Kewenangann Lembaga Wali Nanggroe Menurut Peraturan Perundang-Undangan

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

NANGGROE JURNAL HUKUM TATA NEGARA

HASIL PENELITIAN

Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Menurut Peraturan Perundang Perundang-Undangan Undangan Sari Yulis1

Abstract Correspondence: [email protected] 1.

Peneliti Hukum Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

Salah satu bentuk kekhususan Aceh, adalah pembentukan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) beserta gelar dan perangkat upacaranya yang diatur dalam undang-undang undang kehususan dan keistimewaan Aceh. Mengenai kedudukan dan kewewenangan LWN sebelumnya, sudah pernah diatur dalam Undang-undang undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pengaturan kedudukan Wali Nanggroe dalam ketentuan undang-undang undang tersebut hanya bersifat sebagai lembaga pemersatu u kehidupan masyarakat adat di Aceh. Walaupun ketentuan Undang-undang undang ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun pengaturan yang sama terhadap kedudukan LWN juga diatur dalam Pasal 1 angka 17 serta Pasal 96, dan Pasal 97 UUPA. Dalam ketentuan pasal tersebut sebut menyatakan bahwa lembaga ini dibentuk sebagai lembaga pemersatu masyarakat adat yang ada di Aceh. Selanjutnya kedudukan dan kewewenangan kelembagaan ini dijabarkan dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012JonctoQanun Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang ng Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Nanggroe Tulisan ini akan menguraikan tentang pengaturan kewenangan LWN, menurut Undang-undang undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Jo Qanun Aceh Ac Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012tentang tentang Lembaga Wali Nanggroe. Keywords: Kewenangan, Lembaga Wali Nanggroe

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015) 2015)| 1

ISSN 2302-6219

Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe… - Sari Yulis (1-23)

A. PENDAHULUAN

menganut

konsep

Namun dari 1. Latar Belakang

sentralisasi.

semangat

reformasi

yang terjadi dan seiring

dengan

Konsep

Negara

Indonesia

timbulnya akumulasi kekecewaan

diatur

dalam

ketentuan

daerah terhadap pemerintah pusat,

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

sehingga diawal reformasi semangat

(selanjutnya disebut UUD RI 1945),

itu kemudian diwujudkan dalam

merupaka Negara Kesatuan yang

pelaksanaan pemerintahan ditingkat

berbentuk Republik. Namun dalam

daerah dengan menganut sistem

perjalanannya

konsep

negara

desentralisasi.2

kesatuan

menganut

sistem

yang

yang

pemerintahan

yang

sentralistik

dalam masa Orde Lama sampai dengan

masa Orde

Baru,

terus

mendapatkan dorongan perubahan dari kalangan masyarakat ditingkat daerah. Sehingga sistem sentralistik ini dianggap tidak mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditingkat daerah. Keinginan

Sistem

desentralisasi

ini

bermaksud untuk mewadahi atau menagulangi permasalahan tuntutan kesejahtraan yang diakibatkan oleh faktor wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, trakmentasi sosial yang plural, keadaan geografi yang komplek, dan ditopang oleh faktor historis suatu negara.3

perubahan sistem kenegaraan ini,

Pasca

amandemen

ke-dua

timbul dalam upaya pembagunan

UUD RI 1945 tahun 2000, telah

negara

dengan

memberikan ruang terhadap daerah

memperhatikan kesejahteraan ma-

untuk menjalankan pemerintahan-

syarakatnya

nya

yang

kokoh

sampai

ketingkat

1

daerah .

kebutuhan

Konsep desentralisasi pada dasarnya hanya dianut oleh negara

Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Filosof Sejarah perkembangan dan problematika. Pustaka pelajar offset-yogyakarta 2005

dan

memperhatikan kehendak

dari

masyarakat daerahnya sendiri.Pasca 2

serikat, dan negara kesatuan hanya

1

dengan

3

Dwiyanto. Agus dkk. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2003, Hlm 24 Jimly Assidiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hlm 98.

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 2

ISSN 2302-6219


perubahan

ini

pemberian

dalam Undang-undang Nomor 21

kewenangan terhadap daerah dalam

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

menjalankan pemerintahanya diatur

bagi

di dalam ketentuan Pasal 18 UUD RI

daerah istimewa merupakan daerah

1945,

Yogyakarta dengan Undang-undang

yang

pemberian

kewenangan

pemerintah jalankan

mengamanatkan

daerah

terhadap

Provinsi

Nomor

13

Papua,

Tahun

sedangkan

2012

tentang

dalam

men-

Keistimewaan

pemerintahannya,

yang

Yogyakarta, serta Daerah Khusus

kemudian diatur dalam Undang-

Jakarta,

undang

2014

undang

tentang Pemerintahan Daerah, yang

tentang

mengatur

Daerah

Nomor

23

Tahun

terhadap

pelaksanaan

pemerintahan daerah.

Daerah

diatur

Istimewa

dalam

Nomor

29

Undang-

Tahun

Pemerintahan Khusus

2007

Provinsi

Ibukota

Jakarta

Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Terkecuali

Selain itu, dalam ketentuan

Provinsi Aceh, secara menyeluruh

UUD RI 1945 juga mengakui dan

gelar kehususan dan keistimewaan

menghormati satuan pemerintahan

ini diberikan atas pengakuan negara

yang bersifat khusus atau istimewa,

terhadap hak asal-usul daerahnya

sebagaimana

dalam

tersendiri, dalam menyelengarakan

Daerah

pemerintahan di Daerah masing-

istimewa dan daerah khusus yang

masing. Sedangkan Aceh pemberian

diatur

kehususan

ketentuan

diatur Pasal

dalam

18B.

undang-

undang

dilatarbelakangi

atas

meliputi daerah Provinsi Aceh yang

semangat perjuangan rakyat Aceh

diatur dalam ketentuan Undang-

terhadap

undang

Negara Indonesia.

Nomor

44

Tahun

1999

modal

kemerdekaan

tentang Penyelangaraan Keistimewaan Aceh,

Propinsi

Daerah

(selanjutnya

Keistimewaan

Istimewa

disebut

Aceh)

UU serta

Salah kekhususan pembentukan

satu

bentuk

Aceh,

adalah

Lembaga

Wali

ketentuan undang-undang Nomor 11

Nanggroe (selanjutnya disebut LWN)

tahun 2006 tentang Pemerintahan

beserta

Aceh (selanjutnya disebut UUPA).

upacaranya

Kemudian

undang-undang

Papua

yang

selanjutnya telah

Provinsi

diundangkan

gelar

keistimewaan

dan

yang

perangkat

diatur kehususan

Aceh.

dalam dan

Mengenai


ISSN 2302-6219


kedudukan

dan

kewewenangan

LWNsebelumnya,

sudah

pernah

dijabarkan dalam ketentuan Qanun Aceh

Nomor

8

Tahun

diatur dalam Undang-undang Nomor

2012JonctoQanun Aceh Nomor 9

18 Tahun 2001 tentang Otonomi

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Khusus

bagi

Istimewa

Aceh

Nanggroe

Provinsi

Daerah

Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012

sebagai

Provinsi

tentang Lembaga Wali Nanggroe

Aceh

Darussalam

(selanjutnya

disebut

(selanjutnya disebut UU Otonomi

LWN).Pendelegasian

Khusus

pengaturan

Aceh).

Mengacu

kepada

ini,

Qanun atas

tentunya

juga

ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal

mengacu pada perintah Pasal 96

10

ayat

UU

Otonomi

Khusus

Aceh,

(4)

yang

menyatakan.

penyebutan atas kelembagaan Wali

Ketentuan lebih lanjut mengenai

Nanggroe disebut Wali Nanggroe

syarat-syarat

dan Tuha Nanggroe.

pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan,

calon,

tata

kedudukan

cara

protokoler,

Pengaturan kedudukan Wali

keuangan, dan ketentuan lain yang

Nanggroe dan Tuha Nanggroe dalam

menyangkut Wali Nanggroe diatur

ketentuan undang-undang tersebut

dengan Qanun Aceh. Serta Pasal 97

hanya

lembaga

UUPA yang menyatakan. Pengaturan

pemersatu kehidupan masyarakat

lainya menyangkut Wali Nanggroe

adat di Aceh. Walaupun ketentuan

akan

Undang-undang ini telah dinyatakan

Qanun. Atas dasar pendelegasian

tidak

tersebut

bersifat

berlaku

sebagai

lagi,

namun

diatur

dalam

ketentuan

kemudian

secara

pengaturan yang sama terhadap

keseluruhan hal yang menyangkut

kedudukan LWN juga diatur dalam

kedudukan

Pasal 1 angka 17 serta Pasal 96, dan

kelembagaan Wali Nanggroe, diatur

Pasal 97 UUPA. Dalam ketentuan

dalam ketentuan Qanun LWN.

dan

kewenangan

pasal tersebut menyatakan bahwa lembaga

ini

dibentuk

lembaga

pemersatu

sebagai

2. Rumusan Masalah

masyarakat Berdasarkan latar belakang

adat yang ada di Aceh.

di atas, Penulis akan mencoba Selanjutnya kedudukan dan kewewenangan

kelembagaan

ini

menjawab

pertanyaan

tentang

bagaimana pengaturan kewenangan


ISSN 2302-6219

LWN,


menurut

Undang-undang

pendapat

lainya

ketiga

sumber

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

tersebut juga dijabarkan

Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh

lebih detil yang menurut H.D. Van

Nomor 8 Tahun 2012 Jo Qanun Aceh

Wijk menyatakan bahwa.

Nomor

9

Tahun

2013

tentang

Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor

Atribusi:

8 Tahun 2012tentang Lembaga Wali

Merupakan kekuasaan pemerintah yang langsung diberikan oleh undang-undang disebut atribusi. H.D. van Wijk memberikan pengertian. Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undangundang kepada pemerintah.5 Dijelaskan bahwa pembentukan undang-undang yang dilakukan baik oleh pembentuk undangundang orosinil (orginaire wetgever) maupun pembentuk undang-undang yang diwakilkan (gedelegeerde wetgevers) memberikan kekuasaan kepada suatu organ pemerintahan yang dibentuk pada kesempatan itu atau kepada organ pemerintahan yang sudah ada. Sebagaimana dinyatakan: pembuat undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan (yang baru) dan menyerahkannya kepada suatu lembaga pemerintahan. Ini bisa berupa lembaga pemerintahan yang telah ada, atau suatu lembaga pemerintahan yang

Nanggroe. B. PEMBAHASAN 1. Pengertian Kewenangan LWN berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan adat dalam menyelengarakan kehidupan adat istiadat

di

kewenangan disebutkan kemudian

Aceh

dengan

sebagaimana didalam

telah

UUPA

didelegasikan

yang

kedalam

Qanun LWN. Kewenangan

yang

dimiliki

oleh LWN merupakan kewenangan yang bertumpu pada kewenangan yang

sah,

tersebut

yang

diperoleh

sumber disampaikan

kewenangan melalui

sebagaimana oleh

tiga yang

Philipus

M.

Hadjon, yang membagi kewenangan kedalam tiga sumber yaitu:Atribusi, Delegasi

4

Philipus Hukum

dan

Mandate.4Dalam

M. Hadjon. administrasi

secara

Pengantar Indonesia,

5

Gajah Mada University Press. 2005. Hlm 130. Wijk, H.D., van, Hoofdstukken van Administratif Recht, Uitgeveru Lemma BV, 1995 hlm 129. Dikutip dari. Lukman Hakim, dalam buku Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah, hal 125.setara Pres Malang 2012.


ISSN 2302-6219


baru yang dicipkan kesempatan tersebut.6 Senada Wijk,

dengan

Indroharto

pada

H.D.

kepada badan atau pejabat yang lain. Setelah wewenangan diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi. Sebagaimana disebutkan bahwa kita dapat berbicara tentang delegasi wewenang pemerintahan bilamana suatu wewenang lembaga pemerintahan diserahkan kepada lembaga lain, yang menjalankan wewenang tersebut dan bukannya lembaga yang semula berwenang. Delegasi dengan demikian disimpulkan sebagai penyerahan, atas apa yang semula merupakan wewenang si A, sekarang menjadi wewenang B. (bukan lagi A).9

van

mengemukukan

bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh

suatu

ketentuan

perundang-udangan

dalam

baik

yang

diadakan oleh original legislator ataupun delegeted legislator.7 Adanya pengaruh perubahan pandangan dari wetmatikheid van bestuur menjadi rechtmatige van bestuur mempengaruhi juga konsep atribusi.

Sumber

pemerintah

tidak

wewenang lagi

mutlak

Stroink

dan

Steenbeek

menjelaskan lebih lanjut bahwa delegasi

hanya

dapat

dilakukan

semata-mata dari undang-undang

apabila badan yang melimpahkan

sebagai

produk

wewenang

wetgever

yang

gedelegeerd dipegang

oleh

sudah

mempunyai

wewenang

melalui

atribusi

sebagimana

dikatakan.

Delegasi

8

pemerintah.

menyangkut pelimpahan wewenang

Delegasi:

dari wewenang yang sudah ada oleh

Menurut H.D. van Wijk. Merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah

organ

yang

sudah

memiliki

wewenang secara atributif kepada organ lain.10Senada dengan Stroink dan Steenbeek. Delegasi menurut

6 7

8

Ibid Indroharto, Usaha memahami Undang-undang Pradilan Tata Usaha Negara, Buku II. Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 91. Op., Cit., hlm. 125. Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Argan & Lembaga Daerah. setara Pres Malang 2012. Hlm. 124

Indroharto.

Diatrikan

sebagai

pelimpahan wewenang yang sudah ada

oleh

badan

atau

pejabat

pemerintah yang telah memperoleh 9 10

Ibid., hlm 125. Sroink, F.A.M en J.G. Steenbeek, Op.,Cit hlm. 127


ISSN 2302-6219


wewenang

pemerintah

secara

atribusi kepada badan atau pejabat 11

lain.

resmi

memiliki

pemerintahan

wewenang

tertentu

karena

atribusi atau delegasi tidak dapat menangani Wewenang yang didapat dari

sendiri

wewenang

tersebut, maka pegawai bawahan

delegasi dapat disubdelegasikan lagi

dapat

kepada subdelegataris. Ketentuan

menjalankan

delegasi mutatis mutandis berlaku

atas nama organ yang sesunguhnya

juga untuk subdelegasi. Maarseveen,

12

Hanc van

mengunakan

dua

diperintah-kan wewenang

bisa

berbicara

tentang

Berbeda

dengan

ini, yakni ketika menganalisis UUD

mandat,

mandan

sebagai

mandat

van

atribute,

tersebut

diberi wewenang. Dalam hal ini kita

istilah dalam menjelaskan konsep

documet

unutk

tetap

mandat.

delegasi, atau

pada

pemberi

berwenang

untuk

digunakan istilah kekuasaan (power)

melakukan sendiri wewenang-nya

sedangkan

apabila

dalam

pendelegasian

digunakan

wewenang (authority). Mandat yang

istilah

wewenang

melalui

delegasi

atribusi dapat

pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri.H. D. van Wijk menjelaskan arti dari

pemerintah

yaitu,“Suatu

organ

mengizinkan

kewe-

nangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.”

13

dan

kepada

Ibid hlm 127 Lukman Hakim., Op., Cit., hlm 124 Ibid

mengenai

apa

Mandan

yang tetap

bertanggung jawab atas tindakan yang

pada

mandataris.14

dilakukan

Indroharto

menambahkan

mandat.

Tidak

bahwa terjadi

perubahan wewenang yang sudah ada

dan

merupakan

hubungan

internal pada suatu badan, atas penugasan

bawahan

melakukan

suatu tindakan atas nama dan atas tanggung jawab mandat.15 Dari

uraian

penjelasan

singkat diatas sedikitnya tergambarkan

12

petunjuk

diinginkannya.

Dijelaskan

lebih lanjut. Bila orang yang secara

11

menginginkan,

memberi mandataris

dimandatkan kepada badan atau

mandat

ia

13

adalah

diperoleh

maupun

menganalisis

14 15

tentang

kewenangan

yang

Lukma Hakim., OP., Cit., hlm. 19 Op.,Cit hlm 16


ISSN 2302-6219


dimiliki oleh LWN, bahwa dalam melaksanakan mengunakan

Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen. ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.16

kepemimpinannya, kewenangan

yang

bersumber dari kewewenangan yang didelegasikan oleh UUPA. Sehingga Wali Nanggroe dalam melaksanakan kepemimpinannya tetap berpatokan terhadap kewenangan yang telah didelegasikan

didalam

ketentuan

Pasal 96 - Pasal 98 UUPA.

Pengaturan kedudukan

terhadap

dan

kewenangan

Lembaga Wali Nanggroe juga diatur

2. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam UndangUndang Pemerintahan Aceh Pengaturan kedudukan dan

dalam ketentuan Pasal 97 UUPA. dalam

ketentuan

pasal

ini

menyebutkan bahwa. Wali Nanggroe berhak

memberikan

gelar

kewenangan lembaga Wali Nanggroe

kehormatan

telah diatur dalam ketentuan UUPA.

kepada perseorangan atau lembaga

Dalam ketentuan Pasal 96 sampai

baik dalam dan luar negeri yang

dengan Pasal 99 UUPA.

keriteria dan tatacaranya diatur

ketentuan

Pasal

96

Dalam UUPA

atau

derajat

adat

dengan Qanun Aceh.

menyebutkan bahwa: Kedudukan dan Kewenangan 1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelengaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainya. 2) Lembaga wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. 3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

Kelembagaan

Wali

sebagaimana

diatur

Nanggroe dalam

ketentuan Pasal 96 dan 98 UUPA, hanya menempatkan Wali Nanggroe sebagai kepemimpinan adat yang menjadi

pemersatu

masyarakat

Aceh. Dalam kewenangan ini, Wali Nanggroe

hanya

memiliki

kewenangan sebagai kepemimpinan 16

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. LA, No 62.


ISSN 2302-6219


adat dan bukan merupakan lembaga

(3), diatur Aceh.17

politik dan pemerintahan di Aceh. Dalam

kaitanya

hanya,

Wali

Nanggroe

ditempatkan

sebagai

dengan

Qanun

Ketentuan Pasal 98 sebagaimana

disebutkan

diatas

hanya

lembaga adat. Penempatan kedu-

mengatur

dukan

kewenangan lembaga adat di Aceh.

dan

kewenangan

Wali

tentang

fungsi

dan

Nanggroe diatur dalam ketentuan

Dalam

Pasal 98 ayat (1) sampai dengan

menyebutkan

ayat

dalam

lembaga adat dalam melaksanakan

Nanggroe

kehidupan adat Aceh. Pengaturan

dilekatkan kewe-nangannya dalam

selanjutnya diatur dalam ketentuan

kewenangan Lembaga Adat.

Pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan ayat

(4)

ketentuan

UUPA, ini,

yang Wali

yang

ketentuan

ini

tentang

hanya peran

menyatakan bahwa;

(3) UUPA yang menyatakan bahwa;

1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. 2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. 3) Lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) meliputi; Majelis Adat Aceh, imum mukim, imum chik, tuha peut, tuha lapan, imum menasah atau, keujrun blang atau, panglima laot, pawang glee, peutua seunebok, harian peukan, syahbanda. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat

1) Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilainilai syari’at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. 2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan Qanun Aceh.18 Secara garis besar kaidah norma yang terkandung didalam ketentuan Pasal 98 hanya mengatur tentang

fungsi

dan

kewenangan

lembaga adat yang kemudian dalam ketentuan 17 18

Pasal

99

UUPA,

Ibid. Ibid.


ISSN 2302-6219


mengintegrasikan sebagai

Wali

pemimpin

Nanggroe

adat

istiadat

tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam

ketentuan

qanun

ini

Aceh, yang memiliki kewenangan

mengatur tentang kedudukan dan

sebatas

kewenangan Wali Nanggroe. Dalam

kewenangan

diselengarakan lembaga

adat

oleh

adat

yang

lembagasebagaimana

disebutkan didalam ketentuannya,

melaksanakan

tugas

dan

kewenangannya

sebagai

Wali

Nanggroe di Aceh.

yang kemudian dilaksanakan oleh Wali

Nanggroe

yang

Qanun

menjadi

LWN

Aceh

selain

penyelengara kehidupan adat dan

mengatur tentang kedudukan dan

pemersatu masyarakat adat Aceh.

kewenangan Wali Nanggroe, juga

Maka muatan materi norma yang

mengatur

terkadung didalam ketentuan UUPA

kelembagaan

hanya menempatkan Lembaga Wali

kelembagaan

Nanggroe

Susunan kelembagaan ini memiliki

sebagai

kepemimpinan

terhadap dan

kewenangannya

sebatas

dalam

melaksanakan kewenangan

dalam

tugas-tugas kelembagaan

dan

ketentuan

UUPA,

yang

kewenangannya dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. 3. Kewenangan

Wali

Nanggroe.

masing-masing

melaksanakana

tugas

Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), sampaidengan ayat (3),

Qanun

Susunan Lembaga

Kerja

kewalian.

adat.

Sebagaimana telah diatur didalam

Tata

Wali

adat yang memiliki kewenangan kewenangan

susunan

LWN

menyatakan.

Kelembagaan

Wali

Nanggroe sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Nanggroe dalam Qanun

yang terdiri dari. Pengaturan kedudukan dan kewenangan

Wali

Nanggroe

selanjutnya di atur dalam ketentuan Qanun

Aceh

Nomor

8

Tahun

2012Joncto Qanun Aceh Nomor 9

a. b. c. d. e.

Wali Nanggroe. Wliyul’ahdi. Majelis Tinggi. Majelis Fungsional. Majelis/ Lembaga Sturktural.19

19

Op cit. Hlm 18,

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012


ISSN 2302-6219


Susunan kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e. Qanun LWN. Telah dirubah, sebagaimana

dalam

perubahan

g. Majelis Hutan Aceh. h. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh. i. Majelis Pertambangan dan Energi. j. Majelis Kesehatan Sosial dan k. Majelis Perempuan.21

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe.

Sehingga

bunyi

ketentuanya Pasal 4 ayat (1) huruf e, LWN menyebutkan. Pasal 4 ayat (1) huruf e, Susunan Kelembagaan

Susunan majelis fungsional sebagaimana yang telah disebutkan diatas, memiliki tugas, fungsi dan kewenangan, majelis

pada

tiap

susunan

fungsionalnya

dalam

melaksanakan kewenangan kelembagaan Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe terdiri dari. Lembaga Struktural.

Tugas

Kemudian dalam ketentuan Pasal

4

ayat

(2)

menyebutkan,

Qanun

susunan

LWN

Majelis

Tinggi terdiri dari. Majelis Tuha Peut Tuha Nanggroe, Majelis Fatwa, Majelis

Tuha

Lapan

Wali

Nanggroe.20Selain

Majelis

Tinggi,

Lembaga

Nanggroe

Wali

juga

memiliki Majelis Fungsional. Majelis Fungsional

ini

kemudian

dicantumkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Qanun LWN terdiri dari. a. Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) b. Majelis Adat Aceh (MAA). c. Majelis Pendidikan Aceh (MPA) d. Majelis Ekonomi Aceh. e. Baitul Mal Aceh. f. Bentara. 20

Ibid.

fungsi

dan

kewenangan

majelis

fungsional

Lembaga

Wali

Nanggroe,

sebagaimana

disebutkan

dalam

ketentuan Pasal 44, sampai dengan Pasal

46

Qanun

LWN,

yang

mengatur tentang Majelis Ekonomi Aceh. Selanjutnya ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan ketentuan Pasal 58 Qanun LWN, yang mengatur tentang Majelis Pertambangan dan Energi.

Serta

yang

terakhir

ketentuan Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal

61

Qanun

mengatur Kesejahteraan

LWN.

tentang Sosial

yang Majelis dan

kesehatan.

21

Ibid.


ISSN 2302-6219


Majelis sebagaimana

Ekonomi

Aceh,

disebutkan

dalam

ketantuan Pasal 44 Qanun Aceh Nomor LWN, memiliki Tugas fungsi dan Kewenangan,

dalam melak-

sanakan tugas dari kelembagaan Wali

Nanggroe.

Sebagaimana

dinyatakan dalam ketentuan Pasal 44

dalam

qanun

tersebut

tapan Rencana Umum Ekonomi Aceh. c. Memberikan pertimbangan dalam penetapan langkahlangkah penangulangan krisis dan darurat ekonomi d. Memberikan pertimbangan dalam perwujudan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunanberkelanjutan dan e. Memebrikan pertimbangan dalam pengawasan kebijakan ekonomi Aceh. 23

menyatakan, Majelis Ekonomi Aceh mempunyai tugas sebagai berikut. a. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan ekonomi Aceh. b. Menyusun dan menyiapkan Rencana umum Ekonomi Aceh. c. Menetapkan langkah-langkah penangulangan krisi dan darurat ekonomi Aceh. d. Mewujudkan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. e. Melaksanakan pengawasan kebijakan ekonomi Aceh.22

Selain Majelis Ekonomi Aceh. Dalam struktur majelis fungsional Lembaga

Wali

memiliki

Majelis

sebagaimana

Nanggroe, Hutan

disebutkan

juga Aceh, dalam

ketentuan Pasal 50 Qanun LWN, yang

mengatur

fungsi

dan

tentang

tugas,

kewenangan

Majelis

Hutan Aceh. Mejelis Hutan Aceh memiliki tugas;

a. Memberi pertimbangan dalam perumusan kebijakan ekonomi Aceh b. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan pene-

a. Memberikan informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe b. Menyampaikan kebijakan umum tentang pengelolaan hutan Aceh c. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijaknn pengelolaan hutan Aceh e. Melakukan pengkajian perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh f. Membuat analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh

22

23

Tugas

Majelis

Ekonomi

sebagaimana

diatur

dalam

ketentuan ini telah dirubah dalam perubahan

Qanun

LWN

Aceh.

Sehingga bunyi dari ketentuan Pasal 44 Qanun LWN sebagai berikut. Majelis Ekonomi mempunyai tugas;

Ibid, hlm 18

Ibid.


ISSN 2302-6219


g. Memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh.24

melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh.25 Majelis Pertambangan dan Energi, selain memiliki tugas, juga memiliki

Tugas

majelis

kehutanan

Aceh sebagimana disebutkan dalam ketentuan dalam

diatas

telah

dirubah

perubahan

Qanun

Sehingga

bunyi

ketentuan

dirubah

menjadi,

Majelis

LWN. ini

Hutan

fungsi

yang

kemudian

dalam ketentuan Pasal 57 Qanun LWN

menyebutkan.

menyelengarakan

tugas

Untuk sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 56, Majelis Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi sebagai berikut.

Aceh bertugas; a. Memberikan informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe b. Memberikan pertimbangan dalam kebijan umum pengelolaan hutan Aceh c. Memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh d. Memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh e. Memberikan pertimbangan dalam pengkajian perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh f. Memberikan pertimbangam dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh g. Memberikan pertimbangan dalam pemberian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang

a. Melaksanakan penyampaian informasi tentang pertambangan energi dan sumber daya mineral Aceh pada Wali Nanggroe. b. Pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh. c. Penyelengaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan energi dan sumber daya mineral Aceh. d. Penyelengaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh. e. Menyelengarakan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh.26 f. Penyiapan analisis, evaluasi dan rencangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh. g. Pelakasanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendesi terhadap 25

24

Ibid.

26

Ibid. Ibid.


ISSN 2302-6219


pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh. h. Pelaksanaan tugas-tugas lainya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.27 Majelis Pertambangan dan Energi

sebagimana

disebutkan

dalam ketentuan ini. Telah diubah dalam Sehingga

ketentuan bunyi

Qanun dari

LWN.

pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh g. Pemberian pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertam-bangan, energi dan sumber daya mineral Aceh h. Pelaksanaan tugas-tugas lainya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.28

ketentuan

Susunan kelembagaan Wali

tersebut berubah menjadi. Majelis

Nanggroe secara fungsional, selain

Pertambangan dan Energi berfungsi;

ketiga

Majelis

jabarkan a. Penyampaian informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe b. Pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh c. Pemberian pertimbangan dalam penyelengaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya d. Pemberian pertimbangan dalam penyelengaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh e. Pemberian pertimbangan dalam pengkajian perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh f. Pemberian pertimbangan dalam penyampaian analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi

27

Ibid.

Majelis

yang

diatas.

telah

Juga

Kesejahtraan

di

memiliki

Sosial

dan

Kesehatan yang menurut peneliti memikili kewenangan yang dapat mempengaruhi kewenangan pemerintahan secara formal. Majelis Kesejahtraan Sosial dan

Kesehatan

diataur

dalam

ketentuan Pasal 59 Pasal 60 dan Pasal 61. Dalam ketentaun Qanun LWN. Dalam ketentuan Pasal 59 menyatakan

bahwa.

Majelis

Kesejahtraan Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut. a. Memberi informasi tentang penyelengaraan kesejahtraan sosial dan Kesehatan kepada Wali Nanggroe.

28

Ibid.


ISSN 2302-6219


b. Menyiapkan kebijakan umum penyelengaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh. c. Melakukan sosialisasi kebijakan penyelengaraan kesejahtraan sosial dan kemasyarakatan Aceh. d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelengaraan kesejahtraan sosial dan kesehatan Aceh. e. Melakukan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelengaraan kesejahtraan sosial dan kesehatan Aceh. f. Membuat analisa, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelengaraan kesejahtraan sosial dan kesehatan Aceh. g. Memberi bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelengaraan kesejah-teraan sosial dan kesehatan Aceh.29

c.

d.

e.

f.

g.

Tugas majelis Kesejahtraan

umum penyelengaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh Memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan penyelengaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh Memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelengaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh Memberikan pertimbangan dalam pengekajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelengaraan kesejahteraan social dan kesehatan Aceh Memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelengaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh. Memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelengaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh.30

Sosial dan Kesehatan sebagaimana disebutkan diatas, telah dirubah dalam perubahan atas ketentuan Qanun LWN. Sehingga bunyi dalam ketentuan Pasal 59 tersebut dirubah menjadi.

Majelis

Kesejahtraan

Sosial dan Kesehatan bertugas. a. Memberi Informasi tentang penyelengaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe b. Memberikan pertimbangan dalam penyampaian kebijakan 29

Ibid.

Tugas,

fungsi

kewenangan

keempat

kelembagaan

Wali

dan mejelis Nanggroe

sebagaimana penulis uraikan diatas, dalam pelaksanaan penyelengaraan kerja

di

Nanggroe, tugas,

kelembagaan memiliki

fungsi

pemerin-tahan

dan

Wali

kesamaan kewenangan

secara

formal

sebagaimana diatur dalam Susunan

30

Ibid.


ISSN 2302-6219


Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Aceh secara formal. Qanun LWN,selain mengatur tentang

Tugas,

Kewenangan

Fungsi

dan

kelembagaan

Wali

Nanggroe yang dilaksanakan oleh Majelis

kelembagaan

secara

fungsional, juga mengatur tentang tugas, Lembaga

fungsi Wali

dan

kewenangan

Nanggroe

secara

keseluruhan. Dalam ketentuan Pasal 29 Qanun LWN menyebutkan bahwa.

i. Mengarahkan perkembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh. j. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses perdamaian dunia. k. Menetapkan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat harihari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat. l. Mengangkat atau memberhentikan perwakilan adat diluar negeri.31

Lembaga Wali Nanggroe memiliki Tugas

Tugas sebagi berikut.

Nanggroe a. Membentuk Perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya. b. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat wali Nanggroe. c. Mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintahan Aceh Secara Adat. d. Memberi Pandangan, arahan dan nasihat kepeda pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainya. e. Menyampaikan Usulan, saran dan pertimbangan kepada Peme-rintah. f. Memberi atau mencabut gelar khormatan kepada seseorang atau lembaga. g. Mengurus dan melindungi khazanah Aceh didalam dan luar Aceh. h. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar Aceh.

kelembagaan sebagaimana

didalam ketentuan tambahkan diatur

diatur

ini telah

kewenangannya didalam

perubahan

Wali

di

yang

ketentuan

atas

Qanun

LWN,

sehingga penambahan pengaturan atas kewenangan ini dimuat dalam ketentuan Pasal 29 huruf a dan d, yang kemudian ditambahkan dalam ketentuan huruf a.a dan d yang menyebutkan.

Lembaga

Wali

Nanggroe mempunyai tugas. a.a mengawal

dan

penyelengaraan Aceh

untuk

capainya

31

memonitor pemerintahan

menjamin

tujuan

ter-

sebagimana

Ibid.


ISSN 2302-6219


dimaksud

dalam

ketentuan

Pasal 3.

formal

dalam

menentukan

kebijakan-kebijakan strategis Aceh kedepan.

d.

Memberikan Pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintah

Wali

Nanggroe

selain

Aceh dan Dewan Perwakilan

memiliki tugas sebagaimana yang

Rakyat Aceh serta Lembaga-

telah

Lembaga

memiliki

lainya

dalam

dijabarkan fungsi

diatas, dalam

juga menye-

perumusan kebijakan strategis

lenggarakan tugas-tugas Lembaga

dan

Wali

penyelesaian

masalah

yang

masalahsifatnya

genting.32

Nanggroe

kemudian

fungsi

tersebut. ini

yang

dijabarkan

didalam ketentuan Pasal 30 Qanun LWN, yang menyatakan. Lembaga

Penambahan

kewenangan

Wali Nanggroe memiliki fungsi.

dalam ketentuan qanun Perubahan ini, menunjukkan adanya perubahan kewenangan atas tugas Lembaga Wali

Nanggroe.

Perubahan

kewenangan ini tentunya juga akan sangat

berpengaruh

pendominasian

terhadap

kekuasaan

Wali

Nanggroe dalam melakukan upaya intervensi atas kebijakan-kebijakan strategis

Aceh.

Walaupun

penjelasan

terhadap

kebijakan

strategis yang dimaksud didalam ketentuan maksud tersebut.

ini,

dari

tidak

kebijakan

dijelaskan startegis

Maka selain melahirkan

multitafsir atas ketentuan ini juga dapat melahirkan penyalahgunaan kewenangan

yang

akan

mempengaruhi pemerintahan secara 32

Ibid.

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelengaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacaraupacara adat lainya. b. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Qanun ini. c. Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun diluar Aceh. d. Pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-lembaga Lainya. e. Pelaksanaan penyampaian usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintahan. f. Pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya. g. Pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian dan


ISSN 2302-6219

h. i.

j.

k.

l.

m.


pemberhentian personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe. Pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara Adat. Pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga. Penyelengaraan pengurusan dan perlindungan Khazanah di dalam dan luar Aceh. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangakan budaya dan adat istiadat Aceh. Penyelengaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.33

c.

d.

e.

f.

g.

Serta dalam ketentuan Pasal

masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang meberihak kepada rakyat. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh. Kewenangan sebagai mana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan peraturan prundang-undangan. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainya. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah Melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri.34

31 Qanun LWN menyatakan bahwa. Untuk

menyelengarakan

sebagaimana

dimaksud

fungsi dalam

ketentuan Pasal 30, Lembaga Wali Nanggroe mempunyai kewenangan sebagai berikut.

Ibid.

Nanggroe

melaksanakan

tugas,

dalam

fungsi

dan

kewenangannya sebagaimana disebutkan

diatas.

perubahan

Hanya

atas

terjadi

penambahan

kwenangan kelembagaannya dalam

a. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh. b. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan 33

Wali

melaksanakan Tugas Lembaga Wali Nanggroe, namun terhadap fungsi dan kewenangan sama sekali tidak ada perubahan dalam pengaturanya sehinga

fungsi

dan

kewenangan

Lembaga Wali Nanggroe masih sama sebagaimana

34

disebutkan

didalam

Ibid.


ISSN 2302-6219


ketentuan pasal 30 dan 31 Qanun

dengan Luar Negeri. Namun seiring

Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang

adanya

Lembaga Wali Nanggroe.

terhadap ketentuan Qanun Aceh

perubahan

Nomor Wali memiliki

9

Tahun

pengaturan

2013

tentang

Nanggroe

selain

Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor

kelembagaan

secara

8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali

fungsional didalam melaksanakan

Nanggroe,

tugas,

Wali

funsi

dan

kewenagannya

hubungan

Nanggroe,

Tata

dirubah

Kerja dalam

masing-masing yang kemudian akan

pengaturan

membantu Wali Nanggroe dalam

kerjanya, sehingga dalam ketentuan

melaksanakan kewenanganya seba-

perubahan

gaimana dijabarkan diatas. Secara

hubungan tata kerja Wali Nanggroe

normatif,

dengan

Wali

Nanggroe

memiliki

hubungan

tata

dengan

pemerintahan

juga kerja secara

hubungan

ini

hanya

tata

mengatur

Pemerintah/DPR-RI/DPD-

RI/Pemerintahan Aceh dan Lembaga Lainnya.

formal, Hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe ini kemudian diatur dalam

Hubungan Tata Kerja Wali

ketentuan Pasal 123 - Pasal 127

Nanggroe

dengan

Qanun LWN.

Pusat/Dewan

Pemerintah

Perwakilan

Rakyat

Republik Indonesia/Dewan PerwaPengaturan hubungan Tata

kilan

Wali

yang

Kerja

Nanggroe

didalam

Daerah

Republik Indonesia

pengaturannya

disebutkan

ketentuan Qanun Aceh Nomor 8

dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1)

Tahun 2012 tentang Lembaga Wali

- ayat (4) LWN yang menyetakan.

Nanggroe, yang dalam pengaturan awalnya

mengatur

tentang

1. Dalam

hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe

fungsi

dengan

sebagaimana

Pemerintah

Pemerintah

Aceh

di

Pusat,

melaksanakan dan

tugas,

kewenangannya dimaksud

dalam

tingkat

ketentaun Pasal 29, Pasal 30

Provinsi, maupun Kabupaten/Kota,

dan Pasal 31 Wali Nanggroe yang

serta hubungan Tata Kerja dengan

melakukan

Instansi/Lembaga

bersifat.

Pemerintah

di

hubungan

kerja

Aceh dan Kabupaten/Kota dan juga memiliki

hubungan

Tata

Kerja

a. Kolegial


ISSN 2302-6219


b. Konsultatif dan

1) Dalam

c. Fungsional.

melaksanakan

fungsi

dan

tugas,

kewenangannya,

sebagaimana

dimaksud

dalam

2. Kolegial Sebagaimana dimaksud

Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31,

dalam ketentuan ayat (1) huruf

Wali Nanggroe dapat melakukan

a dimaskud untuk menumbuhkan

hubungan kerja yang bersifat

rasa

kebersamaan

kemitraan

dalam

dan proses

pembangunan

a. Kolegial

dan

pemberdayaan

masyarakat

b. Konsultatif

di

c. Advokatif

Aceh. 3. Kolektif sebagaimana dimaksud

2) Kolegial sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan ayat (1) huruf

pada

b dimaksud untuk menyamakan

dimaskudkan untuk menumbuh-

persepsi

kan rasa kebersamaan dalam

dalam

kebijakan

pengambilan

yang

dengan

proses

berkaitan

huruf

huruf

pembangunan

a

dan

masyarakat

Aceh.

pemerintahan dan adat di Aceh.

sud pada ayat (1)

(1)

pemberdayaan

penyelengaraan

4. Fungsional sebagaimana dimak-

ayat

3) Konsultatif sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

c

dimaksudkan untuk memberikan

dimaksudkan

peran

secara

menyamakan

dalam

penyelengaraan kehidupan adat

subtansial

bersama-sama percepatan

istiadat

pem-bangunan

untuk persepsi

dan

dalam

penyatuan

masyarakat Aceh.

Aceh.35

4) Advokasi sebagaimana dimaksud Hubungan Tata Kerja Wali

pada

ayat

(1)

huruf

c

Nanggroe, sebagaimana disebutkan

dimaksudkan untuk memberikan

dalam ketentuan Pasal 123 Qanun

masukan

LWN.

percepatan

Telah

dirubah

dalam

substansial

untuk

pembangunan

36

perubahan Qanun LWN. Sehingga

Aceh.

dalam pengaturannya disebutkan.

35

Ibid.

36

Ibid.


ISSN 2302-6219


Pengaturan atas hubungan Tata

Kerja

Wali

sebagaimana diatas,

Nanggroe

telah

dalam

dijabarkan

pengaturan

pasal yang terdapat didalam qanun perubahan tersebut. Namun jika dilihat

pada

tataran

praktisnya

per-

hubungan tata kerja Wali Nanggroe

ubahanya hanya mengatur hubungan

sebagaimana yang terdapat didalam

tata kerja Wali Nanggroe dalam

Pasal 124 - Pasal 127 Qanun Aceh

satu

Nomor

ketentuan.

yang

terdapat

8

Tahun

2012

tentang

didalam ketentuan Pasal 123 Qanun

Lembaga Wali Nanggroe, juga dapat

perubahan atas Qanun LWN. Jika

di laksanakan dengan mengacu pada

sebelum perubahan, hubungan tata

ketentuan Pasal 123 dalam Qanun

kerja Wali Nanggroe diatur didalam

LWN. Karena klausula yang terdapat

lima ketentuan Pasal yang mengatur

di dalam Pasal 123 juga sama

tentang

Kerja

pengaturanya dengan kalusula pasal

yaitu

yang terdapat didalam pasal-pasal

dalam ketentuan Pasal 123 - Pasal

yang telah di hapus tersebut, yaitu

127 Qanun LWN. Namun dalam

hanya

ketentuan Perubahan atas Qanun

tata kerja dengan istansi-instansi

LWN, hanya mengatur dalam Pasal

ataupun dengan lembaga-lembaga

123 dan Pasal yang mengatur lainya

yang disebutkan diatas.

hubungan

Lembaga

Wali

Tata

Nanggroe.

mengklasifikasi

hubungan

dinyatan dihapus. Dari Pengapusan

pasal

yang

uraian

dijabarkan

di

menyangkut tentang hubungan Tata

tergambarkan

Kerja

peraturan

Wali

pemerintah Kabupaten

Nanggroe Aceh,

Kota,

dengan

pemerintah

dengan

istansi

yang

atas

telah

sedikitnya

kaidah

Norma

Perundang-undangan

yang mengatur tentang Kedudukan dan

Kewenangan dalam

Lembaga

Wali

lembaga pemerintah di Aceh serta

Nanggroe,

hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe

kepemimpinan adatnya di Aceh.

dengan Luar Negeri. Sebagaimana

Kedudukan

yang terdapat didalam Pasal 124, -

tersebut

Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 8

ketantuan UUPA dan juga Qanun

Tahun 2012 tentang Lembaga Wali

LWN.

dan telah

melaksanakan

kewenangan diatur

dalam

Nanggroe. Pada perinsipnya hanya penyederhanaan terhadap klausula


ISSN 2302-6219


Kedudukan dan kewenangan Lembaga

Wali

harus

mampu

pada

memperkuat dan menyempurnakan

yang

kekurangan kepemimpinan peme-

terdapat didalam ketentuan UUPA.

rintah secara formal, yang terdapat

Hanya mempunyai kedudukan dan

di dalam paragraf ke enam, atas

kewenangan sebagai kelembagaan,

penjelasan terhadap Qanun Aceh

yang bersifat pemersatu kehidupan

nomor

masyarakat adat di Aceh. Namun

Lembaga

dalam pendelegasian kewenangan

memberikan

Kelembagaan

Kelembagaan Wali Nanggroe dalam

prinsipnya

Nanggroe

Kalimat

sebagimana

Wali

Nanggroe

8

Tahun Wali

celah

mengintegrasikan

merupakan

kedalam

yang

bersifat kelembagaan adat semata. Tetapi

juga

yang

terhadap

kelembagaanya

pemerintahan

secara

formal.

merupakan

kelembagaan

yang

mengintegrasikan lembaga

tentang

Nanggroe.

kemudian tidak serta merta hanya kelembagaan

2012

diri

formal

kedalam

pemerintahan

Aceh. Argumentasi ini kemudian diperkuat

dengan

C. PENUTUP 1. Kesimpulan

adanya ke

Pengaturan atas kedudukan

yang

dan kewenangan kelembagaan Wali

menyatakan. Keberadaan Lembaga

Nanggroe dalam ketentuan UUPA.

Wali

Secara garis besar kaidah norma

penjelasan enam

didalam

Qanun

Aceh

Nanggroe

paragraf LWN

beserta

dengan

perangkat dan lembaga adat harus mampu

memperkuat

dan

yang

terkandung

menempatkan

didalamnya

Wali

menyempurnakan kekurangan kepe-

sebagai

mimpinan

Aceh, yang memiliki kewenangan

pemerintahan

formal,

pemimpin

Nanggroe istiadat

guna mewujudkan aceh baru yang

sebagai

maju dan moderen, namun tetap

masyarakat adat Aceh. Pengaturan

berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh

dan

masyarakat.37

berkembang

dalam

pemersatu

adat

kehidupan

atas kedudukan dan kewenangan kelambagaan Wali Nanggroe dalam ketentuan Qanun LWN. Merupakan pengaturan terhadap pelaksanaan

37

Ibid.


ISSN 2302-6219


kewenangan

sebagaimana

yang

didelegasikan oleh UUPA.

Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Argan & Lembaga Daerah. setara Pres Malang 2012. Hal 124

2. Saran Perlu dilakukanya penyelarasan norma yang terkadung dalam ketentuan

Qanun

LWN,

yang

mengatur terhadap kedudukan dan kewenangan Nanggroe, materi

Reformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hlm 98.

kelembagaan yang

selaras

muatan

didalam

UUPA.

ini

kedudukan kelembagaan

dengan

norma

terkandung hal

Wali

ketentuan

bertujuan

dan Wali

yang

agar

kewenangan Nanggroe

mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat atas pengaturan terhadap kedudukan dan kewenangannya.

Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Filosof Sejarah perkembangan dan problematika.pustaka pelajar offset-yogyakarta 2005 Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press. 2005. Hlm 130. Republik Indonesia. Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. LA, No 62. Wijk, H.D., van, Hoofdstukken van Administratif Recht, Uitgeveru Lemma BV, 1995 hlm 129. Dikutip dari. Lukman Hakim, dalam buku Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah, hal 125.setara Pres Malang 2012.

DAFTAR PUSTAKA Dwiyanto. Agus dkk. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2003, Hlm 24 Indroharto, Usaha memahami Undang-undang Pradilan Tata Usaha Negara, Buku II. Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal 91. Op., Cit., hal 125. Jimly Assidiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca


Kewenangann Lembaga Wali Nanggroe Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Recommend Documents