1
Democratic Education and Its Relation to Human Rights By: Yayuk Mardiati*
Abstract: This paper discusses the importance of democratic education and its relation to human rights to Indonesian society. The targeted audience would be Indonesian adult citizens who have right to vote in the 2009 election. Democracy requires human rights. Democratic values are rooted from the very nature of human rights. These values include freedoms, rights, equality, responsibilities, and beliefs concerning societal conditions and governmental responsibilities for citizens in Indonesian democratic society. Understanding universal democratic values is essential but applying them into civic action to Indonesian context requires both sound skills and robust knowledge. In addition to providing several requirement for a democratic society, this paper would employ human relation strategy through discussion of recent specific social issue on golput (lit. white group), or a group of citizens who do not use their right to vote. During the discussion participants are helped to understand cause and effect concepts in order that they are able to learn how to make their reasoned choices and consequences of those choices for themselves and others. This is very crucial to enhance Indonesians’ critical thinking skills as a requirement for citizenship in a democracy.
Key Words: HAM, Nilai-nilai Demokrasi, human relation, golput
2 Pendidikan Demokrasi Dan Hubungannya Dengan Hak – Hak Azazi Manusia Oleh: Yayuk Mardiati*
Latar Belakang Makalah ini membahas pentingnya pendidikan demokrasi dalam hubungannya dengan Hak-Hak Azazi Manusia (HAM), khususnya hak dan tanggung jawab warga negara Indonesia menggunakan hak pilih dalam pemilu. Walaupun beberapa tahun pemerintah Indonesia sudah mempromosikan pendidikan demokrasi dan hak-hak azazi manusia, diskusi tentang isu sosial yang berkaitan dengan pentingnya hak warga negara dalam memanifestasikan opini politik melalui hak pilih secara luas tidak dipecahkan. Kurangnya diskusi tentang isu pendidikan demokrasi menyebabkan masyarakat tidak responsip terhadap isu sosial disekitarnya, termasuk isu golput. Hasil survey independen ditingkat nasional (Indo Barometer 2009) menunjukkan bahwa potensi golput (golongan putih/sekelompok warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya) secara administratif dalam pemilihan umum 2009 tetap besar (35-40%)(Kompas 2009). Di tingkat lokal kab.Jember golput juga meningkat menjadi (18%) (Jasper 2009). Gejala ini sangat mengkhawatirkan dan kalau tidak diteliti dan dicari solusinya bisa merobohkan demokrasi di Indonesia. Prestasi yang sangat menonjol dalam sejarah politik suatu bangsa bisa dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam realitas demokrasinya. Dengan meningkatnya golput perlu mengetahui apa yang salah dalam sejarah perkembangan perpolitikan di Indonesia. Makalah ini bertujuan mengambil tindakan yang bisa memperbaikinya dengan menjelaskan (address) melalui beberapa pertanyaan penelitian saya: 1.Apakah sebab-sebab meningkatnya golput? 2. Apakah meningkatnya golput karena adanya mistrust (ketidakpercayaan) pemilih terhadap para kandidat wakilnya? Maksudnya, politik macam apa yang membangun ketidakpercayaan? 3. Apakah meningkatnya golput karena isu politik uang (money politics)? 4. Apakah karena isu pendidikan, utamanya kesadaran warga negara untuk menggunakan hak pilihnya?
3 Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas peneliti memberikan baik materi yang menekankan pendidikan demokrasi dan hak-hak asasi manusia dan hubungannya dengan isu golput maupun strategi implementasi dengan menggunakan model human relation (hubungan manusia) melalui diskusi. Model human relation melalui diskusi bertujuan untuk mempromosikan perkembangan kemampuan partisipan, seperti mendengarkan, berpikir, serta berbicara. Kemampuan mendengarkan dalam diskusi sangat penting yaitu untuk menghargai (respect) dengan tidak memotong pembicaraan pada saat partisipan berbicara. Disamping itu, ketrampilan berdiskusi yang menekankan mendengarkan dan mengekspresikan gagasan kritik daripada serangan pisik bertujuan untuk menghormati martabat manusia. Perkembangan kemampuan berpikir dalam diskusi partisipan akan menyadari alasan-alasan berdiskusi seperti memecahkan masalah, bertukar opini, berbagi ide, ataupun melepaskan perasaan-perasaan yang berat. Untuk itu melalui diskusi partisipan akan mengekspresikan berbagai gagasan dalam suatu topik, menerima masukan yang imergen, meningkatkan refleksi kritis partisipan, memandang situasi dari berbagai sudut pandang, serta melihat beberapa alternatip bagi suatu pemikiran (Larson 1999). Untuk menggali isu secara bersama, dalam berdiskusi diperlukan suasana saling percaya dan saling menghargai sehingga partisipan mempunyai perasaan yang baik terhadap partisipan lainnya. Sehingga partisipan merasa yakin bahwa komentar-komentar yang disampaikan selama diskusi dihargai dan tidak digunakan untuk memusuhinya. Dari hasil diskusi partisipan mempunyai tanggung jawab mengelola kontribusi dari pendapat/gagasan, menimbang relevansi dari kontribusi, mendefinisi, menyadari masalah dari fakta yang didapat, dan memelihara isi diskusi supaya tidak mengenai/menyinggung perasaan orang tertentu.
Materi/Isi: Pendidikan Demokrasi dan Hak-hak Azazi Manusia. Pendidikan demokrasi dan hak-hak azazi manusia tidak bisa diimplementasikan secara terpisah karena antara keduanya saling berhubungan (intertwine). Lima hal yang sangat penting dalam pemerintahan demokrasi meliputi: 1. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan nasional yang dipilih oleh rakyat. Maksudnya, badan eksekutip dan legislatip membuat perundang-undangan negara, tetapi rakyat
4 melalui pemilihan umum menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakilnya serta siapa saja yang akan mewakili dalam badan legislatip. Pemilihan harus umum, jujur, dan bebas. Ketika warga negara memilih untuk calon yang berbeda maka kandidat yang mendapat suara terbanyak yang menang dalam posisi-posisi tersebut. Jadi, demokrasi tergantung pada warga negaranya bagaimana secara bebas dan berpengetahuan banyak (knowledgeable) menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan capres, caleg, cagub, cabub dst. nya. Apabila terjadi isu golput karena kelompok ini apatis, maksudnya mereka mempunyai alasan politis (merasa kecewa karena masalah kepentingan publik seperti langkanya pupuk, BBM, gas LPG atau masalah nasional seperti, pengangguran, kemiskinan, sanitasi, dsbnya menyebabkan warga negara tidak percaya (mistrust) terhadap para calon wakilnya tetapi memanifestasikannya dengan tidak memilih. Diskusi tentang isu sosial dan pentingnya hak pilih sebagai salah satu hak-hak azazi manusia merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. 2. Demokrasi memerlukan sebuah konstitusi. Konstitusi merupakan undang-undang diatas segala undang-undang. Setelah konstitusi dibuat maka disusun beberapa prosedur, seperti bagaimana pemilihan umum akan dilaksanakan dan bagaimana pemerintah harus bertindak. Konstitusi bisa dirubah tetapi hanya dengan prosedur yang sangat sulit, yang memerlukan pembahasan dan pemilihan secara rinci daripada undang-undang pada umumnya. Konstitusi harus diketahui oleh masyarakat umum dan benar-benar diimplementasikan, tidak hanya dinyatakan! 3. Demokrasi memerlukan hak-hak azazi manusia (human rights). Demokrasi tidak sempurna, tetapi merupakan bentuk pemerintahan satu-satunya yang menghargai martabat manusia dan melindungi hak-hak azazi manusia. Pengertian freedom, misalnya dalam kebebasan beragama menekankan warga negara mempunyai hak untuk memeluk dan mempraktekkan agama yang diyakini selama agama yang dipraktekkan tersebut tidak melanggar atau merusak hak-hak warga negara lainnya. membuat peraturan prosedurnya, tetapi pernyataan hak-hak manusia (bill of rights) memberikan hak-hak fundamental manusia, khususnya kebebasan beragama, berbicara, dan pers; hak berkumpul dan bersidang (the right of assembly) dan persamaan hak (equality) untuk semua warga negara dibawah hukum.
5 Dalam pemerintahan demokrasi, baik pemerintah maupun kelompok sosial apapun tidak bisa memaksakan agama ataupun posisi politik kepada warga negaranya. Pengertian free speech menekankan bahwa bebas (free) tidak berarti baik ataupun benar, melainkan bahwa semua pembicaraan dengan sabar ditoleransi karena logikanya orang tidak bisa membaca pikiran manusia apabila tidak dinyatakannya. Pengertian equality atau persamaan hak menekankan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama (misalnya, untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, air bersih, lingkungan bersih dan sehat, memilih para wakilnya, dan akses lainnya) di bawah hukum. Untuk mempromosikan ‘persamaan hak’ yaitu setiap warga negara diberi ‘kesempatan’ (opportunity) yang sama karena tujuan demokrasi merupakan proses mencapai kehidupan manusia menjadi lebih baik. Adanya isu golput karena pendidikan dimungkinkan jumlah populasi yang tidak bisa membaca dan menulis (illiteracy) di Indonesia cukup besar sehingga masyarakat tidak mengetahui hak-hak mereka, termasuk pentingnya kebebasan menggunakan hak pilih. Demokrasi sangat menghargai hak-hak masyarakat biasa maka pengimplementasian hakhak azazi manusia, khususnya dalam hak pilih memerlukan kemampuan menterjemahkan hak-hak azazi manusia kedalam bahasa masyarakat sehingga bisa dipahami. 4. Demokrasi memerlukan hukum. Hukum maksudnya memberi keadilan (justice) yaitu peraturan-peraturan yang bersifat konstan, mantap, terkenal, tidak memihak, dan objektip. Peraturan-peraturan tersebut harus benar-benar dioperasikan dan dijalankan (enforce). Dalam demokrasi hukum dibuat secara terbuka berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional yang menekankan pada persamaan hak setiap warga negara. Semua warga negara diwajibkan mematuhi hukum, oleh karena itu warga negara perlu mengetahui sebanyak mungkin peraturan-peraturan dalam hukum yang berlaku. Diskusi tentang isu golput karena politik uang perlu ditekankan karena hukum yang disalah gunakan bisa merusak demokrasi itu sendiri. Para politisi yang menyalah gunakan hukum dengan politik uang (money politics), dengan membeli suara sehingga pemilih tidak perlu memilih (golput). Hukum yang ditentukan dengan uang (bisa dibeli) merugikan masyarakat sendiri.
6 5. Demokrasi memerlukan reason (alasan) yang berdasar rasio. Ilmu pengetahuan merupakan unsur yang diperlukan manusia untuk kehidupan yang baik. Karena warga negara harus mengetahui apa yang salah dan apa yang berjalan sesuai dengan undang-undang maka demokrasi memerlukan partisipasi warga negara yang mempunyai banyak pengetahuan tentang politik yang secara umum sering terjadi di masyarakat. Supaya demokrasi berjalan, warga negara harus mempunyai informasi politis. Informasi politis ini bisa didapat dari membaca berita jurnalistik berdasarkan informasi akurat, misalnya surat kabar juga melalui radio dan televisi. Karena tujuan informasi politis membantu masyarakat untuk berpikir dan bertindak maka mengikuti berita sangatlah penting. Alasan merupakan hal yang terpenting dalam pemilu. Alasan rasional yang diperlukan warga negara dalam mengekspresikan alasan politiknya tergantung pada pendidikan. Pendidikan untuk semua warga negara harus memuat pengertian tentang politik yang diajarkan secara jujur, bukan manipulasi ideology. Dengan pendidikan warga negara mengetahui bagaimana membuat pilihan yang beralasan (reasoned choice) tentang fakta para calon wakilnya yaitu latar belakang keberhasilannya, masa sekarang, dan rencana program dimasa mendatang. Semua warga negara yang memenuhi persyaratan diwajibkan memilih. Hak pemilih sama yaitu masing-masing warga negara mempunyai satu pilihan untuk wakil yang disukainya. Warga negara yang tidak melaksanakan kuwajibannya (menggunakan hak pilih), atau golput seharusnya didenda karena ini merupakan konsekwensi dari tindakan tidak tanggung jawab.
Penutup Untuk mewujudkan beberapa persyaratan yang diperlukan dalam pemerintahan demokrasi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, LSM, dan partisipasi masyarakat. Penggunaan kebiasaan berdiskusi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah tentang atau menanggapi isu-isu baru, termasuk golput merupakan wujud dari proses demokrasi. Dengan tidak disadari nilai-nilai demokrasi terlefleksikan melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara Indonesia.
7 Bibliograpi Barber, James D. 1995. The Book of Democracy. New Jersey. USA. Prentice Hall, Inc.
Larson, Bruce.1999. Influences on Teachers’ Use of Classroom Discussion. The Social Studies (May/June).
Mardiati, Yayuk. 2006. Developing Democratic and Historical Thinking Through Music Instruction: Gamelan and Javanese History as a Case Study. University of Iowa, USA. The Annual Jacobsen Conference.
Mardiati, Yayuk. 2007. Empowering Poor Women in Rural Java, Indonesia Through Entrepreneurial Education. http://intl-programs.uiowa.edu/accents.
Nurhasim, Moch. 2009. Suara Terbanyak Berbias Politik Uang. Surabaya. Jawa Pos 14 Januari.
……… 2009. Potensi Golput Secara Administratif Tetap Besar. Jakarta. Kompas. 12 Januari
Parker, Walker C. 1996. Educating the Democratic Mind. Albany, New York. State University of New York Press.
*Yayuk Mardiati, Dosen Universitas Jember, Program Ph.D Social Studies dan Social Science, Universitas Iowa, USA dan Peneliti di Bidang Global Issues.
