Kerangka landasan pendekatan DAS: • Merupakan ekologi bentang lahan (Landscape ecology), suatu subdisiplin ekologi yang mengamati sebab dan akibat ekologi dari pola ruang, proses dan perubahan dalam suatu bentang lahan. • Ilmu yang mempelajari dan memperbaiki hubungan antara proses ekologi dalam suatu lingkungan dan ekosistem tertentu. • Melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam suatu sistem ekologi yang mengintegrasikan biofisik dan pendekatan analitik yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perspektif menyeluruh secara lintas ilmuilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. • Meliputi berbagai skala bentang lahan, pola ruang pembangunan, dan tingkatan organisasi kebijakan dan penelitian. • Menggunakan batas bentang lahan secara natural (topography) dan satuan hidrologi sebagai pengikat dalam perangkat analisis. • Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, dan terletak pada cincin api dan curah hujan yang tinggi serta keanekaragaman hayati tropika.
PENGERTIAN
SKETSA DAS
BERAGAM REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN DAS UU 25/2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 17/2007 RPJPN 2005 - 2025
UU 5/1960
tentang Pokok2 Agraria UU 41/1999 Jo UU 19/2004 Kehutanan UU 5/1990 Konservasi sda hayati
UU 4/2009 Pertambangan Mineral dan Batubara UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU 26/2007 Penataan Ruang
PP 37/2012 Pengelolaan DAS UU 7/2004 Sumber Daya Air UU 12/1992 Sistem Budi daya Tanaman UU 18/2009 Peternakan dan kesehatan hewan UU 13/2010 Hortikultura UU 30/2007 tentang Energi
UU 32/2004 PP 38/2007
Pembagian Urusan Pemerintahan
10 Bab; 69 Pasal
Ketentuan yang diatur
1. Ketentuan Umum
Tentang
2. Perencanaan 3. Pelaksanaan
dalam PP. No. 37 th 2012
PENGELOLAAN DAS DAS yang Dipulihkan
4. Monev
5. Binwas 6. Peran Serta & Daya masy
7. SIMDAS 8. Pendanaan 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup
Meningkatkan Daya Dukung DAS
RPDAS
DAS yang Dipertahankan 1 (satu) Keputusan Presiden
9 (sembilan) Peraturan Menteri
Mengatur Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh
Hutan
Sumber daya air
Pertanian
Penataan Ruang
melalui tahapan: Perencanaan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan.
Transportasi
Menjadi dalam
Energy Ditujukan untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi Pengelolaan DAS dalam meningkatkan Daya Dukung DAS
Infrastruktur di tiap-tiap
Lingkungan hidup
Melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat
Dilaksanakan sesuai rencana tata ruang dan pengelolaan sumberdaya air
TUJUAN PENGELOLAAN DAS •
Mencapai Masyarakat yang sejahtera (adil,
makmur, merdeka dan berdaulat; •
Mewujudkan kepedulian, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak yang menghasilkan harmoni dan sinergi dalam pengelolaan DAS agar pembangunan dapat berkelanjutan
•
Daya dukung dan daya tampung lingkungan dan ekosistem DAS meningkat, termasuk terjaganya produktifitas Hutan dan lahan
• Tata air
DAS optimal (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam distribusi ruang dan waktu).
KETERPADUAN TUJUAN PENGELOLAAN DAS
Kabupaten/Kota Kabupaten Nasional Pemegang Pemegang Nasional Hak Kelola Hak Kelola “Hak” atas manfaat “Hak” atas
Provinsi Provinsi
manfaat
Sektor Sektor
Industri
Industry R. tangga Rumah tangga
Sektor
Prov/Kab/kota
Sektor Prov/Kab/kota
Meningkatkan Daya Dukung DAS
Sektor
Prov/Kab/kota
Prov/Kab/kota
Sektor
ALUR PIKIR KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN DAS
DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
POLITIK
PENGELOLAAN DAS
DIPAHAMI OLEH PARA PIHAK
SOSIAL BUDAYA
SEKTOR A
SEKTOR B
EKONOMI IPTEK LINGKUNGAN
SEKTOR C
VIP
PENDIDIKAN
FORUM RPDAS DAS Membangun Membangun Keterpaduan Kebersamaan
KESEIMBANGAN EKOSISTEM DAS
BERJALAN SEIRAMA /HARMONIS
DUKUNGAN PARA PIHAK
PEMBANGUNAN WILAYAH
Keseimbangan ekosistem DASIntegrator “Air “sebagai Penting bagi KITA semua .......
SEKTOR A
Sasaran Penentu
SEKTOR B
Sasaran Penunjang
SEKTOR C Sasaran Utama HARMONISASI DALAM Komitmen Keterpaduan PENGELOLAAN DAS
13
FAKTOR-FAKTOR MANAGEMEN YANG BERPENGARUH
DALAM PENGELOLAAN DAS
?
Komunikasi (x1)
0,486*
0,434**
0,219
?
Sumber Daya (x2)
0,627**
0,786**
0,235
0,453**
?
Komitmen (x3)
0,611**
0,567**
0,302*
?
Kelembagaan (x4)
ε
0,551* *
?
Implementasi Rencana Tindak
PP 38/2007 Pembagian Urusan Pemerintahan
Fasilitasi PDAS oleh Kemenhut Penetapan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan DAS, penetapan kriteria dan urutan DAS/Sub DAS prioritas serta penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu.
PP 37/2012 Pengelolaan DAS
Konsepsi Pengelolaan DAS dalam mengawal Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Klasifikasi DAS
RPJP-RPJM N/D Pembangunan Sektoral dan Daerah
Daya Dukung DAS
RPDAS Satuan Analisis Perencanaan Fisik
Kesejahteraan Meningkat
Daya Dukung Meningkat Keseimbangan Ekosistem DAS
Sinergi Sinergi Kebijakan Kebijakan Pembangunan Penataan ruang Daerah Berbasis Berbasis DASDAS UU 25/2004 SPPN adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara
Pembangunan Daerah Penataan Ruang Berbasis DAS Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola Daya Dukung DAS dan Kesejahteraan pengelolaan sumber daya air Rakyat Meningkat (PP37/2012)
Berbasis DAS
UU 41/1999 Penguasaan hutan oleh Negara: UU 41/1999 a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan Penyelenggaraan Kehutanan dengan dengan hutan, kawasan hutan,meningkatkan dan hasil daya dukung DAS. hutan; Pengukuhanstatuskawasan dilakukan dengan b.menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan memperhatikan rencana ruang wilayah (Ps15). hutan atau kawasan hutan tata sebagai bukan kawasan hutan; Luas dan kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal dan 30%menetapkan (tigapuluh hubungan-hubungan persen) dari luas daerah c. mengatur aliran antara sungaiorang dan atau pulau dengan sebaran yang hukum dengan hutan, sertamengatur proporsional (Ps18). hukum mengenai kehutanan. perbuatan-perbuatan
UU 32/2004 26/2007menjalankan Pemerintah UU Daerah Dalam rangka pelestarian lingkungan,
otonomi seluas-luasnya dengan tujuan dalam rencana tata ruang wilayah meningkatkan ditetapkan kawasan hutankesejahteraan paling sedikit masyarakat, pelayanan dan 30 (tiga puluh) persen dariumum, luas daerah daya saing daerah aliran sungai.
Mekanisme Implementasi PP37/2012 dalam Penataan Ruang PEMBANGUNAN NASIONAL Berkelanjutan
Pengelolaan DAS
PENATAAN RUANG
RPDAS
Kab/Kota, Provinsi, Lintas Provinsi dan Lintas Negara
RTRWP/KAB/KOTA
KISS 1. Peningkatan daya dukung DAS dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang 2. Penyelenggaraan Penataan ruang dengan memperhatikan daya dukung DAS
Keterpaduan dan Kebersamaan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan DAS KUNCI Keseimbangan Ekosistem DAS
Sektor
Prov/Kab/kota
Sektor Prov/Kab/kota
KESEIMBANGAN EKOSISTEM DAS
Sektor
Prov/Kab/kota
Prov/Kab/kota
Sektor
A. Perspektif ekologi bentang lahan melalui pendekatan pengelolaan DAS, pada masa lalu hanya digunakan sebagai pendekatan rehabilitasi oleh Kementerian Kehutanan. B. Saat ini, persepsi publik masih menganggap permasalahan pengelolaan DAS adalah urusan kementerian kehutanan. Permasalahan menurunnya daya dukung DAS lebih disebabkan oleh egosektoral dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, Perspektif ekologi bentang lahan pada tingkat kebijakan telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012. PP tersebut harus diimplementasikan sebagai pengikat terbangunnya KISS pengelolaan DAS untuk meningkatkan daya dukung DAS. C. Pada masa mendatang sesuai semangat dari penerbitan PP37/2012, diharapkan: a. Substansi RPDAS menjadi acuan dan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah administrasi agar pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dapat tercapai, b. Terbentuknya Forum DAS dapat menjadi wadah koordinasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan DAS. c. Diterbitkannya peraturan daerah tentang pengelolaan DAS, oleh pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Konsepsi Kebijakan Pengelolaan DAS Perubahan Klasifikasi Klasifikasi DAS DAS Daya dukung DAS
Karakteristik DAS (Biogeofisik-Sosekbud)
M O N E V PengaruhPengelolaan Kumulatif Kegiatan Permasalahan DAS
Kondisi yang diharapkan
Kegiatan/ Pemanfaatan Oleh Manusia
RENCANA PENGELOLAAN DAS 1. Rencana Umum yang merupakan rangkaian upaya perumusan tujuan 2. Strategi kebijakan, program, dan kegiatan 3. Pengelolaan sumber daya DAS lintas para pemangku
kepentingan secara partisipasif berdasarkan kajian kondisi
biofisik,
kelembagaan.
ekonomi,
sosial,
politik
dan
VIP PARA PIHAK
4. KISS dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS 5. Untuk jangka waktu 15 tahun
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU 2010 – 2014 (108 DAS Prioritas SK Menhut No. 328/Menhut-II/2009)
TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 Seluruh Indonesia
: 22 DAS : 36 DAS : 36 DAS : 14 DAS : 108 DAS
Progres RPDAS Disahkan s/d Desember 2012: ProvinsiPenyusunan Bengkulu – Rencana BPDAS KETAHUN Pengelolaan DAS 108 DAS Prioritas: Terpadu Jumlah DASPrioritas (SK.511/2011): 86 DAS (1.998.693 Ha) 34 DAS oleh Gubernur BPDAS Ketahun Selesai 2011 Belum 5 DAS Prioritas oleh Bupati/Walikota DAS Prioritas di BENGKULU (Sk.328/2009): DAS Ketahun V •Diseminasi Tim: 75 DAS Prioritas DAS ManaKetua Padang Guci, DASKetahun, Bengkulu V •DiDAS luar 108 DAS Prioritas: Manna Padangoleh GuciGubernur • DAS Bengkulu V 6 DAS DAS disahkan 3 DAS disahkan oleh Bupati/Walikota
Keputusan Presiden
Penetapan Klasifikasi DAS (Pasal 19)
Peraturan Menteri Kehutanan 1. Tata cara penetapan batas DAS (Pasal 11) 2. Kriteria penetapan Klasifikasi DAS (Pasal 21) 3. Tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS (Pasal 37)
4. Tata cara pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan (Pasal 44) 5. Tata cara monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS (Pasal 51)
6. Tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS (Pasal 56) 7. Forum koordinasi pengelolaan DAS (Pasal 60)
8. Tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS (Pasal 63 ayat (2)) 9. Pembangunan dan pengelolaan sistem informasi Pengelolaan DAS (Pasal 66 ayat (3))
Konsepsi DAS sebagai Satuan Analysis untuk Perencanaan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Morfo metri
Geologi
Vegetasi
Tanah
Relief mikro
Penutupan & Penggunaan Lahan: Curah Hujan (masukan)
Hutan, sumber daya air, mineral, energi dan lingkungan hidup Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan permukiman, industri, sarana perhubungan Budaya, tradisi, dan teknologi.
PRODUKSI, LIMPASAN (Banjir dan Kekeringan), dan SEDIMEN (Luaran)
Kegiatan MANUSIA Iptek, Struktur Sosek, Kelembagaan (Masukan)
MONEV DAS
Lingkup Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penatagunaan Lahan (landuse planning) dan Penataan Ruang Optimalisasi penggunaan lahan dan sumber daya air Pengelolaan lahan dan vegetasi Penerapan kaidah konservasi tanah dan air Pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PDAS Vegetatif
Teknis Upaya Pengelolaan DAS
Non-Teknis
Sipil Teknis 1. Kebijakan/Regulasi 2. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi, Manajemen dan Komitmen 3. Sosekbud 4. Kelembagaan dan Pemberdayaan
VIP
Daya Dukung DAS: adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
Klasifikasi DAS: adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah
DAS yang dipulihkan daya dukungnya: adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
DAS yang dipertahankan daya dukungnya: adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
Forum koordinasi pengelolaan DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
