Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa / Alternative Dispute Resolution (ADR), Hukum Acara, dan Hukum Agraria di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Amad Sudiro
Abstract The people of Semanan live in diversity which consist of possibility on clash of interests and conflicts in daily life specifically in land law. Those conflicts should be settled. One of popular dispute settlement method is Alternative dispute resolution which performed amicably (in line with article 4 of Pancasila) through mediation. Based on the following reasons, the people of Semanan need to be provided a knowledge regarding the alternative dispute resolution, procedural law, and land law in Indonesia. Thus, we/I believe the people of Semanan would understand how to settle law conflicts between them. Key words: Alternative Dispute Resolution, Procedural Law, Land Law. Abstrak Masyarakat Kelurahan Semanan memiliki keberagaman (heterogen) yang di dalam kehidupan sehari-hari rentan akan terjadinya benturan kepentingan / sengketa di antara satu dan yang lain, khususnya mengenai Hukum Agraria / Hukum Pertanahan. Sengketa tersebut tentu saja harus diselesaikan. Salah satu penyelesaian sengketa yang marak saat ini adalah Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan/ Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat (sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila) melalui mediasi. Oleh sebab itu, masyarakat Kelurahan Semanan perlu diberikan pembekalan pengetahuan mengenai Alternative Dispute Resolution dan Hukum Acara serta Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Kelurahan Semanan mengerti dan memahami bagaimana cara penyelesaian yang harus ditempuh saat menghadapi sengketa hukum. Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara, Hukum Agraria.
Pendahuluan Kelurahan Semanan-Kacamatan Kalideres merupakan salah satu wilayah di Jakarta Barat yang masyarakatnya sangat beragam (heterogen) baik yang berasal dari penduduk asli (Betawi) maupun penduduk pendatang. Keberagaman yang
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
38
terdapat di dalam masyarakat Kelurahan Semanan-Kecamatan Kalideres seringkali menimbulkan benturan kepentingan di antara satu dengan yang lainnya. Benturan kepentingan seperti ini sangat berpotensi menimbulkan sengketa di dalam masyarakat Kelurahan Semanan. Sengketa yang muncul harus segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi sengketa yang berkepanjangan di tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat Kelurahan Semanan perlu mendapat pembekalan atau dibekali dengan pengetahuan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa / Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Hukum Acara serta Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia. Hal ini diperlukan agar masyarakat mengetahui dan mengerti bagaimana cara atau tindakan yang harus ditempuh jika suatu hari nanti terjadi sengketa di antara warga Kelurahan Semanan-Kecamatan Kalideres. Dalam melakukan kegiatan ini, yang menjadi sasaran adalah para pengurus RT dan RW, Ibu-ibu PKK, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), tokoh-tokoh masyarakat serta Karang Taruna yang ada di kelurahan Semanan, dengan harapan setelah mendapat penyuluhan hukum ini dapat mengamalkan materi yang diterima dalam penyuluhan hukum ini kepada warga setempat.
Materi dan Metode Dalam kegiatan ini, pembekalan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Semanan-Kecamatan Kalideres adalah Alternative Dispute Resolution dan Hukum Acara serta Hukum Agraria. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode, yang terdiri dari: (1) Ceramah kepada masyarakat mengenai Alternative Dispute Resolution dan hukum Acara serta Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia; (2) Diskusi; (3) Tanya Jawab antara nara sumber dan warga Kelurahan Semanan terkait dengan materi; (4) Simulasi mengenai proses penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan; dan (5) konsultasi Hukum. Kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum ini dilakukan dengan uraian sebagai berikut:
39
No. 1.
Kegiatan
Nara Sumber
Penyuluhan Hukum mengenai Alternatif Dr. Amad Sudiro, S.H., Penyelesaian Sengketa / Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia
M.H., M.M. Dr. S. Atalim, S.H., M.H.
2.
Penyuluhan Hukum mengenai Hukum Acara Sugandi Ishak, S.H., di Indonesia
3.
Penyuluhan
M.H. Hukum
mengenai
Hukum Hanafi
Pertanahan / Agraria di Indonesia 4.
Tanawijaya,
S.H., M.H.
Tanya Jawab dan Konsultasi Hukum dengan Dr. Amad Sudiro, S.H., masyarakat Kelurahan Semanan-Kecamatan Kalideres
M.H., M.M. Dr. S. Atalim, S.H., M.H. Sugandi Ishak, S.H., M.H. Hanafi
Tanawijaya,
S.H., M.H.
Hasil dan Pembahasan Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh penulis, dapat terlihat bahwa di dalam Kelurahan Semanan-Kecamatan Kalideres seringkali terjadi benturan kepentingan yang sangat berpotensi menimbulkan sengketa, khususnya di bidang Hukum Agraria / Hukum Pertanahan. Sengketa yang timbul dari benturan kepentingan di antara warga masyarakat Kelurahan Semanan ini kadang kala tidak menemui solusi penyelesaian, sehingga dapat berpotensi menjadi faktor perpecahan di dalam masyarakat Kelurahan Semanan-Kecamatan Kalideres. 40
Dalam kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum ini juga terlihat jelas bahwa tidak sedikit masyarakat Kelurahan Semanan-Kecamatan Kalideres yang masih belum memahami bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa yang baik dan benar menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak sedikit pula warga masyarakat yang kurang paham dalam mengenai prosedur yang benar dalam melakukan suatu perbuatan hukum, misalnya dalam hal jual-beli tanah. Terkait dengan masalah jual-beli tanah yang seringkali dilakukan oleh warga masyarakat Kelurahan Semanan-Kecamatan Kalideres adalah dengan pembayaran uang tunai yang disertai dengan kwitansi pembayaran. Namun seringkali perbuatan hukum jual-beli tanah ini menimbulkan sengketa karena jual-beli tanah tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta jual-beli dan/atau pencatatan balik nama oleh pejabat yang berwenang. Kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat Kelurahan Semanan-Kecamatan Kalideres mengenai prosedur hukum pertanahan/agraria dan penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia. Pembekalan pengetahuan ini diharapkan dapat berguna bagi warga masyarakat Kelurahan Semanan-Kecamatan Kalideres dalam menghadapi persoalan hukum dan sengketa hukum yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya penyelesaian sengketa yang diharapkan oleh penulis adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai, yakni dengan tercapainya win-win solution, bukan win-lose solution. Harapan ini dapat sangat mungkin tercapai bila masyarakat mengerti dan memahami bahwa Alternative Dispute Resolution merupakan opsi yang sangat tepat untuk mendapatkan win-win solution, dgn cara melakukan negosiasi para pihak, maupun cara mediasi yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral, dan bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang baik bagi para pihak.
Simpulan atau Implikasi Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami cara-cara dalam menyelesaikan
41
sengketa menurut Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian sengketa yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia yakni penyelesaian sengketa di pengadilan / litigasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Banyak masyarakat yang hanya mengetahui bahwa penyelesaian sengketa hanya memiliki satu opsi, yakni penyelesaian melalui litigasi / pengadilan. Pada kenyataannya, masih terdapat banyak opsi yang dapat dipilih dan/atau ditempuh oleh masyarakat di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut di antaranya adalah melalui Negoisasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Tentunya penyelesaian sengketa yang diharapkan oleh penulis adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai, yakni dengan tercapainya win-win solution, bukan win-lose solution. Harapan ini dapat sangat mungkin tercapai bila masyarakat mengerti dan memahami bahwa Alternative Dispute Resolution merupakan opsi yang sangat tepat untuk mendapatkan win-win solution. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan dan dikembangkan dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan para pihak / mitra.
Daftar Pustaka Abdurrahman. Tentang dan Sekitar Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Alumni, 1984. ___________. Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1984. ___________. Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria. Bandung: Alumni, 1985. Adiwinata, Saleh. Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah 1. Bandung: Ramadja Karya, 1984. Gautama, Sudargo. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
42
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan. 2002. Makarao, Moh. Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta. 2004. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 2006. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996. Nugroho, Susanti Adi. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Telaga Ilmu. 2009. Nurlinda, Ida. Prinsip-Prinsip Pembaruah Agraria: Perspektif Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Soeroso R.. Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Sumardjono, Maria SW., Nurhasan Ismail, Isharyanto. Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan. Jakarta: Kompas. 2008. Sumardjono, Maria S.W.. Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas 2008. Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
43
