Kerangka Acuan
Pemilihan Wakil Masyarakat Sipil dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia Periode 2017-2020 A. Pendahuluan Indonesia telah berkomitmen dalam melaksanakan inisiatif global untuk transparansi di sektor industri ekstraktif bernama Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Komitmen tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang “Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah Yang Diperoleh dari Sektor Industri Ekstraktif Migas dan Pertambangan” Peraturan tersebut merupakan dasar hukum pelaksanaan inisiatif EITI di Indonesia secara menyeluruh, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Sejauh ini, EITI Indonesia telah mempublikasi seri laporan EITI untuk Tahun Fiskal 2009 sampai dengan Tahun 2013 untuk industri Migas, Mineral (Nikel, Emas, Tembaga, Timah, dan Bauksit) serta Batubara. Laporan tersebut secara umum berisi pembukaan informasi dan hasil rekonsiliasi data penerimaan negara baik pajak maupun non-pajak, dana bagi hasil daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, informasi BUMN, maupun informasi kontekstual industri ekstraktif seperti aliran penerimaan, kontribusi industri ekstraktif bagi perekonomian, dan lain sebagainya. Sejak tahun 2014, Indonesia telah meraih status “Compliant” sebagai negara anggota EITI – bahkan Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN. Saat ini, Indonesia sedang menjadi percontohan (piloting) bagi pelaksanaan keterbukaan perdagangan komoditas (Commodity trading) dan di awal tahun 2017 ini baru saja menyelesaikan peta jalan (road map) transparansi kepemilikan (beneficial ownership) dalam EITI. Organisasi masyarakat sipil (OMS) telah lama terlibat dalam kerja-kerja mendorong reformasi pengelolaan sumber daya, salah satunya adalah perbaikan tata kelola penerimaan negara dari sumber daya mineral, migas dan batubara. OMS memegang peranan penting dalam mendorong penerimaan dan pelaksanaan EITI oleh para pemangku kepentingan terkait di Indonesia.1 Keterlibatan OMS sangat penting dalam pelaksanaan EITI, selain untuk melakukan kontrol dan monitoring pelaksanaan EITI dan memastikan mekanisme transparansi ini memberi dampak bagi masyarakat, standar EITI juga mensyaratkan adanya unsur yang mewakili masyarakat sipil dalam Multi-stakholder Group (atau Tim Pelaksana), selain unsur pemerintah dan perusahaan pelaku industri ekstraktif. Melalui mandat yang tertuang dalam Peraturan
1
PWYP Indonesia sejak 2008 aktif memperkenalkan EITI, menggalang dukungan pemangku kepentingan, terlibat aktif dalam menyusun draft Peraturan Presiden, terlibat dalam pembahasan rencana persiapan dan implementasi EITI, serta melakukan analisis serta kampanye dan penyadaran publik yang lebih luas.
Presiden Nomor 26/2010, masyarakat sipil menjadi bagian/unsur dari Tim Transparansi (yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana).2 Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia-merupakan koalisi organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah yang mendorong pelaksanaan EITI dan menaruh concern pada transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumberdaya ekstraktif. Untuk menetapkan wakil masyarakat sipil di Tim Pelaksana EITI pada periode pertama (2010 – 2013), PWYP Indonesia telah melakukan proses pemilihan yang menghasilkan 3 (tiga) wakil masyarakat sipil. Ketiga wakil OMS yang terpilih pada periode pertama terdiri atas: 1) Faisal Basri (Ekonom Universitas Indonesia), 2) Maryati Abdullah (Pattiro; PWYP Indonesia); dan 3) Wasingatu Zakiah (IDEA Yogyakarta). Tim Pelaksana ini dalam perjalanan prosesnya kemudian memilih tim teknis yang berfungsi sebagai alternate member dari Tim Pelaksana EITI Indonesia. Ketiga alternate member tersebut terdiri atas Firdaus Ilyas (ICW), Sulastio (IPC) dan Resa Raditio (ICEL). Pemilihan dilakukan kembali untuk memilih wakil masyarakat sipil periode kedua, yaitu 2014-2017. Wakil masyarakat sipil yang terpilih adalah Chitra Retna Septyandrica (Artikel 33), Yenny Soecipto (FITRA), dan Joko Purwanto (Bojonegoro Institute). Dalam perjalanannya, terdapat beberapa pemindahan perwakilan karena pengunduran diri Chitra Retna untuk melanjutkan sekolah, dan terdapat permasalahan teknis pada Joko Purwanto. Untuk menjaga kelangsungan perwakilan masyarakat sipil dalam Tim Pelaksana, Rapat Umum Anggota (RUA) yang dihadiri seluruh anggota koalisi Publish What You Pay Indonesia memilih dan menambah jumlah keterwakilan masyarakat sipil di EITI menjadi 6 orang-termasuk alternate, yakni : (1) Yenni Soecipto; (2) Joko Purwanto; (3) Fabby Tumiwa; (4) Ambarsari Dwi Cahyani; (5) Aryanto Nugroho; dan (6) Justinus Prastowo. Masa kerja periode kedua Perwakilan masyarakat sipil di EITI akan berakhir pada Maret 2017, untuk itu, Koalisi Publish What You Pay Indonesia sebagai koalisi masyarakat sipil yang mendorong, mengawal dan mengawasi pelaksanaan EITI di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses pemilihan dan seleksi wakil masyarakat sipil dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia. Dokumen ini disusun sebagai kerangka acuan dalam pemilihan wakil masyarakat sipil dalam EITI Indonesia untuk periode 2017-2020. B. Tugas dan Kewenangan Tim Pelaksana EITI Indonesia Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, Tugas Tim Pelaksana EITI adalah untuk:
Perpres 26/2010 pasal 9 menyatakan bahwa Tim Pelaksana merupakan tim multi-pihak yang terdiri atas perwakilan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. 2
a. Menyusun rencana kerja untuk jangka waktu 3 tahun; b. Menyusun template pelaporan (EITI); c. Menetapkan rekonsiliator; d. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan transparansi penerimaan nasional dan daerah dari industri ekstraktif. C. Prosedur dan Tata Cara Pemilihan 1. Pembentukan Panitia Pemilihan a. Dewan Pengarah dan Sekretariat Nasional PWYP Indonesia membentuk Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan proses pemilihan wakil masyarakat sipil dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia. b. Panitia Pemilihan terdiri dari perwakilan anggota Dewan Pengarah, perwakilan anggota Koalisi dan perwakilan Sekretariat Nasional PWYP Indonesia. c. Tugas Panitia Pemilihan : i. Menyusun dan mengesahkan tata acara pemilihan; ii. Menetapkan pemilih dan daftar pemilih; iii. Melakukan verifikasi persyaratan dan mengumumkan daftar kandidat; iv. Menunjuk panel ahli untuk melakukan wawancara untuk memperdalam visi dan misi kandidat yang telah memenuhi persyaratan; v. Menyelenggarakan konsultasi publik bagi kandidat untuk menyampaikan visi dan misi kepada pemilih; vi. Menyiapkan pengumpulan suara pemilih, melakukan perhitungan dan rekapitulasi suara pemilih; vii. Menetapkan 6 (enam) kandidat yang memiliki suara terbanyak sebagai wakil masyarakat sipil yang akan duduk dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia; viii. Mengkoordinasi pertemuan untuk menatapkan 3 (tiga) orang Wakil masyarakat sipil dan 3 (tiga) orang tim teknis yang ditentukan oleh dewan pengarah PWYP Indonesia dengan 6 (enam) kandidat yang memiliki suara terbanyak. d. Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada Dewan Pengarah PWYP Indonesia. e. Dewan Pengarah dan Seknas PWYP Indonesia mengumumkan dan menyampaikan ketiga nama perwakilan masyarakat sipil Tim Pelaksana bersama ketiga nama tim teknis kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Sekretariat EITI di Kemenko Perekonomian. 2. Pemilih a. Pemilih adalah organisasi/lembaga anggota PWYP Indonesia dan organisasi masyarakat sipil yang bukan anggota PWYP Indonesia yang telah mendaftarkan partisipasinya untuk melakukan pemilihan dan memiliki fokus isu terkait tata kelola industri ekstraktif, lingkungan hidup, tata kelola anggaran dan anti korupsi.
b. Pemilih yang bukan anggota koalisi PWYP Indonesia terlebih dahulu diverifikasi oleh Panitia Pemilihan. c. Pemilih memberikan hak suara pada 6 kandidat dengan memberi urutan ranking angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Tata Cara Pemilihan a. Panitia Pemilihan mengesahkan dan menetapkan tata acara dan jadwal pemilihan; b. Panita Pemilihan membuka dan mensosialisasikan pendaftaran; c. Panitia Pemilihan melakukan penjaringan kandidat hingga jumlah kandidat memenuhi persyaratan dan kriteria (D); d. Panitia pemilihan membentuk Panel ahli; e. Panitia pemilihan memfasilitasi penyampaian visi dan misi kandidat; f. Panitia Pemilihan melakukan pemungutan suara; g. Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara; h. Panitia Pemilihan melakukan penetapan hasil penghitungan suara untuk dilaporkan kepada Dewan Pengarah PWYP Indonesia; i. Panitia Pemilihan membuat Laporan Pertanggungjawaban; C. Kerangka Waktu (Januari-April 2017) No
Deskripsi Kegiatan
Bulan Jan
Feb
Mar
April
1
Finalisasi TOR oleh Board dan Seknas PWYP Indonesia
30-31
2
Pembentukan panitia pemilihan
3
Mengumumkan dimulainya proses pemilihan dan sekaligus sosialisasi Pendaftaran kepada Anggota PWYP Indonesia dan pendaftaran pemilih
4
Pendaftaran Kandidat
11
2
5
Verifikasi dan pengumuman Kandidat yang memenuhi kriteria
25
2
12 -17 11-21
6
Konsultasi publik dan penyampaian visi-misi calon
10-14
7
Pemungutan suara
17-22
8
Penetapan perolehan suara terbanyak & pengumuman
24-28
9
Rapat Dewan Pengarah penetapan Wakil masyarakat sipil dan Tim Teknis
24-28
10
Pengumuman & Penyerahan Hasil
24-28
D. Persyaratan dan Kriteria Anggota Tim Pelaksana dari unsur masyarakat sipil 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Memiliki pengalaman beraktifitas di organisasi masyarakat sipil selama minimal 5 (lima) tahun, berintegritas, memiliki jejak rekam yang baik, dan memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil pada isu-isu yang terkait dengan perbaikan tata kelola yang baik (good governance), antikorupsi, transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor industri ekstraktif dan sumberdaya alam lainnya. Memiliki pengetahuan, pemahaman dan kapasitas yang memadai mengenai industri ekstraktif migas dan pertambangan, khususnya dalam hal sbb: penerimaan negara dan daerah, aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah, praktek, regulasi dan kebijakan di sektor migas dan pertambangan, dan analisis dampak sosial dan lingkungan. Mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat berbicara di forum-forum publik, serta memiliki kemampuan analitis dan negosiasi. Memiliki komitmen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif melalui penerapan standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Memiliki komitmen untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai Tim Pelaksana EITI Indonesia serta aktif melakukan analisis dan pengembangan wacana publik terkait dengan untuk kepentingan masyarakat sipil. Memiliki komitmen untuk berkomunikasi dan membangun jaringan dan konstituensi dengan koalisi PWYP Indonesia serta jaringan masyarakat sipil secara luas. Kandidat diajukan oleh minimal 3 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang dibuktikan dengan surat dukungan dari 3 lembaga/ormas di Indonesia. Kandidat yang berasal dari daerah ekstraktif dan kandidat perempuan diutamakan.
9.
Kandidat mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan data diri/riwayat hidup (CV), dan surat pernyataan pencalonan yang berisi komitmen, motivasi, pengalaman yang relevan dengan kriteria, pernyataan kesediaan melakukan tugas dan fungsi sebagai Tim Pelaksana EITI, esai singkat tentang pengelolaan SDA beserta publikasi yang pernah ditulis oleh calon kandidat (jika ada), serta tidak ada pengajuan keberatan dari pihak manapun terkait pencalonan kandidat.
-----------------------------------
