KESAKSIAN NOTARIS TERKAIT PEMALSUAN SURAT DI BAWAH TANGAN A NOTARY WITNESS IN RELATION TO UNDERHAND CONTERFEITING LETTER

Kesaksian Notaris terkait Pemalsuan Surat di Bawah Tangan Dahlan

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64, Th. XVI (Desember, 2014), pp. 491-506.

KESAKSIAN NOTARIS TERKAIT PEMALSUAN SURAT DI BAWAH TANGAN A NOTARY WITNESS IN RELATION TO UNDERHAND CONTERFEITING LETTER Oleh: Dahlan

*)

ABSTRACT This paper aims to explore and explain the thoughts regarding theory and concept of witness value witness provided by a notary having registrated and recorded underhand deed which is in fact later alleged to be a crime of signature conterfeiting. This research is also purpused of making investigation fully understand the meaning of the witness the case and it is eligible for the evidence as required by criminal justice procedure law. Keywords: Underhand Conterfeiting Letter, Notary Witness.

PENDAHULUAN Sebagai pejabat umum, notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris diberikan sebagian kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara dan sekaligus dibenarkan untuk menggunakan lambang dan cap negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Notaris menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UUJN. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) hurub b UUJN yang menyatakan bahwa notaris selain berwenang membuat akta otentik, berwenang pula membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (Waarmerking). Dalam waarmerking, pembuatan dan penandatanganan tidak dilakukan di hadapan notaris. Notaris tidak mengatahui baik para pihak maupun konsesus yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Notaris hanya mendaftarkan dan membukukan dan dalam buku khusus notaris. Tidak dapat dipungkiri bahwa terhadap surat dibawah tangan tersebut adanya dugaan telah terjadi

*)

Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh . ISSN: 0854-5499

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64, Th. XVI (Desember, 2014).


pemalsuan tanda tangan, sehingga semulanya perbuatan hukum perdata (perjanjian) akan berimplikasi kepada tindak pidana. Dengan demikian akan diproses secara sistem peradilan pidana dan notaris akan menjadi saksi di hadapan penyidik dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 263 KUHP. Saksi merupakan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 (1) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Surat di bawah tangan yang diwaarmerking notaris, notaris hanya menjamin bahwa surat itu telah dibukukan dan didaftarkan. Notaris tidak mengetahui asal usul adanya kata sepakat dari para pihak (konsensualitas). Hal ini menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji terutama berkaitan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku. Notaris dan penyidik adalah sama-sama menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Membukukan dan mendaftarkan surat dibawah tangan dalam buku khusus adalah kewajiban hukum dari notaris sebagaimana ditentukan dalam UUJN, demikian juga penyidik berwenang melakukan penyidikan

sebagaimana ditentukan

KUHAP.

PEMBAHASAN 1) Notaris sebagai Pejabat Umum Memberi pelayanan kepada masyarakat umum merupakan kewenangan Negara. Pemberian pelayanan tersebut baik dibidang hukum publik maupun hukum perdata, mutlak diperlukan adanya organ negara 1 . Pasal 1868 KUHPerdata hanya menerangkan apa yang dimaksud dengan akta 1

hlm. 53.

492

Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung, Mandar Maju, 2011,



otentik, namun tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pejabat umum. Juga tidak menjelaskan kewenangan dan batas-batas kewenangan dari pejabat umum. dengan demikian UUJN merupakan pengaturan dari Pasal 1868 KUHPerdata, dan yang dimaksud dengan pejabat umum adalah notaris.2 Jabatan notaris adalah jabatan yang membawa sebagian kewibawaan negara (gezaag) khusus dibidang keperdataan. "nobile person, nobile officium" (orang yang terhormat, jabatan terhormat) yang salah satunya adalah notaris yang dalam Pasal 1868 KUHPerdata, dikenal sebagai pejabat umum (Openbare Ambtenaren) dan telah dijabarkan dalam UUJN. Terminolagi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Status sebagai pejabat umum merupakan penentu atas sifat dan nilai dari suatu akta. Sifat dari akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. 3 Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma hukum positif dan tunduk ada kode etik profesi.4 Sebagai pejabat umum, notaris adalah organ negara yang menerima kewenangan dari negara dan menjalankan tugas negara yang berkenaan pembuatan akta dan kewenangan lainnya. Khusus untuk akta dibawah tangan, yang dimintakan untuk dibukukan oleh para pihak, notaries boleh menolak untuk melakukan pembukuan dan pendaftaran surat dibawah tangan, sepanjang surat tersebut tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut; (a) Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya; (b) Cakap dalam membuat suatu perjanjian; (c) Mengenai suatu hal tertentu; (d) Suatu sebab yang halal.5 UUJN telah diundangkan karena itu harus dipatuhi, sebagaimana dinyatakan bahwa pada prinsipnya setiap perintah dari peraturan yang sudah diundangkan mesti dijalankan agar tercipta 2

Disarikan dari GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1999, hlm. 35. Yusril Ihza Mahendra, “Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia”, disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 Januari 2006, hlm 5. 4 Loc.cit. 5 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermasa, 2005, hlm. 17. 3

493



keteraturan. UUJN tidak hanya mengikat notaris tetapi juga berhubungan dengan lembaga lain antara lain lembaga kepolisian dalam melakukan penegakan hukum berkaitan dengan kenotariatan. Sesuai dengan Pasal 15 UUJN, ada tiga kategori kewenangan yang diberikan kepada notaris yaitu kewenangan pokok, berwenang pula (disebut juga wewenang khusus), dan kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN. Selain berwenang membuat akta otentik, notaris berwenang pula “membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.” Peran dan kewenangan notaris sangat penting dan strategis bagi lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka pemahaman peran dan kewenangan notaris dapat dipahami oleh elemen sub sistem peradilan pidana, karena itu, perbedaan persepsi akan tidak menutup kemungkinan muncul ego sektoral antara notaris dan polisi. Sebagai pejabat umum, Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan sumpah (Pasal 4 Ayat (1) UUJN). Notaris, sebagai pejabat umum, diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dari semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, dimana peraturan umum menghendakinya atau atas kemauan para pihak sesuai dan dibatasi UUJN. Demikian juga penyidik, dalam rangka penegakan hukum, kewenangan polisi dibatasi KUHAP. Notaris selaku pejabat umum dituntut untuk bekerja secara profesional dengan menguasai seluk-beluk profesinya menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari kewajibannya bekerja mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab serta secara profesional.6 Tugas profesi notaris tidak hanya berhubungan dengan standar profesi dan etika profesi yang keduanya merupakan petunjuk umum saja, melainkan hubungan positif akan berkesempatan besar untuk tampil mengambil alih perannya guna mencegah terjadinya penyimpangan dari tugas profesinya.7 Dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut profesional, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, harus bersifat netral, karena notaris mewakili dua belah pihak dalam melakukan 6

Kansil CST., & Chistine S.T. Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1996,

hlm. 88. 7

494

E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Storia Grafika, 2001, hlm. 19.



perjanjian. Notaris harus menunjukkan sifatnya yang netral bagi para pihak meski ia diminta bantuan hukum oleh salah satu pihak. Profesi notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi dimasa akan datang.8 Jabatan notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja berada dalam konstruksi hukum privat. 9 Pendaftaran dan pembukuan surat dibawah tangan oleh notaris merupakan kewajiban hukum bagi notaris. Kewajiban notaris hanya surat bawahtangan yang telah ditandatangani para pihak sebelum dibawa ke notaris. Jadi notaris tidak mengetahui asal-usul penandatangan oleh para pihak. Dalam menjalankan kewenangannya, kepada notaris berlaku pula asas pemerintahan yang baik yang antara lain; Asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, Asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, larangan bertindak sewenangwenang. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan notaris, ditambah dengan asas proporsionalitas dan asas profesionalitas. Asas tersebut dapat diadopsi sebagai asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris.10 Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan tersebut. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagai mana tercantum dalam peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Wewenang notaris terbatas sebagaimana peraturan perundangundangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan

mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum

administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenag atribusi adalah

pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan

perundang-undangan

atau

aturan

hukum.

Wewenang

berdasarkan suatu peraturan

secara

delegasi

merupakan

pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau 8

Ibid. Loc,cit. 10 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 82. 9

495



aturan hukum. Dan mandat sebetulnya buka pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Jadi, wewenang seorang pejabat harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan itu. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai suatu yang melanggar hukum. Penggunaan lambang negara oleh notaris, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempergubajan cap/stempel jabatan

dengan lambang negara yaitu burung garuda yang

penggunaannya telah ditentukan peraturan perundang-undangan dibidang kenotariatan. Penggunaan lambang negara oleh notaris tersebut dilakukan secara terbatas, sesuai kewenangannya. Ada empat hal yang menjadi wewenang notaris sebagai pejabat umum, meliputi:11 a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Di Indonesia, pembatasan kewenangan notaris dikelompokkannya ke dalam empat kategori, dari sisi subjek, waktu, akta dan tempat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN, Notaris berwenang pula; membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Selain itu, notaris juga bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, juga memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

2) Surat di Bawah Tangan Surat adalah suatu tulisan tertentu yang mempunyai makna tertentu pula. diberikan pengertian bahwa "surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang

11

496

Lumban Tobing GHS, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1999, hlm. 49.



mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu. Surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Menurut Lumbun Tobing GHS, perbedaan antara akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan adalah sebagai berikut: a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan mengenai akta di bawah tangan tidak selalu demikian. b. Grosse dalam akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial. c. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.12 Berbeda dengan akta otentik, akta dibawah tangan ini tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat oleh yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Surat di bawah tangan yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tandatangan, kemudian dibukukan dan didaftar dalam buku khusus. Surat di bawahtangan itu, tidak berkedudukan sebagai akta otentik karena tidak dibuat oleh atau dihadapan notaris. Surat dibawah tangan yang telah dibukukan dan didaftar dalam buku khusus tetap merupakan surat yang dibuat di bawahtangan. Surat di bawah tangan yang telah dibukukan dan didaftar dalam buku khusus tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan di ketahui oleh notaris. Notaris hanya mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor notaris, diberi bernomor, dimasukkan dalam buku daftar, dan diberi tulisan bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, di tandatangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada para pihak. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh notaris.

12

Ibid.

497



Jika pada waarmerking notaris hanya melakukan pendaftaran maka pada legalisasi, dengan telah dilegalisasnya suatu akta maka para pihak dengan sendirinya telah memberikan penegasan tentang kebenaran tandatangan mereka dan itu berarti juga adalah penegasan tentang kebenaran tanggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, di sini jelas bahwa surat di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda dapat dilakukan pembukuan dan pendaftaran dalam buku khusus. Surat di bawah tangan yang dilakukan legalisasi, penandatangan dilakukan di hadapa notaris sehingga notaris mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepada para pihak terhadap surat di bawah tangan yang dimaksud. Sementara dalam waarmerking, kewajiban notaris hanya membukukan dan mendaftarkan dalam buku khusus, dalam hal ini notaris melakukan/ menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UUJN. Berbeda halnya dengan “legalisasi” membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh dan ditandatangani para pihak di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang, notaris menyaksikan penanda tanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tanganan itu. Waarmerking, dokumen yang bersangkutan didaftar dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris. Waarmerking atas surat dibawah tangan, notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi surat bawah tangan, sepanjang dalam surat bawah tangan tersebut tidak ada kewajiban yang dilanggar. Oleh karena itu, notaris tidak berkewajiban untuk menjadi saksi dalam akta bawah tangan yang diduga terjadinya tindak pidana pemalsuan tandatangan karena notaris tidak mengetahui terjadinya kata sepakat dalam surat bawahtangan tersebut. Pemanggilan notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta dibawah tangan yang terindikasi pidana termasuk tidak relevan dengan hakekat dari alat bukti pada tingkat penyidikan dan sistem pembuktian dalam hukum pidana. Dalam waarmerking, notaris hanya menjamin tanggal, karena itu, kehadiran notaris memberi kesaksian pada tingkat penyidikan tidak bermakna kesaksian. Untuk

498



melihat tanggal, penyidik cukup melihat tanggal yang tertera dalam surat yang diwaarrmeking, sedangkan dalam legalisasi, notaris menjamin tandatangan. Berdasarkan uraian tersebut bahwa membukukan dan mendaftarkan surat di bawah tangan adalah kewajiban hukum bagi notaris. Surat dibawah tangan tersebut, notaris tidak menyaksikan para pihak melakukan tandatangan karena para pihak sudah menandatangani surat tersebut sebelum dibawa ke notaris untuk dibukukan dan didaftarkan dalam buku khusus. Jadi notaris tidak mengetahui baik para pihak yang menandatangani maupun isi surat dibawah tangan tersebut, karena kesepakatannya sudah terjadi sebelum surat tersebut dibukukan dan didaftarkan.

3) Alat Bukti Saksi dan Kekuatan Pembuktian Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif/negative wettelijk sebagai mana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim baru dapat menghukum terdakwa apabila sekurang-kurangnya didukung oleh dua alat bukti yang disertai keyakinan hakim. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidik adalah KUHAP dan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Dasar kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi adalah Pasal 7 huruf g KUHAP yang menyatakan bahwa memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

499



“Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut. 13 .”

Pembuktian adalah

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dan mengatur alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa 14 . Pembuktian dalam hukum acara pidana, mempunyai serangkaian tata cara yang tersusun secara sistematis dan terintegrasi (terpadu) bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dalam hal ini, hak asasi manusia harus dipertahankan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempatnya.15 Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macammacam alat bukti yang boleh digunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu digunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.16 Sistem pembuktian bertujuan mengetahui bagaimana cara meletakan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

4) Penyidikan Tindak Pidana Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 huruf f KUHAP yo. Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Polri dalam hal melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana , yaitu “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”. Penegakan hukum (law enforcement) harus memperlihatkan tegaknya sendi-sendi hukum dan terwujudnya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum. penegakan hukum harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku agar makna filosofis dari penegakan hukum tercapai sesuai fungsi dan tujuan asasinya.

13 14

Soedirja, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana, Jakarta, CV. Akademika Presindo, 1985, hlm. 273. Yahya Harahap M., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 1985, hlm.

273. 15 16

500

Andi Hamzah, Sejarah Perkembangan Hukum Acara Pidana, hlm. 257. Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 11.



Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem yaitu substansi, struktur dan kultur.17 Susbtansi merupakan hasil atau produk sistem termasuk KUHAP. Struktur menyangkut lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur adalah merupakan penggerak dari sistem peradilan pidana. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidik adalah KUHAP. Dasar kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi adalah sesuai Pasal 7 huruf g KUHAP yang menyatakan bahwa memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, selain itu juga berwenang mendatangkan orang ahli. Di bidang penegakan hukum, polisi bertugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan kewajiban notaris untuk melayani masyarakat sebagaimana ditentukan dalam UUJN. Sebagai subsistem peradilan pidana, penyidikan merupakan proses yang panjang dan saling berhubungan dimulai dari proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 18 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang telah memanggil notaris sebagai saksi berkaitan dengan surat bawahtangan yang diduga terjadi tindak pidana pemalsuan tandatangan. Dalam pembukuan dan pendaftaran surat di bawah tangan ke dalam buku khusus, notaris hanya menjamin tanggal, karena itu, notaris tidak mengetahui tandatangan dan substansi dari surat dibawah tangan tersebut. Jadi, untuk melihat

17

Abdulsalam, Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Citra Adhitya Bakti, 2012, hlm. 7. Mien Rukmini, Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 69. 18

501



tanggal, penyidik cukup melihat tanggal yang tertera dalam surat tersebut. Berbeda halnya dalam legalisasi surat dibawah tangan, notaris menjamin tandatangan para pihak. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, polisi berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, polisi

bertindak berdasarkan norma hukum dan menjunjung tinggi hak asasi

manusia, dan harus memiliki kemampuan profesi. Status kesaksian yang diberikan pada tingkat penyidikan adalah sebagai bukti surat karena kesaksian itu dimasukkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Untuk mendapat kesaksian sebagaimana dimaksud seharusnya tidak perlu memanggil notaris melainkan cukup melihat tanggal pendaftaran dalam waarmerking tersebut karena notaris bertanggungjawab terhadap tanggalnya, bukan terhadap substansi dan para pihak. KUHAP dan UU Polisi, diatur tentang peranan polisi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum. Pasal 1 butir 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, polisi/penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, polisi bertindak berdasarkan KUHAP dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, penyidik dalam melaksanakan tugas dan 502



wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi, yang diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidik adalah KUHAP dan UU Kepolisian. Dasar kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi adalah Pasal 7 huruf g KUHAP yang menyatakan bahwa memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dengan demikian, UU Kepolisian bersifat lex generalis dan UUJN merupakan lex spesialis. Pasal 13 huruf b UU Kepolisian bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “menegakkan hukum”. Pasal 14 (1) butir g dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok (menegakkan hukum)

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas

“melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya’. Pasal 15 (1) butir a, dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: “menerima laporan dan/atau pengaduan”. Pasal 16 (1) huruf f dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”. Kaitan dengan pemanggilan notaris yang telah melakukan melakukan pembukuan dan pendaftaran surat bawah tangan yang kemudian

diduga terjadi tindak pidana pemalsuan

tandatangan adalah tidak sesuai dengan kualifikasi kesaksian. karena notaris tidak pernah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sebagaimana dimaksud Pasal angka 27 jo Pasal 185 KUHAP. Sehingga jikapun notaris memberikan keterangan dalam perkara tersebut maka keterangannya adalah testimonium de auditu. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus merupakan salah satu kewenangan notaris guna menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian

503



hukum bagi para pihak. Apabila surat tersebut kemudian diduga telah terjadi

tindak pidana

pemalsuan tanda tangan oleh para pihak, maka akan diproses secara sistem peradilan pidana. Dalam hal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana, maka penyidik melakukan penyidikan. Dengan demikian, penyidik untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Penyidik juga harus memperhatikan tugas, dan kewenangan notaris, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara INI dan Kapolri

telah menandatangani MoU agar

terjalin kerjasama yang harmonis, khususnya dalam menjalankan penegakan hukum dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagai pejabat umum. Notaris menjadi saksi dalam perkara dugaan telah terjadinya tindak pidana terhadap surat bawahtangan yang telah dilakukan pembukuan dan pendaftaran dalam buku khusus notaris adalah bukan kewajiban hukum karena notaris tidak mengetahui terjadinya kata sepakat dalam surat di bawah tangan tersebut. Dikaitkan dengan asas hukum, lex porteriori derogate legi priori, artinya peraturan atau undang-undang yang terbaru mengesampingkan peraturan atu undang-undang yang lama yang mengatur hal yang sama. Lex superior derogate legi inferiori, artinya jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggi yang harus didahulukan. Dalam memahami UUJN dan KUHAP antara penyidik dan notaris harusnya memahami secara komprehensif integral antara pasal yang terkait (penafsiran sistematis) antara UUJN dan KUHAP, dan UU Polri.

KESIMPULAN Kesaksian notaris di hadapan penyidik terkait dengan surat di bawah tangan yang telah dilakukan waarmerking oleh notaris adalah tidak bernilai kesaksian karena notaris tidak melihat, mengetahui tentang penandatangan surat di bawah tangan tersebut. Hadir menjadi 504



saksi ditingkat penyidikan dalam kasus surat di bawah tangan yang telah dilakukan waarmerking bukan merupakan kewajiban hukum bagi notaris.

DAFTAR PUSTAKA Abdulsalam, 2012, Sistem Peradilan Pidana, Citra Adhitia Bakti, Bandung. Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung. __________, 2009, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cita Aditya Bakti, Bandung. __________, 2008, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU N0.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung. Harahap M., Yahya, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta. Kansil CST., & Chistine S.T. Kansil, 1996, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Kanter E.Y., 2001, Etika Profesi Hukum, Storia Grafika, Jakarta. Lili Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung. Lumban Tobing GHS.,, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. Mien Rukmini, 2003, Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan

Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana, Alumni,

Bandung. Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung. Soedirja, 1985, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana, CV. Akademika Presindo, Jakarta. Soesilo, R., 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta. 505



Yusril Ihza Mahendra, 2006, “Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia”, disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 Januari.

506

KESAKSIAN NOTARIS TERKAIT PEMALSUAN SURAT DI BAWAH TANGAN A NOTARY WITNESS IN RELATION TO UNDERHAND CONTERFEITING LETTER

Recommend Documents