2013 Tanggal 25 September 2013

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2013 Tanggal 25 September 2013 TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a.

b.

c.

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; bahwa dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat : 1.

2.

3. 4.

5.

Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); Peraturan Pemerintah Nomor 94 TAHUN 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183); Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan : 1.

2.

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang untuk selanjutnya disebut Surat Keterangan Bebas adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang dapat dikreditkan. Pasal 2

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak. Pasal 3 (1) (2)

Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Keterangan Bebas. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 4

(1)

(2)

Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat: a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas b. menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas; c. menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya. d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap pemotongan dan/tau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23. Pasal 5

(1)

Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan: a. Surat Keterangan Bebas; atau b.

surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas,

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) (3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati. Pasal 6

Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Pasal 7 (1)

(2)

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan. Permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat: a. menunjukkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1); b.

menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas: 1) impor; 2)

pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

3)

pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi;

4)

pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri;

c.

(3)

mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas. d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu: a. satu lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan; b. satu lembar untuk diserahkan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut; c.

(4) (5)

satu lembar untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong dan/atau pemungut terdaftar

Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima lengkap. Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi. Pasal 8

Bentuk formulir untuk: (1)

permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;

(2) (3) (4) (5) (6)

surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Keterangan Bebas untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III; Surat Keterangan Bebas untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 impor menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV; Surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibuat menggunakan formulir sebagaimana Lampiran V; permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Pasal 9

(1)

(2)

Setelah Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2011 bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, tetap berlaku sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2013 DIREKTUR JENDERAL PAJAK ttd. A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TENTANG

:TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Lampiran I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TANGGAL

: 25 September 2013

Nomor:......................................................... Hal

:Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan ini: Nama Wajib Pajak : .......................................................................................... NPWP

:

__, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __,

Alamat

: ..........................................................................................

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 1) karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 2) Demikian permohonan ini kami sampaikan. ................,............................20........ Pemohon, 3)

(.....................................................)

1)

diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)

2)

syarat khusus untuk Wajib Pajak yang Baru terdaftar dalam Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

3)

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TENTANG

:TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Lampiran II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TANGGAL

: 25 September 2013

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 Yang bertandatangan di bawah ini: Nama

:

NPWP

:

Jabatan

:

Bertindak selaku 1) : Nama

:

NPWP

:

Alamat

:

................................................................................................... __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __,

Wajib Pajak

Pengurus

Kuasa

................................................................................................... 2) __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, 3) .................................................................................................. 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ........,............................20......

Yang membuat pernyataan, 5) Meterai Rp6.000,(............................................)

1)

Beri tanda X

pada yang sesuai

2)

Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak

3)

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak

4)

Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak

5)

Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TENTANG


Lampiran III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP...............................

NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TANGGAL

: 25 September 2013

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak Lembar Ke-2 :

Untuk

KANTOR PELAYANAN PAJAK..................................

Pemotong/Pemungut Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 1) BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 NOMOR

: ..........................

TANGGAL

: ...........................

Kepala Kantor Pelayanan Pajak .................................................................... Menerangkan bahwa orang pribadi / badan 1) tersebut di bawah ini: Nama Wajib Pajak

: .........................................................................................

NPWP

: __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __,

Alamat

: .........................................................................................

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 / 22 / 23 1), karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal ......................... 2)

........,...............................20...... a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...............................................

(.............................................) NIP.

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau a.n. Kepala Kantor Pemungut: 3) Kepala Seksi Pelayanan Nama

: ..........................................

NPWP

: ..........................................

Nilai transaksi

: ..........................................

Jenis transaksi

: .......................................... 4)

(........................................) NIP.

1)

Coret yang tidak perlu

2)

Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan

3)

Diisi dengan identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut dan nilai transaksi, pada saat pengajuan permohona Bebas Diisi dengan jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa repa

4)

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi.

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TENTANG


Lampiran IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP............................... KANTOR PELAYANAN PAJAK..................................

NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TANGGAL

: 25 September 2013


Untuk Pemotong/Pemungut

Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN

PPh PASAL 22 IMPOR BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 NOMOR

: ..........................

TANGGAL

: ...........................

Kepala Kantor Pelayanan Pajak .............................................. Menerangkan bahwa orang pribadi/badan 1) tersebut di bawah ini: Nama Wajib Pajak

: .........................................................................................

NPWP

: __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __,

Alamat

: .........................................................................................

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak ditertibkan sampai dengan tanggal ..........2) ........,...............................20...... a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...............................................

(.............................................) NIP.

1)Coret yang tidak perlu 2)Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan

Pemotongan dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi.

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TENTANG


Lampiran V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP............................... KANTOR PELAYANAN PAJAK..................................

Nomor

: ......

Hal

: Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TANGGAL

: 25 September 2013


Untuk Pemotong/Pemungut

Lembar Ke-3 : Arsip KPP

Kepada Yth. .......................................... .......................................... 1) Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal ................................*) yang Saudara ajukan tanggal ........................ nomor .............................. dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Demikian untuk dimaklumi.

........,...............................20...... a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...............................................

(.............................................) NIP.

1)

Diisi identitas Wajib Pajak

2)

diisi dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TENTANG


Lampiran VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Nomor :...................... Hal

:Permohonan Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

NOMOR

:PER-32/PJ/2013

TANGGAL

: 25 September 2013

Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................ Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Wajib Pajak

: .........................................................................................

NPWP

: __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __,

Alamat

: .........................................................................................

Mengajukan permohonan untuk memperoleh legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal ..............................1) sehubungan transaksi dengan: Nama Pemotong/Pemungut Pajak : .......................................................................................... 2) NPWP

: __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, 3)

Nilai Transaksi

: Rp ...................................................................................... 4)

Jenis Transaksi

:

............................................................................................ 5)

Sebagai kelengkapan permohonan legalisasi berikut dilampirkan: Surat Setoran Pajak lembar ke-3 3 (tiga) rangkap fotokopi Surat Keterangan Bebas

Demikian permohonan ini kami sampaikan. ........,...............................20...... Pemohon 6),

(.............................................)

1)

diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 import atau Pasal 23)

2)

diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak pemotong da/atau pemungut

3)

diisi sesuai dengan NPWP Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut

4)

diisi sesuai dengan nilai transaksi penyerahan barang dan/atau jasa

5)

diisi sesuai dengan jenis-jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa reparasi AC kepada pemotong

6)

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

2013 Tanggal 25 September 2013

Recommend Documents