KESEIMBANGAN VERSUS KEADILAN DALAM KONTRAK (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

KESEIMBANGAN VERSUS KEADILAN DALAM KONTRAK (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)

UNIVERSITAS AIRLANGGA BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Pidato Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Kontrak pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 1 Mei 2010

Oleh AGUS YUDHA HERNOKO

KESEIMBANGAN VERSUS KEADILAN... PIDATO GURU BESAR AGUS YUDHA HERNOKO


Buku ini khusus dicetak dan diperbanyak untuk acara Pengukuhan Guru Besar di Universitas Airlangga Tanggal 1 Mei 2010

Dicetak: Airlangga University Press Isi di luar tanggung jawab AUP



Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan salam Sejahtera untuk Kita Semua. Yang Terhormat: Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, Ketua, Sekretaris, Para Ketua Komisi dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga, Para Direktur Direktorat di Lingkungan Universitas Airlangga Para Guru Besar Universitas Airlangga, dan Guru Besar Tamu, Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga, Para Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Airlangga, Para Teman Sejawat dan segenap Civitas Academika Universitas Airlangga, Para Mahasiswa, Sanak Keluarga yang saya cintai, serta Para Undangan dan hadirin sekalian.

Segala puji syukur yang tak terhingga sepatutnya saya panjatkan kehadirat Allah swt, karena hanya dengan rahmat dan kuasa-Nya saya dapat berdiri di mimbar terhormat ini untuk menyampaikan orasi ilmiah sebagai tradisi akademis dalam setiap penerimaan gelar “guru besar”, khususnya di Lingkungan Universitas Airlangga. “Tiada daya dan kekuatan yang dapat dicapai oleh manusia tanpa seizin Allah swt”. Oleh karena itu sebagai hamba yang dalam setiap langkah dan tarikan nafasnya menggantungkan pada ridhlo dan kasih sayang-Nya, ucap syukur dan terima kasih kiranya menjadi sebuah keniscayaan serta totalitas yang mutlak bagi saya.



Hadirin yang saya muliakan, Pada pagi hari yang dipenuhi dengan tebaran nikmat, kasih dan karunia Ilahi, saya memperoleh kehormatan untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka penerimaan jabatan Guru Besar saya di bidang Hukum Kontrak pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, almamater tercinta, yang selama 20 tahun telah mengasuh, mendidik dan membesarkan saya dengan keteguhan, dedikasi serta kebesaran namanya. Selama dua dasawarsa itu pula, disiplin ilmu bidang hukum keperdataan, khususnya Hukum Kontrak telah saya geluti, meskipun hingga saat ini masih begitu terasa kurang apa yang telah saya pelajari dan tekuni tersebut, ibarat “bejana kosong yang senantiasa haus untuk di isi air kehidupan (tirta amrta).” Hadirin yang saya muliakan, Sebagai bidang ilmu yang paling dinamis dalam perkembangan dunia hukum. Hukum Kontrak tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika, kompleksitas serta problematika yang ada di masyarakat. Dinamika ini demikian terasa khususnya dalam perspektif aktivitas bisnis yang semakin global. Dalam bisnis, pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat “Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum (i.c. kontrak)”. Ungkapan ini merupakan landasan utama yang harus diperhatikan para pihak dalam berinteraksi di dunia bisnis, di mana kontrak merupakan simpul utama yang menghubungkan kepentingan mereka. Meskipun acap kali para pelaku bisnis tidak menyadarinya, namun perlu diingat bahwa setiap pihak yang memasuki belantara bisnis pada dasarnya melakukan langkah-langkah hukum dengan segala konsekuensinya. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak hadirin untuk berkontemplasi mengenai hakikat hubungan kontraktual yang diharapkan, dibangun dan dilaksanakan para



pihak, terutama di dunia bisnis, yang mampu mewujudkan ide-ide tentang model kontrak yang bersubstansikan keadilan. Ide tersebut saya coba tuangkan dalam pidato pengukuhan jabatan Guru Besar saya ini, dengan judul: KESEIMBANGAN BERKONTRAK VERSUS KEADILAN BERKONTRAK (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan) Hadirin yang saya muliakan, Urgensi Kontrak dalam Bisnis Dewasa ini perdebatan mengena i keseimba nga n da n ketidakseimbangan berkontrak, serta pada akhirnya berujung pada isu-isu tentang “keadilan berkontrak” tampaknya sudah waktunya untuk ditinggalkan, khususnya apabila dikaitkan dengan kontrak bisnis (komersial). Bukan bermaksud apriori, namun demikian perbincangan mengenai posisi para kontraktan dalam perspektif kontrak-kontrak bisnis komersial seyogianya perlu dikaji secara jernih, terutama pada struktur hubungan serta bangunan azasazasnya. Dimensi kontrak bisnis komersial yang lebih menekankan pada aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis (efficiency and profit oriented), tidak lagi berkutat pada keseimbangan matematis. Konstruksi hubungan para pihak dalam kontrak bisnis komersial justru lebih menekankan pada proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban di antara pelakupelakunya. Dengan diterimanya prinsip-prinsip universal seperti itikad baik dan transaksi yang adil atau jujur (good faith and fair dealing; reasonableness and equity; redelijkheid en billijkheid; kepatutan dan keadilan) dalam praktik bisnis, membuktikan bahwa yang diutamakan adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan



kepentingan di antara para pihak telah diatur melalui mekanisme pembagian beban kewajiban secara proporsional, terlepas berapa proporsi hasil akhir yang diterima para pihak. Hadirin yang saya muliakan, Problematika di atas tentunya merupakan tantangan bagi para yuris untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak (win-win solution contract), di satu sisi memberikan “kepastian hukum” dan di sisi lain memberikan “keadilan”.1 Meskipun disadari untuk memadukan kepastian hukum dan keadilan, konon merupakan perbuatan yang mustahil, namun melalui instrumen kontrak yang mampu mengakomodir perbedaan kepentingan secara proporsional, maka dilema pertentangan ”semu” antara kepastian hukum dan keadilan tersebut akan dapat dieliminir. Bahkan akan menjadi suatu keniscayaan terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak (win-win contract). Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsungan secara proprosional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang berkontrak. Sekedar menyoal ketidakseimbangan kontraktual berdasarkan bunyi klausul kontrak justru bertentangan dengan esensi hubungan kontraktual yang dibangun para pihak. Pada kontrak bisnis komersial, tujuan para pihak lebih ditujukan membangun hubungan bisnis yang berlangsung fair.

1 Istilah ”kepastian hukum dan keadilan” sering kali dinamakan ”blanketnorm”, karena dengan sifatnya yang abstrak (kosong) memberikan peluang untuk diinterpretasi sesuai selera masing-masing pihak. Periksa Djasadin Saragih, “Peran Interpretasi dalam Sosialisasi Hukum: Khususnya Hukum Perdata di dalam BW“, Yuridika, No. 8 Tahun III, Pebruari–Maret 1988, h. 39.



Tentunya untuk menganalisis secara lebih cermat mengenai seluk-beluk hubungan para pihak dalam kontrak bisnis komersial diperlukan suatu metode pengujian terhadap eksistensi suatu kontrak sebagai proses yang sistematis dan padu. Sudah bukan waktunya lagi untuk berkutat pada “dilema semu ketidakseimbangan atau ketidakadilan berkontrak”, tetapi seyogianya lebih difokuskan pada bagaimana perbedaan kepentingan para pihak dapat diatur sedemikian rupa secara proporsional (berkeadilan). Hadirin yang saya muliakan, Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. 2 Pendek kata, pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak

2 Dinamika negosiasi dalam kontrak bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kontrak bisnis. Hal ini diulas dalam beberapa literatur, antara lain: Jeremy G. Thorn, Terampil Bernegosiasi, alih bahasa Edi Nugroho, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, h. 7. Negosiasi mempunyai banyak definisi tergantung pada bidang dan kebutuhannya. Garry Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi - Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, ELIPS PROJECT, 1993, Jakarta, h. 5 Periksa juga Donald W. Hendon & Rebecca Angeles Hendon, Negosiasi Berskala Global (How to Negotiate Worldwide), Alih Bahasa Rosa Kristiwati, Binarupa Aksara, Jakarta, 1993, h. x–xi. Periksa juga Tim Hindle, Negotiating Skills, alih bahasa P. Buntaran, Dian Rakyat, Jakarta, 2001, h. 5–6. �� Periksa juga Dennis A. Hawver, How To Improve Your Negotition Skills, Alexander Hamilton Insitute Incorporated, New York, 1982, h. 1–2. Periksa juga Herb Cohen, You Can Negotiate Anything, alih Bahasa Zainal Bahri Tafal, Cet. III, Pantja Simpati, Jakarta, 1992, h. 14.



terakomodir melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional. Hadirin yang saya muliakan, Hakikat Keadilan dalam Kontrak Pembahasan tentang hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Pertanyaan seputar apa itu ”keadilan” adalah sebuah pertanyaan yang acap kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan pelbagai kepentingan yang demikian kompleks. 3 Keadilan menurut Aristoteles, 4 dalam karyanya “Nichomachean ethics”, artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles,5 ”justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.” Prinsip ini beranjak dari asumsi ”untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.” Ulpianus 6 menggambarkan keadilan sebagai “justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” (keadilan

3 Robert Reiner dalam tulisannya berjudul “Justice” menggambarkan perdebatan tentang keadilan sebagai suatu ‘essentially contested concept,” hal ini bermakna bahwa sebagai sebuah konsep, keadilan merupakan konsep abstrak dan interpretatif-visioner (ditentukan oleh pemahaman dan cara pandang masing-masing). Dalam James Penner et. al. (editors), Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials), Butterworths, London, 2002, h. 719. Menurut Plato, keadilan merupakan bagian dari virtue (kebajikan). Periksa Burhanuddin Salam, Etika Sosial, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 117. 4 Loc. Cit. 5 Raymond Wacks, Jurisprudence, Blackstone Press Limited, London, 1995, h. 178. Periksa juga O. Notohamidjojo, Masalah: Keadilan, Tirta Amerta, Semarang, 1971, h. 7. Pemikiran Aristoteles tentang keadilan tersebut merupakan salah satu titik tolak pemikiran saya tentang pentingnya azas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak. Periksa Burhanuddin Salam, Ibid. 6 O. Notohamidjojo, Op. Cit., h. 18–19.



adalah kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau “tribuere cuique suum” - “to give everybody his own”, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.7 Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya. Menurut Thomas Aquinas8 Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (equity) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (aequalitas rei ad rem). Ada dua bentuk kesamaan yaitu: a. kesamaan proporsional (acqualitas proportionis) b. kesamaan kuantitas atau jumlah (acqualitas quantitas) Sementara itu pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez,9 yaitu: a. Keadilan distributif (distributive justice), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, di mana benefits and burdens harus dibagi secara adil, b. Keadilan retributif (retributive justice), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, di mana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil, c. Keadilan kompensatoris (compensatory justice), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, di mana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

7

K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogjakarta, 2000, h. 86–87.

8 E. Sumaryono, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta,

2002, h. 90–91 9 �. Ibid.



Dari beberapa pembedaan tentang keadilan tersebut di atas, keadilan distributif dipandang segala awal mula segala jenis teori keadilan. Dinamika keadilan yang berkembang di masyarakat dalam telaah para ahli pada umumnya berlandaskan pada teori keadilan distributif, meskipun dengan berbagai versi dan sisi pandangnya masing-masing. Oleh karena itu menurut saya, melakukan telaah kritis mengenai hubungan kontraktual para pihak, khususnya dalam kontrak bisnis komersial, tentunya harus dilandasi pemikiran proporsional yang terkandung dalam keadilan distributif. Keadilan dalam berkontrak lebih termanifestasi apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Dalam teori etika modern terdapat dua prinsip untuk keadilan distributif, yaitu prinsip formil dan prinsip materiil. Kedua prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Prinsip formil, sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles10 bahwa, ”equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally”. Prinsip ini beranjak dari asumsi ”untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama” (dengan syarat seluruh kondisi dalam keadaan “ceteris paribus”). Prinsip ini menolak adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi). b. Prinsip materiil, prinsip ini mempunyai karakter melengkapi prinsip formil. Prinsip ini bersanding secara korelatif dengan prinsip formil yang menekan pada aspek formalitas prosedural, dengan tetap memperhatikan aspek substantif terhadap penghargaan perlakuan kepada masing-masing pihak.

10 Nozick mengajukan keberatan terhadap prinsip materiil keadilan distributif yang tradisional, karena prinsip itu mempunyai dua kelemahan, yaitu bersifat, pertama, a-historis dan, kedua, sudah terpolakan sebelumnya (patterned). �� K. Bertens, Op. Cit., h. 105.



Hal yang sama dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn,11 J. van Kan dan J.H. Beekhuis, 12 bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Azas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan. Terkait dengan pandangan tersebut, perlu diperhatikan makna keadilan dari suatu azas yang menentukan ”bentuk” menjadi azas yang memberikan ”isi” dari suatu standar atau ukuran. Beauchamp dan Bowie13 mengajukan enam prinsip agar keadilan distributif terwujud, yaitu apabila diberikan: a. kepada setiap orang bagian yang sama; b. kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya; c. kepada setiap orang sesuai dengan haknya; d. kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya; e. kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya; f. kepada setiap orang sesuai dengan jasanya (merit). Hadirin yang saya muliakan, Sehubungan dengan hakikat keadilan dalam kontrak, beberapa sarjana mengajukan pemikirannya tentang keadilan yang berbasis kontrak, antara lain John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, serta John Rawls.14 Para pemikir tersebut menyadari bahwa tanpa kontrak serta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, maka masyarakat bisnis tidak akan berjalan. Oleh karena itu tanpa adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung 11

L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. xxx, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 11–13. J. van Kan dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h .171–172. 13 Ibid., h. 95. 14 Raymond Wacks, Op. Cit., h. 191. Periksa juga James Penner et. al., Op. �� Cit., h. 721–722. 12



pada pernyataan pihak lain. Kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya, dan selanjutnya hal ini memungkinkan terjadinya transaksi di antara mereka. Dengan mengambil pelajaran dari kegagalan teori-teori sebelumnya, Rawls 15 mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana azas-azas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya dengan tegas Rawls menyatakan, suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri. Dalam konteks ini Rawls16 menyebut ”justice as fairness” yang ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan.17 Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih

15

Loc. Cit. James Penner et. al., Op. Cit., h. 726. Sedang menurut K. Bertens, justice as fairness, dalam makna leksikal (kamus) just berarti adil juga fair. Tetapi �� ada perbedaan, just berarti adil menurut isinya (substansi) atau disebut keadilan substantial (substantive justice), sedangkan fair berarti adil menurut prosedurnya atau keadilan prosedural (procedural justice). Contohnya: �� undian yang berjalan fair (keadilan prosedural), yang diikuti orang kaya dan orang miskin ternyata dimenangkan orang kaya, maka dari sisi prosedurnya memang telah berjalan fair, namun dari sisi hasil dianggap sama sekali tidak adil (unjust). Fairness berarti keadilan yang didasarkan atas prosedur yang wajar (tidak direkayasa atau dimanipulasi). K Bertens, Op.Cit., h. 103. 17 Andre Ata Ujan, �� Keadilan dan �� Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls), Kanisius, Yogjakarta, 1999, h. 71. �� 16

10



mengutamakan azas hak daripada azas manfaat. Rawls 18 merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: a. Prinsip I - the greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak);19 b. Prinsip II, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau prinsip berikut: (1) the different principle, dan (2) the principle of fair equality of opportunity. Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif 20).

18 John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press of Cambrigde, Massachusetts, 1999, h. 107. Periksa juga Raymond Wacks, Op. Cit., h. 193. Andre Ata Ujan, Op. Cit., h. 129. A. Sonny Keraf, �� Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya), Kanisius, Yogjakarta, 1998, h. 152–155. K Bertens, Op.Cit., h. 103. James Penner et. al., Op. Cit., h. 739. 19 �� Prinsip I, the greatest equal principle, menurut saya, tidak lain adalah ”prinsip kesamaan hak”, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang (i.c. para kontraktan). Prinsip ini merupakan ruh dari azas kebebasan berkontrak. 20 Prinsip II, yaitu “the different principle” dan ”the principle of (fair) equality of opportunity”, menurut saya merupakan “prinsip perbedaan objektif”, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat good faith and fairness (redelijkheid en billijkheid). Dengan demikian, Prinsip I dan Prinsip II tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan azas proprosionalitas, keadilan Rawls ini akan terwujud apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensif-proporsional.

11



Menarik untuk digarisbawahi bahwa konsep kesamaan menurut Rawls harus dipahami sebagai ”kesetaraan kedudukan dan hak”, bukan dalam arti ”kesamaan hasil” yang dapat diperoleh semua orang. Kebebasan yang ada selalu dalam kebebasan yang ”tersituasi” (dalam konteks ”ini” dan ”di sini”21), sehingga disandarkan pada berbagai kondisi, keadaan-keadaan dan kualitas masing-masing. Tentunya pandangan ini semakin membuka mata mereka yang senantiasa menuntut hasil yang sama tanpa memandang proses (prosedur) dari awal hingga akhir. Bagi Rawls kesamaan hasil bukanlah alasan untuk membenarkan sebuah prosedur. Keadilan sebagai fairness atau sebagai pure procedure justice tidak menuntut setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama juga harus mendapat hasil yang sama. Sebaliknya, hasil prosedur yang fair itu harus diterima sebagai adil, juga apabila setiap orang tidak mendapat hasil yang sama. Dengan demikian konsep keadilan yang lahir dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai konsep yang pantas berlaku untuk umum.22 Oleh karena itu harus dipahami bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang secara objektif ada pada setiap individu. Terkait dengan kompleksitas hubungan kontraktual dalam dunia bisnis, khususnya terkait dengan keadilan dalam kontrak, maka berdasarkan pikiran-pikiran tersebut di atas kita tidak boleh terpaku pada pembedaan keadilan klasik. Artinya analisis keadilan dalam kontrak harus memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran (prestasi – kontra prestasi) sebagaimana dipahami dalam konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual.

21 Konteks ”ini” dan ”disini” tampaknya menjadi pembenaran terhadap pemahaman keadilan yang seyogyanya dimaknai kontekstual-kasuistik. 22 Andre Ata Ujan, Op. Cit., h. 45.

12



Hadirin yang saya hormati, Azas Proporsionalitas sebagai Jalan Keluar terhadap Diskursus “Keseimbangan Versus Keadilan dalam Kontrak” Pemikiran mengenai azas proporsionalitas perlu dikemukakan disamping azas keseimbangan dalam kontrak yang sudah sekian lama dikenal (secara tekstual), namun belum tentu dipahami secara kontekstualnya. Menurut saya, pengertian azas keseimbangan lebih abstrak pemahamannya dibandingkan azas proporsionalitas. Untuk memudahkan pemahaman antara kedua azas tersebut dapat ditelusuri melalui makna leksikal, pendapat para sarjana, karakteristik maupun daya kerjanya. Pemahaman makna azas keseimbangan jika ditelusuri dari pendapat beberapa sarjana, secara umum memberi makna azas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Beranjak dari pemikiran tersebut di atas, maka pemahaman terhadap daya kerja azas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam kaitannya dengan kontrak konsumen. Hal ini didasari pemikiran bahwa dalam perspektif perlindungan konsumen terdapat ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Hubungan konsumen – produsen diasumsikan hubungan yang sub-ordinat, sehingga konsumen berada pada posisi lemah dalam proses pembentukan kehendak kontraktualnya. Hubungan sub-ordinat, posisi tawar yang lemah, dominasi produsen serta beberapa kondisi lain diasumsikan terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak.

13



Interpretasi terhadap pemaknaan dan daya kerja azas keseimbangan, adalah: a. Pertama, lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak, artinya dalam hubungan konraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan keseimbangan. b. Kedua, kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut. c. Ketiga, keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah proses; d. Keempat, intervensi negara merupakan instrumen pemaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak. e. Kelima, pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (ceteris paribus). Sementara itu ruang lingkup dan daya kerja azas proporsionalitas tampak lebih dominan pada kontrak bisnis komersial. Dengan asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak bisnis komersial menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan, sehingga tujuan para kontrakan yang berorientasi pada keuntungan bisnis akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang fair (proporsional). Azas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan-matematis (equilibrium), tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair. Menur ut pendapat saya untuk menca ri ma k na a zas proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofis keadilan. Hal ini dapat ditelusuri dalam berbagai pendapat serta pemikiran para filosof dan sarjana. Filosof besar seperti Aristoteles, menyatakan bahwa” justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”. Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai “justitia est constans et perpetua 14



voluntas ius suum cuique tribuendi”, artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (praeter proportionem dignitas ipsius). Pada hakikatnya gagasan tersebut merupakan titik tolak bagi pemaknaan azas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak. Demikian pula dengan pandangan beberapa sarjana, seperti Paul Tillich, L.J. van Apeldoorn, J. van Kan dan J.H. Beekhuis, yang menyatakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Beauchamp dan Bowie, dengan kriteria pembagian proporsionalnya, serta pemikiran John Rawls tentang ”justice as fairness” yang menekan prinsip hak berlandaskan rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. P.S. Atijah memberikan landasan pemikiran mengenai azas proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis, bahwa transaksi para pihak yang berkontrak sesuai dengan apa yang diinginkan (proportion in what they want). Pandangan para sarjana tersebut di atas merupakan dasar bagi argumentasi saya bangun untuk merumuskan makna azas proporsionalitas. Menurut Lyons 23 suatu iklim kontrak yang sesungguhnya, pada hakikatnya memberi peluang bagi perbedaan pendapat, tawar-menawar, atau bahkan perbedaan-perbedaan yang relevan di antara para pihak. Hanya dalam proses seperti ini hasil dari suatu kesepakatan sungguh-sungguh merefleksikan kepentingan semua pihak.24

23 24

Andre Ata Ujan, Op. Cit., h. 140. Loc. Cit.

15



Peter Mahmud Marzuki25 menyebut azas proporsionalitas dengan istilah “equitability contract” dengan unsur justice serta fairness. Makna “equitability” menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (fair), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada azas aequitas praestasionis, yaitu azas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran justum pretium, yaitu kepantasan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksamaan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah azas proporsionalitas bermakna equitability. Pada dasarnya azas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin ”keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi azas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Konrad Zweigert dan Hein Kotz,26 mengingatkan para sarjana untuk membuang sikap memperlihatkan seolaholah kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama dalam pembentukan undang-undang kontrak. Tugas utama para sarjana kini bukan lagi mengagungkan kebebasan berkontrak, melainkan mencari kriteria serta prosedur bagi perkembangan doktrin “keadilan kontraktual”. Perw ujudan keadilan berkontra k ditentuka n mela lui dua pendekatan. Pertama, pendekatan prosedural, pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam

25 Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, Yuridika, Volume 18 No. 3, Mei 2003. h. 205. 26 �� Periksa Sakina Shaik Ahmad Yusoff, “Isi Kandungan Kontrak: Klasifikasi Terma dan Permasalahannya”, Malaysian Journal of Law and Society, Faculty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol. V, 2001�� , h. 87–88.

16



suatu kontrak. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan substantif yang menekan kandungan atau substansi serta pelaksanaan kontrak. Dalam pendekatan substanstif perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda.25 Mengambil moralitas pertimbangan tersebut, maka azas proporsionalitas bermakna sebagai ”azas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.” Azas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra-kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre-contractual, contractual, post contractual). Azas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (i.c. menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair). Terkait dengan kontrak bisnis komersial yang berorientasi keuntungan para pihak, fungsi azas proporsionalitas menunjukkan pada karakter kegunaan yang ‘operasional dan implementatif’26 dengan tujuan mewujudkan apa yang dibutuhkan para pihak. Dengan demikian fungsi azas proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak bisnis komersial adalah: a. Dalam tahap pra-kontrak, azas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair. Oleh karena itu adalah tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad buruk;

25

Loc. Cit. �� Karakter ‘operasional dan implementatif’ dari azas proporsionalitas hendaknya tidak diartikan bahwa azas ini dengan sendirinya berlaku mengikat para pihak. Sesuai dengan sifatnya, azas berkedudukan sebagai meta norma sehingga tidak dapat langsung mengikat para pihak. Namun yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah seyogianya para pihak menuangkan dan mengimplementasikan azas proporsionalitas ini ke dalam klausul-klausul kontrak yang mereka buat. 26

17



b. Dalam pembentukan kontrak, azas proporsional menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair; c. Dalam pelaksanaan kontrak, azas proporsional menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak; d. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (fundamental breach) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (minor important). Oleh karena itu pengujian melalui azas proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain; e. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, azas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang fair. Dengan demikian, kontrak sebagai proses mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan. Pengakuan terhadap eksistensi hak para kontraktan tersebut termanifestasi dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Namun demikian pengakuan terhadap hak, kebebasan dan kesamaan dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) tersebut tetap harus dalam bingkai aturan main yang mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional. Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (equitability), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan 18



dari azas atau prinsip kecermatan (zorgvuldigheid), kelayakan (redelijkheid; reasonableness) dan kepatutan (billijkheid; equity). Untuk menemukan azas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan berupa angka-angka matematis. 27 Azas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (fair and reasonable). Contoh sederhana yang dapat menjelaskan eksistensi dan daya kerja azas proporsionalitas, sebagai berikut: a. A dan B sepakat untuk membeli sebungkus rokok yang berisi 10 batang seharga Rp10.000,00 secara patungan dan akan membaginya secara proporsional. A mempunyai uang sebesar Rp8.000,00 dan B sebesar Rp2.000,00.

Secara sederhana maka pembagian hak dan kewajiban yang proporsional dari kasus di atas adalah sebagai berikut: (i) Dari beban kewajiban membayar sebesar Rp8.000,00 maka A memperoleh hak sebanyak 8 (delapan) batang rokok; (ii) Sebaliknya, B yang membayar sebesar Rp2.000,00 memperoleh hak sebanyak 2 (dua) batang rokok; (iii) Secara matematis, hasil yang diperoleh masing-masing pihak adalah tidak sama (tidak seimbang - tidak adil). Hal ini dikarenakan sebagian besar pihak yang memberikan penilaian semata-mata hanya melihat dari hasil akhir

27 Pendapat ini saya ajukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa makna, kriteria maupun wujud azas proporsionalitas. Bukan hal yang mudah, bahkan mustahil menimbang atau menakar hubungan kontraktual yang sesuai dengan azas proporsionalitas dalam bentuk hasil akhir yang terukur secara matematis. Azas-azas pokok dalam hukum kontrak yang lain pun tidak ada yang memberikan jawaban yang pasti mengenai makna, kriteria maupun wujud nyatanya. Namun azas-azas tersebut dapat ditemukan dan diterima melalui interpretasi yang komprehensif, dengan memperhatikan karakteristiknya masingmasing.

19



tanpa memahami proses yang berlangsung sebelumnya. Oleh karena itu mereka hanya memaknai perbandingan matematis, yaitu: 8 (delapan) batang: 2 (dua) batang. (iv) Namun apabila ditinjau dari azas porporsionalitas pembagian tersebut adil dan proporsional. Seharusnya penilaian adil atau tidak adil harus dianalisis secara komprehensif pada seluruh proses, bahwa untuk memperoleh 8 (delapan) batang rokok tersebut A dibebani kewajiban membayar Rp8.000,00. Tentunya beban kewajiban ini lebih berat dibandingkan dengan kewajiban B yang hanya membayar Rp2.000,00. Sehingga wajar untuk pengorbanan yang lebih besar A memperoleh hasil yang lebih besar pula. Jadi proporsionalitas harus dihitung dari awal proses hingga hasil akhirnya. (v) Baik A maupun B, keduanya sama memperoleh rokok serta merasakan kenikmatan rokok. Perbedaan hanya terletak jumlah dan lama waktu menghisap rokok, namun rasa rokok sama-sama dapat dinikmati keduanya. (vi) Proses penyelesaian tersebut di atas menggambarkan bagaimana prinsip kesamaan atau kesetaraan, kebebasan dan distribusi proporsional berlangsung dengan fair. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa daya kerja azas proporsionalitas meliputi proses pra-kontrak, pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. Asumsi kesetaraan posisi para pihak, terbukanya peluang negosiasi serta aturan main yang fair menunjukkan bekerjanya mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional. Di sini problematika mengenai ada atau tidaknya keseimbangan para pihak pada dasarnya kurang relevan lagi diungkapkan, karena melalui kesetaraan posisi para pihak, terbukanya peluang negosiasi serta aturan main yang fair, maka substansi keseimbangan itu sendiri telah tercakup dalam mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional.

20



Menurut Niewenhuis,28 sepanjang prestasi yang diperjanjikan bertimbal balik mengandaikan kesetaraan (posisi para pihak), maka apabila terjadi ketidakseimbangan, fokus perhatian akan dititikberatkan pada kesetaraan yang terkait dengan cara terbentuknya kontrak, dan tidak pada hasil akhir dari prestasi dimaksud. Pandangan Niewenhuis ini tentunya relevan dengan azas proporsionalitas dalam konteks kontrak bisnis komersial yang menekankan kesetaraan posisi dan pertukaran prestasi di antara para pihak yang berkontrak. Dengan demikian ungkapan yang berkembang dalam praktik bisnis diberbagai tempat dapat dijadikan sebagai landasan moral bagi azas proporsionalitas, khususnya dalam konteks kontrak bisnis komersial, bahwa ”equal pay for equal work”, ”you pay peanut, you get monkey”, pedagang Minang sering mengatakan ”rancak di awak rancak pulo di urang”, dalam komunitas Jawa banyak ungkapan yang menggambarkan proporsionalitas tersebut, misal: “piye pada penake sing penting pada mlakune “, atau ”golek apik lan bener, golek bener lan apik”. Kesemuanya itu pada dasarnya mempunyai kandungan moralitas proporsional, artinya kita memang sama apabila memang sama, namun kita berbeda karena pada dasarnya berbeda, bukan “sama rasa, sama rata”, tapi “sama rasa, sama bahagia.”

28 J.H. Niewenhuis, Drie Beginselen van Contractenrecht, Kluwer-Deventer, 1979�� , h. 122. Periksa juga Herlien Budiono, Asas keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006�� , h. 318–319.

21



Hadirin yang saya hormati, Kontrak Merupakan Penuangan Proses Bisnis dalam Format Hukum Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis, dalam arti tidak sekedar mengatur namun lebih dari itu memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hal ini karena para pelaku bisnis yang lebih paham dan mengetahui seluk beluk berbagai kebutuhan dalam kegiatan bisnisnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia bisnis yang mempertemukan para pelakunya dalam aktivitas bisnis, kontrak merupakan instrumen penting yang senantiasa membingkai hubungan hukum dan mengamankan transaksi mereka. Hampir tiada satu pun aktivitas bisnis yang mempertemukan para pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa kontrak. Kontrak menjangkau begitu luas aspek hubungan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh D.G. Cracknell,29 “contract is one of the few areas of law with which almost everyone comes into day-today contact.” Menurut Niewenhuis 30 latar belakang atau rasio kontrak beranjak pada tujuan terjadinya pertukaran harta kekayaan secara adil (ruilrechtvaardigheid). Pertukaran yang adil (fair exchange) akan muncul apabila dalam hubungan tersebut terwujud perikatan yang berisi prestasi dengan imbangan kontra prestasi. Menurut P.S. Atijah,31 kontrak merupakan bentuk pertukaran yang adil (fair exchange - ”who contributed what”) terkait dengan kewajiban

29

D.G. Cracknell, Obligation: Contract Law, Old Bailey Press, London, 2003, h. 5. J.H. Niewenhuis, Op. �� Cit., h. 57-61. Periksa juga dalam Herlin Budiono, Op. Cit., h. 308–309. 31 P.S. Atijah, An Introduction to The Law of Contract, 4th Ed, Oxford University Press Inc., New York, 1995�� , h. 1–8.�� (selanjutnya disingkat P.S. Atijah-I). 30

22



kontraktualnya (exchange of obligation) yang didasarkan pada proporsi masing-masing. Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang saling menguntungkan (exchange benefit for benefit). 32 Kewajiban kontraktual tersebut tidak lain muncul karena adanya pertukaran janji di antara para pihak (exchange of promises).33 Pertukaran kepentingan (prestasi – kontra prestasi) merupakan titik tolak bagi terwujudnya keadilan bagi para pihak. Menurut P.S. Atiyah,34 kontrak memiliki tiga tujuan, yaitu: a. Pertama, kontrak wajib untuk dilaksanakan (memaksa) serta memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar, b. Kedua, kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan kekayaan secara tidak adil, c. Ketiga, kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual. Apabila ditinjau dari aspek perancangan kontrak (drafting), kontrak bisnis komersial merupakan dokumen hukum (legal document) yang menetapkan prosedur dan syarat dalam suatu transaksi bisnis yang lebih rinci dibandingkan dengan kontrak konsumen. Menurut Elmer Doonan dan Charles Foster,35 dengan dituangkannya prosedur serta syarat-syarat suatu transaksi bisnis dalam kontrak, para pihak bermaksud: a. untuk menyediakan bukti tertulis mengenai transaksi yang mereka lakukan, b. untuk mencegah terjadinya penipuan,

32 P.S. Atijah, Promises, Morals and Law, Clarendon Press, Oxford, 1981, h. 12 (selanjutnya disingkat P.S. Atijah-II). 33 David Oughton and Martin Davis, Source Book on Contract Law, 2nd Ed., Cavendish Publishing, London, 2000, h. 21. Periksa juga Jill Poole, Textbook on Contract Law, 6th Ed., Blackstone Press Ltd., London, 2001, h. 2. Periksa juga P.S. Atijah, Essays on Contract, Clarendon Press, Oxford, 1988, h. 329 (selanjutnya disingkat P.S. Atijah-III). 34 P.S. Atijah-I, Op. Cit., h. 35. 35 Elmer Doonan & Charles Foster, Drafting, Cavendish Publishing Limited, London, 2001, h. 3–5.

23



c. untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak, dan d. untuk mengatur secara lebih rinci transaksi bisnis yang komplek, demi mencegah hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang mereka buat. Terkait dengan kompleksitas dalam kontrak bisnis komersial (commercial transasctions) apabila dibandingkan dengan kontrak konsumen (simple consumer transactions), J. Beatson36 mengemukakan beberapa fungsi kontrak bisnis komersial yang mempunyai karakteristik pertukaran kepentingan melibatkan pelaku bisnis (business people and companies), yaitu: a. kontrak menjamin harapan yang saling diperjanjikan di antara para pihak akan terpenuhi, atau akan tetap ada kompensasi yang dibayarkan apabila terjadi wanprestasi; b. kontrak mempermudahkan rencana transaksi bisnis masa depan dari berbagai kemungkinan yang merugikan; c. kontrak menetapkan standar pelaksanaan dan tanggung jawab para pihak; d. kontrak memungkinkan pengalokasian risiko bisnis secara lebih tepat (meminimalisir risiko bisnis para pihak); e. kontrak menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak. Beranjak dari pendapat beberapa sarjana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis, antara lain:37 a. kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan),

36

J. Beatson, Anson’s Law of Contract, Oxford University Pess, London, 2002, h. 2–3. A. Yudha Hernoko, “Dasar-Dasar Hukum Kontrak”, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak, Porgram Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005. 37

24



b. c. d. e.

kontrak sebagai bingkai aturan main, kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum, kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum, kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (win-win solution; efisiensi – profit).

Agar supaya proses pertukaran kepentingan dalam kontrak berjalan fair, para pihak dituntut untuk memahami dasar-dasar hukum kontrak. Mengapa pemahaman ini diperlukan, perlu diingat bahwa kontrak yang dibuat atau disusun oleh para pihak pada dasarnya adalah penuangan proses bisnis ke dalam rumusan bahasa hukum (kontrak). Dengan memahami dasar-dasar hukum kontrak dimaksudkan para pihak mempunyai pedoman dalam penyusunan kontrak, karena:38 a. Memberikan dasar hukum bagi kontrak yang dibuat, b. Memberikan bingkai atau rambu-rambu aturan main dalam transaksi bisnis, c. Sebagai batu uji atau tolok ukur eksistensi kontrak yang bersangkutan. Dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis, kontrak berfungsi untuk mengamankan transaksi. Hal ini karena dalam kontrak terkandung suatu pemikiran (tujuan) akan adanya keuntungan komersial yang diperoleh para pihak. Hadirin yang saya hormati, Prinsip-prinsip Perancangan Kontrak Bisnis Pemahaman terhadap materi kontrak secara komprehensif berkorelasi secara signifikan dengan proses penyusunan kontrak (contract drafting). Bagaimana para pihak menuangkan maksud

38

Loc. Cit.

25



dan tujuannya dalam sebuah rancangan kontrak (draft contract) merupakan suatu upaya yang sistematis dan komprehensif. Tentunya untuk dapat membuat (merancang) kontrak yang baik dibutuhkan kepiawaian khusus terhadap aspek-aspek hukum kontrak serta materi kontrak yang bersangkutan. Kemampuan merancang kontrak tersebut hanya dapat dikuasai oleh seorang perancang (drafter) yang sudah terlatih dan memiliki jam terbang tinggi. Hal ini mengingat membuat kontrak termasuk bidang “skill” dan “arts”, keahlian yang dibingkai dengan pengetahuan yang profesional, sehingga sangat ditentukan oleh proses pematangan yang membutuhkan waktu dan pengalaman yang bersangkutan. Eksistensi hubungan kontraktual para pihak pada dasarnya ditentukan oleh proses awal penyusunan kontrak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak yang telah dibuat tersebut dalam perjalanannya mengalami kegagalan, problem, kendala serta hambatan. Perlu dipahami pada dasarnya tiada satu kontrak pun yang sempurna, oleh karena itu ada baiknya suatu kontrak, terlebih yang bersifat masal dan jangka panjang, senantiasa di “up date” agar mampu mengakomodir kebutuhan para pihak. Untuk itu perlu dipahami beberapa aspek sentral dalam suatu kontrak. Kontrak sebagai suatu proses sistematis dari awal sampai akhir harus diupayakan berjalan pada “rel” atau bingkai hak dan kewajiban yang ditentukan dan dimaksudkan para pihak. Dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu proses perancangan kontrak serta review kontrak. Dua hal ini dapat dijadikan semacam tolok ukur hubungan kontraktual para pihak. Berikut ini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan kontrak, antara lain: a. pemahaman latar belakang transaksi, b. mengenali dan memahami para pihak, c. mengenali dan memahami objek transaksi, d. menyusun garis besar transaksi serta merumuskan pokok-pokok kontrak, 26



e. f. g. h. i.

dasar hukum, penguasaan bahasa hukum, interpretasi, kemampuan bernegosiasi, keterampilan menyusun kontrak.

Dalam merancang atau menyusun kontrak diperlukan pemahaman terhadap anatomi kontrak serta substansi kontrak. Meskipun tidak ada keharusan mengenai format/bentuk kontrak seperti apa yang harus dibuat oleh para pihak, namun dengan memahami anatomi/outline serta substansi kontrak akan menghasilkan kontrak yang sistematis, logis dan komprehensif. Perancangan kontrak yang sistematis, logis dan komprehensif, serta mengikuti alur proses bisnisnya akan mengeliminir potensi sengketa dan lebih lanjut akan mendukung iklim bisnis yang kondusif (profit). Hadirin yang saya hormati, Saran dan Rekomendasi Menutup substansi orasi ini kiranya perlu saya sampaikan beberapa saran dan rekomendasi, sebagai berikut: a. Kontrak bisnis, khususnya kontrak bisnis komersial, seyogianya tidak selalu diartikan dalam wujud keseimbangan matematis. Azas proporsionalitas membuka peluang adanya ketidakseimbangan dengan syarat pertukaran prestasi berlangsung secara fair dan proporsional. Dengan demikinan azas proporsionalitas seyogianya dijadikan dasar untuk: (i) menjamin pertukaran hak dan kewajiban dalam berkontrak, (ii) rambu-rambu aturan main dalam transaksi bisnis para pihak, dan (iii) sebagai batu uji atau tolok ukur eksistensi kontrak. Dengan demikian azas proporsionalitas harus senantiasa membingkai pemahaman pelaku bisnis dalam seluruh proses kontrak, baik pada tahapan pra-kontraktual, pembentukan 27



kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Bahkan dalam hal terjadi sengketa mengenai kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual, maka hakim harus berpegang pada penerapan azas proporsionalitas dalam menilai pembagian beban kewajiban para pihak yang berkontrak. b. Bagi pelaku bisnis, agar terhindar dari risiko hukum (legal risk) maka dalam seluruh proses tahapan kontrak, khususnya di bidang perancangan kontrak, perlu melibatkan ahli hukum yang berkompeten (lawyer, legal consultant) karena aspek-aspek teknis hukum hanya dipahami oleh ahlinya. Meskipun anda bukan sarjana hukum atau ahli hukum, kegiatan bisnis anda dari awal sampai akhir adalah proses hukum. c. Bagi institusi pendidikan tinggi hukum, Mata Kuliah Hukum Kontrak yang bersubstansikan prinsip/azas sampai aspek praktis perancangan kontrak (drafting contract) perlu dijadikan mata kuliah wajib fakultas, terutama berdasarkan pertimbangan dinamika dan posisi Fakultas Hukum Unair di Surabaya “Megapolitan” yang sarat dengan aktivitas bisnis berskala global. UCAPAN TERIMA KASIH Hadirin yang saya Hormati, Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah RI c.q. Menteri Pendidikan Nasional, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban jabatan Guru Besar dalam Hukum Kontrak pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat, Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Fasich, Apt., Ketua Senat Akademik Prof. H. Sam Suharto, dr., Sp.MK., Sekretaris Senat Akademik Prof. Dr. Noor Cholies Zaini, Apt.,

28



serta para Wakil Rektor dan seluruh anggota Senat Akademik yang telah berkenan mengusulkan saya sebagai Guru Besar. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Para Wakil Dekan (�� Prof. Dr. Eman Ramelan, SH., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH. dan Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.), Ketua dan Sekretaris serta segenap anggota Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dan Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berkenan memproses pengusulan saya sebagai Guru Besar. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga R. Djoko Soemadijo, S.H., Prof. Dr. Frans limahelu, S.H., LL.M., Ismet Barwedan, S.H. dan H. Machsoen Ali, S.H., M.S. atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengabdi pada almamater tercinta. Kemudian juga kepada Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., selaku Direktur Sumber Daya Universitas Airlangga beserta staf yang telah memberikan perhatian dalam pengurusan jabatan Guru Besar saya. Secara khusus ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada Promotor saya, Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH. serta Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H., MS., LL.M. selaku Ko-Promotor, dan Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku Konsultan yang �� dengan tulus serta penuh perhatian telah membimbing, mengarahkan, memotivasi serta mendorong saya untuk terus mengembangkan dan mempelajari Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kontrak hingga saya menyelesaikan Program Doktor (S3). Untuk itu saya menyampaikan terima kasih pula kepada Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, SH., MS. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, serta kepada Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr. selaku mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas beserta Wakil Direktur Program

29



Pascasarjana Universitas Airlangga atas segala dukungan dan bantuan fasilitas yang telah diberikan selama saya mengikuti pendidikan. Melalui mimbar yang terhormat ini, secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada guru besar serta sejawat yang membimbing saya dalam menekuni Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, baik di S1, S2 maupun S3, sehingga saya sampai pada jabatan Guru Besar, antara lain: Prof. Abdul Gani, S.H., MS (Alm), Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H., Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., Pof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo, Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H., Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M., Prof. Dr. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M. (alm), Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S. Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H., MS., LL.M., Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Tatiek Srie Djatmiati, S.H., MS., Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS., Prof. Dr. Eman ramelan, S.H., M.S., serta seluruh dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, rasa hormat yang tak terhingga patut saya haturkan atas segala bimbingan, tauladan dan pencerahan dalam menimba ilmu. Dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih yang tulus kepada sejawat Dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya sejawat Dosen di Departemen Hukum Perdata serta Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata serta Staf Administrasi-Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berkenan memberikan dukungan kepada saya, baik pada saat saya menempuh studi, sebagai Ketua Departemen maupun sampai saat pengukuhan guru besar saya, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam mengembangkan Departemen Hukum Perdata.�� Demikian pula para mahasiswa S1, S2 dan S3 serta alumni atas segala perhatian dan

30



dukungannya, tanpa itu semua niscaya berat bagi saya untuk dapat berdiri di mimbar terhormat ini. Dalam kesempatan ini pula, secara khusus saya patut untuk menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat saya hormati dan cintai, yaitu ibunda Rr. Setijati dan ayahanda Koestari Ady Andaya yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Dorongan semangat serta doa yang tiada putus-putusnya telah membuka mata hati saya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah swt. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada isteriku tercinta Dwi Puspitasari, S.E., serta anak-anakku terkasih: Lintang Yudhantaka, Kinan Kalam Khalifa dan Pamungkas Ridaningjati, atas kesetiaan, kesabaran serta segala pengorbanannya selama ini. Tentunya rasa terima kasih ini juga saya sampaikan kepada ibu dan bapak mertua, adik-adikku yang tercinta, beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan semangat dalam mengarungi samudera pengabdian ini. Kepada seluruh Panitia Pengukuhan Guru Besar, di bawah koordinasi dr. Agus Subagjo dan Mbak Nurwahyuni, S.H., CN., M.H. serta Unit Paduan Suara Universitas Airlangga yang sudah bekerja keras, sehingga acara pengukuhan ini dapat berjalan khidmat dan lancar, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya dan segenap keluarga menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan atas perhatian Bapak/ibu serta rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat, sehingga pada akhirnya saya dapat dikukuhkan sebagai Guru Besar hari ini. Akhir kata, kepada hadirin yang saya muliakan yang dengan penuh kesabaran mengikuti acara pengukuhan ini, pada kesempatan ini saya beserta keluarga memohon maaf atas segala kekurangan dan sekaligus mohon doa restu agar saya dapat mengemban tugas mulia ini dengan

31



sebaik-baiknya. Semoga Allah swt senantiasa membimbing dan memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Amin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

32



DAFTAR PUSTAKA Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, cet. xxx, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Atijah, P.S., Promises, Morals and Law, Clarendon Press, Oxford, 1981. -------------, Essays on Contract, Clarendon Press, Oxford, 1988. -------------, An Introduction to The Law of Contract, 4th Ed, Oxford University Press Inc., New York, 1995. Beatson, J., Anson’s Law of Contract, Oxford University Pess, London, 2002. Bertens, K., Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogjakarta, 2000. Budiono, Herlien, Asas keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Cohen, Herb, You Can Negotiate Anything, alih Bahasa Zainal Bahri Tafal, Cet. III, Pantja Simpati, Jakarta, 1992. Cracknell, D.G., Obligation: Contract Law, Old Bailey Press, London, 2003. Doonan, Elmer - Charles Foster, Drafting, Cavendish Publishing Limited, London, 2001. Goodpaster, Garry, Negosiasi dan Mediasi - Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, ELIPS PROJECT, Jakarta, 1993. Hawver, Dennis A., How To Improve Your Negotition Skills, Alexander Hamilton Insitute Incorporated, New York, 1982. Hernoko, A. Yudha, Dasar-Dasar Hukum Kontrak, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005. Hendon, Donald W. - Rebecca Angeles Hendon, Negosiasi Berskala Global (How to Negotiate World wide), Alih Bahasa Rosa Kristiwati, Binarupa Aksara, Jakarta, 1993. 33



Hindle, Tim, Negotiating Skills, alih bahasa P. Buntaran, Dian Rakyat, Jakarta, 2001. Keraf, A. Sonny, �� Etika Bisnis (Tuntutan dan �� Relevansinya), Kanisius, Yogjakarta�� , 1998. �� Marzuki, Peter Mahmud, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, Yuridika, Volume 18 No. 3, Mei 2003. Niewenhuis, J.H., Drie Beginselen van Contractenrecht, KluwerDeventer, 1979. Notohamidjojo, O., Masalah: Keadilan, Tirta Amerta, Semarang, 1971. Oughton, David and Martin Davis, Source Book on Contract Law, 2nd Ed., Cavendish Publishing, London, 2000. Penner, James et. al. (editors), Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials), Butterworths, London, 2002. Poole, Jill, Textbook on Contract Law, 6th Ed., Blackstone Press Ltd., London, 2001. Rawls, John, A Theory of Justice, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press of Cambrigde, Massachusetts, 1999. Salam, Burhanuddin, Etika Sosial, Rineka Cipta, jakarta, 1997. Saragih, Djasadin, “Peran Interpretasi Dalam Sosialisasi Hukum: Khususnya Hukum Perdata Di Dalam BW “, Yuridika, No. 8 Tahun III, Pebruari–Maret 1988. Sumaryono, E., Etika Hukum Relevansi Teoru Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta, 2002. Thorn, Jeremy G., Terampil Bernegosiasi, alih bahasa Edi Nugroho, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995. Ujan, Andre Ata, Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls), Kanisius, Yogjakarta, 1999. van Kan, J. - J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

34



Wacks, Raymond, Jurisprudence, Blackstone Press Limited, London, 1995. Yusoff, Sakina Shaik Ahmad, “Isi Kandungan Kontrak: Klasifikasi Terma Dan Permasalahannya”, Malaysian Journal of Law and Society, Faculty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol. V, 2001.

35





RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 19 April 1965 Agama : Islam Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Unair NIP : 131878393/19650419 199002 1 001 Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/IVb Jabatan Fungsional : Guru Besar Ilmu Hukum Kontrak Jabatan Struktural : - Ketua Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum (M.H.) 2009–sekarang - Ketua Program Studi (S2) Magister Sains Hukum dan Pembangunan (M.Si) 2009–sekarang - Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Unair 2007–2009 Nama Istri : Dwi Puspitasari, S.E. Pekerjaan Istri : PNS Departemen Keuangan Nama Anak : 1. Lintang Yudhantaka 2. Kinan Kalam Khalifa 3. Pamungkas Ridaningjati Alamat Rumah : Jl. Kalikepiting Jaya X/8 Surabaya Telp. (031) 77760065 HP. 08123087172 Email : [email protected] Nama

37



Riwayat Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah 1978 : Lulus SDN Kare I Madiun 1981 : Lulus SMPN IV Madiun 1984 : Lulus SMAN I Madiun Pendidikan Tinggi 1988 : Lulus Sarjana Hukum (S.H.) 1998 : Lulus Magister Hukum (M.H.) 2007 : Lulus Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Riwayat Kepangkatan dan Jabatan Fungsional Kepangkatan 1990 1991 1995 1997 1999 2002 2005

: : : : : : :

CPNS (Gol. III/a) Penata Muda (Gol. III/a) Penata Muda Tk. I (Gol.III/b) Penata (Gol. III/c) Penata Tk. I (Gol. III/d) Pembina (Gol. IV/a) Pembina Tk. I (Gol. IV/b)

Jabatan Fungsional 1992 1994 1997 1999 2001 2002 2009

: : : : : : :

Asisten Ahli Madya Asisten Ahli Lektor Muda Lektor Madya Lektor Lektor Kepala Guru Besar

38



Riwayat Pekerjaan/Jabatan Di Lingkungan Unair, antara lain: 1. Dosen Tetap Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, untuk Mata Kuliah: Hukum Perdata (1990–sekarang), Hukum Perikatan (1990–sekarang); Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan (1999– 2002); Hukum Lembaga Jaminan (2000–2002); Perbuatan Melanggar Hukum (2003); Hukum Kontrak (2000–sekarang); Teknik Perancangan Kontrak (2000–sekarang). 2. Dosen Program Pascasarjana Universitas Airlangga - Magister Hukum Bisnis – Mata Kuliah Hukum Jaminan, Perkembangan Hukum Jaminan. 3. Dosen Program Pascasarjana Universitas Airlangga -Magister Peradilan – Mata Kuliah Teknik Pembuatan Dokumen Hukum (Contract Drafting), Penyelesaian Sengketa Kontrak. 4. Dosen Program Pascasarjana Universitas Airlangga - Magister Kenotariatan – MK. Teknik Perancangan Kontrak (Contract Drafting), Hukum Perjanjian, Hukum Keluarga dan harta perkawinan. 5. Penguji Program Doktor, Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) dan Ko- promotor (S3) Program Pascasarjana Unair (2008– ). 6. Anggota Unit Pelaksana Konsultasi dan bantuan Hukum FH Unair 1992–1998. 7. Staf Bidang Akademik Program Ekstensi Fakultas Hukum UNAIR Surabaya (1999–2003). 8. Wakil Ketua Unit Pelaksana Teknis Pusat Perancangan Hukum dan Manajemen Universitas Airlangga (UPT-PPHM Unair) (2004–2008). 9. Sekretaris Laboratorium Praktik Hukum FH Unair (2006– 2008). 10. Anggota Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) FH Unair (2008– 2009). 39



11. Anggota Unit Perancangan Hukum dan Kontrak Bisnis FH Unair (2008–sekarang). 12. Anggota Tim Telaah Perancangan Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga (2008–sekarang). 13. Pemegang ”Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional”, Tingkat Pertama – Kategori L2, sejak 17 Oktober 2008. 14. Pemegang ”Sertifikat Training of Trainer (TO) Sertifikasi Dosen”, Universitas Airlangga 2009. 15. Wakil Ketua Tim Telaah Perjanjian Alih Material (Material transfer Agreement/MTA) Universitas Airlangga (2010– sekarang). Di Luar Unair, antara lain: 1. Direktur “Yudistira Law Research & Information Center” (1998–sekarang). 2. Konsultan Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (2002–2004). 3. Konsultan Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak tetap (s/d sekarang). 4. Anggota Tim Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUM) Kotamadya Surabaya (1994–1996). 5. Instruktur/Narasumber Pembekalan Hukum di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (2000–sekarang). 6. Instruktur/Narasumber dalam Pelatihan Perancangan Kontrak Bagi Eksekutif maupun DPRD di Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 7. Instruktur/Narasumber dalam Pelatihan Perancangan Kontrak bagi dosen dan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi. 8. Instruktur/Narasumber untuk materi “Teknik Perancangan Kontrak dan Analisis Kontrak” pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) kerja sama DPC IKADIN Jember – Universitas Jember (2005–sekarang).

40



9. Instruktur/Narasumber Legal Drafting bagi Anggota DPRD Kota Pasuruan, Hotel Inna Simpang, Surabaya, 30 Mei–1 Juni 2004. 10. Instruktur/Narasumber Case Studies Workshop on Contract Drafting, CABLe-STIESIA, 4–5 Maret 2005. 11. Instruktur/Narasumber Legal Drafting bagi Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Hotel Inna Bath Tretes, Pasuruan, 29–31 Maret 2005. 12. Instruktur/Narasumber Teknik Pembentukan Surat Keputusan dan Perancangan Kontrak, Fakultas Ekonomi UNAIR, Surabaya, 19 Juli 2005. 13. Instruktur/Narasumber Legal Drafting bagi Anggota DPRD Kota Probolinggo, Hotel Tunjungan, Surabaya, 26–28 Juli 2005. 14. Instruktur/Narasumber Legal Drafting Tingkat Lanjutan, Fakultas Ekonomi UNAIR, Surabaya, 6–7 September 2005. 15. Instruktur/Narasumber Legislative di Drafting PEMKAB Gresik, 18–21 September 2006. 16. Instruktur/Narasumber Teknik Pembentukan Keputusan dan Perancangan Kontrak, Fakultas Ekonomi UNAIR, Surabaya, 17 & 24 September 2006. 17. Narasumber ISFI Madiun, 2008. 18. Instruktur/Narasumber Pelatihan “Legal Drafting dan Contract Drafting”, SMHI Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 12 & 13 April 2008. 19. Instr uktur/ Na ra sumber L ega l Dra fting Pemer inta h Kabupaten Pasuruan (Materi Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah), Hotel Inna Bath Tretes, Pasuruan, 26–29 November 2008. 20. Instruktur/Narasumber “Pelatihan Singkat Contract Drafting (Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Hotel Surya Mojopahit, Mojokerto, 12–13 Agustus 2009. 41



21. Pembicara/Narasumber “Tanggung Jawab Badan Usaha Jasa Konsultansi Dalam Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, diselenggarakan oleh Ikatan nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Dewan Pengurus Provinsi Jawa Timur, 11 Januari 2010. 22. Pembicara/Narasumber “Tanggung Jawab Badan Usaha Jasa Konsultansi dalam Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, diselenggarakan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Dewan Pengurus Provinsi Jawa Timur, 11 Januari 2010. 23. Pembicara/Narasumber Pengabdian Masyarakat Departemen Hukum Perdata dengan Topik ”Sosialisasi Penggunaan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan untuk Perkara Perdata Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik”, Kediri, 9 Maret 2010. 24. Narasumber dalam beberapa kegiatan asosiasi profesi. 25. Sebagai saksi ahli di beberapa pengadilan, antara lain di PN Surabaya (10 kasus), PN Gresik (2 kasus), PN Jakarta Selatan (Kasus Gugatan Supersemar & Soeharto) – (2 kasus), PN Manado (2 kasus), PN Palu (1 kasus). 26. Sebagai ahli/Narasumber dalam gelar perkara di kepolisian, antara lain: POLDA Jatim, POLDA Maluku, POLDA Palu Sulawesi Tengah, maupun di POLWILTABES Surabaya (kurang/lebih 50 kasus)– s/d sekarang. 27. Dewan Pertimbangan DPD Gabungan Kontraktor Indonesia (GAKINDO) 2007–2012. 28. Ketua IV DPD Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO) 2007–2012. 29. Ketua Dewan Pertimbangan DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) 2009–2014.

42



30. Dewan Pendiri Koperasi Gabungan Kontraktor Merah Putih Surabaya. 31. Dewan Pendiri Lembaga Kajian dan Advokasi “Nurani Bangsa Indonesia”. 32. Konsultan Hukum. Pelatihan Yang Pernah Diikuti, antara lain: Tahun 1991 : Kursus Bahasa Belanda Ekstensif, Kerja sama Belanda dengan Indonesia, Jakarta, Oktober 1991– Februari 1992. Tahun 1992 : Penataran Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 25 September & 18 Desember 1992. Tahun 1993 : Pendidikan Konsultasi Hukum dan Kepengacaraan, Kerja sama UNAIR dengan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, 27 Agustus 1993. Tahun 1993 : Seminar Sehari Tentang Kredit Macet Perbankan Upaya Preventif dan Penyelesaiannya, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 28 Agustus 1993. Tahun 1993 : Forum Diskusi Nasional Hukum Penerbangan, Kerja sama Fakultas Hukum UNAIR dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Surabaya, 02–04 Nopember 1993. Tahun 1993 : Seminar Nasional Asuransi Penerbangan, Kerja sama Fakultas Hukum UNAIR dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Surabaya, 5 Nopember 1993. Tahun 1993 : Program Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI) bagi Dosen Muda, DIKTI, Jakarta, 8–13 Nopember 1993.

43



Tahun 1993 : Lokakarya Sehari Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerja sama Menko Ekku dan Wasbang dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Surabaya, 4 Desember 1993. Tahun 1993 : Lokakarya Sehari Arbitrase Dagang Internasional, Kerja sama Menko Ekku dan Wasbang dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 7 Desember 1993. Tahun 1993 : Lokakarya Sehari Jaminan Transaksi, Kerja sama Menko Ekku dan Wasbang dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Surabaya, 13 Desember 1993. Tahun 1994 : Pendidik a n Singk at (Shor t Course) Tek nik Komunikasi dalam Manajemen Modern untuk Eksekutif, Indopurels, Surabaya, 7–9 Januari 1994. Tahun 1994 : Pendidikan Pendalaman Public Relations, Indopurels, Surabaya, 9 Januari 1994. Tahun 1994 : Penyegaran Penatar P-4 Tingkat I Jatim, BP-7 Provinsi Daerah Tingkat I Jatim, Surabaya, 18 Mei 1994. Tahun 1994 : Pendidikan Konsultasi Hukum dan Kepengacaraan, Kerja sama UNAIR dengan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, 11 Juli–31 Agustus 1994. Tahun 1994 : Lokakarya Sehari Commercial Paper, Kerja sama Menko Ekku dan Wasbang dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Surabaya, 15 Nopember 1994. Tahun 1996 : Pelatihan Untuk Pengajar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1025 September 1996. Tahun 1997 : Pelatihan Internship Filsafat Ilmu, UGM, Yogyakarta 1997. Tahun 2000 : Pelatihan Bahasa Belanda sebagai Bahasa Sumber 2000.

44



Tahun 2004 : Pelatihan Hukum Bisnis PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III, Kerja sama Fakultas Hukum UNAIR dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III, Prigen, 13–16 April 2004. Tahun 2008 : Pelatihan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Keppres R.I. No. 80 Tahun 2003 (angkatan 45), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Unair Bekerja sama dengan Badan Perencanaan pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS), Surabaya, 14–17 Oktober 2008. Tahun 2009 : Training of Trainer (TOT) Sertifikasi Dosen, Lembaga Pengkajian dan �� Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga, 13–14 Mei 2009. Tahun 2009 : �� Training of Trainer (TOT) Pembekalan UndangUnd a n g B id a n g E k onom i d a n K e u a n g a n , diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal – Departemen Keuangan, Hotel Grand Preanger, Bandung 7–8 Agustus 2009. Tahun 2010 : Workshop “Aliansi Program Pascasarjana antar Perguruan Tinggi 2010/2011”, diselenggarakan oleh Dirjen DIKTI, Hotel Pangrango, Bogor, 8–10 Maret 2010. Karya Tulis Karya Tulis yang di Publikasikan, antara lain: 1. Perceraian di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil (Study Observasi terhadap Alasan Perceraian dan Penegakan Disiplin Di lingkungan Pemerintah daerah Tingkat I Jawa Timur), (FH Unair), No. 3, Tahun X, Juli–Agustus 1995. 2. Pengikatan Jual Beli dan Pembebanan Jaminan Satuan Rumah Susun, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi VI, Nopember 1996. 45



3. Prinsip Kehati-hatian sebagai Landasan dalam Mewujudkan Sosok Perbankan yang Sehat (Sound Banking Bussiness), Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi XI, Agustus 1998. 4. Pengembangan Kontrak “Win-Win” di dunia Bisnis, AMRTA, Vol. 2, No. 1, Januari 2000. 5. Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Alih Teknologi, (FH Unair), Volume 15, No. 2, Maret 2000. 6. Prospek Hak Tanggungan sebagai Penunjang Kegiatan Bisnis Perbankan, Yuridika, (FH Unair), Volume 15, September 2000. 7. Perspektif Pendekatan Sistem terhadap Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standart, Projustitia, Tahun XVIII, No. 4, Oktober 2000. 8. Keterkaitan antara Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam Proses Industrialisasi, Peluang dan Tantangan Menuju Era Globalisasi, AMRTA, Vol. 3, No. 1, Maret 2001. 9. Reinterpretasi dan Reorientasi Pemahaman Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian, Yuridika, (FH Unair), Volume 17, No.6, Nopember 2002. 10. Prinsip-Prinsip Negosiasi dalam Kontrak Bisnis, Yuridika, (FH Unair), Volume 18, No. 3, Mei 2003. 11. “Force Majeur Clause” atau “Hardship Clause” Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis, Perspektif Keadilan, (FH UWK), Volume X, Juli 2006. 12. Azas Proporsionalitas sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak, Perspektif Keadilan, (FH UWK), Volume XIV, September 2007. 13. Quid Iuris, ke mana arah keilmuan hukum? PROSPEKTIF, (FH UHT), Volume VIII No. 1, bulan Mei 2008. 14. Penyelesaian S engketa Kont rak B erd a sarkan A z a s Proporsionalitas, Yuridika, (FH Unair), 2008. 15. Azas Proporsionalitas dalam Kontrak bisnis komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

46



Karya Tulis Non Publikasi, antara lain: 1. Keterkaitan antara A zas Kebebasan Berkontrak, A zas Konsensualisme dan Itikad Baik, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1990. 2. Fungsi Bank Garansi di dalam Perjanjian Perbankan (Tinjauan terhadap Segi-segi Hukum Perikatan), Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1991. 3. Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Adhesi (Kajian Juridis dari Segi Hukum Perjanjian), (Anggota), Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1993. 4. Kebebasan Berkontrak sebagai Azas Hukum Perjanjian, (Anggota), Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1992. 5. Aspek Yuridis Pengikatan Jual Beli Rumah Susun dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen, (Anggota), Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1996. 6. Aspek Juridis Perceraian di lingkungan Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1994. 7. Penerapan Azas Monogami bagi Pegawai Negeri Sipil, (Anggota), Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1993. 8. Pengembangan Konsep Win-Win Solution dalam Kontrak Bisnis, Pelatihan Singkat Contract Drafting dalam Dunia Bisnis Perbankan, Yudhistira dan Balai Surabaya Pos, 11 September 1999. 9. Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak Bisnis), 2000. 10. Perspektif Pendekatan Sistem terhadap Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar, 2000. 11. Kesiapan Perangkat Hukum Bisnis Indonesia Menyongsong Era Globalisasi, Tugas Akhir Mata Kuliah Hukum Bisnis dan Globalisasi Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000.

47



12. Pengembangan Konsep Win-win Solution dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mencari Model Kontrak Bisnis yang Mendukung Dunia Bisnis), Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 2001. 13. Perkembangan Konsep-konsep Hukum Perjanjian, 2002. 14. Perkembangan Prinsip Kesamaan (Kesetaraan) Menuju Prinsip Keseimbangan dalam Kontrak Bisnis, 2002. 15. Azas-azas Negosiasi dalam Bisnis, 2002. 16. Hukum Perlindungan Konsumen dan Advokasi Konsumen, “Continuing Legal Education bagi SDM Berbasis Hukum PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur”, Garden Palace Hotel, 14–18 Januari 2002. 17. Hukum Kontrak, “Continuing Legal Education bagi SDM Berbasis Hukum PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur”, Garden Palace Hotel, 14–18 Januari 2002. 18. Hukum Kontrak (Lanjutan), “Continuing Legal Education (Lanjutan) bagi SDM Berbasis Hukum PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur”, PT PLN (Persero) UDIKLAT Pandaan, 28 April–2 Mei 2003. 19. Paradigma Baru Aspek Hukum P2TL, “Continuing Legal Education Peningkatan Penguasaan Advokasi Hukum bagi SDM Berbasis Hukum PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur”, Surabaya, 23–26 Agustus 2004. 20. Dasar-dasar Perancangan Kontrak (Contract Drafting), “Continuing Legal Education Pelatihan Perancangan Kontrak bagi SDM Berbasis Hukum PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur”, Hotel Satelit Surabaya, 13–14 Desember 2004. 21. Pengantar Hukum Kontrak, “Legal Drafting Lanjutan”, diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, Citra Cikopo Hotel, Cisarua Bogor, 31 Juli–1 Agustus 2008.

48



22. Teknik Perancangan Kontrak, “Legal Drafting Lanjutan”, diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, Citra Cikopo Hotel, Cisarua Bogro, 31 Juli–1 Agustus 2008. 23. Dasar-dasar Hukum Kontrak, “Pelatihan Contract Drafting”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unair, 1–2 Agustus 2008. 24. Pengantar Hukum Kontrak, “Lokakarya Legal Drafting Materi Kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Hotel Inna Bath Tretes, Pasuruan, 26–29 November 2008 25. Teknik Perancangan Kontrak, “Lokakarya Legal Drafting Materi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Hotel Inna Bath Tretes, Pasuruan, 26–29 November 2008. 26. Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Teknik Perancangan Kontrak, “Pelatihan Singkat Contract Drafting (Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)”, diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Hotel Surya Mojopahit, Mojokerto, 12–13 Agustus 2009.

49


KESEIMBANGAN VERSUS KEADILAN DALAM KONTRAK (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)

Recommend Documents