1
KEWAJIBAN KETERBUKAAN SEBUAH PERUSAHAAN SEBAGAI EMITEN SETELAH GO PUBLIC Oleh : Edo Relung Anantha I Dewa Made Suartha I Ketut Westra Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Univesitas Udayana Abstrak Tulisan ini berjudul “Kewajiban Keterbukaan Sebuah Perusahaan Sebagai Emiten Setelah Go Public”. Dimana dalam penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengenai kewajiban keterbukaan dari sebuah perusahaan sebagai emiten yang sudah go public. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan merujuk peraturan perundang-undangan terkait dan pada literatur mengenai kewajiban keterbukaan perusahaan sebagai emiten setelah go public. Dari penulisan yang dibuat, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kewajiban keterbukaan dalam sebuah perusahaan sebagai emiten setelah go public memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok, yaitu melakukan : 1) Laporan Berkala ; 2) Laporan Insidentil ; 3) Kewajiban Public Expose. Kata Kunci : Kewajiban, Keterbukaan, Emiten, Go Public Abstract This paper titled is " Disclosure Obligations A Company As Issuers After Going Public". Where in this paper has the aim to determine the disclosure obligations of a company as an issuer that go public. The method used in this paper is using normative research method with reference to relevant legislation and in the literature regarding disclosure obligations as a listed company after it goes public. Of writing that was made, the writer can draw the conclusion that the obligation of transparency in a company as an issuer after going public have three (3) principal obligations, that is to: 1) Periodic Reports; 2) Incidental Reports; 3) Public Obligations Expose. Keywords : Obligations, Disclosure, Issuers, Go Public I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Keterbukaan pada masa setelah listing tercermin dalam laporan berkala yang wajib
disampaikan oleh perusahaan publik kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Di samping itu, perusahaan publik juga wajib menyampaikan laporan secara insidentil kasus demi kasus kepada Bapepam dan
2
mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya peristiwa material
yang dapat
mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir kerja kedua setelah terjadinya peristiwa tersebut. Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.1 Prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) untuk menginformasikan kepada masyarakat pada waktu yang tepat seluruh informasi mengenai efek emiten yang dapat berpengaruh terhadap keputusan investor terhadap harga efek dimaksud.2 Kepatuhan melaksanakan prinsip keterbukaan merupakan kunci utama dalam menciptakan Pasar Modal yang adil dan efisien. 1.2
Tujuan Penulisan Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui tentang kewajiban keterbukaan
sebuah perusahaan sebagai emiten setelah tercatat menjadi perusahaan dan emitem yang dinyatakan go public oleh Bapepam.
II.
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penelitian Penulis dalam penulisan makalah ini menggunakan metode hukum normatif yang
meliputi peraturan perundang-undangan terkait yang ada, serta dengan berdasarkan pada berbagai literatur yang berkaitan dengan kewajiban keterbukaan sebuah perusahaan sebagai emiten setelah go public.
2.2
Hasil dan Pembahasan
2.2.1 Kewajiban Keterbukaan Sebuah Perusahaan Sebagai Emiten Setelah Go Public.
1
Munir Fuady, 1996, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2
Iswi Hariyani, 2010, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Visimedia, Jakarta, hal. 1.
hal. 77.
3
Pada saat seorang investor membeli saham dipasar modal, dia sudah harus mengetahui dengan pasti segala sesuatu tentang saham yang bersangkutan. Terutama yang harus diketahui adalah tentang segala sesuatu yang penting berkenaan dengan perusahaan penerbit saham tersebut, yang disebut juga “emiten”, karena dari situlah pihak investor dapat memprediksi apakah saham yang dibelinya itu bermutu atau tidak, sehingga apakah akan menguntungkan atau tidak jika dibeli. Oleh karenanya, hukum menempatlan kewajiban disclosure ini menjadi kewajiban yuridis, bahkan sering kali hal tersebut menjadi salah satu titik fokus utama dari aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan suatu pasar modal yang tertib.3 Penerapan prinsip keterbukaan dalam menjalankan kewajibannya dalam pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik dan pihak lain tunduk kepada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut (Pasal 1 angka 25 UUPM). Investor sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan emisi di bursa efek guna mengukur nilai imbalan dan pengelolaan risiko investasinya. Dengan demikian tingkat efisiensi pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi tersebut. Keterbukaan informasi perusahaan yang menerbitkan saham sangat dibutuhkan oleh investor. Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.4 Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap apabila informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyisembunyikan, disamarkan atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka informasi dikatakan sebagai informasi yang tidak benar (Pasal 80 ayat 1 UUPM).
3
Bismar Nasution, 2001, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 9. 4 Ibid, hal. 15.
4
Disamping kewajiban disclosure emitem dalam proses go public, juga terdapat kewajiban disclosure dari pihak emiten yang wajib dilakukannya setelah go public dan kewajiban ini berlangsung terus selama perusahaan yang bersangkutan masih merupakan persereon terbuka. Kewajiban disclosure setelah proses go public dapat terjadi lewat instrument disclosure sebagai berikut : 1. Laporan Berkala Salah satu bentuk disclosure setelah proses go public adalah laporan berkala yang harus dilakukan emiten. Pasal 86 huruf a UUPM membebankan kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala tersebut kepada emitem, dimana laporan disampaikan kepada Bapemam dan diumumkan kepada masyarakat. Laporan keuangan berkala oleh emiten tersebut terdiri atas laporan tahunan dan laporan semesteran. 2. Laporan Insidentil Kepada emiten juga dibebankan kewajiban atau suatu keharusan melakukan laporan insidentil perbuatan material. Maksudnya, perundang-undangan di bidang pasar modal membebankan kewajiban kepada emiten untuk melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin (paling lambat di hari kedua) setelah terjadinya kejadian material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPM, yang dimaksud dengan informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. 3. Kewajiban Public Expouse Kewajiban emiten untuk melakukan public expose merupakan kewajiban yang di atur oleh bursa melalui bagian V, Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Public Expose adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja emiten dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut tersebar secara merata. Kegiatan public expose umumnya di ikuti para analis saham.5
5
Ibid, hal. 26-27.
5
III.
KESIMPULAN Kewajiban keterbukaan dalam sebuah perusahaan sebagai emiten setelah go public
memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok, yaitu melakukan : 1) Laporan Berkala, dimana laporan disampaikan kepada Bapemam dan diumumkan kepada masyarakat. Laporan keuangan berkala oleh emiten tersebut terdiri atas laporan tahunan dan laporan semesteran ; 2) Laporan Insidentil, yaitu melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin mengenai laporan insidentil perbuatan material ; 3) Kewajiban Public Expose, yaitu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja emiten dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut tersebar secara merata.
DAFTAR PUSTAKA Buku : Fuady, Munir, 1996, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hariyani, Iswi, 2010, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Visimedia, Jakarta. Nasution, Bismar, 2001, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
