KERANGKA ACUAN KERJA TERM OF REFERENCE (TOR) KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PATUNGAN OLEH PT WASKITA TOLL ROAD PT MNC

Kerangka Acuan Kerja Konsultan Hukum PT WASKITA TOLL ROAD

DOKUMEN RAHASIA KERANGKA ACUAN KERJA TERM OF REFERENCE (TOR) KONSULTAN HUKUM

DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PATUNGAN OLEH PT WASKITA TOLL ROAD – PT MNC

TIM PENGADAAN KONSULTAN HUKUM PT WASKITA TOLL ROAD JAKARTA, JUNI 2015

Tim Pengadaan Konsultan Hukum PT WASKITA TOLL ROAD

Halaman : 1 dari 18


DAFTAR ISI I.

LATAR BELAKANG…………………………………………………………….

3

II.

TUJUAN ....................................................................................................

3

III.

LINGKUP PEKERJAAN ............................................................................

4

IV.

KUALIFIKASI ............................................................................................

5

V

KEWAJIBAN .............................................................................................

6

VI.

USULAN PENAWARAN ...........................................................................

6

VII.

PENYAMPAIAN PENAWARAN ................................................................

8

VIII.

JADWAL PENGADAAN ...........................................................................

8

IX.

PELAKSANAAN PEKERJAAN .................................................................

9

X.

LAPORAN PEKERJAAN ...........................................................................

9

XI

LAIN-LAIN..................................................................................................

9

XII.

LAMPIRAN-LAMPIRAN : 

Lampiran 1 - Surat Pengantar Dokumen Penawaran.........................

11



Lampiran 2 - Data Pengalaman Konsultan Hukum.............................

12



Lampiran 3 - Data Pengalaman Personil Inti......................................

13



Lampiran 4 - Surat Penawaran Biaya.................................................

14



Lampiran 5 - Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan...........

15



Lampiran 6 – Surat Kuasa ..................................................................

17



Lampiran 7 – Surat Kuasa ..................................................................

18


Halaman : 2 dari 18


KERANGKA ACUAN KERJA TERM OF REFERENCE (TOR) KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PATUNGAN OLEH PT WASKITA TOLL ROAD – PT MNC

I.

LATAR BELAKANG Bahwa PT. Waskita Toll Road (“WTR”) sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Waskita”) berencana untuk melaksanakan pembentukan perusahaan patungan dengan calon partner PT MNC (“MNC”). Bahwa pembentukan perusahaan patungan tersebut dilakukan oleh WTR sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk berinvestasi pada bidang yang strategis yakni jalan tol dan diharapkan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selain

diharapkan

memberikan

keuntungan

bagi

WTR,

kedepannya

pembentukan

perusahaan patungan ini akan menjadi pengendali bagi anak perusahaan yang memegang konsesi sebagai Badan Usaha Jalan Tol. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dipandang perlu untuk mengamankan dari aspek hukum yang merupakan hal penting bagi terlaksananya rencana pembentukan perusahaan patungan tersebut. Bahwa guna menjalankan rencana diatas maka diperlukan Konsultan Hukum yang memiliki standar profesi untuk melakukan pengamanan dari aspek Hukum untuk melakukan review pembentukan perusahaan dengan hasil produk berupa Legal Due Diligence (“LDD”) dan Legal Opinion (“LO”) yang diharapkan penyelesaian pekerjaan dapat diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Tanggal Perjanjian.

II.

TUJUAN Tujuan penggunaan Konsultan Hukum dalam proses ini adalah untuk melakukan LDD dan memberikan LO agar seluruh tahapan proses pembentukan perusahaan patungan tersebut memenuhi seluruh ketentuan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang, Peraturan Pasar Modal, Peraturan/ Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun ketentuan Hukum Pidana yang dapat diterapkan dalam proses pembentukan perusahaan patungan ini.


Halaman : 3 dari 18


III.

LINGKUP PEKERJAAN Konsultan Hukum yang ditunjuk akan memberikan jasa hukum kepada WTR dalam rangka penyiapan aspek hukum serta hal lain sebagaimana Latar Belakang & Tujuan, yaitu: 1. Melakukan kajian legalitas yang dituangkan dalam bentuk LDD terhadap: a. Rencana pembentukan perusahaan patungan; b. Perubahan pemegang saham yang sebelumnya berada dibawah WTR,Waskita dan MNC dan akan ditempatkan dibawah perusahaan patungan dimaksud. ditinjau dari sudut perspektif Hukum Perseroan, Undang-undang Jasa Konstruksi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perdata dan peraturan terkait lainnya. 2. Memberikan LO atas hasil LDD Nomor 1. 3. Menyusun dan mereview draft/ rancangan perjanjian-perjanjian termasuk namun tidak terbatas antara lain Perjanjian para pemegang saham, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham, Akta Jual Beli, perjanjian pembelian saham kembali, perjanjian-perjanjian lainnya, dokumen hukum serta skema alur ceklis yang berguna sebagai perlindungan WTR sejak proses pendirian hingga perubahan pemegang saham sah secara hukum. 4. Melakukan koordinasi dengan Notaris yang ditunjuk WTR apabila dokumentasi akan dibuat dalam bentuk akta Notarial. 5. Mengumpulkan data-data serta dokumen-dokumen legalitas yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas dari WTR, Waskita, MNC dan pihak-pihak. 6. Melakukan

pendampingan

dalam

hal

pemberian

saran

hukum

kepada

WTR,

Waskita maupun Pihak Lain yang ditunjuk oleh Waskita baik tertulis maupun tidak tertulis sejak pendirian perusahaan patungan hingga perubahan pemegang saham sah secara hukum dan selesai terlaksananya seluruh Lingkup Pekerjaan dan Tujuan huruf II Romawi diatas. 7. Memberikan penjelasan baik secara langsung maupun tertulis kepada WTR, Waskita maupun kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh Waskita demi terlaksananya Tujuan huruf II Romawi diatas. Tim Pengadaan WTR mempunyai hak untuk merinci lebih lanjut dan/atau melakukan perubahan / penyesuaian atas lingkup pekerjaan yang dipandang perlu, karena hukum atau peraturan yang mengikat Waskita tanpa biaya tambahan.


Halaman : 4 dari 18


Diagram Rencana Transaksi:

WTR

MNC

60%

40%

JVC

100%

100%

SMR

80%

PPTR

PAS PRO

Keterangan:

: Adalah anak perusahaan yang akan diubah susunan pemegang saham menjadi dibawah JVC

IV. KUALIFIKASI a. Konsultan Hukum harus memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut : a.i.

Terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia;

a.ii. Terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); a.iii. Berpengalaman sebagai Konsultan Hukum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Konsultan Hukum di Perusahaan baik BUMN maupun Swasta; a.iv. Memiliki jumlah tenaga ahli yang cukup dan memadai untuk menjamin selesainya penugasan yang diberikan. b. Tenaga Ahli harus memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut : b.i. Terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia; b.ii. Berpengalaman sebagai Konsultan Hukum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Konsultan Hukum di Perusahaan baik BUMN maupun Swasta.


Halaman : 5 dari 18


V.

KEWAJIBAN A. WASKITA: a. Menyediakan data dan informasi terkait permasalahan yang diperlukan oleh Konsultan Hukum dalam rangka menjalankan Lingkup Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam huruf III Romawi Kerangka Acuan Kerja ini; b. Melaksanakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Konsultan Hukum sesuai dengan Perjanjian antara Konsultan Hukum dan WTR (“Perjanjian”). B. KONSULTAN HUKUM: a. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada huruf III Romawi Kerangka Acuan Kerja ini, secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi; b. Melaksanakan pekerjaan tersebut pada huruf a diatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian; c. Merahasiakan seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Para Pihak dan tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun selain untuk keperluan Penugasan Konsultan Hukum sesuai yang telah dicantumkan dalam Perjanjian. d. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana huruf a diatas, apabila diminta Konsultan Hukum wajib memberikan penjelasan secara tertulis maupun lisan kepada WTR dan Waskita maupun pihak lain yang ditunjuk. e. Menjamin tidak adanya conflict of interest dalam pemberian LDD dan LO dimaksud dengan membuat surat pernyataan (Lampiran 5). f. Konsultan Hukum wajib menyerahkan daftar nama Personil Inti yang menangani pekerjaan seperti tersebut pada huruf a diatas dan tidak dapat diganti sampai dengan selesai penugasan, kecuali ada persetujuan tertulis dari Tim Pengadaan Konsultan Hukum WTR.

VI. USULAN PENAWARAN Penawaran yang disampaikan oleh calon Konsultan Hukum harus mencakup hal-hal sebagai berikut: A. Proposal Teknis Proposal teknis terdiri dari:


Halaman : 6 dari 18


A. Surat Pengantar Dokumen Penawaran (sesuai Lampiran 1). B. Uraian singkat mengenai mekanisme pendirian perusahaan patungan dan perubahan pemegang saham dengan memperhatikan Peraturan yang berlaku di Pasar Modal dan Undang-undang Jasa Konstruksi serta Peraturan lainnya.

C. Pengalaman Konsultan Hukum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Konsultan Hukum di Perusahaan baik BUMN maupun Swasta dengan disertakan bukti copy dokumen yang menguatkan (sesuai Lampiran 2).

D. Pengalaman Managing Partner, Partner, Senior Lawyer, Junior Lawyer dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Konsultan Hukum di Perusahaan baik BUMN maupun Swasta dengan disertakan bukti copy dokumen yang menguatkan dengan disertakan bukti copy dokumen yang menguatkan (sesuai Lampiran 3).

E. Copy Kerangka Acuan Kerja yang telah diparaf pada setiap halamannya oleh Teman Sekutu (Partner) atau orang yang diberi kuasa dengan melampirkan surat kuasa.

F. Dokumen Administrasi berisi: 1) Copy Kartu Tanda Advokat 2) Copy Kartu/ Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal; 3) Copy NPWP; 4) Copy Akta Pendirian Kantor Hukum dan perubahannya; 5) Company Profile; 6) Struktur Organisasi Kantor Hukum; 7) Surat Kuasa untuk mengikuti kegiatan sebagaimana tersebut dalam jadwal pengadaan. (sesuai Lampiran 6). B. Proposal Biaya 1.

Calon Konsultan Hukum wajib mengajukan Proposal Biaya Konsultan Hukum. Biaya dimaksud sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku, tidak termasuk PPN 10%.

2.

Biaya yang ditawarkan adalah bersifat Lump Sum dan akan berlaku sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya pekerjaan. Biaya dimaksud belum termasuk Out of Pocket Expenses (OPE) maksimal 10 % dari nilai penawaran biaya

(bila

ada)

yang

akan

di-reimburse

di

kemudian

hari.

Lampiran 4).


Halaman : 7 dari 18

(sesuai


C. SURAT KUASA Dalam hal dokumen atau surat-surat sebagaimana lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 5 dan lampiran 6 tidak ditandatangani oleh Partner, maka harus ditandatangani oleh Senior Lawyer yang namanya terdapat dalam struktur organisasi Konsultan Hukum yang mendapat Surat Kuasa Khusus dari Partner untuk menandatangani dokumen atau surat-surat tersebut diatas. (sesuai Lampiran 7)

VII. PENYAMPAIAN PENAWARAN A. Penawaran pekerjaan harus disampaikan dalam bahasa Indonesia dalam 1 (satu) sampul besar berwarna cokelat yang pada pojok kanan atas ditulis KONSULTAN HUKUM, didalamnya berisi 2 (dua) sampul, yaitu : 1.

Sampul pertama berwarna cokelat yang berisi proposal teknis sebanyak 2 (dua) set, 1 (satu) set asli dan 1 (satu) set copy diberi judul “PROPOSAL TEKNIS” di pojok kanan atas sampul.

2.

Sampul kedua berwarna cokelat yang berisi proposal biaya sebanyak 2 (dua) set, 1 (satu) set asli dan 1 (satu) set copy diberi judul “PROPOSAL BIAYA” di pojok kanan atas sampul.

B. Penawaran harus diserahkan secara lengkap paling lambat hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015 paling lambat pukul 14.00 WIB ke alamat sebagai berikut :

Tim Pengadaan Konsultan Hukum PT Waskita Toll Road Gedung Waskita Lt.4 Jl. M.T. Haryono Kav.10, Cawang Jakarta Timur 13340 Telp.: 021-850 85 10-20 Fax. : 021-850 85 06 VIII. JADWAL PENGADAAN Jadwal pengadaan adalah sebagai berikut : Tahapan

Waktu

Pengunduhan Kerangka Acuan Kerja di

Jumat-Senin,

www.waskita.co.id

26-29 Juni 2015


Halaman : 8 dari 18


Rapat Penjelasan (Aanwijzing)

Senin, 29 Juni 2015 Pukul 10.00 - selesai

Penyerahan Dokumen Penawaran (Proposal Paling lambat Teknis dan Proposal Biaya) oleh Konsultan Rabu, 1 Juli 2015

IX.

Hukum

Pukul 14.00 WIB

Klarifikasi dan Negosiasi

Kamis, 2 Juli 2015

(Bagi yang memenuhi persyaratan)

Pukul 10.00 – selesai

Keputusan Penetapan Konsultan Hukum

Kamis, 2 Juli 2015

PELAKSANAN PEKERJAAN Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemberian Jasa Hukum.

X.

LAPORAN PEKERJAAN Konsultan Hukum yang terpilih wajib menyampaikan laporan kepada WTR atau sesuai permintaan WTR yang akan ditentukan kemudian dengan disampaikan secara tertulis. Semua laporan tersebut diatas harus dijamin kerahasiaannya terhadap pihak manapun kecuali mendapatkan ijin tertulis dari WTR.

XI.

LAIN – LAIN A. Dalam penyampaian proposal harus diperhatikan isi, susunan proposal yang disampaikan sesuai dengan petunjuk pada butir VI, usulan penawaran serta lampiran yang ada. Pada masing-masing bagian harap diberikan lembar pemisah. B. Tata cara penilaian akan dilakukan sebagai berikut: 1. Penilaian akan dilakukan terhadap 2 (dua) aspek, yaitu aspek teknis dan aspek biaya. 2. Terhadap maksimal 3 (tiga) kandidat terbaik di atas, akan dilakukan klarifikasi biaya dan pengisian rekonfirmasi biaya yang ditandatangani di atas materai pada hari yang sama. 3. Konsultan Hukum yang telah ditetapkan akan diinformasikan secara tertulis, demikian juga yang tidak terpilih. C. Kewenangan Tim Pengadaan Konsultan Hukum WTR: 1. Berhak menyatakan bahwa status proposal penawaran yang disampaikan peserta berikut lampirannya dapat diterima atau ditolak tanpa berkewajiban untuk mengemukakan alasannya. 2. Berhak mengubah, menunda, mengakhiri dan menghentikan proses pengadaan ini tanpa berkewajiban untuk mengemukakan alasannya.


Halaman : 9 dari 18


3. Semua keputusan Tim Pengadaan Konsultan Hukum WTR tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun juga. D. Konsultan Hukum yang telah ditetapkan diinformasikan secara tertulis, demikian juga yang tidak terpilih.

XII. LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 – Format Surat Pengantar Penawaran Lampiran 2 – Format Pengalaman Perusahaan Lampiran 3 – Format Pengalaman Personil Lampiran 4 – Format Surat Pengantar Proposal Biaya Lampiran 5 – Format Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan Lampiran 6 – Format Surat Kuasa untuk Menghadiri Kegiatan Lampiran 7 – Format Surat Kuasa untuk Menandatangani Dokumen atau Surat-Surat


Halaman : 10 dari 18


Lampiran 1 SURAT PENGANTAR DOKUMEN PENAWARAN (dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum) (Lokasi, tanggal) No. Lampiran

: :

Kepada :

Tim Pengadaan Konsultan Hukum PT Waskita Toll Road Gedung Waskita Lt.4 Jl. M.T. Haryono Kav.10, Cawang Jakarta Timur 13340 Telp.: 021-850 85 10-20 Fax. : 021-850 85 06 Perihal : Surat Pengantar Penawaran Dengan hormat, Menunjuk

surat

undangan

Tim

Pengadaan

Konsultan

Hukum

PT Waskita Toll Road No. ... tanggal ... 2015 dan setelah membaca, mendapat penjelasan dan memahami TOR Pekerjaan Konsultan Hukum dalam rangka Pembentukan Perusahaan Patungan, dengan ini mengajukan penawaran sebagai Konsultan Hukum, dalam dokumen sebagai berikut : 1. Proposal Teknis sebanyak 2 (dua) set, terdiri dari 1 set asli dan 1 set copy. 2. Proposal Biaya sebanyak 2 (dua) set, terdiri dari 1 set asli dan 1 set copy. Penawaran tersebut diatas dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari PT. Waskita Toll Road sebagaimana telah disebutkan diatas. Demikian penawaran ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Tanda tangan : (diatas meterai Rp. 6000) Nama lengkap : Jabatan

: Partner (Penanggung Jawab




Lampiran 2 DATA PENGALAMAN MENJADI KONSULTAN HUKUM PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) DAN PERUSAHAAN SWASTA SEJAK TAHUN 2010 - 2015

No.

1)

Nama

Sektor 1)

Perusahaan

Usaha

Jenis Pekerjaan

2)

Lokasi

Tahun

Nilai Transaksi Pekerjaan

Agar disebutkan jenis badan hukum /Perusahaan Publik (Swasta; BUMN; Pemerintah; dll.).

2)

Sebutkan jenis pekerjaan : Posisi Konsultan Hukum di Perusahaan di maksud.

3)

Nilai Transaksi Pekerjaan adalah estimasi nilai transaksi dan bukan nilai imbalan jasa Konsultan Hukum.

Jakarta, [tanggal],[bulan] 2015

(Nama Lengkap) Partner (Penanggung Jawab)




Lampiran 3 DATA PENGALAMAN MANAGING PARTNER, PARTNER, SENIOR LAWYER, JUNIOR LAWYER SEJAK TAHUN 2010 - 2015 Nama Personil

:

Kedudukan Personil

: (Managing Partner/Partner/Senior Lawyer/Junior Lawyer)

Sertifikat Profesi

:

No.

1) 2)

Nama Perusahaan

Sektor Usaha

Jenis Pekerjaan

1)

Lokasi

Tahun

Nilai

Kedudukan

Transaksi

Personil 2)

(Rp M)

Sebutkan jenis pekerjaan : Posisi Konsultan Hukum di Perusahaan di maksud. Kedudukan Personil dalam proyek yang dimaksud sebagai : Managing Partner; Partner; Senior Lawyer; Junior Lawyer.

3)

Nilai Transaksi adalah estimasi nilai transaksi dan bukan nilai imbalan jasa Konsultan Hukum

Jakarta, [tanggal],[bulan] 2015

(Nama Personil) Jabatan Personil




Lampiran 4 SURAT PENAWARAN BIAYA (dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum) (Lokasi, tanggal) No. Lampiran

: :

Kepada :

Tim Pengadaan Konsultan Hukum PT Waskita Toll Road Gedung Waskita Lt.4 Jl. M.T. Haryono Kav.10, Cawang Jakarta Timur 13340 Telp.: 021-850 85 10-20 Fax. : 021-850 85 06 Perihal : Penawaran Biaya Dengan hormat, Menunjuk surat undangan Tim Pengadaan Konsultan Hukum PT Waskita Toll Road No. .... tanggal .... 2015 dan setelah membaca, mendapat penjelasan dan memahami TOR Pekerjaan Konsultan Hukum maka sesuai ketentuan tersebut diatas kami menawarkan nilai imbalan jasa sebesar Rp ………………. (terbilang……………….). Harga tersebut diatas sudah termasuk keuntungan dan pajak-pajak sesuai ketentuan perundangundangan, tidak termasuk PPN 10 % dan tidak termasuk Out of Expenses (OPE) maksimal 10 % dari nilai total imbal jasa. Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda tangan : (diatas meterai Rp. 6000) Nama lengkap : Jabatan

: Partner/ Penanggung Jawab

Catatan : Jika terdapat perbedaan penyebutan antara angka dan huruf biaya penawaran, maka akan digunakan huruf.




Lampiran 5

SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN (dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum) (Lokasi, tanggal) No. Lampiran

: :

Kepada :

Tim Pengadaan Konsultan Hukum PT Waskita Toll Road Gedung Waskita Lt.4 Jl. M.T. Haryono Kav.10, Cawang Jakarta Timur 13340 Telp.: 021-850 85 10-20 Fax. : 021-850 85 06

Perihal : Bebas Benturan Kepentingan Yang bertanda tangan dibawah ini

:

Nama Penanggung jawab

:

Jabatan dalam Kantor

:

Alamat Kantor

:

untuk selanjutnya disebut "Penyedia Jasa" menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila ditunjuk sebagai Konsultan Hukum oleh PT Waskita Toll Road (”WTR”), maka :

1. Penyedia Jasa, perwakilan maupun Sumber Daya Manusia ("SDM") Penyedia Jasa tidak memiliki benturan kepentingan dalam bentuk sebagaimana dimaksud di bawah ini: a. Hubungan kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (termasuk hubungan keluarga) berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Pemberian Jasa; b. Hubungan kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material berkaitan dengan pelaksanaan tugas berdasarkan Perjanjian Pemberian Jasa; 2. Penyedia Jasa maupun SDM Penyedia Jasa tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi atau secara langsung menimbulkan benturan kepentingan selama periode penugasannya;




3. Apabila terjadi benturan kepentingan sebagaimana tersebut di atas, maka WTR berhak mengakhiri Perjanjian Pemberian Jasa secara sepihak dan Penyedia Jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang terjadi serta memberikan ganti rugi apabila akibat dari benturan kepentingan tersebut yang merugikan WTR maupun pihak lainnya.

Hormat kami,

Tanda tangan : (diatas meterai Rp. 6000) Nama lengkap : Jabatan

: Partner (Penanggung Jawab)




Lampiran 6 SURAT KUASA Nomor : (dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)

Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : (Nama Partner/Penanggung Jawab) Alamat : (Alamat Partner/Penanggung Jawab) Selaku Partner (Penanggung Jawab) pada Kantor Konsultan Hukum ………………. (Law Firm), sesuai dengan ketentuan Pasal ………………. Akta Pendirian ……………….dengan ini bertindak untuk dan atas nama ……………….(Law Firm) selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan Kuasa kepada : Nama Alamat : Jabatan

: :

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa. KHUSUS Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa diberikan wewenang untuk mengambil Dokumen Kerangka Acuan Kerja, menyerahkan dokumen Penawaran, menandatangani seluruh berita acara yang terkait dengan acara pengadaan jasa Konsultan Hukum PT Waskita Toll Road. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan semestinya. Jakarta, [tanggal],[bulan] 2015 Yang Memberi Kuasa MATERAI 6000

Yang Diberi Kuasa

Tanda Tangan (NAMA JELAS)


(NAMA JELAS)



Lampiran 7 SURAT KUASA Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : (Nama Partner / Penanggung Jawab) Alamat : (Alamat Partner / Penanggung Jawab) Selaku Partner (Penanggung Jawab) pada Kantor Konsultan Hukum……………….(Law Firm), sesuai dengan ketentuan Pasal ………………. Akta Pendirian ………………. dengan ini bertindak untuk dan atas nama ………………. (Law Firm) selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan Kuasa kepada : Nama : (Nama Senior Lawyer) Alamat : (Alamat Senior Lawyer) Jabatan : (Jabatan Senior Lawyer) Selanjutnya disebut Penerima Kuasa. KHUSUS Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menandatangani dokumen atau surat-surat (sebutkan dokumen dan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Hukum) dalam rangka Pengadaan Konsultan Hukum PT Waskita Toll Road. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan semestinya. Jakarta, [tanggal],[bulan] 2014 Yang Memberi Kuasa MATERAI 6000 Tanda Tangan

Yang Diberi Kuasa

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)



KERANGKA ACUAN KERJA TERM OF REFERENCE (TOR) KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PATUNGAN OLEH PT WASKITA TOLL ROAD PT MNC

Recommend Documents