ABSTRACT. Key words: Positive Law, Islamic Law, Joint Treasure. Masrokimin, Perbandingan Antara Hukum Positif 1

ABSTRACT Positive Law of the treasure together for this is still not the Resolute to provide rules on the division of the problem treasure together all still feel ambiguous are no rules that specify the split of the treasure together in KHI (Compilation of Islamic Law) by dividing equally that half to his wife and half for husband , but in a specific case by case if all decisions jointly owned by such disputes will be found, less able to reflect the sense of justice by a particular party, the Islamic law there is no clear division of the treasure together, both in classical and contemporary jurisprudence, is not even found in Al-Quran or Al-Hadith on this issue, there are certain differences in solving problems of common property, from differences in both the Positive Law and Islamic Law regarding subdivision and settlement when there is a dispute about the treasure joint will be obtained comparison, the ratio will be understood as a positive step in understanding and explore how the distribution and completion of this common treasure, so that would be obtained justice for those who want to resolving the problem treasure together. Legal dispute settlement joint property according to the Law-Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law that according to article 37, that is: "If the marriage broke up because of divorce, the joint property set by statute each-each, any property obtained during marriage is community property, where as in the compilation of Islamic Law, joint property due to divorce will be split half and half for the husband to the wife. The judge in the consideration of the joint property dispute resolution processes as a result of the divorce, the judge must be able to contribute to find a law that make of public order and sense of justice among the parties in addition to the meaning of legal certainty and legal protection. The procedure for resolving disputes together limitative property has been set in the civil procedural law, ranging from the laws it until judge so submission concerning joint property dispute after their divorce. In the process of dispute resolution does not rule out treasure along with the reconciliation process or mediation outside the Judiciary or in Non-Litigation with principles-principles and basic-basic fairness among pihak. In Islamic law principles for dispute resolution highly promoted because it will be much can find a sense of justice among between with attention to customary law and without prejudice to the other party. But when disputes the joint property is entered in the Litigation in court Judge precisely given the right to according in this settlement by way istimbath law as rights - the right of a judge that they have in accordance with the main points of the power of Justice. Key words: Positive Law, Islamic Law, Joint Treasure. Masrokimin, Perbandingan Antara Hukum Positif

1

PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PENDAHULUAN

insan. Namun demikian tidaklah

Latar Belakang Masalah

mudah untuk mewujudkan sebuah

Sebuah

yang

keluarga yang langgeng, aman,

rasa

dan tentram sepanjang hayatnya.

saling cinta dan kasih sayang

Perkawinan yang sedemikian itu

antara kedua belah pihak suami

tidaklah mungkin terwujud apabila

dan istri, akan senantiasa dapat

di antar pihak yang mendukung

berjalan dengan baik, kekal abadi

terlaksananya perkawinan tidak

yang

saling

dimulai

perkawinan

dengan

adanya

didasarkan

kepada

ke-

menjaga

dan

berusaha

Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini

bersama-sama dalam pembinaan

sesuai pula dengan tujuan per-

rumah tangga yang kekal dan

kawinan itu sendiri berdasarkan

abadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Setiap pasangan suami istri

1974 bahwa: Perkawinan ada;ah

senantiasa mendambakan tecipta-

ikatan lahir batin antara seorang

nya rumah tangga yang sakinah,

pria dan seorang wanita sebagai

mawaddah, dan waramah. Salah

suami istri dengan tujuan mem-

satu faktor penunjang terwujudnya

bentuk keluarga (Rumah Tangga)

rumah tangga yang sesuai de-

yang kekal berdasarkan Ketuhan-

ngan konsep Islam ini adalah

an Yang Maha Esa.1

harta kekayaan yang merupakan

Keluarga yang baik bahagia

zinatu al-hayat, baik harta yang

lahir batin, adalah dambaan setiap

bergerak maupun tidak, bahkan termasuk didalamnya surat-surat

1

M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Ta hun 1974, Cet. I (Medan, Zahir Trading Co, 1975), hlm.1.

berharga dan hak intelektual. Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya

Masrokimin, Perbandingan Antara Hukum Positif

2

harta kekayaan bersama itu ber-

akan cukup berperan dalam pro-

peran sebagai pelengkap kebaha-

ses penyelesaian persengketaan

giaan.

dimaksud.

Namun,

apabila

rumah

Lembaga

peradilan

tangga mengalami kondisi Dishar-

akan menjadi media bagi suami

monis, maka kemungkinan timbul-

istri

nya perselisihan dan pertengkaran

menuangkan segala argumentasi

cukup besar. Acapkali perselisih-

mereka, khususnya dalam rangka

an dimaksud tidak dapat di atasi

mewujudkan keinginan masing-

(out of control), peluang kondisi

masing pihak menguasai harta

rumah tangga mencapai puncak

tadi.

perselisihan yang mengarah pada

yang

bersengketa

Undang-undang

untuk

Nomor

1

kondisi bubarnya perkawinan (bro-

Tahun 1974 tentang perkawinan

ken

telah memuat beberapa pasal ten-

marriage)

semakin

besar

pula.

tang

Apabila

perceraian

harta

bersama,

tepatnya

terjadi,

dalam Bab VII pasal 35 sampai

sudah dapat dipastikan akan me-

dengan pasal 37, Undang-undang

nimbulkan akibat-akibat terhadap

Perkawinan berikut diungkapkan

orang orang yang berkaitan dalam

Pasal 35 Undang-undang Perka-

satu rumah tangga,dimana dalam

winan menyatakan bahwa:

hal ini akibat hukumnya yang akan

1. Harta benda yang diperoleh

dititik beratkan. Akibat hukum dari

selama

perceraian ini tentunya menyang-

harta bersama.

kut pula terhadap anak dan harta kekayaan

selama

dalam

per-

kawinan.

perkawinan

menjadi

2. Harta bawaan dari masingmasing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh

Pada tatanan terakhir, harta

masing-masing sebagai hadiah

bersama akan menjadi ajang per-

atau warisan adalah dibawah

sengketaan. Dan tidak dapat di-

penguasaan

nafikan

lembaga

masing-masing

peradilanpun Masrokimin, Perbandingan Antara Hukum Positif

3

sepanjang para pihak tiak me-

agama,hukum adat, dan hukum

nentukan lain.

lainnya. 3

Pasal 36 Undang-undang Per-

Memperhatikan

Pasal

37

kawinan menyatakan bahwa:

Undang-undang Perkawinan dan

1. Mengenai

penjelasannya, ternyata Undang-

harta

bersama,

suami dan istri dapat bertindak

undang

atas persetujuan kedua belah

memberikan keseragaman hukum

pihak.

positif tentang bagaiman penyele-

2. Mengenai

harta

Perkawinan

ini

tidak

bawaan

saian harta bersama apabila ter-

masing-masing suami dan istri

jadi perceraian. Kalau dicermati

mempunyai hak sepenuhnya

pada

untuk

perbuatan

Undang-undang perkawinan, ma-

hukum mengenai harta benda-

ka Undang-undang memberi-kan

nya.

jalan pembagian sebagai berikut:

Pasal 37 Undang-undang Per-

1. Dilakukan berdasarkan hukum

kawinan menyatakan bahwa, “Bila

agama jika hukum agama itu

perkawinan putus karena perce-

merupakan kesadaran hukum

raian harta bersama diatur menu-

yang hidup dalam mengatur

melakkan

rut hukumnya masing-masing”.

2

Aturan-aturan pasal tersebut pada

penejlasan

Pasal

37

tata cara perceraian. 2. Aturan

pembagiannya

dasarnya telah memberikan gam-

dilakukan

baran yang cukup jelas. Namun

adat, jika hukum tersebut me-

secara implisit apabila di analisis

rupakan

lebih lanjut ternyata ungkapan

yang hidup dalam lingkungan

pada Pasal 37 Undang-undang

masyarakat yang bersangkut-

Perkawinan

an atau hukum-hukum lain-

terungkap

bahwa

yang dimaksud dengan “Hukum-

menurut

akan

kesadaran

hukum

hukum

nya.4

nya masing-masing” Ialah hukum 3 2

Ibid., hlm 259

4

Ibid, hlm. 125. Ibid. hlm. 125.


4

Undang-undang

Perkawinan

dan

Kompilasi

Hukum

Nomor 1 Tahun 1974 tidak meng-

(Instruksi

atur pembagian harta bersama,

Tahun 1991). Meskipun kehadiran

akibatnya timbul kesulitan bagi

Undang-undang Nomor 7 Tahun

pihak penyelenggara hukum untuk

1989 tentang peradilan Agama te-

menyelesaikan perkara yang ber-

lah mempertegas kedudukan dan

hubungan dengan harta bersama.

meperjelas kewenangan absolut

Dari sisi psikologis, hal ini ber-

(Absolute of vals rechte Compe-

implikasi negatif,baik bagi pihak

tensi)5 badan peradilan agama

pihak pencari keadilan maupun

sebagaimana dinyatakan dalam

bagi lingkungan masyarakat se-

Pasal 49,6 Undang-undang Nomor

kitarnya, khususnya bila para pi-

7

hak yang berperkara atau masya-

terhadap penyelesaian sengketa

rakat dimaksud adalah muslim.

harta bersama dalam perkawinan,

Suasana ketidakpastian hu-

Presiden

Islam

secara

implisit

Nomor

1

kewenangan

namun masih menjadi ganjalan

kum tentang penyelesaian per-

tentang

sengketaan pembagian harta ber-

mejadi rujukan sebagai hukum

sama ini menempuh perjalan pan-

positif tentang harta bersama.

jang sejak berlakunya Undang-

TINJAUAN PUSTAKA

undang

Perawinan

Nomor

1

hukum

Secara

terapan

etimologi,

yang

harta

Tahun 1974 secara efektif pada

bersama adalah dua kosa kata

tanggal 1 Oktober 1975 (Vide Per-

yang terdiri dari kata harta dan

aturan

kata

Pemerintah

Republik

Indonesia Nomor 9 Taun 1975 tentang

pelaksanaan

undang

Perkawinan

bersama.

Dalam

Kamus

Besar Bahasa Indonesia, ada dua

UndangNomor

1

Tahun 1974) hingga keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama

5

M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Cet. 1 (Jakarta, Garuda), hlm.25. 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hubungan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Surabaya, Peradilan Tinggi Agama, 1982), hlm. 318


5

kata pengertian harta. Pertama,

benda suami sitri yang dinisbah-

harta adalah barang-barang (uang

kan menjadi harta bersama.

dan sebagainya) yang menjadi

Disamping

ketentuan

yang

kekayaan. Kedua, harta adalah

telah disebutkan dalam Undang-

kekayaan

undang

berwujud

dan

tidak

Perkawinan

Pasal

35

berwujud yang bernilai dan yang

sampai dengan Pasal 37 menge-

menurut hukum dimiliki perusaha-

nai harta bersama,maka pengerti-

an.

Harta

bersama

adalah

an harta dalam perkawinan dapat

diperoleh

secara

dikembangkan menjadi 3 ( tiga )

bersama di dalam perkawinan.7

macam harta dan dirinci sebagai

Menurut

harta

berikut :

yang

1) Harta Bawaan, yang dimaksud

istri

harta bawaan ialah harta yang

Jawa,

diperoleh suami istri pada saat

harta bersama disebut de-ngan

atau sbelum melakukan perka-

istilah gono gini, di Sunda disebut

winan, dapat dikatakan bahwa

Guna Kaya. Di Bugis disebut

harta tersebut sebagai pemilik

Cakara, atau bali reso, di Banjar

asli

disebut harta berpantang-an, dan

Pemiik terhadap harta bawaan

lain-lain.8

(harta pribadi) dijamin keber-

harta

yang

ter-minologi,

bersama

adalah

diperolah

bersama

suami

perkawinan.

Di

selama

harta

Pada tiap-tiap daerah masyarakat mengenal harta bersama de-

dari

suami

atau

istri.

adaannya secara yuridis oleh hukum perkawinan.

ngan istilah yang berbeda,namun

2) Harta Pribadi, yaitu harta yang

pada hakikatnya adalah sama.

diperoleh oleh suami atau istri

Kesamaan ini terletak pada harta

selamaperkawinan berlangsung sebagai hadiah,

7

hibah, wasiat atau warisan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), hlm. 299.

yang diperoleh secara pribadi terlepas dari soal perkawinan.


6

3) Harta

bersama

harta

atau bersama suami istri selama

yang diperoleh dalam masa

dalam ikatan perkawinan berlang-

perkawinan dalam kaitannya

sung

degan hukum perkawinan,baik

harta bersama, tanpa memper-

diperoleh

soalkan

lewat

yaitu

perantaraan

istri maupun lewat perantaraan

dan

selanjutnya

terdafar

atas

disebut

nama

siapapun.

suami. Harta ini diperoleh se-

Pernyatan di atas memper-

bagai” Hasil karya” dari suami

tegas klausaula, karya suami istri

istri dalam kaitan perkawinan.

dalam masa perkawinan untuk

Pada harta bersama terdapat

terwujudnya harta bersama tanpa

pengertian yang menonjol yaitu

mempersoalkan atas nama siapa

“bahwa perolehannya atas hasil

harta (benda) itu didaftarkan da-

karya mereka dan dalam masa

lam kata lain bukanlah nama

perkawinan”. Dua syarat ini ada-

orang

lah pengertian secara kumulatif

benda itu saja yang mempunyai

dalam harta bersama. Berbeda

hak, tetapi suami istri mempunyai

dengan harta bawaan, yaitu harta

hak yang sama.

tersebut telah ada sebelum berlangsungnya

perkawinan

dan

yang terdaftar terhadap

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan

tersebut

diatas,

harta pribadi diperoleh secara

maka jelas arti umum harta ber-

pribadi yang tidak ada hubungan-

sama adalah barang-barang yang

nya dengan perkawinan. Pengerti-

diperoleh suami istri selama per-

an harta perkawinan disebutkan

kawinan. Meskipun hingga saat ini

juga

Hukum

penggunaan berbagai ragam isti-

Islam pada Bab I ketentuan Hu-

lah harta bersama masih mewar-

kum butir (f), sebagai berikut:

nai praktek keadilan, namun demi-

“Harta kekeayaan dalam perka-

kian tidak menguangi makna dan

winan atau sy\irkah adalah harta

penerapan hukum yang berkena-

yang diperoleh baik sendiri-sendiri

an dengan harta yang diperoleh

dalam

Kompilasi


7

suami istri selama ikatan perka-

dalam harta bersama suami sitri

winan masih berlangsung tanpa

ditentukan

mempersoalkan etnis suku stelsel

perkawinan

budaya kekeluargan suami istri.

berlangsung, kecuali jika harta itu

oleh

faktor

antara

selama

suami

istri

Mengenai terbentuknya harta

berasal dari warisan atau hibah

bersama dalam perkawinan seba-

yang diperoleh oleh salah satu

gaimana disebutkan dalam Pasal

pihak,maka hal tersebut menjadi

35 Undang-undang Perkawinan

harta pribadi yang penguasaan-

Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1):

nya dibawah masing-masing, se-

“harta yang diperoleh dalam per-

panjang tidak ditentukan lain da-

kawinan menjadi harta bersama”.

lam perjanjian perkawinan.

Ketentun ini berarti terbentuknya

Kerangka Teoretik

harta bersama dalam perkawinan

Secara

umum

pengertian

ialah sejak saat terjadinya per-

teori adalah suatu sistem yang

kawinan sampai ikatan perkawin-

tersusun oleh berbagai abstraksi

an bubar (putus). Dengan demi-

yang berinterkoneksi satu sama

kian harta apa saja (berwujud atau

lain atau berbagai ide yang me-

tidak berwujud) yang diperoleh

mandatkan dan mengorganisasi

trhitung sejak saat berlangsung-

pengetahuan tentang dunia. la

nya (aqad nikah) ampai saat per-

adalah sarana yang ringkas untuk

kawinan terputus baik oleh karena

berfikir

salah satu pihak meninggal dunia

bagaimana

maupun perceraian, maka seluruh

teori adalah penentuan tujan dan

harta tersebut dengan sendirinya

arah penelitian dalam memilih

menurut hukum menjadi harta

konsepkonsep yang tepat guna

bersama.

pembentukan

Patokan untuk

tentang

dunia

bekerja.9

dan

Kerangka

hipotesa-hipotesa-

menentukan

sesuatu barang atau harta dapat 9

atau tidak dapat dikategorikan ke

HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, Teori Hukum, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hlm. 22.


8

nya10 teori oleh kebanyak-an ahli

sosial.12 Kepastian hukum atau

dianggap sebagai sarana yang

rechtssicherkeit,

memberikan

bagai-

rechtzekerheit, adalah sesuatu

mana memahami suatu masalah

yang baru, yaitu sejak hukum

dalam setiap bidang ilmu penge-

itu ditulis,

tahuan.11

dalam

menjadi publik. Kepastian hu-

penelitian ini adalah untuk mem-

kum menyangkut masalah “law

berikan arahan atau petunjuk dan

Sicherkeit durch das Recht”

meramalkan

seperti

rangkuman

Fungsi

teori

serta

menjelaskan

gejala yang diamati. Untuk

security,

dipositifkan,

memastikan,

dan

bahwa

pencurian, pembunuhan, me-

mendukung

pema-

nurut hukum merupakan keja-

haman dalam menjelaskan per-

hatan. Kepastian hukum ada-

masalahan pada penelitian ini,

lah

maka teori yang digunakan.

selbst”

a. Teori Kepastian Hukum

hukum itu sendiri).13

Menurut untuk

Jhon

des

(kepastian

Menurut

rechts tentang

Gustav

(kepastian

Radbruch, hukum harus me-

hukum) hukum harus dipisah-

ngandung tiga nilai identitas.

kan dari moral. Hans Kelsen

(1) Teori Kepasti-an Hukum

menjelaskan bahwa hukum ti-

atau rechtmatigheid. Teori ini

dak hanya dilepaskan dari per-

meninjau dari sudut yuridis. (2)

soalan moral melainkan juga

Teori

harus dimurnikan dari anasir

(gerectigheit), asas ini menin-

non

mencapai

Austin,

“scherkeit

Keadilan

Hukum

hukum seperti filsafat, 12

politik, psikologi, ekonomi, dan 10

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1986), hlm.129. 11 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 113.

Sulistyowati Irianto & Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Reflekasi, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 15 13 Ahmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 292.


9

jau dan sudut filosofis. (3)

moniskan ketiga unsur ter-

Teori

sebut.15

Kemanfaatan

Hukum

(zwechmatigheid) atau doel-

Ketiga unsur itu sebisa

matigheid atau utility. Teori ini

mungkin ada dalam putusan

sosiologis. 14

secara proposioal, yaitu kepas-

Pada mulanya, ajaran prioritas

tian hukum (rechtssicherheit),

dari Gustav Radbruch dirasa-

ke-manfaatan

kan jauh lebih maju dan arif,

sigheit), dan keadilan (gerech-

ketimbang "ajaran ekstrem",

tigheit). Itu adalah idealnya.

yaitu ajaran etis, utilistis, dan

Akan tetapi di dalam prak-

dogmatic-legalistik.

teknya jarang terdapat putus-

meninjau

dari

Konsep

termutakhir

(zweckmas-

ini

an yang mengadung tiga unsur

yang oleh dunia praktik hukum

itu secara proporsional. 16 Jadi

dianggap paling relevan untuk

Kepastian

menjawab

tujuan

masalah-masalah

hukum dewasa ini. Meskipun kita

menganut

teori

ajaran

Hukum

paling

adalah

akhir

dari

positivisme hukum.17 b. Teori Perlindungan Hukum

prioritas yang kasuistik, tetapi

Menurut Fitzgerald, Teori

harus diupayakan untuk mem-

perlindungan hukum Salmond

prioritaskan salah satunya, mi-

bahwa hukum bertujuan meng-

salnya keadilannya tetapi tidak

integrasikan

mengabaikan

kemanfaat-an

dinasikan berbagai kepenting-

hukumnya.

an dalam masyrakat karena

Paradigma triangular concept

dalam suatu lalu lintas ke-

dari

pentingan, perlindungan terha-

dan

kepastian

Werner

digunakan,

Menski

untuk

harus

menghar-

dan

mengkoor-

15

Ibid., hlm. 289. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, (Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2009), hlm. 92. 17 Sulistyowati Irianto & Shidarta, Loc.cit. 16

14

Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Penerbit Rineka Cipta, (Jakarta, Cetakan kelima, 2007), hlm. 37.


10

dap kepentingan tertentu dapat

memberikan pengayoman ter-

dilakukan dengan cara mem-

hadap

bantu berbagai kepentingan di

(HAM) yang dirugikan orang

lain pihak.18 Kepentingan hu-

lain dan perlindungan itu di-

kum adalah mengurusi hak

berikan

dan kepentingan manusia, se-

agar dapat menikmati semua

hingga hukum me-miliki otori-

hak-hak yang diberikan oleh

tas tertinggi untuk menentukan

hukum20 Menurut Phillipus M.

kepentingan

yang

Hadjon bahwa per-indungan

perlu diatur dan dilindungi. 19

hukum bagi rakyat sebagai tin-

Perlindungan

harus

dakan pemerintah yang ber-

melihat tahapan yakni perlin-

sifat preventif dan resprensif. 21

dungan hukum lahir dari suatu

Perlindungan

ketentuan hukum dan segala

preventif bertujuan untuk men-

peraturan hukum yang diberi-

cegah

kan oleh

yang

yang mengarahkan tindakan

pada dasarnya merupakan ke-

pemerintah bersikap hati-hati

sepakatan

ter-

dalam pengambilan keputusan

sebut untuk mengatur hubung-

berdasarkan diskresi dan per-

an perilaku antara angota-ang-

lindungan yang resprensif ber-

gota masyarakat dan antara

tujuan untuk mencegah terjadi-

perseorangan dengan peme-

nya sengketa, termasuk pena-

rintah yang dianggap mewakili

nganannya di lembaga per-

kepen-tingan masyarakat.

adilan.22

manusia

hukum

masyarakat

masyarakat

hak

asasi

kepada

manusia

masyarakat

Hukum

terjadinya

yang

sengketa,

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah 18

Satijipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5. 19 Ibid., hlm. 69.

20

Ibid., hlm. 54. Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2. 22 Maria Alfons, Implentasi Perlindungan lndikasi Geografis Atas ProdukProduk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, 21


11

Menurut Lili Rasjidi dan

ma didepan hukum. Perwujud-

LB Wysa Putra bahwa hukum

an keadilan dapat dilaksana-

dapat difungsikan untuk me-

kan dalam ruang lingkup ke-

wujudkan perlindungan yang

hidupan

sifatnya tidak sekedar adaptif

negara dan kehidupan masya-

dan fleksibel, melaikan juga

rakat internasional, ditunjukkan

predektif dan antipatif.

23

masyarakat,

ber-

Per-

melalui sikap dan perbuatan

lindungan hukum adalah suatu

yang tidak berat sebelah dan

perlindungan yang diberikan

memberikan sesuatu kepada

kepada subyek hukum sesuai

orang

dengan aturan hukum, baik itu

haknya.24 Keadilan dapat juga

yang bersifat preventif maupun

diartikan sebagai suatu tin-

dalam bentuk yang bersifat

dakan yang didasarkan pada

represif,

norma-norma, baik norma aga-

baik

yang

secara

tertulis maupun tidak tertulis dalam

rangka

lain

yang

menjadi

ma maupun norma hukum.

menegakkan

Hans Kelsen dalam bukunya “General theory of law and

peraturan hukum

state”, berpandangan bahwa

c. Teori Keadilan Keadilan merupakan su-

hukum sebagai tahanan sosial

atu hasil pengambilan keputus-

yang dapat dinyatakan adil

an yang mengandung kebe-

apabila dapat mengatur per-

naran, tidak memihak, dapat

buatan manusia dengan cara

dipertanggungjawabkan

yang

dan

memuaskan

sehingga

memperlakukan setiap manu-

dapat menemukan kebahagia-

sia pada kedudukan yang sa-

an di dalamnya.25 Islam me-

(Malang, Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18. 23 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

24

Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 82. 25 Hans Kelsen, General Theory of law and state, diterjamahkan oleh


12

mandang keadilan adalah hak

Metode yang digunakan

bagi setiap ummat manusia

dalam penelitian ini adalah

dan sekaligus kewajiban yang

penelitian

harus dilakukan pemerintah.

yaitu penelitian yang mengacu

Sementara

hukum

kepada

ditegakkan

untuk

dan

syari‟ah menjamin

mewujudkan

tersebut.

keadilan

26

yuridis

normatif,

norma-norma

dan

asas-asas hukum yang terdapat

dalam

peraturan

perundang-undangan dan pu-

Metode Penelitian

tusan

Metode penelitian merupa-

Dworkin

pengadilan.

Ronald

menyebut

metode

kan proses, prinsip-prinsip dan

penelitian tersebut juga seba-

tata cara memecahkan suatu ma-

gai penelitian doctrinal (doc-

salah,

penelitian

trinal research), yaitu suatu pe-

adalah pemeriksaan secara hati--

nelitian yang menganalisis baik

hati, tekun dan tuntas terhadap

hukum sebagai “law as it

suatu gejala untuk menambah

written in the book”, maupun

pengetahuan

maka

hukum sebagai “law as it is

metode penelitian dapat diartikan

decided by the judge through

sebagai

judicial process”.28

sedangkan

manusia,

proses,

prinsip-prinsip

dan tata cara untuk memecahkan

Penelitian ini juga ber-

masalah yang di-hadapi dalam

upaya mencari hubungan yang

melakukan penelitian.27

harmonis dari konsep-konsep

1. Metode Pendekatan

yang ditemukan dalam bahanbahan

hukum

primer

dan

skunder dengan menggunakan Rasisul Muttaqin, (Bandung, Nusa Media, 2011), hlm. 7. 26 Ahmad Dzakirin, http;//ahmed dzakirin.blogspot.com/2010/09/bab-iikonsep-negara-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 21 November 2015. 27 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 6.

teori atau doktrin-doktrin hu28

Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique, Newbury, Park London, (New Delhi, Sage Publication, 1979), hlm. 7.


13

kum. terkait dengan kepastian

mempunyai

hukum harta bersama.

mengikat

2. Spesifikasi Penelitian

penelitian

dalam

masyarakat. Bahan hukum

Spesifikasi penelitian ini adalah

kekuatan

sekunder

adalah

bahan

deskriptif

hukum yang dapat meng-

analitis, yaitu suatu penelitian

informasikan sumber hu-

yang berusaha mengganbar-

kum primer, sedangkan ba-

kan

dan

han hukum tersier adalah

mengkajinya atau mengana-

bahan yang memberikan

lisisnya sesuai dengan kebu-

petunjuk atau penjelasan

tuhan

mengenai sumber hukum

masalah

dari

hukum

penelitian

yang

bersangkutan. 3. Sumber

primer

dan

Jenis

Data

dan

sekunder, 29

yaitu: 1) Al-Qur‟an dan Al-Hadits;

Penelitian Secara umum jenis data

2) Undang-Undang Nomor

yang diperlukan dalam suatu

01 Tahun 1974, tentang

penelitian hukum terarah pada

Perkawinan;

penelitian data sekunder dan primer. Penelitian ini meng-

3) Kompilasi Hukum Islam; b. Bahan

hukum

sekunder,

gunakan jenis sumber data

yaitu bahan yang memberi-

sekunder,

data yang

kan penjelasan mengenai

mendukung keterangan atau

bahan hukum primer, se-

menunjang kelengkapan Data

perti

Primer yang diperoleh dari

atau pertemuan ilmiah lain-

perpustakaan

koleksi

nya, bahkan dokumen pri-

pustaka pribadi penulis terdiri

badi atau pendapat dari ka-

yaitu:

dan

dari: a. Bahan

hasil-hasil

seminar

29

hukum

primer

adalah bahan hukum yang

Sri Mamudji et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.


14

langan pakar hukum yang relevan dengan objek telaah

penelitian

ini30

yang

meliputi:

Teknik Analisa Data Data yang terkumpul dan telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan

1) Literatur-literatur

yang

menganalisis data. Metode ana-

berkaitan dengan ten-

lisis data yang dipakai adalah

tang Harta bersama; dan

analisis kualitatif, dimana setelah

2) Makalah dan Artikel, meliputi

makalah

tentang

Harta bersama.

semua

data

terkumpul,

maka

dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data

c. Bahan hukum tersier, yaitu

secara menyeluruh, sistematis de-

bahan hukum penunjang

ngan menjelaskan hubungan an-

yang memberi petunjuk dan

tara berbagai jenis data. Selan-

penjelasan terhadap bahan

jutnya semua data diselesai dan

hukum primer dan bahan

diolah, kemudian dianalisis secara

hukum sekunder, seperti

deskriptif. Sehingga selain meng-

kamus umum, majalah dan

gambarkan dan mengungkapkan,

jurnal ilmiah, surat kabar,

diharapkan akan memberikan so-

artikel bebas dari internet,

lusi atas permasalahan dalam

dan juga

majalah menjadi

mingguan 31

penelitian ini.

tambahan

Penelitian yuridis normatif,

bahan bagi penulisan tesis

pengelolaan bahan hukum pada

ini sepanjang memuat infor-

hakekatnya adalah kegiatan untuk

masi yang relevan dengan

mengadakan sistematis terhadap

penelitian ini.

bahan-bahan hukum tertulis yang disesuaikan

30

dengan

keadaan

Ronny H. Soemitro, Op. cit. hlm.

yang sebenarnya. Sistematis ber-

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, Rajawali Press, 1990), hlm. 14-15.

arti membuat klasifikasi terhadap

45.

31

bahan-bahan

tertulis

tersebut


15

untuk memudahkan dalam peneli-

nangan Pengadilan Agama dalam

tian kegiatan tersebut antara lain

menyelesaikan

memilih peraturan perundang-un-

dijelaskan dalam Pasal 88 Kompi-

dangan primer, sekunder, tersier

lasi

Hukum

yang berisi kaidah-kaidah hukum

yang

berbunyi: “Apabila

yang mengatur dan berkaitan de-

perseli-sihan

ngan masalah harta bersama.

ten-tang harta

bersama,

Menemukan prinsip-prinsip hukum

penye-lesaian

perselisihan

yang terdapat dalam bahan-bahan

diajukan kepada pengadilan.

hukum primer. Membuat sistema-

Ada

harta

bersama

Islam

antara

2

(dua)

(KHI) terjadi

suami istri maka itu

alternative

tis dari bahan-bahan hukum se-

penyelesaian harta bersama yang

hingga menghasilkan klasifikasi

diajukan pihak suami atau istri,

tertentu yang selaras.

yaitu:

Menemukan dan mengarahkan

hubungan

antara

1. Masalah atau sengketa ber-

prinsip-

sama diselesaikan setelah ter-

prinsip hukum dan klasifikasi de-

jadi perceraian antara pasang-

ngan mengunakan kerangka teo-

an suami istri.

retis yang ada sebagai pisau ana-

2. Tatkala proses penyelesaian

lisis. Penarikan kesimpulan dari

perceraian berjalan di Penga-

hasil penelitian yang diperoleh

dilan Agama, sekaligus disele-

dengan mengunakan logika ber-

saikan

pikir deduktif dan induktif.

sama.

Pembahasan

masalah

harta

ber-

Alternatif pertama merupa-

Putusnya perkawinan

kan penyelesaian tersendiri atau

melalui cerai talak, cerai gugat

terpisah, khusus penyelesaian ter-

dan kematian salah satu pihak,

hadap harta bersama. Alternatif

maka

kedua

salah

satu

akibat

dari

disebut

gabungan atau

putusnya perkawinan itu adalah

kumulasi.

Penyelesaian

harta bersama suami istri. Kewe-

bersama dapat dilaksanakan ber-


harta

16

sama dengan proses perceraian

Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat

baik cerai talak atau cerai gugat,

1

dan dapat juga dilaksanakan ber-

Agama Nomor 7 Tahun 1989,

samaan gugatan masalah hadha-

sebagai berikut;

nah, waris dan hal-hal lain.

Undang-Undang

Peradilan

Pasal 66 ayat 5 :

Adapun yang dimaksud ko-

“Permohonan soal pengua-

mulasi ialah gabungan beberapa

saan anak, nafkah anak, nafkah

gugatan hak (kumulasi obyektif)

istri

atau gabungan

dengan permohonan cerai talak

beberapa

pihak

dan

harta

(komulasi subyektif) yang mem-

ataupun

punyai akibat hukum yang

diucapkan”.

dalam

satu

proses

sama,

perkara.32

bersama-sama

sesudah

ikrar

talak

Pasal 86 ayat 1:

perdata, kumu-

“Gugatan soal penguasaan

lasi obyektif boleh asal berkaitan

anak, nafkah anak, nafkah istri

langsung yang merupakan satu

dan harta bersama suami istri da-

rangkaian

(biasanya

pat diajukan bersama-sama deng-

kausaliteit). Mereka yang mengerti

an gugatan perceraian ataupun

beracara selalu akan mengguna-

sesudah

kan dimana mungkin kumulasi

memperoleh

obyektif itu, hal mana menghemat

tetap”.

Menurut

acara

kesatuan

waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.33 Dari

putusan

hukum

harta

bersama

kedua

tatkala kondisi rumah tangga ter-

alternatif tersebut dapat ditempuh

jadi perselisihan atau percekcok-

sesuai dengan yang diatur dalam

an yang mengarah terjadinya per-

32

yuridis,

kekuatan

Dari segi filosofinya, adanya persengketaan

segi

perceraian

A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama, Cet. I (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), hlm.43. 33 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.66.

ceraian. Apabila suami berkehendak untuk menceraikan istrinya melalui prosedur cerai talak, maka cenderung seorang istri meng-


17

ajukan gugatan rekonvensi (gugat

menguasai harta bersama akan

balik) menuntut pembagian harta

memanfaatkan peluang menurut

bersama bahkan hak-hak lainnya

keinginannya, mengesampingkan

sesuai dengan hukum begitu juga

sifat adil dan jujur.

sebaliknya istri yang sudah ber-

Melalui proses yang demi-

tekad untuk bercerai dari suami-

kian lebih singkat prosedur yang

nya, mengajukan gugatan cerai ke

ditempuh dan lebih efektif serta

Pengadilan

sekaligus

efisien, daripada diselesaikan di

mengajukan gugat harta bersama

kemudian hari setelah terjadinya

menuntut pembagian harta ber-

perceraian.

sama yang diperoleh selama ikat-

gugatan harta bersama setelah

an perkawinan yang telah dikuasai

salah satu pihak suami istri me-

oleh pihak suami atau sebaliknya

ninggal dunia. Ketika diperseng-

suami yang mengajukan gugatan

ketakan masalah harta warisan

rekonvensi (gugat

yang berasal dari ijbari maka

Agama

balik) harta

bersama yang dikuasai istri. Dari

uraian

diatas

Adapun

munculnya

didalamnya dipersoalkan tentang pada

umumnya dalam suatu proses

harta peninggalan pewaris. Pasal

54

Undang-undang

perceraian timbul ketegangan-ke-

Pengadilan Agama adalah hukum

tegangan sebagai ekses dari kon-

acara perdata yang berlaku dalam

flik rumah tangga yang melatar-

Peradilan Agama Nomor 7 Tahun

belakangi gugatan cerai, maka k-

1989 berbunyi “Hukum acara yang

einginan

berlaku pada pengadilan dalam

sekaligus

tuntas

di-

samping cerainya juga tentang

lingkungan-lingkungan

peradilan

pembagian harta bersama. Dari

umum, kecuali yang telah diatur

aspek psikologis, jika hanya per-

secara khusus dalam Undang-

ceraian saja yang diselesaikan,

undang ini”. Sehubungan dengan

maka akan

timbul kesulitan yang

hukum acara yang dipergunakan

berkepanjanga karena pihak yang

pada Pengadilan Agama ini, maka


18

tahapan-tahapan perkara dalam

tangani

oleh

hakim

tanpa

pemeriksaan sebagaimana hukum

panitera sidang dan dilampir-

acara perdata, yaitu;

kan dalam berita acara sidang.

1. Tahap sidang pertama, yang

6. Pengucapan keputusan, peng-

terdiri dari pembukaan sidang

ucapan ini dilakukan dalam

pertama, yakni hakim mem-

sidang yang terbuka untuk

buka sidang, menanya identi-

umum, walaupun sebelumnya

tas para pihak, pembacaan

mungkin sidang-sidang dilak-

surat gugatan atau permohon-

sanakan tertutup.34

an serta anjuran damai,

Dengan

adanya

tahapan-

2. Tahap jawab menjawab yaitu

tahapan di atas, apabila suatu

replik dan deplik dari masing-

persoalan masuk dan diajukan

masing pihak,

pada Pengadilan Agama, maka

3. Tahap pembuktian, dimana dal

yang pertama dilakukan di per-

am hal pembuktian ini semua a

sidangan setelah dibacakannya

lat buktidiperlihatkan atau diaju

gugatan atau permohonan dari

kan serta disampaikan kepada

pihak yang bersangkutan, adalah

Ketua Majelis Hakim,

anjuran untuk melakukan perda-

4. Tahap penyusunan konklusi yaitu

kesimpulan-kesimpulan

maian. Bila para pihak tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan

dari sidang-sidang yang telah

perkara

berlangsung

para

Agamapun meneruskan jalannya

pihak dan bersifat membantu

persidangan dengan tahap-tahap

hakim

sebagaimana di atas.

menurut

dalam

menentukan

keputusannya, 5. Musyawarah

ini

maka

Pengadilan

Undangmajelis

hakim,

Undang Peradilan Agama Nomo

hal ini dilakukan secara raha-

r

7

sia, tertutup untuk umum dan

berbunyi;

Tahun

1989

Gugatan

yang soal

hasil musyawarah ini ditanda34

Ibid, hlm.134 -139.


19

penguasaan anak, nafkah istri dan

secara Detail mengenai Jum-

harta bersama suami istri dapat

lah Nominalnya. Dalam Hukm

diajukan bersama-sama dengan

Islam juga tidak dierangkan

gugatan perceraian ataupun se-

secara detail mengenai Jumlah

sudah putusan perceraian mem-

Nominalnya.

peroleh kekuatan hukum tetap.

berdasarkan hukum adat dan

Kesimpulan

saling Kerelaan diantara para

1. Perbedaan Pembagian antara

pihak.

Hukum Positif Dengan Hukum Islam

mengenai

Pembagian

2. Bahwa

Pembagian

cara

sengketa

ini

penyelesaian

mengenai

harta

Harta Bersama adalah kalau

bersama diantara para pihak

Hukum Positif, terutama dalam

secara limitatif dalam Undang-

KHI, tercantum dalam pasal:

Undang telah diatur secara

85 sampai 97, kalau menurut

jelas

Undang-

Proses penyelesaian tersebut

Undang Perkawinan Nomor 1

tidak menutup kemungkinan

Tahun

bahwa

1974

dan

menurut

dalam

Hukum

dalam

acara.

pandangan

Pasal 37, dinyatakan bahwa

hukum Islam lebih menekan-

apabila

putus

kan proses Islah, dalam pe-

karena perceraian maka harta

nyelesaian mengenai sengketa

bersama

menurut

harta bersama tersebut. Pem-

masing-masing.

bagian harta bersama setelah

Dalam Undang-Undang Perka-

perceraian dalam konsep dan

winan Nomor 1 Tahun 1974

pandangan Hukum Islam ,akan

tidak diterangkan secara pasti

tampak lebih Flexibel dengan

Jumlah

begitu

cara Ijtihad Analogis (Qiyas)

juga dalam KUHPerdata dalam

demi terciptanya rasa keadilan

Pasal 119. Mengenai Harta

diantara para pihak yang ber-

Bersama

sengketa sedangkan Pertim-

perkawinan

diatur

hukumnya

Nominalnya,

tidak

diterangkan


20

bangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat hukum dari perceraian adalah hakim harus dapat berperan untuk menemukan hukum dalam bahasa Hukum disebut dengan Rechtvinding

atau

dalam

istilah

Hukum Islam nya di kenal dengan Ijtihad, yang dalam hal ini justru dapat memberikan

kepada

para

Praktisi

Hukum terutama Hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama

sesuai

dengan

pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique, Newbury, Park London, (New Delhi, Sage Publication, 1979). Hans Kelsen, General Theory of law and state, diterjamahkan oleh Rasisul Muttaqin, (Bandung, Nusa Media, 2011). HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, Teori Hukum,

(Bandung, Refika Aditama, 2005). Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993). M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Cet. I (Medan, Zahir Trading Co,1975). Maria Alfons, Implentasi Perlindungan lndikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Universitas Brawijaya, 2010). Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987). Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005). Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, Rajawali Press, 1990). Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1986).


21

Sri

Mamudji et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010). Sulistyowati Irianto & Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Reflekasi, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hubungan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Surabaya, Peradilan Tinggi Agama, 1982). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I (Jakarta, Balai Pustaka, 1988). Ahmad Dzakirin, http;//ahmeddzakirin.blogspot.com/2010/0 9/bab-ii-konsep-negara-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 21 November 2015.


22

ABSTRACT. Key words: Positive Law, Islamic Law, Joint Treasure. Masrokimin, Perbandingan Antara Hukum Positif 1

Recommend Documents