KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA PADA BIDANG SEARCH AND RESCUE (SAR) TAHUN

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4 (1) 233-244 ISSN 2477-2623, ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016

KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA PADA BIDANG SEARCH AND RESCUE (SAR) TAHUN 2004-2014 Eka Saputra 1 Nim. 0802045059 Abstract This research aim to to analyse and also descriptive of cooperation of Indonesia and Australian at search and rescue Year 2004-2014. While research use methodologies descriptive qualitative with gathering sekunder technique. Pursuant to solution and research result show, that cooperation of Indonesia and Australian at search and rescue Year 2004-2014 realized through transfer personel, training, security of coastal area, and also international entangling international organization, that is ICAO (International Civil Aviation Organization) and IMO (International Maritime Organization). The Cooperation succeed to improve quality personel of Indonesian and Australia search and rescue employed, and also forming of problem security air transport and maritime voyage problem regional and international. Keywords : Dynamics of diplomatic relations, Canada-Iran, Khatami-Paul Martin, Ahmadinejad-Stephen Harper. Pendahuluan Banyaknya kejadian luar biasa yang terjadi di dunia internasional baik itu karena bencana alam dan kecelakaan yang terjadi di darat, laut, maupun udara yang membutuhkan penanganan dengan cepat. Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah-musibah tersebut, maka diperlukan kesiapan di bidang pencarian dan pertolongan, Search and Rescue (SAR) baik dari segi sarana, peralatan SAR maupun sumber daya manusia. Pelayanan SAR dalam musibah pelayaran, penerbangan, bencana atau musibah lainnya yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan andal merupakan kewajiban negara. Kehadiran SAR diharapkan dapat mengurangi efek kerusakan dan korban, serta sebagai jalur tercepat untuk pertolongan pertama terhadap kejadian-kejadian luar biasa tadi. (basarnas.go.id) Secara sederhana SAR adalah segenap kegiatan pencarian dan penyelamatan orang hilang atau yang dikhawatikan terjadi suatu kecelakaan atau bencana. SAR merupakan salah satu bagian dari apa yang disebut sebagai manajemen darurat (emergency management/disaster management), yakni disiplin yang berfokus pada upaya menghadapi bencana. Tujuannya adalah menekan semaksimal mungkin dampak negatif dari bencana tersebut. (Munandar,200 48)

1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email :[email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 1, 2016:233-244

Pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1979, Pusarnas yang semula dibawah Basari, dimasukkan kedalam struktur organisasi Departemen Perhubungan dan namanya diubah menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS). Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan "Black Area" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. (basarnas.go.id) Perjanjian bilateral di bidang SAR dengan negara-negara tetangga dan negara-negara yang berbatasan wilayah tanggung jawab dengan Indonesia, dilakukan dalam rangka penanganan SAR di daerah-daerah tersebut. Pentingnya kerjasama ini untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan kegiatan SAR nasional dan pemerintah juga melaksanakan kerjasama internasional sebagai bagian dari kewajiban Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO. Pada tahun 1990 salah satu kerjasama bilateral tersebut dengan pemerintah Australia. Kerjasama Indonesia dan Australia dibidang SAR berawal saat perjalanan terbentuknya BASARNAS (Badan SAR Nasional), yang masih bernama Pusarnas (Pusat SAR Nasional). Secara perlahan Pusarnas terus berkembang dibawah pimpinan (alm) Marsma S. Dono Indarto. Dalam rangka pengembangan ini pada tahun 1975 Pusarnas resmi menjadi anggota NASAR (National Association of SAR) yang bermarkas di Amerika, sehingga Pusarnas secara resmi telah terlibat dalam kegiatan SAR secara internasional. Tahun 1976 Pusarnas ikut berpartisipasi dalam International Aeronautical Federation, yaitu berada dalam kelompok kerja penelitian penggunaan satelit demi kepentingan kemanusiaan (Working Group On Satellite Aided SAR). Bersamaan dengan pengembangan Pusarnas tersebut, dirintis kerjasama dengan negara tetangga, salah satunya Australia.(ensiklo.com) Dinas SAR di Australia bernama AusSAR, yang menjadi bagian dari Australian Maritime Safety Authority (AMSA), merupakan penanggung-jawab atas segenap kegiatan SAR di negara itu yang berlangsung selama 24 jam per hari, tujuh hari dalam seminggu, bermarkas di kompleks Rescue Coordination Centre (RCC) di Canberra. Selama ini AusSAR sudah sering melaksanakan SAR di laut dan udara. Kelengkapan komunikasi dan peringatan dininya sangat canggih sehingga mampu mencakup 52,8 juta kilometer persegi wilayah kerjanya. (Munandar, 2008:51) Perjanjian yang mendasari kerjasama Indonesia dan Australia dibidang SAR ini ialah Arrangement between Indonesia and Australia for the coordination of Search & Rescue Services, pada tanggal 01 November 1990 yang ditandatangani oleh Duta Besar Indonesia untuk Australia Roesman, Ketua dan Direktur Autoritas Penerbangan Sipil Australia Colin Freeland, dan Sekretaris Departemen Transportasi dan Komunikasi Australia Graham Evans di Canberra, Australia. Dalam pasal 3 UndangUndang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian terhadap Indonesia dapat dilakukan melalui penandatangan; pengesahan; pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. (Agusman, 2010:57)

234

Kerjasama Indonesia – Australia di Bidang SAR (Eka Saputra)

Dalam Arrangement between Indonesia and Australia for the coordination of Search & Rescue Services membahas tentang hal-hal yang dilakukan dalam kerjasama SAR, yaitu pertukaran informasi tentang SAR, saling membantu dalam menjalankan aksi SAR, dan melakukan pelatihan dan tes bersama. Arrangement between Indonesia and Australia for the coordination of Search & Rescue Services merupakan langkah awal kerjasama bilateral dibidang SAR antar kedua negara yang awalnya ditandatangani pada 01 November 1990 lalu diperbaharui 5 April 2004. Maksudnya bahwa Arrangement between Indonesia and Australia for the coordination of Search & Rescue Services Tahun 1990 ini sebagai dasar terbentuknya kerjasama BASARNAS dan Rescue Co-ordination Centres (RCCs) dan Australian Maritime Safety Authority (AMSA) pada Tahun 2004. Australia dan Indonesia memiliki kepentingan bersama di bidang kemanusiaan guna mewujudkan kemampuan SAR yang memadai bagi orang-orang yang berlayar di wilayah kedua negara. Perhatian di bidang kemanusiaan ini didasari oleh kewajiban internasional dan sejarah panjang kerjasama SAR kedua negara di bawah naungan Nota Kesepahaman (MOU) Kerjasama Sektor Transportasi. Persoalan muncul karena sering kali dalam pelayaran itu terjadi masalah di tengah laut sehingga mengancam jiwa para pencari suaka, penangan ini tidak hanya soal kapal laut tapi angkatan udara juga akan terlibat. Dalam penangan seperti ini Indonesia akan melibatkan Basarnas, sedangkan dari Australia ditangani Australian Maritime Safety Authority (AMSA). (Indonesian.embassy.gov) Tujuan dari kerjasama SAR ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan koordinasi dan operasional SAR jika sewaktu-waktu diperlukan dalam operasi SAR sesungguhnya. Melalui kegiatan ini kedua pihak dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat. Tetapi baik kedua pemerintah menginginkan adanya kerangka kerjasama yang membahas secara utuh semua teknis kerjasama antara kedua Negara. Dengan latar belakang diatas tersebut maka penulis ingin meneliti tentang kerjasama antara Indonesia dan Australia dibidang Search and Rescue (SAR) Tahun 2004 – 2014. Tulisan ini akan menjelaskan kerjasama Indonesia dan Australia pada bidang Search and Rescue (SAR) tahun 2004-2014 Kerangka Dasar Teori dan Konsep Konsep Kerjasama Teknik Luar Negeri Kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang sama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama. Dalam melakukan suatu kerjasama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan dibawa. Dalam konstelasi Hubungan Internasional dewasa ini kerjasama internasional merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional. “Kerjasama Internasional terjadi karena ‘nation understanding’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan di dukung oleh kondisi internasional yang

235


saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik” (Kartasasmita, 1998:3) Pada dasarnya kerjasama internasional, khususnya kerjasama teknis dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, masing-masing yaitu konsensus, kolaborasi, dan integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat. (Kartasasmita, 1998:21) Tujuan kerjasama teknik luar negeri yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui alih teknologi dan pengetahuan dari pihak asing kepada tenaga/lembaga Indonesia dan mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan. Kemudian sumber pembiayaan kerjasama teknik luar negeri sepenuhnya hibah luar negeri dan sebagian besar dari dana hibah luar negeri dan sebagian lagi dari dana Rupiah sebagai counterpart budget. Komponen program kerjasama teknik luar negeri yaitu proyek kerja sama teknik (satu paket program, tenaga asing, pelatihan, dan peralatan), penugasan tenaga asing, penyediaan beasiswa pendidikan pasca-sarjana (Master/Ph.D), program pelatihan jangka pendek, bantuan peralatan dan program kemanusiaan. Sedangkan persyaratan kerjasama teknik luar negeri yaitu merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai hubungan diplomatic, merupakan urusan pemerintah daerah, tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri, sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan. Kerjasama teknik ini memiliki manfaat kerjasama antar-bangsa, yaitu: Manfaat ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara; Manfaat politik, yakni untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang di abdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang; Manfaat ekonomi, yakni untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional; Manfaat sosialbudaya, yakni untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan kejahatan internasional, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional; Manfaat perdamaian dan keamanan internasional, yakni untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional; Manfaat kemanusiaan, yakni untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya; Manfaat lainnya, yakni untuk meningkatkan peranan dan citra Indonesia di forum internasional dan hubungan antar ne gara serta kepercayaan masyarakat internasional. Konsep Human Security Berdasarkan laporan Human Development Report yang dikeluarkan oleh The United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1994, human security

236


memiliki dua makna yaitu uman Security merupakan keamanan (manusia) dari ancaman – ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, lingkungan hidup, dan represif, serta Human Security mengandung makna adanya perlindungan atas pola – pola kehidupan harian seseorang baik dalam rumah, pekerjaan atau komunitas dari ancaman gangguan yang datang secara tiba – tiba serta menyakitkan. Ancaman – ancaman dan gangguan tersebut dapat menimpa segala bangsa tanpa memandang tingkatan pembangunan dan pendapatan nasional.(UNDP, 1994 : 23) Berdasarkan sifatnya, bentuk – bentuk ancaman dapat dikelompokkan kedalam dua bagian.Pertama, ancaman yang bersifat kekerasan (Violence) dan yang kedua, ancaman yang sifatnya tidak bernuansa kekerasan (Non-Violence).Namun tidak semua isu keamanan tersebut, terutama yang sifatnya Non-Violence dapat secara langsung dianggap sebagai ancaman yang nyata terhadap keamanan negara.Kemudian memasukkan keamanan militer tersebut dalam fenomena wilayah abu – abu (Grey Area Phenomena) karena ketidakpastian sifat ancaman terhadap struktur, kesatuan, dan stabilitas negara – negara yang berdaulat. Fenomena ini dapat diartikan sebagai ancaman – ancaman terhadap keamanan, stabilitas keamanan nasional dan internsional yang diakibatkan oleh proses – proses interaksi aktor negara dan non-negara. Adapun lima dimensi keamanan dari konsep keamanan tradisional yakni: Dimensi pertama ialah The Origin of Threats dimana ancaman – ancaman dapat berasal dari tingkat domestik dan grobal, dan biasanya terkait dengan isu – isu primordial seperti etnis, budaya, dan agama. Metode Penelitian Inti tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan bagaimana kerjasama Indonesia dan Australia pada bidang Serach and Rescue (SAR) tahun 2004-2014. .Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian deskiprtif kualitatif.Jenis data yang dipakai yaitu jenis data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan artikel-artikel di internet yang erat kaitannya dalam mengumpulkan data untuk mengetahui kasus yang sedang dibahas.Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah tinjauan pustaka dan online library research yang bersumber dari buku-buku dan internet yang relevan dengan penulisan ini.Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu dengan menganalisis data sekunder dan kemudian menggunakan teori sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang diteliti. Hasil Penelitian Pada dasarnya kerjasama Indonesia dan Australia pada bidang Serach and Rescue (SAR) tahun 2004-2014 diuraikan sebagai berikut. Pertukaran Personel Pertukaran personel menjadi hal penting dalam kerjasama SAR antara Indonesia dan Australia. Wakil Perdana Menteri yang merangkap Menteri Transport and Regional Services Australia telah meluncurkan program kerjasama untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan penerbangan di Indonesia. Australia mengembangkan paket kerjasama tersebut sebagai bentuk nyata perwujudan pentingnya kerjasama antara Australia dan Indonesia. (dephub.go.id)

237


Sejak tahun 2012 hingga 2014 tercatat antara Indonesia dan Australia berhasil menjalankan pertukaran personel sebanyak tiga kali, masing-masing yaitu: a. Pertukaran personel pejabat tingkat madya Basarnas dengan AMCA pada Desember 2012 untuk membahas tindak lanjut pengamanan maritime di Melbourne. b. Pertukaran 24 personel AMCA pada Mei 2013 untuk membahas tindak lanjut pengamanan maritim di Mataram Nusa Tenggara Barat untuk membangun kurikulum tetap pelatihan SAR kedua negara. c. Pertukaran taruna Basarnas untuk bertemu dengan pelaksana AMCA pada November 2014 untuk membahas tindak lanjut pengamanan maritim di Melbourne.(Kompas, 8 Juni 2014) Pihak Departemen Perhubungan sebagai bagian penting dalam SAR nasional mengusulkan pengembangan beberapa program pelatihan di bidang keselamatan ASDP, penerbangan dan pelayaran serta pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan kapasitas Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Terkait dengan pelatihan di bidang keselamatan ASDP (Angkutan Sungai Dan Penyeberangan) bentuk pelatihan yang dibahas antara lain mengenai menajemen operasional pelabuhan, manajemen pemeliharaan alur dan pelabuhan manajemen keselamatan pelayaran bagi regulator pusat dan daerah. Di bidang perhubungan udara beberapa pelatihan yang dibahas antara lain adalah pelatihan teknisi dan Air Traffica Controller (ATC), pelatihan Safety Management System (SMS) bagi pemimpin dan penyelenggaran Bandar udara serta pelatihan bagi para inspektur Ditjen Perhubungan Udara. Output/pencapaian dibalik kerjasama pertukaran personel ini adalah terbentuknya rezim SAR dalam lingkup regional. Artinya jika sebuah musibah kecelakaan yang menimpa pesawat atau kapal-kapal Australia ataupun sebaliknya maka ini akan dapat tertangani melalui SAR di masing-masing negara tanpa adanya hambatan politik. Selain itu, output/pencapaian di balik pertukaran personel adalah untuk mempercepat respon dalam mendukung penyelamatan korban sebagai bagian dari human secutity. Pelatihan Bersama Pelatihan bersama menjadi hal penting bagi kerjasama SAR antara Indonesia dan Australia. Sejak MoU pada bulan September 2012, antara SAR dan AMCa semakin intensif dalam membangun kerjasama pengamanan maritim dan penerbangan internasional. Kerjasama SAR ini menjadi penting karena berkaitan dengan posisi lndonesia yang merupakan persilangan antara dua wilayah yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia dan juga benua Asia dengan Australia maka kehadiran kapal asing dalam rangka memperpendek jarak pelayarannya dan ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dengan tetap mengutamakan kepentingan Nasional pemerintah tetap memberikan kelonggaran tertentu bagi perlintasan kapal-kapal asing di perairan lndonesia dengan menentukan alur laut kepulauan lndonesia (ALKI – PP 37 tahun 2002) dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan bangsa lain untuk dipergunakan sebagai perlintasan pelayaran lnternasional.

238


Penetapan ALKI tersebut dilakukan dengan memperhatikan keselamatan berlayar, pertahanan dan keamanan, jaringan kabel dan pipa dasar laut, tata ruang kelautan, eksplorasi dan eksploitasi serta konservasi sumberdaya alam, rute yang biasa digunakan pelayaran lnternasional dan rekomendasi organisasi lnternasional yang berwenang. Australia dan Indonesia pada tahun 2012 juga akan menyelenggarakan latihan SAR bersama di Merauke, Papua, yang melibatkan personil Badan SAR Nasional (BASARNAS) dan Otoritas Keselamatan Maritim Australia, pesawat SAR serta dukungan logistik bagi aset dan personil yang diterjunkan. Latihan ini berlangsung dari 17 hingga 20 November 2012 dan merupakan bagian dari kerja sama Australia yang sedang berlangsung dengan lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia guna meningkatkan keselamatan transportasi secara keseluruhan di Indonesia. (makasar.consulate.gov.au) Latihan ini dilaksanakan menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman pada Januari lalu antara Menteri Infrastruktur Australia, Anthony Albanese, dan Menteri Perhubungan Indonesia, Jusman Syafi’i Djamal, yang menyediakan landasan bagi paket bantuan bilateral senilai A$24 juta selama tiga tahun. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, mengatakan latihan SAR ini menggambarkan kerja sama tingkat tinggi dan kemajuan yang dicapai di bawah program bantuan keselamatan transportasi. Australia akan menerjunkan pesawat SAR Dornier yang dilengkapi dengan rakit penolong yang siap diterjunkan dan perlengkapan lainnya, sedangkan BASARNAS akan menggunakan kapal angkatan laut dan kapal penyelamat BASARNAS untuk latihan ini. Empat orang lulusan kursus Koordinator Misi SAR yang diselenggarakan di Denpasar pada Oktober tahun ini yang disponsori di bawah Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia akan terlibat dalam latihan ini. Melalui pelatihan bersama output/pencapaian dibalik latihan bersama adalah untuk meningkatkan skill dan kemampuan SAR Indonesia dan Australia, serta membangun koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan terkini. Selain itu, latihan bersama juga akan membiasakan para personel dan staf pelaksana untuk menyesuaikan diri dengan kondisi bencana secara langsung yang nantinya dapat dalam mendukung penyelamatan korban sebagai bagian dari human secutity. Pengamanan Wilayah Pesisir Batas maritim lndonesia ditetapkan melalui kebijakan nasional, bilateral, regional, serta lnternasional namun dalam konteks bilateral dan regional masih banyak garis batas yang belum ditetapkan khususnya yang berkaitan dengan berbagai kawasan laut. Melalui PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang penetapan 183 garis pangkal bagi perairan dengan batas laut wilayah 12 mil dari garis pangkal tersebut. Walaupun Indonesia belum menetapkan zona tambahan di luar 12 mil laut wilayah namun telah mengumumkan dan mengundangkan ZEE seluas 200 mil dari garis pangkal. Kerjasama SAR antara Indonesia dan Australia juga diwujudkan diwujudkan dengan mengerahkan helicopter kedua negara. Upaya ini dijalannkan sebanyak dua kali

239


masing-masing bulan Juni 2010 dan November 2011. Kemudian latihan bersama lainnya berhasil diselenggarakan pada bulan Mei 2014. Latihan SAR Australia Indonesia (AUSINDO) yang telah digelar di Kantor SAR selama 4 hari kini memasuki acara puncak berupa demo atau simulasi operasi SAR. Latihan SAR Ausindo ini dibuat skenarionya se realiata mungkin, mulai dari terima laporan musibah, pembentukan struktur organisasi operasi SAR, rencana operasi SAR, koordinasi dengan pihak Amsa australia dan australia embessy, proses pencarian, asset yang digunakan untuk mendukung operasi SAR seperti RB 220 Mataram, KAL Apenan milik TNI AL dan Helicopter Dauphin Basarnas, mengerahkan Unsur - unsur serta mengevaluasi hasil pencarian. (mataram.basarnas.go.id) Latihan SAR Ausindo pada hari sebelumnya dibuka oleh Direktur Operasi dan latihan Basarnas bpk. Brigadir jenderal TNI Tatang Zainudin dan ditutup kembali secara resmi oleh beliau juga. Dalam sambutannya beliau mengapresiasi kinerja semua pelaku baik dari smc, staf dan unsur - unsur potensi SAR yang terlibat dalam latihan ini. Tatang juga berterima kasih kepada pihak Amsa Australia atas dukungan yang telah diberikannya “kedepannya kita akan terus tingkatkan kerjasama ini” ujarnya. Disisi lain dari perwakilanAustralia Mr. Tony Jhones juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para pelaku, mulai dari perencanaan opereasi SAR hingga tahap pelaksanaan operasi SAR semuanya dapat berjalan sesuai prosedur. Kerjasama antara SAR Indonesia dan Australia dalam pengamanan wilayah pesisir menjadi hal penting bagi SAR Australia dan Indonesia dalam menghadapi tantangan terkini. Karakteristik geografis kedua negara yang memiliki bentang pantai dan garis pesisir yang luas tentunya akan mengalami banyak kesulitan dalam upaya pengamanannya. Untuk itulah pengamanan wilayah pesisir akan menjadi prioritas bagi kerjasama Australia dan Indonesia dalam bidang SAR. Jika dilihat pada paparan sebelumnya maka sebagian besar kecelakaan penerbangan dan maritim yang terjadi di Indonesia ternyata sebagian besar justru berada di wilayah yang jauh dari pengawasan. Fakta inilah yang juga menjadi bagian dari pencapaian pengamanan wilayah pesisir oleh SAR Australia dan Indonesia. Pelibatan Aktor Dalam Kerjasama Kerjasama SAR antara Indonesia dan Australia kemudian diselaraskan dengan rezim keselamatan penerbangan dan pelayaran internasional. Hal ini merupakan wujud dari sikap pro-aktif kedua negara dalam mendukung program keselamatan internasional yang dicanangkan oleh ICAO dan IMO. International Civil Aviation Organization (ICAO) adalah badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kegiatannya menyiapkan peraturan penerbangan sipil internasional, melakukan distribusi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapannya.ICAO lahir atas prakarsa negara-negara sekutu Amerika, tepatnya pada tanggal 1 November 1944 sampai dengan 7 Desember 1944. Konvensi Chicago 1944 menjadi cikal bakal lahirnya ICAO pada tahun 1947. Sifat peraturan hasil Konperensi Chicago adalah (SARPs) Standard And Recommended

240


Practice artinya ada peraturan yang merupakan keharusan/”mandatory” dan ada peraturan yang hanya bersifat “recommended”/direkomendasikan. Salah satu forum kerjasama yang dicanangkan Amerika Serikat dan negara-negara ICAo adalah perolehan hak kebebasan terbang untuk memasuki, melewati dan mengangkut penumpang ke/dari negara lain (misalnya dilingkungan negara ASEAN) akan lebih bermakna pada saat perjanjian ASEAN Open Sky (Free ASEAN Open Sky Agreement) diberlakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. Bentuk dorongan lain terbentuknya kebijakan ini adalah karena berhimpitannya ruang udara (FIR) antar negara sehingga menjadikan pembentukan pelayanan udara bersama antar negara tidak terelakkan lagi. Untuk lebih mengetahui lebih jauh tentang kebijakan langit terbuka dalam hubungannya dengan aspek keselamatan telah disajikan sebuah artikel khusus dengan tajuk ASEAN Open Sky. (devex.com) Kemudian aktor regional lainnya yang menjadi bagian kerjasama ICAO dan Amerika Serikat adalah AOSIS (Alliance of Small Island). Pembentukan fotum kerjasama ini disepakati pada 8 Februari 2008 sehingga jika terjadi kondisi darurat maka negaranegara yang tersebar di wilayah Pasifik tersebut dapat membantu navigasi dan pendaratan yang aman. (airportsearch.om) Kerjasama antara SAR Indonesia dan Australia dalam kerjasama dengan melibatkan ICAO menjadi penting karena memang organisasi ini bertanggung-jawab dalam menjaga keamanan penerbangan sipil. Melalui pelibatan ICAO nantinya SAR Australia dan Indonesia akan memperoleh akses ke jaringan SAR internasional, serta nantinya SAR Australia dan Indonesia akan lebih maju berkaitan dengan programprogram dan perkembangan dari misi ICAO sebagai otoritas keselamatan penerbangan internasional. Sebagi contoh adalah jaringan komunikasi dan koordinasi, regulasi penerbangan internasional dan lain-lainnya. International Maritime Organization (IMO) International Maritime Organization atau yang sering disingkat dengan IMO merupakan suatu badan khusus PBB yang dahulu sebelum tahun 1982 bernama Intergorvernmental Maritime Consultative Organization (IMCO). IMCO sebagai badan khusus PBB yang mengurus bidang maritim didirikan di Jenewa pada tahun 1948 dengan diterimanya suatu konvensi tentang didirikannya IMCO oleh United Nation Maritime Conference di Jenewa. IMO juga berpartisipasi dalam kerjasama SAR antara Indonesia dan Austra;ia melalui pengembangan teknologi informasi yang jaringan dan operasionalnya dapat dijalankan bersama. Perkembangan demi perkembangan sangat diharapkan dari teknologi dan informasi seperti munculnya AIS ataupun VTIS yang akan memudahkan kegiatan pengamatan laut dalam memantau keamanan dan keselamatan laut. Konvergensi teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan harus dapat diakomodsikan serta dimanfaatkan dan ditanggapi secara positif dalam bentuk penyesuaian maupun peningkatan menejemen dan peralatan serta SDM. (maritimeworld.web.id)

241


lnternasional Maritime Organization (IMO) dan Savety of Life at Sea (SOLAS) chapter V regulation 19 tentang implementasi Automatic ldentification System (AIS) menetapkan setiap kapal harus dilengkapi oleh peralatan AIS. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui identitas dan posisi kapal serta dapat menuntun kapal apabila terjadi kondisi darurat (emergency). Kerjasama antara SAR Indonesia dan Australia dalam kerjasama dengan IMO menjadi penting bagi kerjasama SAR Indonesia dan Australia karena organisasi ini memang bergerak pada bidang keselamatan pelayaran. Dengan melibatkan IMO nantinya kerjasama SAR Indonesia dan Australia akan menjadi entitas keselamatan pelayara internasinal dan bukan lagi regional. Pelibatan IMO bagi kerjasama antara SAR Indonesia dan Australia juga akan membuka potensi membangun rezim SAR yang lebih luas. Hal ini penting karena dengan semakin majunya tata laksana pelayaran niaga dunia maka lalu lintas pelayaran akan semakin ramai dan ini tentunya membuka potensi ancaman keselamatan pelayaran, seperti halnya kelecalakaan yang berjung pada tenggelamnya kapal ataupun masalah-masalah lainnya. Untuk itu, melalui IMO antara Indonesia dan Australia dapat berkontribusi dalam membangun sistem pengamanan dan human security internasional karena sebagian kepal-kapal yang melewati kedaulatan Indonesia dan Australia juga dapat mendukung kepentingan nasional pada kedua negara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kesimpulan Implementasi kerjasama bidang SAR antara Indonesia dan Australia diwujudkan melalui pertukaran personel. Program ini dijalankan dengan melibatkan SAR sipil dan militer kedua negara. Pertukaran personel bukan hanya dapat mendekatkan hubungan pada level pelaksana, namun juga memahami karakteristik wilayah masingmasing yang nantinya penting sebagai bahan koordinasi antara Indonesia dan Australia. Implementasi selanjutnya dijalankan pelatihan bersama dan pengamanan wilayah pesisir. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan skill dan kemampuan para personel SAR pelaksana dari Indonesia dan Australia, serta menjadikan area perairan Indonesia dan Australia sebagai area nyata dalam pengamanan dari kecelakaan kapal, kecelakaan penerbangan baik yang menimpa pesawat domestik ataupun militer hingga para imigran pencari suaka dari negara-negara Timur0tengah, diantaranya Irak, Afghanistan, Myanmar dan lain-lainnya yang melewati wilayah Indonesia menuju Australia. Output/pencapaian dibalik kerjasama pertukaran personel ini adalah terbentuknya rezim SAR dalam lingkup regional. Artinya jika sebuah musibah kecelakaan yang menimpa pesawat atau kapal-kapal Australia ataupun sebaliknya maka ini akan dapat tertangani melalui SAR di masing-masing negara tanpa adanya hambatan politik, serta untuk mempercepat respon dalam mendukung penyelamatan korban sebagai bagian dari human secutity. Hal yang sama juga terjadi pada latihan bersama, dimana upaya meningkatkan skill dan kemampuan SAR Indonesia dan Australia, serta membangun koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan terkini. Kemudian pada pengamanan pesisir ini berkaitan dengan karakteristik geografis kedua negara yang memiliki bentang pantai dan garis pesisir yang luas tentunya akan

242


mengalami banyak kesulitan dalam upaya pengamanannya. Untuk itulah pengamanan wilayah pesisir akan menjadi prioritas bagi kerjasama SAR kedua negara. Kerjasama antara SAR Indonesia dan Australia dalam kerjasama dengan melibatkan ICAO menjadi penting karena memang organisasi ini bertanggung-jawab dalam menjaga keamanan penerbangan sipil. Melalui pelibatan ICAO nantinya SAR Australia dan Indonesia akan memperoleh akses ke jaringan SAR internasional, serta nantinya SAR Australia dan Indonesia akan lebih maju berkaitan dengan programprogram dan perkembangan dari misi ICAO sebagai otoritas keselamatan penerbangan internasional. Sebagi contoh adalah jaringan komunikasi dan koordinasi, regulasi penerbangan internasional dan lain-lainnya. Kemudian dengan melibatkan IMO nantinya kerjasama SAR Indonesia dan Australia akan menjadi entitas keselamatan pelayaran internasinal dan bukan lagi regional.Pelibatan IMO bagi kerjasama antara SAR Indonesia dan Australia juga akan membuka potensi membangun rezim SAR yang lebih luas. Melalui IMO antara Indonesia dan Australia dapat berkontribusi dalam membangun sistem pengamanan dan human security internasional karena sebagian kepal-kapal yang melewati kedaulatan Indonesia dan Australia juga dapat mendukung kepentingan nasional pada kedua negara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Daftar Pustaka Buku Haris Munandar, 2008, Mengenal Palang Merah Indonesia dan Badan SAR Nasional, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, Hal.51 Damos Dumoli Agusman, 2010, Hukum Perjanjian Internasional : Kajian teori dan Praktik Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama, Hal.57 Koesnadi Kartasasmita, 1998, Perjanjian Internaisonal, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal.3. United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994 (New York : Oxford University Press, 1994) hlm.23 Surat Kabar dan Jurnal “Australia dan Indonesia Sepakati PErtukaran Personel”, Kompas, 8 Juni 2014. Anak Agung Banyu Perwita, “Penegakan HAM dan Politik Luar Negeri Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.24 No.2, April, 2006, 112-120 . Media Internet Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Dotars Australia Implementasikan Kerjasama Transportasi”, dalam http://dephub.go.id/welcome/readPost/DEPHUB-DAN-DOTARSAUSTRALIA-IMPLEMENTASIKAN-KERJASAMA-KESELAMATANTRANSPORTASI817/, diakses pada tanggal 12 April 2016.

243


Australia-Indonesia Menyelenggarakan Kerjasama SAR, http://makassar.consulate.gov.au/jaktindonesian/SM08_105.html, pada tanggal 14 April 2016.

dalam diakses

Indonesia-Australia Kerjasama Keamanan Perbatasan, dalam http://beritatrans.com/2012/09/04/indonesia-australia-kerjasama-keamananperbatasan/, diakses pada tanggal 14 April 2016. Latihan

SAR-Australia dan Indonesia, dalam http://www.mataram.basarnas.go.id/index.php/baca/berita/1332/latihan-saraustralia-indonesia-ausindo-dioptimalkan-se-realita-mungkin, diakses pada tanggal 13 April 2016.

Profil

of ICAO : CAPA Centre of Aviation”, http://centreforaviation.com/profiles/government-bodies/icao, diakses pada tanggal 13 April 2016.

ASEAN

Air Transport Integration Project”, https://www.devex.com/projects/grants/asean-air-transport-integrationproject/464, diakses pada tanggal 13 April 2016.

Airport

Search, http://www.airportsearch.info/airports/North-America/UnitedStates/Florida/Oasis-Ranger-StationUS-Government-Airport/9FL7.php, diakses pada tanggal 13 April 2016.

Peraturan SOLAS, dalam http://www.maritimeworld.web.id/2010/11/peraturansafety-of-life-at-sea-solas.html, diakses pada tanggal 16 April 2016. Rencana

Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2010 – 2014 http://www.basarnas.go.id/index.php/download/ambil/128/renstra-basarnas2010-2014 diakses pada 21 September 2015 pukul 03.11

Desain

kerjasama Maritim Indonesia dan Australia terdapat di http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/04/1613572/Penting.Desain.Kerja. Sama.SAR.Multilateral. Diakses 10 April 2015

Pernyataan Bersama: Kerjasama SAR Maritim Indonesia-Australia pada: http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB12_001.html waktu akses 19 september 2015 pukul 01.00

244

KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA PADA BIDANG SEARCH AND RESCUE (SAR) TAHUN

Recommend Documents