KETENTUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL TERHADAP WARALABA ASING DILIHAT DARI PRINSIP PERDAGANGAN WTO DAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA INDONESIA TESIS

UNIVERSITAS INDONESIA

KETENTUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL TERHADAP WARALABA ASING DILIHAT DARI PRINSIP PERDAGANGAN WTO DAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA INDONESIA

TESIS

CAROLINASARI 1106030473

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM JAKARTA JANUARI 2013

Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

KETENTUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL TERHADAP WARALABA ASING DILIHAT DARI PRINSIP PERDAGANGAN WTO DAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA INDONESIA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

CAROLINASARI 1106030473

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM JAKARTA JANUARI 2013


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama

: Carolinasari

NPM

: 1106030473

Tanda Tangan

:

Tanggal

: 21 Januari 2013

ii Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh : Nama

: Carolinasari

NPM

: 1106030473

Program Studi

: Ilmu Hukum (Magister Hukum Ekonomi)

Judul Tesis

: Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Terhadap Waralaba Asing Dilihat Dari Prinsip Perdagangan WTO Dan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing

: Kurnia Toha S.H., LL.M., Ph.d

Penguji

: Dr. Freddy Harris S.H., LL.M.

Penguji

: Teddy Anggoro S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal

: 21 Januari 2013

iii Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

KATA PENGANTAR

Puji, hormat, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kemurahan dan karunia-Nya telah memampukan Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis yang berjudul “Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Terhadap Waralaba Asing Dilihat Dari Prinsip Perdagangan WTO Dan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia” ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Rossa Agustina S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 2. Kurnia Toha S.H., LL.M., P.hd sebagai pembimbing penulis yang telah banyak membantu serta memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini. “Terima kasih Pak atas waktu dan perhatian yang sudah disediakan untuk membimbing Penulis di sela-sela kesibukan bapak.”; 3. Dr. Freddy Harris S.H., LL.M. dan Teddy Anggoro S.H., M.H. selaku dosen penguji

yang

telah

memberikan

masukan

yang

berharga

untuk

penyempurnaan tesis ini; 4. Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H., Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si., sebagai Pembimbing Akademik Penulis; 5. Orang tua, adik-adik, dan keluarga besar saya yang telah memberikan dorongan semangat dan doa buat penulis; 6. Ibu Nurlaila Nur Muhammad (Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan) yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis dan telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;

iv Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

7. Bapak Anang Sukandar (Ketua Asosiasi Franchise Indonesia) yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan; 8. Lalu Mulyono sebagai seseorang yang berarti bagi penulis. Terima kasih untuk dorongan semangat, doa, kasih sayang serta bantuannya selama ini mulai dari awal kuliah sampai sekarang. Kamu selalu akan menjadi semangat buat aku! U’r my best partner in my life, nduti; 9. Sahabat-sahabat penulis: Denis, Tysa, Iin Karoline, Miranda-Dini (di Bali), Jekman yang membantu penulis dalam memberikan ide-ide, semangat dan doa dalam proses penyusunan tesis ini. Kalian yang terbaik!; 10. Teman-teman satu kelas penulis: Acha, Ika, Galuh, Mba Fara, Fajar, Bagas, Haryanto, Mas Adi , Bang Hamal, Bang Salman, Mba Rita, Tessa, Uli, Pakde Didy, Akira, Icha Raja, Icha Nurul, Sisca, dan seluruh teman-teman di Pascasarjana FHUI, hukum ekonomi reguler angkatan 2011. So thankful knowing u all guys, hopefully our friendship langgeng terus yah; 11. Seluruh Staff Sekretariat Pascasarjana FHUI yang senantiasa membantu. 12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yesus Kristus berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta , 21 Januari 2013

Carolinasari

v Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Carolinasari

NPM

: 1106030473

Program Studi


Departemen

: Hukum

Fakultas

: Hukum

Jenis karya

: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Terhadap Waralaba Asing Dilihat Dari Prinsip Perdagangan WTO Dan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta Pada tanggal : 21 Januari 2013 Yang menyatakan

(Carolinasari) vi Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

ABSTRAK

Nama

: Carolinasari

Program Studi


Judul

: Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Terhadap Waralaba Asing Dilihat Dari Prinsip Perdagangan WTO Dan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia

Fenomena globalisasi yang terjadi saat ini mengakibatkan berkembang pesatnya perdagangan dunia, salah satunya yaitu waralaba (franchise). Indonesia sendiri mempunyai potensi yang baik untuk pengembangan bisnis waralaba. Pesatnya arus masuk waralaba asing ke Indonesia disebabkan oleh pasar Indonesia yang sangat kondusif bagi perkembangan usaha waralaba asing. Namun ternyata berkembangnya waralaba asing di Indonesia memberikan dampak negatif yaitu dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Dalam rangka mendorong peningkatan waralaba ke arah membangun kemitraan dengan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk penerima waralaba atau pemasok bahan baku termasuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dengan diikuti munculnya Permendag no. 53/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam pelaksanaannya Permendag no. 53/2012 banyak menemui kendala, salah satu pasal yang dianggap melahirkan kontroversi yaitu adanya ketentuan penggunaan bahan baku 80% harus berasal dari produk dalam negeri yang dirasa sangat merugikan para waralaba asing. Akan tetapi di dalam merumuskan ketentuan penggunaan bahan baku tersebut, Pemerintah (sebagai negara peratifikasi Perjanjian WTO) tidak melanggar Prinsip Perdagangan WTO yaitu Special and Differential to Developing Nations dan mengacu pada tujuan pembentukan Keputusan Komisi No. 57/2009 tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menjamin kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku usaha, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dijamin dalam UU Persaingan Usaha Indonesia.

Kata Kunci: Waralaba, Penggunaan Bahan Baku, Prinsip Perdagangan WTO, Undang-Undang Persaingan Usaha

vii Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

ABSTRACT

Name

: Carolinasari

Study Program

: Magister of Law

Title

: Local Content Usage Regulation To Foreign Franchise Be Looked From WTO Trading Principal and Indonesia Business Competitive Laws

Globalization phenomenon is occurred today make the rapid development of world trading, one of them is franchise. Indonesia have good potency in order to develop the franchise business. The fast growth of foreign franchise in Indonesia because Indonesia market is very conducive for the development of foreign franchise business. But in the fact the development of foreign franchise in Indonesia give negative effect namely can make the wide of economics gap between big business, middle and small business. In order to support the increasing of franchise to the direction of building the partnership with small and medium business in form of the receiver of franchise or the supplier of material included the increasing of local production usage, so the government release the Regulation of Government Number 42/2007 about the franchise by followed about the releasing Permendag Number 53/2012 about the implementation of franchise. In its implementation Permendag number 53/2012 there are so many problem founded, one of some article that be estimated make the controversy namely there is the regulation of material usage about 80% must come from local product that be felt make lost absolutely for the foreign franchise. Meanwhile in making the formula of such local content usage regulation, government (as the country of WTO agreement ratification) do not abuse WTO trading principle namely special and differential to Developing Nations and refer to the purpose of establishment Commission decree Number 57/2009 about the exception of application of Laws Number 5/2009 for the micro, middle and small business in order that can insurance the opportunity of business for all the doer of business, to realize the climate of business which is conducive as be guaranteed in the laws if Indonesia business competitiveness .

Keyword: Franchise, competitiveness laws

material

usage,

WTO

Trading

viii Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

Principle,

Business

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .............................................. ii LEMBAR PENGESAHAN ...............................................................................iii KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ........................ vi ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) ............................................................. vii ABSTRAK (BAHASA INGGRIS) .................................................................viii DAFTAR ISI .................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ............................................................................................. xi 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1 1.2. Pokok Permasalahan................................................................................. 7 1.3. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 7 1.4. Manfaat Penelitian.................................................................................... 7 1.5. Kerangka Teori ........................................................................................ 8 1.6. Kerangka Konsepsional .......................................................................... 13 1.7. Metode Penelitian................................................................................... 16 1.8. Sistematika Penulisan ............................................................................. 20 2. KETENTUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL DILIHAT DARI PRINSIP PERDAGANGAN WTO 2.1. Prinsip Perdagangan World Trade Organization (WTO)........................ 22 2.1.1. Sejarah Terbentuknya GATT/WTO ................................................. 22 2.1.2. Tujuan Terbentuknya WTO ............................................................. 24 2.1.3. Prinsip Perdagangan WTO .............................................................. 25 2.1.4. Waiver Dan Pembatasan Darurat Terhadap Impor ........................... 32 2.1.5. Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar WTO Terhadap Kepentingan Nasional Negara Berkembang .............................................................................. 33 2.1.6. Implementasi Kesepakatan WTO dalam Hukum Nasional Indonesia 39 2.2. Waralaba ................................................................................................ 43 2.2.1. Sejarah Waralaba ........................................................................... 43 2.2.2. Pengertian Waralaba ...................................................................... 48 2.2.3. Jenis-jenis Waralaba ...................................................................... 54

ix Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

2.2.4. Waralaba Sebagai Bentuk Perjanjian .............................................. 57 2.2.4.1. Perjanjian Waralaba .................................................................. 57 2.2.4.2. Asas-asas Perjanjian Waralaba .................................................. 66 2.2.5. Perbedaan Pemberian Waralaba Dan Lisensi…………………………………………………… ………. 70 2.2.6. Perkembangan Waralaba Di Indonesia ........................................... 72 2.2.7. Pengaturan Waralaba Di Indonesia ................................................ 74 2.3. Implementasi Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Dilihat dari Prinsip Perdagangan WTO ................................................................................. 81 3. KETENTUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA INDONESIA 3.1. Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia ......................................... 86 3.1.1. Persaingan dan Dunia Usaha. ......................................................... 86 3.1.2. Latar Belakang Hukum Persaingan Usaha Indonesia ...................... 87 3.1.3. Asas dan Tujuan UU Persaingan Usaha Indonesia ......................... 88 3.1.4. Butir-butir Cakupan Pengaturan UU Persaingan Usaha Indonesia .. 90 3.1.5. Pengecualian Dalam UU Persaingan Usaha Indonesia.................... 91 3.2. Hubungan Waralaba Dengan UU Persaingan Usaha Indonesia ............... 92 3.2.1. Pengecualian Penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia Terhadap Perjanjian Berkaitan Dengan Waralaba ................................................... 96 3.3. Implementasi Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Dilihat Dari Ketentuan UU Persaingan Usaha Indonesia .......................................... 105 4. PENUTUP 4.1. Kesimpulan .......................................................................................... 108 4.2. Saran .................................................................................................... 110 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 111

x Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Waralaba Asing dan Lokal di Indonesia Pada Tahun 2011-2012 ............................................................................................ 4 Tabel 2.1 Ketentuan Baru Dalam Pengelolaan Waralaba .................................... 80

xi Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah Globalisasi yang terjadi saat ini mengakibatkan berkembang pesatnya

perdagangan dunia. Perdagangan adalah sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Karena itu, bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Perdagangan tersebut dilakukan melewati batas-batas negara, baik yang hanya meliputi lingkup regional maupun yang telah meliputi lingkup internasional. Salah satu cara perdagangan dunia yang berkembang dengan pesat adalah waralaba (franchise). Waralaba merupakan salah satu cara pengembangan usaha. Warren J. Keegen dalam bukunya Global Marketing Management mengatakan bahwa para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional dapat melakukan beberapa macam pilihan cara, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, diantaranya dengan melakukan pewaralabaan (franchising).1 Sistem waralaba di Amerika Serikat pertama kali dimulai pada tahun 1851. Pada saat itu, di Amerika Serikat timbul apa yang dinamakan sistem waralaba Amerika generasi pertama, yang disebut sebagai straight product franchising (waralaba produksi murni). Pada mulanya sistem ini berupa pemberian lisensi bagi penggunaan nama pada industri minuman (Coca-Cola), kemudian berkembang

1

Gunawan Widjaja, Waralaba, cet. 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 1.

1 Ketentuan penggunaan..., Carolinasari, FH UI, 2013

2

sebagai sistem pemasaran pada industri mobil (General-Motors).2 Seiring berjalannya waktu, waralaba berkembang pesat di Amerika Serikat sehingga para pengusaha waralaba melakukan ekspansi untuk memperluas usaha waralabanya ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi atau menjadi agen tunggal pemilik merek. 3 Waralaba di Indonesia semakin berkembang ketika masuknya waralaba asing pada tahun 80-90an, seperti KFC, McDonald’s, Burger King dan Sushi Tei. Perusahaan-perusahaan waralaba lokal pun mulai muncul pada masa itu, salah satunya adalah Es Teler 77. Pesatnya pertumbuhan penjualan waralaba disebabkan oleh faktor popularitas franchisor. Hal ini tercermin dari kemampuannya untuk menawarkan suatu bidang usaha yang probabilitas keberhasilannya tinggi. Waralaba merupakan salah satu sistem pemasaran yang secara tepat dan menguntungkan untuk mengembangkan usaha baik bagi konsumen di dalam negeri maupun konsumen di luar negeri. Indonesia sendiri mempunyai potensi yang baik untuk pengembangan bisnis waralaba. Hal ini dilihat dari kondisi di Indonesia, banyak bidang usaha yang menunjukkan adanya potensi pasar yang besar dan berkembang. Pesatnya arus masuk waralaba asing ke Indonesia disebabkan oleh pasar Indonesia yang sangat kondusif bagi perkembangan usaha waralaba asing dan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi, stabilitas politik serta tumbuh kembangnya kelompok kelas menengah di kota-kota besar yang merupakan konsumen potensial dalam bisnis waralaba dikarenakan mereka biasanya lebih menyukai produk dari merek terkenal yang berasal dari luar negeri karena dianggap lebih berkualitas dan lebih bergengsi. Pertumbuhan waralaba yang berkembang pesat adalah di bidang makanan. Bahkan pertumbuhan bisnis waralaba di bidang makanan ini akan tetap meningkat tajam dikarenakan kebutuhan primer manusia yang tidak terlepas dari makanan dan 2

3

Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 1. Ibid., hal. 19.


3

minuman. Peningkatan akan usaha di bidang makanan ini juga sangat ditunjang oleh pola hidup masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar. Waralaba makanan yang berasal dari dalam negeri diantaranya adalah Es Teler 77, Bakmi Naga, dan Roti Buana, sedangkan yang berasal dari luar negeri diantaranya adalah Kentucky Fried Chicken, McDonald’s, Sushi Tei, dan Pizza Hut. Waralaba minuman yang berasal dari dalam negeri diantaranya adalah Bakoel Koffie, sedangkan yang berasal dari luar negeri diantaranya adalah Starbucks dan coffee bean. Sebelum krisis moneter tahun 1997, pemain waralaba di Indonesia umumnya adalah waralaba asing. Dalam pengoperasiannya di Indonesia, waralaba asing seperti McDonald’s, Sushi Tei, Kentucky Fried Chicken, Bread Talk, dan Starbucks, menjual master franchise.Master franchise ini berhak untuk mengelola sendiri atau menjual kembali kepada franchisee (penerima waralaba) pada suatu teritori (cakupan area) tertentu, tergantung pada kesepakatan.4 Sekarang ini perkembangan waralaba di Indonesia terus mengalami peningkatan terutama pada waralaba lokal, tidak hanya dilihat dari jumlah pelaku waralaba yang semakin bertambah, tetapi juga munculnya merek waralaba baru. Berdasarkan database Asosiasi Franchise Indonesia5 (AFI), pertumbuhan waralaba asing dan lokal di Indonesia pada tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut:

Tahun

Jumlah Walaba

Jumlah Waralaba

Asing

& Business

Total

Opportunity (BO) Lokal

4

Ibid., hal. 20.

5

Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) didirikan pada tanggal 22 November 1991 dengan bantuan International Labour Organization (ILO) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. AFI merupakan mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan dunia usaha waralaba.Anggota AFI terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba.


4

2011

300

1.500

1.800

2012

320

1.700

2.020

Tabel 1.1 Sumber: Majalah Info Franchise, Edisi Oktober 2012, hal. 20.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan bisnis waralaba dan BO lokal dari tahun 2011-2012 mengalami peningkatan 11,7% sedangkan persentase peningkatan waralaba asing di Indonesia pada tahun 2011-2012 mengalami peningkatan sebanyak 6,25%. Total peningkatan waralaba dalam negeri maupun asing pada tahun 2011-2012 mengalami peningkatan sebesar 10,9%.6 Tumbuhnya waralaba asing di Indonesia secara positif akan membangkitkan gairah perekonomian serta memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun di sisi lain terdapat cukup masalah yang berarti, yakni keberadaan waralaba asing hanya memenuhi kebutuhan pasar untuk golongan menengah ke atas, dimana pengusaha yang mengelolanya pun harus harus dari golongan pengusaha menengah ke atas. Hal ini pada akhirnya akan memperlebar kesenjangan ekonomi antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Kehadiran dari waralaba asing ini harus benar-benar mendapat perhatian yang serius agar keberadaannya memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, namun selain itu, membantu dan mengembangkan kedudukan dari golongan usaha kecil dan menengah. Dengan kata lain, usaha kecil di Indonesia harus merasakan manfaat dari hadirnya waralaba asing tersebut. Pelaksanaan waralaba pada mulanya hanya didasarkan pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Seiring dengan perkembangan pelaksanaan waralaba di Indonesia, maka dalam rangka menciptakan tertib usaha dengan cara waralaba serta perlindungan terhadap konsumen, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Waralaba yang diatur secara khusus dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 pada tanggal 18 Juni 1997 yang kemudian pada tahun 2007 dicabut dan diganti dengan Peraturan 6

Majalah Info Franchise, Permendag No. 53/2012 Harus Dipatuhi, Edisi Oktober 2012, hal.

20.


5

Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (yang selanjutnya disebut PP Waralaba). Lahirnya PP Waralaba ini dilandasi upaya pemerintah meningkatkan pembinaan usaha waralaba di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong pengusaha nasional, terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai franchisor nasional yang andal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri. 7 Adanya Peraturan Pemerintah ini, kemudian diikuti dengan munculnya peraturan perundang-undangan guna melengkapi peraturan pemerintah tersebut. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan Menteri Perindustrian

dan

Perdagangan

RI

No.

31/M-DAG/PER/8/2008

tentang

Penyelenggaraan Waralaba yang kemudian disebut Permendag No. 31/2008. Pelaksanaan Permendag No. 31/2008 ada dibawah pengawasan Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, selama 4 tahun berjalan Permendag No. 31/2008 tersebut akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia

Nomor

53/M-DAG/PER/8/2012

Tahun

2012

Tentang

Penyelenggaraan Waralaba selanjutnya disebut Permendag No. 53/2012. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah mengganti Permendag No. 31/2008 karena peraturan tersebut belum dapat mendorong peningkatan waralaba ke arah membangun kemitraan dengan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk penerima waralaba atau pemasok bahan baku termasuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. 8 Tujuan ditetapkannya Permendag No. 53/2012 yang menggantikan permendag 31/2008 adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan waralaba terutama di daerah, meningkatkan kemitraan antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menegah serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Menurut Kementerian Perdagangan RI, titik tekan revisi permendag ini bukan pada waralaba asing, tetapi upaya untuk meningkatkan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah serta peningkatan produk dalam negeri. 7

Adrian Sutedi, op.cit., hal. 33.

8

Majalah Info Franchise, op.cit, hal. 21.


6

Akan tetapi pada awal ditetapkannya Permendag No. 53/2012 ini sungguh mengagetkan para pelaku industri waralaba dan pengamat usaha waralaba. Para pelaku industri waralaba di Indonesia khawatir dengan adanya peraturan baru tersebut justru malah mencederai industri waralaba yang belakangan sudah mulai membaik. Para pengamat waralaba menilai pasal-pasal yang terdapat pada Permendag no. 53/2012 akan banyak menemui kendala dalam penerapan pelaksanaannya. Salah satu pasal yang dianggap melahirkan kontroversi yaitu adanya peraturan kewajiban para pelaku usaha menggunakan bahan baku 80% harus berasal dari produk dalam negeri yang tercantum pada Pasal 19 ayat 1 Permendag No. 53/2012. Pasal mengenai aturan untuk menggunakan 80% produk lokal terasa tidak masuk akal bagi usaha waralaba merek asing terutama di bidang makanan dan fashion. Sebagian waralaba asing di bidang makanan yang ada di Indonesia, dalam proses produksi sehari-harinya hampir sebagian besar bahan baku produknya berasal dari luar negeri yang khusus di impor. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kualitas dan ciri khas dari waralaba asing tersebut. Aturan tersebut dapat membuat waralaba asing akan kurang antusias datang ke Indonesia. Waralaba asing yang ingin bekerja sama dengan franchisee (penerima waralaba) di Indonesia akan ragu-ragu dan menghitung jumlah produk lokal yang bisa diserap terlebih dahulu. Perlu diingat, bahwa hadirnya waralaba asing telah memberikan alih informasi, pengetahuan dan teknologi bagi pengusaha Indonesia. Waralaba asing telah membuat para pekerja Indonesia menjadi lebih profesional karena pelatihan-pelatihan yang didapatkannya. Waralaba asing juga telah memberikan berbagai inspirasi bagi berkembangnya kewirausahaan di Indonesia. Selain daripada itu, seharusnya Pemerintah sebelum membuat Permendag No. 53/2012 ini terutama Pasal 19 hendaknya melihat ketentuan mengenai Prinsip Perdagangan WTO mengingat bahwa Indonesia termasuk negara peratifikasi Perjanjian WTO pada tanggal 15 April 1994 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan juga melihat ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha Indonesia) yang berkaitan dengan waralaba.


7

Walaupun bagi para pihak di industri waralaba masih banyak yang belum dapat menerima Permendag No. 53/2012 ini, akan tetapi pemerintah mengharapkan agar para pelaku usaha waralaba baik lokal maupun asing dapat mematuhi Permendag No. 53/2012 dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk memilih topik waralaba, khususnya Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Pada Waralaba Asing Dilihat Dari Prinsip Perdagangan WTO Dan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia.

1.2

Pokok Permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

pokok permasalahan yang hendak diajukan dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana ketentuan penggunaan bahan baku lokal dilihat dari Prinsip Perdagangan WTO? 2. Bagaimana ketentuan penggunaan bahan baku lokal dilihat dari UU Persaingan Usaha Indonesia?

1.3

Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka

tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis: 1. Ketentuan penggunaan bahan baku lokal (Pasal 19 Permendag No. 53/2012) dilihat dari Prinsip Perdagangan WTO. 2. Ketentuan penggunaan bahan baku lokal (Pasal 19 Permendag No. 53/2012) dilihat dari UU Persaingan Usaha Indonesia.

1.4

Manfaat Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka

manfaat penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk:


8

1. Memberikan data mengenai Ketentuan penggunaan bahan baku lokal (Pasal 19 Permendag No. 53/2012) dilihat dari Prinsip Perdagangan WTO. 2. Memberikan data mengenai Ketentuan penggunaan bahan baku lokal (Pasal 19 Permendag No. 53/2012) dilihat dari UU Persaingan Usaha Indonesia.

1.5

Kerangka Teori Dalam pembuatan perjanjian pada waralaba tetap memakai ketentuan yang

diatur

dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya

disebut

KUHPerdata) pada buku III tentang Perikatan yang didalamnya timbul dari perjanjian. Pengertian perjanjian menurut rumusan pasal 1313 KUHPerdata, didefinisikan sebagai berikut : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika kita perhatikan, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUHPerdata tersebut tersirat bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Pengertian tersebut mirip dengan apa yang dikemukakan oleh R. Subekti, yaitu “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”9 Menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”10 Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, rumusan ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yang dipertegas lagi dalam pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 9

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 1.

10

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hal.

78.


9

perjanjian yang disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal dimana oleh undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu. Secara hukum, waralaba berarti persetujuan legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk menawarkan suatu produk/ jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba) yang diatur dalam suatu permainan tertentu. Dalam PP Waralaba Pasal 1 angka 1 dan Permendag No. 53/2012 Pasal 1 angka 1 menyatakan:

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”. Sedangkan

menurut

Peraturan

Menteri

perdagangan

No.

12/MDAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan:

”Waralaba (Franchise) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/ atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.” David J. Kaufmann, mendefinisikan franchise sebagai berikut:11

“Franchising is a system of marketing and distribution whereby a small independent businessman (the franchise) is granted –in return for a fee- the right to market the goods and services of another (the franchisor) in 11

Juajir Sumardi, Aspek-aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan Transnasional, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 14.


10

accordance with the established standards and practice of the franchisor, and with its assistance.” “Kaufmann melihat franchise sebagai suatu bentuk atau sistem pemasaran dan pendistribusian di mana suatu bisnis berskala kecil dan independen yang disebut sebagai “Franchisee” dijamin untuk mempunyai hak memasarkan barang dan jasa dari pihak lain yang disebut sebagai “Franchisor” sesuai yang ditentukan, serta pihak franchisee akan membayar fee sedangkan pihak franchisor akan memberikan bantuannya.”12 Pengertian waralaba menurut Adrian Sutendi sebagai berikut:13 “Waralaba merupakan bentuk kerja sama di mana franchisor memberikan izin atau haknya kepada franchisee untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang, produk/jasa, dan sistem operasi usahanya dalam jangka waktu tertentu. Sebagai timbal balik, franchisee membayar jumlah tertentu serta mengikuti sistem yang ditetapkan franchisor.” “Waralaba juga dapat dikatakan sistem keterkaitan usaha vertical antara pemilik paten yang menciptakan paket teknologi bisnis (franchisor) dengan penerima hak pengelolaan operasional bisnis (franchisee).”

Para pihak dalam suatu perjanjian waralaba biasanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pemberi Waralaba (franchisor) dan Penerima Waralaba (franchisee). Pengertian dari franchisor itu sendiri adalah pihak yang memiliki sistem atau cara dalam berbisnis, sedangkan franchisee adalah pihak yang membeli waralaba atau sistem dari franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan cara yang dikembangkan oleh franchisor.14 Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba dapat berasal dari lokal (Indonesia) maupun asing. Dengan demikian dilihat dari pihaknya, waralaba dapat 12

Franchise dapat dianggap sebagai bentuk perpaduan antara bisnis berskala besar dan berskala kecil dimana franchisor dapat memperoleh sumber-sumber baru dari perluasan modal, pendistribusian pasar baru, dan pihak penjaja produknya, sementara franchisee memperoleh produk, keahlian, stabilitas dan kecerdasan pemahaman tentang pemasaran yang dimiliki franchisor sebagai perusahaan yang telah maju dan besar. 13

14

Adrian Sutedi, op.cit., hal. 48. Ibid.


11

dilakukan antara pihak lokal dengan pihak lokal maupun pihak asing dengan pihak lokal. Waralaba berdasarkan asal dan wilayah operasi pemasarannya dibagi menjadi dua, yaitu waralaba lokal dan waralaba internasional. Waralaba lokal adalah waralaba yang lahir di Indonesia baik yang beroperasi di Indonesia maupun di mancanegara, sedangkan waralaba internasional adalah waralaba yang berasal dari luar Indonesia dan beroperasi di Indonesia. 15 Beberapa objek pengaturan perjanjian franchise meliputi hal-hal berikut ini: 1. “Nama Dagang atau Merek Dagang. 2. Rahasia Dagang. 3. Jasa Pelatihan. 4. Bantuan-bantuan teknis operasional. 5. Pembelian bahan-bahan dan peralatan. 6. Pengawasan kualitas produk. 7. Biaya franchise. 8. Jangka waktu. 9. Pengalihan franchise. 10. Pemutusan perjanjian. 11. Perjanjian untuk tidak berkompetisi dengan franchisor.”16 Berkaitan dengan penggunaan bahan bahan baku, peralatan usaha serta penjualan barang dagangan diatur di dalam Pasal 19 Permendag No. 53/2012 yang berisi:

“(1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penggunaan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dan/atau jasa produksi dalam negeri kurang dari 80% setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai.” 15

P. Lindawaty S. Sewu, Franchise: Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi, cet. 1, (Bandung: CV Utomo, 2004), hal. 17. 16

Dr. H. Moch. Basarah, S.H., M.H. & H. M. Faiz Mufidin, S.H., M.H., Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 54.


12

Sebelum merumuskan pengaturan Pasal 19 Permendag No. 53/2012 ini seharusnya Pemerintah melihat dan mengacu pada Ketentuan Prinsip Dasar WTO, yaitu:17 1. 2. 3. 4. 5. 6.

“Prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) Prinsip National Treatment Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif Prinsip Perlindungan melalui Tarif Prinsip Resiprositas Perlakuan Khusus Bagi Negara yang sedang Berkembang.”

Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang membawa konsekuensi baik eksternal maupun internal. Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Hal ini sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perandung-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO. Artinya dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.18 Dalam memberlakukan ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional dikenal ada dua doktrin yaitu Doktrin Inkorporasi dan Doktrin Transformasi. Doktrin inkorporasi berarti perjanjian internasional yang telah diratifikasi langsung menjadi bagian dari hukum nasional (law of the land). 17

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 108. 18

Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 13.


13

Sedangkan arti dari doktrin transformasi yaitu ketentuan hukum internasional (perjanjian internasional) baru menjadi bagian dari hukum nasional apabila sudah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. 19 Akan tetapi dalam prakteknya selama ini, Indonesia tidak menganut salah satu doktrin secara tegas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang anggota WTO sehingga penerapan prinsip preferensi atau Generalized System of Preferences (GSP) bagi negara berkembang juga diperoleh oleh Indonesia. Selain melihat dari ketentuan Prinsip Dasar WTO, Pemerintah Indonesia dalam merumuskan Pasal 19 Permendag No. 53/2012 juga harus melihat ketentuan pada UU Persaingan Usaha Indonesia yang berkaitan mengenai perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yaitu Pasal 50 huruf b serta Keputusan Komisi No. 57/2009 mengenai pedoman pelaksanaan ketentuan pasal 50 huruf b tentang pengecualian penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis dalam penulisan ini hendak menulis mengenai ketentuan penggunaan bahan baku lokal pada waralaba asing dilihat dari prinsip perdagangan WTO dan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia.

1.6

Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1.

Perjanjian adalah: “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”20 19

Asianto Sinambela, Perkembangan Perundingan DDA Di World Trade Organization, (Bandung: FH Universitas Padjajaran, 2006), hal. 4. 20

Indonesia, Undang-Undang Republik IndonesiaTentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 5 Tahun 1999, Ps. 1 huruf g.


14

2.

Waralaba adalah: “Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”21

3.

Pemberi Waralaba adalah: “Orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.”22

4.

Penerima Waralaba adalah: “Orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.”23

5.

Pemberi Waralaba Lanjutan adalah: “Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.”24

6.

Penerima Waralaba Lanjutan adalah: “Orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan Waralaba.” 25 21

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Waralaba, PERMENDAG Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012, Ps. 1 angka 1. 22

Ibid., Ps. 1 angka 2.

23


24



15

7.

Prospektus Penawaran Waralaba adalah: “Keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba.”26

8.

Perjanjian Waralaba adalah: “Perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.”27

9.

Menteri adalah: “Menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

Perdagangan.”28

10. Penerima Waralaba Utama (Master Franchisee) adalah: “Penerima Waralaba yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari Pemberi Waralaba dan berbentuk Perusahaan Nasional.”29

11. Dunia usaha adalah: “Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.” 30

25


26


27


28


29

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, PERMENDAG No. 12/MDAG/PER/3/2006, Ps. 1 angka 4.


16

12. Kemitraan adalah: “Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar

prinsip

saling

memerlukan,

mempercayai,

memperkuat,

dan

menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”31

13. Barang adalah: “Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.” 32

1.7

Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian Tipe penelitian hukum yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis-normatif (doctrinal research) melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenai ketentuan penggunaan bahan baku lokal pada waralaba asing dilihat dari prinsip perdagangan WTO dan UndangUndang Persaingan Usaha Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian doctrinal, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam praktek hukum berdasarkan doktrin hukum yang terlepas dari berbagai kontradiksi, perbedaan pendapat, ke-ambiguan, dan irasionalitas, termasuk cabang dari faktor eksternal hukum lainnya seperti faktor kebijakan dan politik.

30

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, Ps. 1 angka 5. 31


32

Indonesia, Undang-Undang Republik IndonesiaTentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, op.cit., Ps. 1 huruf p.


17

1.7.2 Pendekatan Masalah Berdasarkan tipe penelitian yuridis-normatif sebagaimana diatas, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang didukung oleh pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan

perundang-undangan

dilakukan

karena

penelitian

ini

menggunakan landasan teori yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Agreement on Establishing The World Trade Organization. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep pengunaan bahan baku lokal pada waralaba asing di Indonesia dalam tatanan hukum internasional dan hukum persaingan usaha Indonesia, sehingga diharapkan terjadi penormaan dalam aturan hukum yang tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur. Sedangkan pendekatan perbandingan dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. 33 Menurut Sunaryati Hartono, kegunaan perbandingan hukum dalam penelitian akan menghasilkan pemahaman bahwa:34

1. “Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan caracara pengaturan yang sama pula, dan 2. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.”

33

Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. 3, (Malang: Bayumendia Publishing, 2007), hal. 313. 34

Sunaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 1-2.


18

Hal ini berarti bahwa perbandingan ilmu hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai ilmu bantu terhadap dogmatik hukum, dalam arti ia mempertimbangkan pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan menilai keadukuatan mereka untuk hukum sendiri.

1.7.3 Bahan Hukum Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan merupakan data sekunder yang meliputi: a) Sistem atau bahan hukum primer Bahan hukum primer ini diperoleh dari berbagai peraturan perundangundangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, dan konvensi internasional yang mengatur dan terkait dengan penggunaan bahan bakulokal dalam usaha waralaba asing di Indonesia, seperti: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara No. 3817); 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No.4866); 4. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 (Lembaran Negara No. 90 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4742); 5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 / M – DAG / PER / 8 / 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba; 6. Keputusan

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

Nomor

57/KPPU/Kep/III/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Waralaba.


19

7. Agreement on Establishing The World Trade Organization (WTO).

b) Sistem atau bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan tentang penggunaan bahan baku lokal pada waralaba asing di Indonesia, seperti Rancangan UndangUndang, buku yang ditulis para ahli hukum, berbagai jurnal hukum serta karya ilmiah.

c) Sistem atau bahan hukum tersier Bahan hukum tersier ini meliputi bahan-bahan yang menjelaskan bahan primer dan bahan sekunder, seperti Black’s Law Dictionary dan ensiklopedia.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana

tersebut

diatas

dikumpulkan

untuk

kemudian

diinventarisasi,

diklarifikasi dan disesuaikan dengan permasalahan mengenai penggunaan bahan baku lokal pada waralaba asing dilihat dari prinsip perdagangan WTO dan UndangUndang Persaingan Usaha Indonesia. Setelah memperoleh bahan baku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan pemaparan, sistematisasi dan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

1.7.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif secara terbatas. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan cara sistematisasi atau membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk kemudian dilakukan analisa dan konstruksi secara deduktif yang membentuk legal reasoning dari kaidah atau prinsip hukum yang ada,


20

yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selain itu, bagan hukum yang ada dianalisis untuk melihat argumentasi implementasi penggunaan bahan baku lokal pada waralaba asing dilihat dari prinsip perdagangan WTO dan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam praktek hukum di Indonesia secara tepat.

1.8

Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan ini dilakukan ke dalam empat bagian bab yang

saling berkaitan satu dengan lainnya, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pada bab 1, Pendahuluan, akan memberikan pandangan umum tentang penulisan ini, dimana akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Dilihat Dari Prinsip Perdagangan WTO, akan dibahas mengenai tinjauan umum mengenai sejarah terbentuknya GATT/WTO, tujuan terbentuknya WTO, prinsip perdagangan WTO, penerapan prinsip-prinsip dasar WTO terhadap kepentingan nasional negara berkembang serta implementasi kesepakatan WTO dalam hukum nasional Indonesia. Penulis juga menjabarkan tinjauan umum mengenai waralaba seperti sejarah waralaba, pengertian waralaba, jenis-jenis waralaba, waralaba sebagai bentuk perjanjian yang didalamnya menjelaskan mengenai pengertian waralaba dan asas-asas dan prinsip perjanjian waralaba, perbedaan pemberian waralaba dengan lisensi, perkembangan waralaba di Indonesia, pengaturan waralaba di Indonesia serta menjelaskan mengenai Permendag No. 53/2012 dan implementasi ketentuan Pasal 19 tersebut dilihat dari prinsip perdagangan WTO.


21

Bab 3, Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Dilihat Dari UndangUndang Persaingan Usaha Indonesia, Penulis mencoba menjabarkan mengenai tinjauan umum Persaingan dan Dunia Usaha serta mengenai latar belakang hukum persaingan usaha Indonesia yang di dalamnya membahas mengenai asas-asas dan tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha, butir-butir cakupan pengaturan UU Persaingan Usaha Indonesia secara garis besar, pengecualian dalam UU Persaingan Usaha Indonesia. Penulis juga membahas mengenai hubungan antara waralaba dengan UU Persaingan Usaha Indonesia terutama berkaitan dengan pengecualian penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia terhadap perjanjian berkaitan dengan waralaba serta implementasi ketentuan Pasal 19 Permendag No. 53/2012 dilihat dari ketentuan UU Persaingan Usaha Indonesia. Bab 4, Penutup, terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan penulis berdasarkan pokok permasalahan dan analisis data serta saran-saran bagi pihak-pihak terkait.


BAB 2 KETENTUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL DILIHAT DARI PRINSIP PERDAGANGAN WTO

2.1

Prinsip Perdagangan World Trade Organization (WTO)

2.1.1 Sejarah Terbentuknya GATT/WTO Hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara sudah ada sejak lama. Hubungan-hubungan ini sudah ada sejak adanya negara-negara dalam arti negara kebangsaan, yaitu bentuk-bentuk awal negara dalam arti modern. Perjuangan negara-negara ini untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan (kontrol) terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara-negara ini untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan yang mapan dengan negara-negara lainnya. Sejarah membuktikan bahwa perdagangan internasional memegang peranan sangat menentukan dalam menciptakan kemakmuran seluruh bangsa, tetapi di pihak lain perdagangan dan investasi internasional itu juga dapat menyengsarakan bangsa sehingga akhimya menjadi negeri jajahan. Oleh sebab itu kita perlu bertindak sangat hati-hati. Di bidang perdagangan internasional, saling ketergantungan tidak dapat dihindarkan lagi pada saat ini, apalagi dalam abad ke 21. Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade atau GATT). Muatan yang terdapat di dalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antar negara, tetapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antar pengusaha. GATT dibentuk pada Oktober tahun 1947. “GATT was in fact a part of the charter of havana drafted in 1947. The charter of havana had great ambitions: it was


23

intended to establish a worldwide regulation for trade and to found an International trade organization to this end.”35 Lahirnya World Trade Organization (WTO) membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs), dan juga dalam perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPS).36 Meskipun GATT sebagai organisasi tidak ada lagi, Persetujuan GATT 1947 dan versi barunya yang dikenal dengan GATT 1994 masih berlaku dan merupakan bagian dari seluruh persetujuan yang ada di WTO. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995.37 Sejak masih berbentuk GATT sampai menjadi WTO, peraturan-peraturan perdagangan dibentuk melalui serangkaian putaran perundingan. Putaran perundingan terakhir dan terbesar GATT adalah Putaran Uruguay yang berlangsung dari 1986 sampai 1994 dan akhirnya menghasilkan pembentukan WTO. 38 Perundingan di GATT dan WTO dilandasi prinsip memperoleh keuntungan bersama (asas resiprositas). Asas resiprositas adalah ketika suatu negara mencari perbaikan akses di pasar negara lain (seperti penurunan tarif), negara tersebut harus bersedia juga untuk memberikan konsensi (seperti pengurangan tarif) yang dianggap menguntungkan atau memiliki nilai yang sama dengan konsensi yang diminta oleh negara mitra dagangnya tersebut. Prinsip lainnya dalam perundingan WTO adalah

35

Hans Van Houtte, The Law of International Trade, (London: Sweet & Maxwell, 1995), hal.

36

Huala Adolf, op.cit., hal. 97.

37

Asianto Sinambela, op.cit., hal. 1.

51-52.

38

Ibid.


24

prinsip single undertaking, yaitu setiap putaran perundingan hanya dapat diselesaikan jika seluruh aspeknya disetujui secara bersama. 39 Putaran perundingan WTO telah sampai pada Putaran Doha yang berawal dari Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IV di Doha, Qatar, tahun 2001.KTM Doha menghasilkan suatu Program Kerja Doha yang disebut dengan Doha Development Agenda (DDA), program ini menekankan pentingnya pembangunan dalam perundingan perdagangan dan prinsip Perlakuan Khusus dan Berbeda (Special and Differential Treatment - SDT) bagi negara-negara berkembang. World Trade Organization (WTO) sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. WTO ditujukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. Melalui WTO, diluncurkan suatu model perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya World Trade Organization (WTO) merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri WTO telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.

2.1.2 Tujuan Terbentuknya WTO

Kepentingan Indonesia dalam perundingan perdagangan di WTO berkaitan erat dengan tujuan dibentuknya WTO itu sendiri. WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaiman dicantumkan sebagai berikut: “Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negaranegara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan 39

Ibid.


25

nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.”40 Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diadakanlah suatu pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengurangan tarif secara substansial dan juga hambatan-hambatan non-tarif terhadap perdagangan, dan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional. Kepentingan Indonesia yang diperjuangkan dalam setiap perundingan perdagangan di WTO pada intinya adalah terbukanya akses pasar bagi ekspor produkproduk barang dan jasa unggulan Indonesia, terselesaikannya masalah-masalah implementasi persetujuan-persetujuan WTO yang selama ini dirasakan cukup berat bagi negara berkembang, penguatan diberlakukannya prinsip-prinsip SDT bagi negara berkembang agar dapat berkompetisi secara sehat dalam perdagangan global, serta terlaksananya bantuan teknis yang “demand oriented” untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang.41

2.1.3 Prinsip perdagangan WTO Untuk mencapai tujuan-tujuannya, GATT/WTO berpedoman pada enam prinsip utama. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1.

Prinsip Most Favoured Nation 40

Dr. Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 88. 41

Asianto Sinambela, op.cit., hal. 1


26

Prinsip Most Favoured Nation (MFN) ini termuat dalam Pasal I GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskrimintatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. 42 Prinsip ini mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT/WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (asas non diskriminasi) tanpa syarat. Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya.

“The rule must be applied “unconditionally”. This means, for instance, that a state can invoke most favoured treatment without granting in turn some advantage. In other words, the rule is not based on reciprocity.”43 Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Prinsip ini diberlakukan tanpa memandang

struktur sosial-politik dan

ekonomi negara anggota. Itulah sebabnya mengapa prinsip ini dapat berkelanjutan sepanjang sejarahnya dan sangat banyak digunakan. MFN memberikan kesamaan landasan bagi negara maju dan negara berkembang, negara industri maupun agraris, dan dalam batas-batas tertentu antara sistem ekonomi bebas dan ekonomi terpimpin. 44 Inti dari prinsip ini adalah pemberian sesuatu kemanfaatan (advantage), keberpihakan (favour), hak istimewa (privilege) atau kekebalan (immunity) yang

42

43

44

Huala Adolf, op.cit., hal. 108. Hans Van Houtte, op.cit., hal. 59 Dr. Hata, op.cit., hal. 55.


27

diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga dari satu negara anggota lain harus diberikan juga immediately dan unconditionally kepada warga negara dari negara anggota yang lain. 45 Perlakuan yang sama harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (immediately and unconditionally) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua negara GATT. Oleh karena itu, suatu negara tidak diperbolehkan memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Masyarakat internasional mengakui prinsip perlakuan MFN ini merupakan prinsip penting dalam sistem ekonomi internasional. 46 Namun dalam pelaksanaannya prinsip

ini

mendapat

pengecualian-pengecualiannya,

khususnya

menyangkut

kepentingan negara sedang berkembang. Salah satu pengecualian yang dimaksud yang menyangkut mengenai masalah yang Penulis angkat yaitu berkaitan dengan pemberian prefensi tarif oleh negara-negara maju kepada produk impor dari negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung (least developed) melalui fasilitas Generalized System of Preference (sistem preferensi umum). 47 Pengecualian lainnya adalah ketentuan ‘pengamanan’ (safeguard rules) yang mengakui bahwa suatu pemerintah, apabila tidak mempunyai upaya lain, dapat melindungi atau memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya. Pengaturan safeguard ini diatur dalam Pasal XIX dan hanya dapat dipakai dalam keadaan-keadaan tertentu saja.48 Suatu negara anggota dapat membatasi suatu konsesi

45

Prof. Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, (Bandung: PT Alumni, 2005), hal. 25. 46

Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 34. 47

48

Huala adolf, Hukum Perdagangan Internasional,op.cit., hal. 110. Ibid., hal. 111.


28

tarif pada produk-produk yang diimpor dalam suatu jumlah yang meningkat dan yang menyebabkan kerusakan serius (serious injury) terhadap produsen dalam negeri.

2.

Prinsip National Treatment Prinsip National Treatment terdapat dalam Pasal III GATT. Menurut Prinsip

ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. 49

“Competition laws, their enforcement and their administration would not discriminate, de facto or de jure, between domestic and foreign firms goods, services, or investments.”50 Prinsip ini sifatnya berlaku luas, berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku juga terhadap perundang-undangan, pengaturan, dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undangundang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, penggunaan produk-produk dalam negeri. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barangbarang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Prinsip national treatment dan prinsip MFN merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT/WTO. Perjanjian WTO 49

Ibid.

50

Kevin C. Kennedy, Competition Law And The World Trade Organisation: The Limits Of Multilateralism, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal. 274.


29

memperbolehkan suatu negara untuk meminta pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini yang mencakup upaya-upaya tertentu (specific measures) yang pada mulanya tidak dapat menawarkan perlakuan demikian. Oleh karena itu, ketika suatu negara meminta pembebasan kewajiban MFN, permintaan tersebut akan ditinjau setiap lima tahun. Pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini hanya boleh dilakukan untuk jangka waktu 10 tahun. 51 Prinsip national treatment atau perlakuan nasional ini pada umumnya merupakan hasil dari negosiasi atau perundingan di antara negara-negara anggota.

3.

Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif Yang menjadi ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif

yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT.52 Restriksi terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun dilarang (Pasal IX) karena hal tersebut dapat mengganggu praktek perdagangan yang normal. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini dapat dilakukan dalam hal: “Pertama, untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor; kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya yang menyangkut produk pertanian dan perikanan; ketiga, untuk mengamankan, berdasarkan escape clause (Pasal XIX), meningkatnya impor yang berlebihan (increase of imports) di dalam negeri sebagai upaya untuk melindungi diri, misalnya, terancamnya produksi dalam negeri; keempat, untuk melindungi negara pembayaran (luar negerinya) (Pasal XII).”53

Pengecualian mengenai escape clause dalam Pasal XIX mengatur mengenai pembatasan sementara atas impor yang menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri. Jika suatu negara anggota GATT bermaksud membatasi impor atas suatu produk berdasarkan Pasal XIX harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 51

Ibid., hal. 112.

52

Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 18. 53

Huala adolf, Hukum Perdagangan Internasional,op.cit., hal. 113.


30

a. “Terdapat perkembangan yang tidak wajar dalam impor produksi yang bersangkutan. b. Produk tersebut diimpor dalam jumlah yang semakin meningkat. c. Kuantitas impor yang semakin meningkat tersebut dapat mengganggu produsen barang serupa di dalam negeri.”54

Prinsip Restriksi tidak dapat diterapkan selain untuk melindungi neraca pembayaran dan secara progresif harus dikurangi, bahkan harus dihilangkan apabila tidak dibutuhkan kembali. Akan tetapi terdapat pengecualian pada negara-negara berkembang, negara tersebut dapat memberlakukan restriksi kuantitatif untuk mencegah terkurasnya devisa mereka yang disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor yang diperlukan bagi pembayaran atau karena negara-negara berkembang tersebut sedang mendirikan atau memperluas produksi dalam negerinya. Menurut Pasal XIII, restriksi kuantitatif ini, meskipun diperbolehkan, tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. 55

4.

Prinsip Perlindungan Melalui Tarif Prinsip ini diatur dalam pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas

industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. GATT hanya memperbolehkan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (nontariff commercial measures).56 Perlindungan melalui tarif tersebut menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.57

54

55

56

57

Dr. Hata, op.cit., hal. 65. Huala Adolf dan A. Chandrawulan, op.cit.,hal. 19. Huala adolf,Hukum Perdagangan Internasional,op.cit., hal. 114. Huala Adolf dan A. Chandrawulan, loc.cit.


31

Negara-negara GATT pada umumnya menggunakan prinsip ini untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Penerapan tarif tersebut tidak boleh bersifat diskriminatif. Penerapan tarif juga tunduk pada komitmen tarifnya kepada GATT/WTO. Komitmen tarif adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap produk tertentu dan bersifat mengikat negara tersebut.

“Suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah ia sepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian mengenai kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya (Pasal XXVII).”58

GATT

juga

mensyaratkan

kepada

negara-negara

anggotanya

untuk

menerapkan prinsip transparansi yang menjadi kunci bagi prasyarat perdagangan yang pasti (predictable). Keterbukaan atau transparansi hukum atau perundangundangan nasional dan praktik perdagangan suatu negara menjadi syarat dalam prinsip transparansi ini.

5.

Prinsip Resiprositas Prinsip ini terdapat pada preambule GATT dan berlaku dalam perundingan-

perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal-balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.59

6.

Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang (Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D) Untuk

meningkatkan

partisipasi

negara-negara

berkembang

dalam

perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip

58

59

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional,op.cit., hal. 115. Huala Adolf dan A. Chandrawulan, loc.cit.


32

GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO. Oleh karena diantara negara-negara anggota GATT, masih banyak negara yang sedang berkembang dimana negara-negara tersebut masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonominya, maka untuk membantu pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu Part IV, ditambahkan ke dalam GATT. 60 Bagian IV ini mengakui kebutuhan negara sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan dan tidak memperbolehkan negara-negara maju membuat rintangan-rintangan baru terhadap ekspor negaranegara sedang berkembang. Negara-negara industri juga akan menerima bahwa mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan penurunan ataupun penghilangan tarif dan rintangan-rintangan lain terhadap perdagangan negara-negara sedang berkembang. Pada Putaran Tokyo 1979, negara-negara sepakat dan mengeluarkan putusan yaitu mengakui bahwa negara sedang berkembang adalah pelaku (bentuk hukum) yang permanen dalam sistem perdagangan dunia sehingga harus diberi perlakuan yang lebih menguntungkan dan partisipasi yang lebih besar dalam perdagangan dunia. Pengakuan ini merupakan dasar hukum bagi negara industri dalam memberikan GSP (sistem preferensi umum) kepada negara-negara sedang berkembang. 61

2.1.4 Waiver dan Pembatasan Darurat Terhadap Impor GATT mengijinkan diadakannya perkecualian dalam bentuk waiver dan langkah darurat lainnya. Perkecualian dalam bentuk waiver misalnya suatu negara

60

Ibid., hal. 21.

61

Ibid.


33

dalam melaksanakan kebijakan bidang pertaniannya sebenarnya melanggar GATT, tetapi karena telah ditetapkan sebelum adanya GATT, maka kebijakan tersebut memperoleh waiver (pelepasan tuntutan).

“Waivers are common in the GATT; for instance, a waiver allowed the European Coal and Steel Community to be considered as a customs union, although it did not satisfy all conditions of Article XXIV.”62 Dalam kasus tertentu suatu negara dapat menghadapi suasana darurat yang memerlukan penanganan dengan mengambil langkah proteksi karena industri dalam negerinya menghadapi masalah (Pasal XIX).63 Pasal XIX mengizinkan suatu negara untuk mengambil langkah protektif tersebut. Tetapi pasal XIX menyatakan bahwa langkah protektif tersebut adalah langkah darurat yang bersifat sementara. Perkecualian tersebut dikenal sebagai safeguards. Dengan syarat yang ditentukan secara khusus, suatu negara anggota GATT dapat menerapkan suatu restriksi dalam impornya atau mencabut konsesi tarif yang telah diberikan kepada negara lain untuk produk-produk yang telah mengalami peningkatan impor yang sedemikian besar sehingga menimbulkan kesulitan yang berat untuk industri dalam negeri negara-negara yang bersangkutan.

2.1.5 Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar WTO Terhadap Kepentingan Nasional Negara Berkembang

Sebagai hakikat dari sistem liberalisme adalah kebebasan dalam berkegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi maupun perdagangan dengan merebut pasar tanpa campur tangan pihak manapun. Segala bentuk kejadian perekonomian terjadi karena mekanisme pasar berupa penawaran dan permintaan. Sebagaimana suatu

62

Hans Van Houtte, op.cit., hal. 87.

63

Nursalam Sianipar, Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001), hal. 44.


34

pertarungan, free fight liberalism yang diusung dalam era globalisasi belakangan ini menjadi semakin sadis. Persaingan antara multinasional corporation raksasa dengan usaha kecil dan menengah tentu saja bukan persaingan yang adil. Juga persaingan antara negara maju dengan negara berkembang bahkan negara terbelakang juga dipaksakan untuk bertarung bebas. Dapat ditebak, pihak yang lemah pasti akan kalah dan dipastikan mati dalam pertarungan. Oleh karena itu, GATT/WTO menjadi semacam wasit atau juri pertandingan dalam free fight liberalism tingkat global. Slogan TINA (There Is No Alternative) dimana suatu keharusan berlaku diantara negara-negara yang melakukan perdagangan internasional untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan GATT/WTO. Konsekuensi yang diperoleh ketika suatu negara yang melanggar kesepakatan GATT/WTO akan sangat berpengaruh dan merugikan negara itu sendiri, karena akan seperti dikucilkan dari pergaulan perdagangan global. Kebijakan-kebijakan nasional negara juga tunduk dan patuh terhadap kesepakatan GATT/WTO sehingga kepentingan nasional yang berusaha melindungi industri nasional maupun peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi hal yang dinomorduakan dibandingkan dengan kepentingan perdagangan bebas yang dinikmati oleh eksportir-eksportir asing. Walaupun GATT/WTO masih memaklumi dan memaafkan negara-negara berkembang untuk menerapkan pemberlakuan kesepakatan WTO dengan memberi waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur. Yang pada akhirnya mewajibkan seluruh anggota WTO untuk berada dalam semangat free fight liberalism tanpa terkecuali. Sehingga globalisasi merupakan suatu kepastian bagi seluruh negara di dunia dan hanya menunggu waktu saja untuk terjadi. Dengan adanya prinsip non-diskriminasi maka perusahaan dari negara berkembang akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan negara maju yang lebih maju tingkat teknologinya. Akan tetapi, negara-negara berkembang rentan akan kerugian akibat perdagangan internasional yang hanya memiliki motif akumulasi laba belaka. Banjirnya komoditas produksi asing dalam pasar lokal akan membuat pelaku ekonomi lokal terpukul dengan penurunan harga dan trend konsumsi pasar yang akan


35

membuat permintaan produk lokal menurun bahkan mati di pasar dalam negeri. Negara-negara berkembang sangat rentan akan suatu injury dalam perekonomian nasional karena berbagai sebab, salah satunya adalah minimnya fasilitas yang disediakan negara pada pelaku ekonomi nasional dan penguasaan teknologi serta sumberdaya manusia yang kalah jauh tertinggal dengan negara-negara maju.

Apalagi

negara-negara

berkembang

merupakan

pasar

yang

harus

mengkonsumsi produk-produk asing buatan negara-negara maju yang mengalami overproduction, sehingga pasar domestik akan terus dipaksa membeli komoditas asing. Jika suatu negara mengalami peningkatan impor yang signifikan dan tiba-tiba serta mengancam perekonomian nasional maka ini disebut sebagai injury. Jika terkena injury maka suatu negara berhak melakukan tindakan safeguards dengan pembatasan impor untuk melindungi perekonomian nasional. Tindakan safeguards ini pada hakikatnya merupakan penyimpangan terhadap prinsip free fight liberalism, namun terpaksa harus dilakukan demi keberlangsungan perekonomian nasional khususnya kepada negara-negara berkembang yang rentan terhadap injury semacam itu. Oleh karena itu, WTO melakukan suatu perlakuan khusus terhadap negaranegara berkembang sesuai salah satu prinsip yaitu Special and Differential to Developing Nations (yang selanjutnya disebut S&D) yang dapat mengecualikan suatu negara (berkembang) untuk dimaafkan bila terpaksa melanggar kesepakatan WTO. S&D merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan (a means of development) dan instrumen untuk menggapai keadilan (a means of justice) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan internasional di bawah payung WTO.64 Pemberian perlakuan khusus bagi negara berkembang ini disebut dengan prinsip preferensi. Prinsip mengenai preferensi bagi negara berkembang adalah prinsip yang

64

Nandang Sutrisno. Eksistensi Ketentuan Khusus Bagi Negara Berkembang Dalam Perjanjian World Trade Organization.. Diakses pada tanggal 8 Desember 2012 pukul 00.25 WIB.


36

mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negaranegara berkembang. Artinya negara-negara ini perlu mendapat perlakuan khusus manakala negara-negara maju berhubungan dengan mereka. Dasar teori dari sistem preferensi ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban-kewajiban MFN untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tarifnya pada impor-impor barang manakala barang-barang tersebut berasal dari negara-negara berkembang. Menurut mereka, hal tersebut akan memberikan negara-negara berkembang suatu keuntungan kompetitif dalam masyarakat industri yang menjadi sasaran ekspor.65 Perwujudan era perdagangan bebas global (global free trade), pada satu sisi, telah menjadi obsesi bagi sebagian negara, terutama negara-negara industri atau maju. Sebaliknya, bagi sebagian negara lainnya, terutama negara-negara yang keadaan ekonominya lemah, perdagangan bebas menjadi ancaman yang serius yang dapat semakin melemahkan keadaan dan kemampuan ekonominya. Namun demikian, mau tidak mau, cepat atau lambat, kelompok negara yang terakhir ini harus ikut dalam proses perdagangan bebas tersebut. Pada dasarnya negara maju mengakui bahwa negara berkembang perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Prinsip special and differential treatment ini untuk mendorong negara berkembang ikut proaktif berpartisipasi dalam berbagai perundingan perdagangan internasional. Semua persetujuan WTO memiliki ketentuan mengatur perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang

yang bertujuan untuk memberikan kemudahan-

kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO. Pemberian perlakuan khusus oleh WTO kepada negara-negara berkembang tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk meningkatkan pembangunannya. Pemberian perlakuan khusus tersebut bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara kedua negara.

65

Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, op. cit., hal. 41.


37

Penerapan prinsip preferensi

bagi

negara

berkembang pada

WTO

dikelompokkan atas 6 kelompok yang tercantum dalam setiap perjanjianWTO. Penerapan prinsip tersebut, yaitu: 1.

Kelompok pertama adalah S&D yang ditujukan untuk meningkatkan peluang perdagangan bagi negara berkembang. S&D berdasarkan kelompok ini digolongkan ke dalam the Enabling Clause. Maksud dari theenabling clause menyatakan bahwa negara maju dapat memberikan preferensi tarif terhadap produk-produk yang berasal dari negara berkembang menurut the Generalized System of Preferences (GSP).66 Program GSP

ini

merupakan

suatu

program pengurangan

bea

tarif

masuktermasuk terhadap produk negara berkembang ke dalam negara maju.Program

GSP

ini

diberikan

oleh

negara

maju

kepada

negara

berkembangtanpa adanya pelakuan yang sama dari negara berkembang. 2.

Kelompok

kedua

adalah

S&D

yang

dimaksudkan

untuk

melindungi

kepentingan-kepentingan negara berkembang. Pada the Agreement on the Aplication of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) yang mewajibkan negara-negara

anggota

WTO

untuk

mempertimbangkan

kepentingan-

kepentingan khusus negara-negara berkembang, terutama dalam mempersiapkan dan menerapkan the Agreement on the Applicationof Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).67

66

Lihat pasal 1 dan 2 (a) GATT Contracting Parties Decision of November 28, 1979 on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries, GATT, 26th Supp. BISD 203 (1980) (selanjutnya disebut Enabling Clause): 1. “1. Notwithstanding the provisions of Article I of the General Agreement, contracting parties may accord differential and more favourable treatment to developing countries1, without according such treatment to other contracting parties. 2. The provisions of paragraph 1 apply to the following: (a) Preferential tariff treatment accorded by developed contracting parties to products originating in developing countries in accordance with the Generalized System of Preferences” 67

Article 10 (1) the Agreement on the Aplication of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS): “members are to take into account the special needs of developing country members, and in particular of the least-developed countries, in the preparation and application of sanitary or phytosanitary measures”.


38

3.

Kelompok ketiga adalah S&D yang memberikan fleksibilitas kepada negara berkembang. Pada perjanjian pertanian (the Agreement onAgriculture (AA) memberikan presentase de inimis untuk memperhitungkan jumlah keseluruhan subsidi domestik yang berjalan sebesar 10 persen, lebih tinggi daripada yang diberikan kepada negaranegara maju, yaitu 5 persen.68

4.

Kelompok keempat, yaitu S&D dalam bentuk pemberian masa transisi yang lebih panjang kepada negara berkembang. Pada Perjanjian tentang Trade-Related Investment Measures (TRIMs), memberikan masa transisi kepada negara maju selama 2 tahun dan waktu yang lebih lama bagi negara berkembang dan negara terbelakang. Negara berkembang pada umumnya 5 tahun dan kepada negaranegara terbelakang atau leastdevelopedcountries (LCDs) selama 7 tahun.69

5.

Kelompok kelima, yaitu S&D berupa teknis kepada negara berkembang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis, finansial, dan sumber daya dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian WTO. Pada Perjanjian tentang Trade Related Aspects of Intelelectual Property Rights (TRIPs), mewajibkan negaranegara maju untuk memberikan bantuan-bantuan teknis dan finansial kepada negara berkembang dan negara-negara terbelakang dalam rangka membantu memfasilitasi negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan perjanjian TRIPs secara penuh.70

6.

Kelompok keenam, yaitu S&D yang khusus diperuntukkan bagi negara-negara terbelakang. Pada dalam Perjanjian Prosedur Lisensi Impor atau Import Licensing Procedures (ILP) menyatakan bahwa dalam mengalokasikan lisensi, pertimbangan khusus harus diberikan kepada importir-importir yang mengimpor

68

Lihat Article 6 (4) the Agreement on Agriculture (AA).

69

Article 5 (2) Trade-Related Investment Measures (TRIMs): “developing country members will have five years to eliminate all GATT inconsistent TRIMs and developed country member will have two years. Least-developed country memberswill have a seven-years transitional period”. 70

Article 67 Trade Related Aspects of Intelelectual Property Rights (TRIPs):” developed country members are to provide, on request and on mutually agreed terms and conditions, technical and finansial cooperation in favour of developing and least-developed country members”.


39

produk-produk yang berasal dari negara berkembang, khususnya dari negaranegara terbelakang.71

Negara-negara yang memberikan fasilitas GSP kepada negara berkembang antara lain, Australia, Austria, Canada, Pasaran Bersama Eropa, Jepang, New Zealand, Sweden, Swiss, Norwegia, Finlandia dan Amerika Serikat.72 Barang-barang yang terkena tarif GSP ini yaitu barang-barang kulit diolah dan setengah diolah (manufaktur), karet dan hasil-hasil karet, kayu berbentuk kasar dan bentuk semi manufaktur, kertas, benang, pakaian dan aksesoris pakaian, gelas, batubatu berharga, metal dan produk-produknya, besi dan baja, tembaga, nekel, timah, aluminium berbentuk semi manufacture, plastik, minyak untuk parfum, mesin listrik dan bukan listrik, alat-alat make-up, handbag, perabot rumah tangga, mainan anak.73

2.1.6 Implementasi Kesepakatan WTO dalam Hukum Nasional Indonesia Pemerintah

Indonesia

ikut

serta

dalam

proses

perundingan

dan

penandatanganan Agreement Establishing the World Trade Organization beserta seluruh Annex-nya (1,2,3) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Agreement tersebut. Akan tetapi, Indonesia baru menjadi anggota secara resmi dalam Agreement pembentukan WTO tersebut setelah meratifikasinya dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tertanggal 2 November 1994. Dengan diratifikasinya suatu perjanjian internasional oleh pemerintah, berarti negara

tersebut

wajib

untuk

melaksanakan

ketentuan-ketentuan

perjanjian

internasional yang diikutinya. Setiap negara anggota tidak boleh menggunakan ketentuan hukum

nasionalnya

sebagai dasar

pembenaran kelalaian dalam

71

Article 3 (5) (j) Import Licensing Procedures (ILP):” in allocating licences among importers, members should give consideration to those importers importing products originating in developing country memebrs and, in particular, in least-developed countries”. 72

Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT & GSP), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 190. 73

Ibid.


40

melaksanakan ketentuan perjanjian internasional dan juga harus memberlakukan perjanjian internasional tersebut di seluruh wilayah negaranya.74 Suatu negara yang telah menyatakan menjadi peserta dalam suatu perjanjian internasional, maka berarti negara tersebut telah menundukkan dirinya terhadap hukum internasional, dan hal ini dikenal dengan supremasi hukum internasional terhadap hukum nasional. Indonesia di dalam praktek hubungan-hubungan internasionalnya, mengakui supremasi hukum internasional sehingga Indonesia selalu berusaha mentaati hukum internasional, terutama perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasinya dan selalu menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Dalam memberlakukan ketentuan hukum internasioanl ke dalam hukum nasional dikenal ada dua doktrin yaitu doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi. Doktrin inkorporasi yaitu suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi langsung menjadi bagian dari hukum nasional (law of the land), doktrin ini dianut oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Spanyol, dan beberapa negara kontinental lainnya. 75 Sedangkan doktrin tranformasi adalah ketentuan hukum internasional (perjanjian internasional) baru menjadi bagian dari hukum nasional apabila sudah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. 76 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak mengatur apakah Indonesia menganut doktrin inkorporasi atau doktrin transformasi sehingga dalam prakteknya, Indonesia tidak menganut salah satu doktrin secara tegas. Sepanjang hukum atau perjanjian internasional menyangkut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keterikatan negara atau badan-badan negara secara langsung, maka hukum atau perjanjian internasional tersebut berlaku langsung setelah diratifikasi (self excecuting).

74

Asianto Sinambela, op.cit., Implementasi Kesepakatan WTO Dalam Hukum Nasional, hal.

2. 75

Ibid., hal. 3.

76

Ibid., hal. 4.


41

Oleh karena Indonesia dalam prakteknya menganut baik doktrin inkorporasi maupun doktrin transformasi, maka implementasi kesepakatan WTO tersebut dibagi ke dalam dua hal yaitu keterikatan secara eksternal dan secara internal. Maksud dari keterikatan secara eksternal yaitu Indonesia sebagai negara terikat langsung (self excecuting) oleh ketentuan-ketentuan Perjanjian WTO tanpa harus dibuat peraturan perundang-undangan nasional untuk mengimplementasikannya, jadi dalam hal ini Indonesia menerapkan doktrin inkorporasi seperti misalnya menyangkut ketentuanketentuan tentang kebijakan tarif, kebijakan fiskal, pelaksanaan prinsip-prinsip perdagangan multilateral (most favoured nation, national treatment, transparency), kebijakan dalam penanaman modal asing (Agreement on Related Investment Measures – TRIMs), kebijakan dalam perdagangan jasa (General Agreement on Trade

and Services – GATS), kebijakan HAKI (Agreement on Trade Related

Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPs), penyelesaian sengketa, dan sebagainya. 77 Sedangkan keterikatan secara internal, dimaksudkan bahwa agar ketentuanketentuan Perjanjian WTO dapat diimplementasikan dalam lingkungan domestik agar mengikat warga negara secara individual atau badan hukum swasta, maka ketentuan WTO tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, sehingga diperlukan adanya transformasi Perjanjian WTO ke dalam hukum nasional. 78 Sesuai dengan doktrin ini, Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization dalam Penjelasan Umum paragraf 6 menyatakan: “Untuk itu konsekuensi yang antara lain perlu ditindak lanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan. Sebagai pelaksanaan dari keharusan transformasi ketentuan WTO ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, kini telah dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, peraturan perundang-undangan di bidang hak milik intelektual 77

Ibid., hal 5-6.

78

Ibid., hal 9.


42

(misalnya hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang), peraturan di bidang perdagangan, industri dan jasa (misalnya tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tentang Perlindungan Konsumen, tentang Perbankan, tentang Ketenagakerjaan, dan sebagainya). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih dirasakan terlalu berat untuk mengimplementasikan Perjanjian WTO tersebut karena posisi Indonesia dalam berbagai sektor masih lemah. Sebagai negara berkembang, Indonesia banyak memerlukan kebutuhan akan barang dan jasa yang harus didatangkan dari luar negeri, sebaliknya Indonesia juga harus menjual produk-produk dalam negerinya agar dapat memperoleh devisa untuk membayar kebutuhan tadi. Tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa hidup tanpa ketergantungan dengan negara lain (self supporting). Salah satu cara untuk menghadapi arus globalisasi khususnya WTO adalah dengan mempersiapkan sebaik-baiknya perangkat peraturan perundang-undangan nasional di berbagai bidang yang mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Perjanjian WTO tersebut di lingkungan wilayah domestik, sehingga terdapat kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Diharapkan hukum menjadi sarana bagi perkembangan masyarakat yang cenderung makin terbuka dan kompetitif. Pesatnya perkembangan perdagangan bebas di Indonesia dapat dilihat dari masuknya investor asing ke Indonesia dengan cara menanamkan modalnya melalui bisnis waralaba. Para pengusaha melakukan berbagai cara untuk mengembangkan usahanya secara internasional, salah satu caranya yaitu dengan melalui franchise. Menurut Frank Bradley, dalam bukunya yang berjudul International Marketing Strategy, menyatakan sebagai berikut:

“Franchising is a form of marketing and distribution in which the franchisor grants an individual or small company, the franchisee, the right to do business in a prescribed manner over a certain period of time, in a specified place.”79

79

Frank Bradley, International Marketing Strategy, (London: Prentice Hall, 1991), hal. 328.


43

Pemberian waralaba (franchising) merupakan salah satu cara perusahaan untuk berekspansi secara internasional tanpa menanamkan investasi modal yang besar. Selain itu juga merupakan suatu bentuk pemberian lisensi dimana sebuah induk perusahaan (franchisor) memberikan kepada entitas independen lainnya (franchisee) hak memutar roda bisnis dalam suatu cara yang ditentukan. Waralaba merupakan salah satu sistem pemasaran yang secara tepat dan menguntungkan untuk mengembangkan usaha baik bagi konsumen di dalam negeri maupun konsumen di luar negeri.Indonesia sendiri mempunyai potensi yang baik untuk pengembangan bisnis waralaba. Hal ini dilihat dari kondisi di Indonesia, banyak bidang usaha yang menunjukkan adanya potensi pasar yang besar dan berkembang.

2.2

Waralaba

2.2.1 Sejarah Waralaba Konsep waralaba atau franchise muncul sejak 200 tahun sebelum Masehi. Saat itu, seorang pengusaha Cina memperkenalkan konsep rangkaian toko untuk mendistribusikan produk makanan dengan merek tertentu.80 Namun, sebenarnya waralaba dengan pengertian yang kita kenal saat ini berasal dari Amerika Serikat. Sistem waralaba di Amerika Serikat pertama kali dimulai pada tahun 1851. Pada saat itu, di Amerika Serikat timbul apa yang dinamakan sistem waralaba Amerika generasi pertama, yang disebut sebagai straight product franchising (waralaba produksi murni). Pada mulanya sistem ini berupa pemberian lisensi bagi penggunaan nama pada industri minuman (Coca-Cola), kemudian berkembang sebagai sistem pemasaran pada industri mobil (General-Motors).81 Setelah Perang Dunia II, di Amerika Serikat berkembang sistem waralaba generasi kedua, yang disebut entire business franchising. Dalam sistem ini, ikatan 80

81

Adrian Sutedi, op.cit., hal. 1. Ibid.


44

perjanjian tidak lagi hanya mengenai aspek produksi, tetapi meliputi seluruh aspek pengoperasian perusahaan waralaba.82 Pemberi waralaba (franchisor) membawa satu paket prestasi kepada penerima waralaba (franchisee) berupa bentuk atau dekorasi tempat usaha, konsep kebijakan perusahaan, dan sistem manajemen perusahaan. Franchisor mengarahkan dan “meleburkan” para franchisee ke dalam suatu sistem yang telah franchisor tetapkan. Generasi ini memperkenalkan sistem franchising yang menawarkan strategi bisnis dengan menggunakan hak dan keistimewaan milik franchisor, diuntungkan dari reputasi franchisor, mengurangi resiko memulai usaha baru dan keuntungan membeli barang dagangan dalam jumlah besar, “Wimpy”, jaringan restoran hamburger, merupakan bisnis format franchise pertama di Inggris. Colonel Harlan Sander’s, penemu dan pendiri “Kentucky Fried Chicken”, mendirikan outlet franchisee pertama di Amerika Serikat pada tahun 1950.83 Di Amerika Serikat, franchise mengalami booming pada tahun 60-70an setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Pada saat itu, banyak terjadi praktek penipuan bisnis yang mengaku sebagai franchise, salah satunya dengan cara menjual sistem bisnis franchise yang ternyata belum teruji keberhasilannya di lapangan. Selain itu, franchisor pun lebih fokus untuk menjual franchise milik mereka dibandingkan membangung dan menyempurnakan sistem bisnis franchisenya. Banyak investor baru yang gagal oleh modus seperti ini, hal ini menjadi salah satu pendorong terbentuknya IFA (International Franchise Association) pada tahun 1960. 84 Hal ini menjadi generasi ketiga franchising. Salah satu tujuan didirikannya IFA adalah untuk menciptakan iklim industri bisnis franchise yang dapat dipercaya, oleh karenanya IFA menciptakan kode etik franchise sebagai pedoman bagi anggota-anggotanya. Walau begitu, kode etik 82

Ibid., hal. 2.

83

Tim Internasional Franchise Business Management, Franchise Manual: Panduan Franchise Terlengkap & Pertama Di Indonesia, (Jakarta: Internasional Franchise Business Management, 2007), hal. 5. 84

Sejarah Awal Mula Waralaba. . Diakses pada tanggal 5 Januari 2013 pukul 20.27 WIB.


45

franchise masih perlu didukung oleh perangkat hukum agar dapat memastikan tiaptiap pihak dalam industri ini terlindungi. Pada tahun 1978, Federal Trade Commission (FTC) mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap franchisor yang akan memberikan penawaran peluang waralaba kepada publik untuk memiliki UFOC (Uniform Franchise Offering Circular). UFOC adalah dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai peluang bisnis franchise yang ditawarkan, seperti: sejarah bisnis, pengelola, hal yang berkaitan dengan hukum, prakiraan investasi, deskripsi konsep bisnis, dan salinan dari perjanjian franchise. Selain itu daftar nama, alamat dan nomor telepon dari pemilik franchise adalah informasi yang diwajibkan. UFOC bertujuan untuk menyampaikan informasi yang cukup mengenai perusahaan untuk membantu calon franchisee dalam mengambil keputusan. 85 Di Tahun 1980-an, franchising sebagai strategi pengembangan bisnis menjadi semakin sempurna. Franchising dijadikan bagian integral dari strategi perdagangan internasional pemerintah federal Amerika Serikat. Secara alamiah, kemudian terjadi pengerucutan pengelompokkan usaha. Kelompok generasi pertama, kedua, dan ketiga yang berkembang pada tahun 1970-an mengelompokkan menjadi satu menjadi Product-and-trade-name franchising, yaitu: Product-and-trade-name franchising dan Business-format franchising.86 Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka franchise ini kemudian. masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat Indonesia. 87 Istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak untuk 85

Sejarah Perkembangan Bisnis Franchise/Waralaba. . Diakses pada tanggal 5 Januari 2013 pukul 20.32 WIB. 86

87

Tim Internasional Franchise Business Management, op.cit., hal. 7. Tengku Keizerina Devi Azwar, Perlindungan Hukum Dalam Franchise, 2005, hal. 1-2.


46

mendalaminya kemudian istilah franchise dicoba di Indonesiakan dengan istilah ‘waralaba’ yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan istilah franchise. Waralaba berasal dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba (untung), maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih / istimewa. 88 Di Indonesia, waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi atau menjadi agen tunggal pemilik merek. 89 Waralaba di Indonesia semakin berkembang ketika masuknya waralaba asing pada tahun 80-90an. KFC, McDonald’s, Burger King, dan Wendys adalah sebagian waralaba asing yang masuk ke Indonesia pada awal-awal berkembangnya waralaba di Indonesia. Perusahaan-perusahaan waralaba lokal pun mulai bertumbuhan pada masa itu, salah satunya ialah Es Teler 77. Pertumbuhan bisnis waralaba yang tumbuh subur di Indonesia, pada prinsipnya tidak lepas dari peran serta dari merek-merek waralaba lokal. Perkembangan waralaba lokal yang semakin pesat, bisa dilihat dari masih sangat terbukanya peluang usaha ini untuk mewaralabakan perusahaan-perusahaan tradisional yang telah mempunyai merek dagang dan sistem yang stabil. Merek-merek lokal ini diarahkan pemerintah untuk bernaung di bawah AFI (Asosiasi Franchise Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang diakui oleh pemerintah dalam bidang waralaba. Asosiasi ini merupakan anggota dari IFA (International Franchise Association) yang adalah organisasi franchise skala internasional. AFI didirikan pada tanggal 22 November 1991 dengan bantuan dari ILO (International Labour Organization) dan Pemerintah Indonesia.90 Asosiasi ini salah satunya bertujuan untuk mengembangkan franchise dalam rangka penciptaan distribusi nasional, kesempatan kerja, dan pengembangan usaha kecil menengah 88

Ibid., hal. 2.

89

Yohanes Heidy Purnama. Epidemi Tren Konsep Bisnis Waralaba. . Diakses pada tanggal 5 januari 2013 pukul 21.59 WIB. 90

Adrian Sutedi, op.cit, hal. 20.


47

(UKM). Setelah itu dibentuk Franchise Resource Center (FRC) yang merupakan wadah

yang

menangani

pemberdayaan

usaha-usaha

menjadi

franchise,

memasyarakatkan dan menyosialisasikan sistem itu serta mendorong pertumbuhan franchise lokal, lembaga ini berada di bawah Departemen Perdagangan. 91 Keberadaan waralaba (franchise) bagi pemerintah Indonesia sangat membantu terutama untuk membuka lapangan kerja baru secara instan dan memicu perekonomian daerah. Karena adanya peluang bagi waralaba lokal untuk meningkatkan peranannya dalam bisnis waralaba, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan bagi tumbuh kembangnya bisnis waralaba lokal. Hal ini dapat

dilakukan

melalui

penumbuhan

pengusaha-pengusaha

baru

serta

memberdayakan UKM dan koperasi dalam bisnis waralaba baik sebagai franchisee, franchisor maupun sebagai pemasok barang dan jasa. Walaupun sistem franchise berkembang pesat di Indonesia, tetapi sebelum tahun 1997 belum ada dasar hukum yang khusus mengatur franchise itu sendiri. Pada saat itu di Indonesia berlaku tiga undang-undang yang menjadi dasar pemberian perlindungan hukum kepada hak milik intelektual perusahaan, yaitu Undang-Undang Paten, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Merek. Dengan adanya Undang-Undang Paten memungkinkan franchisor memperoleh perlindungan hukum terhadap kemungkinan adanya usaha peniruan. Sedangkan Undang-Undang Merek menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan yang mendaftarkan mereknya terhadap kemungkinan peniruan, pemalsuan, ataupun penggunaan secara ilegal atas merek dagangnya. Lalu, pada tahun 1997 akhirnya dibuat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba, yang kemudian diganti oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Peraturan tersebut memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi mereka yang menjalankan usaha waralaba. 92

91

Deden Setiawan, Franchise Guide Series: Kiat Memilih Usaha Dengan Biaya Kecil Untung Besar 2, (Jakarta: Dian Rakyat, 2007), hal. 8. 92

Adrian Sutedi, Op.cit.., hal. 22.


48

Adanya Peraturan Pemerintah ini, kemudian diikuti dengan munculnya peraturan perundang-undangan guna melengkapi peraturan pemerintah tersebut. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Permendag No. 31/2008. Penyelenggaraan Permendag No. 31/2008 ada dibawah pengawasan Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, selama 4 tahun berjalan Permendag No. 31/2008 tersebut akhirnya dicabut dan diganti dengan Permendag No. 53/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

2.2.2 Pengertian Waralaba Pengertian Franchise berasal dari bahasa Perancis affranchir yang berarti to free yang artinya membebaskan. Dengan istilah franchise di dalamnya terkandung makna, bahwa seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu.93 Dalam bidang bisnis franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu.94 Franchise ini merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis, yaitu suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa franchise dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk (franchisor) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah (franchisee), hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, di suatu tempat tertentu.95

93

Ridwan Khairandy, Perjanjian Franchise Sebagai Sarana Alih Teknologi, (Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan yayasan Klinik Haki Jakarta, 2000), hal. 133. 94

Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal. 56. 95

Ibid, hal. 57.


49

Franchising menurut Asosiasi Franchise Indonesia adalah: “Franchising menurut hakekatnya adalah strategi pemasaran para pengusaha “mirip” dengan strategi-strategi lain seperti retailing, multilevel marketing, direct selling, dan sebagainya yang semuanya bertujuan untuk memperlebar jangkauan usaha untuk meningkatkan pangsa pasar dan penjualan. Waralaba menjadi alternative yang lebih disukai karena sistem ini membuat usaha berkembang lebih cepat dengan dana yang lebih murah dan membentuk jaringan usaha yang lebih kuat.”96

Dari segi bisnis dewasa ini, istilah franchise dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi. Di dalamnya sebuah perusahaan besar memberikan hak istimewa atau privilege untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil. Franchise merupakan salah satu bentuk metode produksi dan distribusi barang atau jasa kepada konsumen dengan suatu standard dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, serta sistem produksi, tata cara pengemasan, penyajian dan pengedarannya. 97 Menurut Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, menterjemahkan pengertian franchise dari Black’s Law Dictionary sebagai berikut:98 1. “Franchise adalah hak istimewa untuk melakukan hal-hal tertentu yang diberikan oleh pemerintah pada individu atau perusahaan yang terbentuk badan hukum, dan (hak tersebut) tidak dimiliki oleh penduduk pada umumnya. Contoh hak yang diberikan untuk melakukan jasa layanan televisi kabel. 2. Franchise adalah hak istimewa untuk menggunakan nama atau untuk menjual produk/jasa layanan. Hak itu diberikan oleh pengusaha pabrik atu penyedia pada penjual eceran untuk menggunakan berbagai produk

96

Asosiasi Franchise Indonesia, Direktori Franchise Indonesia, Edisi III, 2007, hal. 9.

97

Ridwan Khairandy, op. cit. hal. 134.

98

Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, (Bandung : Refika Aditama, 2004), hal.116.


50

dan nama dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui bersama (dalam hubungan yang saling menguntungkan). 3. Franchise adalah lisensi dari pemilik merek dagang atau nama dagang yang mengijinkan orang lain untuk menjual produk atau jasa layanan di bawah nama atau merek tersebut.”

Franchise merupakan sistem usaha yang memiliki ciri khas tertentu berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional. 99 V. Winarto lebih menekankan waralaba sebagai hubungan kemitraan antara pengusaha yang usahanya sudah mapan dan sukses dengan pengusaha yang relatif baru atau lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan, khususnya dalam bidang usaha menyediakan produk dan jasa langsung kepada konsumen.100 Di dalam kamus ekonomi bisnis perbankan mengartikan bahwa franchise adalah “suatu hak tunggal yang diberikan kepada perorangan atau suatu organisasi, oleh suatu pihak lain, baik perorangan atau organisasi (perusahaan, pemerintah dan sebagainya) untuk menjalankan suatu wewenang khususnya menyangkut perbuatan dan atau penjualan di wilayah tertentu.101 Sedangkan Martin Mendelsohn mengartikan franchise sebagai pemberian sebuah lisensi kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak kepada franchisee untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang franchisor, dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan 99

Rooseno Harjowidigno, Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah Pertemuan Ilmiah tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, (Jakarta : BPHN, 14-16 Desember 1993), hal. 1. 100

V. Winarto, Pengembangan Waralaba (Franchising) di Indonesia Aspek Hukum dan Non Hukum, dalam Juajir Sumardi, Aspek-aspek Hukum tentang Franchise dan Perusahaan Transnasional, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal.19. 101

T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan, Cetakan I, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), hal. 24.


51

untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih dalam menjalankan bisnis dan untuk menjalankan dengan bantuan terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya. 102 Martin D. Fern, melihat franchise dari aspek/unsurnya, yang mensyaratkan adanya 4 (empat) unsur, yaitu:103

a. “pemberian hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu; b. lisensi untuk menggunakan tanda pengenal usaha, biasanya suatu merek dagang atau merek jasa, yang akan menjadi ciri pengenal dari bisnis franchisee; c. lisensi untuk menggunakan rencana pemasaran dan bantuan yang luas oleh franchisor kepada franchisee; dan d. pembayaran oleh franchisee kepada franchisor berupa sesuatu yang bernilai bagi franchisor selain dari harga borongan bonafide atas barang yang terjual.” Semua pengertian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa franchise pada dasarnya mengandung elemen-elemen pokok sebagai berikut: a. Franchisor yaitu pihak pemilik/produsen dari barang atau jasa yang telah memiliki merek tertentu serta memberikan atau melisensikan hak eksklusif tertentu untuk pemasaran dari barang atau jasa itu. b. Franchisee yaitu pihak yang menerima hak ekslusif itu dari franchisor. c. Adanya penyerahan hak-hak secara eksklusif (dalam praktek meliputi berbagai macam hak milik intelektual/hak milik perindustrian) dari franchisor kepada franchisee. d. Adanya penetapan wilayah tertentu, franchise area di mana franchisee diberikan hak untuk beroperasi di wilayah tertentu. Contoh: hanya diperbolehkan untuk beroperasi di Pulau Jawa. e. Adanya imbal - prestasi dari franchisee kepada franchisor yang berupa Initial Fee dan Royalties serta biaya-biaya lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. 102

Martin Mendelsohn, Franchising: Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee, (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Perssindo, 1997), hal. 4. 103

Juajir Sumardi, op.cit., hal. 18.


52

f. Adanya standar mutu yang ditetapkan oleh franchisor bagi franchisee, serta supervisi secara berkala dalam rangka mempertahankan mutu. g. Adanya pelatihan awal, pelatihan yang berkesinambungan, yang diselenggarakan oleh franchisor guna peningkatan ketrampilan.

Dari sudut pandang ekonomi, franchise adalah hak yang diberikan secara khusus kepada seseorang atau kelompok, untuk memproduksi atau merakit, menjual, memasarkan suatu produk atau jasa. Sedangkan dari sudut pandang hukum, franchise adalah perjanjian legal antara dua pihak dalam bekerja sama memproduksi, merakit, menjual, memasarkan suatu produk barang dan jasa. Secara hukum, waralaba berarti persetujuan legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk menawarkan suatu produk/ jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba) yang diatur dalam suatu permainan tertentu. Dalam PP Waralaba Pasal 1 angka 1 dan Permendag No. 53/2012 Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”. Sementara itu Munir Fuady menyatakan bahwa franchise atau sering disebut juga dengan istilah waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara 2 (dua) atau lebih perusahaan, di mana 1 (satu) pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain sebagai franchisee, di mana di dalamnya diatur bahwa pihak-pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek dari know-how terkenal, memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis dari/atas suatu produk barang atau jasa, berdasar dan sesuai rencana komersil yang telah dipersiapkan, diuji keberhasilannya dan diperbaharui dari waktu ke waktu, baik atas dasar hubungan yang eksklusif ataupun noneksklusif, dan sebaliknya suatu


53

imbalan tertentu akan dibayarkan kepada franchisor sehubungan dengan hal tersebut.104 Menurut Munir Fuady, bahwa waralaba mempunyai karakteristik yuridis/dasar sebagai berikut:105 1. “Unsur Dasar Ada 3 (tiga) unsur dasar yang harus selalu dipunyai, yaitu : a. pihak yang mempunyai bisnis franchise disebut sebagai franchisor. b. pihak yang mejalankan bisnis franchise yang disebut sebagai franchisee. c. adanya bisnis franchise itu sendiri. 2. Produk Bisnisnya Unik 3. Konsep Bisnis Total Penekanan pada bidang pemasaran dengan konsep P4 yakni Product, Price, Place serta Promotion. 4. Franchise Memakai/Menjual Produk 5. Franchisor Menerima Fee dan Royalty 6. Adanya pelatihan manajemen dan skill khusus 7. Pendaftaran Merek Dagang, Paten atau Hak Cipta 8. Bantuan Pendanaan dari Pihak Franchisor 9. Pembelian Produk Langsung dari Franchisor 10. Bantuan Promosi dan Periklanan dari Franchisor 11. Pelayanan pemilihan Lokasi oleh Franchisor 12. Daerah Pemasaran yang Ekslusif 13. Pengendalian / Penyeragaman Mutu” Sejalan dengan hal ini, franchise atau waralaba dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai: 106 “A special privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or service. In its simple terms, a franchise is a license from owner of trademark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark. More broadly stated, a franchise has evolved into an elaborate agreement under which the franchisee undertakes to 104

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal.

105

Ibid., hal. 341-345.

106

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary 6 th ed, St Paul MN : West publishing,

339.

Co, 1990.


54

conduct a business or sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the Franchisor, and the Franchisor under takes to assist the franchisee through advertising, promotion and other advisory services.” Rumusan tersebut di atas, bahwa waralaba ternyata tidak juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diberikan pada lisensi, hanya saja dalam pengertian waralaba tersebut dalam Blacks’Law Dictionary, waralaba menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang franchisor (pemberi waralaba) dimana pihak franchise (penerima waralaba) berkewajiban untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dalam kaitannya dengan pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar dari pemberi waralaba, artinya akan memberikan bantuan pemasaran, promosi maupun bantuan teknis lainnya agar penerima waralaba dapat menjalankan usahanya dengan baik.

2.2.3 Jenis-Jenis Waralaba Menurut International Franchise Association (IFA) berkedudukan di Washington DC, merupakan organisasi Franchise International yang beranggotakan negara-negara di dunia, ada empat jenis franchise yang mendasar yang biasa digunakan di Amerika Serikat, yaitu: 107 1. “Product Franchise Produsen menggunakan produk franchise untuk mengatur bagaimana cara pedagang eceran menjual produk yang dihasilkan oleh produsen. Produsen memberikan hak kepada pemilik toko untuk mendistribusikan barangbarang milik pabrik dan mengijinkan pemilik toko untuk menggunakan nama dan merek dagang pabrik. Pemilik toko harus membayar biaya atau

107

Perusahaan Waralaba (Franchise): Definisi, Jenis/bentuk dan Keunggulan dan Kelemahan sistem Franchise. . diakses pada tanggal 6 Januari 2013 pukul 17.39 WIB.


55

membeli persediaan minimum sebagai timbal balik dari hak-hak ini. Contohnya, toko ban yang menjual produk dari franchisor, menggunakan nama dagang, serta metode pemasaran yang ditetapkan oleh franchisor. 2. Manufacturing Franchises Jenis franchise ini memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat, dengan menggunakan merek dagang dan merek franchisor. Jenis franchise ini seringkali ditemukan dalam industri makanan dan minuman. 3. Business Oportunity Ventures Bentuk ini secara khusus mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Perusahaan harus menyediakan pelanggan atau rekening bagi pemilik bisnis, dan sebagai timbal baliknya pemilik bisnis harus membayarkan suatu biaya atau prestasi sebagai kompensasinya. Contohnya, pengusahaan mesin-mesin penjualan otomatis atau distributorship. 4. Business Format Franchising Ini merupakan bentuk franchising yang paling populer di dalam praktek. Melalui pendekatan ini, perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti untuk mengoperasikan bisnis bagi pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang dari perusahaan. Umumnya perusahaan menyediakan sejumlah bantuan tertentu bagi pemilik bisnis membayar sejumlah biaya atau royalti. Kadang-kadang, perusahaan juga mengaharuskan pemilik bisnis untuk membeli persediaan dari perusahaan.” Akan tetapi pada umumnya sekarang ini, ada dua jenis waralaba yang berkembang

menurut

Stephen

Fox

yaitu,

waralaba

Produk

dan

Merek

dagang/Product and Trade-name Franchise dan waralaba Format Bisnis/Business Format Franchise. 108

1.

Waralaba Produk dan Merek Dagang Waralaba produk dan merek dagang (product and trade-name franchise)

merupakan bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam waralaba produk dan merek dagang, pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba yang disertai izin untuk

108

Stephen Fox, Membeli dan Menjual Bisnis Franchise, Seri Bisnis Baron, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1993), hal. 217


56

menggunakan merek dagang milik pemberi waralaba. 109 Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya pemberi waralaba memperoleh royalty di muka, dan selanjutnya pemberi waralaba memperoleh keuntungan (royalty berjalan) melalui produk yang diwaralabakan kepada penerima waralaba. 110 Pada waralaba ini, penerima waralaba (franchisee) sama sekali tidak terlibat dalam produk dan hanya menjual produk pemberi waralaba (franchisor).

2.

Waralaba Format Bisnis

Martin Mendelsohn mendefinisikan waralaba format bisnis sebagai: “Pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (pemberi waralaba) kepada pihak lain (penerima waralaba), lisensi tersebut memberi hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang/nama dagang pemberi waralaba, dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya.”111

Dalam bentuk ini, seorang pemegang waralaba (franchisor) memperoleh hak untuk memasarkan dan menjual produk atau pelayanan dalam suatu wilayah atau lokasi yang spesifik, dengan menggunakan standar operasional atau pemasaran. Akan terlihat bahwa waralaba format bisnis merupakan hubungan yang menyeluruh dan terus-menerus dimana konsep-konsep awal selalu terus dikembangkan. Berdasarkan usaha yang berhak dimiliki franchisee, ada beberapa format waralaba, yaitu sebagai berikut:112

109

Gunawan Widjaja, op.cit., hal. 13.

110

Moch. Basarah, op.cit., hal. 49.

111

Martin Mendelsohn, How to Franchise Your Business, London: Franchise World Magazine (Diterjemahkan oleh Arif Suyoko, Fauzi Bustami & Hari Wahyudi, Franchising: Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo), hal. 4. 112



57

1. “Single Unit Franchise Format ini adalah format yang paling sederhana dan paling banyak digunakan karena kemudahannya. Franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menjalankan usaha atas nama usahanya serta dengan panduan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Franchisee hanya diperkenankan untuk menjalankan usahanya pada sebuah cabang atau unit yang telah disepakati. 2. Area Franchise Pada format ini, franchisee memperoleh hak untuk menjalankan usahanya dalam sebuah wilayah tertentu, misalkan pada sebuah provinsi atau kota, dengan jumlah unit usaha/cabang yang lebih dari satu. 3. Master Franchise Format master franchise memberikan hak kepada franchisee untuk menjalankan usahanya di sebuah wilayah atau sebuah negara dan bukan hanya membuka usaha. Franchisee dapat menjual lisensi kepada subfranchisee dengan ketentuan yang telah disepakati.”

Pada waralaba format bisnis ini, franchisor disamping menerima biaya dari franchisee, akan menerima uang melalui royalty berlanjut atas penggunaan nama atau merek dagang beserta sistem bisnisnya, yang dijalankan oleh franchisee.113

2.2.4 Waralaba Sebagai Bentuk Perjanjian 2.2.4.1 Perjanjian Waralaba Dalam waralaba, dasar hukum dari penyelenggaraannya adalah perjanjian antara kedua belah pihak. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.114 Karena itu pula 113

Moch. Basarah, op.cit., hal. 50.

114

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 27.


58

suatu perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak yaitu franchisor dan franchisee berlaku sebagai undang-undang pula bagi mereka. Undang-undang (KUHPerdata) tidak menempatkan perjanjian waralaba sebagai suatu perjanjian bernama secara langsung, seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Dalam pembuatan perjanjian pada franchise (waralaba) di Indonesia tetap memakai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) pada buku III tentang Perikatan yang didalamnya timbul dari perjanjian. Pengertian perjanjian menurut rumusan pasal 1313 KUHPerdata, didefinisikan sebagai berikut :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika kita perhatikan, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUHPerdata tersebut tersirat bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Pengertian tersebut mirip dengan apa yang dikemukakan oleh R. Subekti, yaitu “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”115 Menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”116 Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, rumusan ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yang dipertegas lagi dalam pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh 115

R. Subekti, loc.cit.

116

Abdulkadir Muhammad, loc.cit.


59

salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal dimana oleh undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu. Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee-nya. Di dalam perjanjian waralab tercantum ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan yang berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya, serta ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisor dengan franchisee.

“Franchise agreement adalah kontrak antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Perjanjian tersebut memberikan detil yang penting tentang hubungan antara penerima waralaba drngan pemberi waralaba. Hal-hal dalam perjanjian mencakup seperti biaya, persyaratan, kewajiban kedua belah pihak, kondisi-kondisi yang menentukan penghentian waralaba dan keterbatasan waralaba. Perjanjian tersebut merupakan dokumen pemberi waralaba karena dipersiapkan oleh pemberi waralaba dan mencantumkan apa yang diinginkan pemberi waralaba.”117 Perjanjian waralaba harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:118

1. “Kesepakatan kerja sama waralaba tertuang dalam perjanjian waralaba yang disahkan secara hukum. 2. Kesepakatan kerja sama ini menjelaskan secara rinci semua hak, kewajiban, dan tugas dari franchisor dan franchisee. 3. Masing-masing pihak yang bersepakat sangat dianjurkan, bahkan untuk beberapa negara dijadikan syarat, mendapatkan nasihat dari ahli hukum yang kompeten untuk memahami isi dari perjanjian tersebut dan dengan waktu yang dianggap cukup untuk memahaminya.”

117

Iman Sjahputera Tunggal, Franchising Konsep & Kasus, (Harvarindo, 2004), hal. 55.

118



60

Di dalam suatu perjanjian waralaba harus memiliki tiga prinsip, yaitu harus jujur dan jelas, tiap pasal dalam perjanjian harus adil, serta isi dari perjanjian dapat dipaksakan berdasarkan hukum. Di dalam perjanjian waralaba ini, hukum yang berlaku dapat ditentukan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan asas-asas umum berlaku pada perjanjian internasional. Prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk menyetujui sebuah perjanjian franchise, yakni:119 “Any provision in any contract can be negotiated and change with the mutual agreement of the involved parties.”

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa setiap ketentuan dalam setiap perjanjian dapat dinegosiasikan agar menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Sikap yang sebaiknya dimiliki oleh para pihak sebelum penandatanganan perjanjian yakni: “Discuss with them (attorney and accountant) is provisions and the obligations its places on you to perform certain functions, and determine areas for negotiation in which you can make changes to your benefit.” 120 Maksudnya adalah para pihak harus memikirkan dengan cermat dan seksama (termasuk konsultasi dengan pengacara dan akuntan), mengenai isi dari ketentuaan serta kewajiban yang tercantum dalam perjanjian sehingga ketika penandatanganan dilakukan, pihak-pihak telah memiliki persiapan dan pemahaman yang jelas akan nisi dari perjanjian serta akibat yang ditimbulkan dari perjanjian franchise tersebut. Secara garis besar, pada umumnya perjanjian waralaba memuat sebagai berikut:121

119

Bryce Webster, The Insider’s Guide to Franchising, (Amerika: American Management Association, 1991), hal. 95. 120

Ibid.

121

Adrian Sutedi, op.cit, hal. 82.


61

1. “Hak yang diberikan oleh franchisor pada franchisee. Hak yang diberikan meliputi antara lain penggunaan metode atau resep yang khusus, penggunaan merek dan atau nama dagang, jangka waktu hak tersebut dan perpanjangannya, serta wilayah kegiatan dan hak yang lain sehubungan dengan pembelian kebutuhan operasi bila ada. 2. Kewajiban dari franchisee sebagai imbalan atas hak yang diterima dan kegiatan yang dilakukan oleh franchisor pada saat franchisee memulai usaha, maupun selama menjadi anggota dari sistem waralaba. 3. Hal yang berkaitan dengan kasus penjualan hak franchisee kepada pihak lain. Bila franchisee tidak ingin meneruskan sendiri usaha tersebut dan ingin menjualnya kepada pihak lain, maka suatu tata cara perlu disepakati sebelumnya. 4. Hal yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian kerja sama dari masingmasing pihak.” Hal-hal yang terkandung di dalam suatu franchise (waralaba) mencakup bagian-bagian tertentu, salah satunya Perjanjian timbal balik merupakan Perjanjian yang di dalamnya masing-masing pihak menyandang status sebagai berhak dan berkewajiban atau sebagai kreditur dan debitur secara timbal balik. 122 Royalty fee yang merupakan uang yang didapat franchisor karena franchisee menggunakan merek dagang milik franchisor ini dilindungi oleh Undang-Undang dan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku merek tersebut dimiliki oleh pemegang haknya. 123 Waralaba merupakan suatu perjanjian sehingga terdapat hal-hal yang disepakati di dalam perjanjian tersebut sekaligus merupakan objek hukumnya. Objek hukum tersebut bagi para pihak merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dituntut atau harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai subjek perjanjian.

Beberapa objek pengaturan perjanjian waralaba meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.

Nama Dagang atau Merek Dagang

122

Gema. Pengertian Kontrak. . Diakses pada tanggal 6 Januari 2013 pukul 22.34 WIB. 123

Ekotama Suryono, Jurus Jitu Memilih Bisnis Franchise, (Yogyakarta: Citra Media, 2010),

hal. 81-82.


62

Nama dagang atau merek dagang dapat dikatakan jantung dari perjanjian waralaba. Di Amerika dalam Federal Trade Commission ditentukan bahwa pencantuman merek dagang atau nama dagang pada dokumen penawaran franchisor kepada franchisee merupakan syarat mutlak. 124 Dalam kaitannya dengan pemakaian nama dan merek dagang, beberapa kesepakatan yang menyangkut batas-batas hak dan kewajiban akan ditentukan para pihak, di antaranya penjaminan franchisor tentang keabsahan pemilikan nama dan merek dagangnya, penentuan wilayah penggunaan nama dan merek dagang oleh franchisee, penentuan hak eksklusif pemakaian nama dan merek dagang kepada franchisee diwilayah yang telah ditentukan, pemberian izin kepada franchisee untuk men-subfranchise-kan kepada pihak ketiga guna mengoperasikan bisnis sejenis di wilayah kewenangan franchisee dengan bimbingan dan di bawah kendali franchisee, serta pemberian kewenangan kepada franchisee atau bahkwan kewajiban untuk mempertahankan nama dan merek dagang milik franchisor dari gangguan pihak ketiga. 125

2.

Rahasia Dagang (Trade Secret) Trade secret bukan merupakan hak milik mutlak yang mendapat perlindungan

khusus sebagaimana paten, merek dagang, ataupun hak cipta. Oleh karena itu, perlindungan yang paling efektif dapat diperoleh dari perjanjian yang dibuat para pihak. Di beberapa negara tertentu hak-hak ini dilindungi oleh unfair competition law, the law of fiduciare, atau hukum pidana.126

124

Stephen Fox, op.cit., hal. 239.

125

Moch. Basarah, op.cit., hal. 54-55.

126

Di Indonesia, trade secret mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 1365

KUHPerdata.


63

3.

Jasa Pelatihan Jasa pelatihan merupakan objek franchise yang sangat penting bagi franchisor

dan franchisee. Merupakan kewajiban dari franchisor untuk memberikan jasa pelatihan kepada franchisee di dalam mengawali usahanya. Jasa pelatihan dapat diberikan kepada franchisee sendiri ataupun semua jajaran manajemennya. 127

4.

Pembelian Bahan-Bahan dan Peralatan Standarisasi produk merupakan salah satu ciri dari bisnis waralaba, bahkan

sering kali termasuk penentuan kualitas bahan-bahan dan perlengkapan penjualan. Sering kali franchisor turut menentukan tempat pembelian dari bahan-bahan yang akan digunakan (franchisor menentukan pemasok), sehingga pemasok tersebut memberikan komisi kepada franchisor. Dalam Federal Trade Commission, hal ini diantisipasi dengan ketentuan yang mengharuskan franchisor meberikan penjelasan tentang komisi tersebut kepada franchisee sebelum perjanjian waralaba ditandatangani. 128 Akan tetapi, di Amerika hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan product restriction yang tidak sah menurut antitrust law sebab akan berakibat adanya pembatasan terhadap produkproduk pemasok pada pasar bebas.129 Kaitannya dengan pembelian bahan-bahan dan peralatan, yang harus diperhatikan para pihak adalah jangan sampai perjanjian yang dibuat mencantumkan tie in clause (perjanjian terlarang dalam antitrust law) yang akan memberatkan franchisee. Unsur-unsur tersebut dapat berwujud tindakan-tindakan:130 a. “Franchisor mewajibkan franchisee untuk membeli peralatan-peralatan yang tidak substansial bagi produk-produk yang franchise-nya diberikan kepada franchisee. 127

Moch. Basarah, op,cit., hal. 57.

128

Stephen Fox, op.cit., hal. 243.

129

Moch. Basarah, op,cit., hal. 59.

130

Ibid., hal 60.


64

b. Franchisor memaksakan franchisee untuk menyewa lokasi outlet dari franchisor. c. Franchisor menunjuk pemasok tertentuk yang akan memasok kebutuhankebutuhan franchisee.” Selain itu didalam proses pembelian bahan baku atau peralatan lain tersebut, harus memperhatikan hukum yang berlaku apakah syarat pembelian yang dimonopoli oleh franchisor atau perusahaan yang ditunjuk franchisor tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Sebagai contoh: dalam perjanjian waralaba internasional disepakati bahwa bahan baku harus diimpor dari negara franchisor, sedangkan hukum negara franchisee berada mengatur bahwa untuk bahan baku tertentu tidak diperbolehkan diimpor dari luar negeri.

5.

Pengawasan Kualitas Produk Pengawasan kualitas produk merupakan hak dari franchisor terutama

berkaitan dengan standarisasi produk-produk yang menggunakaan nama dan merek dagangnya. Pengawasan atas kualitas produk juga ditentukan oleh partisipasi franchisee dan sanksi-sanksi apakah yang akan diberlakukan kepada franchisee yang tidak menjaga kualitas produknya.

6.

Biaya Waralaba (Franchise fee) Biaya waralaba merupakan objek perjanjian karena biaya ini pada dasarnya

merupakan kontraprestasi dari franchisee kepada franchisor sehubungan penerimaan hak-haknya dari franchisor. 131 Yang dimaksud Franchise fee adalah biaya pembelian hak waralaba yang dikeluarkan oleh pembeli waralaba (franchisee) setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai franchisee sesuai kriteria franchisor. Umumnya franchise fee dibayarkan hanya satu kali saja dan akan dikembalikan oleh franchisor kepada

131

Ibid., hal. 61.


65

franchisee dalam bentuk fasilitas pelatihan awal, dan dukungan set up awal dari outlet pertama yang akan dibuka oleh franchisee.132 Franchisee dalam hal ini menerima hak untuk berdagang di bawah nama dan sistem yang sama, pelatihan, serta berbagai keuntungan lainnya. Sama halnya dengan memulai bisnis secara mandiri, franchisee bertanggung jawab untuk semua biaya yang muncul guna memulai usaha ini tetapi kemungkinan mengeluarkan uang lebih rendah karena kekuatan jaringan yang dimiliki oleh franchisor. Terdapat beberapa jenis pembayaran yang yang menjadi kewajiban dari franchisee kepada franchisor, yaitu:133 a. “Initial or joining fee merupakan biaya yang dibayarkan franchisee pada saat pertama kali menutup perjanjian dengan franchisor. Pembayaran ini tidak dapat ditarik kembali oleh franchisee karena sudah dianggap sebagai biaya pendaftaran dalam jaringan bisnis waralaba. Initial fee dibayarkan sekaligus untuk seluruh jangka waktu selama berlangsungnya perjanjian waralaba. b. Continuing fee merupakan biaya yang dikeluarkan franchisee kepada franchisor secara periodik. Biasanya besarnya biaya ini didasarkan pada omzet penjualan franchisee. c. Royalty merupakan imbalan atas pemakaian merek dagang atau jasa, logo, hak cipta, dan sebagainya yang merupakan milik dari franchisor. d. Biaya lain yang dibutuhkan selain biaya di atas, antara lain: biaya latihan dan biaya marketing sebagai konsekuensi persyaratan kegiatan pemasaran yang harus dikelola oleh franchisee.” 7.

Jangka Waktu Perjanjian Perjanjian waralaba dibuat untuk jangka waktu tertentu. Hubungan waralaba

ini merupakan hubungan bisnis yang memerlukan waktu yang cukup untuk dapat mencapai hasil yang memadai. 132

S. Muharam, Istilah – Istilah Dalam Waralaba, , diakses pada tanggal 6 Januari pukul 22.40 WIB 133

Moch. Basarah, op.cit., hal 61.


66

Pada umumnya untuk jangka waktu 5, 10, atau 15 tahun dengan tiap-tiap lima tahun opsi perpanjangan.134 Tetapi saat dimulainya perjanjian dan jangka waktu perjanjian yang pertama, biasanya lima tahun diperkirakan cukup bagi franchisee untuk mengembalikan investasinya dan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, boleh juga mengikuti jangka waktu leasing apabila franchisee menyewa tempat usahanya dari pihak franchisor.135

8.

Pemutusan Perjanjian Ketentuan ini mengatur mengenai kapan putusnya suatu perjanjian atau

bagaimana jika salah satu pihak atau kedua belah pihak ingin memutuskan perjanjian, dan akibat dari putusnya perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian waralaba, menyediakan mekanisme pemutusan perjanjian apabila franchisor ingkar janji ataupun franchisee melakukan pelanggaran. Tetapi dapat pula terjadi secara otomatis, misalnya: karena kebangkrutan, penyitaan harta benda, atau berakhirnya masa perjanjian. 136 Selain hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, masih ada hal-hal lain yang dapat merupakan objek pengaturan perjanjian waralaba, diantaranya menyangkut pelaksanaan perjanjian, seperti penggunaan arbitrase atau pengadilan (choice of court) bagi sengketa-sengketa yang timbul (dispute resolution), pilhan hukum (choice of law), dan beban atas biaya-biaya pengacara.

2.2.4.2 Asas-Asas Perjanjian Waralaba “Franchisor dan franchisee dalam mengatur hubungannya seringkali diwujudkan dalam suatu perjanjian tertentu. Perjanjian dalam hukum Indonesia tunduk pada pengaturan buku III KUHPerdata, demikian pula 134

Ibid., hal. 62

135

Juajir Sumardi, op.cit., hal. 52.

136

Ibid., hal. 53


67

dengan hukum yang mengatur kerja sama antara franchisor dengan para franchisee-nya. Ada sejumlah asas-asas hukum penting yang terdapat di dalam hukum perjanjian pada umumnya.”137 Oleh sebab itu, perjanjian waralaba hendaknya didasarkan pula pada:

1. Asas Kebebasan berkontrak Bahwa kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari Hukum Perjanjian dan ia tidak berdiri sendiri, maknanya hanya dapat ditentukan setelah memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas Hukum Perjanjian yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari Hukum Perjanjian. 138 Asas kebebasan berkontrak mendukung kedudukan yang seimbang diantara para Pihak, sehingga sebuah Perjanjian akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua Pihak. 139 Asas kebebasan berkontrak, menyebutkan bahwa terikat pada Perjanjian yang harus dipenuhi secara moral, secara Hukum karena berada dalam suatu masyarakat yang beradab dan maju. Masyarakat seperti ini terdapat kebebasan untuk berpartisipasi dalam lalu lintas yuridis-ekonomi, untuk itu diperlukan suatu prinsip yaitu adanya kebebasan berkontrak yang merupakan suatu bagian dari hak-hak dan kebebasan manusia. 140 KUHPerdata memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Buku III

KUHPerdata

tersebut.141 Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. 137

P. Lindawaty S. Sewu, op.cit., hal. 82.

138

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 40.

139

Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1993. 140

Johanes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: CV. Utama, 2003), hal. 27. 141

Gunawan Widjaja, op.cit., hal. 82.


68

2. Asas Konsensualitas Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan Asas konsensualisme yang menentukan adanya Perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi atas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Pacta sunt servanda (janji itu mengikat) dan menyebutkan promisorum impledorum obligantion (kita harus memenuhi janji kita).142 Menurut asas ini, perjanjian sudah dianggap ada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang diperjanjikan.

3. Asas Itikad Baik Perjanjian yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian waralaba merupakan suatu rangkain proses timbale balik antara franchisor dengan franchisee. Selain itu, perjanjian ini sering kali dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi asas ini sehingga baik hak dan kewajiban dari para pihak dapat terpenuhi dengan baik.

4. Asas Kerahasiaan Asas ini pada dasarnya mewajibkan kepada para pihak, baik franchisor dan franchisee, untuk menjaga kerahasiaan data maupun ketentuan-ketentuan yang dianggap rahasia, misalnya masalah trade secret (rahasia dagang), resep makanan atau minuman, dan hal-hal lain. Asas kerahasiaan ini merupakan hal yang esensial dalam suatu perjanjian waralaba, karena pada dasarnya bisnis dengan sistem waralaba sangat mengandalkan ciri khas dari suatu produk barang atau jasa.

142

Mariam Darus Badrulzaman, lo.cit.


69

5. Asas Persamaan Hukum Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan tuhan.143 Dengan adanya tujuan dari waralaba sehingga peran yang penting didalam menjalankan hak dan kewajiban dari franchisor maupun franchisee maka Perjanjian waralaba harus secara tepat menggambarkan janji-janji yang dibuat dan harus adil, serta pada saat yang bersamaan menjamin bahwa ada kontrak yang cukup melindungi integritas sistem. 144 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, Perjanjian waralaba harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1). Perjanjian waralaba tidak perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, para pihak dapat membuat sendiri di bawah tangan dengan mengikuti ketentuan KUHPerdata. Di dalam suatu perjanjian waralaba masih sering terjadi penyimpanganpenyimpangan yang menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera didalam perjanjian waralaba. Adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian. 145

143

Ibid.

144

Darmawan Budi Suseno, Sukses Usaha Waralaba, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), hal 23.

145



70

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba, yaitu wanprestasi dari pihak franchisee dapat berbentuk tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan franchisee, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem waralaba dan lainlain. Wanprestasi dari Pihak franchisor dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas sehingga sistem waralaba tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak mau membantu franchisee dalam kesulitan yang dihadapi ketika melakukan usaha waralaba dan lain-lain. 146 Dengan penjelasan atas hal-hal di atas maka persyaratan yang terdapat di dalam waralaba dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang berlaku sehingga pihak-pihak yang melaksanakan waralaba dapat menjalankan usahanya dengan baik.

2.2.5 Perbedaan Pemberian Waralaba Dan Lisensi Pengertian waralaba selalu diartikan berbeda dengan lisensi. Padahal, intinya hampir sama. Dalam praktik lisensi (licensing) diartikan lebih sempit, yakni perusahaan atau seseorang (licencor) yang memberi hak kepada pihak tertentu (licensee) untuk memakai merek atau hak cipta atau paten (Hak Kekayaan Intelektual) untuk memproduksi atau menyalurkan produk atau jasa pihak licencor. Imbalannya licensee membayar fee.147 Lisensi merupakan ijin yang diberikan kepada pihak lain untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa tertentu. Pihak pemberi lisensi (licensor) hanya berkewajiban mengawasi mutu produk atau jasa yang dijual oleh penerima lisensi (licensee).148

146

Ibid.

147

Iman Sjahputra, Franchise: Perikatan . 2013 pukul 14.06 WIB. 148

HaKI yang Diperluas. Diakses pada tanggal 7 Januari

Deden Setiawan, op. cit, hal. 8.


71

Terdapat beberapa kesamaan antara perjanjian lisensi dengan perjanjian waralaba yaitu:

a. “Yang dipasarkan adalah produk-produk dengan merek dagang milik licensor atau pemberi waralaba. b. Melalui perjanjian lisensi atau waralaba, terjadi alih teknologi atau know-how dari licensor atau pemberi waralaba kepada licensee atau penerima waralaba. c. Hak atas merek dan hak paten atas know-how, tetap dimiliki oleh licensor atau pemberi waralaba.”149 Dalam perjanjian waralaba ada beberapa ketentuan yang menonjol yang dapat membedakan waralaba dengan lisensi. Di dalam perjanjian waralaba, adanya lisensi merek dagang atau merek jasa diikuti oleh kewenangan pemilik merek melakukan kontrol guna menjamin kualitas barang atau jasa yang dilisensikan itu. Pemilik merek juga mempunyai kewenangan melakukan kontrol atas bisnis yang bersangkutan yang tidak bertalian dengan persyaratan kualitas yang disebutkan di atas. 150 Dalam perjanjian waralaba, pemberian lisensi selalu diikuti pelayanan (service) dalam bidang teknik (technical assistance), pelatihan (training), perdagangan dan manajemen. 151 Perbedaan antara kedua sistem ini terletak pada tanggung jawab masingmasing pihak, dimana pada sistem waralaba kedua belah pihak terikat dalam sebuah kontrak kemitraan yang diikuti dengan kewajiban dan tanggung jawab masingmasing pihak. Dalam konteks itu, franchisor bertanggung jawab untuk memberikan seluruh informasi, mulai dari proses produksi, sistem manajemen dan keuangan dari produk atau jasa yang diwaralabakan sepanjang kontrak masih berlaku. Di samping itu, perlu diketahui sejak awal oleh pihak franchisee bahwa bisnis waralaba harus dijalankan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Artinya pihak franchisee tidak

149

Iman Sjahputera Tunggal, op.cit., hal. 51.

150

Ridwan Khairandy, op. cit. hal. 135.

151

Ibid., hal. 136.


72

boleh bersikap pasif dengan cara memberikan atau menjual lagi hak bisnis itu kepada orang lain. 152 Dalam hal pemberian lisensi, pihak pemberi lisensi tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas bisnis yang dijalankan oleh pihak penerima lisensi. Pemberi lisensi hanya berkepentingan pada perhitungan royalti atau pembagian keuntungan dari volume atau omzet penjualan setiap waktu. Selain itu pemberi lisensi tidak tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan bimbingan atau pelatihan kepada penerima lisensi. 153

2.2.6 Perkembangan Waralaba di Indonesia Di Indonesia, waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi atau menjadi agen tunggal pemilik merek. 154 Waralaba di Indonesia semakin berkembang ketika masuknya waralaba asing pada tahun 80-90an seperti KFC, McDonald’s, Burger King, dan Wendys. 155 Perusahaan-perusahaan waralaba lokal mulai muncul pada masa itu, salah satunya ialah Es Teler 77. Indonesia memiliki potensi yang baik untuk pengembangan bisnis dengan menggunakan sistem waralaba. Dilihat dari kondisi di Indonesia, banyak bidang usaha yang menunjukkan adanya potensi pasar yang besar dan berkembang. Dari penelitian yang dilakukan oleh LPPM (Lembaga Penelitian untuk Pengembangan Masyarakat) dan Departemen Perdagangan pada tahun 1993, diperoleh data bahwa terdapat 20 bidang usaha yang potensial untuk di-franchise-kan.156 Beberapa diantaranya adalah: makanan dan minuman, usaha ritel, jasa konsultasi untuk 152

Deden Setiawan, op. cit. hlm. 9

153

Ibid.

154

Yohanes Heidy Purnama, loc.cit.

155


156

P. Lindawaty S. Sewu, op.cit., hal 67.


73

keperluan bisnis, jasa pemeliharaan, jasa broker rumah, jasa pemeliharaan kesehatan badan, jasa pendidikan non-formal, jasa salon, jasa binatu, dan sebagainya. Hingga Maret tahun 1996, pertumbuhan bisnis waralaba dalam bidang makanan masih menduduki peringkat pertama, dan masih terus akan mengalami peningkatan yang tajam. 157 Tetapi apabila diamati, pertumbuhan bisnis waralaba antara lokal (domestik) dan asing tidak menunjukkan keseimbangan. Dimana pertumbuhan waralaba masih kalah jumlahnya dibandingkan dengan waralaba asing yang banyak masuk ke Indonesia, dan mendominasi bisnis waralaba pada umumnya di pasar domestik Indonesia. Meskipun franchisor asing mendominasi sebagian besar pasar domestik, tidak tertutup kemungkinan bagi waralaba lokal untuk mengembangkan usahanya agar dapat menyaingi para pesaingnya. Karena pada bisnis waralaba yang menjadi kekuatan ialah pada keunikan produk yang ditawarkan kepada calon pembeli. Oleh karena itu, para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya melalui sistem waralaba ini harus berusaha kreatif untuk menciptkan keunikan produk tersendiri. Para pengusaha waralaba khususnya waralaba lokal, harus mencoba memperluas usahanya ke pasar luar negeri untuk makin melebarkan usahanya hingga pasar internasional. Berdasarkan database Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), pertumbuhan waralaba lokal pada tahun 2012-2012 meningkat dibandingkan waralaba asing. Persentase pertumbuhan bisnis waralaba dan Business Opportunity (BO) lokal dari tahun 2011-2012 mengalami peningkatan 11,7% sedangkan persentase peningkatan waralaba asing di Indonesia pada tahun 2011-2012 mengalami peningkatan sebanyak 6,25%. Total peningkatan waralaba dalam negeri maupun asing pada tahun 20112012 mengalami peningkatan sebesar 10,9%.158

157

Ibid., hal. 78

158

Majalah Info Franchise, loc.cit.


74

2.2.7 Pengaturan Waralaba di Indonesia Sebelum munculnya perangkat hukum yang mengatur waralaba di Indonesia, menurut Prof. Sudargo Gautama, perlindungan tetap bisa dilakukan melalui kontrak waralaba yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut sesuai dengan KUHPerdata yang secara tegas mengakui bahwa perjanjian yang disepakati oleh beberapa pihak, mengikat mereka sebagai hukum. 159 Peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungaan dengan waralaba adalah sebagai berikut: Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata menganut sistem terbuka, maksudnya setiap orang atau badan Hukum diberikan kebebasan untuk menentukan perjanjian baik yang sudah dikenal didalam KUHPerdata. Di samping itu, yang menjadi dasar hukum dalam pengembangan waralaba di Indonesia adalah Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan kedua belah pihak, cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu dan adanya klausa yang halal. Pada tahun 1997 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (yang selanjutnya disebut PP No.16/1997). Adanya peraturan tersebut memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. PP No.16/1997 diganti oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (yang selanjutnya disebut PP No. 42/2007). A. Pengaturan Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Peraturan pemerintah ini dilahirkan untuk mengembangkan kegiatan waralaba sebagai upaya mempeluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta sebagai 159

Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, (Bandung: PT. Alumni, 1985), hal. 9.


75

upaya untuk meningkatkan pelaksanaan alih teknologi. Peraturan tersebut juga dibuat dalam upaya memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan waralaba, terutama dalam upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan waralaba.160 Adapun rumusan waralaba yang berkaitan dengan PP No. 16/1997 dapat diuraikan sebagai berikut:161 a. Waralaba adalah suatu perikatan. Rumusan tersebut menyatakan waralaba tunduk kepada ketentuan umum mengenai perikatan yang terdapat dalam KUHPerdata (BW). b. Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan HaKI atau penemuan atau ciri khas usaha. Adapun hak atas kekayaan intelektual meliputi merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang serta paten. Sedangkan penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen serta cara penjualan atau penataan atau ciri distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya. c. Waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan/atau penjualan barang/jasa. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa waralaba tidaklah diberikan dengan cuma-cuma. Pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan imbalan/kompensasi yang diminta oleh pemberi waralaba dari penerima waralaba.

B. Pengaturan Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008. Lahirnya PP ini dilandasi oleh kehendak pemerintah meningkatkan pembinaan usaha waralaba di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong 160

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

161

M. Muctar Rivai, Pengaturan Waralaba di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis, (Jurnal Liquidity: Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hal. 161.), < http://www.liquidity.stiead.ac.id/blog/2012/10/12/pengaturan-waralaba-di-indonesia-perspektifhukum-bisnis/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2012 pukul 18.32 WIB


76

pengusaha nasional, terutama UKM tumbuh sebagai usaha waralaba nasional yang andal dan mempunyai daya saing dalam negeri dan luar negeri, khususnya dalam memasarkan produk dalam negeri. 162 Pemerintah

memandang

perlu

mengetahui

legalitas

dan

bonafiditas

franchisor, baik franchisor dalam negeri maupun dari luar negeri guna menciptakan transformasi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan barang dan/atau jasa melalui bisnis waralaba. Di samping itu pemerintah perlu menyusun data waralaba, baik jumlah maupun jenis yang diwaralabakan. 163 Dalam PP ini menyebutkan pengertian waralaba adalah: “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.” Sesuai definisi diatas, maka berdasarkan Pasal 3 PP juncto Pasal 2 ayat (1) tersebut, dapat dikatakan bisnis waralaba jika memenuhi persyaratan: 1.

Bisnis itu memiliki ciri khas usaha;

2.

Terbukti telah memiliki keuntungan

3.

Memiliki standar atas pelayanan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;

4.

Mudah diajarkan dan diaplikasikan;

5.

Adanya dukungan yang berkesinambungan;

6.

Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Berdasarkan definisi waralaba diatas dapat disimpulkan bahwa waralaba

merupakan salah satu bentuk kemitraan yang memiliki resiko rendah serta menguntungkan bagi para pihak. Konsep kemitraan yang terkandung dalam PP No. 42/2007 ini tidak bisa dilepaskan dengan apa yang telah diatur dalam PP No. 4 Tahun 162

Adrian Sutedi, op.cit., hal. 33

163

M. Muctar Rivai, op.cit., hal. 161-162.


77

1997 tentang Kemitraan dimana disebutkan bahwa “Kemitraan” adalah kerjasama antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.164 Perkembangan usaha waralaba di Indonesia saat ini dan di masa mendatang mempunyai prospek yang baik dan semakin pesat kemajuannya, karena dapat menjanjikan manfaat mikro bagi para pemberi waralaba maupun penerima waralaba sendiri, dan manfaat makro bagi konsumen yang mendapatkan jaminan produk bermutu, serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja Indonesia sekaligus dapat memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. 165 Pengembangan

waralaba

tersebut

dapat

mendorong

berkembangnya

spesialisasi dan modernisasi usaha tradisional, menumbuhkan kreatifitas dalam mengembangkan inovasi berusaha sehingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk barang dan jasa Indonesia. Oleh karena itu, usaha waralaba dapat dijadikan sebagai salah satu contoh bagi UKM baik sebagai mitra usaha maupun dalam rangka penyediaan pasokan barang yang diperlukan oleh usaha waralaba itu sendiri. 166

C. Pengaturan Waralaba Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam rangka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan waralaba, yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha melalui waralaba, kemitraan usaha antara 164

Panduan Kebijakan Waralaba dan MLM, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 2012), hal. 2. 165

Ibid., hal. 3.

166

Ibid., hal. 4.


78

pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah serta peningkatan produk dalam negeri maka Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag No. 53/2012) pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagai pengganti dari Permendag No.31/2008. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah merevisi Permendag yang lama yaitu Permendag No.31/2008 karena Permendag ini dianggap belum dapat mendorong peningkatan usaha waralaba ke arah membangun kemitraan dengan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk penerima waralaba atau pemasok bahan baku termasuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Selain itu, alasan lain yang melatarbelakangi revisi Permendag No.31/2008 adalah sulitnya memetakan usaha waralaba karena pelaksanaan pendaftaran di daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sulit mengidentifikasi bidang usaha yang memiliki gerai waralaba atau tidak.167 Pemerintah

berharap

dengan

adanya

revisi

ini

bertujuan

untuk

mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran waralaba di daerah, meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha waralaba oleh pemerintah melalui pemberian identitas khusus yaitu logo waralaba yang wajib dilekatkan pada gerai waralaba, meningkatkan kegiatan usaha melalui waralaba dan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah, serta peningkatan produk dalam negeri. 168 Akan tetapi pada kenyataannya Permendag No. 53/2012 yang mengatur tentang waralaba yang baru diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan mengalami berbagai kontroversial terutama dari para pelaku industri waralaba. Menurut para pelaku industri waralaba, Ketentuan dalam Permendag No. 53/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba banyak yang tidak jelas, kontroversial, dan berpotensi menimbulkan persoalan bahkan dapat mengancam perkembangan industri waralaba lokal. Walaupun peraturan baru ini banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan 167

Majalah Info Franchise, loc.cit.

168

Ibid.


79

pengusaha, pemerintah sangat berharap para pelaku usaha waralaba baik asing maupun asing dapat mematuhi Permendag No. 53/2012 dengan sebaik-baiknya. Ketentuan baru dalam pengelolaan waralaba: 169 ATURAN YANG POSITIF No

Permendag No. 53/2012

Permendag No. 31/2008

Pemberi waralaba, Hanya pemberi baik dari dalam waralaba dari maupun luar negeri, luar negeri dan serta penerima pemberi waralaba dari luar waralaba negeri harus lanjutan dari 1 mendaftar ke luar negeri Direktorat Bina yang wajib Usaha Perdagangan mendaftar ke Kementerian Kementerian Perdagangan. (Pasal Perdagangan. (Pasal 14) 10)

Dijanjikan, kalau dokumen sudah 2 lengkap, STPW paling lama 2 (dua) hari kerja selesai.

Dijanjikan, kalau dokumen sudah lengkap, 2 (tiga) hari kerja selesai. (Pasal 18)

ATURAN KONTROVERSIAL Permendag Permendag No. No No. 53/2012 31/2008 Pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang memiliki hubungan Tidak 1 pengendalian mengatur dengan pemberi waralaba, baik langsung maupun tidak langsung. (Pasal 7) Kalau perjanjian Pemberi diputus secara waralaba sepihak oleh boleh pemberi waralaba menunjuk sebelum masa penerima berlaku berakhir, waralaba pemberi waralaba baru di 2 tidak dapat wilayah menunjuk yang sama penerima waralaba setelah yang baru untuk lewat 6 wilayah yang bulan sama, sebelum setelah tercapai pemutusan

169

Sofyan Nur Hidayat & Amal Ihsan Hadian, Aturan baru ancam industri waralaba lokal, , diakses pada tanggal 7 Januari pukul 20.00 WIB.


80

(Pasal 14) Penerima waralaba Selain pemberi dari dalam negeri waralaba dari luar negeri dan serta penerima waralaba lanjutan pemberi dari dalam dan luar waralaba 3 negeri mendaftar ke lanjutan dari kantor dinas luar negeri, perdagangan mendaftar ke provinsi, kantor dinas kabupaten/kota. perdagangan. (Pasal 10) (Pasal 14) Pemberi dan penerima waralaba wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya Tidak 4 antara lain peraturan Mengatur perlindungan konsumen, kesehatan, pendidikan, lingkungan, tata ruang, tenaga kerja, dan hak atas kekayaan intelektual. (Pasal 6) Pemberi dan penerima waralaba yang telah memiliki 5 STPW wajib Tidak mengatur menggunakan logo waralaba yang akan diatur lebih lanjut.

kesepakatan dalam perjanjian perselisihan itu waralaba. atau sampai ada (Pasal 6) putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Pasal 8)

Untuk mendapat STPW, harus mendapat Tidak 3 rekomendasi mengatur persetujuan Tim Penilai. (Pasal 15)

Pemberi dan penerima waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan, dan menjual barang dagangan minimal 80% dari barang dan jasa produksi dalam negeri. Tidak 4 Penilaian mengatur ketentuan ini akan dilakukan Tim Penilai.

(Pasal 19)


81

(Pasal 18)

Pemberi waralaba dan penerima waralaba hanya dapat melaksanakan usaha sesuai izin usaha. Boleh saja menjual barang pendukung usaha utama, tapi Tidak 5 maksimal hanya mengatur 10% dari total jenis barang yang dijual. Pengawasan akan dilakukan Tim Pengawas Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. (Pasal 21) Tabel 2.1 Sumber: KONTAN MINGGUAN 48 XVI 2012, Laporan Utama

Dari berbagai ketentuan dalam Permendag No. 53/2012 yang tidak jelas dan mengandung kontroversial yang terdapat dalam tabel di atas, Penulis hanya menjelaskan

mengenai pelaksanaan Pasal 19

mengenai pengaturan untuk

menggunakan 80% produk lokal yang tentunya akan kurang masuk akal bagi usaha waralaba asing, dikaitkan dengan Prinsip Perdagangan WTO dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.3

Implementasi Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Dilihat dari Prinsip Perdagangan WTO Melalui Permendag No. 53/2012 ini, pemerintah memberikan kesempatan

kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat lokal yang


82

berkeinginan untuk terjun dalam bisnis waralaba yang sama. Sedangkan waralaba besar diarahkan agar bisa bersaing dengan waralaba yang sudah mapan atau company owned unit termasuk kepemilikan asing. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi pemilik waralaba dari luar negeri, melainkan juga berlaku bagi pengusaha dan investor lokal yang memiliki gerai waralaba. Pemerintah melalui peraturan ini ingin mendorong peningkatan produksi dan konsumsi dalam negeri, sesuai bunyi Pasal 19 Permendag No. 53/2012:

(1)“Pemberi waralaba dan Penerima waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penggunaan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dan/atau jasa produksi dalam negeri kurang dari 80% setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai.” Akan tetapi dalam pelaksanaannya (implementasinya), ketentuan dalam Pasal 19 ini menuai berbagai kontra dari beberapa pelaku usaha. Ketentuan ini dapat mempersulit beberapa pelaku usaha yang mengandalkan produknya dari luar negeri, seperti toko-toko baju dan tas atau ritel fashion tersebut harus tutup karena seluruh produknya diimport dari luar negeri. Tidak hanya itu saja, waralaba asing lain yang ingin bekerja sama dengan franchisee (penerima waralaba) di Indonesia juga akan ragu-ragu dan menghitung jumlah produk lokal yang dapat diserap terlebih dahulu. Para pelaku usaha melihat adanya keraguan pemerintah terkait ketentuan Pasal 19 ayat (1) mengenai penggunaan 80% bahan baku lokal, karena pada akhirnya pemerintah membuat exit strategy berupa izin khusus Menteri Perdagangan apabila terdapat waralaba yang tidak mampu mencapai batasan itu yang terdapat pada ketentuan Pasal 19 ayat (2). Pemerintah di dalam membuat ketentuan Pasal 19 ini terkesan tidak konsisten sehingga di dalam pelaksanaanya banyak menuai pro dan kontra. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Nurlaila Nur Muhammad selaku Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan mengenai


83

keraguan pemerintah di dalam membuat ketentuan Pasal 19 ini, Beliau mengatakan:170

“Pemerintah menyadari bahwa Pemerintah tidak dapat memaksakan semua perusahaan waralaba di Indonesia untuk menggunakan produk Indonesia. Bila perusahaan waralaba tersebut dapat menggunakan 80% produk Indonesia, maka dia wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) ini. Tetapi apabila waralaba tersebut tidak dapat menggunakan 80% produk Indonesia seperti waralaba di bidang fashion, maka pemerintah tidak dapat memaksakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1), mereka bisa mendapatkan pengecualian seperti yang tertera dalam Pasal 19 ayat (2) dengan tentu saja melihat pertimbangan-pertimbangan dari Tim Penilai. Bu Nurlaila juga mengatakan bahwa untuk saat ini pembentukan Tim Penilai masih diproses, akan tetapi unsur-unsur dari Tim Penilai tersebut sudah pasti terdiri dari Government sebagai pembuat kebijakan, stake holder karena mereka yang mengetahui liku-liku perdagangan secara teknis, dan beberapa konsultan yang mengerti mengenai hal ini. Tim penilai adalah pihakpihak yang dapat dipercaya bisa memberikan pandangan seobyektif mungkin. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan pun tidak bisa ditentukan secara keseluruhan, Tim Penilai harus melihat case by case terlebih dahulu sehingga Pemerintah tidak dapat menentukan kriteria tertentu mengenai pertimbanganpertimbangan yang nantinya akan digunakan oleh Tim Penilai.”

Jika dilihat dari hasil wawancara diatas, maka titik tekan revisi permendag ini bukan pada waralaba asing, tetapi upaya untuk meningkatkan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam penyusunan Permendag No. 53/2012 ini, pemerintah menganut asas non diskriminatif sehingga pengaturan mengenai waralaba berlaku sama antara pengusaha waralaba asing dan lokal. Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang membawa konsekuensi baik eksternal maupun

170

Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaila Nur Muhammad selaku Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 16.00 WIB


84

internal. Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Hal ini sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Dalam era perdagangan bebas dan era globalisasi, setiap pembuat kebijakan di bidang perdagangan internasional, demikian juga para pelaksana di lapangan, dituntut untuk memiliki wawasan internasional. Dalam praktik, hal ini berarti penguasaan instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait dengan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. 171 Konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perandung-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO. Artinya dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.172 Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia di dalam merumuskan Permendag No. 53/2012 ini juga melihat dari Prinsip-prinsip Perdagangan WTO, seperti: Prinsip Most Favoured Nation dan Prinsip National Treatment yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama). Setiap negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Apabila dilihat dari penjelasan diatas tersebut maka isi dari Pasal 19 Permendag No. 53/2012 yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia melanggar dari ketentuan prinsip perdagangan WTO karena adanya pembatasan produk impor yang masuk ke Indonesia. Akan tetapi, WTO melakukan suatu perlakuan khusus terhadap negara-negara berkembang sesuai salah satu prinsip yaitu Special and Differential to Developing Nations (S&D) yang dapat mengecualikan suatu negara (berkembang) untuk

171

Syahmin AK., Hukum Dagang Internasional, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),

172

Muhammad Sood, lo.cit.

hal. 94.


85

dimaafkan bila terpaksa melanggar kesepakatan WTO. S&D merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan (a means of development) dan instrumen untuk menggapai keadilan (a means of justice) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan internasional di bawah payung WTO.173 Pemberian perlakuan khusus bagi negara berkembang ini disebut dengan prinsip preferensi. Prinsip mengenai preferensi bagi negara berkembang adalah prinsip yang mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturanaturan hukum tertentu bagi negara-negara berkembang. Dasar teori dari sistem preferensi ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban-kewajiban MFN untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tarifnya pada impor-impor barang manakala barang-barang tersebut berasal dari negara-negara berkembang. Pemberian perlakuan khusus oleh WTO kepada negaranegara berkembang tersebut juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk meningkatkan pembangunannya. Indonesia sebagai negara berkembang dapat menerapkan prinsip preferensi tersebut sehingga Pemerintah di dalam merumuskan Pasal 19 Permendag No. 53/2012 ini tidak melanggar dari ketentuan prinsip perdagangan Perjanjian WTO, karena tujuan sebenarnya Permendag No. 53/2012 ini untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar negeri.

173

Nandang Sutrisno, loc.cit.


BAB 3 KETENTUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA INDONESIA

3.1 Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia 3.1.1 Persaingan dan Dunia Usaha Bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. Dalam teori ilmu ekonomi persaingan yang sempurna (perfect competition) adalah suatu kondisi pasar (market) yang ideal. Ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu yaitu:174 “Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa.Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (supply and demand). Dengan demikian pelaku usaha dalam persaingan sempurna tidak bertindak sebagai price maker melainkan ia hanya bertindak sebagai price taker. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah betul-betul sama (product homogeneity). Selanjutnya, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar (perfect mobility of resources). Terakhir, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna (perfect information) tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan (preferences), tingkat pendapatan (income levels), biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.”

Akan tetapi dalam kenyataannya, sangat sulit ditemukan pasar persaingan sempurna tersebut, karena yang kerap kali terjadi yaitu persaingan yang tidak sempurna (imperfect competition). Persaingan dapat membawa aspek positif yaitu memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha dan kepada konsumen. Dengan adanya persaingan, pelaku usaha akan saling berlomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang 174

Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 58.


87

dihasilkan untuk konsumen sehingga persaingan akan berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya dan konsumen diuntungkan dengan adanya persaingan ini karena mereka mempunyai banyak pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik. Akan tetapi persaingan juga memiliki aspek negatif yaitu apabila persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur dan bertentangan dengan kepentingan publik. Pelaku usaha tersebut akan menempuh praktek-praktek curang (unfair competition) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun. Jadi dapat disimpulkan secara garis besar, persaingan merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Meskipun demikian, persaingan hanya akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik apabila persaingan itu terjadi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi persaingan curang yang justru merugikan.

3.1.2 Latar Belakang Hukum Persaingan Usaha Indonesia Pada tanggal 5 Maret 1999 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia mengundangkan hukum persaingan usahanya yang komprehensif. Hukum persaingan usaha Indonesia secara formal termuat di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU Persaingan Usaha Indonesia”) yang dipublikasikan melalui Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 33.175 Secara historis, kemunculan undang-undang ini tidak dapat terlepas dari peran IMF (International Monetary Fund) yaitu setelah ditandatanganinya Letter of Intent (Lol) antara Pemerintah RI dengan IMF pada tanggal 29 Juli 1998. 176 Dalam Lol tersebut ditentukan bahwa Pemerintah akan menyampaikan RUU Antimonopoli kepada DPR untuk mendapat pembahasan selambat-lambatnya pada bulan Desember 175

Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 71.

176

Hikmahanto Juwana, op.cit., hal. 63.


88

1998. Dalam proses pembentukan UU Persaingan usaha Indonesia yang mempersiapkan rancangan UU adalah DPR dan DPR kemudian menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan UU sehingga rancangan UU yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR adalah rancangan UU yang telah dipersiapkan oleh DPR tersebut yang digunakan, bukan rancangan yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan. UU Persaingan Usaha Indonesia ini terdiri atas 11 bab dan 53 pasal. Meskipun telah diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 namun keberlakuannya baru akan mulai 1 (satu) tahun setelah diundangkan yaitu pada tanggal 5 maret 2000 dan para pelaku usaha diberi kesempatan enam bulan sejak berlakunya UU untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang diatur dalam UU Persaingan Usaha Indonesia. 177

3.1.3 Asas dan Tujuan UU Persaingan Usaha Indonesia Tujuan pembentukan UU Persaingan Usaha Indonesia secara tegas tercantum di dalam Pasal 3 dan secara implisit terdapat di bagian konsiderans. Pada bagian konsiderans dapat ditarik tiga tujuan umum yang hendak dicapai dengan penyusunan UU Persaingan Usaha Indonesia ini, yaitu:178 “Pertama, di dalam konsiderans tercantum tujuan yang sangat umum dan klise bahwa UU Persaingan usaha Indonesia ditujukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, konsiderans juga menyebutkan bahwa UU Persaingan Usaha Indonesia disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya mekanisme ekonomi pasar secara wajar. Ketiga, secara tersirat juga dinyatakan bahwa UU Persaingan Usaha

177

178

Ibid., hal. 64. Arie Siswanto, op.cit., hal. 75.


89

Indonesia dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.” Secara lebih tegas, tujuan UU Persaingan Usaha Indonesia dicantumkan dalam pasal 3 adalah untuk:

a.

b.

c. d.

“Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

Eksistensi UU Persaingan Usaha Indonesia adalah untuk memastikan bahwa sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan usaha, dapat memotivasi para pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas dan harga yang terjangkau oleh konsumen dengan memanfaatkan sumber-sumber produksi yang seminimal mungkin. 179 Mengenai asas UU Persaingan Usaha Indonesia secara tegas dicantumkan dalam Pasal 2. Menurut pasal tersebut, asas kegiatan usaha di Indonesia adalah “demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang mengandung prinsip keadilan, kebersamaan, dan berkeadilan, adalah perlindungan yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha Indonesia bagi pelaku usaha kecil. Perlindungan hukum

179

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 15.


90

tersebut tentu saja dapat memberi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya. 180 Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar dan tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

3.1.4 Butir-butir Cakupan Pengaturan UU Persaingan Usaha Indonesia Hukum Anti Monopoli akan mengatur mengenai praktik ataupun segala bentuk kondisi yang menghalangi berlangsungnya kompetisi yang wajar di pasar, yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h.

“Persengkongkolan atau praktik usaha yang bersifat restriktif; Praktik-praktik usaha yang tidak wajar yang merugikan konsumen; Merger dan posisi dominan di pasar; Perangkapan jabatan di berbagai perusahaan (interlocking directorate); Penyalahgunaan posisi dominan di pasar (dominant market position); Pengaturan tentang pengecualian-pengecualian; Badan pengawas yang independen; Penalti (yang menyangkut penegakan hukum, bidang spesialisasi terhadap bantuan hukum).” 181

Isi UU Persaingan Usaha Indonesia sesuai dengan standar internasional, yaitu sebagai berikut:182 a. “Melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4, 7 s.d. 9, Pasal 10 s.d. 14, 22, 23) 180

181

182

Ibid., hal. 72. Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 31-32. Ibid., hal. 32.


91

b. Mengizinkan sampai ke tingkat tertentu penetapan harga konsumen, perjanjian eksklusif serta perjanjian lisensi (Pasal 5, 6, 15 dan Pasal 50 huruf b) c. Melarang penggabungan atau peleburan badan usaha, yang menyebabkan terjadinya posisi dominan di pasar atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 26 s.d. 29) d. Melarang tindakan merugikan konsumen, pemasok atau penerima barang dengan cara menyalagunakan posisi dominan di pasar (Pasal 17 dan 18) e. Melarang menghalangi pesaing dengan tindakan-tindakan diskriminasi baik melalui harga, syarat-syarat perdagangan atau penolakan melakukan hubungan usaha (Pasal 7, 8, 16, 19, s.d. 21)”

Tugas lembaga pengontrol persaingan usaha akan diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 30 s.d. 37). Peraturan mengenai prosedur memenuhi tuntutan yang disyaratkan negara hukum (Pasal 38 s.d. 49). Terdapat juga berbagai kegiatan dan perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha Indonesia ini (Pasal 50).

3.1.5 Pengecualian Dalam UU Persaingan Usaha Indonesia Dalam UU Persaingan Usaha Indonesia, tidak semua perjanjian, kegiatan dan posisi dominan dilarang. Terdapat beberapa perjanjian, kegiatan dan posisi dominan tertentu dianggap sebagai pengecualian meskipun hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli. 183 Adapun yang merupakan pengecualian menurut Pasal 50 UU Persaingan Usaha Indonesia adalah: a.

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merk dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; 183

Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009),

hal. 13.


92

c.

Perjanjian penetapan standart teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan;

d.

Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;

e.

Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standart hidup masyarakat luas;

f.

Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia;

g.

Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan dalam negeri;

h.

Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; 184

i.

Kegiatan usaha operasi yang secara khusus melayani anggotanya. Menurut ketentuan Pasal 51 UU Persaingan Usaha Indonesia bahwa monopoli

dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan memproduksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

3.2 Hubungan Waralaba Dengan UU Persaingan Usaha Indonesia Perkembangan jenis usaha dalam bentuk waralaba di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang dan tidak dapat dihindari seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di era globalisasi. Terkait dengan perkembangan jenis usaha dan bentuk waralaba yang pesat tersebut, Pemerintah menyadari perlu untuk memberi ruang gerak bagi perkembangan waralaba agar 184

Mengenai usaha kecil diatur dalam Undang – Undang No. 9 tahun 1995.Menurut undangundang ini, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undangundang ini.


93

masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara kondusif. Oleh karena itu, di dalam UU Persaingan Usaha Indonesia memberikan pengecualian untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam UU tersebut yang berkaitan dengan perjanjian waralaba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 huruf b. Pengertian Perjanjian dalam kaitannya dengan UU Persaingan Usaha Indonesia harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.” Selain mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 tersebut, untuk membuat perjanjian juga harus tetap memperhatikan asas-asas perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai pengertian waralaba yang berkaitan dengan UU Persaingan Usaha ini juga secara yuridis mengacu pada definisi waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 42/2007 tentang Waralaba, yaitu:

“Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.” Dari definisi waralaba tersebut unsur-unsur yang tercakup adalah: a. “terdapat hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha; b. terdapat sistem bisnis dengan ciri khas dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa dan sistem tesebut telah terbukti berhasil; dan


94

c. sistem bisnis tersebut dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain (penerima waralaba) berdasarkan perjanjian.” 185 Definisi mengenai “badan usaha” tidak disyaratkan harus berbentuk badan hukum, apalagi badan hukum Indonesia. Ada beberapa alasan waralaba dikecualikan dari jangkauan UU Persaingan Usaha Indonesia, yaitu:

“Pertama, bisnis waralaba termasuk ke dalam golongan usaha kecil dan menengah. Kedua, waralaba merupakan suatu sistem pemasaran yang vertical dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri-ciri yang yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa.”186 Artinya, franchisor bersedia mengalihkan konsep perusahaannya kepada franchisee selama perjanjian berlangsung, dan sebaliknya franchisee berkewajiban untuk membayar franchise fee maupun royalti kepada franchisor atas hak waralaba yang diberikan kepadanya. Hal-hal yang berkaitan dengan waralaba tidak mutlak dikecualikan dari jangkauan UU Persaingan Usaha Indonesia, karena yang dikecualikan adalah sistem waralabanya, sedangkan tindakan pelaku usaha waralaba tidak dikecualikan. Jadi apabila pelaku usaha waralaba melakukan persaingan usaha tidak sehat, maka ia dapat terkena UU Persaingan Usaha Indonesia. Dalam perjanjian waralaba, pemberi waralaba biasanya menetapkan berbagai persyaratan kepada penerima waralaba yang dimaksudkan untuk menjaga ciri khas usaha, standar pelayanan, dan barang dan/atau jasa yang dipasarkan. Persyaratan tersebut biasanya untuk menjaga HAKI dan konsep waralaba itu sendiri sehingga

185

Indonesia, Keputusan Komisi Persaingan usaha Repunlik Indonesia Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba, KEPUTUSAN KOMISI NO. 57/2009, hal. 6. 186

Adrian Sutedi, op.cit., hal. 148-149.


95

dapat dikecualikan dari penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia. Namun demikian, dalam praktek berbagai persyaratan perjanjian waralaba sering memuat klausula yang dapat juga menghambat atau memberikan batasan kepada penerima waralaba dalam menjalankan usahanya, sehingga berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan ketentuan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kemudian mengeluarkan Keputusan Komisi No. 57/2009 tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 50 huruf b yang berupa pengecualian UU Persaingan Usaha Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian waralaba, KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempergunakan pertimbangan sebagai berikut:187

1. “Kriteria waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 42/2007 tentang Waralaba; 2. Kriteria perjanjian waralaba dan pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 42/2007 tentang waralaba terpenuhi; 3. Pembuatan perjanjian harus tetap mengacu ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Persaingan Usaha Indonesia, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata; 4. Perjanjian waralaba merupakan bentuk kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf c jo Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 5. Isi perjanjian waralaba tidak berpotensi melanggar prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 6. Beberapa contoh kriteria perjanjian waralaba yang berpotensi melanggar prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga ketentuan Pasal 50 huruf b tidak dapat diterapkan.”

187

M. Muctar Rivai, op.cit., hal. 165.


96

3.2.1 Pengecualian Penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia Terhadap Perjanjian Berkaitan Dengan Waralaba Suatu usaha waralaba adalah suatu sistem pemasaran yang vertikal, yakni pemberi waralaba bersedia menyerahkan semua sistem usaha waralabanya kepada penerima waralaba, maka perjanjian waralaba mencakup juga perjanjian lisensi yang merupakan salah satu jenis dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). UU Persaingan Usaha Indonesia memberikan pengecualian untuk tidak memberlakukan ketentuannya terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b, termasuk yang dikecualikan yaitu perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain mengenai lisensi. Namun dalam prakteknya ternyata terdapat perjanjian yang terkait dengan waralaba yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Keadaan yang demikian tentunya tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf b. Menyadari bahwa terdapat kemungkinan ada perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka penerapan ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha Indonesia, perlu diterapkan secara hati-hati dan bijaksana sehingga tidak menyimpang dari tujuan pembentukan UU Persaingan Usaha Indonesia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3, antara lain untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, perjanjian yang dikecualikan adalah perjanjian yang mengatur sistem waralaba dan pengalihan hak lisensi dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Sedangkan mengenai perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat walaupun berkaitan dengan waralaba tidak termasuk yang dikecualikan. Oleh karena itu, jika dalam perjanjian yang berkaitan dengan waralaba terdapat unsur yang ternyata dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka ketentuan UU Persaingan Usaha Indonesia tetap


97

dapat diterapkan terhadap pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut. Penerapan ketentuan UU Persaingan Usaha Indonesia tersebut pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan bahwa:

“Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.”188

Pasal 26 antara lain mengatur kemitraan dengan pola waralaba (Pasal 26 huruf c). Selanjutnya yang dimaksud dengan “berlaku hukum Indonesia” di bidang pengaturan usaha tentunya adalah UU Persaingan Usaha Indonesia. Untuk tidak keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 50 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi menetapkan Keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 huruf b tentang Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.189

1.

Prinsip Penerapan Persaingan Usaha Dalam Perjanjian Waralaba. Prinsip penerapan persaingan usaha terhadap perjanjian waralaba selalu

diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Persaingan Usaha Indonesia, yaitu untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 50 huruf b perjanjian yang terkait dengan waralaba termasuk salah satu yang dikecualikan dari penerapan UU Persaingan Usaha 188

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, Ps. 36. 189

Indonesia, op.cit, KEPUTUSAN KOMISI NO. 57/2009, hal. 3.


98

Indonesia. Prinsip pengecualian terhadap perjanjian yang terkait dengan waralaba berangkat dari asas bahwa pada dasarnya ketentuan dalam perjanjian waralaba yang merupakan hal yang esensial untuk menjaga identitas bersama dan reputasi jaringan waralaba, atau untuk menjaga kerahasiaan HaKI yang terkandung dalam konsep waralaba dapat dikenakan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf b. Berdasarkan prinsip tersebut maka dalam perjanjian waralaba diperbolehkan memuat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban bagi penerima waralaba dalam rangka menjamin konsep waralaba dan HaKI yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Ketentuan tersebut misalnya antara lain adalah kewajiban untuk menggunakan metode usaha yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, mengikuti standar perlengkapan dan penyajian yang ditentukan pemberi waralaba, tidak merubah lokasi waralaba tanpa sepengetahuan pemberi waralaba, dan tidak membocorkan HAKI yang terkait dengan waralaba kepada pihak ketiga, bahkan setelah berakhirnya masa berlakunya perjanjian waralaba. Namun demikian perlu disadari bahwa dalam perjanjian waralaba dapat pula mengandung ketentuan yang dapat berpotensi menghambat persaingan, seperti penetapan harga jual, pembatasan pasokan, keharusan untuk membeli produk lain yang tidak terkait dengan waralaba dari pemberi waralaba, pembagian wilayah, dan larangan untuk melakukan kegiatan usaha yang sama setelah berakhirnya perjanjian waralaba. Ketentuan yang demikian berpotensi bertentangan dengan pencapaian tujuan UU Persaingan Usaha Indonesia yang menginginkan adanya efisiensi dan kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu, perjanjian waralaba yang memuat ketentuan yang menghambat persaingan tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan Komisi akan melakukan penilaian lebih lanjut mengenai dampak dari hambatan persaingan tersebut terhadap efisiensi ekonomi. Ketentuan mengenai pembatasan wilayah yang biasa terdapat dalam perjanjian waralaba untuk mengatur sistem jaringan waralaba biasanya termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Pemberi waralaba pada dasarnya dapat mengatur


99

wilayah eksklusif bagi penerima waralaba, dalam hal demikian maka pengecualian dapat diberikan terhadap ketentuan yang bertujuan untuk membatasi kegiatan pemberi waralaba di dalam wilayah yang telah diperjanjikan dan kegiatan penerima waralaba diluar wilayah yang diperjanjikan. Namun demikian, pengecualian tidak dapat diberikan apabila hambatan berupa pembatasan wilayah tersebut mengarah pada perlindungan wilayah secara absolut.190 Dalam hal pemberi waralaba dan penerima waralaba, baik secara langsung maupun tidak langsung menghalangi konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dengan alasan tempat kediaman konsumen diluar wilayah waralaba yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan membagi pasar maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori pengecualian. Pengecualian terutama tidak dapat diterapkan apabila pembatasan wilayah mengakibatkan membatasi persaingan pada pasar bersangkutan sehingga berdampak pada efisiensi ekonomi. Ketentuan mengenai kewajiban pasokan dalam perjanjian waralaba biasanya dimaksudkan untuk menjaga standar kualitas produk waralaba. Jaminan adanya standar minimum kualitas produk sangat penting dalam usaha waralaba agar tidak merusak identitas dari konsep waralaba itu sendiri. Untuk itu pemberi waralaba biasanya mewajibkan penerima waralaba untuk memasoknya dari pemberi waralaba atau pihak tertentu produk yang menjadi esensi dari konsep waralaba, dimana khususnya terkait dengan HaKI yang telah dipatenkan yang menjadi bagian utama dari konsep waralaba. Namun demikian perlu dipahami bahwa perjanjian pasokan yang demikian juga dapat menghambat persaingan karena membatasi pelaku usaha lain untuk dapat ikut memasok kepada penerima waralaba. Untuk itu maka ketentuan yang demikian, apabila tidak terkait dengan HaKI produk yang menjadi esensi dari konsep waralaba, tidak dikecualikan dari penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia. Perjanjian waralaba memuat pula ketentuan yang mewajibkan penerima waralaba untuk membeli beberapa jenis barang dari pemberi waralaba dalam rangka menjaga standar kualitas dari konsep waralaba pada dasarnya tidak melanggar prinsip 190

Ibid., hal. 16.


100

persaingan usaha. Namun demikian, kewajiban yang demikian dapat pula menghalangi produk substitusi dan menghambat persaingan. Untuk itu maka kewajiban untuk membeli barang lain yang tidak terkait dengan konsep waralaba, yang dapat menciptakan hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha lain tidak dapat kenakan pengecualian terhadap penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia. 191 Ketentuan yang melarang penerima waralaba untuk melakukan kegiatan usaha yang sama yang dapat bersaing dengan jaringan usaha waralaba dapat dikenakan ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf b. Larangan tersebut dimaksudkan untuk perlindungan HaKI pemilik waralaba dan menjaga identitas dan reputasi jaringan waralaba, khususnya bila pemberi waralaba telah melakukan transfer know how (yang diterimanya), baik berupa pengetahuan, pengalaman dan keahlian, serta kemampuan (skill) teknis kepada penerima waralaba. Namun demikian perlu disadari bahwa hambatan untuk melakukan kegiatan usaha yang sama tersebut dalam jangka waktu panjang justru akan mempengaruhi persaingan dan berdampak negatif pada efisiensi ekonomi. Untuk itu maka ketentuan hambatan setelah berakhirnya perjanjian waralaba dalam waktu yang terlalu panjang tidak termasuk dalam pengecualian penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia. Untuk menetapkan jangka waktu yang tidak melanggar persaingan usaha maka KPPU diharapkan memperhatikan berbagai pertimbangan, antara lain teknologi dari waralaba dan investasi yang telah dikeluarkan. Apabila teknologi waralaba sudah merupakan domain publik dan investasi yang dikeluarkan tidak besar, maka jangka waktu untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama biasanya adalah 1 (satu) tahun.

2.

Penerapan Ketentuan Pasal 50 huruf b Terkait Dengan Perjanjian Waralaba. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 50 huruf b, khususnya perjanjian yang

berkaitan dengan waralaba, KPPU harus mempertimbangkan dengan bijaksana agar tidak melanggar hakikat tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha Indonesia. Adapun pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain: 191

Ibid., hal. 17.


101

Kriteria waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba harus terpenuhi: 192 1.

Kriteria perjanjian waralaba dan pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba harus terpenuhi;

2.

Pembuatan perjanjian harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.

Perjanjian waralaba merupakan bentuk kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf c jo. Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

4.

Isi Perjanjian Waralaba tidak berpotensi melanggar prinsip Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5.

Beberapa contoh kriteria perjanjian waralaba yang berpotensi melanggar prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga ketentuan Pasal 50 huruf b tidak dapat diterapkan: a. Penetapan harga jual (Resale Price Maintenance).193 Pemberi waralaba membuat perjanjian dengan penerima waralaba yang memuat penetapan harga jual yang harus diikuti oleh penerima waralaba. Penerima waralaba sebagai pelaku usaha mandiri pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menetapkan harga jual barang dan/atau jasa yang didapatnya dari pemberi waralaba. Dari perspektif persaingan usaha, penetapan harga jual dalam waralaba dilarang karena akan menghilangkan persaingan harga antara penerima waralaba. Hal tersebut menimbulkan harga yang seragam di antara penerima waralaba dan akibatnya konsumen dihadapkan pada harga yang seragam pula. Penetapan harga yang demikian tidak dikecualikan dari penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia. 192

Ibid., hal. 18.

193

Ibid., hal. 19.


102

Namun demikian, untuk menjaga nilai ekonomis dari usaha waralaba, maka pemberi waralaba diperbolehkan membuat rekomendasi harga jual kepada penerima waralaba, sepanjang harga jual tersebut tidak mengikat penerima waralaba.

b. Persyaratan untuk membeli pasokan barang dan/atau jasa hanya dari Pemberi Waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Waralaba.194 Perjanjian

Waralaba

memuat

persyaratan

yang

mengharuskan

penerima waralaba untuk membeli barang atau jasa yang menjadi bagian dari konsep waralaba hanya dari pemberi waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi waralaba. Persyaratan tersebut dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk mempertahankan identitas dan reputasi dari waralaba yang biasanya dimaksudkan untuk menjaga konsep waralaba yang telah diciptakan oleh pemberi waralaba. Meskipun demikian, pemberi waralaba tidak boleh melarang penerima waralaba untuk membeli pasokan barang dan/atau jasa dari pihak lain sepanjang barang dan atau jasa tersebut memenuhi standar kualitas yang disyaratkan oleh pemberi waralaba. Penetapan pembelian pasokan hanya dari pemberi waralaba atau pihak tertentu dapat menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lain yang mampu menyediakan pasokan dengan kualitas yang sama. Untuk itu pemberi waralaba tidak diperbolehkan menetapkan secara mutlak akses pembelian atau pasokan yang diperlukan oleh penerima waralaba sepanjang hal itu tidak menggangu konsep usaha waralaba. c. Persyaratan untuk membeli barang dan/jasa lain dari pemberi waralaba. 195 Pemberi waralaba mengharuskan penerima waralaba untuk bersedia membeli barang atau jasa lain dari Pemberi waralaba a (tie-in). Perjanjian 194

Ibid.

195

Ibid., hal. 20.


103

waralaba yang memuat kewajiban kepada penerima waralaba untuk membeli produk lain dari pemberi waralaba tidak dipandang sebagai pelanggaran persaingan

usaha,

sepanjang

hal

tersebut

dimaksudkan

untuk

mempertahankan identitas dan reputasi waralaba. Kewajiban untuk membeli produk lain yang bukan menjadi bagian dari paket waralaba tidak dikecualikan dari penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia. d. Pembatasan wilayah. 196 Pemberi waralaba melakukan pembatasan wilayah dengan cara menetapkan wilayah tertentu kepada penerima waralaba. Dalam perjanjian waralaba biasanya memuat klausul tentang wilayah usaha. Klausul tersebut dimaksudkan untuk membentuk sistem jaringan waralaba. Dalam hal demikian, maka pengaturan wilayah usaha tidak dipandang sebagai pelanggaran persaingan usaha, sehingga dapat dikecualikan. Namun demikian, pembatasan wilayah yang tidak dilakukan dalam rangka membentuk sistem jaringan waralaba melainkan untuk membatasi pasar dan konsumen tidak dikecualikan dari penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia.

e. Persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba. 197 Pemberi waralaba mensyaratkan agar penerima waralaba tidak melakukan kegiatan usaha yang sama dengan usaha waralaba selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba. Syarat tersebut dapat dikecualikan dari UU Persaingan Usaha Indonesia sepanjang dimaksudkan untuk melindungi dan/atau berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pemberi waralaba atau untuk menjaga identitas dan reputasi usaha waralaba. Namun demikian, persyaratan

196

Ibid.

197

Ibid., hal 20-21.


104

tersebut dalam jangka waktu panjang dapat berakibat pada terhambatnya persaingan dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama dengan usaha waralaba dalam jangka waktu yang lama tidak dikecualikan dari penerapan UU Persaingan Usaha Indonesia. Dalam hal mempertimbangkan lamanya jangka waktu yang dipandang berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Indonesia, KPPU memperhatikan berbagai hal diantaranya adalah teknologi produk waralaba, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk waralaba, sifat produk waralaba (apakah sudah menjadi public domain atau tidak).

Pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf b, tidak dapat diterapkan secara mutlak mengingat tidak tertutup kemungkinan terjadi pembuatan suatu perjanjian yang berkaitan dengan waralaba tetapi dalam perjanjian tersebut memuat suatu klausula yang berpotensi terjadinya monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf b, dapat diterapkan sepanjang memenuhi kriteria waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf c, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Ketentuan Pasal 50 huruf b tidak dapat diterapkan secara mutlak dengan pertimbangan agar tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu, perilaku pelaku usaha yang terkait dengan waralaba yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b.


105

3.3 Implementasi Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Lokal Dilihat Dari Ketentuan UU Persaingan Usaha Indonesia

Selain melihat dari ketentuan prinsip-prinsip perdagangan WTO, di dalam merumuskan Permendag No. 53/2012, Pemerintah juga mengacu pada UU Persaingan Usaha Indonesia, terutama mengenai isi dari Pasal 19. Pemerintah berharap agar usaha waralaba di Indonesia memperhatikan perkembangan sosial dan ekonomi dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah. Pasal 19 Permendag No. 53/2012 menyatakan:

(1)“Pemberi waralaba dan Penerima waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penggunaan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dan/atau jasa produksi dalam negeri kurang dari 80% setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai.”

Isi dari pasal 19 tersebut terutama dalam ayat (1) sudah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan Keputusan Komisi No. 57/2009 yaitu untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Pemerintah di dalam merumuskan Permendag No. 53/2012 juga melihat dari tujuan pembentukan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.


106

Di dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa kemitraan dilaksanakan dengan salah satu pola yaitu waralaba. Dan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terkait dengan waralaba menentukan sebagai berikut:

(1) “Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan. (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.” Ketentuan mengenai penggunaan produksi dalam negeri disamping diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang menegaskan bahwa: (1) “Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba. (2) Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.” Dengan demikian, Pemerintah di dalam merumuskan Pasal 19 Permendag No. 53/2012 ini tidak melanggar dari ketentuan yang terdapat di dalam UU Persaingan Usaha Indonesia dan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan penggunaan produksi dalam negeri, maka penerapan Pasal 19 permendag No. 53/2012 ini harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 50 huruf b UU


107

Persaingan Usaha Indonesia, khususnya tentang pengecualian terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, dan harus memperhatikan prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, agar dapat menjamin kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku usaha, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dijamin dalam UU Persaingan Usaha Indonesia.


BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan: Berdasarkan uraian-uraian mengenai Ketentuan Pasal 19 Permendag No. 53/2012 dilihat dari Prinsip Perdagangan WTO pada bab 2 dan Ketentuan Pasal 19 Permendag No. 53/2012 dilihat dari UU Persaingan Usaha Indonesia pada bab 3, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Nomor

53/M

DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag No. 53/2012) sebagai

pengganti

dari

Permendag

No.31/2008

dalam

rangka

untuk

mengoptimalkan penyelenggaraan waralaba, yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha melalui waralaba, kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah serta peningkatan produk dalam negeri. Namun pada kenyataannya, Permendag No. 53/2012 yang baru diterbitkan ini mengalami berbagai kritikan terutama dari para pelaku industri waralaba karena banyak ketentuan dalam permendag tersebut dianggap tidak jelas, kontroversial, dan berpotensi menimbulkan persoalan bahkan dapat mengancam perkembangan industri waralaba lokal terutama mengenai isi Pasal 19. Ketentuan dalam Pasal 19 ini dianggap dapat mempersulit beberapa pelaku usaha yang mengandalkan produknya dari luar negeri dan membuat waralaba asing kurang antusias datang ke Indonesia. Indonesia sebagai negara peratifikasi Perjanjian WTO, maka di dalam merumuskan Permendag No. 53/2012 ini juga melihat dari prinsip-prinsip Perdagangan WTO, salah satunya yaitu Special and Differential to Developing Nations. Pemberian perlakuan khusus bagi negara berkembang ini disebut dengan prinsip preferensi. Dasar teori dari sistem preferensi ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban-


109

kewajiban most favoured nation untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tarifnya pada impor-impor barang manakala barang-barang tersebut berasal dari negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah di dalam merumuskan Pasal 19 Permendag No. 53/2012 ini tidak melanggar dari ketentuan prinsip perdagangan Perjanjian WTO dan karena tujuan sebenarnya Permendag No. 53/2012 ini untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diadakan pengecualian untuk berlakunya ketentuan Undang-Undang tersebut terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b. Akan tetapi, hal-hal yang berkaitan dengan waralaba tidak mutlak dikecualikan dari jangkauan UU Persaingan Usaha Indonesia, karena yang dikecualikan adalah sistem waralabanya, sedangkan tindakan pelaku usaha waralaba tidak dikecualikan. Jadi apabila pelaku usaha waralaba melakukan persaingan usaha tidak sehat, maka ia dapat terkena UU Persaingan Usaha Indonesia. Mengenai hal itu, KPPU mengeluarkan Keputusan Komisi No. 57/2009 tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba. Selain melihat dari ketentuan prinsip-prinsip perdagangan WTO, di dalam merumuskan Permendag No. 53/2012, Pemerintah juga mengacu pada tujuan pembentukan Keputusan Komisi No. 57/2009 dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama mengenai isi dari Pasal 19 ayat (1) berkaitan penggunaan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Ketentuan mengenai penggunaan produksi dalam negeri disamping diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.


110

Pemerintah di dalam merumuskan Pasal 19 Permendag No. 53/2012 ini tidak melanggar dari ketentuan yang terdapat di dalam UU Persaingan Usaha Indonesia dan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan penggunaan produksi dalam negeri, maka penerapan Pasal 19 permendag No. 53/2012 ini harus tetap mengacu pada Keputusan Komisi No. 57/2009 agar dapat menjamin kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku usaha, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dijamin dalam UU Persaingan Usaha Indonesia.

4.2 Saran: Adapun beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 1.

Dengan dikeluarkannya Permendag No. 53/2012 ini bertujuan untuk melindungi waralaba lokal dan meningkatkan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah serta peningkatan produk dalam negeri. Namun dalam prakteknya masih banyak pelaku usaha waralaba yang tidak atau kurang memahami mengenai isi dalam Permendag No. 53/2012 dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mensosialisasikan regulasi atau aturan tersebut agar semua pihak yang terkait dalam bisnis waralaba dapat memahami isi dari permendag tersebut dengan baik. Mengenai ketentuan dalam Pasal 19 yang mewajibkan para pelaku waralaba menggunakan bahan baku 80%, diharapkan pemerintah dapat menyiapkan pasokan bahan baku lokal yang baik dan berkualitas bagi masyarakat dengan salah satu cara memberikan fasilitas yang memadai bagi para pemasok kecil seperti peternak dan petani.

2.

Diharapkan juga pemerintah membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur secara tegas mengenai waralaba agar para pelaku usaha waralaba dapat mengetahui dengan jelas mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bisnis waralaba.


111

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006. __________. Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. __________ & A. Chandrawulan. Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994. AK, Syahmin. Hukum Dagang Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: PT. Alumni, 2005. _______________________. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: PT. Alumni, 1993. Basarah, Dr. H. Moch. & H. M. Faiz Mufidin. Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008. Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary 6th ed. St Paul MN: West publishing, Co, 1990. Bradley, Frank. International Marketing Strategy. London: Prentice Hall, 1991. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Panduan Kebijakan Waralaba dan MLM. Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 2012. Franchise, Majalah Info. Edisi Oktober 2012. Fox, Stephen. Membeli dan Menjual Bisnis Franchise, Seri Bisnis Baron. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1993. Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005. Gautama, Sudargo. Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT & GSP). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994. _____________. Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional. Bandung: PT. Alumni, 1985. Guritno, T. Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992.


112

Harjowidigno, Rooseno. Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise. Makalah Pertemuan Ilmiah tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi. Jakarta : BPHN, 14-16 Desember 1993. Hartono, Sunaryati. Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. Hata, Dr. Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum. Bandung: PT Refika Aditama, 2006. Hermansyah. Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Houtte, Hans Van. The Law of International Trade. London: Sweet & Maxwell, 1995. Ibrahim, Johny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumendia Publishing, 2007. Ibrahim, Johanes. Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, Bandung: CV. Utama, 2003. ____________ & Lindawati Sewu. Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern. Bandung : Refika Aditama, 2004. Indonesia, Asosiasi Franchise. Direktori Franchise Indonesia. Edisi III, 2007. Juwana, Hikmahanto. Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional. Jakarta: Lentera Hati, 2001. Kennedy, Kevin C. Competition Law And The World Trade Organisation: The Limits Of Multilateralism. London: Sweet & Maxwell, 2001. Khairandy, Ridwan. Perjanjian Franchise Sebagai Sarana Alih Teknologi. Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan yayasan Klinik Haki Jakarta, 2000. Margono, Suyud. Hukum Anti Monopoli. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Mendelsohn, Martin. Franchising: Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Perssindo, 1997. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990. Nadapdap, Binoto. Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009. Purba, Prof. Achmad Zen Umar. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: PT Alumni, 2005.


113

Setiawan, Deden. Franchise Guide Series: Kiat Memilih Usaha Dengan Biaya Kecil Untung Besar 2. Jakarta: Dian Rakyat, 2007. Sewu, P. Lindawaty S. Franchise: Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi, Bandung: CV Utomo, 2004. Sianipar, Nursalam. Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001. Simatupang, Richard Burton. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003. Sinambela, Asianto. Perkembangan Perundingan DDA Di Organization. Bandung: FH Universitas Padjajaran, 2006.

World

Trade

Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Sood, Muhammad. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011. Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1987. Sumardi, Juajir. Aspek-aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan Transnasional. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995. Suryono, Ekotama. Jurus Jitu Memilih Bisnis Franchise. Yogyakarta: Citra Media, 2010. Suseno, Darmawan Budi. Sukses Usaha Waralaba. Yogyakarta: Cakrawala, 2007. Sutedi, Adrian. Hukum Waralaba. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008. Tim Internasional Franchise Business Management. Franchise Manual: Panduan Franchise Terlengkap & Pertama Di Indonesia. Jakarta: Internasional Franchise Business Management, 2007. Tunggal, Iman Sjahputera. Franchising Konsep & Kasus. Harvarindo, 2004. Webster, Bryce. The Insider’s Guide to Franchising. Amerika: American Management Association, 1991. Widjaja, Gunawan. Waralaba. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945


114

________. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ________. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817. ________. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866. ________. Peraturan Pemerintah Tentang Waralaba, PP No. 42 Tahun 2007, LN No. 90 Tahun 2007, TLN No. 4742. ________. Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penyelenggaraan Waralaba, Permendag No. 53/M–DAG/PER/8/2012. ________. Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba, Perkom No. 6 Tahun 2009. ________. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Waralaba, Kepkom No. 57/KPPU/Kep/III/2009.

C. Internet Azwar, Tengku Keizerina Devi. “Perlindungan Hukum Dalam Franchise”, http://repository.usu.ac.id/browse?type=author&value=Tengku+Keizerina+ Devi+Azwar, diunduh 6 Januari 2013. Gema, “Pengertian Kontrak”, http://gemaisgery.blogspot.com/2010/06/pengertiankontrak.html, Diunduh 6 Januari 2013. Muharam, S. “Istilah-Istilah Dalam Waralaba”, https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BEqxLfB8hC8J:directory.u mm.ac.id/Data%2520Elmu/doc/YAHUDI.doc+&hl=en&pid=bl&srcid=AD GEESgwSwG07VgelFz7CrBM-CgARufjXlSIa1dFAaJ13U06OXICBMtVPFmE6Do4OOuwhx0R_grweK7 TA5bzfDXLbCx21OY_OF0a3FobZ424l6eqctJYNBMrUxbshaIIkuTGKQkisk&sig=AHIEtbSJLqc6KSh6RjGszdd6-DNc9FVAmA, diunduh 6 Januari 2013. “Perusahaan Waralaba (Franchise): Definisi, Jenis/bentuk dan Keunggulan dan Kelemahan sistem Franchise”, http://jurnalsdm.blogspot.com/2009/09/perusahaan-waralaba-franchise-definisi.html, diunduh 6 Januari 2013. Purnama, Yohanes Heidy. “Epidemi Tren Konsep Bisnis Waralaba”, http://salamfranchise.com/2008/03/01/epidemi-tren-konsep-bisniswaralaba/, diunduh 5 januari 2013. Rivai, M. Muctar. “Pengaturan Waralaba di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis”, (Jurnal Liquidity: Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hal. 161.),


115

http://www.liquidity.stiead.ac.id/blog/2012/10/12/pengaturan-waralaba-diindonesia-perspektif-hukum-bisnis/, diunduh 7 Januari 2012. “Sejarah Awal Mula Waralaba”, http://wirausaha.net/membangun-bisnis/3017sejarah-awal-mula-waralaba.html, diunduh 5 Januari 2013. “Sejarah Perkembangan Bisnis Franchise/Waralaba”, http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/sejarah-perkembangan-bisnisfranchisewaralaba/, diunduh 5 Januari 2013. Sjahputra, Iman. “Franchise: Perikatan HaKI yang Diperluas”, http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1104523729, diunduh 7 Januari 2013. Sutrisno, Nandang. “Eksistensi Ketentuan Khusus Bagi Negara Berkembang Dalam Perjanjian World Trade Organization”, http://www.scribd.com/doc/39308488/Eksistensi-Ketentuan-Khusus-BagiNegara-Berkembang-Dalam-Perjanjian-World-Trade-Organization, diunduh 8 Desember 2012.


KETENTUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL TERHADAP WARALABA ASING DILIHAT DARI PRINSIP PERDAGANGAN WTO DAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA INDONESIA TESIS

Recommend Documents