KERJA NYATA SEHATKAN INDONESIA

PEMBANGUNAN KESEHATAN

KERJA NYATA SEHATKAN INDONESIA JAKARTA, 17 November 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MEMBANGUN INTEGRITAS DAN PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR KESEHATAN

Nila F. Moeloek

Goals Pemerintah (Nawa Cita)

Termasuk melalui pelayanan kesehatan

1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2.Membuat pemerintah tidak absen (hadir) dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan 4.Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7.Mewujudkan kemandirian eknomi dengan menggerakkan sektor– sektor strategis ekonomi domestik 3 8.Melakukan revolusi karakter bangsa 9.Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia


Sesungguhnya:

Kesehatan  Hak Asasi Manusia  Investasi

PROGRAM INDONESIA SEHAT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Pilar 1. Paradigma Sehat Program • Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat • Keterlibatan lintas sektor

RENSTRA 2015-2019

Pilar 2. Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

KELUARGA SEHAT

Pilar 3. JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI

Tanda kepesertaan KIS D T P K

TRANSISI EPIDEMIOLOGI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

• Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat Penyebab Utama dari Beban Penyakit, 1990-2015 1990

2000 Cedera 8%

Cedera 7%

Penyakit Menular 56%

Penyakit Tidak Menular 37%

2010

Penyaki t Menula r 43%

Penyaki t Tidak Menula r 49%

2015 Cedera 9%

Penyakit Menular 33% Penyakit Tidak Menular 58%

Cedera 13% Penyaki t Menula r 30%

Penyaki t Tidak Menula r 57%

Penyakit infeksi new emerging dan re-emerging Pengukuran beban penyakit dengan Disability-adjusted Life Years (DALYs)  hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematian prematur


POLA PTM BERDASARKAN STATUS SOSIAL EKONOMI

• Penyakit tidak menular terjadi pada semua golongan, baik kaya dan miskin

2.5

% Jantung Koroner Menurut Status 2.1 Ekonomi

2

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1

• Prevalensi PTM lebih tinggi pada penduduk miskin

0.5 0

Terbawah

Menengah Bawah

Menengah

Menengah Atas

Teratas

% Stroke Menurut Status Ekonomi

• Penanggulangan PTM berarti membantu manjaga produktifitas penduduk miskin  pengurangan kemiskinan

14

13.1

12.6

12

12

11.8

11.2

Menengah Atas

Teratas

10 8 6 4

7

2 0

Terbawah

Menengah Bawah

Sumber Data Riskesdas 2013

Menengah

PROPORSI BIAYA MANFAAT DI PUSKESMAS VS RUMAH SAKIT TAHUN 2015


Proporsi pembayaran biaya manfaat tahun 2015 (diestimasikan) sbb: -20,05% pada FKTP atau2015 sebesar Rp 8.291.241,-79,95% pada FKRTL atau sebesar Rp 33.066.554,-

1. Asumsi Perhitungan : Jumlah Peserta, Rate Experience, Claim experience 2. Biaya termasuk klaim yang belum ditagihkan Faskes tahun 2014 & 2015


Tingkat Perlindungan Masyarakat Terhadap Biaya Katastrofis: (Klaim CBGs sd Bulan Bayar Januari 2016)

No Penyakit 1 JANTUNG 2 STROKE 3 DIABET 4 KANKER 5 GINJAL 6 HEPATITIS 7 THALA 8 LEUKEMI 9 HEMOFILI 10 OTHER TOTAL/MEAN Sumber data: Bhidayat , 2016

Penderita (Orang) 905,223 270,290 202,526 133,966 77,276 39,864 13,632 8,374 4,382 21,013,270 22,668,803

Biaya Klaim Kunjungan Angka (Kali) Kontak Tot (Rp Juta) Rerata (Rp) 2,756,216 3.0 6,934,361 2,515,899 508,306 1.9 1,548,826 3,047,034 306,632 1.5 1,256,664 4,098,281 446,048 3.3 1,887,308 4,231,176 952,995 12.3 1,545,775 1,622,018 88,403 2.2 277,775 3,142,145 125,494 9.2 602,852 4,803,827 28,738 3.4 154,145 5,363,809 28,156 6.4 120,554 4,281,645 72,612,388 3.5 60,063,446 827,179 77,853,376 3.4 74,391,706 955,536 9

Rasio Klaim per Segmen Peserta Tahun 2015

Efek Asuransi


1380%

Sumber Data: BPJS Kes, 2016


INDONESIA SEHAT

91.166.408

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS)

11

WWW.KERJANYATA.ID


Pemberian Makanan Tambahan

Pematauan Status Gizi

6.122 ton PMT untuk 696.715 Ibu Hamil KEK 7.376 ton PMT bagi 738.883 Balita 856,2 ton bagi 158.550 Anak Sekolah

12


• ANGGARAN • KEMENTERIAN KESEHATAN

PERBANDINGAN TOTAL ANGGARAN APBN DENGAN ANGGARAN KESEHATAN DAN ANGGARAN KEMENKES TAHUN 2015 S/D 2017


6.0%

2,500.0 5.0%

(Dalam Triliun Rp)

2,000.0

1,500.0

5.1%

4.0%

3.7% 2.7%

5.0%

2.7%

2.8%

3.0%

1,000.0

2.0% 500.0

-

1.0%

2015

2016

2017

1,984.1

2,095.7

2,070.5

Anggaran Kesehatan

74.4

104.8

105.5

Anggaran Kemenkes % Anggaran Kesehatan % Anggaran Kemenkes

54.3

57.17

58.27

3.7%

5.0%

5.1%

2.7%

2.7%

2.8%

Total APBN

Nilai Abosolut Total Anggaran Kesehatan dan Anggaran Kementerian Kesehatan cenderung naik dari 3,7% tahun 2015 menjadi 5% dan menjadi 5,1%.

0.0%

Ratio Anggaran Kesehatan & Anggaran Kemenkes di APBN relatif sama.


GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN 2,500.0

6.0% 5.0%

(Dalam Triliun Rp)

2,000.0

1,500.0

1,000.0

5.1%

4.0%

3.7% 2.7%

5.0%

2.7%

2.8%

3.0% 2.0%

500.0

-

Total APBN Anggaran Kesehatan Anggaran Kemenkes % Anggaran Kesehatan % Anggaran Kemenkes

1.0%

2015 1,984.1 74.4 54.3 3.7% 2.7%

2016 2,095.7 104.8 57.17 5.0% 2.7%

2017 2,070.5 105.5 58.27 5.1% 2.8%

0.0%


Distribusi Anggaran Kemenkes ke dalam Belanja Apatur & Publik Tahun 2016

(dalam Triliun Rp ; % )

Belanja Barang 17,92 T (31%) Belanja Publik 49,11 T (86%)

Belanja Pegawai & Operasional Kantor 8,06 T (14%)

Belanja Modal 6,2 T(11%)

Belanja Bansos 24,99 T (44%)

Distribusi Anggaran Kemenkes untuk Belanja Aparatur sebesar 14%, sisanya (86%) untuk Belanja Publik melalui : • Belanja Publik dalam Bentuk Belanja Barang (Suplementasi Gizi, Obat Vaksin & perbekalan kesehatan, Bahan Habis Pakai RS, Sarana Prasana Alat Pencegahan Penyakit, Pelatihan Kader, dll) • Belanja Modal (Pembangunan RS, Pengadaan Ambulan, Sarana Prasarana Alat RS, dll) • Belanja Bansos melalui pembayaran iuran premi PBI.

PERBANDINGAN TREN ALOKASI BELANJA MODAL KEMENKES VS DAK TH 2014-2017


(dalam Triliun Rp )

18

16.6

15.77

Tren Belanja modal tahun 2014 sebesar Rp 4,18 T (2014) naik menjadi 6,87 T (2015), kemudian turun menjadi 6,34 T (2016) & turun lagi menjadi 2,57 T (2017).

16 14

Penurunan belanja modal karena belanja tersebut dialihkan dari Tugas Pembantuan (TP) ke Dana Aloaksi Khusus (DAK).

12 10 6.87

8 6 4

4.18

2.95

6.34

3.36

2.57

2 0 2014

2015

B.Modal

2016

DAK

2017

Tren dana DAK meningkat terus dari 2,97 T (2014) menjadi 3,36 T (2015) menjadi 15,77 T (2016) dan menjadi 16,6 T (2017)


JUMLAH SATUAN KERJA KEMENKES KANTOR PUSAT DAN KANTOR DAERAH: 214 UNIT TP&DK 1.190 UNIT

RUMAH SAKIT

POLITEKNIK KESEHATAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN


PEMANFAATAN ANGGARAN UNTUK BELANJA BARANG (AKREDITASI FASYANKES) JUMLAH SARANA KESEHATAN (per 14 September 2016) 902 RUMAH SAKIT PEMERINTAH

+/- 9.000

33 RS UPT Vertikal Kemenkes

PUSKESMAS

869 RSUD & RS Pemerintah lainnya

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN Dari 284 Puskesmas

1.400 PKM

menjadi 1.400 Puskesmas terakreditasi

Dari 104 RS menjadi

287 RS

287 RS terakreditasi

PENGADAAN BARANG DAN JASA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADAAN OBAT

PENGADAAN ALAT KESEHATAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA


21

TITIK-TITIK RAWAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENKES • BELANJA BARANG : - SUPLEMENTASI GIZI - OBAT VAKSIN & PERBEKALAN KESEHATAN - BAHAN HABIS PAKAI RUMAH SAKIT - SARANA PRASANA ALAT PENCEGAHAN PENYAKIT

• BELANJA MODAL : - PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT - PENGADAAN AMBULAN - SARANA PRASARANA ALAT RUMAH SAKIT, DLL

• BELANJA BANSOS : - PEMBAYARAN IURAN PREMI PBI (JKN-BPJS)

KASUS KORUPSI PENGADAAN KEBUTUHAN KESEHATAN


Arah Pembangunan Kesehatan

The future of medicine The way of thinking


Rentang Ilmu Kedokteran ataupun Kesehatan bermula dari

promotif

sampai

rehabilitatif

sesungguhnya tata laksana di bidang kesehatan harus dimulai dari Upaya Promotif

Pencegahan

Kuratif

Rehabilitatif


25

Resiko

Gejala

Sakit

Sakit

Sehat  Penapisan

Sehat

Kesudahan

 Diagnosis Dini

½ Sehat

Dr Umum/ Keluarga

 Diagnosis  Pengobatan

 Rehabilitasi

Sakit

Spesialis

Konsep Kontinum Interaksi Dokter-Pasien (Kompetensi, Level Of Competencies, Kedudukan Dokter Umum (Keluarga) dan Dokter Spesialis Dalam Pelayanan Kedokteran)

K O M P E T E N S I

Terobosan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan (DTPK)

14 RS Rujukan Nasional

20

110

RS Rujukan RS Rujukan Provinsi Regional

WWW.KERJANYATA.ID


Posyandu lansia

Balita

Posbindu PTM

Posyandu/PAUD/SDDTKA

Bumil

Rumah Desa Sehat UKS / Poskestren

Kelas bumil


Usia sekolah

Usia produktif

Usia lanjut

Poskesdes / polindes

Rumah Desa Sehat: Atribut UKBM digantikan dengan jenis kegiatan UKBM MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

30

1.Gerakan Masyarakat Hidup Sehat • Olahraga • Lalu lintas • Gula Garam Lemak • Lingkungan • Air bersih

Kebijakan Lintas Sektor Pemda Provinsi Kabupaten Kota

Puskesmas Rumah Sakit 5. Rujukan berjenjang

2. Standar Pelayanan Minimal • Promosi Kesehatan • Preventif • Deteksi Dini

3. Pendekatan Keluarga • Seluruh Keluarga • Total coverage • Outreach

4. Penguatan Layanan Primer

Dokter Layanan Priemer Nusantara Sehat Sarana dan Prasarana

Masyarakat Sehat

Pelayanan Cepat Tepat Efisien 6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL / BPJS


JEJAK LANGKAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI KEMENTERIAN KESEHATAN SEJAK TAHUN 2010-2016

KEMENKES MEMBANGUN TAGLINE MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Tagline ini menanamkan nilai-nilai anti korupsi bagi seluruh jajaran bidang kesehatan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan (Kepmenkes No.232 Tahun 2013 tentang Strakom PBAK)


MENERBITKAN PERATURAN TERKAIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. PERMENKES NO 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENKES 2. KEPMENKES No. HK.02.02/MENKES/ 306/2014 TENTANG JUKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DOKUMEN NOTA KESEPAHAMAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENKES DENGAN KPK, BPKP, PPATK DAN LPSK


TERIMA KASIH

KERJA NYATA SEHATKAN INDONESIA

Recommend Documents