KETENTUAN UMUM BANGUNAN PIP2B

bab 3 KETENTUAN UMUM BANGUNAN PIP2B

3.1

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN PIP2B

3.1.1 PENETAPAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG PIP2B Penetapan fungsi bangunan gedung PIP2B menurut ketentuan yang berlaku adalah: a. Menurut Fungsi Usaha, bangunan gedung PIP2B dikategorikan sebagai bangunan gedung perkantoran pemerintah b. Menurut Fungsi Sosial dan Budaya, bangunan gedung PIP2B dikategorikan sebagai bangunan gedung pelayanan umum

3.1.2 PENETAPAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG PIP2B Adapun penetapan klasifikasi bangunan gedung PIP2B menurut ketentuan yang berlaku adalah: a. Klasifikasi berdasarkan Tingkat Kompleksitas,

bangunan

gedung

PIP2B

diklasifikasikan sebagai bangunan tidak sederhana, yaitu bangunan gedung negara yang memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Bangunan gedung PIP2B dapat dijelaskan sebagai gedung kantor dengan luas lebih dari 500 m2. b. Klasifikasi

berdasarkan

Tingkat

Permanensi,

bangunan

gedung

PIP2B

diklasifikasikan sebagai bangunan permanen c. Klasifikasi berdasarkan Tingkat Risiko Kebakaran, bangunan gedung PIP2B diklasifikasikan sebagai bangunan gedung tingkat resiko kebakaran rendah d. Klasifikasi berdasarkan Ketinggian, bangunan gedung PIP2B merupakan bangunan gedung bertingkat rendah e. Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan, bangunan gedung PIP2B merupakan bangunan gedung milik negara

PERENCANAAN PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN (PIP2B)

f.

Klasifikasi berdasarkan lokasi pada Zonasi Gempa adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang (Gambar 3-1)

Gambar 3- 1 Zonasi Wilayah Gempa Indonesia dengan percepatan puncak batuan dasar dengan perioda ulang 500 tahun (berdasarkan SNI 1726-2002)

Indonesia ditetapkan terbagi dalam 6 Wilayah Gempa seperti ditunjukkan dalam Gambar 1, di mana Wilayah Gempa 1 adalah wilayah dengan kegempaan paling rendah dan Wilayah Gempa 6 dengan kegempaan paling tinggi. Pembagian Wilayah Gempa ini, didasarkan atas percepatan puncak batuan dasar akibat pengaruh Gempa Rencana dengan perioda ulang 500 tahun yang nilai rataratanya untuk setiap Wilayah Gempa ditetapkan dalam Gambar 1 dan table 3-1. Hal ini perlu dilakukan karena adanya perbedaan percepatan puncak muka tanah untuk masing-masing Wilayah Gempa dan untuk masing-masing jenis tanah yang harus diperhitungkan dalam perencanaan struktur gedung dalam rangka menjamin kekekaran (robustness) minimum dari struktur gedung tersebut. Tabel 3-1 Percepatan puncak batuan dasar dan percepatan puncak muka tanah untuk masing-masing Wilayah Gempa Indonesia (berdasarkan SNI 1726-2002). Percepatan Percepatan puncak muka tanah Ao (‘g’) Wilayah Puncak Batuan Tanah Keras Tanah Sedang Tanah Lunak Tanah Gempa Dasar (`g) Khusus 1 0,03 0,04 0,05 0,08 Diperlukan 2 0,10 0,12 0,15 0,20 evaluasi 3 0,15 0,18 0,23 0,30 khusus di 4 0,20 0,24 0,28 0,34 setiap lokasi 5 0,25 0,28 0,32 0,36 6 0,30 0,33 0,36 0,38


Gasmbar 3-2 Respons Spektrum Gempa Rencana (berdasarkan SNI 1726-2002).


g. Klasifikasi berdasarkan kepadatan lokasi (padat, sedang, renggang), ditetapkan oleh instansi yang berwenang di daerahnya masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2

STANDAR PERENCANAAN BANGUNAN PIP2B

3.2.1 STANDAR LUAS RUANG KERJA Dalam menghitung luas ruang kerja pada bangunan gedung kantor PIP2B, ditentukan berdasarkan ketentuan standar luas ruang kerja pada gedung kantor pemerintah dengan klasifikasi tidak sederhana, yaitu rata-rata sebesar 10,7 m2 perpersonil. Kebutuhan total luas ruang kerja dihitung berdasarkan jumlah personil yang akan ditampung

dikalikan

standar

luas

sesuai

dengan

klasifikasi

bangunannya.

Berdasarkan persyaratan kelembagaan bahwa institusi PIP2B akan dipimpin oleh pejabat eselon III, maka perkiraan luas ruang kerja bagi gedung PIP2B adalah sekitar 246,10 m2 (Tabel 3- 2) Tabel 3- 2 Acuan Standar Umum Ruang Kantor PIPB

Jumlah Personil 23 orang

Struktur Organisasi

Standar 10.7 m2

Total Luas 246.10 m2

Adapun untuk merencanakan tata ruang dalam gedung PIP2B, digunakan standar detail luas ruangan kerja kantor pemerintah seperti yang tercantum pada Tabel C pada buku Pedoman Pembangunan Bangunan Negara, adalah sbb: Tabel 3- 3 Standar Detail Luas Ruangan Kerja bagi Kantor Pemerintah

No.

Jabatan 1

1 Eselon III 2 Staff

R. Kerja

R. Tamu

2

3

R. Rapat 4

6.00 6.00 ‐ 2.00 ‐ ‐

Luas Ruang R. Sekr R. Tunggu R. Simpan R. Toilet 5

6

3.00 ‐ ‐ ‐

7

8

3.00 ‐ ‐ ‐

Jumlah 9

18.00 m2 2.00 m2

3.2.2 PROGRAM KEBUTUHAN LUAS RUANGAN Kebutuhan ruang bangunan gedung PIP2B terdiri atas sarana ruang kerja serta sarana ruang-ruang pelayanan informasi bagi masyarakat. Perkiraan luas ruang-ruang pelayanan informasi dihitung berdasarkan perkiraan kapasitas tampung, studi banding di lapangan, maupun menurut standar dan ketentuan yang berlaku.


Tabel 3- 4 memperlihatkan perkiraan kebutuhan ruang untuk bangunan gedung PIP2B, dengan perkiraan luas total lantai bangunan adalah sekitar 949,13 m2. Tabel 3- 4 Studi Kebutuhan Ruang Gedung PIP2B KAPASITAS 200 org 1 bh 20 org 1 bh 1 bh

RUANG Pameran Indoor R. Display R. Audiovisual Perpustakaan E‐Library

Publik

SATUAN LUAS 0,90 m2 20,00 m2 2,00 m2 60,00 m2 32,00 m2

LUAS 180,00 20,00 40,00 60,00 32,00

m2 m2 m2 m2 m2

Semi Publik

R. Asosiasi Profesi R. Rapat

6 org 23 org

6,00 1,20

m2 36,00 m2 27,60

m2 m2

R. Kerja

Setingkat Eselon III Ruang Arsip Ruang Server & IT

23 org 23 org 1 bh

10,70 0,40 12,00

m2 246,10 m2 9,20 m2 12,00

m2 m2 m2

Penunjang

Toilet Publik (2m2/25 org) Toilet Penyandang Cacat Toilet Karyawan Pria Toilet Karyawan Wanita Mushola Gudang Pantry Utility

8 1 2 2 23 2 1 1

4,00 6,00 4,00 4,00 0,80 6,00 6,00 6,00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

32,00 6,00 8,00 8,00 18,40 12,00 6,00 6,00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

759,30

m2 189,83

m2

949,13

m2

Ruang Sirkulasi

sat bh sat sat org bh bh bh

25%

LUAS TOTAL LANTAI BANGUNAN

3.2.3 KARAKTERISTIK DAN KRITERIA RUANGAN PELAYANAN Sifat kegiatan yang ditampung di dalam ruang-ruang pelayanan informasi bagi masyarakat dan kriteria disain standar bagi masing-masing ruang dapat dilihat pada Tabel 3- 5, 3- 6 dan 3- 7. Tabel 3- 5 Sifat Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Kriteria Disain Standar Ruangan Ruangan

Kegiatan

1 A

2 3 SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI

1.

R. Pamer Outdoor

Dapat menampung materi‐materi pameran ke‐Cipta Karya‐an yang bersifat permanen maupun temporer dan eventual sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti: ‐ Model RISHA ‐ Prototipe rumah tahan gempa ‐ Beberapa model sistem struktur

Kriteria Disain Standar Fungsi

Fisik 4

5

‐ Berupa outdoor plasa multifungsi ‐ Meningkatkan kualitas lingkungan dan bangunan

‐ Menampung kapasitas 500 orang

Lingkungan 6 ‐ Merupakan bagian terintegrasi dari disain bangunan dan lingkungan ‐ Memperbaiki iklim mikro ‐ Tetap dapat berfungsi meningkatkan resapan air


‐ Dsb Dapat menampung materi‐materi pameran ke‐Cipta Karya‐an yang bersifat temporer dan eventual seperti : ‐ Pameran ‐ Seminar

‐ Berupa indoor hall yang bersifat multifungsi untuk memamerkan produk-produk ke-Cipta Karya-an maupun teknologi bangunan terkini

‐ Menampung kapasitas ruang Pamer 200 orang ‐ Memiliki ceiling yang tinggi, atau void dengan ceiling > 1 lantai

‐ Konsep Ruangan Hemat Energi ‐ Dual pengkondisian: penghawaan alami maupun AC ‐ Sistem pencahayaan alami ‐ Sistem pencahayaan buatan secara gabungan, merata maupun setempat

Dapat menampung materi‐materi display ke‐ Cipta Karya‐an yang dipasang sepanjang tahun, seperti: ‐ Banner UUBG ‐ Running Text

‐ Merupakan bagian yang menyatu dengan R. Pamer Indoor ‐ Display ditempatkan pada bagian yang mengundang, dan informatif ‐ Isi display dapat berganti-ganti sesuai tema

‐ Panel display atau apapun yang menjadi media display

‐ Konsep Ruangan Hemat Energi ‐ Dual pengkondisian: penghawaan alami maupun AC ‐ Sistem pencahayaan alami ‐ Sistem pencahayaan buatan secara gabungan, merata maupun setempat

R. Audio Visual

Dapat menampung materi ke‐Cipta Karyaan yang ditampilkan secara audio visual

‐ Berupa ruang kelas yang siap dengan peralatan audio visual

‐ Menampung kapasitas ruang Pamer 20-30 orang

‐ Konsep Ruangan tertutup ‐ Menggunakan insulasi penahan suara ‐ Pengkondisian udara menggunakan AC ‐ Pencahayaan buatan menggunakan pengendalian dg system switching dan dimming untuk memperoleh efek pencahayaan

R. Pertemuan

Dapat menampung pertemuan staff maupun dengan pihak luar

‐ Berupa ruang rapat yang siap dengan peralatan presentasi

‐ Menampung kapasitas ruang untuk pertemuan 10-12 orang

‐ Konsep Ruangan secara tata suara tertutup, secara visual dapat transparan ‐ Pengkondisian udara menggunakan AC ‐ Pencahayaan buatan ‐ Dalam keadaan display, ruangan dapat menjadi gelap dan tidak silau

2.

R. Pamer Indoor

3.

R. Display

4.

5.


Tabel 3- 6 Sifat Kegiatan Pelayanan Pengembangan/ Dokumentasi Informasi dan Kriteria Disain Standar Ruangan

Kriteria Disain Standar Ruangan

Kegiatan Fungsi

1 B

1.

2.

2 3 SARANA PELAYANAN PENGEMBANGAN/ DOKUMENTASI INFORMASI R. Dapat Perpustakaan menampung buku‐ buku terbitan/ bahan cetakan yang terkait dengan ke‐Cipta Karya‐an & melayani kebutuhan informasi masyarakat R. Melayani Perpustakaan kebutuhan Elektronik informasi masyarakat dalam bentuk digital

Fisik 4

5

6

‐ Rak buku sesuai standar ‐ Ruang Baca sesuai standar

‐ Menampung kapasitas ruang baca 8-12 orang

‐ Ruangan dengan pengkondisian buatan (AC) ‐ Pencahayaan buatan secara merata ‐ Pencahayaan alami yang dapat dikendalkan melalui blind

‐ Ruang browsing komputer sesuai standar

‐ Menampung kapasitas 6-8 komputer ‐ Jaringan kabel tersembunyi, namun mudah dipelihara

‐ Ruangan dengan pengkondisian buatan (AC) ‐ Pencahayaan buatan secara merata ‐ Pencahayaan alami yang dapat dikendalkan melalui blind

‐ Ruang Komputer Terpusat

‐ Menampung kapasitas 1 bh server komputer ‐ Jaringan kabel tersembunyi, namun mudah dipelihara

‐ Ruangan dengan pengkondisian buatan (AC) ‐ Pencahayaan buatan secara merata

‐ Menampung kapasitas 2 komputer ‐ Jaringan kabel tersembunyi, namun mudah dipelihara ‐ Memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan data dan reparasi computer

‐ Ruangan dengan pengkondisian buatan (AC) ‐ Pencahayaan buatan secara merata

3.

R. Server

4.

‐ Ruang Kerja R. Pengolahan Meng up‐date untuk Informasi database informasi memasukkan dalam bentuk dan memantau digital informasi digital

Menampung informasi dalam bentuk digital

Lingkungan


Tabel 3- 7 Sifat Kegiatan Pelayanan Konsultasi dan Advokasi Teknis dan Kriteria Disain Standar Ruangan

Ruangan

Kriteria Disain Standar

Kegiatan Fungsi

1 C

2

3

1.

SARANA PELAYANAN KONSULTASI DAN ADVOKASI TEKNIS R. Konsultasi Dapat digunakan untuk keperluan konsultasi

2.

R. Diskusi

Dapat digunakan untuk keperluan diskusi kecil

Fisik 4

Lingkungan 5

6

‐ Berupa ruang kerja dengan kursi hadap

‐ Terdiri atas 1 atau 2 orang yang merupakan konsultan dan 2 atau 4 orang yang berkonsultasi

‐ Konsep Ruangan tertutup secara tata suara, namun dapat transparan secara visual ‐ Ruangan dengan pengkondisian buatan (AC) ‐ Pencahayaan buatan secara merata ‐ Pencahayaan alami yang dapat dikendalkan melalui blind

‐ Merupakan ruang multifungsi yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi

‐ Berupa ruang pertemuan dengan kapasitas 6-8 orang

‐ Konsep Ruangan tertutup secara tata suara, namun dapat transparan secara visual ‐ Ruangan dengan pengkondisian buatan (AC) ‐ Pencahayaan buatan secara merata ‐ Pencahayaan alami yang dapat dikendalkan melalui blind


3.2.4 HUBUNGAN ANTAR RUANG Hubungan antara ruang-ruang di dalam bangunan PIP2B ditetapkan berdasarkan matriks hubungan antar ruang pada gambar 3-2. Hubungan antar ruang dibedakan atas: •

Hubungan Langsung, yaitu ruang berdekatan dan terhubung oleh pintu

•

Dekat dengan Hubungan Tidak Langsung, yaitu ruang berdekatan tetapi tidak perlu terhubung oleh pintu

•

Tidak Berhubungan, artinya ruang tidak perlu berdekatan maupun terhubung oleh pintu.

Gambar 3- 3 Matriks Hubungan Antar Ruang Gedung PIP2B


3.3

PERSYARATAN LOKASI Penentuan lokasi bangunan gedung PIP2B mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut: 1. Peraturan Tata Ruang Kota Lokasi disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan mendapat persetujuan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), termasuk rencana pengembangan lahan dan bangunannya. 2. Radius Pencapaian Gedung PIP2B dibangun pada lokasi-lokasi di ibukota propinsi, dengan asumsi kepadatan penduduk yang dilayani dapat mendukung kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat. Lokasi harus dekat dengan masyarakat pengguna dengan pencapaian mudah. Radius pencapaian lokasi ditentukan oleh jarak dan waktu tempuh dari pusat kota. Jarak tempuh maksimum 5 km dari pusat kota atau tidak lebih dari waktu tempuh 20 menit perjalanan dengan kendaraan umum pada saat normal (tidak macet). 3. Aksesibilitas Lokasi gedung PIP2B harus dapat dicapai oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Apabila gedung PIP2B terletak di dalam sebuah kompleks perkantoran yang tidak dapat dicapai secara langsung oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, maka jarak tempuh maksimum dari titik transit adalah 10 menit berjalan kaki. Pencapaian secara berjalan kaki harus terhindar dari lalu lintas berkepadatan tinggi. 4. Kesiapan Prasarana Lokasi gedung PIP2B harus memiliki prasarana yang memadai, mencakup: jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan listrik dan telepon.


3.4

PENENTUAN LUAS TAPAK

3.4.1 SARANA RUANG LUAR Dalam rangka menentukan luas tapak yang dibutuhkan bagi sarana dan fasilitas bangunan PIP2B, harus dipertimbangkan tersedianya sarana sebagai berikut: •

Ruang Pamer Outdoor, yang cukup luas agar dapat menampung materi-materi pameran ke-Cipta Karya-an yang bersifat permanen maupun temporer dan eventual sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Beberapa contoh produk pameran outdoor yang permanen adalah: Model RISHA, Prototipe Rumah Tahan Gempa, dan beberapa model system struktur.

•

Parkir dan sirkulasi mobil kantor maupun karyawan, dengan rasio 1 kendaraan setiap 100 m2 luas lantai

•

Parkir dan sirkulasi mobil bagi penyandang cacat, disediakan minimal untuk 2 kendaraan

•

Parkir dan sirkulasi mobil pengunjung, disediakan minimal untuk 5 kendaraan

•

Parkir dan sirkulasi motor baik karyawan maupun pengunjung, disediakan minimal untuk 25 kendaraan

•

Jalur pedestrian yang memadai

•

Ruang Terbuka Hijau, minimal 40% dari luas total lahan diperuntukkan bagi penghijauan dan lansekap

3.4.2 SARANA PUBLIK DI LANTAI DASAR Dalam merencanakan bangunan PIP2B, harus dipertimbangkan sarana dan fasilitas pelayanan bagi publik wajib untuk ditempatkan di lantai dasar. Sehingga sarana dan fasilitas pelayanan tersebut memungkinkan untuk dapat diakses pula oleh masyarakat penyandang cacat. Sarana ruang minimum yang harus disediakan serta posisinya baik di lantai dasar atau di lantai atas ditentukan dalam tabel 3- 8.


Tabel 3- 8 Posisi Ruang RUANG Pameran Indoor R. Display R. Audiovisual Perpustakaan E‐Library

LUAS 180,00 20,00 40,00 60,00 32,00

Semi Publik

R. Asosiasi Profesi R. Rapat

36,00 m2 27,60 m2

36,00 m2 27,60 m2

R. Kerja

Setingkat Eselon III Ruang Arsip Ruang Server & IT

246,10 m2 9,20 m2 12,00 m2

246,10 m2 9,20 m2 12,00 m2

Penunjang

Toilet Publik Toilet Penyandang Cacat Toilet Karyawan Pria Toilet Karyawan Wanita Mushola Gudang Pantry Utility 759,30

32,00 6,00 8,00 8,00 18,40 12,00 6,00 6,00

Publik

Sub Total

Ruang Sirkulasi LUAS TOTAL LANTAI BANGUNAN

m2 m2 m2 m2 m2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

25% 189,83 m2 949,13 m2

Lantai Dasar 180,00 m2 20,00 m2 40,00 m2 60,00 m2 32,00 m2

Lantai Atas

32,00 m2 6,00 m2 8,00 m2 8,00 m2 18,40 m2 12,00 m2 6,00 m2 6,00 m2 388,00 m2 97,00 m2 485,00 m2

371,30 m2 92,83 m2 464,13 m2

3.4.3 LUAS LAHAN MINIMUM Dalam merencanakan bangunan PIP2B, perlu disadari kondisi terbatasnya lahan terutama di daerah kota besar, metropolitan dan pusat kota. Beberapa kemungkinan harus dipertimbangkan sehubungan dengan lokasi bangunan PIP2B. •

Alternatif apabila lokasi bangunan PIP2B terletak di pusat kota, maka pemanfaatan lahan yang efisien mengakibatkan bangunan terdiri atas 2 lantai. Luas tapak yang dibutuhkan adalah minimum 2,200 m2

•

Alternatif apabila lokasi bangunan PIP2B terletak di tepian kota, atau di kota yang masih relatif rendah intensitasnya, maka bangunan PIP2B memungkinkan untuk dikembangkan sebagai 1 lantai saja dengan lahan yang lebih luas. Luas tapak yang dibutuhkan adalah minimum 3,100 m2.

Perhitungan kebutuhan luas tapak bangunan dan penentuan luas lahan minimum untuk kedua alternatif diatas dapat dilihat pada tabel 3-9 dan 3-10, sedangkan simulasi rancangan digambarkan dalam gambar 3-3 dan 3-4.


Tabel 3- 9 Perhitungan Kebutuhan Luas Tapak Bangunan PIP2B Kapasitas Alternatif Bangunan 1 lantai Total Lantai Bangunan Ruang Pamer Outdoor Parkir & Sirkulasi Mobil (1mobil:100m2) Parkir & Sirkulasi Penyandang Cacat Parkir & Sirkulasi Motor Pedestrian Ruang Hijau Total Luas Lahan Minimum PIP2B (1 lt)

Alternatif Bangunan 2 lantai Total Lantai Bangunan Bangunan Lantai Dasar thd total lantai Ruang Pamer Outdoor Parkir & Sirkulasi Mobil (1mobil:100m2) Parkir & Sirkulasi Penyandang Cacat Parkir & Sirkulasi Motor Pedestrian Ruang Hijau Total Luas Lahan Minimum PIP2B (2lt)

Satuan Luas

Jumlah Luas

500.00 9.49 2.00 25.00 50.00 40%

0.70 30.00 34.10 5.00 0.8 3,028.45

949.13 350.00 284.74 68.20 125.00 40.00 1,211.38 3,028.45

Kapasitas

Satuan Luas

Jumlah Luas

60% 500.00 9.49 2.00 25.00 50.00 40%

949.13 0.70 30.00 34.10 5.00 0.8 2,395.70

949.13 569.48 350.00 284.74 68.20 125.00 40.00 958.28 2,395.70

Tabel 3- 10 Penentuan Luas Lahan Minimum Bangunan PIP2B Perkiraan Luas Luas Minimum 949.13 m2 920 m2

Luas Total Lantai Bangunan Alternatif Bangunan PIP2B 1 lantai Perkiraan Luas Lantai Dasar % Lt Dasar Perkiraan Luas Lahan Min

100% thd luas total 30% thd luas lahan

Alternatif Bangunan PIP2B 2 lantai Perkiraan Luas Lantai Dasar % Lt Dasar Perkiraan Luas Lahan Min

70% thd luas total 30% thd luas lahan

949.13 m2 3,163.77 m2 3,100 m2

642.25 m2 2,140.83 m2 2,200 m2


Gambar 3- 4 Simulasi Rencana Tapak untuk Bangunan PIP2B 1 lantai dengan Luas Lahan Minimum 3,100 m2

Gambar 3- 5 Simulasi Rencana Tapak untuk Bangunan PIP2B 2 lantai dengan Luas Lahan Minimum 2,200 m2


28

3.5

PERSYARATAN ADMINISTRASI Setiap bangunan gedung PIP2B harus memenuhi persyaratan administrasi baik dalam tahap pembangunan maupun tahap pemanfaatan sebagaimana bangunan gedung negara. Persyaratan administrasi bangunan gedung negara meliputi pemenuhan persyaratan: 1. DOKUMEN PEMBIAYAAN Setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung PIP2B harus disertai/memiliki bukti tersedianya anggaran yang diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan tersebut yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dapat berupa Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen lainnya yang dipersamakan, termasuk surat penunjukan/penetapan Pimpinan Proyek. Dalam dokumen pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara terdiri atas: a. biaya pelaksanaan konstruksi fisik; b. biaya perencanaan konstruksi; c. biaya manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi; d. biaya pengelolaan proyek. 2. STATUS HAK ATAS TANAH Setiap bangunan gedung PIP2B harus memiliki kejelasan tentang status hak atas tanah lokasi tempat bangunan gedung PIP2B berdiri. Kejelasan status atas tanah ini dapat berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah Instansi/lembaga pemerintah/negara yang bersangkutan. 3. PERIZINAN Setiap bangunan gedung PIP2B harus memiliki dokumen perizinan yang berupa: Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Penggunaan Bangunan dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan mengharuskan adanya IPB dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat. 4. DOKUMEN PERENCANAAN Setiap bangunan gedung PIP2B harus memiliki dokumen perencanaan, yang dihasilkan dari proses perencanaan teknis, baik yang dihasilkan oleh Penyedia


Jasa Perencana Konstruksi atau Tim Swakelola Perencanaan. Di dalam proses perencanaannya, asistensi terhadap instansi pemerintah pusat harus dilakukan.

5. DOKUMEN PEMBANGUNAN Setiap bangunan gedung PIP2B harus memiliki dokumen pembangunan yang terdiri atas: Dokumen Perencanaan, Izin Mendirikan Bangunan, Dokumen Pelelangan, Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi, dan As Built Drawings, hasil uji coba/test run operational, dan Sertifikat Penjaminan atas Kegagalan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. DOKUMEN PENDAFTARAN Setiap bangunan gedung PIP2B harus memiliki dokumen pendaftaran untuk pencatatan dan penetapan HDNO meliputi: a. Fotokopi Dokumen Pembiayaan/DIP (otorisasi pembiayaan); b. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah; c. Kontrak Kerja Konstruksi Pelaksanaan; d. Berita Acara Serah Terima I dan II; e. As built drawings (gambar sesuai yang dilaksanakan) disertai gambar leger; f. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Surat Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dalam hal Peraturan DaerahKabupaten/Kota yang bersangkutan mengharuskan adanya IPB.


KETENTUAN UMUM BANGUNAN PIP2B

Recommend Documents