MENCEGAH DISKRIMINASI DALAM PERATURAN DAERAH

MENCEGAH DISKRIMINASI DALAM PERATURAN DAERAH (Mengenal Pedoman Pengujian Kebijakan (M lP d P ji K bij k Konstitusional) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan p p (Komnas Perempuan) Disampaikan dalam Workshop Perencanaan Peraturan Daerah – Festival HAM 2016 Bojonegoro, 30 November 2016 "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Komnas Perempuan Didirikan Presiden RI pada RI pada tanggal 9 Oktober 1998, sebagai respon 1998, sebagai negara atas tuntutan masyarakat anti kekerasan masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan atas kekerasan seksual yang yang terjadi dalam kerusuhan Mei ’98 Mei 98 dan dan di sejumlah di sejumlah wilayah konflik bersenjata di Indonesia di Indonesia "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

MANDAT Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan:  Meningkatkan kesadaran publik  Melakukan pengkajian atas produk hukum dan peraturan  Melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pelaporan  Memberikan pertimbangan dan rekomendasi  Membangun kerjasama/kemitraan "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

PEDOMAN PENGUJIAN KEBIJAKAN KONSTITUSIONAL  Dimaksudkan sebagai alat untuk menguji apakah sebuah kebijakan, khususnya kebijakan, khususnya kebijakan daerah, memenuhi syarat‐syarat kesesuaian dengan peraturan perundang‐ perundang undangan yang lebih tinggi (konstitusi);  Upaya penguatan kapasitas untuk mencegah g kebijakan j diskriminatif yyang g dan menangani tersebar di sejumlah daerah di Indonesia; "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Latar Belakang Lahirnya Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional  Temuan Komnas Perempuan tentang kebijakan diskriminaf di tingkat daerah yang terus meningkat;  Kebijakan diskriminatif memberi dampak buruk bagi kehidupan p p perempuan, kelompok p , p minoritas serta kelompok marginal lainnya;  Kebijakan diskriminatif akan mengikis kualitas demokrasi, kewibawaan‐kepastian‐dan integritas hukum nasional, serta nasional serta menciptakan pelembagaan diskriminasi. "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

 Perangkat yang telah yang telah ada (tata cara pembentukan peraturan perundang‐ undangan, tools d t l Parameter HAM dan P t HAM d tools t l APKM) belum digunakan secara optimal untuk mengenali dan mencegah lahirnya j diskriminatif;; kebijakan  Ada kebutuhan membangun pemahaman konseptual tentang prinsip non‐diskriminatif, non diskriminatif pemenuhan hak‐hak konstitusional dan wawasan nusantara. "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Acuan yang Digunakan Acuan yang Digunakan  Undang‐Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang g g g Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)  Undang‐Undang d d No. 12 Tahun h 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‐ Undangan;  UU No. 23 Tahun UU No 23 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pengganti UU 32 Tahun 2004); "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Kebijakan (Produk Hukum) Daerah Hukum) Daerah Bersifat Pengaturan Dibuat bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah atau BPM dan Kepala Desa/Kelurahan

Bersifat Penetapan Dibuat oleh Kepala Daeran (Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa/Kelurahan

Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah

Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daearh

Dapat memuat sanksi/membebankan sesuatu kepada subjek hukum

pengaturan administratif dalam menjalankan kewenangan kelembagaan pemerintahan di daerah

"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Potret Nasional tentang Kebijakan Daerah Kebijakan Diskriminatif

Kebijakan Kondusif

 Berjumlah 421 kebijakan (per‐Agustus 2016);  Mengatur soal kriminalisasi perempuan & waria, kontrol terhadap tubuh perempuan kehidupan perempuan, kehidupan keagamaan  Tersebar di 17 kabupaten, 7 di 17 kabupaten 7 kota dan 8 Propinsi (53% berbentuk Perda);

 Berjumlah 349 kebijakan (per‐Agustus 2016)  Mengatur soal perlindungan perempuan, buruh migran, PUG, dan lembaga layanan bagi perempuan & anak & anak korban kekerasan;  Tersebar di 19 kabupaten, di 19 kabupaten 10 kota dan 19 propinsi; "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Diskriminasi

“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

jenis kelamin antara laki‐laki dan perempuan, yang menyebabkan, mempengaruhi atau bertujuan mengurangi ataupun meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan‐kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki‐laki dan perempuan.”

Pasal 1 UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW

“setiap p p pembedaan, , p pengabaian, g , atau p pembatasan yyang g dilakukan atas dasar segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Pengahpusan Diskriminasi Ras dan etnik


Az.File.13082015


11

Lokus Diskriminasi dalam Konteks Kebijakan 1. Proses perumusan kebijakan 2. Materi Muatan Kebijakan (rumusan)  dasar pemikiran dasar pemikiran  maksud dan tujuan pengaturan

3. Dampak Kebijakan akibat lanjutan dari keberadaan dan/atau keberadaan dan/atau pelaksanaan kebijakan) Az.File.13082015


12

Aplikasi Konsep Diskriminasi dalam Mengkaji Kebijakan Proses

Perumusan

Partisipasi Substantif Asas Pembentukan

Kajian

Asas Materi Muatan

Muatan

Implemen tasi

Implikasi pada Hak Konstitusional


13

Asas Pembentukan Peraturan Perundang‐Undangan 1. kejelasan tujuan; 2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang yang tepat; 3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan jenis, hierarki, dan materi muatan; 4 dapat dilaksanakan; 4. dilaksanakan; 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6 kejelasan rumusan; dan 6. rumusan; dan 7. keterbukaan. "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Azas Materi Muatan Peraturan Perundang‐undangan 1. Pengayoman 1 2. Kemanusiaan 3 Kebangsaan 3. 4. Kekeluargaan 5 Kenusantaraan 5. 6. Bhinneka Tunggal Ika 7 Keadilan 7. 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 9 Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau 9. hukum dan/atau 10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan Az.File.13082015


15

Kriteria Konstitusionalitas Kebijakan


Kriteria Prinsip (landasan filosofis)

KEADILAN

PENGAYOMAN DAN KEMANUSIAAN

‐ Jaminan kesamaan dan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan

- Perlindungan dan penghormatan

‐ Asas kepastian hukum ‐ Asas praduga tidak bersalah ‐ Jaminan Peradilan yang adil ‐ Memuat hak atas kemudahan dan perlakuan khusus ‐ Kesesuaian dengan asas lainnya di bidang hukum peraturan perundang‐ undangan yang bersangkutan

terhadap HAM - Jaminan p perlindungan g dari ancaman ketakutan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi - Jaminan bebas dari kekerasan dan diskriminasi - Jaminan bebas dari bentuk penyiksaan dan penghukuman yang kejam tidak manusiawi - Due Dilligence (uji cermat tuntas)

Negara Kesatuan Republik I d Indonesia i - Asas Kebangsaan - Asas Kenusantaraan - Asas Bhineka Tunggal gg Ika


KRITERIA YURIDI KRITERIA YURIDIS (Landasan Yuridis)

Landasan hukum tertinggi adalah d h k d l h UUD 1945; tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih ti i tinggi

Naskah Naskah Akademik, Catatan Masukan dari Publik

a. Kesesuaian K i Jenis, Hierarki dan Materi Muatan

e. Kelengkapan e. Kelengkapan Dokumen

d. Kemutakhiran d K khi Yuridis

6 hal pengecualian: Politik Luar Negeri, Politik Luar Negeri, pertahanan, Keamanan, b. Kewenangan Yustisi,, Pemerintah Pemerintah moneter dan Daerah Fiskal nasional, Agama

c. Relevansi Acuan Yuridis UU.No.7/84, UU.No.7/84, "Lembaga independen yang merupakan UUNo.39/1999, mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan UU No. 5 /1998 18 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Kriteria Substantif (Landasan Sosiologis) ( g )  Kesesuaian antara tujuan dan isi Tidak berisikan aturan yang diskriminatif Tidak menyalahkan korban Tidak mengkriminalisasikan korban Memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan Mengurai stigma atas perempuan korban

 Kejelasan eje asa subjek subje dan da objek obje pengaturan pe gatu a Jelas identifikasi subjek Jelas identifikasi objek Tidak multitafsir

Az.File.13082015


19

 Kejelasan K j l prosedur d dan d birokrasi bi k i Ada lembaga pelaksana Jelas alur koordinasi dan pengawasan, termasuk penanganan pengaduan masyarakat

 Kedayagunaan dan kehasilgunaan Menjamin manfaat yang sama untuk penikmatan hak dasar atas dasar kesetaraan Ada antisipasi pada kemungkinan persoalan dalam implementasi

Az.File.13082015


20


21

MENCEGAH DISKRIMINASI DALAM PERATURAN DAERAH

Recommend Documents