PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLATIF M. Yusuf Habibi ; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak ABSTRACT Writing this article is intended to provide an understanding of the role of leader in the Kapuas Hulu Regency Legislative Function Implementation. Problem of Kapuas Hulu Regency leadership is not able to fully demonstrate the behavior of a leader who can move the members in carrying out legislative duties. Through the writing of this article is also intended, so abilities Kapuas Hulu Regency leadership in mobilizing its members to carry out legislative functions can be implemented, in terms of the leadership of Parliament SCARA attention to the needs of members in providing motivation, creating an atmosphere of trust and mutual respect and foster-price participation members in decision making. The results showed that the role of leader in performing the function of the legislature parliament in Kapuas Hulu, the reality does not meet expectations. This can be seen from several indicators including: 1) the implementation of the representation function, evident from the many demands / aspirations of the people who submitted to this institution, during the period from 2009 to 2012 many cases have not been resolved, 2) implementation of the legislative function, look The resulting legal product Kapuas Hulu Regency period 2009-2014 still relatively low. 3) implementation of the monitoring function that is owned by the Kapuas Hulu Regency to date has not done as expected. It can be seen, among others, in the areas of policy outputs that better reflect the actual product than the government agency wishes of the people through their representatives, while the approval of the people through parliament more to meet the raw political procedures. Recommendation in this research is the Kapuas Hulu Regency leaders need to give serious attention to the increasing needs of its members in carrying out the functions lagislatif, by the way: look for and choose the ways to satisfy the need to create a pleasant working conditions, reassess the unmet needs, such as safe working conditions and reward are balanced and take action against the firm for its members who break the rules as well as to evaluate the performance achieved its members.
Keywords: Leadership Council, Legislative Function. Abstrak Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Peran Pemimpin DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pelaksanaan Fungsi Legislatif. Permasalahan mengenai kepemimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah belum dapat sepenuhnya menunjukkan perilaku seorang pemimpin yang dapat menggerakkan anggotanya dalam melaksanakan tugas legislatif. Melalui penulisan artikel ini juga dimaksudkan, agar kemampuan pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan fungsi legislatif dapat terlaksana, baik dilihat dari scara pimpinan DPRD memperhatikan kebutuhan anggota dalam memberikan motivasi, menciptakan suasana saling percaya dan saling harga-menghargai dan menumbuhkan peran serta anggota dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemimpin DPRD dalam melaksanakan fungsi legislatif di Kabupaten Kapuas Hulu, pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: 1) pelaksanaan fungsi keterwakilan, terlihat dari banyaknya tuntutan/aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada lembaga ini, selama kurun waktu 2009-2012 banyak kasus-kasus yang belum dapat diselesaikan, 2) pelaksanaan fungsi legislasi, terlihat produk hukum yang dihasilkan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 relatif masih rendah. 3) pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini belum terlaksana seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari keluaran kebijakan di daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah daripada realisasi keinginan rakyat melalui badan perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD lebih untuk memenuhi tata cara politik semata. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu perlu dengan serius memberikan perhatian terhadap peningkatkan kebutuhan anggotanya dalam melaksanakan fungsi lagislatif, dengan cara: mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan dengan menciptakan kondisi kerja yang menyenangkan, menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti kondisi kerja yang aman dan memberikan imbalan yang seimbang dan menindak dengan tegas bagi para anggotanya yang melanggar peraturan serta melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja yang dicapai anggotanya. Kata kunci: Pimpinan DPRD, Fungsi Legislatif. M. Yusuf Habibi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
1
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
PENDAHULUAN
bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam
Sebagai lembaga perwakilan rakyat di
usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebelumnya. Dalam mencapai tujuan organisasi
(DPRD) mempunyai fungsi legislatif yang
tentunya seorang pimpinan tidak mungkin dapat
sangat besar dalam mempengaruhi jalannya
bekerja sendirian tanpa ada bantuan dari pihak
pemerintahan
daerah
otonom.
Aspek
lain sebagai bawahan.
responsibilitas
dalam
pelaksanaan
tugas
Sumbangsih yang dilakukan oleh bawahan
menjadi salah satu faktor penentu dalam
yang digerakkan oleh seorang pemimpin dalam
menggerakan
dan
jalannya
suatu organisasi adalah bekerja yang efisien,
pemerintahan
di
terwujud
efektif, ekonomis dan produktif. Jadi jelaslah
masyarakat
sejahtera
Pemahaman
ini
mengarahkan daerah
agar dan
berdaulat.
sekaligus
menyajikan
bahwa
kepemimpinan
yang
efektif
apabila
seorang
pemimpin
dapat
dan
mampu
pandangan bahwa lembaga legislatif perlu terus
menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan
mengembangkan dirinya, yang tentunya tidak
serta
bisa
kehidupan organisasional.
terlepas
dari
dinamika
kualitas
iklim
kerja
yang
kooperatif
dalam
infrastruktur politik, hubungan dengan lembaga
Berdasarkan hal tersebut, ternyata tidak
lainnya dalam bingkai nilai-nilai pemerintahan
terlepas dari kepemimpinan pimpinan DPRD
nasional.
sebagai seorang pemimpin lembaga legislatif,
DPRD merupakan salah satu lembaga atau
karena perwujudan dari kepemimpinan tersebut
badan perwakilan rakyat di daerah yang
selalu
mencerminkan
struktur
dan
sistem
hubungan antara atasan dengan bawahan atau
pemerintahan
demokratis
di
daerah,
sebaliknya. Artinya peran pemimpin DPRD
dalam UU No. 32
tergantung pada interaksi yang terjadi antara
sebagaimana terkandung
berorientasikan
kepada
penekanan
daerah.
seorang pemimpin dengan para bawahannya dan
Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD
sampai sejauhmana interaksi tersebut terjadi,
merupakan
sehingga dapat mempengaruhi kepemimpinan
Tahun
2004,
tentang
suatu
pemerintah
petunjuk
bahwa
upaya
demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata.
pimpinan DPRD yang bersangkutan. Berdasarkan
lembaga
legislatif
daerah
mencerminkan
menunjukkan bahwa kepemimpinan pimpinan
perwakilan seluruh rakyat daerah yang terjelma
DPRD belum dapat sepenuhnya menunjukkan
dalam faksi-praksi
di
peran pemimpin yang dapat menggerakkan
adalah
anggotanya dalam melaksanakan tugas legislatif,
DPRD.
Fraksi
susunannya
dan
dan
komisi-komisi
komisi
itu
Kabupaten
di
DPRD merupakan salah satu unsur pemerintah yang
DPRD
pengamatan
Kapuas
Hulu,
kelengkapan dari DPRD yang diharapkan dapat
beberapa fenomena yang terjadi yaitu:
mewujudkan peran legeslasi di daerah.
1. Sikap pasif dari pemimpin DPRD (Ketua dan
Dalam rangka melaksanakan tugas dan
Wakil Ketua) dalam mengatasi kesulitan
anggota dalam pelaksanaan fungsi legislatif, fungsi DPRD, bahwa pemimpin (Ketua DPRD) M. Yusuf Habibi 2 seperti proses pembahasan rancangan Undangadalah memainkan peranFISIP yangUniversitas sangat penting, Ilmu Administrasi Negara Tanjungpura pimpinan lembaga legislatif tidak pernah tidak mungkin dapat bekerja sendirian tanpa ada bantuan dari pihak lain sebagai bawahan.
memberikan bantuan tentang kejelasan tugas dan fungsi tersebut. sedangkan daya kreasi dan inisiatif anggota tergolong relatif rendah.
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah
adalah “suatu bentuk persuasi dari kelompok
2. Anggota sulit memformulasikan tugas dan
orang tertentu melalui motivasi yang tepat guna
fungsi legislatif belum
sehubungan tugas tersebut
dipahami
sepenuhnya,
mencapai tujuan organisasi”.
sementara
Kemudian Effendy (2008:24) menyatakan
pimpinan lembaga legislatif tidak pernah
kepemimpinan merupakan “upaya membawa
memberikan bantuan tentang kejelasan tugas
bawahan untuk mencapai tujuan organisasi,
dan fungsi tersebut. sedangkan daya kreasi dan
agar mereka merasa bahwa tujuan yang akan
inisiatif anggota tergolong relatif rendah.
dicapai merupakan tujuan bersama”.
3. Kesempatan yang diberikan pimpinan DPRD dalam
meningkatkan
lanjut
Sutarto
(2005:16)
dan
memberikan pengertian bahwa kepemimpinan
keterampilan anggotanya masih rendah dan
adalah “proses tertentu yang terdiri dari
kurangnya
semangat
perencanaan,
lingkungan
kerja
kebersamaan
pengetahuan
Lebih
untuk
yang
dalam
menciptakan
dapat
mendorong
melaksanakan
fungsi
legislatif.
pengorganisasian,
pengarahan
dan pengendalian secara efektif dan efisien”. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, dapat ditelaah
Berdasarkan pada permasalahan dan fokus
bahwa
kepemimpinan
permasalahan masalah di atas maka dapat
kemampuan
dirumuskan
memperlakukan
sebagai
berikut:
bagaimana
seorang
merupakan pimpinan
organisasi
suatu
di
dalam
sebagai
suatu
kemampuan pemimpin (Ketua dan Wakil ketua)
totalitas dengan menempatkan semua satuan
DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka
organisasi pada peran dan proporsi yang tepat
menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan
tanpa
fungsi legislatif. Adapun yang menjadi tujuan
Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa untuk
penelitian ini adalah ingin mengungkapkan
membantu
kemampuan pemimpin (Ketua dan Wakil Ketua)
kepemimpinan
DPRD Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi
peranannya yang lebih efektif di dalam
perwakilan (representasi), fungsi legislatif, dan
melakukan interaksi kepada anggota organisasi,
pengawasan Kapuas Hulu dalam melaksanakan
serta
fungsi pengawasan. Selanjutnya manfaat atau
kepemimpinan
harapan penelitian ini adalah: 1) Teoritis, yaitu
pelaku pimpinan dan bawahan saja.
penelitian
ini
diharapkan
dapat
menambah
melupakan
peranan
orang
tidak
di
dalam
dengan
Berdasarkan
situasional
hal
bidang
kepemimpinan
serta
memperhatikan
penekanan
hanyalah
tersebut,
(2003:21) mengemukakan,
kerja.
menjalankan
mengesampingkan
pengetahuan dan bahan koleksi khususnya di Administrasi
satuan
pada
Siagian
bahwa seorang
Negara
khususnya
pemimpin dapat dikatakan berperan, apabila
untuk
menambah
seorang
pimpinan
dapat
menunjukkan
perbendaharaan kepustakaan; 2) Praktis, yaitu
kemampuannya untuk :
penelitian ini diharapkan dapat memberikan
1. Pemegang kemudi organisasi yang cekatan
gambaran
dalam
rangka
menggerakkan
anggotanya untuk melaksanakan fungsi legislatif.
dengan jalan dapat membawa organisasi ke tempat tujuan yang telah ditetapkan.
Beranjak dari hal tersebut Atmosudirjo 2. Berperan selaku katalisator, artinya dapat M. Yusuf Habibi 3 (2009:3), menyatakan bahwa kepemimpinan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura meningkatkan jalannya roda organisasi. adalah “suatu bentuk persuasi dari kelompok 3. Berperan selaku integrator, artinya dapat orang tertentu melalui motivasi yang tepat guna
membaur sesama anggota organisasi tanpa
mencapai tujuan organisasi”.
memperhatikan status dari masing-masing anggota. 4. Berperan selaku bapak, artinya
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
3. Berperan selaku integrator, artinya dapat
belanja Daerah bersama pemerintah daerah,
membaur sesama anggota organisasi tanpa
(Kaho, 2007:127).
memperhatikan status dari masing-masing
Keempat
anggota.
peranan
dan
fungsi
legislatif
tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan
4. Berperan
selaku
dapat
yang saling keterkaitan, sehingga merupakan
dan
salah satu masalah politik di dalam kehidupan
berbagai petunjuk dengan melalui berbagai
sistem politik pada umumnya dan di dalam proses
pendekatan.
kehidupan badan legislatif pada khususnya,
memberikan
bapak,
artinya
bimbingan,
pengarahan
5. Memainkan peranan selaku pendidik, artinya selalu dapat memberikan
bertolak dari teori demokrasi yang mengajarkan
masukan atau
bahwa anggota masyarakat mengambil bagian
koreksi terhadap anggota organisasi apabila
atau berpartisipasi di dalam proses perumusan
cara kerjanya dirasakan kurang efektif.
dan penentuan kebijakan pemerintah. Dengan
Dari uraian hak, tugas dan kewenangan serta
kata lain, pemerintah melakukan kegiatan sesuai
kewajiban yang dimiliki oleh DPRD tersebut,
dengan kehendak rakyat. Oleh karena sedemikian
maka hal ini menunjukkan bahwa DPRD sebagai
banyaknya rakyat dalam suatu sistem politik,
wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi
maka demokrasi menentukan bahwa sebagian
dengan rakyat yang diwakilinya, agar mampu
dari partisipasi anggota masyarakat dilakukan
menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui
melalui wakil mereka di dalam badan legislatif.
permasalahan-permasalahan
METODE PENELITIAN
yang
ada
dan
dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, secara
Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dimana
umum peran dan fungsi yang diemban oleh
hasil dari penelitian ini memberikan gambaran
lembaga legislatif dirumuskan ke dalam empat
bagaimana peran pemimpin DPRD Kapuas Hulu
fungsi, yakni
dalam
1. Fungsi
perwakilan
anggotanya
untuk
pada
melaksanakan fungsi legislatif, baik fungsi
antara
perwakilan, fungsi legislasi maupun fungsi
lembaga legislatif, khususnya anggota DPRD
pengawasan, selama penelitian dilakukan penulis
dengan anggota masyarakat yang mereka
mengembangkan konsep dan menghimpun data
wakili, baik secara individu, berdasarkan
dan fakta sebagaimana adanya di lapangan.
hakekanya
(representasi)
menggerakan
merupakan
hubungan
kelompok maupun secara keseluruhan 2. Fungsi legislatif, diwujudkan dalam membuat peraturan daerah bersama kepala daerah 3. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk
Adapun langkah–langkah yang hendak dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah: 1) Penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian
yang
dilakukan
dengan
pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-
melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang
Undang, Peraturan Daerah, keputusan Kepala
akan diteliti, untuk memperoleh data yang lebih
Daerah
konkrit baik serta fakta dan informasi yang
dan
kebijakan
Pemerintah Daerah
yang
ditetapkan
diperlukan dalam penelitian ini; 2) Penelitian
4. Fungsi anggaran, diwujudkan dalam penyusun kepustakaan (library research) yaitu penelitian M. Yusuf Habibi 4 menetapkan Anggaran Pendapatan dan yang dilakukan dengan cara mempelajari Ilmudan Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura belanja Daerah bersama pemerintah daerah, literatur–literatur dan buku–buku yang ada (Kaho, 2007:127).
hubungannya
dengan
masalah
yang diteliti
dengan maksud mendapat penjelasan mengenai teori, konsep dari para ahli, maupun fakta – fakta yang mendukung mengenai masalah yang akan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr literatur–literatur
yang ada
kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini,
yang diteliti
maka teknik pengumpulan data yang akan
dengan maksud mendapat penjelasan mengenai
digunakan meliputi: 1) Observasi, yaitu penulis
teori, konsep dari para ahli, maupun fakta – fakta
turun langsung untuk memperoleh data dan
yang mendukung mengenai masalah yang akan
informasi,
diteliti.
Sugiyono (2008:64) menyatakan observasi adalah
hubungannya
dan buku–buku
dengan
masalah
Dalam memperoleh data sebagai dasar dalam
sesuai dengan
tujuan penelitian.
“pengamatan dan pencatatan secara sistimatik
penelitian ini, maka pelaksanaan penelitian akan
terhadap
dilakukan Dalam memperoleh data sebagai dasar
penelitian”. 2) Wawancara, yaitu dilakukan
dalam penelitian ini, maka pelaksanaan penelitian
secara langsung kepada informan yang terdiri dari
akan dilakukan di Lembaga Legislatif DPRD
pimpinan DPRD, komisi-komisi, serta fraksi yang
Kapuas Hulu dengan pertimbangan bahwa DPRD
ada di DPRD Kapuas Hulu sesuai dengan
merupakan lembaga legislatif yang mempunyai
kebutuhan penelitian ini.
fungsi perwakilan, legislasi, pengawasan dan
hejala
yang
tampak
pada
objek
Dalam penelitian ini teknik analisis data
anggaran yang strategis dalam pembangunan
yang
digunakan
adalah
analisis
kualitatif.
daerah.
Kemudian tahap analisis data menurut Moleong
Subjek penelitian ini adalah terdiri dari
(2004: 103) dapat diuraikan sebagai berikut:
informan pangkal, yaitu anggota DPRD Kapuas
1)iTahap Pengumpulan data, 2) Tahap Reduksi
Hulu. Sedangkan menjadi informan kunci adalah
Data, 3) Tahap Penyajian data, 4) Tahap
pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua), Ketua
Penarikan Kesimpulan.
Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLATIF
mempunyai hubungan dengan penelitian ini.
1. Fungsi Perwakilan
Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti
Pemimpin DPRD sebagai wadah yang dalam
adalah Peran Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas
melaksanakan fungsi legislatif, baik mengenai
Hulu dalam Pelaksanaan Fungsi Legislatif.
urusan pemerintahan, pembangunan maupun
Dalam instrument pengumpulan data, peneliti
kemasyarakatan harus proaktif dalam menggali
menggunakan alat yaitu: 1) Pedoman Observasi
dan mencari tahu tentang sesuatu yang baru dan
yaitu berupa
berupaya
saat
catatan yang dipergunakan pada
melakukan
pengamatan
kepemimpinan
pimpinan
Kapuas
dalam rangka
Hulu
anggotanya
untuk
DPRD
terhadap
berbagai
untuk ilmu
mengikuti pengetahuan
perkembangan terutama
yang
Kabupaten
berkaitan dengan kepentingan pembangunan
menggerakkan
masyarakat dan selanjutnya ilmu pengetahuan
melaksanakan
fungsi
tersebut diupayakan untuk disampaikan kepada
legislative; 2) Panduan Wawancara, yaitu garis
seluruh
lapisan
masyarakat
besar pertanyaan tertulis yang tidak dilengkapi
Kabupaten Kapuas Hulu.
yang
ada
di
dengan alternatif jawaban dan pertanyaan tersebut
Sejak dulu masyarakat sudah mengetahui
memerlukan penjelasan atau tanggapan dari
kelemahan DPRD (Legislatif) peranannya dalam
informan kunci.
sistem politik di
Indonesia.
Banyak
yang
Sesuai dengan pendekatan penelitian mengatakan DPRD zaman Orde Baru kecil sekali5 M. Yusuf Habibi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, peranannya dalam memperjuangkan aspirasi maka teknik pengumpulan data yang akan
masyarakat yang diwakilinya, kalau sedikit vokal
digunakan meliputi:
akan mendapatkan recall dari Ketua Partainya. Sekarang ini nuansanya sudah lain tidak dikenal lagi yang namanya recall
anggota DPRD,
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
mengatakan DPRD zaman Orde Baru kecil sekali
Hari. Hak mengajukan Rancangan Peraturan
peranannya
Daerah
dalam
memperjuangkan
aspirasi
Pasal
17,
ketentuan
ini
yang
masyarakat yang diwakilinya, kalau sedikit vokal
mempersyaratkan dukungan minimal 5 (lima)
akan mendapatkan recall dari Ketua Partainya.
orang anggota DPRD. Kendala ini sangat sulit
Sekarang ini nuansanya sudah lain tidak dikenal
dilakukan oleh anggota DPRD.
lagi yang namanya recall
2. Fungsi Legislasi
sehingga
anggota
anggota DPRD, DPRD
leluasa
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
memperjuangkan aspirasi kehendak masyarakat
(DPRD)
dalam
dalam
menetukan
kebijakan.
Tetapi
untuk
merupakan
perwujudan
penyelenggaraan
demokrasi
pemerintah
daerah
merespon aspirasi masyarakat tersebut lembaga
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
DPRD masih mengalami kendala-kendala seperti
Daerah.
berikut:
menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan
a. Sumber Daya Manusia Pemimpin Legislatif
daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan
DPRD
mempunyai
hak
usulan dan pendapat, memilih dan dipilih serta
yang Terbatas Pemilu tahun 2009 merupakan Pemilu yang berlangsung
Pimpinan
sangat
terbuka
dan
demokrasi
memperoleh tunjangan. Peran pemimpin DPRD di samping menetapkan peraturan daerah juga
dibanding dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya.
menampung
Sebagai dampak dari Pemilu yang demokratis
masyarakat.
serta
menyalurkan
aspirasi
tadi maka wakil yang duduk di DPRD Kabupaten
Legislasi
Kapuas Hulu cerminan dari wakil-wakil yang
kelembagaan
refrensitatif. Namun
yang menjadi pertanyaan
peraturan-peraturan sampai kepada keputusan-
masyarakat apakah refrensitatif didukung oleh
keputusan politik di mana individu-individu
kemampuan sumber daya yang memadai.
mendapatkan
b. Rekrutmen dan Keterwakilan Anggota
dengan alat perjuangan kompetitif bagi suara
membuat
kekuasaan
undang-undang
untuk
atau
memutuskan
rakyat. Sementara demokrasi secara sederhana
DPRD Yang Rendah Proses
merupakan kewenangan tatanan
rekrutmen
anggota
DPRD
merupakan suatu mekanisme untuk pemilihan dan
Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu bersifat sangat
memberikan
tertutup karena untuk menetukan siapa yang akan
bukan satu jenis masyarakat dan bukan juga
direkrutmen duduk dalam lembaga DPRD itu,
seperangkat tujuan moral. Demokrasi merupakan
bukannya pemilih tetapi pimpinan partainya.
sesuatu yang berat bahkan mungkin bentuk
Disini terlihat dengan adanya ketentuan rangking
pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak
yang dicalonkan oleh ketua partai.
ketegangan dan pertentangan dan mensyaratkan
c. Kendala Internal Tata Tertib DPRD
ketekunan para penguasa agar bisa berhasil.
Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam
melaksanakan
tugasnya
kekuasaan
kepada
pemerintah,
Kemampuan pemimpin DPRD Kabupaten
sehari-hari
Kapuas Hulu memerankan fungsi legislasi dari
berpedoman pada tata tertib yang mana dalam
lembaga tersebut terdiri dari daya persepsi
tata tertib adanya hak-hak untuk melaksanakan anggota tentang masyarakat dan masalah yang M.tugas Yusuf Habibi dan kewenangan pimpinan DPRD seharidihadapi serta kepentingan dari yang diwakili. Di6 Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura hari. Hak mengajukan Rancangan Peraturan samping itu, fungsi legislasi diartikan pula Daerah
Pasal
17,
ketentuan
ini
yang
sebagai
kemampuan
pemimpin
untuk
mempersyaratkan dukungan minimal 5 (lima)
menyalurkan masalah dan kepentingan tersebut
orang anggota DPRD. Kendala ini sangat sulit
ke dalam berbagai kebijaksanaan yang mengikat
dilakukan oleh anggota DPRD dikarenakan:
masyarakat.
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr samping itu, fungsi legislasi diartikan pula
yang diwakili. Disamping itu, fungsi perwakilan
sebagai
untuk
diartikan pula sebagai kemampuan anggota untuk
menyalurkan masalah dan kepentingan tersebut
menyalurkan masalah dan kepentingan tersebut
ke dalam berbagai kebijaksanaan yang mengikat
ke dalam berbagai kebijaksanaan yang mengikat
masyarakat.
masyarakat.
kemampuan
pemimpin
Kemampuan
memahami
masyarakat
anggota dan
untuk
kepentingan-
Kemampuan
memahami
masyarakat
anggota dan
untuk
kepentingan-
kepentingan yang terbentuk didalam masyarakat,
kepentingan yang terbentuk didalam masyarakat,
dilandasi oleh proses sosialisasi dan pengalaman
dilandasi oleh proses sosialisasi dan pengalaman
mereka. Sedangkan kemampuan anggota untuk
mereka. Sedangkan kemampuan anggota untuk
menyalurkan
menyalurkan
aspirasi
dan
kepentingan
aspirasi
dan
kepentingan
masyarakat yang diwakilinya dilandasi oleh
masyarakat yang diwakilinya dilandasi oleh
sistem perwakilan yang berlaku, organisasi dan
sistem perwakilan yang berlaku, organisasi dan
prosedur di dalam badan legislatif dan pola
prosedur di dalam badan legislatif dan pola
hubungan anggota dengan pihak eksekutif.
hubungan anggota dengan pihak eksekutif.
3. Fungsi Pengawasan
PENUTUP
Kemudian menurut informasi yang diperoleh dari
Ketua
DPRD,
belum
maksimalnya
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab III, dapat ditarik beberapa
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang
kesimpulan
dilakukan
kegiatan
Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan
pemerintah
fungsi legislatif, pada kenyataannya belum sesuai
oleh
Pemerintah daerah
DPRD
daerah,
dalam
memfasilitasi
terhadap
sehubungan
rangka
pembinaan,
penyelenggaraan
kurang
pemberdayaan
masyarakat. Memfasilitasi merupakan upaya
yaitu
Peran
pimpinan
DPRD
dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: 1. Pelaksanaan
fungsi
keterwakilan
yang
pemberdayaan masyarakat melalui pemberian
dilakukan oleh pimpinan (Ketua dan Wakil
pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan
Ketua) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, terlihat
supervisi
Mengadakan
dari banyaknya tuntutan/aspirasi anggota yang
masyarakat,
disampaikan kepada lembaga ini, selama kurun
bimbingan
kepada dan
masyarakat. pelatihan
bagi
disamping tidak tersedianya dana untuk keperluan
waktu 2009-2012
pendidikan dan latihan tersebut, hal lain yang
belum dapat diselesaikan, baik dalam bentuk
juga turut menyulitkan pelaksanaan pendidikan
delegasi hingga meminta audensi dengan
dan latihan bagi masyarakat tersebut adalah
pimpinan
karena sebagian besar masyarakat Kabupaten
pelaksanaan peran pemimpin DPRD dalam
Ketapang adalah pedagang, buruh dan swasta
menjalankan
sehingga kondisi tersebut turut mempersulit
dengan
pembaharuan.
melakukan tugas-tugas/pekerjaan lain diluar
Kemampuan pimpinan legislatif memerankan fungsi pengawasan dari lembaga tersebut terdiri
banyak kasus-kasus yang
DPRD.
Belum
fungsi
banyaknya
maksimalnya
keterwakilan, anggota
terlihat
Dewan
yang
tugasnya sebagai anggota legislatif atau sering diistilahkan
ngobyek,
padahal
idealnya,
dari daya persepsi anggota tentang masyarakat segenap kemampuan dan sumber daya anggota M. Yusuf Habibi 7 danAdministrasi masalah yangNegara dihadapi serta kepentingan dari dewan hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan Ilmu FISIP Universitas Tanjungpura yang diwakili.
untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr untuk melayani kebutuhan dan kepentingan
pemberian informasi dan menekankan pada
masyarakat. Sebagai rekomendasi disarankan
konsultasi dengan anggota serta menggunakan
yaitu Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
gagasan anggota dalam memutuskan keputusan
perlu dengan serius memberikan perhatian
yang berkaitan dengan kepentingan lembaga
terhadap peningkatkan kebutuhan anggotanya
bukan partai politik.
dalam melaksanakan fungsi lagislatif, dengan
3. Pelaksanaan
fungsi
pengawasan
yang
cara Mencari dan memilih cara-cara untuk
dilakukan oleh pimpinan (Ketua dan Wakil
memuaskan kebutuhan dengan menciptakan
Ketua) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu hingga
kondisi kerja yang menyenangkan dan menilai
saat
kembali kebutuhan yang belum terpenuhi,
diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari
seperti kondisi kerja yang aman
keluaran kebijakan di daerah yang lebih
2. Pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan
ini
belum
terlaksana
seperti
yang
mencerminkan produk pemerintah daripada
oleh pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) DPRD
realisasi
Kabupaten Kapuas Hulu,
terlihat produk
perwakilannya, sementara persetujuan rakyat
DPRD Kabupaten
melalui DPRD lebih untuk memenuhi tata cara
Kapuas Hulu periode 2009-2014 relatif masih
politik semata. Belum efektifnya pelaksanaan
rendah, yakni banyak Peraturan Daerah selama
fungsi
kurun waktu 2009-2012 belum teralisasikan.
keterbatasan yang ada pada DPRD, karena
Bahkan keseluruhan Peraturan Daerah tersebut
pelaksanaan
merupakan hasil rancangan (inisiatif) dari
memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga
pihak eksekutif. DPRD hanya melakukan
memerlukan data, informasi dan keterangan
pembahasan
persetujuan
yang memadai. DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
untuk diberlakukan. Hal ini dilakukan oleh
tidak memiliki sendiri sumber-sumber data atau
anggota
untuk
informasi, serta kurang memiliki cukup tenaga
memenuhi amanat pasal 4 dari Keputusan
ahli yang menjamin pelaksanaan pengawasan
DPRD Kabupaten Ketapang 17 Tahun 2009
itu secara berdaya guna. Sebagai rekomendasi
tentang Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik
disarankan yaitu agar fungsi pengawasan dapat
DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai
tercapai, maka pimpinan DPRD harus selalu
rekomendasi
untuk
dapat menumbuhkan peran serta anggotanya,
legislatif
seperti lebih sering mengikutsertakan anggota
hukum yang dihasilkan
dan
memberikan
Dewan
hanya
sekedar
disarankan
menciptakan
suasana
yaitu
lembaga
keinginan
rakyat
pengawasan
fungsi
bersumber
pengawasan
pada
selain
untuk
Kabupaten
dapat,
wewenang yang banyak dalam pengambilan
melakukan pendekatan baik secara formal
keputusan atau pelaksanaan, lebih mendorong
maupun
untuk mengajukan saran dan lebih sering
informal,
Hulu
seperti:
harus
memberikan
kesempatan kepada anggotanya untuk lebih bertanggungjawab, berkreasi,
dan
kesempatan
pemberian
informasi
memberikan
menerima saran.
untuk dan
menekankan M. Yusuf Habibi pada konsultasi dengan anggota Ilmuserta Administrasi Negara gagasan FISIP Universitas menggunakan anggota Tanjungpura dalam memutuskan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga bukan partai politik.
keputusan,
badan
menjadi harmonis, maka Pimpinan DPRD Kapuas
mengambil
melalui
8
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr Referensi
Atmosudirjo, Prayudi. 2009. Organisasi dan Manajemen. Jakarta: PDDN. Dharma, Agus. 2005. Manajemen Prestasi Kerja. Jakarta: CV. Rajawali. Effendy, Onong, U. 2008. Kepemimpinan dan Komunikasi. Bandung: Alumni. Handayaningrat, Soewarno. 2005. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung. Indrawijaya, Ibrahim Adam. 2008. Prilaku Organisas., Bandung: Sinar Baru. Kaho, J.R. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Gratondo. Kartono, Kartini. 2005. Pemimpin Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Kusryanto, Bambang. 2009. Iktisar Organisasi. Jakarta: Antar Kota.
dan Study
Moleong, Lexy, J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Sanit, Arbi. 2005. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Sarwoto. 2007. Dasar-Dasar Jakarta: CV. Rajawali.
Manajemen.
Siagian, P. Sondang. 2003. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Reneka Cipta. -------------------------,2006. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: CV. Haji Masagung. Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Sutarto, 2005. Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi. Yokyakarta: Gajah Mada University Press. Thoha, Miftha. 2008. Prilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali M. Yusuf Habibi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
9
