PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH SURAT EDARAN NOMOR
: 900 / 925 / V/KEU
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2013
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN BERKENAAN DENGAN AKHIR TA 2013
DITERBITKAN OLEH : BIRO KEUANGAN SETDA
Samarinda, 23 September 2013 Kepada Yth, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
SURAT EDARAN NOMOR : 900/925/V/KEU TENTANG Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan dengan akhir Tahun Anggaran Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2013 maka dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memperhatikan halhal sebagai berikut :
1.
Bahwa anggaran belanja yang dialokasikan dalam APBD adalah merupakan batas maksimal, oleh karena itu dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2.
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka kegiatan yang tidak selesai sampai dengan akhir
tahun
anggaran
2013
tidak
dapat
dilanjutkan ke tahun anggaran 2014, kecuali memenuhi persyaratan yang sifatnya MYC. 3.
Bagi kegiatan yang tidak selesai, sifatnya bukan Force Majeure dan tidak mengambil kesempatan untuk menyelesaikan sebagaimana butir 2 (dua) diatas maka kegiatan tersebut dihentikan sesuai dengan
batas
akhir
kontrak
dan
dilakukan
pembayaran sesuai kemajuan akhir pekerjaan, jika kegiatan dilanjutkan kegiatan
tersebut
dinilai
dapat
diusulkan
baru
pada
prioritas kembali
perubahan
APBD
untuk sebagai tahun
anggaran 2014 dengan menggunakan plafond
dana yang telah ditetapkan dalam PPAS masingmasing SKPD. 4.
Batas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim sebagai berikut : a. SPM Gaji bulan Desember 2013 disampaikan mulai tanggal 18 November s/d
tanggal 25
November 2013. b. SPM-GU / TU batas akhirnya tanggal 25 November 2013. c. SPM Nihil ( GU Nihil dan TU Nihil ) batas akhir penyampaiannya tanggal 27 Desember 2013, apabila sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 tidak mengajukan SPM Nihil (GU Nihil dan TU Nihil) maka paling lambat tanggal 30 Desember 2013 harus menyetorkan seluruh UP dan TU yang diminta sebelumnya ke Kas Daerah segera menyampaikan data pendukung dan bukti setor sisa UP & TU.
d. SPM-LS batas Anggaran Murni 2013 akhir penyampaian tanggal 9 Desember 2013. e. Untuk SPM-LS Anggaran Murni dan Perubahan 2013 segera mengajukan SPM-LS paling lambat tanggal 16
Desember
pekerjaan kepada
yang
SKPD
perkembangan
2013,
sedangkan
belum
selesai
untuk
diharapkan
memberikan
pekerjaan
untuk catatan
tersebut
dan
secepatnya melaporkan kembali kepada BUD paling lambat tanggal 27 Desember 2013 untuk menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pertama ( Apabila Pekerjaan telah selesai
100%
).
Sebagai
syarat
untuk
penerbitan SP2D. Dan apabila sampai batas akhir SKPD tidak menyampaikan Berita Acara
Serah
Terima
Pekerjaan
(
Pekerjaan belum selesai 100% ) maka SP2D tidak akan diproses. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan sebesar 5% menyesuaikan dengan pekerjaaan fisik dilapangan dengan
melampirkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah. f. Khusus PPKD pengajuan SPM-LS untuk belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran
pembiayaan
batas
akhir
penyampaiannya tanggal 27 Desember 2013. g. Laporan
pertanggungjawaban
Pengeluaran Pembantu
/ bulan
Bendahara
Bendahara Desember
Pengeluaran (SPJ
Belanja
Fungsional) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2013 Ke Biro Keuangan Setda Prov
Kaltim
Bagian
Perbendaharaan
dan
Bagian Akuntansi. 5. Untuk
pembayaran
eskalasi
harus
memenuhi
kelengkapan sebagai berikut : 1) Kepada SKPD. a. Permohonan
permintaan
pembayaran
dengan mencantumkan nomor rekening Bank pihak ketiga.
b. Foto
copy
keputusan
Pengadilan
yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWIJSDE) c. Kuitansi d. Faktur Pajak dan SSP. e. NPWP f. Surat Pengantar SPP-LS g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS h. Dokumen Penelitian SPP-LS i. Surat Pengantar SPM-LS j. SPM-LS. k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA. 2) Kepada PPKD a. Surat Pengantar SPM-LS b. SPM-LS. c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA. d. Foto
copy
keputusan
Pengadilan
yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWIJSDE) e. SPP-LS
Lembar
kelengkapannya
kedua
beserta
6.
Khusus untuk BLUD wajib menyampaikan laporan triwulan
berkenaan
dengan
pendapatan
pengesahan dan belanja ( SPM Pengesahan ) BLUD kepada PPKD. 7.
Laporan Keuangan BLUD harus ddi Audit terlebih dahulu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelum dikonversi menjadi Laporan Keuangan
sesuai
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 8.
Laporan
Keuangan
BLUD
disampaikan
paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun Anggaran berakhir . Wajib
meng up date
Simda Server
sesuai
Lap.Keuangan Audited. 9.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada masing-masing SKPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan data dan kode rekening pembebanan anggaran dalam SPMUP/GU/TU/LS.
10. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa harus
menatausahakan
persediaan
kepada
Sekretaris/Bagian
Umum/Urdal
SKPD
untuk
dilaporkan sebagai persediaan akhir tahun. 11. Laporan Realisasi Anggaran a. Sebelum membuat laporan ( LRA ) SKPD terlebih
dahulu
melakukan
rekonsiliasi
Pendapatan dan Belanja dengan bagian Akuntansi. b. Melampirkan STS pengembalian Belanja ( LS Gaji ,UP,TU,GU ) pada saat rekonliansi. 12. Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2013 paling
lambat
diserahkan
ke
Biro
Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq.Bagian Akuntansi pada akhir bulan Januari 2014 yang meliputi : a. Laporan Realisasi Anggaran. b. Neraca dan c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), untuk isi penjelasan dan CALK meliputi antara lain : 1) Laporan Realisasi Anggaran Komponen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
untuk
menjelaskan
Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) setiap SKPD :
-
realisasi belanja hanya mencapai 70 % dari anggaran atau lebih rendah.
-
sisa nominal belanja kegiatan mencapai 5 milyar atau lebih.
-
realisasi
pendapatan
yang
nilainya
kurang dari 80 % dari target (<80%). -
realisasi
pendapatan
yang
nilainya
melebihi 20 % dari target (>120%). -
pendapatan yang terealisasi tetapi tidak ada anggarannya.
2) Neraca : a) Kas, apabila ada sisa kas pada akhir tahun kecuali pada BLUD.
b) Persediaan terdiri dari : -
Mencatat persediaan habis pakai per 31 Desesember
-
Mencatat
persediaan
barang
yang akan di serahkan kepada masyarakat tetapi pada akhir tahun
belum
di
kepada masyarakat
serah
kan
c) Melampirkan
laporan
sewa
dibayar
dimuka atau asuransi dibayar dimuka bila ada. d)
Aktiva
tetap,
menjelaskan
tentang
penambahan aktiva tetap yang melebihi realisasi belanja modal dan adanya pengurangan aktiva tetap termasuk adanya Keputusan Penghapusan atau penyebab lainnya. e) Rekening
lainnya
yang
memang
memerlukan penjelasan didalam catatan atas laporan keuangan f) Menyampaikan
SPJ-Fungsional
Pendapatan. 13. Untuk kelengkapan Neraca harus dilampiri dengan : a. Berita Acara Persediaan Barang Habis Pakai Akhir Tahun beserta Daftar Barang Persediaan Habis Pakainya yang masih tersisa di akhir tahun
(sebagaimana
formulir
atau
Form
terlampir) b. Berita Acara barang yang telah diserahkan kepada masyarakat atau kepada pihak ketiga, dan daftar barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat tetapi pada akhir tahun anggaran belum diserahkan
(sebagaimana
form terlampir). Persediaan
yang
akan
diserahkan
kepada
masyarakat agar dibuatkan rincian barangnya. c. Daftar utang dan piutang (bila ada). d. Melampirkan copy rekening koran dari Bank bulan November s/d Desember 2013 dengan tanggal cetak Bank tertanggal 2 Januari 2014. e. Berita
Acara
anggaran
Penutupan
untuk
Kas
bendahara
akhir
tahun
Pengeluaran
maupun Penerimaan. f. Daftar lampiran biaya sewa yang melebihi dari jangka waktu satu tahun anggaran. 14. Laporan Keuangan SKPD dilengkapi Register SP2D periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. 15. Setiap SKPD untuk mengentry semua potongan SP2D (pengeluaran pihak ketiga) baik LS, LS gaji, GU, maupun TU.
16. SKPD harus mengentry Pungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui Simda. 17. Kewajiban bagi seluruh SKPD untuk mengentri data penerimaan paling lambat 10 hari setelah berakhirnya tahun anggaran 2013. Dalam
rangka
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan : 1. Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2014. 2. Ijin Pembukaan Rekening Giro atau tabungan di Bank Umum Pemerintah.
kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 1 November 2013.
Demikian
disampaikan
untuk
dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab. KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH ttd H.FADLIANSYAH,SE Pembina Utama Muda NIP.19570705 198303 1 033
