PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER CRIME DI BIDANG PERBANKAN SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Oleh: Tri Kuncoro Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unud
ABSTRACT Internet has been used in various fields of life, one of which is banking. Banking activities are performed through Internet-banking. Through the internetbanking service, customers can conduct financial transactions without having to come to the bank. In this study addressed two issues namely the forms of cyber crime in the banking and jurisdiction in the law enforcement against cyber crime in banking. This research is a normative legal research. Legal materials collected through library research. In this research, legal materials were analyzed by using the description, interpretation, argumentation, evaluation and systematization. The forms of cyber crime in banking are typo site, keylogger / keystroke recorder, sniffing, brute-force attacking, deface web, email spamming, denial of service and virus, worm, trojan. Jurisdiction in the law enforcement against cyber crime in banking jurisdiction includes legislative, executive and enforcement jurisdiction. Jurisdiction specifically stipulated in Article 2 of Act of Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Banks should have an electronic security system to protect the system. The Law enforcement against cyber crime in banking requires cooperation between countries. Key words: law enforcement, jurisdiction, cyber crime, banking.
I.
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
elektronik Nasabah
melalui dapat
website. melakukan
transaksi non cash kapan saja Internet merupakan salah satu
banking bentuk
transaksi elektronik/ electronic transaction, seperti halnya ATM (Automatic Teller Machine) dan credit card, yang ditawarkan kepada
nasabah
secara
dan
dimana
mengakses
saja
dengan
jaringan
internet
melalui melalui perangkat yang kompatibel laptop, telepon
seperti
tablet,
note
genggam.
komputer, maupun Inovasi
2
pelayanan
perbankan
internet
banking,
melalui
diharapkan
informasi, yang dikenal dengan istilah
cyber
crime
atau
dapat memberikan kemudahan,
kejahatan dunia maya adalah
disamping dapat menekan biaya
sektor
transaksi dan antrian panjang.
komputer dan sistem informasi
Internet
banking
telah
digunakan
untuk
melakukan
bermacam-macam
transaksi
dapat
perbankan,
menjadi
strategi
bagian
bisnisnya.
pengguna
karena
dari
Siapapun
komputer
yang
online, yakni untuk mengecek
terhubung ke suatu jaringan
saldo
internet
rekening
transaksi
dan
bank,
history
berpeluang
menjadi
membayar
korban cyber crime. Berbeda
macam-macam tagihan, transfer
dengan kejahatan konvensional
antar
Pelayanan
yang dampaknya lebih mudah
yang
dilokalisasi dan maksimum nilai
ditawarkan tersebut diharapkan
kerugian biasanya sebesar nilai
akan
yang
account.
internet
banking
semakin
sesuai
berkembang
dengan
kebutuhan,
melekat
kejahatan,
pada
sedangkan
crime
dilayani akan semakin luas.
dilokalisasi dan nilai kerugian
globalisasi
yang
sulit
cyber
sehingga pangsa pasar yang
Kondisi
lebih
sasaran
ditimbulkannya
untuk
tidak
teknologi tersebut sangat penting
terbatas pada nilai material yang
dan menguntungkan bagi dunia
melekat pada sasaran, artinya
perbankan. Namun, tidak dapat
nilai kerugian dapat lebih besar
dipungkiri
nilainya.
bahwa
kemajuan
tersebut telah membawa dampak pada
bentuk
mengejutkan dunia perbankan
kejahatannya. Salah satu sasaran
Indonesia adalah tindakan yang
yang memiliki potensi kerugian
telah dilakukan Steven Haryanto
akibat
seorang jurnalis majalah Master
bentuk
perkembangan
Kasus cyber crime yang
dari
perkembangan
kejahatan
memanfaatkan
yang teknologi
Web,
yang
memanfaatkan
perkembangan teknologi melalui
3
media Internet (e-banking) untuk
ini
pembuatan website yang hampir
mampu
serupa dengan situs asli. Cara
perekonomian
ini
dengan
Penanggulangan
domain
cyber
diterapkan
menggunakan
merugikan
nasabah
merusak
dan
sistem dunia. terhadap
crime
di
bidang
www.klik-bca.com,
perbankan dapat dilakukan
kilkbca.com,
melalui
clikbca.com,
penegakan
hukum.
klickca.com, dan klikbac.com
Penegakan hukum merupakan
sebagai domain yang mirip
sarana langkah penting dalam
dengan situs resmi internet
mencapai tujuan hukum yakni
banking
menciptakan
BCA
www.klikbca.com.
yaitu Nasabah
kondisi
masyarakat
yang
tertib
Namun
pada
yang salah mengetik alamat
hukum.
website resmi NCA tersebut
kenyataannya
akan terjebak pada salah satu
menghadapi
web
berkaitan dengan dinamika
palsu
miliki
seringkali kendala
yang
Haryanto.Jika sudah masuk
masyarakat
ke situs yang salah maka
hukum.
nasabah akan memasukkan
seringkali
user ID dan identitas pribadi
dihadapkan dengan fenomena
lainnya.1
ketertinggalan hukum yang
Cyber crime dalam bidang perbankan
perlu
segera
ditanggulangi karena kejahatan 1
Menurut Steven pada situs para webmaster di Indonesia, tujuan membuat situs plesetan adalah agar masyarakat berhati-hati dan tidak ceroboh saat melakukan pengetikan alamat situs (typo site), bukan untuk mengeruk keuntungan. Lihat Golose, Petrus Reinhard. Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri, Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol 4 No 2, Agustus, 2006, hal. 32.
belum
dan
dinamika
Secara
faktual, masyarakat
mampu
perkembangan
mengikuti masyarakat.
Terlebih lagi pada aktivitas manusia yang dilakukan di dunia maya. Oleh sebab itu sangat membahas
menarik
untuk
permasalahan
mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime di
4
Bidang
Perbankan
terhadap cyber crime di
Sebagai
Kejahatan Transnasional.” 2.
Rumusan Masalah Adapun
II
rumusan
b.
3.
METODE PENELITIAN
masalah
dalam penelitian ini adalah: a.
bidang perbankan.
Penelitian
ini
termasuk
penelitian hukum normatif atau
Bagaimanakah
bentuk-
lingkup ilmu hukum teoritis atau
bentuk cyber crime di
dogmatik yang mengkaji hukum
bidang perbankan?
yang
Bagaimanakah
yurisdiksi
norma atau kaidah yang berlaku
dalam penegakan hukum
dalam masyarakat dan menjadi
terhadap cyber crime di
acuan perilaku setiap orang.
bidang perbankan?
Penelitian
ini
sebagai
menggunakan
pendekatan perundang-undangan
Tujuan Penulisan
(The Statute Approach) yaitu
1.3.1 Tujuan Umum Tujuan
dikonsepkan
umum
melihat peraturan perundang-
penelitian ini adalah untuk
undangan yang berkaitan dengan
memahami dan mendalami
penegakan hukum cyber crime
penegakan
yang
hukum
cyber
mengacu
pada
crime di sektor perbankan
hukum
dalam
perundang-undangan
perspektif
hukum
positif.
primer.
bahan
Pendekatan (The
statute
approach)
dilakukan
Tujuan Khusus
dengan
menelaah
undang-
Tujuan khusus dalam
undang dan regulasi yang terkait
penelitian yang dilakukan ini
dengan isu hukum yang sedang
adalah untuk mengetahui dan
ditangani.2 Penelitian ini juga
memahami :
menggunakan
1.3.2
a.
Bentuk-bentuk crime
di
cyber bidang
perbankan. b.
analisis
dan
(analitical approach),
Yurisdiksi
dalam
penegakan
hukum
2
hal. 93
pendekatan konsep and yakni
hukum
conseptual dengan
Peter Mahmud Marzuki, op.cit.,
5
menganalisis
bahan
hukum
Burhan
Ashshofa
berupa
menyangkut hukum positif yang
kamus dan buku pegangan
terkait dengan penegakan hukum
yang
cyber
bahan hukum primer dan
crime.
Selain
itu,
sifatnya
sekunder.3
menunjang
digunakan
pendekatan
konseptual.
Pendekatan
hukum primer yang digunakan
konseptual mendasarkan pada
dalam penelitian ini, antara lain
pendapat para ahli hukum
Undang-Undang No. 11 Tahun
yang tertuang dalam teori-
2008 tentang
teori hukum.
Transaksi Elektronik.
Sumber
bahan
Informasi
dan
hukum
Bahan hukum sekunder
menggunakan
yang diambil dari pendapat para
penelitian kepustakaan (library
ahli dalam bidang cyber crime
research), berupa bahan hukum
akan digunakan sebagai bahan
primer, sekunder dan tertier.
dalam membuat konsep hukum
Bahan hukum primer adalah
yang
bahan yang isinya mengikat
penelitian,
karena
hukum tertier yang digunakan
penelitian
bahan
Adapun
ini
dikeluarkan
oleh
berkaitan sedangkan
bahan
pemerintah, contohnya berbagai
sebagai
peraturan
mengetahui konsep hukum yang
perundang-undangan
maupun
kesepakatan
Internasional
yang
dengan cyber crime,
ada,
yaitu
rujukan
dengan
melalui
terkait
Hukum,
seperti
Indonesia dan Inggris.
Vienna Conventian tahun 2000
Bahan
Kamus
hukum
untuk
Kamus Bahasa
yang
dan Manila Declaration tahun
terkumpul akan diperiksa untuk
1997. Sumber bahan sekunder
mengetahui
adalah
yang
hukum tersebut sudah lengkap,
membahas materi bahan hukum
relevan dan jelas. Kemudian
primer, seperti buku maupun
dilakukan pendataan pada bahan
artikel, hukum
bahan-bahan
sedangkan tertier
bahan menurut
3
apakah
bahan
Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 103
6
hukum yang diperoleh dengan
Teknik
memberi penomoran atau tanda
hukum
tertentu
content
yang
klasifikasi menurut
menunjukkan
bahan jenis
dengan
dan
tujuan
memudahkan
analisis
hukum
analisis
bahan
menggunakan
teknik
analysis,
pengumpulan
sumber,
dengan
yaitu
bahan
hukum
interpretasi,
untuk
untuk
ketentuan
hukum
bahan
interpretasi
berdasarkan
pada
hukum. Bahan hukum sekunder
tujuan
berupa literatur biasanya diberi
digunakan pendekatan Undang-
tanda sumber bahan hukum,
undang terkait, berupa Undang-
tahun penerbitan dan halaman
undang Nomor 11 Tahun 2008
tempat bahan hukum ditemukan.
Tentang Informasi dan Transaksi
Bahan hukum sekunder berupa
Elektronik.
perundang-undangan
biasanya
norma.
dipakai
Analisis
Selain
bahan
itu,
hukum
diberi tanda nomor undang-
dilakukan dengan menguraikan
undang, tahun penerbitan, judul
bahan hukum dalam bentuk
undang-undang, pasal undang-
kalimat yang baik dan benar,
undang, nomor lembaran negara
agar
dan tahun penerbitan lembaran
diinterpretasikan. Hasil analisis
negara. Selanjutnya dilakukan
bahan hukum digunakan untuk
penyusunan atau sistematisasi
memudahkan
bahan
kesimpulan. Dalam penelitian
hukum
mengelompokkan
dengan secara
ini
mudah
bahan
sistematis bahan hukum yang
dengan
sudah diedit dan diberi tanda
deskripsi,
menurut
bahan
argumentasi,
hukum dan urutan masalah, serta
sistematisasi.
klasifikasi
dibaca
dan
pengambilan
hukum
dianalisis
menggunakan
teknik
interpretasi, evaluasi
dan
membuat catatan mengenai hal
III HASIL DAN PEMBAHASAN
yang dianggap penting bagi
1.
penelitian.
Bentuk-bentuk Cyber Crime di Bidang Perbankan
7
Globalisasi fenomena
merupakan
yang
ditandai
operasionalisasi kepada
pelayanan
nasabahnya
maupun
dengan ciri-ciri dimana dunia
menghadapi
semakin terasa dekat. Jarak
bank adalah dengan mengubah
bukan lagi menjadi masalah
produk
pelayanan
transaksi
bagi
menjadi
pelayanan
lain.
untuk
manual
dengan
orang
transaksi yang memanfaatkan
pemanfaatan
teknologi. Sehingga penggunaan
Dengan
teknologi
informasi,
pergerakan jasa
dan
antar
orang
setiap
berinteraksi
persaingan
modal,
barang,
informasi
dapat
teknologi
informasi
telah
mengubah sistem konvensional menjadi
digital
yang
berputar lintas negara dengan
memungkinkan dunia perbankan
cepat dan real time. Pengaruh
melakukan
globalisasi
menggunakan media elektronik
pada
juga
sektor
dirasakan perbankan.
yang
transaksi
lebih
dengan
menawarkan
Pelayanan yang diberikan oleh
kemudahan,
bank tidak selalu memerlukan
efisiensi. Saat ini hampir seluruh
kehadiran fisik dari nasabah.
proses penyelenggaraan sistem
Nasabah dapat bertransaksi
pembayaran
hanya dengan bermodalkan
perbankan
telepon
dengan
genggam,
tablet,
kecepatan,
di telah
dan
bidang dilakukan
memanfaatkan
laptop atau alat komunikasi
perkembangan teknologi. Dalam
lainnya
Annual
yang
dengan
jaringan
Kondisi
ini
terkoneksi
tentu
memudahkan pelayanan menjamin
sangat
dilaporkan bahwa oada 1996
sistem
saja, 154 bank Eropa sudah
data,
Salah satu strategi bank meningkatkan
High
Technology Crime in California
menghemat waktu dan biaya.
dalam
on
internet.
perbankan, akurasi
Report
kualitas
memiliki
website
sedangkan
tahun 1997 lebih dari 1.100 bank melakukan
hubungan
dengan
8
www (world wide web).4 Bagi
memerlukan layanan internet.
dunia perbankan, media internet
Kepolisian Inggris menyatakan
telah memberikan peluang dan
bahwa
tantangan dalam proses inovasi
segala
produk
jaringan komputer untuk tujuan
dan
jasa
dengan
Cyber macam
menempatkan teknologi sebagai
kriminal
unsur utama.
berteknologi
Fenomena cyber crime
dan
teknologi
karakteristik
bentuk
dibandingkan
dengan
kejahatan lainnya.
konvensional Siapa
menjadi
pun
korban
bisa
adalah
penggunaan
atau
kriminal
tinggi
dengan
menyalahgunakan
dibidang perbankan memiliki tersendiri
Crime
kemudahan
digital5.
potensi
Beberapa
cyber
crime
dalam kegiatan perbankan antara lain ; a.
Typo site, yaitu membuat
dari
nama domain dan alamat
kejahatan ini. Pelaku tidak
situs yang mirip dengan
menetapkan
situs
target
korban,
resmi.
Pelaku
sehingga kejahatan ini perlu
memanfaatkan kekeliruan
diwaspadai
dari
oleh
pengguna
jasa
setiap layanan
internet
global
yang
memungkinkan
Cyber
crime
situs yang dicari. b. Keylogger/ recorder.
keystroke Kegiatan
dapat dilakukan tanpa mengenal
dilakukan
batas
menggunakan
teritorial
dan
internet
dalam pengetikan alamat
internet. Hal ini disebabkan sifat
pengguna
tidak
ini
dengan software
memerlukan interaksi langsung
atau program keylogger.
antara pelaku dengan korban
Cara kerja dari keylogger
kejahatan.
Sementara
sistem
adalah dengan mencatat
informasi
perbankan
mutlak
segala
aktivitas
yang
dilakukan oleh pengguna 4
Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 53.
5
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. Kejahatan Mayantara, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 40
9
internet
melalui
huruf
yang
pada
keyboard.
huruf-
nomor
diketikkan
berselancar
kemungkinan
dunia
maya, pengguna internet mungkin
identitas
dan
e.
terjadi umum
password
megganti tampilan awal
Cara biasanya
pada
tempat
dari sebuah situs resmi. f.
Email Spamming, yakni dengan email
digunakan
mengirimkan kepada
seperti
atau
menyatakan
dan
pemilik
warnet bandara umum
yang
lainnya
didukung
bahwa
akun
telah suatu
undian. g.
Denial of Service, yaitu
dengan fasilitas internet.
pelumpuhan
Sniffing. yang
atau
memenangkan
menyediakan
komputer
pemilik
akun dengan menawarkan produk-produk
tempat
c.
yaitu
untuk mengakses internet
restoran,
System
eksploitasi sistem dengan
ini
yang
Deface:
nomor
pelaku.
kejahatan
Web
Exploitation,
yang dapat dimanfaatkan oleh
atas
kombinasi yang dibuat.
saja
memasukkan
dan
password melalui mencoba
Dalam
di
identitas
Sniffing
cara
elektronik
digunakan
oleh
membanjiri
sistem dengan akun
atau
pelaku dengan mengamati
sistem elektronik dengan
paket data internet yang
data dalam jumlah yang
digunakan oleh pengguna
besar.
untuk
mendapatkan
nomor
identitas
password
dan yang
bersangkutan.
h. Virus,
worm,
Penyebaran komputer
trojan: virus dilakukan
untuk menyerang sistem
d. Brute
Force
Attacking,
komputer,
memperoleh
yaitu
upaya
pencurian
data, memanipulasi data
10
atau tindakan lain yang
menggunakan
dilakukan secara melawan
internet.
hukum.
internet
Potensi cyber crime dalam
fasilitas
Kedua
aktivitas
tersebut
akan
meminta
pengguna
kegiatan perbankan menghantui
memasukkan nomor identitas,
transaksi perdagangan elektronik
PIN atau password yang dapat
melalui sistem perbankan. Pada
dimanfaatkan oleh pelaku.
dasarnya kegiatan perdagangan melalui
transaksi
elektronik
2.
Yurisdiksi Dalam Penegakan
(electronic commerce), bukan
Hukum Terhadap Cyber Crime
hanya
Di Bidang Perbankan
menjadi
perdagangan juga
bagian
nasional,
tetapi
meluas
pada
telah
perdagangan negara.
dari
lintas
Kondisi
batas
ini
perlu
didukung
dengan
inovasi-
inovasi
teknologi
perangkat
elektronik
dan yang
mampu mencegah terjadinya kejahatan di dunia virtual. Lalu lintas pembayaran melalui
sistem
perbankan
yang
berpotensi
elektonik
terserang kejahatan di dunia maya yaitu melalui aktivitas pembayaran
dengan
menggunakan
kartu
kredit
pada online shopping atau penggunaan
fasilitas
online
booking yang disediakan oleh penyedia
layanan
yang
Dalam konteks penegakan hukum cyber crime di Indonesia, baik yang menyangkut cyber crime
di
sektor
Perbankan
maupun sektor lainnya cukup kompleks. Hal ini tidak lepas dari aspek transnasional dari cyber
crime
di
bidang
perbankan. Transaksi dilakukan secara lintas batas negara, yang artinya harus berhadapan dengan masalah
yurisdiksi.
penentuan
yurisdiksi
Masalah menjadi
inti dalam penegakan hukum. Huala
Adolf
bahwa kekuatan
mengemukakan
”Yurisdiksi atau
adalah
kewenangan
hukum negara terhadap orang,
11
benda atau peristiwa (hukum).”6
meskipun terhadap peristiwa
Yurisdiksi
hukum yang terjadi di luar
akan
menentukan
hukum negara mana yang akan
batas
digunakan dan negara mana
dilakukan oleh warga negara
yang
asing. Pada prinsipnya ada 3
berwenang
untuk
melakukan penegakan hukum. Untuk
itu
1) Yurisdiksi untuk menetapkan ketentuan hukum pidana (jurisdiction to precribe atau legislative jurisdiction atau prespective jurisdiction). 2) Yurisdiksi untuk menerapkan atau melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif (executif jurisdictrion). 3) Yurisdiksi untuk memaksakan ketentuan hukum yang telah dilaksanakan oleh badan eksekutif atau yang telah diputuskan oleh badan peradilan (enforcement jurisdiction atau jurisdiction to 7 ajudicate).
diperlukan
kejahatan
dilakukan
sementara cyber crime terjadi secara lintas batas negara. Berbicara
mengenai
yurisdiksi adalah berbicara mengenai
kewenangan
dari
suatu negara yang berdaulat untuk
menentukan
pengaturan terhadap setiap tindakan dari orang, peristiwa hukum
dan
tentang
kebendaan
pengaturan yang
terkait dengan kepentingan dari
negara
atau
jenis jurisdiksi:
pengetahuan mengenai tempat dimana
negaranya
bersangkutan.
Kewenangan tersebut tidak Dari ketiga jenis yurisdiksi
hanya terbatas pada warga
tersebut, Barda Nawawi Arief
negara atau batas wilayah
menyatakan8
negaranya saja namun juga menyangkut negara 6
Huala Adolf, 2002, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional edisi revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 183 (selanjutnya disebut Huala Adolf I).
problem
yurisdiksi yang lebih menonjol
kepentingan bersangkutan
bahwa
7
Huala Adolf, 1996, Aspek-aspek Hukum Pidana Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 34 (selanjutnya disebut Huala Adolf II). 8
29
Barda Nawawi Arief, op.cit.,hal.
12
dalam cyber crime adalah pada yurisdiksi
yudikatif
eksekutif,
karena
berhadapan
1)
Prinsip teritorial, yaitu prinsip yurisdiksi yang diterapkan suatu negara terhadap orang, badan hukum dan semua benda yang berada diwilayahnya, baik suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara (teritorial subyektif) maupun berakhir di negara lain (teritorial obyektif).
2)
Prinsip nasionalitas, yaitu prinsip yurisdiksi yang diterapkan suatu negara pada warganegaranya yang menjadi pelaku tindak pidana (nasional aktif), baik di dalam negara dan di negara lain, maupun warganegaranya yang menjadi korban tindak pidana (nasional pasif), baik di dalam negara dan di negara lain.
3)
Prinsip perlindungan, yaitu prinsip yurisdiksi yang diterapkan suatu negara terhadap pelaku tindak pidana, meskipun dilakukan diluar wilayah negara tersebut.
4)
Prinsip yaitu
dan harus dengan
penghormatan terhadap asas kedaulatan negara lain. Dalam konteks
penerapan
hukum,
maka suatu negara tentu akan berhadapan dengan ketentuan hukum
negara
lain
dan
penegak hukum negara lain yang tentunya mungkin sekali terdapat
perbedaan
sistem
hukum dengan negara yang berkepentingan. mengatasi tersebut,
Untuk problematika
maka
diperlukan
harmonisasi ketentuan hukum yang
didukung
berbagai
dengan kerjasama
internasional yang dituangkan dalam
perjanjian
internasional antara negaranegara pihak. Pada
umumnya
suatu
negara
mempunyai
prinsip-
prinsip
yurisdiksi
yang
perkara
pidana,
menyangkut
sebagai berikut9: 9
Starke. JG, 2006, Introduction To International Law. Edisi kesepuluh.
universal, prinsip
Terjemahan Djajaatmaja, Bambang Iriana., Sinar Grafika, Jakarta, hal. 202-240
13
yurisdiksi yang diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan membahayakan nilainilai universal dan kepentingan umat manusia. Penentuan hukum
4) Asas Passive Nationality adalah Hukum berlaku berdasarkan kewarganegaraan korban, 5) Asas Protective Principle adalah
pemberlakuan
dapat
ditelaah
berdasarkan
dari
telah
diterima
melindungi kepentingan
secara
Negara
universal, yaitu:
yang
1) Asas
Subjective
Territorial
yaitu
berlakunya
hukum
berdasarkan
tempat
perbuatan
pidana
Negara
sangat
adalah
terjadi
dan
memberikan
dampak
kerugian
Negara
bagi
yang bersangkutan, 3) Asas Nationality adalah hukum
serius
seperti
humanity).
akibat utama perbuatan itu
terhadap
terorisme (crimes against
Objective
berlaku
diluar
kejahatan yang dianggap
di
Territorial yaitu hukum yang
dilakukan
yang berlaku untuk lintas
Negara lain, 2) Asas
kejahatan
6) Asas Universality adalah
tindak
dilakukan
dari
wilayahnya,
dan
penyelesaian
atas
keinginan Negara untuk
beberapa asas hukum yang ada dan
berlakunya
berlaku
Berdasarkan atas bentuk dan karakteristik dunia cyber, dapat
dikemukakan
teori
yang
beberapa
relevan
untuk
membahas kejahatan ini, yaitu : 1)
The uploader and the downloader theory. Teori ini
menekankan
pembatasan
pada
terhadap
berdasarkan kewarganegaraan pelaku,
kegiatan uploading dan
14
downloading
Dengan
yang
bertentangan
dengan
kemajuan
perkembangan
dan
telekomunikasi
multimedia, ruang lingkup dan ketentuan
dan
kepentingan
negara
kecepatan batas
meningkat,
dengan The law of the server theory.
Teori
menunjukkan
ini
lintas berarti
masalah hukum yang berkaitan
bersangkutan. 2)
komunikasi
ini bahwa
yurisdiksi
penegakan
serta
dan
pemilihan
hukum yang berlaku terhadap suatu sengketa multi-yurisdiksi akan bertambah penting dan
pemberlakuan cyber law
konfleks.11 Yurisdiksi dalam
terhadap web pages dari
penegakan
terhadap
cyber
crime di bidang perbankan
para server beroperasi.
dapat dilihat dalam Pasal 2 3)
Theory of international spaces.
Teori
menganggap
ini bahwa
Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan
cyber space adalah the fourth bersifat
spaces
yang
international
diketahui
tersebut bahwa
dapat
ketentuan
Undang-undang ini berlaku bagi
setiap
orang
tanpa
terbatas kewarganegaraannya dengan analogi bahwa
sepanjang
melakukan
ruang maya ini adalah
perbuatan yang diatur dalam
tanpa kedaulatan.10
undang-undang tersebut. HKI dalam System Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, hal. 22.
10
Teori ini menganalogikan bahwa cyber space tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat international, yakni sovereignless equality. Lebih lanjut baca Ahmad Ramli, 2004. Cyber Law dan
11
Tien S. Saifullah, Yurisdiksi sebagai Upaya Penagakan Hukum dalam Kegiatan Cyberspace”, Cyber Law: Suatu Pengantar, Pusat Studi Cyber Law, UNPAD, Bandung, hal. 96
15
Undang-undang No 11
pembayaran melalui kartu
Tahun 2008 tentang Informasi
kredit dan kedua, adalah
dan
fasilitas
Transaksi
Elektronik
layanan
online
akibat
banking. Hal tersebut dapat
hukum yang ditimbulkan bagi
terjadi karena maksud jahat
Indonesia
seseorang
menekankan
pada
berdasarkan
kepentingan
Indonesia,
teknologi
tetap
seseorang
meskipun
memiliki
kemampuan dalam bidang
sehingga Undang-undang ini berlaku
yang
informasi,
atau yang
dilakukan di luar wilayah
memanfaatkan
Indonesia.
pihak bank, pihak merchant
Berdasarkan
ketentuan tersebut memiliki
Indonesia
kewenangan
kelengahan
maupun pihak nasabah.
untuk
b. Yurisdiksi dalam penegakan
menerapkan hukumnya terhadap
hukum terhadap cyber crime
cyber
di bidang perbankan meliputi
crime
di
bidang
perbankan.
yurisdiksi untuk menetapkan
IV. SIMPULAN DAN SARAN
ketentuan hukum, yurisdiksi
1. Simpulan
untuk
a. Bentuk-bentuk cyber crime di
melaksanakan ketentuan yang
bidang perbankan adalah typo
telah ditetapkan oleh badan
site, keylogger / keystroke
legislatif dan yurisdiksi untuk
recorder, sniffing, brute force
memaksakan
attacking, web deface, email
hukum
spamming, denial of service
dilaksanakan
dan
eksekutif atau yang telah
virus,
worm,
Kegiatan
trojan.
transaksi
menerapkan
diputuskan
atau
ketentuan yang
telah
oleh
oleh
badan
badan
perbankan yang berpotensi
peradilan.
menjadi target cyber crime
secara khusus dalam Pasal 2
adalah
Undang-undang Nomor 11
sistem
layanan
pembayaran pada online
Tahun
shopping
Informasi
dengan
Yurisdiksi diatur
2008
tentang
dan
Transaksi
16
Elektronik yang menentukan
komitmen
bersama
untuk
bahwa Undang-Undang ini
menanggulangi kejahatan ini.
berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan
DAFTAR PUSTAKA
hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar
wilayah
Indonesia,
hukum
yang
memiliki
akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar
wilayah
Indonesia
hukum
dan
merugikan
2. Saran hendaknya
memiliki
suatu
Ahmad Ramli, 2004. Cyber Law dan HKI dalam System Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Bandung. Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
kepentingan Indonesia.
a. Perbankan
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. Kejahatan Mayantara, PT Refika Aditama, Bandung.
sistem
pengamanan elektronik untuk melindungi sistemnya. Upaya ini juga perlu didukung oleh nasabah dengan menyimpan
Golose, Petrus Reinhard. Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri, Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol 4 No 2, Agustus, 2006, hal. 32
tidak
Huala Adolf, 2002, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional edisi revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
b. Penegakan hukum terhadap
___________, 1996, Aspek-aspek Hukum Pidana Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
data pribadinya dan tidak memberikan lain
kepada
yang
pihak
berkepentingan.
cyber
crime
perbankan
di
bidang
memerlukan
kerjasama antar negara. Oleh sebab
itu
diperlukan
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Starke. JG, 2006, Introduction To International Law. Edisi
17
kesepuluh. Terjemahan Djajaatmaja, Bambang Iriana., Sinar Grafika, Jakarta. Tien S. Saifullah, Yurisdiksi sebagai Upaya Penagakan Hukum dalam Kegiatan Cyberspace”, Cyber Law: Suatu Pengantar, Pusat Studi Cyber Law, UNPAD, Bandung. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. BIODATA PENULIS
Nama lengkap dengan gelar: Tri Kuncoro, S.E. Alamat rumah: Asrama Polisi Kreneng B/3 Denpasar Tempat bekerja: Polda Bali HP 081999407962 Alamat e-mail.
[email protected]
