KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANG (TOETSINGSRECHT)
ARTIKEL
Oleh: MAT SARDIN NPM. 131 001841 2018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
i
KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TOETSINGSRECHT) AUTHORITY CANCELLATION OF REGIONAL REGULATIONS IN PERSPECTIVE AUTHORITY TESTING OF LAWS (TOETSINGSRECHT) Mat Sardin1; Darmini Roza2; Nurbeti3 1. Law Department of Post Graduate Program Bung Hatta University 2. Faculty of Law, Ekasakti University 2. Faculty of Law, Bung Hatta University e-mail :
[email protected]
Abstract The region regulations are contrary to the public interest and/or legislation higher can be canceled by the central government; The decision to cancellation of region regulations stipulated by presidential decree. In practice cancellation region of regulation implemented by the minister of home affairs decree, through the clarification procedure known as a repressive control. There are problems discussed in this research: First, how is authority cancellation of the region regulation in the perspective toetsingsrecht of regulations of law?. Secondly, how is authority cancellation of region regulation by the minister of home affairs seen from of authority theory?. Third, how is authority cancellation of region regulation by the minister of home affairs seen from the principles of the rule of laws?. This research is normative law research about the cancellation of authority to region regulations with is using research methods statute approach and conceptual approach. While the analysis of primary and secondary legal materials used in this research is a qualitative analysis. The results reseach showed that: First, authority cancellation of region regulation seen from in perspective toetsingsrecht of regulation of law any inconsistency between the provisions in the state constitution of the Republic of Indonesia the year 1945 with regulations of laws under it. Second, authority cancellation of region regulation by the minister of home affairs seen from the authority theories is flawed authority. Third, authority cancellation of region regulation by the minister of home affairs seen from in the rule of law is un accordance with the principle of legality the rule of state. Keywords: authority, cancellation, region, regulation. hukum adalah negara yang menempatkan
Pendahuluan Ketentuan mengenai
Negara Indonesia
hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan
sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 Ayat
penyelenggaraan
(3) yang menyatakan bahwa: Negara Indonesia
bawah kekuasaan hukum. Suatu negara yang
adalah negara hukum. Negara hukum adalah
dalam penyelenggaraan segala kewenangan
negara
dan tindakan alat-alat perlengkapan negara
yang
pemerintahannya
sistem adalah
penyelenggaraan berdasarkan
kekuasaan
dilakukan
di
atas
hukum dengan mewujudkan keadilan bagi warganya. Burkens mengatakan bahwa, negara 1
atau penguasa, semata-mata berdasarkan atas
pembatalan
hukum atau diatur oleh hukum.1
pemerintah daerah.
Dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang
atau
perubahan
Perda
oleh
Penelitian ini membahas permasalahan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai berikut:
dijelaskan bahwa: Pemerintahan daerah berhak
1) Bagaimana
Kewenangan
Pembatalan
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
Peraturan Daerah dalam Perspektif Hak
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi
Menguji Peraturan Perundang-Undangan
dan tugas pembantuan.
(Toetsingsrecht)?;
Sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (2)
2) Bagaimana
Kewenangan
Pembatalan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Negeri dilihat dari Teori Kewenangan?; dan
yang menegaskan bahwa peraturan daerah
3) Bagaimana
Kewenangan
Pembatalan
yang bertentangan dengan kepentingan umum
Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam
dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang
Negeri dilihat dari Prinsip Negara Hukum?.
lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah;
Tujuan
penelitian
adalah:
(1)
Untuk
Ayat (3) Keputusan pembatalan peraturan
mengetahui dan menganalisis Kewenangan
daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif
ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling
Hak
lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya
Perundang-undangan; (2) Untuk mengetahui
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
dan menganalisis Kewenangan Pembatalan
Ayat (1).
Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri
Dalam
pembatalan
(Toetsingsrecht)
Peraturan
Peraturan
dilihat dari Teori Kewenangan; dan (3) Untuk
Keputusan
mengetahui dan menganalisis Kewenangan
Menteri Dalam Negeri melalui prosedur
Pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri
klarifikasi
Dalam Negeri dilihat dari Prinsip Negara
Daerah
praktik
Menguji
dilaksanakan
yang
dengan
dikenal
dalam
konsep
pengawasan represif. Pembatalan
peraturan
Hukum. daerah
dengan
Metode Penelitian
pranata hukum Kepmendagri belum final
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
sebagai keputusan pembatalan Perda oleh
normatif dimana peneliti menempatkan sistem
pemerintah, karena keputusan tersebut harus
norma hukum atau kaidah hukum sebagai
dikukuhkan atau dikemas ulang dalam bentuk
objek kajian.2 Peneliti mengkaji pembatalan
Perpres baru kemudian ditindak lanjuti dengan
peraturan daerah dari sistematika berdasarkan
1
Abdul Aziz Hakim, 2011, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 8.
2
Soerjono Soekanto, 2011, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Press, Jakarta, hlm. 14.
2
ketaatan pada struktur hukum secara hierarkis
2) Peraturan perundang-undangan mengatur
untuk memberikan sebuah preskripsi terhadap
tentang
kewenangan pembatalan peraturan daerah di
undangan,
kaitkan dengan teori kewenangan dan asas
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
legalitas sebagai prinsip negara hukum, artinya
Tentang
membahas atribusi kewenangan pembatalan
Perundang-Undangan. (b) Undang-Undang
peraturan daerah diperoleh melalui oleh
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
lembaga legislatif.
Tentang
Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang
(statute
approach)
dan
hierarki
peraturan
yaitu:
(a)
perundang-
Undang-Undang
Pembentukan
Peraturan
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan. 3) Peraturan
perundang-undangan
yang
pendekatan konseptual (konseptual approch).
berhubungan dengan peraturan daerah,
Peneliti melihat bagaimana hukum positif
yaitu:
tertulis mengenai kewenangan pembatalan
a. Undang-Undang
Republik
Indonesia
peraturan daerah sinkron atau serasi dengan
Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan
peraturan
Mengenai Kedudukan Komite Nasional
perundang-undangan
sebagaimana
teori
(Stufenstheory)
bersumber
hierarki
bahwa
perundang-undangan dengan
perundang-undangan
lainnya,
setiap
harus tegas yang
hukum peraturan
berdasar pada
Daerah; b. Undang-Undang
Republik
Indonesia
dan
Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Undang-
peraturan
Undang Pokok Tentang Pemerintahan
lebih
tinggi
tingkatnya,3 dan asas-asas dalam peraturan
Daerah. c. Undang-Undang
perundang-undangan, antara lain: Lex superior
Nomor
derogat legi inferiori; Lex spesialis derogat
Pemerintahan Daerah.
legi generali; dan Lex posterior derogat legi
22
Republik
Tahun
d. Undang-Undang Nomor
Tahun
Sumber Data
Pemerintahan Daerah. e. Undang-Undang
Indonesia tentang
Republik
Nomor
hukum sekunder. Sumber data sekunder
Pemerintahan Daerah; dan f. Peraturan
Tentang
2004
yaitu bahan hukum primer maupun bahan
berasal dari beberapa bahan hukum yang
23
1999
Republik
priori.
Penelitian ini menggunakan data sekunder
32
Indonesia
Tahun
Indonesia
2014
Pemerintah (Perppu)
tentang
Pengganti
relevan, yaitu:
Undang-Undang
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
Undang-Undang
3
Pemerintahan Daerah.
Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 94
Nomor
Nomor
23
2
tentang
3
4) Peraturan pemerintah yang terkait dengan
Indonesia. Sedangkan tahapan menganalisis
pengawasan daerah dan pengawasan produk
bahan hukum mengikuti pandangan F. Sugeng
hukum daerah, yakni: (a) Peraturan Menteri
Istanto,4 yakni melalui tiga tahapan:
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
1). Pertama, bahan hukum yang didapat
Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan
disistematisasi, ditata dan disesuaikan
Peraturan Kepala Daerah. (b) Peraturan
dengan objek yang diteliti.
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2). Kedua,
bahan
hukum
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum
dijelaskan
Daerah. (c) Peraturan Menteri Dalam
berdasarkan teori.
Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Mahkamah
objek
yang
dan
diteliti
3). Ketiga, bahan hukum dievaluasi dan dinilai
Pembentukan Produk Hukum Daerah. 5) Peraturan
sesuai
diuraikan
dengan menggunakan ukuran-ukuran yang
Agung Republik
berlaku.
Indonesia (Perma), yaitu: (a) Peraturan
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
A. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Hak Menguji Peraturan Perundang-Undangan
Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Hak Uji Materiil. (b) Peraturan Mahkamah Agung
Bentuk kontrol atas peraturan daerah,
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999
diantaranya
Tentang Hak Uji Materiil. (c) Peraturan
perundang-undangan, sebagaimana terdapat di
Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam ketentuan Pasal 24A Ayat (1) Undang-
Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Materiil. (d) Peraturan Mahkamah Agung
Tahun 1945 dinyatakan bahwa: Mahkamah
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
Agung berwenang mengadili pada tingkat
Tentang Hak Uji Materiil.
kasasi,
Analisis Data
dengan
menguji
menguji
peraturan
peraturan
perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap
Data berupa bahan hukum di analisis
undang-undang. Begitu juga di dalam Pasal
dengan teknik analisis kualitatif. Bahan hukum
24C dinyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi
dan bahan non hukum baik berupa asas-asas
berwenang mengadili pada tingkat pertama
hukum, postulat serta doktrin dan pendapat
dan terakhir yang putusannya bersifat final
para ahli yang dirangkai secara sistematis
untuk
sebagai susunan fakta-fakta hukum digunakan
UndangUndang Dasar. Pasal 24A Ayat (1)
untuk
mengkaji
kewenangan
pembatalan
peraturan daerah dilihat dari teori hak menguji peraturan
perundang-undangan,
teori
kewenangan, dan prinsip negara hukum
menguji
undang-undang
terhadap
4
Yuslim, 2014, Ringkasan Disertasi; Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Menurut UndangUndang Dasar 1945, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 11-12.
4
Undang-Undang
Republik
perundang-undangan di bawah undang-undang
Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24C Ayat (1)
terhadap undang-undang, dan lebih dipertegas
Undang-Undang
Republik
lagi pada Ketentuan Ayat (2) dinyatakan
menjadi
bahwa: Mahkamah Agung menyatakan tidak
Kewenangan
sah peraturan perundang-undangan di bawah
Indonesia
Tahun
ketentuan
dasar
Dasar
Negara
Dasar
Negara
1945
inilah
mengenai
Menguji Peraturan Perundang-Undangan di
undang-undang
Negara Hukum Negara Kesatuan Republik
dengan peraturan perundang-undangan yang
Indonesia. Ketentuan Pasal 24A Ayat (1) dan
lebih
Pasal 24C Ayat (1) dipertegas lebih lanjut di
memenuhi ketentuan yang berlaku.
dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik
tinggi
Dalam
atas
atau
rangka
alasan
bertentangan
pembentukannya
mengatur
lebih
tidak
lanjut
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
ketentuan untuk menilai materi Peraturan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-Undangan
yang dinyatakan bahwa: Ayat (1). Dalam hal
Undang maka dibuatlah Peraturan Mahkamah
suatu undang-undang diduga bertentangan
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
dengan
Negara
2004 tentang Hak Uji Materiil yaitu hak
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
Mahkamah Agung untuk menilai meteri
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; Ayat
muatan Peraturan Perundang-Undangan yaitu
(2). Dalam hal suatu Peraturan Perundang-
kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di
undangan
dengan
bawah Undang-Undang terhadap Perturan
undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh
Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi. Di
Mahkamah Agung.
dalam Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa:
Undang-Undang
diduga
Dasar
bertentangan
Di dalam Ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf (a)
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Permohonan
di
keberatan
bawah
adalah
Undang-
suatu
permohonan yang berisi keberatan terhadap
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
berlakunya
Kehakiman dinyatakan bahwa: Mahkamah
Undangan yang diduga bertentangan dengan
Agung
menguji
suatu Peraturan Perundang-Undangan tingkat
bawah
lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah
undang-undang terhadap undang-undang; dan
Agung untuk mendapat putusan; ayat (2)
di dalam Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-
dinyatakan bahwa: Pemohon keberatan adalah
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
kelompok masyarakat atau perorangan yang
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
mengajukan permohonan keberatan kepada
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Mahkamah Agung atas berlakunya suatu
Agung dinyatakan bahwa: Mahkamah Agung
Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih
mempunyai wewenang menguji peraturan
rendah dari Undang-Undang; selanjutnya pada
peraturan
mempunyai
kewenangan
perundang-undangan
di
suatu
Peraturan
Perundang-
5
Ayat (3) dinyatakan bahwa: Termohon adalah
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 223
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
mengeluarkan
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan
Perundang-
Undangan.
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Landasan yuridis tentang pengawasan atas penyelenggaraan
otonomi
daerah
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
pasca
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Perubahan
mulai diatur dengan ditetapkan Undang-
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
Pemerintahan
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di
Indonesia
sahkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei
berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang
1999.
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang
Daerah,
Republik
Presiden
berdasarkan
Republik
kewenangan
yang
Di dalam ketentuan Pasal 113 Undang-
menetapkan Peraturan Pemerintah Republik
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
1999
Pedoman
tentang
Pemerintahan
Daerah,
Pembinaan
dan
Pengawasan
dinyatakan bahwa: Dalam rangka pengawasan,
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 30
Daerah
Desember 2005.
disampaikan
kepada
Pemerintah
selambat-lambatnya lima belas hari setelah
Pembatalan Peraturan Daerah merupakan
ditetapkan; selanjutnya di dalam Pasal 114
manifestasi dan bentuk pengawasan preventif
dinyatakan bahwa: (1) Pemerintah dapat
dan pengawasan represif atas penyelenggaraan
membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan
otonomi daerah. dilihat dari kewenangan
Kepala Daerah yang bertentangan dengan
pengujian
kepentingan umum atau peraturan perundang-
tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur
undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan
di
perundang-undangan lainnya;
Indonesia. Peraturan Daerah termasuk jenis
Berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-
peraturan
dalam
perundang-undangan
Konstitusi
Negara
Republik
hierarki peraturan perundang-undang yang
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
kedudukannya
2004
Daerah,
Presiden dan Peraturan Pemerintah. Dasar
dinyatakan bahwa: Pedoman pembinaan dan
kewenangan pembentukannya adalah atribusi
pengawasan yang meliputi standar, norma,
kewenangan
prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur
Republik
dalam Peraturan Pemerintah.
Negara Republik Indonesia.
tentang
Pemerintahan
berada
melalui
Indonesia
dibawah
Konstitusi dan
Peraturan
Negara
Undang-Undang
6
Oleh karenanya, pembatalan Peraturan Daerah
juga
harus
melalui
mekanisme
Selanjutnya pada ketentuam Pasal 45 menyatakan
bahwa:
“Untuk
kepentingan
sebagaimana diatur di dalam Konstitusi dan
pimpinan dan pengawasan maka Pemerintah
Undang-Undang
dengan
dapat: a. meminta keterangan dari Dewan
memperhatikan asas lex superior derogat legi
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah
inferiori
perundang-
Daerah; b. mengadakan penyelidikan dan
undangan yang rendah atau berada di bawah
pemeriksaan tentang segala sesuatu yang
tidak boleh bertentangan dengan peraturan
mengenai pekerjaan mengatur dan mengurus
perundang-undangan
rumah tangga daerah oleh Dewan Perwakilan
yang
dimana
berlaku,
peraturan
yang
lebih
tinggi.
Pembatalan peraturan daerah harus melalui uji
Rakyat
Daerah
materi dan atau uji formil oleh Mahkamah
Daerah”.
Agung sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal
Di
dalam
dan
Dewan
ketentuan
Pemerintah
Undang-Undang
24A UUD 1945.
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
B. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dilihat dari Teori Kewenangan
Daerah
tidak
mengatur
kewenangan
pembatalan Peraturan Daerah ataupun aspek
oleh
hukum pengujian atas Peraturan Daerah oleh
pemerintah secara implisit dapat ditemui
Mahkamah Agung melalui judicial review
pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor
seperti yang ditafsirkan selama ini.
Pembatalan
peraturan
daerah
22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang
Upaya hukum yang dapat diajukan oleh
Pokok tentang Pemerintahan Daerah yang
pemerintah daerah terkait pembatalan suatu
disahkan dan dinyatakan mulai berlaku pada
peraturan daerah sebagaimana ketentuan yang
tanggal 10 Juli 1948. Dalam Bab V diatur
tercantum di dalam Undang-Undang Nomor
tentang pengawasan terhadap daerah di dalam
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 42 menyatakan bahwa:
dan peraturan derivasi lainnya bukanlah upaya
“Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pengujian (judicial review) terhadap peraturan
atau Dewan Pemerintah Daerah, jikalau
daerah melainkan suatu bentuk pengujian atas
bertentangan
umum,
instrumen hukum berupa peraturan presiden,
Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau
peraturan menteri dan/ atau peraturan gubernur
Peraturan
yang
dengan
Daerah
kepentingan
yang
lebih
tinggi
apabila
produk
hukum
tersebut
tingkatannya, dapat ditunda atau dibatalkan,
membatalkan suatu peraturan daerah dan
bagi Propinsi oleh Presiden dan bagi lain-lain
terhadap keputusan tersebut timbul keberatan
Daerah
oleh
Dewan
setingkat lebih atas”.
Pemerintah
Daerah
oleh pemerintahan daerah yang dibatalkan peraturan
daerahnya.
menyisakan
permasalahan
Itupun hukum
masih karena 7
secara de facto pembatalan peraturan daerah
Dalam Ketentuan Pasal 245 Ayat (1)
dengan menggunakan pranata hukum berupa
dinyatakan bahwa: Rancangan Perda Provinsi
keputusan
yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD,
menteri
dalam
negeri
yang
tergolong kedalam beschekking, bukan dengan
APBD,
pranata hukum berupa Peraturan Menteri
pertanggungjawaban
Dalam
Negeri,
perubahan
APBD,
pelaksanaan
APBD,
bukan
dengan
Peraturan
pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang
bukan
dengan
Peraturan
daerah harus mendapat evaluasi Menteri
Presiden yang tergolong kedalam regelling
sebelum ditetapkan oleh gubernur; di dalam
sebagaimana
Ayat (3) dinyatakan bahwa: Rancangan Perda
Gubernur
juga
ketentuan
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
kabupaten/kota
Daerah.
RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,
Ketentuan mengenai Peraturan Daerah di
yang
pertanggungjawaban
mengatur
pelaksanaan
tentang
APBD,
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang
tentang Pemerintahan Daerah dapat ditemukan
daerah harus mendapat evaluasi gubernur
pada Pasal 1 Angka (25) dinyatakan bahwa:
sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut
ditetapkan oleh bupati/wali kota.
Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah
Perda
Provinsi
dan
Pasal 249 Ayat (1) Gubernur wajib
Perda
menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan
Kabupaten/Kota; Di dalam ketentuan Pasal
gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh)
236 Ayat (1) dinyatakan bahwa: Untuk
Hari setelah ditetapkan. (2) Gubernur yang
menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas
tidak menyampaikan Perda Provinsi dan
Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
peraturan
gubernur
kepada
Menteri
Ketentuan mengenai Pembatalan Peraturan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
Daerah di atur Pasal 91 Ayat (3) yang
sanksi administratif berupa teguran tertulis
dinyatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugas
dari Menteri. Ayat (3) Bupati/wali kota wajib
sebagaimana dimaksud Ayat (2), gubernur
menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan
sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai
peraturan bupati/wali kota kepada gubernur
wewenang:
Perda
sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali
(tujuh) Hari setelah ditetapkan. Ayat (4)
kota; d. memberikan persetujuan terhadap
Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan
rancangan
Perda
a.
Perda
membatalkan
Kabupaten/Kota
tentang
Kabupaten/Kota
dan
peraturan
pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
bupati/wali kota kepada gubernur sebagai
kabupaten/kota;
wakil
Pemerintah
Pusat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi 8
administratif berupa teguran tertulis dari
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai
Selanjutnya
wakil Pemerintah Pusat. Ayat (7) Dalam hal
Pasal 250 Ayat (1) dinyatakan bahwa:
penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi
Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud
tidak dapat menerima keputusan pembatalan
dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang
Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat
bertentangan
peraturan
menerima keputusan pembatalan peraturan
tinggi,
gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dengan
perundang-undangan
ketentuan yang
lebih
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh
Pasal 251 Ayat (1) dinyatakan bahwa:
ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang
gubernur dapat mengajukan keberatan kepada
bertentangan
Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari
dengan
perundang-undangan kepentingan
ketentuan yang
umum,
peraturan
lebih
dan/atau
tinggi,
kesusilaan
sejak
keputusan
pembatalan
Perda
atau
peraturan gubernur diterima. Ayat (8) Dalam
dibatalkan oleh Menteri. Ayat (2) Perda
hal
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali
kabupaten/kota
kota yang bertentangan dengan ketentuan
keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota
peraturan
lebih
dan bupati/wali kota tidak dapat menerima
tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
keputusan pembatalan peraturan bupati/wali
dibatalkan
wakil
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Pemerintah Pusat. Ayat (3) Dalam hal
dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
ketentuan
membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau
bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan
peraturan bupati/wali kota yang bertentangan
kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas)
dengan
Hari
perundangundangan
oleh
gubernur
ketentuan
yang
sebagai
peraturan
perundang-
penyelenggara
sejak
Pemerintahan
tidak
peraturan
keputusan
dapat
Daerah menerima
perundang-undangan,
pembatalan
Perda
undangan yang lebih tinggi, kepentingan
Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali
umum,
sebagaimana
kota diterima. Pasal 252 Ayat (1) dinyatakan
dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan
bahwa: Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan
provinsi atau kabupaten/kota yang masih
bupati/wali
Perda
memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh
Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana
Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Pemerintah
keputusan Menteri dan pembatalan Perda
dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.
dan/atau
kota.
kesusilaan
(4)
Pembatalan
Pusat
sebagaimana
dimaksud
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali 9
Pembatalan peraturan daerah yang hanya menggunakan
Kepmendagri
terjadi
a. bahwa pembentukan produk hukum daerah
pergeseran kewenangan pembatalan peraturan
diperlukan untuk menunjang terwujudnya
daerah yang bertumpu pada Menteri Dalam
pembentukan produk hukum daerah secara
Negeri
sistemik
sebagai
telah
dilihat di dalam konsiderans-nya dinyatakan:
satu-satunya
pejabat
dan
terkoordinasi;
b.
bahwa
pemerintah yang berwenang secara mutlak
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
untuk
terhadap
Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif
peraturan daerah jika di dalam klarifikasi dan
Kebijakan Daerah yang mengatur mengenai
evaluasi ditemukan ditemukan alasan untuk
Peraturan dan Keputusan Dewan Perwakilan
pembatalannya.
Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
melakukan
Pembatalan
pembatalan
peraturan
daerah
dengan
Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Kepmendagri justru tidak memberikaan ruang
Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu
bagi pemerintah untuk mengajukan upaya
disesuaikan dengan dinamika perkembangan
keberatan hukum kepada Mahkamah Agung,
pengaturan
karena Kepmendagri tidak bisa dijadikan
perundang-undangan sehingga perlu diganti;
dalam
penyusunan
peraturan
sebagai objek sengketa di Mahkamah Agung.
Kewenangan Pembatalan Peraturan daerah
Produk hukum pembatalan peraturan daerah
dilihat dari toeri kewenangan, diberikan
yang dapat dijadikan objek sengketa di
atribusi
Mahkamah
melalui Undang-Undang, dilaksanakan dengan
Agung
terkait
pembatalan
kewenangan
peraturan
peraturan presiden, peraturan menteri dalam
ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri
negeri, atau peraturan gubernur sebagaimana
Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang
diatur
Undang-Undang
Pengawasan
Represif
Kebijakan
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Pengawasan
Represif
terhadap
Daerah junto PP No 79 Tahun 2005 dan
daerah yang digolongkan ke dalam Kebijakan
Permendagri No 53 Tahun 2011 sebagai mana
Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri
diganti dengan Permendagri No 1 Tahun 2014
di atur dalam Keputusan Menteri Dalam
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang
yang diundangkan dan mulai berlaku pada
Pengawasan Represif Kebijakan Daerah, di
tanggal 9 Januari 2014.
dalam Pasal 1 angka (8) dinyatakan bahwa:
Adapun
ketentuan
pokok
Daerah, peraturan
Pengawasan Represif adalah Pengawasan yang
pembentukan
dilakukan terhadap kebijakan Daerah; sedang
Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang
yang dimaksud dengan kebijakan daerah di
Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat
sebutkan di dalam angka (7), dinyatakan
dan
alasan
yang
Selanjutnya
menjadi
pertimbangan
pikiran
(Perpres).
pemerintah
peraturan daerah hanyalah dalam bentuk
dalam
presiden
kepada
10
bahwa: Kebijakan Daerah adalah aturan,
Keputusan (beschikking) dengan peraturan
arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam
(regelling) keduanya sama-sama mempunyai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
arti hukum, tetapi kedua-duanya berbeda satu
dituangkan
sama
dalam
Peraturan
Daerah,
lain.
Peraturan
bersifat
mengatur,
Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan
terutama mengatur kepentingan umum, baik
Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan
dalam hubungan antar warga negara maupun
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
dalam hubungan antara organ negara dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
warga negara. Sedangkan Keputusan, sifatnya
Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif
tidak
Kebijakan Daerah yang mengatur mengenai
berlaku atau tidaknya sesuatu, memutuskan
Peraturan dan Keputusan Dewan Perwakilan
sah tidaknya sesuatu.
Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Jika
mengatur,
melainkan
dilihat
dari
menetapkan
teori
bagaimana
Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
kewenangan pembatalan peraturan daerah di
Pembentukan Produk Hukum Daerah diganti
peroleh,
dengan Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang
peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua,
Pembentukan Produk Hukum Daerah.
yaitu: (1) kewenangan pembatalan peraturan
Permendagri
No
1
Tahun
2014
daerah
maka
yang
kewenangan
diperoleh
pembatalan
dari
atribusi
menentukan evaluasi dan klarifikasi sebagai
kewenangan kepada pemerintah yakni atribusi
mekanisme kontrol Pemerintah Pusat terhadap
kewenangan kepada presiden. Kewenangan
Produk hukum daerah. Dari uraian dan
pembatalan peraturan daerah ini ditetapkan
ketentuan Pasal-Pasal yang disebutkan di atas
dengan peraturan presiden (Perpres); dan (2)
dapat dikatakan bahwa, Rancangan Perda
kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh
Provinsi
dilakukan
Menteri Dalam Negeri, yang penetapannya
pengkajian dan penilaian terhadap untuk
ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam
mengetahui ada tidaknya suatu rancangan
Negeri
Perda
bertentangan
umum,
dan/atau
dan
Kabupaten/Kota
(Permendagri).
Kewenangan
ini
dengan
kepentingan
dibedakan menjadi dua: pertama, kewenangan
peraturan
perundang-
yang diperoleh melalui atribusi kewenangan
undangan yang lebih tinggi. Jadi evaluasi
pembatalan peraturan daerah khusus tentang
dilakukan terhadap rancangan Perda Provinsi
pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang
dan Kabupaten/Kota, sedangkan klarifikasi
daerah, APBD, Perubahan APBD, dan tentang
dilakukan terhadap hasil evaluasi rancangan
pertanggungjawaban
Perda dan terhadap Perda Provinsi dan
mekanisme klarifikasi dan sejalan dengan
Kabupaten/Kota.
pengawasan preventif; kedua, kewenangan
APBD
melalui
pembatalan peraturan daerah lainnya yang 11
bertentangan dengan kepentingan umum atau
Selanjutnya
Undang-Undang Nomor 1
bertentangan dengan peraturan perundang-
Tahun
undangan yang lebih tinggi tingkatannya
Pemerintahan
melalui
terhadap
nomenklatur Peraturan Daerah yaitu: di dalam
peraturan daerah yang bermasalah sejalan
ketentuan Pasal 31 Ayat (4) dinyatakan bahwa:
dengan pengawasaan represif.
“Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
C. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dilihat dari Prinsip Negara Hukum
dalam undang-undang ini Dewan Perwakilan
mekanisme
evaluasi
1957
tentang Daerah,
Pokok-Pokok juga
memuat
Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah dapat
peraturan
menyerahkan untuk diatur dan diurus urusan-
daerah sebagai akibat pelaksanaan otonomi
urusan rumah tangga Daerahnya kepada
dan tugas pembantuan, yang berdasarkan pada
Daerah tingkat bawahannya, peraturan itu
ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang
untuk dapat berlaku harus disahkan lebih
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi
yang
Daerah tingkat
Kewenangan
pembentukan
menyatakan
penyelenggaraan
ke
I dan oleh Dewan
pemerintahan daerah diatur dengan ketentuan
Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi
pemerintahan
Daerah-daerah lainnya”.
daerah
provinsi,
daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
Dari
analisis
terhadap
peraturan
sendiri urusan pemerintahan menurut asas
perundangan tersebut di atas, dapat dikatakan
otonomi dan tugas pembantuan.
bahwa: Kepala Daerah adalah alat dari daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik
yang bersangkutan mempunyai kekuasaan
Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen,
yang
tidak menggunakan nomenklatur peraturan
Berhubung
daerah. Pengaturan mengenai peraturan daerah
daripada waktu yang telah lampau, maka
mulai diatur di dalam Undang-Undang Nomor
penghasilan dan segala “emolumenten” yang
22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang
melekat
Pokok Tentang Pemerintahan Daerah yang
tersebut akan ditetapkan oleh Daerah itu
disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 10
sendiri
Juli 1948. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2)
karenanya sangat diperluakan mekanisme
dinyatakan: “Dengan peraturan daerah, sesuatu
pengawasan
daerah
kewajibannya
Pengawasan preventief atas peraturan daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau
yang mengatur hal tersebut di atas masih
kepada
dapat
menyerahkan
Dewan
Pemerintah
dibawahnya untuk dijalankan”.
Daerah
sangat
luas
dengan
kepada
dengan
walaupun itu,
maka
jabatan
peraturan
terhadap
terbatas. berlainan
Kepala
daerah.
peraturan
Daerah
Oleh
daerah.
diperlukan, agar supaya dapat mencegah timbulnya diskriminasi yang tidak sehat antara daerah-daerah. 12
Dari ketentuan UUD 1945 dapat dilihat bahwa
ketentuan
menguji
peraturan
suatu kepastian hukum, maka dibentuklah UU No. 12 Tahun 2011 yang disahkan dan mulai
perundang-undangan hanya ada dua, yaitu: (1)
berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011.
Hak Menguji peraturan perundang-undangan
Di dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat
yakni
(2) diatur mengenai kewenangan Mahkamah
undang-undang
terhadap
Undang-
Undang Dasar adalah atribusi kewenangan
Konstitusi
kepada Mahkamah Konstitusi; dan (2) Hak
suatu Undang-Undang diduga bertentangan
Menguji peraturan perundang-undangan yakni
dengan
peraturan
Mahkamah
perundang-undangan
undang-undang adalah
atribusi
terhadap
di
bawah
undang-undang
kewenangan
kepada
Mahkamah Agung.
melakukan
UUD
pengujian
1945;
Agung
dan
terhadap
kewenangan
melakukan
pengujian
terhadap suatu peraturan perundang-undangan di bawahUndang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang.
Di dalam Permendagri Nomor 53 Tahun
Pembatalan Peraturan oleh Menteri Dalam
2011 justru dikenal tiga bentuk produk hukum
Negeri dengan Kepmendagri adalah cacat
pembatalan sebuah Perda yakni: Peraturan
wewenang, sehingga membawa konsekuensi
Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Dalam
yuridis bahwa Keputusan Menteri Dalam
Negeri
Negeri
(Permendagri),
dan
Peraturan
Gubernur.
dibatalkan.
Adanya
cacat
wewenang atas pembatalan Peraturan Daerah
Untuk melaksanakan perintah Pasal 22A Undang-Undang
dapat
Republik
pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
tentang Pembatalan Peraturan Daerah, maka
bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
dalam praktek ditemukan berbagai model
cara pembentukan undang-undang diatur lebih
pelaksanaan pembatalan.
lanjut
dengan
Dasar
Negara
serta tidak adanya pengawasan terhadap
undang-undang,
maka
Pembatalan Peraturan oleh Menteri Dalam
dibentuklah UU No. 10 Tahun 2004 tentang
Negeri dengan Kepmendagri adalah termasuk
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
aturan kebijakan untuk mengatasi kemacetan
yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal
pelaksanaan
22 Juni 2004.
pelayanan
Sebagai bentuk penyempurnaan terhadap
pemerintahan umum
kepada
dalam
rangka
masyarakat.
Berdasarkan asas praesumptio iustae causa
kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang
(asas
praduga
rechtmatigheid),
maka
Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun
Pembatalan Perda melalui klarifikasi adalah
2004 banyak yang menimbulkan kerancuan
sah sepanjang belum ada pembatalan terhadap
atau multitafsir sehingga tidak memberikan 13
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
dengan peraturan perundang-undangan yang
Pembatalan Perda tersebut.
tingkatannya lebih tinggi, maka peraturan
Secara normatif sulit untuk merasionalkan
peundang-undangan yang tingkatannya lebih
sebuah peraturan daerah yang masuk dalam
rendah itu dapat dibatalkan, bahkan dinyatakan
rumpun peraturan (regelling) dapat dibatalkan
batal demi hukum. Oleh karena pertentangan
oleh Kepmendagri yang masuk dalam rumpun
itu menyangkut ketentuan-ketentuan hukum,
keputusan
administratif
maka sudah semestinya menjadi wewenang
Pembatalan
peraturan
Kepmendagri
(beschikking). daerah
menunjukkan
melalui
inkonsistensi
hukum. Pilihan penggunaan instrumen hukum
kekuasaan kehakiman. Simpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
Kepmendagri tidak memiliki payung hukum
pembahasan, maka disimpulkan, yaitu sebagai
yang jelas juga merupakan disparitas hukum
berikut:
yang mendasar.
1. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah
Pembatalan
menurut
dalam Perspektif Hak Menguji Peraturan
ditetapkan
Perundang-undangan terjadi inkonsistensi
dengan peraturan (regelling) bukan dengan
yaitu tidak adanya sinkronisasi antara
ketetapan (beschikking), namun jika dilihat
ketentuan
dari prinsip negara hukum maka pembatalan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
peraturan daerah jika ditetapkan dalam bentuk
1945 junto Pasal 9 ayat (2) UU No. 12
peraturan (regelling) juga tidak tepat.
Tahun
peraturan
peraturan
daerah
perundang-undangan
Asas negara hukum dan asas sistem
Peraturan
Pasal
2011
24A
tentang
Undang-Undang
Pembentukan
Perundang-Undangan
junto
konstitusional mengandung keharusan adanya
Pasal 20 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) UU
tertib hukum, bahwa setiap hukum harus
No 48 Tahun 2009 junto Pasal 31 ayat (1)
terkait dan tersusun dalam suatu sistem,
UU No. 5 Tahun 2004 yang mengatur
dimana
kaidah
yang
tidak
boleh
masalah kewenangan menguji peraturan
lainnya
secara
perundang-undangan di bawah undang-
hierarki
undang dengan Undang-Undang Nomor 33
peraturan perundang-undangan menyatakan
Tahun 2004 junto Pasal 145 Ayat (2)
bahwa peraturan peundang-undangan yang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tingkatannya
boleh
sebagaimana yang diganti dengan Undang-
bertentangan dengan peraturan perundang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
Pemerintahan Daerah beserta peraturan-
mengesampingkan semena-mena.
Apabila
satu
kaidah
Ajaran
lebih
peraturan
mengenai
rendah
tidak
peundang-undangan
peraturan pelaksanaanya yang mengatur
yang tingkatannya lebih rendah bertentangan
masalah pembatalan peraturan daerah, 14
dimana
peraturan
daerah
dipandang
sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan termasuk dalam hierarki peraturan
Daftar Pustaka Abdul Aziz Hakim, 2011, Negara Hukum Dan Demokrasi di Indonesia, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
perundang-undangan . 2. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dilihat dari Teori Kewenangan adalah cacat wewenang yaitu
tidak
pernah
kewenangan
melalui
melainkan
hanya
dengan
atribusi
Undang-Undang
melalui
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001
Pengawasan
tentang
Pembinaan
dan
Atas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang pembentukannya didasarkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dilihat dari Prinsip
Negara
Hukum
adalah
bertentangan dengan asas legalitas dan mengakibatkan Tindakan
ketidakpastian
menteri
Dalam
Keputusan
pranata
Negeri
hukum
berupa
Dalam
Negeri
bertentangan
dengan
Menteri
(Kepmendagri)
perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, bahwa setiap hukum harus terkait dan tersusun dalam suatu sistem, dimana kaidah
yang
satu
tidak
Didik Sukriono, 2013, Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi; Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, Setara Press, Malang. HM. Agus Santoso, 2013, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Miftah Thoha, 2009, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Ni’matul Huda, 2009, Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. -------, 2010, Problematika Peraturan Daerah, FH Yogyakarta.
Pembatalan UII Press,
hukum.
membatalkan Peraturan Daerah dengan menggunakan
Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
boleh
Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2011, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Press, Jakarta. Yuslim, 2014, Ringkasan Disertasi; Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
mengesampingkan kaidah lainnya. 15
