ADDENDUM NO. 01/09/2013 Tanggal 5 September 2013 ATAS DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : 220/KPA/SJ.4/PL.420/VIII/2013 Tanggal : 28 Agustus 2013
untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pembangunan Sistem Informasi Kinerja Dalam Rangka Percepatan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2013
1
Berdasarkan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Seleksi Umum pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Sistem Informasi Kinerja Dalam Rangka Percepatan Program Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2013, dilakukan perubahan/penambahan dokumen pengadan dan KAK sebagai berikut :
Dokumen Pemilihan sertifikat keahlian/profesi bisa diganti dengan sertifikat pelatihan, untuk sertifikat seminar tidak dinilai
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Semula 12. Keluaran
a. website info hukum KKP, meliputi informasi mengenai: 1) e-dokumentasi dan informasi hukum; 2) e-perjanjian; dan 3) e-penelaahan dan bantuan hukum; b. website reformasi birokrasi, meliputi informasi mengenai: 1) e-organisasi; 2) e-tata laksana; 3) e-peraturan perundang-undangan; 4) e-SDM Aparatur; 5) e-pengawasan; 6) e-akuntabilitas; 7) e-pelayanan publik; dan 8) e-pola pikir dan budaya aparatur.
Menjadi 12. Keluaran
a. Website info hukum KKP, meliputi informasi mengenai: 1) e-dokumentasi dan informasi hukum Fungsi : Sebagai sistem untuk penyimpanan / pencarian dokumen secara elektronik. a. Bisa mengunggah (upload) dan mengunduh (download) dokumen yang akan disebarluaskan (sharing) baik secara bebas atau secara terbatas. b. Mempunyai fasilitas untuk otorisasi khusus siapa saja yang bisa membuka dokumen. c. Mempunyai fasilitas pengelompokan dokumen,
2
misalnya ‘bidang hukum’, ‘umum’, dll. 2) e-perjanjian Fungsinya : a. Sebagai media penyimpanan naskah perjanjian secara elektronik b. Sebagai alat pencarian naskah perjanjian baik yang telah ditanda tangani maupun masih dalam proses penyusunan (negosiasi). c. Sebagai alat untuk memonitor proses penyusunan perjanjian (dalam proses drafting, negosiasi maupun koordinasi dengan pihak lain seperti dengan pihak kementerian luar negeri atau perwakilan pihak yang diajak kerja sama untuk perjanjian internasional). d. Sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian (tindak lanjut dalam perjanjian yang lebih bersifat teknis). e. Sebagai penanda (alert) berakhirnya masa berlaku perjanjian. 3) e-penelaahan dan bantuan hukum Fungsi : Untuk memberikan informasi mengenai hal-hal berikut : a. Proses penyusunan telaahan, kajian hukum dan pertimbangan hukum di bidang kelautan dan perikanan. b. Proses pemberian konsultansi hukum terhadap perkara dan bantuan hukum terhadap sengketa perdata dan tata usaha negara di bidang kelautan dan perikanan. c. Hasil telaahan, kajian hukum, dan pertimbangan hukum yang telah diberikan terhadap beberapa masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan. d. Hasil putusan pengadilan perdata dan tata usaha negara terhadap perkara yang diberikan bantuan hokum. b. Website reformasi birokrasi, meliputi informasi mengenai: 1) e-organisasi Fungsi : a. Mempermudah pencarian informasi mengenai perkembangan proses penataan organisasi di lingkungan KKP, baik itu berupa usulan pembentukan, perubahan, ataupun penghapusan organisasi b. Mempermudah pencarian informasi mengenai struktur organisasi di lingkungan KKP baik pusat, 3
UPT (Unit Pelaksana Teknis), dan unit kerja non struktural lainnya c. Mempermudah user dalam mencari informasi mengenai Eseloneering unit kerja di lingkungan KKP baik pusat maupun UPT (Unit Pelaksana Teknis), dan rekap eseloneering baik secara keseluruhan ataupun per unit kerja eselon I d. Menyimpan dan menampilkan peta jabatan untuk berbagai level eselon berdasarkan DSP otomatis. e. Memberikan gambaran secara jelas mengenai jabatan-jabatan yang ada di KKP ataupun di unitunit kerja, baik itu jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. a. Mempermudah user dalam memperoleh data Uraian Jabatan f. Mempermudah user dalam memperoleh data Uraian Jabatan g. Sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan dan pengembangan kepegawaian h. Terintegrasi dengan data peraturan perundangudangan 2) e-tata laksana; Fungsi: a. Merupakan database fungsi organisasi dan prosedur pelaksanaan tugas(SOP=Standard Operating Procedure). b. Menyimpan informasi mengenai fungsi dan tujuan keberadaan setiap unit organisasi. c. Menyimpan informasi isi SOP secara detil. d. Menyediakan fasilitas untuk membuat suatu SOP sesuai dengan format yang sudah baku. e. Memilah mana SOP prioritas dan pendukung f. Menyimpan dan dapat mengolah data hasil monitoring dan evaluasi SOP untuk kepentingan revisi/perbaikan SOP yang realistis, serta dapat merekapitulasi nama-nama e-government yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja eselon I. 3) e-peraturan perundang-undangan; Fungsi : a. Penyedia informasi peraturan perundangundangan dalam rangka menunjang penelitian, perencanaan, dan pembangunan hukum di bidang kelautan dan perikanan b. Fasilitas mengenai mekanisme penyusunan rancangan Peraturan Menteri, rancangan 4
Keputusan Menteri, rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Memiliki fasilitas input, edit, dan validasi on-line. d. Memiliki fasilitas upload peraturan perundangundangan secara otomatis. e. Memiliki fasilitas statistik lengkap tentang peraturan perundang-undangan. f. Menampilkan peraturan-perundang-undangan berupa : i. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ii. Peraturan Pemerintah iii. Peraturan Presiden iv. Keputusan Presiden v. Peraturan Menteri vi. Keputusan Menteri vii. Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan viii. Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan 4) e-SDM Aparatur Fungsi : Sebagai database kepegawaian a. Menyimpan data kepegawaian secara lengkap sesuai dengan peraturan kepegawai pegawai negeri sipil (PNS). b. Mempunyai fasilitas update data secara bertingkat sesuai dengan tingkat kerahasiaan data, bisa update secara mandiri oleh pegawai, ada yang perlu validasi oleh bagian kepegawaian, ada juga yang hanya bisa dilakukan oleh Biro Kepegawaian. c. Mempunyai fasilitas laporan dan statistik, baik berbentuk text maupun grafik. d. Mempunyai fitur data kehadiran (absensi) yang secara online bisa tersambung langsung ke mesin absensi Finger Print. e. Mempunyai fasilitas komunikasi pesan antar pegawai secara elektronik dan dapat terhubung ke komputer dan HP pegawai ybs. f. Mempunyai fasilitas info Ulang Tahun. Pegawai bisa mengetahui kalau temannya berulang tahun, 5
bisa mengirim ucapan selamat, dan yang berulang tahun bisa membalas ucapan. g. Mempunyai fasilitas berita internal, dimana pegawai bisa mengunggah suatu berita atau informasi ringan untuk meningkatkan silaturahmi. h. Mempunyai fasilitas sharing foto sesama pegawai. i. Mempunyai fasilitas forum diskusi, dimana fitur ini bisa dimanfaat oleh pegawai untuk berdiskusi secara online. j.
Mempunyai fasilitas polling (jajak pendapat) online untuk mengetahui pendapat para pegawai dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5) e-pengawasan Fungsi : Sebagai alat untuk memantau tindak lanjut dari temuantemuan pengawasan (audit) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. a. Fasilitas untuk menyimpan informasi temuan secara lengkap seperti deskripsi, tanggal, unitkerja, rencana aksi, hasil evaluasi, status, dsb. b. Fasilitas laporan dan statistik temuan per kelompok eselon I. c. Fasilitas pengingat (reminder) atas waktu tenggat atau rencana aksi. 6) e-akuntabilitas Fungsi : Merupakan sistem untuk mengelola dan memonitor kinerja unit organisasi dan pegawai secara individual. a. Mempunyai fasilitas untuk mendefinisikan rencana kerja beserta kriteria keberhasilan (success criteria) masing-masing organisasi secara dari atas ke bawah (top down), dimulai dari level kementerian, sampai ke masing-masing level eselon IV. Rencana kerja bawahan merupakan pecahan (break-down) dari rencana kerja atasan. b. Rencana kerja masing-masing pegawai juga merupakan pecahan atau terjemahan dari rencana kerja unit-kerja pegawai tersebut. c. Tersedia fasilitas untuk mencatatkan status penyelesaian suatu rencana kerja. d. Mempunyai fasilitas untuk pembuatan laporan kegiatan mingguan dan bulanan, melihat arsip kegiatan, dan fasilitas Stop-watch untuk otomasi kegiatan dan laporan RB setiap unit kerja eselon I 6
lingkup KKP. e. Mempunyaifasilitas statistikuntukmenggambarkan progress report pelaksanaan RB di masing-masing unit kerjaeselon I, baikdalambentukgambargrafik bar, line, atau pie. f. Mempunyai fasilitas untuk mengetahui pencapaian KPI. g. Mempunyai fasilitas untuk mengetahui rekap capaian kinerja per program RB dan per kegiatanRB dariseluruh unit kerjaeselon I. h. Mampu menampilkan log aktivitas setiap unit kerja berdasarkan, rencanaaksi (action plan), laporan mingguan dan capaian KPI. i. Tersedia fasilitas forum diskusi khusus mengenai reformasi birokrasi. j.
Tersedia fasilitas panduan Reformasi Birokrasi online.
7) e-pelayanan public Fungsi : a. Merupakan sistem informasi mengenai masalah pelayanan public, dimana masyarakat bisa melaporkan permasalahan atau menanyakan sesuatu keterangan. b. Ada fasilitas untuk monitoring status penanganan suatu permasalahan / pengaduan. c. Memberi masukan atau komentar untuk peningkatan layanan sistem ini, dengan menggunakan formulir yang telah disediakan d. Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas suatu layanan yang mengalami kegagalan atau ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berkepentingan 8) e-pola pikir dan budaya aparatur. Modul ini diharapkan memberikan beberapa contoh nyata terobosan/perubahan pola pikir ataupun budaya kerja kearah yang lebih efektif, efisien, dan professional. a. Disiplin masuk dan pulang kerja sesuai peraturan yang berlaku menggunakan absensi yang terhubung secara on-line. b. Pemanfaatan sarana secara maksimal dan efisien mengunanakan sistem monitoring pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara online. c. Efisiensi penggunaaan ATK dan lain sebagainya 7
Semula 15. Personil Ahli Software Engineer, Mengawasi pelaksanaan standar SDLC (Software Development Life Cycle) yang umum digunakan dalam software engineering adalah SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge).
Menjadi 15. Personil Ahli Software Engineer, Mengawasi pelaksanaan standar SDLC (Software Development Life Cycle) yang umum digunakan dalam software engineering.
8
