iAccounTax
Outline
Ketentuan Dasar dan Karakteristik Jenis Kegiatan Usaha Pendanaan
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penegakan Kepatuhan 3
KETENTUAN DASAR DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN SYARIAH
4
Dasar Hukum NO
DASAR HUKUM
1
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2
Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
3
Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
4
Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan
5
Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK/2015 tetang Besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syariah
6
Surat Edaran OJK Nomor 2 /SEOJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah
7
Surat Edaran OJK Nomor 4 /SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan
5
Fatwa DSN MUI..(1) NO
DASAR HUKUM
1
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
2
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
3
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’
4
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
5
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
6
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
7
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
8
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
9
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
10
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
6
Fatwa DSN MUI..(2) NO
DASAR HUKUM
11
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Pararel
12
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah AlMuntahiyah Bi Al-Tamlik
13
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
14
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah
15
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah
16
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah
7
Prinsip Penyelenggaraan Usaha
‘
adl
Adil
tawazun
Keseimbangan
maslahah
Kemanfaatan
alamiyah
Universal
Tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram
Tidak mengandung tidak jelas, Spekulatif, tambahan yang haram, tidak adil, suap, dan objek haram
8
Karakteristik
9
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
10
Jenis Kegiatan Pembiayaan Syariah Pembiayaan Jual Beli • Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
Pembiayaan Investasi • Pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
Pembiayaan Jasa • Pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Pengelompokan dilakukan dengan mempertimbangkan konsep pengawasan terintegasi, karakteristik akad dalam Pembiayaan Syariah, ketentuan akutansi pada tiap pembiayaan syariah, dan pengukuran bobot risiko. 11
Pembiayaan Jual Beli
12
Pembiayaan Jual Beli Murabahah • Jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Salam • Jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syaratsyarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.
Istishna’ • Jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.
13
Skema Murabahah
14
Skema Salam Pararel
15
Skema Istishna’ Pararel
16
Pembiayaan Investasi
17
Pembiayaan Investasi
Mudharabah
Musyarakah
• Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
• Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Mudharabah Musytarakah
Musyarakah Mutanaqishoh
• Bentuk mudharabah dimana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
• Musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (hishsah) secara bertahap oleh pihak lainnya.
18
Skema Mudharabah
19
Skema Musyarakah
20
Skema Mudharabah Musytarakah
21
Skema Musyarakah Muthanaqishoh
22
Pembiayaan Jasa
23
Pembiayaan Jasa Ijarah • Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) • Ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa’d) setelah masa Ijarah selesai.
Hawalah • Pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.
Wakalah • Pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. 24
Kafalah • Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul‘anhu, ashii).
Ju’alah • Janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/’iwadh/ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
Qardh • Pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 25
Skema Ijarah
26
Skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik
27
Wakalah bil Ujrah dalam Anjak Piutang Syariah 6. Pembayaran fee (ujrah) 2. Dana talangan (Qardh)
4. Pembayaran Hutang
3. Penagihan
Wakil (LKS)
1. Akad Wakalah bil Ujrah
Muwakkil (Nasabah)
5. Penyerahan Piutang 6. Pengembalian Dana Talangan (Qardh)
Debitor
28
Skema Hawalah bil Ujrah (Hawalah Mutlaqah) 3. Pembayaran hutang dan ujrah
1. Akad Hawalah bil ujrah
Muhil (Nasabah)
2 . Pembayaran Hutang Muhil
Muhal ‘alaih (LKS)
Muhtal
29
Skema Sale and lease back 3. Pembayaran harga barang 2. Penyerahan Barang
Pembeli (LKS)
1. Akad Jual Beli (Ba’i)
Penjual (konsumen)
4. Akad ijarah 5 Penyerahan Barang 6. Pembayaran Ujrah
30
KEGIATAN PENDANAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
31
Sumber Pendanaan Pembiayaan Syariah Pinjaman (qardh) subordinasi
Menerima pendanaan dari bank, IKNB, lembaga, dan/atau badan usaha lain
SUMBER PENDANAAN menerbitkan obligasi syariah (sukuk)
sekuritisasi sesuai prinsip syariah
Mengikuti ketentuan di Pasar Modal
pendanaan dari bank, IKNB, lembaga, dan/atau badan usaha lain : Akad yang digunakan Mudharabah, Mudharabah Musytarakah, Musyarakah, Ijarah, Qardh, dan/atau akad lain sesuai prinsip syariah. Jumlah Pendanaan dari lembaga, badan usaha Indonesia > Rp300 juta. Jumlah Pendanaan dari lembaga, badan usaha asing > Rp1 miliar. Jangka waktu paling singkat 1 tahun.
32
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
33
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah Kegiatan Usaha
Pembiayaan Jual beli
Pembiayaan Investasi
Pembiayaan Jasa
Jenis Akad •Murabahah (Fatwa 01, PSAK 102) •Salam (Fatwa 05, PSAK 103) •Isthisna’ (Fatwa 06, PSAK 104)
•Mudharabah (Fatwa 07, PSAK 105) •Musyarakah (Fatwa 08, PSAK 106) •Mudharabah musytarakah (Fatwa 50) •Musyarakah mutanaqishoh (Fatwa 73)
•Ijarah (Fatwa 09) •Ijarah muntahiya bi tamlik (Fatwa 27) •Hawalah atau Hawalah bil ujrah (Fatwa 12, fatwa 58) •Wakalah atau Wakalah bil ujrah (Fatwa 10) •Kafalah atau Kafalah bil ujrah (Fatwa 11) •Qardh (Fatwa 19)
Mekanisme
Akad Tunggal
LAPOR OJK Gabungan Akad
TERCATAT PADA OJK DIPASARKAN 34
Perjanjian Pembiayaan Syariah..(1) • Perjanjian pembiayaan syariah wajib dibuat secara tertulis. • Perjanjian pembiayaan syariah wajib memenuhi Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan: menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti (boleh dengan persandingan bahasa asing); huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas; perjanjian baku wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 35
Perjanjian Pembiayaan Syariah..(2) •
Perjanjian baku dilarang:
menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban kepada Konsumen; menyatakan bahwa penolakan pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan; mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan; memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan; menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.
36
Perjanjian Pembiayaan Syariah..(3) • Perjanjian pembiayaan syariah wajib memenuhi ketentuan: Dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berakad atau bertransaksi; dan Obyek yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangundangan,
• Perjanjian pembiayaan syariah yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat dibatalkan, kecuali Para pihak setuju untuk menghentikannya dan/atau tidak terpenuhinya kondisi hukum pada poin 1. 37
Mitigasi Risiko
Fidusia
Cara Lain
Asuransi Syariah Penjaminan Syariah
38
Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah Modal Disesuaikan 100% X Aset Disesuaikan
Aset Produktif Bermasalah Min. 5%
= Min. 10% Rasio Permodalan 1.
Rentabilitas Komposit: ROA ROE BOPO PPSB
Kualitas Piutang Pembiayaan 2.
Likuiditas Komposit:
Max. 2,5
3.
4.
Current Ratio Cash Ratio
Max. 2,5
39
Ekuitas
Perusahaan Pembiayaan Syariah (full)
• Ekuitas minimal: • Bentuk Hukum Koperasi minimal Rp50 Miliar • Bentuk Hukum PT minimal Rp100 Miliar • Rasio ekuitas terhadap modal disetor minimal 50%
31 Desember 2017
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp15 miliar
Unit Usaha Syariah (UUS)
• Bagi UUS baru, minimal Rp25 Miliar • Bagi UUS yang telah ada sebelum POJK 31/2014, sesuai pentahapan
Rp25 miliar
Rp5 miliar
40
Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah
BMPPS
Pihak Terkait Pihak Terkait Pihak Terkait
Total 50% Pihak yang memiliki hubungan pengendalian dengan Perusahaan Pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, keluarga, dan/atau keuangan
Pihak Tidak Terkait Satu Debitur
Satu Kelompok Debitur
Paling Tinggi 20%
Paling Tinggi 50%
Anggota suatu kelompok Debitur memiliki hubungan pengendalian dengan Debitur lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan 41
Kerjasama Pembiayaan Syariah Kerjasama pembiayaan penerusan (channeling) • Harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilarang bertentangan dengan prinsip syariah. • Wajib menggunakan akad wakalah bil ujrah. • Pihak yang diperkenankan: bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga keuangan mikro, dan perusahaan syariah lainnya.
Mekanisme kerjasama pembiayaan penerusah (channeling) • Perusahaan dapat sebagai pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) atau sebagai penyedia dana/modal/barang; • Sebagai pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) perusahaan memperoleh ujrah; • Risiko dari pembiayaan yang timbul berada pada pihak penyedia dana/modal/barang.
42
Mitigasi Risiko
Fidusia
Cara Lain
Asuransi Syariah Penjaminan Syariah
43
Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor Besaran Uang Muka Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (down payment/ urbun).
Jenis Kendaraan
NPF ≤ 5%
NPF > 5%
Piutang UUS > 50%
10%
15%
15%
15%
20%
15%
20%
25%
20%
Keterangan: Roda 2 atau Roda 3
Roda 4 atau lebih tujuan produktif
Roda 4 atau lebih tujuan konsumtif 44
Larangan Menyediakan/memberikan dana secara tunai kepada Konsumen tanpa didasari transaksi pengadaan barang atau jasa dari penyedia barang atau jasa;
Menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain; menerbitkan surat sanggup bayar (promisorry note), kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang memberikan pendanaan;
Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Konsumen, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK. 45
PENEGAKAN KEPATUHAN
46
Penegakan Kepatuhan Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Penegakan Kepatuhan
Surat Pemberitahuan
Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan, belum juga dipenuhi ketentuan yang dilanggar.
Penyampaian Rencana Tindak (Action Plan)
Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu action plan belum juga dipenuhi ketentuan yang dilanggar.
Sanksi Administratif o Bagi Perusahaan Full Syariah Surat Peringatan (3x) Pembekuan Kegiatan Usaha Pencabutan Izin Usaha
o Bagi UUS, Surat Peringatan diberikan kepada perusahaan (3x) Pembekuan Kegiatan Usaha UUS Pencabutan Izin UUS 47
AKHIR PRESENTASI
