpulkan berupa kata-kata,

data

gambar dan bukan angka-angka. (Poerwandari,

menggunakan beberapa tahapan yaitu mulai

2001:65) penelitian kasus adalah fenomena

dari pengumpulan data mentah, transkrip data,

khusus yang hadir dalam suatu konteks yang

pembuatan

dibatasi, meski batasan fenomena dan konteks

penyimpulan

tidak sepenuhnya jelas. Kasus dapat berupa

penyimpulan akhir.

individu,

kelompok

kecil,

organisasi,

komunitas atau bahkan bangsa. Dalam penulisan artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan

teknik

purposive

sampling

untuk informan pokok dan snowball sampling untuk informan tambahan. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan

ini

dalam penulisan

koding,

artikel

untuk

ilmiah ini

kategorisasi

sementara,

dan

data,

triangulasi

dan

Selanjutnya teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan teknik

triangulasi

sumber

data.

Dengan

memadukan antara hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi

yang

didapatkan

dan

dianalisa dengan teori yang terdapat pada tinjauan pustaka.

tertentu ini, misalnya orang tersebut yang

PEMBAHASAN

dianggap paling tahu tentang apa yang kita

Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam

harapkan atau yang akan memudahkan peneliti

Pemberdayaan dan Untuk Meningkatkan

menjelajahi

KesejahteraanMasyarakat Desa

situasi

sosial

yang

diteliti

(Sugiyono, 2012:54). Sedangkan Menurut

1. Peran Sebagai Pemercepat Perubahan

Neuman (2000:199) metode Snowball adalah

(Enabler)



Peran lembaga atau petugas pemberdayaan

8

sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau

masyarakat (pekerja sosial) Menurut Adi

usaha

(2008-141) salah satunya sebagai enabler yaitu

perorangan,

membantu masyarakat agar mengartikulasikan

masyarakat maupun badan-badan pemerintah

kebutuhan meraka; mengidentifikasi masalah;

untuk

dan mengembangkan kapasitas mereka. Peran

melalui

ini dilakukan untuk mempermudah proses

tunjangan sosial. Peran pengurus disini dalam

perubahan masyarakat menjadi bereaksi untuk

menyikapi kebutuhan yang dirasakan oleh

bertindak dan menolong sepanjang proses

anggota yaitu sebagai penghubung ataupun

pengembangan.

yang

dilakukan

lembaga-lembaga

meningkatkan pemberian

kualitas

pelayanan

oleh sosial,

kehidupan sosial

dan

BUMDes

dalam

perantara (Broker). Peranan seorang broker

dengan

melalui

(perantara) dalam interversi komunitas terkait

oleh

serta dengan upaya menghubungkan individu

BUMDes, diharapkan masyarakat (anggota

ataupun kelompok dalam masyarakat yang

BUMDes) dapat menjadikan masyarakat kecil

membutuhkan (Adi, 2008:142). ). Dari peran

menjadi

Dan

yang di lakukan oleh pengurus dengan

BUMDes ini semacam Agen Of Change. dalam

anggotanya dapat menghasilkan kesejahteraan

memberikan support kepada anggotanya). Hal

bagi anggotanya misalnya penuturan oleh pak

ini disampaikan oleh Bapak Mujiono selaku

Ali Sulthon, yaitu:

sekertaris BUMDes:

“Jelas ada mas, saya dulu itu orang tidak punya ya kerja saya buruhburuh tukang mebel begitu mas. Trus saya dulu itu berfikir mas upah cuma sedikit cuma bias buat makan saja tapi besoknya harus mencari lagi mas. Nelongso saya dulu mas kalau dulu mas mengerti perjalananku sampai dari sini. Tapi Alhamdulillah mas dulu itu saya dapat pinjaman uang dari BUMDes agak banyak karena orangorang pengurus pada tahu kalau saya itu orangnya bener jadi disilihi rodok akeh (hehehehehe), dulu itu saya dipinjemi 3 juta mas. Ya sekarang Alhamdulillah sudah lumayan mas, tidak kurang apa-apa mas”. Ali Sulthon, 20 Maret 2015. 3. Peran Sebagai Pendidik (Educator)

pemercepat

Peran

terencana

perubahan

program-program

yang

masyarakat

dijalankan

yang

mandiri.

(“Oh ya banyak mas, program-program kegiatan BUMDes yang untuk pemberdayaan itu mas, iya mulai dari simpan-pinjam, trus teras iring buat sungai-sungai kecil itu mas, sewa jeruk, penanaman buah naga, trus santunan anak yatim sama santunan rumah tangga miskin, santunannya itu dapat dari SHU BUMDes mas tapi iya itu mas apa adanya mas”) Mujiono, 16 maret 2015. 2. Peran Sebagai Perantara (Broker) Peran

BUMDes

selain

untuk

memberdayakan masyarakat desa juga untuk mensejahterakan Menurut

hidup

(Suharto,

masyarakat

2006:3)

desa.

kesejahteraan



Dalam hal ini peran pengurus BUMDes

9

serta merta hanya mengajari untuk membuat

itu saya dan pak lurah Nasokan dapat sosialisai dari Pemda, yang dapat sosialisai itu Desa Temurejo dan Desa Blimbingsari mas. Setelah itu pak lurah bersama warga mengadakan musyawarah untuk mendirikan BUMDes tapi dahulu namanya bukan BUMDes melaikan gardu taskin (gerakan terpatu pengentasan masyarakat miskin). Dulu itu didampingi mas Taufik dengan siapa, lupa mas udah lama pokok orang 2. Mas Taufik itu pendamping dari Pemprof Jatim)” (Mujiono, 16 maret 2015) 5. Peran Sebagai Perencana Sosial (Social

proposal tetapi juga bagaimana cara mencari

Planner)

dalam menjadi pendidik harus sesuai dengan apa

akan

diajarkan

kepada

anggotanya

misalnya jika modal yang tersedia kurang, maka pengurus mengajak anggotanya untuk membuat proposal untuk mencari modal tambahan dan mereka (para anggota) diajari untuk membuat proposal tersebut supaya mereka tahu dan mengerti membuat pengajuan dana dengan membuat proposal. Petugas tidak

“(Dahulu

donor pemberi modal tersebut. Jadi petugas

Peran pengurus sebagai perencana sosial

tidak membiarkan anggotanya begitu saja,

yaitu melakukan identifikasi terhadap masalah

mengajari mereka sampai bisa, jika sudah bisa

anggota/ petani dan juga memberikan solusi

mereka akan dilepas sendiri supaya mereka

berupa pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan

bisa mandiri untuk menjalankannya.

pernyataan Adi (2008:145) peran perencana

4. Peran Sebagai Tenaga Ahli (Expert)

sosial

Dalam menjalankan aktifitas atau kegiatan

membutuhkan

perubahan

dalam

kemampuan

pelaku

mengumpulkan

data

perekonomian pengurus BUMDes berperan

mengenai masalah sosial yang terdapat dalam

sebagai penghubung dengan tenaga ahli. Peran

komunitas,

ini dilakukan oleh pekerja sosial (pengurus)

alternative tindakan yang raisonal untuk

untuk

ahli,

menangani masalah tersebut. Hal ini sesuai

pengurus, anggota BUMDes dan masyarakat

dengan pernyataan yang disampaikan oleh

yang belum mengetahui arah lembaga ekonomi

informan Bapak Suwarso:

menjembatani

antara

tenaga

ini. Tenaga ahli dalam hal ini ialah petugas pemberdaya atau pendamping yang di tugaskan pemerintah

untuk

pemberdayaan.

mendampingi

Seperti

pernyataan

proses oleh

informan Bapak Mujiono:


menganalisis

dan

menyajikan

“kita punya rencana ini mas, kan permasalahan mereka ini ada pada modal mas. mereka ingin punya usaha sendiri tapi modalnya cuman sedikit. jadi kami di sini membantu mereka untuk membuat mudah dalam pencarian peminjaman modal bagi usaha mereka. Ya tidak semua


permasalahan mereka hanya di modal, ya macem-macem seperti keterampilan mereka kurang mereka, pengen buka usaha dagang misalnya tapi tidak bisa caranya berdagang ya kami tampung masalah-masalah mereka nanti kalau ada sosialisasi tentang tata cara berdagang itu bisa di jadikan jawaban dari permasalahan mereka. dari situ mereka sudah bisa terbantu dengan adanya pemberdayaan yang telah pengurus lakukan atau berikan”. (Suwarso , 18 maret 2015).

menyempurnakan

Pada pendirian

tahap

ini petugas

BUMDes

Seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Ali Mahsun sebagai ketua BUMDes yaitu: “Pada

tahun 2006 pendirian BUMDes dilaksanakan, waktu itu dapat dana dari Pemda 65 juta mas serta dana pernyertaan kas desa.” (Ali Mahsun 22 maret 2015) Tahapan persiapan ini prasyarat suksenya suatu masyarakat

serta

untuk

melangkah ke tahapan selanjutnya. 2. Tahap Assesment

pendamping

Seperti

yang

dijabarkan

oleh

(Adi,

pemberdayaan

2005:179) pada tahapan kedua atau Proses

masyarakat sangat diperlukan seperti yang di

Assesment yang dilakukan disini dengan

Kemukakan

2005:179)

mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang

pemberdayaan

dirasakan), dan sumberdaya yang dimiliki

“menjabarkan

oleh

dalam

pemberdayaan

tersebut.

pemberdayaan Upaya Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Tahap Persiapan

program

10

(Adi,

tahapan

masyarakat yang dikembangkan berdasarkan

klien. Dan dalam tahap

masukan dari Cox mengenai tahapan dalam

(penilaian) juga bisa menggunakan metode

program pemberdayaan masyarakat”. Model

SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan,

pemberdayaan,

kesempatan, dan ancaman.

meskipun

disebut

sebagai

assessment

ini

tahapan, namun bukanlah suatu tahapan yang

Program pemberdayaan BUMDes yang

menyerupai anak tangga, dimana seseorang

sudah cukup membantu masyarakat hanya saja

harus berjalan melalui tahap demi tahap secara

mempunyai kendala yaitu tentang modal

berurutan, melainkan merupakan tahapan yang

karena mereka hanya memiliki modal yang

berbentuk siklus (cyclical) dan spiral dimana

sedikit/minim untuk membuka usaha sendiri.

agen perubah dimungkinkan untuk kembali ke

Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan

tahap

dari pak Mujiono, yaitu:

sebelumnya

apabila

mendapatkan

masukan baru yang dapat digunakan untuk


“Sebagian

besar program-program pemberdayaan cukup membantu masyarakat mas, ya Cuma


BUMDes itu terkendala modal saja, karena modalnya minim” tetapi alhamdulilah sudah cukup untuk membantu ekonomi kecil mas” Mujiono, 16 maret 2015. Pak Mujiono menggangap bahwa modal yang diberikan

BUMDes

keanggotanya

terlalu

sedikit atau minim sehingga petani/ pengusaha kecil kekurangan biaya dalam memenuhi kebutuhannya. Pada tahapan pengidentifikasian masalah

ini

anggota

dan

masyarakat

mempunyai masalah yaitu minimnya dana yang diberikan oleh BUMDes sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan petani atau pengusaha kecil. 3. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan Pada tahapan ini petugas atau pendamping (community

worker)

secara

partisipatif

mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi petugas tidak membiarkan anggotanya begitu saja, mengajari mereka sampai bisa, jika sudah bisa mereka akan di lepas sendiri supaya mereka bisa mandiri untuk menjalankannya. 4.Tahap pemformulasian Rencana Aksi Pada tahapan ini agen perubah membantu masing-masing memformulasikan

kelompok gagasan

untuk

ajarkan

untuk

BUMDes di

berani

gagasan/mencurahkan

memberikan

pemikirannya

dan

petugas hanya membantu dalam membahas kendala yang mereka hadapi. Jika ada yang malu untuk meluangkan pikirannya, petugas meminta mereka untuk menuliskannya dalam bentuk

tulisan

dan

petugas

membantu

menjelaskan kepada semua anggota BUMDes. Seperti penuturan Bapak Suwarso sebagai berikut: “kita punya rencana ini mas, kan permasalahan mereka ini ada pada modal mas. mereka ingin punya usaha sendiri tapi modalnya cuman sedikit. jadi kami di sini membantu mereka untuk membuat mudah dalam pencarian peminjaman modal bagi usaha mereka. Ya tidak semua permasalahan mereka hanya di modal, ya macem-macem seperti keterampilan mereka kurang mereka, pengen buka usaha dagang misalnya tapi tidak bisa caranya berdagang ya kami tampung masalah-masalah mereka nanti kalau ada sosialisasi tentang tata cara berdagang itu bisa di jadikan jawaban dari permasalahan mereka. dari situ mereka sudah bisa terbantu dengan adanya pemberdayaan yang telah pengurus lakukan atau berikan”. (Suwarso , 18 maret 2015). 5. Tahapan Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

bentuk

Pada tahapan pelaksanaan ini merupakan

tertulis, terutama yang ada kaitannya dengan

salah satu tahap yang paling krusial (penting)

pembuatan

dalam

proposal

dalam

penyandang dana. Anggota

11

kepada

pihak

yang


proses

pengembangan

masyarakat,


karena sesuatu yang telah direncanakan dengan

6. Tahap Evaluasi

baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antar petugas dan warga masyarakat,

maupun

kerjasama antara warga. Jadi di sini kerjasama antara pengurus dan anggota harus berjalan sejajar agar program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Contohnya pelaksanaan program seperti yang di jelaskan oleh pak Suparman, yaitu: “Banyak

program dari BUMDes ini mas, mulai dari simpan-pinjam, penanaman buah naga, sewa jeruk dan lain-lain tapi yang banyak menghasilkan sekarang ini ya sektor riilnya itu dek”. Suparman, 19 maret 2015.

Evaluasi pengembangan satu

peternakan BUMDes

masyarakat

dalam

permodalan

“Jelas ada mas, saya dulu itu orang tidak punya ya kerja saya buruh-buruh tukang mebel begitu mas. Terus saya dulu itu berfikir mas upah cuma sedikit cuma bisa buat makan saja tapi besoknya harus mencari lagi mas. Nelongso saya dulu mas kalau dulu kamu mengerti perjalananku sampai dari sini. Tapi Alhamdulillah mas dulu itu saya dapat pinjaman uang dari BUMDes agak banyak karena orangorang pengurus pada tahu kalau saya itu orangnya benar jadidi pinjamkan agak banyak (hehehehehe), dulu itu saya dipinjamkan 3 juta mas. Ya sekarang Alhamdulillah sudah lumayan mas, tidak kurang apa-apa mas”. (Ali Sulthon, 20 Maret 2015)

biasanya dilakukan yaitu pembagian ternak yang telah menghasilkan anak-anak ternak. Uang kas bertujuan selain untuk menyediakan tanah sewaan lahan juga untuk modal bagi membutuhkan modal lebih banyak.

yaitu

usaha, penuturannya yaitu:

Al Madina

lama

jalankan

sendiri manfaat dari peminjaman permodalan

memberikan

anggota

di

dari pak Ali Sulthon yang telah mengalami

dirawat dan hasilnya seperti perjanjian yang

dan

yang

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan

untuk di berikan kepada anggotanya untuk

baru

sebaiknya

usahanya.

menyediakan ternak dari uang kas yang ada

anggota

program

membantu

pemberdayaan untuk penanaman buah naga. Untuk

masyarakat

dan telah mendapatkan hasil bahwa dapat

peminjaman modal dan juga untuk persewaan juga

pengawasan

peminjaman modal telah di evaluasi prosesnya

Mengumpulkan uang kas untuk persediaan dan

tahap

dilakukan dengan melibatkan warga. Dari salah

menyediakan adalah dari BUMDes Al Madina.

jeruk

sebagai

terhadap program yang sedang berjalan pada

Jadi di sini Program kegiatan semua yang

lahan

12

yang

Tahap evaluasi ini tidak hanya sampai di sini saja akan pengurus dan anggota akan terus memantau dan melaporkan hasil dari programprogram yang ada. Hal ini dilakukan agar



13

tujuan dari awal pembentukan BUMDes bisa

Peran Badan Usaha Milik Desa dalam

terlaksana dengan sebaik-baiknya dan tepat

pemberdayaan masyarakat desa mempunyai

sasaran untuk membantu masyarakat yang

tujuan profit atau hasil akhirnya. Yang di

benar-benar membutuhkan.

maksud Sisa Hasil Usaha disini nantinya dibagi

7. Tahapan Terminasi

untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat pemutusan

yang tidak mampu (janda dan anak yatim).

hubungan secara formal di sini di maksudkan

Peran yang diakukan oleh relawan sosial

bahwa mayarakat yang telah menjadi anggota

(pekerja

BUMDes dan mereka telah bisa secara mandiri

pemercepat

dapat memecahkan permalasahannya dan bisa/

sebagai perantara (broker); peran sebagai

berhasil mengelola modal usahanya dengan

pendidik (educator); peran sebagai tenaga ahli

baik dan kondisi sekarang lebih baik maka

(expert);

hubungan ini bisa di putuskan/di akhiri. Seperti

(social planner).

Tahapan

terminasi

atau

sosial)

yaitu

perubahan

Peran

sebagai

(enabler);

Peran

Peran sebagai perencana sosial

yang dikemukakan oleh (Adi, 2005:179)

Peranan-peranan pemberdayan ditujukan

Tahapan ini merupakan tahapan pemutusan

untuk mensejahterakan masyarakat khususnya

hubungan secara formal dengan komunitas

masyarakat

sasaran, karena dipandang komunitas tersebut

memerlukan bantuan modal usaha agar bisa

sudah mandiri dan berhasil memecahkan

memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka

masalahnya atau batas waktu yang di tentukan

bisa

sudah selesai serta bisa dimungkinkan karena

kesejahteraan

keterbatasan dana. Karena secara nyata mereka

BUMDes

sudah bisa mandiri dan bisa melakukan sendiri

pemberdayaan kepada seluruh anggotanya

tanpa bantuan dari BUMDes lagi. Tetapi jika

mulai

ada yang belum bisa mandiri dan masih butuh

assessment (penilaian), tahapan perencanaan

dampingan mereka tidak bisa dilepas begitu

alternatif

saja karena nanti mereka akan rugi dan gagal

pemformulasian

dalam membantu usaha untuk meningkatkan

pelaksanaan,

usaha dan kesejahteraan mereka.

terminasi.

Kesimpulan

perberdayaan BUMDes membentuk program

menengah

meningkatkan

dari

kebawah

taraf

hidupnya. Al

Peran

memberikan tahapan

kegiatan,

tahapan

program, evaluasi

Selanjutnya

dalam

dan

pengurus

persiapan,

program/ tahap

hidup

Madina

tahapan

yang

tahapan dan

tahap

program

bersama dengan para anggotanya, dalam hal ini pengurus, anggota dan masyarakat sudah JURNAL KESEJAHTERAAN SOSIAL UNEJ 2015, I (1): 1-14


berperan

aktif

pemberdayaan memberikan

dalam

seluruh

tersebut solusi

dan

kegiatan

serta masukan

dapat bagi

keperluan/ kebutuhan mereka sendiri. Upaya Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu memiliki beberapa program untuk anggota-anggotanya, yaitu antara lain: 1. Simpan Pinjam/Permodalan 2. Persewaan

tanaman

jeruk

dan

penanaman buah naga 3. Peternakan hewan DAFTAR PUSTAKA

14

Moleong, Lexy J. 2009. Metode penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Poerwandari, Kristi. (2001). Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia. Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3). Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung Susanto, Astrid S. 1975. Pendapat Umum. Bandung: Bina Cipta. Soekanto, Soerjono. 1982, Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta: CV Rajawali Pers. Shahyuti. 2003. Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lahan Lebak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Peraturan Perundang-undangan

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Huda, Miftachul.2009. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar, Jakarta: Direktoral Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial. Ife, Jime. 1995. Community Devlopment. Creating Commuity Alternatives-Vision dan Practice. Israel, Arturo 1992. Pengembangan Kelembagaan, Pengalaman ProyekProyek Bank Dunia, Jakarta: LP3S Lawrence Neuman, William. 2000. Sosial Research Methods. Qualitative and Quantitative Approach, $th Edition. USA: Allyn & Bacon Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore. 2000. “Introduction: Sosial Policy and Sosial Welfare” The Handbook of sosial Policy, London: Sage, Halaman xi-xv

Pemerintah Republik Indonesia. Undangundang Dasar 1945 Pasal 33. Pemerintah Rebublik Indonesia. 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 Pasal 213 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia Melalui Menteri Dalam Negeri 2010. Undangundang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Internet http://kemenegpdt.go.id/ http://www.bangsakaya.com/


Keywords: Roles, Empowerment, and BUMDes

Recommend Documents