Kewajiban Pabean Atas Impor- Ekspor Tenaga Listrik ABSTRAK
Impor tenaga listrik sebagaimana impor barang/komoditi lainnya wajib menyelesaikan kewajiban pabean berupa penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang. Demikian juga ekspor tenaga listrik wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang. Penyampaian pemberitahuan impor atau ekspor tenaga listrik bersifat selfassessment, artinya importir/eksportir membuat sendiri dokumen pemberitahuan, dan menyampaikannya ke Kantor Pabean setempat. Penyelesaian penyampaian pemberitahuan tersebut dapat disampaikan dengan pemberitahuan impor/ekspor secara berkala untuk importasi/eksportasi selama sebulan, yang dilakukan secara manual. Atas impor tenaga listrik tidak dipungut bea masuk karena tarifnya 0%; sedangkan terhadap ekspor tenaga listrik tidak dikenakan pungutan bea keluar maupun PPN. Dalam hal impor permesinan atau peralatan pembangkit tenaga listrik dan transmisi terkait dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan. Impor/ekspor tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Undang-undang Kepabeanan. Kelalaian pemenuhan kewajiban pabean dapat dianggap sebagai tindakan penyelundupan dengan ancaman sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Kepabeanan. Kata kunci: Kewajiban pabean, pemberitahuan pabean.
1
Kewajiban Pabean Atas Impor- Ekspor Tenaga Listrik Oleh: AHMAD DIMYATI Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai
Pendahuluan Akhir-akhir ini ramai dibicarakan mengenai impor dan ekspor listrik. PT Perusahaan Listrik Negara akan mulai mendapat pasokan energi listrik sebesar 50 megawatt dari Negara Bagian Sarawak, Malaysia pada tahun 2014. Listrik akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di sebagian wilayah Propinsi Kalimantan Barat (Kompas, 11 November 2013). Selain mengimpor listrik dari Malaysia, Indonesia juga akan mengekspor listrik. Perjanjian jual beli listrik ditandatangani oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (Persero), PT PLN (Persero), dan perusahaan Malaysia PNB. Sebagian listrik di daerah Riau tersebut akan diekspor ke Semenanjung Malaysia (Republika, 20 November 2013). Impor-ekspor barang lazim dilakukan dengan pertimbangan ekonomis. Sebagai realisasinya pada tanggal 10 Februari 2014 bertempat di Sabah, Malaysia, telah ditanda tangani nota kesepahaman (MoU) antara Sabah Electricity Sdn Bhn dan PT PLN mengenai ekspor listrik ke Malaysia (Republika, 13 Januari 2014). Impor maupun ekspor listrik atau tenaga listrik merupakan kegiatan perdagangan internasional. Ketentuan dalam perundang-undangan Kepabeanan di Indonesia adalah bahwa orang yang mengimpor atau mengekspor barang wajib melakukan pemenuhan kewajiban pabean. Lazimnya objek perdagangan adalah barang dan/atau jasa. Jika perdagangan tersebut dilakukan antar negara (perdagangan internasional) maka kegiatan tersebut disebut impor (masuk) atau ekspor (keluar). Namun berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pabean objeknya adalah barang, tidak termasuk jasa. Dalam kaitan ini apakah listrik termasuk dalam kategori barang yang pada impor atau ekspornya wajib memenuhi kewajiban pabean? Penulis akan membahas hal ini dari sudut peraturan perundang-undangan kepabeanan. Selanjutnya tindakan apa yang harus dilakukan dalam hal timbul kewajiban pabean. Hal ini perlu dilakukan agar suatu tindakan impor atau ekspor tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi jika hal ini dilakukan oleh institusi atau lembaga strategis, karena pelanggarannya diancam sanksi pidana.
2
Tinjauan Teoritik Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Kepabeanan, pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean; sedangkan pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
Pengertian daerah pabean
adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan. Pada saat ini hampir semua wilayah RI termasuk dalam daerah pabean, kecuali kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas (Free Trade Zone), seperti kawasan BBK (Batam, Bintan, Karimun), dan Sabang. Barang-barang yang masuk ke FTZ belum dianggap diimpor. Berkaitan dengan kewajiban atas impor dan ekspor, dalam pasal 2 Undang-undang Kepabeanan ditetapkan bahwa: (1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. (2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diberlakukan sebagai barang ekspor. Pengertian impor secara yuridis adalah pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk. Hal ini merupakan dasar yuridis bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan. Sedangkan pengertian ekspor, secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Yang dimaksud dengan sarana pengangkut adalah setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Dalam kaitannya dengan impor-ekspor tenaga listrik, apakah importir atau eksportir wajib memenuhi kewajiban pabean? Apakah listrik termasuk dalam kategori barang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Kepabeanan? Ketentuan dalam Undangundang Kepabeanan bahwa atas barang yang diimpor atau diekspor, pihak importir wajib menyampaikan pemberitahuan pabean. Definisi barang adalah setiap benda material yang memenuhi sesuatu kebutuhan manusia yang dibedakan dengan jasa. Dalam ilmu ekonomi tidak dibedakan antara benda fisik dan jasa. Benda biasanya dibagi dalam benda bebas dan benda ekonomi 3
(Prof.Dr.Winardi, SE, Kamus Ekonomi). Dalam makro ekonomi dan akuntansi, barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik (berwujud, tangible) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan. Lebih lanjut disebutkan bahwa istilah “komoditas” sering digunakan dalam mikro ekonomi untuk membedakan barang dan jasa. Walaupun barang didefinisikan sebagai suatu produk berwujud (tangible), pada beberapa komoditi dapat berupa barang tidak berwujud secara fisik namun sifat, tujuan dan fungsinya sama, contoh: tenaga listrik, peranti lunak (software). Dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, pengertian barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Berkaitan dengan impor-ekspor tenaga listrik, dalam pasal 8 Undang-undang Kepabeanan ditetapkan bahwa: (1) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean. (2) Pengiriman piranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik. Dalam Undang-undang Kepabeanan tenaga listrik dan software dikategorikan sebagai barang. Dengan demikian impor atau ekspornya wajib memenuhi formalitas pabean. Dalam pelaksanaannya pihak importir maupun eksportir wajib menyampaikan dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor ke Kantor Pabean setempat. Sesuai dengan Undang-undang Ketenagalistrikan, yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Sedangkan pengertian transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. Lazimnya barang diangkut dengan sarana pengangkut laut, atau udara, atau darat. Namun terhadap komoditi berupa barang cair, barang berbentuk gas, tenaga listrik, pengangkutannya dilakukan dengan cara khusus, antara lain melalui transmisi atau saluran
4
pipa. Transmisi merupakan sistem pengiriman dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan. Pemberitahuan pabean atas impor atau ekspor barang tersebut harus didasarkan pada jumlah dan jenis barang pada saat pengukuran ditempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean. Ketentuan umum impor dan ekspor Institusi yang berwenang menangani penyelesaian impor atau ekspor adalah institusi kepabeanan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Dalam pasal 6 Undang-undang Kepabeanan ditetapkan bahwa terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepabeanan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang Kepabeanan yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Kepabeanan. Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean terlebih dahulu harus melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dalam rangka akses kepabeanan. Registrasi Kepabeanan merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, PPJK, pengusaha barang kena cukai, pengangkut, pengusaha kawasan berikat dan sejenisnya) ke DJBC untuk mendapatkan NIK. NIK adalah nomor identitas bersifat pribadi atau juga perusahaan yang digunakan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan DJBC, baik yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan.
Registrasi importir dilakukan dengan cara mengajukan Isian
Registrasi Importir secara elektronik kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui situs resmi DJBC (http://www.beacukai.go.id). Kewajiban melakukan registrasi dikecualikan terhadap orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu seperti: (1) barang perwakilan negara asing, badan internasional; (2) barang penumpang, kiriman, pindahan, hibah; (3) barang keperluan pemerintah/lembaga negara lainnya, yang diimpor sendiri oleh instansi yang bersangkutan; dan (4) barang yang mendapat persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Impor (API) dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API. Dalam pelaksanaannya pemenuhan kewajiban pabean atas impor maupun ekspor dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean disampaikan kepada Pejabat 5
Bea dan Cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean (pasal 5 UU Kepabeanan). Pemenuhan kewajiban pabean di tempat selain di kantor pabean dapat diizinkan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan kepentingan perdagangan dan perekonomian, atau apabila dengan cara tersebut kewajiban pabean dapat dipenuhi dengan lebih mudah, aman, dan murah. Kegiatan impor dilakukan untuk bermacam-macam tujuan, antara lain: impor sementara untuk keperluan pameran atau pertunjukan; impor barang/bahan untuk diolah yang hasil produksinya untuk diekspor kembali; atau diimpor untuk dipakai. Sebagian besar tujuan impor adalah impor untuk dipakai. Impor untuk dipakai adalah: (a) memasukkan barang kedalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau (b) memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Dalam pasal 10B Undang-undang Kepabeanan ditetapkan bahwa barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah: a. Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya; b. Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan; atau c. Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan. Untuk memenuhi kewajiban pabean atas impor, pihak importir wajib menyampaikan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Kantor Pabean setempat, dan melunasi pungutan impor berupa bea masuk, dan pajak dalam rangka impor (PPN impor, PPnBM, dan PPh pasal 22 impor). Pihak importir membuat sendiri (self assessment)
PIB berdasarkan dokumen
pelengkap pabean terkait (seperti invoice, packing list, dan dokumen terkait lainnya). Dalam hal importasi terkena pungutan impor. Importir menghitung sendiri pungutan impor dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bank Devisa Persepsi).
Penyampaian
pemberitahuan pabean impor tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir (manual) atau dalam bentuk data elektronik (PDE atau media elektronik seperti flashdisk/CD). Berikut ini skema penyelesaian impor.
6
Bank
PIB
PIB
SPPB
Keterangan: PIB : Pemberitahuan Impor Barang SPPB : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Mekanisme Impor Tenaga Listrik Sesuai ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara merupakan kewenangan pemerintah. Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga listrik setempat.
Badan usaha milik negara diberi prioritas pertama
melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian, sewa jaringan, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik. Dalam hal interkoneksi jaringan tenaga listrik dilakukan lintas negara dilaksanakan berdasarkan izin Menteri di bidang ketenagalistrikan. Impor tenaga listrik wajib memenuhi kewajiban pabean berupa penyampaian pemberitahuan impor barang (PIB) ke Kantor Pabean. Dalam kasus impor listrik melalui transmisi penyampaian PIB dapat dilakukan dengan menggunakan PIB berkala, yaitu penyampaian pemberitahuan impor untuk periode sebulan sekali. Pemberitahuan pabean impor tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir (manual). Pemberitahuan impor barang memuat data pemasok dan importir, jumlah dan jenis barang, serta pungutan pabean/pajak dalam rangka impor. Penyampaian pemberitahuan impor barang dilampiri dengan dokumen atau data/informasi terkait. Tenaga listrik termasuk dalam pos HS 2716.00.00.00 dengan penetapan tarif bea masuk 0 %, PPN 10 %.
7
Importir yang melakukan kegiatan impor tenaga listrik harus menyediakan alat ukur yang terpasang pada transmisi. Berpedoman pada ketentuan yang ada, PIB atas impor tenaga listrik, disampaikan oleh importir ke Kantor Pabean setempat/yang mengawasi alat ukur, secara periodik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan jumlah satuan tenaga listrik yang diimpor pada alat ukur yang ditetapkan di daerah pabean. Jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan impor didasarkan pada data di tempat alat ukur pertama di dalam daerah pabean. Alat ukur tersebut berada dibawah pengawasan DJBC. Untuk kepentingan pengawasan Pejabat Pabean dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan di lokasi atau di pusat pemantauan dan pengendalian ekspor dan impor tenaga listrik. Dalam hal perusahaan listrik mengimpor barang dan bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan transmisi terkait, dapat diberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Mekanisme Ekspor Untuk memenuhi kewajiban pabean atas ekspor tenaga listrik, pihak eksportir wajib menyampaikan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Pabean setempat, disertai dengan dokumen pelengkap pabean terkait. Pihak eksportir membuat sendiri (self assessment) PEB berdasarkan dokumen pelengkap pabean terkait (seperti invoice, daftar barang, dan dokumen terkait lainnya). Terhadap ekspor tenaga listrik tidak ada pungutan pabean apapun, tidak ada pungutan bea keluar, dan dibebaskan dari pungutan pajak (PPN). Mekanisme ekspornya sebagai berikut.
PEB
PEB
NPE
Keterangan: PEB : Pemberitahuan Ekspor Barang NPE : Nota Persetujuan Ekspor Ekspor tenaga listrik melalui transmisi dapat diajukan dengan PEB berkala (periode ekspor selama 1 bulan). Sesuai ketentuan dalam peraturan DJBC No. 40/2008 pasal 4 bahwa PEB atas ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran pipa, disampaikan oleh eksportir ke Kantor Pabean pemuatan secara periodik paling lambat
8
1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan jumlah pengiriman barang ekspor pada alat ukur yang ditetapkan di daerah pabean. Persetujuan penggunaan PEB berkala diberikan oleh Kepala Kantor Pemuatan berdasarkan permohonan eksportir/kuasanya. Eksportir wajib mencantumkan data dalam PEB dengan lengkap dan benar termasuk mencantumkan besaran yang digunakan sebagai satuan ukur barang dalam PEB, dan masing-masing elemen data nilai ekspor sesuai cara pembayaran barang yang diberitahukannya. Jumlah dan nilai ekspor barang yang dicantumkan dalam PEB adalah berdasarkan hasil pengukuran realisasi ekspor dari alat ukur. Data realisasi ekspor yang digunakan sebagai dasar pengisian dokumen PEB wajib dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada dokumen PEB. Saat pemuatan ekspor barang adalah pada saat barang melewati alat ukur di setiap titik terakhir pengukuran barang sebelum diekspor. Untuk keperluan pemantauan dan pengawasan apabila diperlukan pihak pabean sewaktuwaktu dapat melakukan pemeriksaan di lokasi atau di pusat pemantauan dan pengendalian ekspor yang bersangkutan. Impor Listrik ke Free Trade Zone Untuk memenuhi kebutuhan industri di Free Trade Zone (FTZ) Batam, tidak tertutup kemungkinan adanya impor listrik dari Singapore ke FTZ Batam. Ketentuan dalam perundang-undangan FTZ atas barang yang dimasukkan ke FTZ tidak dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Walaupun demikian, sesuai UU Kepabeanan (pasal 115A) bahwa barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh DJBC. Pada implementasinya semua barang yang dimasukkan dari luar negeri ke FTZ Batam wajib menyampaikan dokumen PPFTZ-1 ke Kantor Pabean setempat. Penutup Semua barang yang diimpor atau diekspor wajib menyekesaikan kewajiban pabean. Bukan hanya atas barang modal atau bahan seperti permesinan, transmisi, kabelkabel dan peralatan lainnya yang diimpor yang akan digunakan dalam proses impor atau ekspor listrik, termasuk juga impor atau ekspor tenaga listriknya wajib menyampaikan dokumen ekspor/impor dan pemenuhan kewajiban pabean lainnya. Konsekwensi pelanggaran kewajiban pabean tersebut ditetapkan dalam pasal 102 UU Kepabeanan (tindak pidana penyelundupan dibidang impor); dan pasal 102A UU Kepabeanan (tindak pidana dibidang ekspor).
9
DAFTAR PUSTAKA Republik Indonesia (2006). Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Republik Indonesia (2009). Ketenagalistrikan.
Undang-undang RI
Nomor
30 Tahun 2009 tentang
Peraturan Pemerintah RI (2010). Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT PLN untuk melakukan percepatan pembangunan tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batu bara, dan gas. Peraturan Pemerintah RI (2012). Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Kementerian Keuangan RI (2007), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Kementerian Keuangan RI (2008), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2008 tentang Impor atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, atau Gas, melalui Transmisi atau saluran pipa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2004), Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 66/BC/2004 tentang Tata Laksana Ekspor Gas Melalui Pipa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2008), Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan Dibidang Ekspor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2008), Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 42/BC/2008 jo. Nomor 8/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Prof.Dr. Winardi, SE, Kamus Ekonomi, Bandung, 1995 Harmonized System, 2012 Harian Kompas, 11 November 2013, Indonesia Impor Listrik Harian Republika, 20 November 2013, RI Ekspor Listrik ke Malaysia. Harian Republika, 13 Januari 2014, PLN Bisa Ekspor Listrik ke Malaysia. http://id.wikipwdia.0rg/wiki/barang, Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi. 5-122013, 9.29.
10
