KEY FACTORS AFFECTING TO CONSTRUCTION INSURANCE ON FIRE SAFETY ON HIGH RISE BUILDINGS IN INDONESIA

Manlian : Key Factors Affecting To Construction

KEY FACTORS AFFECTING TO CONSTRUCTION INSURANCE ON FIRE SAFETY ON HIGH RISE BUILDINGS IN INDONESIA (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Asuransi Kebakaran Konstruksi Bangunan Tinggi di Indonesia) Manlian Ronald. A (Dosen Jurusan Arsitektur UPH) The fire damage occurs in unpredictable time and can cause losses to the owner because of the damage. Relevant research indicated Fire Safety Design is very important to detect and prevent against fire damage. The four key variables influencing building reliability in preventing fire damage carried out by the consultant and controlled by the construction manager in the projects and their contribution to the model are: detection and fire alarm ( active protection) = 43.3 %, building architecture (passive protection) = 21.2 %, the designer's fire certificate = 8.4 % and special equipment to stop fire = 5.3 %. In order to allocate the risk, the construction practice use the insurance contract by paying some of cost (premi) according to the risk of fire damage. There are key factors that influence to the law of construction insurance on fire safety on high rise buildings in Indonesia that will be discussed in this paper. The variables than can measure the premi index in construction insurance to guarantee the assets of buildings and lifes from fire damage. Keywords : fire safety design, fire damage, detection and fire alarm, high rise building, the designer's fire certificate

I. PENDAHULUAN

berdasarkan resiko yang dapat terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Kebakaran adalah suatu peristiwa data menunjukkan adanya peningyang tidak dapat diduga sebelumnya katan kecenderungan kebakaran yang yang dapat berakibat fatal pada setiap relatif meningkat sejak tahun 1981 klasifikasi bangunan, baik bangunan rendah, bangunan sedang, bangunan 1 tinggi1. Ketiga klasifikasi bangunan Sekwilda Biro Hukum," Perda DKI Jakarta No. 7 tahun 1991 Tentang Bangunan Dalam tersebut, memiliki karakteristik Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ", kerusakan yang berbeda-beda 1992, Hal. 5 122

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001


19982. Salah satu resiko kebakaran yang dapat terjadi, antara Iain adalah tidak berfungsinya sistem proteksi kebakaran secara maksimal pada waktu terjadinya kebakaran3. Ada berbagai cara untuk melindungi aset bangunan tinggi yang diinvestasikan pada bangunan tinggi selain menyempurnakan Fire Safety Design System, antara lain dengan mengalihkan resiko melalui asuransi kebakaran konstruksi. Dalam mengasuransikan kebakaran konstruksi khususnya t mgunan tinggi, pengalihan resiko perlu diantisipasi terlebih dahulu, yang dituangkan dalam bentuk polis asuransi yang mampu mengantisipasi kerugian yang terjadi.

:•••'!

:"•••'" " TTV"-

II. P E N G E R T I A N D A N KLASIFIKASI ASURANSI Asuransi yang dalam bahasa Belanda berarti " pertanggungan " melibatkan dua pihak, yaitu pihak penjamin/ penanggung dan pihak tertanggung. Dalam hal ini, berarti pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi4. Di Indonesia, secara umum, organisasi usaha asuransi yang selayaknya dikembangkan di masa mendatang adalah seperti gambar di bawah ini 5 :

• : " . ! ! " . " ' ..'M.'.!......,. ™ ....... M..HT-

.,,

7 ™ " — " - ' • • " " "•'•"•'"

I)EWAN ASURANSI INDONESIA

I ASURANSI IIWA

—X—. *' '•""

ASURANSI KERUGIAN

ASOSIASJ ASURANSI SOSIAL

I

ASOSIASl LOSS:'" : '; ADJUSTER

Gambar 2.1 Organisasi Usaha Asuransi


123


Definisi asuransi/ pertanggungan b. Menurut New York Insurance yang umum, adalah : Law New York Insurance Law a. Menurut Kitab Undang-Undang kemudian dianggap melengkapi Hukum Dagang (KUHD) menurut definisi asuransi Pasal 246 ketentuan Pasal 246 KUHD, KUHD, yang mendefinisikan : asuransi/ pertanggungan adalah The insurance contract is any dengan mana penanggung agreement or other transaction mengikatkan diri kepada tertangwhereby one party herein called gung dengan menerima premi, the insurer, is obligated to confer untuk memberikan pergantian benefit or penuciary value upon kepadanya karena kerugian, another party herein called the inkerusakan atau kehilangan sured or beneficiary, dependent keuntungan yang diharapkan up on the happening of a fortuyang mungkin dideritanya akibat itous event in which the insured dari suatu evenemen. Dalam or beneficiary has, or expected to KUHD ini, yang diatur hanyalah have at the time of such happenasuransi kerugian. Beberapa ing a material interest which will variabel yang mempengaruhi be adversely affected by the hapasuransi kerugian, antara lain : pening of such event. A fortuitous • Penanggung dan tertanggung event is any occurance or failure • Persetujuan bebas antara to occur which is, or is assumed penanggung dan tertanggung by the parties to be, to a substan• Tujuan yang ingin dicapai tial extend beyond the control of • Resiko dan premi either party ". Dalam definisi ini, • Evenemen dan ganti kerugian pengertian benefit tidak hanya • Syarat-syarat yang berlaku meliputi ganti kerugian terhadap • Bentuk akta polis asuransi harta kekayaan, melainkan juga meliputi pengertian "yang ada manfaatnya" bagi tertanggung, ' Manlian, " Pengaruh Fire Safety Design Terhadap Kehandalan Bangunan Dalam Mencegah Terjadinya Bahaya Kebakaran Pada BangunanTinggi Perkantoran di DKI Jakarta ", Tesis Magister Teknik, Universitas Indonesia, 2000, Hal. 2 2 Peter. B.M," Fire Loss Control", Marcel Dekker. Inc, 1991, Page 143 124

Law Review, Fakultas Hukum Uni

1

Prodjodikoro. W, " Hukum Asuransi di Indonesia ", PT Intermasa, Jakarta, 1981, Hal. 1 2 Manlian," Asuransi Kebakaran dan Peran DAI ", Majalah Pilar No. 22/Th.IV/ 21 November-4 Desember 2001, Hal. 54-55 Pelita Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001


jadi termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa. c. Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 Definisi asuransi menurut UU No. 2 tahun 1992 Pasal 1 angka (1), yaitu "asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 Pasal 2 (a dan b), definisi asuransi berkembang menjadi "perasuransian" yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 jenis, yaitu : a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance bussiness). Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindu-

ngan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (insurance company). b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (complementary insurance company).

Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, jasa penilai kerugian asuransi, jasa aktuaria. Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (complementary insurance company). Rumusan Pasal 1 angka (1) UU No. 2/1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan, yaitu untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaaan melainkan juga jiwa/raga


125

Manlian : Key Factors Ajjecting To Construction

manusia. Rumusan pasal ini ada kesesuaian dengan rumusan Pasal 41 New York Insurance Law.

III. SAHNYA KONTRAK POLIS ASURANSI Salah satu alat untuk mengalihkan resiko adalah kontrak. Asuransi sebagai salah satu jenis perjanjian, merupakan salah satu bentuk mengalihkan resiko konstruksi melalui kontrak polis asuransi. Oleh karena asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD, maka berlaku pula syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320KUHPdt6, yaitu: a. Kesepakatan para pihak Dalam hal ini tertanggung dan penanggung mengadakan perjanjian asuransi, yang pada dasarnya menliputi: benda yang menjadi objek asuransi, pengalihan resiko dan pembayaran premi, ganti kerugian, syarat-syarat khusus asuransi dan pembuatan polis secara tertulis. Dengan kesepakatan yang ada, pengadaan perjanjian dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 1

Muhammad. A," Hukum Asuransi Indonesia ", PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 1999, Hal. 51

126

(melalui jasa perantara). Pelaksanaan kesepakatan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan/ pengaruh dan tekanan dari salah satu pihak, agar pelaksanaan penjaminan berlangsung sah demi hukum. Adanya kewenangan berbuat (au thority) Kewenangan berbuat dapat bersifat subjektif maupun objektif. Kewenangan bersifat subyektif adalah kewenangan dimana kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (trusteeship) dan pemegang kuasa yang sah. Kewenangan obyektif artinya tertanggung mempunyai hubungan sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri, sedangkan penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga, maka yang tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan. Adanya objek tertentu Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, berupa harta



kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Menurut Pasal 599 KUHD, yang dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dilarang dilarang secara hukum d. Kausa yang halal (legal cause) Kausa yang halal maksudnya adalah janji atau kewajiban salah satu pihak mempunyai sebab dan isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek yang diimbangi dengan pembayaran premi. Selain dalam Kitab KUHPdt, asuransi kebakaran juga tercantum dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pe,

Hukum Dagang) yaitu pada Pasal 287 - 298

IV. P O L I S A SURANSI KEBAKARAN KONSTRUKSI a. Fungsi Polis Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 menjelaskan bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. b. Isi Polis Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, polis asuransi memuat syarat-syarat sebagai berikut: • Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi • Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga • Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan • Jumlah yang diasuransikan • Bahaya-bahaya /evenemen yang ditanggung oleh penanggung • Saat bahaya/evenemen mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001

127


• Premi asuransi • c. Jenis Polis dan Klausula Polis Dalam praktek di lapangan, polis asuransi dibedakan atas: • Polis maskapai • Polis bursa • Polis Llyods Untuk asuransi kebakaran digunakan jenis polis bursa maupun polis Llyods. Klausula polis yang dimuat dalam polis asuransi dapat berbentuk: •

•

128

Klausula Premier Risque Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian {burglary insurance), asuransi tanggung jawab (liability insurance), yang menyatakan bahwa apabila asuransi di bawah nilai benda terjadi kerugian sebagian (partial loss), penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat (3) KUHD). Klausula All Risks Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atas benda yang diasuransikan. Ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertangung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya

•

•

(Pasal 249). Klausula Renunsiasi (Renunciation) Renunsiasi artinya pelepasan hak. Menurut klausula ini penanggung tidak akan menggugat tertanggung dengan alasan Pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur (fair) atau dengan itikad baik (in good faith) dan sesuai kebiasaan. Klausula Free from Particular Average (FPA) Klausula ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut. Average berarti peristiwa kerugian laut. Klausula ini mempunyai arti bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (particular average) seperti ditentukan dalam Pasal 709 KUHD. Klausula Sudah Diketahui (All Seen) Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran (fire insurance). Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui betul keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.

Bentuk penilaian bangunan pasca kebakaran sampai penyusunan premi dapat dilihat pada skematik di bawah ini:



1

?:i I'c'mtMgiati 'pmkiiuan f'ire Zaiiin^scStiai/:;: intensiiiis kcNkarafi yj; iciiaii «n inu-iwilas

lest nulfiinlilaii.il.iii I ji He ban Mendeteksi kelemahankelemahan sistem /komponenkomponen/detail struktur/kelemah an pelaksanaan yg tersimpan

Slndi as liuilldrawing + suesifikiisi. kiill ria tHTVIK'tinilllll (itlll illiallMI |H'uduklilll>II.V:l

3

'" ' :

"'

Stutll kc jadian >ang dapat meugakibaikan kecendi tungan teru
—

— »—— —~

——, —

Mrlakuk.ni sintesa data dan .in.ilis.i sistem kingtnian (MrukUir hutiguiiHiu •

" •

"

—

•

J'engelompokan dan pendellnisjan sistem bangmiaii (kelcmaliaii <>truktiiri Vang nerlu

Persiapan konsep penongguiongan dan

Piiijiisiman |M iiil.H.iii Iiia>a petianggulatigan kebakaran + akitmt aduma ki-leninhun karena mm

• I'eiiinjaunii korcbd alas udauva limiialions, emiditinns, exclusion, sum insured, deductibles,coefflslen uengaruli under Insured & nickanisiiic penyeleaaian klaiin asuransi j:. .' ' ( I'llf j»ll.j i III! .YMU'UIbil ' •

I'envusunan Adjuster final I oss > ung du-m vf

>81%

Total

M

Loss

^

Proseutase adjuster final loss (hasil korek.si> tetiwdap Hiav'a ymu tiia;iiai!st!«';iri (sums

I

—

—

7

—

Small, Medium, 1 ai'Re luss i,

1

Skematik 4.1 Skematik Assessment of Loss Estimate Bangunan Tinggi Pasca Kebakaran Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001

129


V. H U K U M A S U R A N S I b. Construction Contract KEBAKARAN KONSTRUKSI Conditions 6th edition

Dasar hukum perasuransian konstruksi khususnya asuransi kebakaran, pada dasarnya bergantung kepada jenis kontrak yang digunakan dalam suatu proyek bangunan tinggi. Untuk mengasuransikan bangunan tinggi terhadap bahaya kebakaran, perlu disadari bahwa sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap dokumen kontrak proyek dari awal Feasibility Study sampai tahap Construction (konstruksi). Hasil evaluasi ini menjadi rekomendasi penilaian premi dalam polis kebakaran bangunan tinggi. Komponen dokumen kontrak yang menjadi standar pelaksanaan konstruksi menurut Civil Engineering Procedure, antara lain : a. The Conditions of Contract b. Drawings c. Specifications d. Bill of Quantities e. Instruction to Tenderers f. Form of Tender g. Form of Agreement h. Form of Bond The Conditions of Contract yang dipakai secara internasional dapat mengacu kepada : a. Construction Contracts - J C T Forms

-ICE

Dokumen kontrak di atas menjadi dasar pengukuran kinerja proyek, untuk menentukan resiko yang dapat terjadi sebelum bangunan tinggi digunakan. Asuransi kebakaran konstruksi bangunan tinggi (construction insurance on Fire Safety), pada dasarnya mencakup7 : • Construction Practice • Law • Reinsurance • Risk Management • Life Insurance Kelima variabel di atas adalah pembentuk polis asuransi kebakaran konstruksi, khusus-nya bangunan tinggi, yang pada akhirnya akan menentukan besaran premi yang harus dibayar pihak tertanggung kepada insurance company. Hukum memiliki kontribusi dalam model Construction Insurance on Fire Safety pada bangunan tinggi. Hal ini yang menjadi dasar

1

Manlian, " Investasi Dalam Risiko Kebakaran Konstruksi ",Majalah Pilar No. 22/Th.IV/ 07 November-20 November 2001, Hal. 72 —4

130

Law Review, Fakultas Hukum Unv

sitas Pelita Harapan, Vol'. 1, No. 2, Nov. 2001

i


kesempurnaan Fire Safety System yang sebagai ukuran kehandalan bangunan tinggi terhadap bahaya kebakaran. Penelitian sebelumnya telah menemukan model Fire Safety System pada bangunan tinggi yang disebut Fire Safety Design, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Y = -2,002 + 0,421 X()S + 0,535 X„ + 0,257 X02 + 0,466 X( Grafik5.1 Grafik Model Linier Fire Safety Design


131

Manlian : Key Factors Affecting To Construction No KouY 1. x«, 2.

Variabel Pcngalaman konsultan pada Fire Sa/efy Design

r 0,136

x0!

Serlifikasi Fire Safety Design Konsultan

0,466

3.

X

Pengalaman Contraktor The Fire Safety Design

0,174

4.

XM

Fungsi Fire Safety Design

0,370

5,

X

os

Proteksi Aktif Deteksi & Alarm Terbakar

0,673

6:

x

«

Proteksi Aktif Sprinkler Otomatis

0,136

7.

X

||7

Proteksi Aktif Hidran

0,033

8.

X

08

Proteksi Aktif Alat Pemadam Api Portable

0,238

Proteksi Aktif Alat Pemadam Klmsus

0,506

9.

(U

X

{ »

Proteksi Aktif Smoke Control

0,226

Proteksi Pasif Bahan Combustible

0,221

12. X

Proteksi Pasif Arsitektonis Bangunan

0,648

13.

X

U

Proteksi Pasif Struklural Tahan Api

0,082

14.

X

,4

Fire Safety Management Fire Safety Work & Activities

0,109

15.

X

>5

Fire Safety Management Fire House Keeping

0,354

Fire Safety Management Inspection & Maintenance

0,409

17. X„ 18. X

Fire Safety Management Fire Safety Audit

0,020

Fire Safety Management Emergency Response Team

0,175

Fire Safety Management Training of Fire

0,065

J0

Fire Safety Management Fire Drills & Practices

0,199

i,

Fire Safety Management Emegency Responsen Manuals

0,121

Fire Safety Management Pemasangan Brosur

0,145

Sistem Pelaksanaan Proyek

0,445

10. 11.

X

HI

\,

„

16.

\,

„

19.

X

20.

X

21.

x

22.

X 2:

23.

X

l«

B

Tabel 5.2 Tabel Nilai Korelasi independent variables of Fire Safety Design Terhadap Kehandalan Bangunan Tinggi8

Manlian, " Pengaruh Fire Safety Design Terhadap Kehandalan Bangunan Dalam Mencegah Terjadinya Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Tinggi Perkantoran di DKI Jakarta ", Jurnal Teknologi Ul, Edisi No. 4 lahun XIV, Desember 2000, Hal. 344-346

132


Manikin : Key Factors Affecting To Construction

Untuk usaha perasuransian khususnya mengenai asuransi kebakaran pada bangunan tinggi mengacu kepada

aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti grafik di bawah ini:

UURINo.2/11 Pebruari 1992 Keppres No. 65/1969 asuransi Keppres No. 55/1971

- Teniang Perasuransian alas obyek-obyck - Tenlang Peruinan usaha perusahaan asuransi

kerugian

Keppres No. 8 /1974 Keppres No. 30/1983

- Pengganii Keppres No, 55/1971 - Pengganii Keppres No. 8 /1974

KepMen Keuangan No. Kep-578/MK/IV/8/21-8-1969 KepMen Keuangan No. Kep-187/MK/lV/4/2-4-197u KepMen Keuangan No. Kep-932/MK/IV/12/2-12-1971 KepMen Keuangan No. Kep-168/MK/IV/2/8-2-l974 KepMen Keuangan No. Kep-477/MK/IV/12-4-1975 KepMen Keuangan No. Kep-457/MK/lV/5//2-51975 KepMen Keuangan No. 223/KMK.017/26-2-1973 KepMen Keuangan No. 224/KMK.017/26-2-1993 KepMen Keuangan No. 225/KMK.017/26-2-1993 KepMen Keuangan No. 2267KMK.0T7/26-2-1993 KepMen Keuangan No. 624/KMK.04/27-12-1994

Salman KepMen Keuangan No, 80/KMK.04/6-2-1995

PPRI No. 73/3-10-1992 SK Biro Tarip No. SK-03/BT/15-4-1997

SurSurat Edaran Dirjen Pajak No. SE-25/PJ.4/26-4

Surat Erlaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ.4/5-4-1995 Smat Edaran Dirjen Pajak No. 807KMK.04/6-2-1995

- Teniang peramran pelaksanaan mengenai penuiupan asuransi atas obyck-obyek asuransi yang ada di Indonesia - Tentang peramran pelaksanaan mengenai penuiupan alas obyck-obyek asuransi jiwa yang ada di Indonesia - Tentang peraiuran pelaksanaan mengenai penuiupan atas obyck-obyek asuransijiwa yang ada di Indonesia - Tentang pcrizinun usaha asuransi jiwa di Indonesia - Tentang pcri/.inan usaha perusahaan reasuransi di Indonesia - 'lentang perizinan usaha perantara asuransi kerugian - Tentang perizinan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi - Teniang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi • Tentang penyclenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi - Teniang peri/inan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi - Tentang pemotongan pajak pcnghasilan Pasal 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan pre mi reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi - Teniang hesarnya dana cadangan yang boteh dikurangkan sebagai biaya

- Teniang penyclenggaraan usaha perasuransian - Teniang penibahan larif (suku premi) asuransi kebakaran alas obyek-obyek yang tergolong "industrial risk" dan "non industrial risk" - Tentang pemotongan PPh Pasal 26 alas pembayaran premi asuransi ke luar negeri (seri PPh Pasal 23/26 No.5) - Tentang tindak lanjui pertemuan langgal 11 Juli 1995 - Teniang besamya dana cadangan yang boleh dibebankan sehagai biaya (Seri PPh Unmm No.8)

Skematik 5.3 Skematik Peraturan Hukum Perasuransian di Indonesia Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001

133


V. KESIMPULAN Faktor-faktor penting dalam hukum asuransi kebakaran pada bangunan tinggi di Indonesia, antara lain : 1. Dokumen kontrak pelaksanaan proyek • The Conditions of Contract • Drawings • Specifications • Bill of Quantities • Instruction to Tenderers • Form of Tender • Form of Agreement • Form of Bond 2. Nilai resiko 3 Hal awal yang dilakukan adalah mengkondisikan secara umum asuransi kebakaran sebagai kewajiban utama dalam proses industri konstruksi, sehingga hal pertanggungan kebakaran penting dan bukan merupakan bonus terhadap pertanggungan lainnya. Selain itu, dengan perangkat hukum yang ada, kiranya asuransi kebakaran diberlakukan secara menyeluruh sehingga merupakan hal yang wajib, yang pada akhirnya dengan bertambahnya fire insurance demand mengakibatkan penurunan nilai premi. Dengan hal ini, perlu juga kiranya dilakukan sistem hukum yang saling berintegrasi sebagai satu sistem yang utuh. 134

4. Efisiensi konstruksi untuk menghasilkan nilai pertanggungan yang tidak terlalu besar. Makin besar jumlah nilai pertanggungan, makin besar nilai preminya, dan sebaliknya. 5. Kepekaan terhadap bahaya (potensi terhadap bahaya dan peranan manajemen terhadap penanggulangan resiko), 6. Mengamati perkembangan pasar asuransi dunia. Pengaruh eksternal ini penting, terutama menjelang globalisasi mendatang, dimana asuransi kebakaran berstandar internasional di seluruh dunia. Jika pasar asuransi dunia membaik dengan arti kebakaran di dunia relatif kecil baik frekuensi maupun keparahannya, maka nilai premi cenderung menurun. Hal ini yang perlu disiasati berbagai pihak yang terlibat dalam industri konstruksi 7. Loss ratio yang dihitung umumnya dalam 5 tahun terakhir berdasarkan (jumlah klaim : jumlah premi x 100%) 8. Loss limit yang merupakan batas maksimum pergantian kerugian oleh penanggung yang dihitung berdasarkan Estimated Maximum Loss (EML) atau Maximum Probable Loss (MPL). Dengan kondisi ini, makin besar loss limit, akan semakin besar premi yang harus



dibayar oleh tertanggung 9. Nilai Deductible yang merupakan nilai kerugian yang ditanggung sendiri (self insured portion). Dengan makin besarnya deductible, maka nilai premi semakin kecil. Hal ini perlu diamati pemilik bangunan untuk pandaipandai dalam mengasuransikan nilai aset bangunannya terhadap bahaya kebakaran. Jika masih ada yang bisa ditanggung sendiri, tidak perlu seluruhnya diasuransikan. 10. Perlunya standar/pedoman dalam pelaksanaan risk survey baik dari tim assesor asuransi maupun pemilik bangunan, karena sangat berhubungan dengan nilai resiko yang akan ditanggung. Besarnya resiko dapat saja terjadi dari hasil mekanisme check list yang tidak sempurna. Asosiasi kebakaran perlu mensikapi hal ini, atau dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Asuransi Indonesia sebagai koordinator perasuransian khususnya asuransi kebakaran di Indonesia.

Bangunan Tinggi Perkantoran di DKl Jakarta ". Tesis Magister Teknik, Universitas Indonesia. Hal. 2. Manlian. (2000). " Pengaruh Fire Safety Design Terhadap Kehandalan Bangunan Dalam Mencegah Terjadinya Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Tinggi Perkantoran di DKl Jakarta ". Jurnal Teknologi VI, Edisi No. 4 tahun XIV, Desember. Hal. 344346. Manlian. (2001). " Asuransi Kebakaran dan Peran DAI ". Majalah Pilar No. 22/Th.IV/ 21 November-4 Desember. Hal. 54-55. Manlian. (2001). " Investasi Dalam Risiko Kebakaran Konstruksi " Majalah Pilar No. 22/Th.IV/ 0/" November-20 November. Hal. 72. Muhammad. A. (1999). " Hukui Asuransi Indonesia ". Bandung: Citi AdityaBakti. Hal. 51. Peter. B.M. (1991). " Fire Los. Control New York,NY". Marcei Dekker. Page 143. Prodjodikoro. W. (1981). " Hukun Asuransi di Indonesia ". Jakarta: Intermasa. Hal. 1.

DAFTAR PUSTAKA

Sekwilda Biro Hukum. (1992). ' Perda DKl Jakarta No. 7 tahun J 991 Manlian. (2000). " Pengaruh Fire Tentang Bangunan Dalam Wilayah Safety Design Terhadap Kehandalan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ". Bangunan Dalam Mencegah Terjadi- Hal. 5. nya Bahaya Kebakaran Pada Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001

135

KEY FACTORS AFFECTING TO CONSTRUCTION INSURANCE ON FIRE SAFETY ON HIGH RISE BUILDINGS IN INDONESIA

Recommend Documents