KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Jln. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TENAGA PENDUKUNG TEKNIS BIDANG ANALIS HUKUM UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN STRATEGIS
Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Kegiatan 5200 TAHUN ANGGARAN 2015
1
TENAGA PENDUKUNG TEKNIS BIDANG ANALIS HUKUM UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN STRATEGIS Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka tujuan pengembangan wilayah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015-2019 adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan produk yang menjadi potensi dan keunggulannya. Strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan, mempercepat pertumbuhan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, penignkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, serta mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diperlukan dalam upaya mencapai sasaran RPJMN 2015-2019 yang memiliki tema besar yaitu daya saing (competitiveness). Implementasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ini akan dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana yang merupakan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah. Tim ini akan melakukan perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Tim Pelaksana bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proyek-proyek Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, antara lain: (1) melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia; (2) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia; dan (3) menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
2
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, keberadaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Hukum untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Strategis diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan wilayah. A. Tujuan, Sasaran dan Keluaran B.1 Tujuan Melakukan penyiapan dan penelaahan data dan informasi terkait kajian kebijakan, serta analisis permasalahan, pelaksanaan kegiatan, monitoring kebijakan di Bidang Analis Hukum untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Strategis yang terkait dengan isu pelaksanaan percepatan perluasan dan pembangunan ekonomi Indonesia (P3EI), sesuai dengan prosedur yang berlaku agar menunjang pelaksanaan tugas pada Divisi Integrasi Program. B.2 Sasaran a.
Mengumpulkan bahan-bahan kerja terkait permasalahan hukum di bidang pembangunan wilayah yang dihadapi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas. b. Mempelajari, menganalisis secara hukum serta menelaah bahan-bahan penyiapan penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan wilayah sesuai objek kerja terkait untuk memperlancar pelaksanaan tugas. c. Tersusunnya hasil analisis atas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan wilayah yang meliputi kegiatan investasi, pembangunan infrastruktur, hamonisasi regulasi, dan pengendalian pembangunan. d. Teridentifikasinya permasalahan hukum yang menghambat kegiatan pembangunan wilayah dalam upaya percepatan kawasan strategis ekonomi dan infrastruktur berdasarkan kajian yang dilakukan. e. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan wilayah di kawasan strategis ekonomi. f. Tersusunnya laporan dan rekomendasi strategis terkait kegiatan pembangunan wilayah berdasarkan aspek pembiayaan dan pengembangan investasi di kawasan strategis ekonomi / melalui dukungan infrastruktur di kawasan strategis ekonomi. B.3 Keluaran Keluaran yang diharapkan dari Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Hukum untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Strategis adalah terlaksananya tugas dan fungsi Tenaga Pendukung Teknis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat memperlancar kegiatan pekerjaan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. 3
C. Ruang Lingkup Pekerjaan a. Membantu kegiatan koordinasi bidang Pembangunan Wilayah dalam penyelesaian permasalahan di bidang hukum; b. Melakukan analisis peraturan yang terindikasi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan lainya yang berkaitan dengan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. c. Mempelajari, menganalisis serta menelaah secara hukum terkait penyiapan penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan wilayah sesuai objek kerja terkait untuk memperlancar pelaksanaan tugas. d. Mengumpulkan bahan kerja terkait kegiatan pembangunan wilayah yang meliputi kegiatan investasi, pembangunan infrastruktur, hamonisasi regulasi, dan pengendalian pembangunan. e. Melakukan kajian terkait permasalahan yang menghambat kegiatan pembangunan wilayah dalam upaya percepatan kawasan strategis ekonomi dan infrastruktur. f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah di kawasan strategis ekonomi. g. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi strategis terkait kegiatan pembangunan wilayah terkait koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam mendukung percepatan dan percepatan pembangunan kawasan strategis ekonomi. D. Uraian Tugas: a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan/regulasi yang terkait dengan isu pelaksanaan P3EI sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tahapan: 1) Menerima arahan dari Pimpinan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan/regulasi yang terkait dengan isu pelaksanaan P3EI; 2) Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan/regulasi yang terkait dengan isu pelaksanaan P3EI; 3) Menerima dan mempelajari bahan-bahan masukan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan/regulasi yang terkait dengan isu pelaksanaan P3EI; 4) Membahas bahan-bahan untuk menyusun rancangan peraturan perundangundangan/regulasi yang terkait dengan isu pelaksanaan P3EI dengan Pemrakarsa; 5) Menyusun konsep rancangan peraturan perundang-undangan/regulasi yang terkait dengan isu pelaksanaan P3EI berdasarkan hasil pembahasan;
4
6) Membahas dan menelaah dan memperbaiki konsep rancangan peraturan perundang-undangan/regulasi yang terkait dengan isu pelaksanaan P3EI tersebut dengan Pimpinan; 7) Memfinalisasi konsep rancangan peraturan perundang-undangan/regulasi yang terkait dengan isu pelaksanaan P3EI berdasarkan hasil pembahasan dengan Pimpinan 8) Membuat konsep Nota Dinas dan Verbal pengantar konsep rancangan peraturan perundang-undangan/regulasi yang terkait dengan isu pelaksanaan P3EI kepada Sesmenko Bidang Perekonomian untuk legal drafting dan ditetapkan; b. Melakukan pengkajian regulasi terkait pelaksanaan P3EI dalam urusan percepatan pembangunan infrastruktur dan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan P3EI. Tahapan: 1) Mengidentifikasi permasalahan atau pelaksanaan P3EI yang diperlukan untuk ditindaklanjuti; 2) Membahas bersama dengan Pimpinan untuk mendapatkan arahan; 3) Menyiapkan bahan rapat bersama dengan instansi/lembaga/pihak terkait pada pembahasan pengkajian regulasi pelaksanaan P3EI; 4) Melaksanakan konfirmasi kehadiran dan penyusunan notulensi rapat pembahasan bersama; 5) Mengkoreksi bersama notulensi dengan pimpinan untuk menjadi bahan penyusunan kajian regulasi terkait pelaksanaan P3EI; 6) Menyusun konsep bahan kajian regulasi terkait pelaksanaan P3EI; 7) Membahas bersama dengan pimpinan dan/atau pihak terkait untuk dapat memfinalisasi kajian regulasi terkait pelaksanaan P3EI; dan 8) Menggandakan dan mendokumentasikan hasil finalisasi kajian regulasi terkait pelaksanaan P3EI. c. Melakukan telaahan staf terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di Divisi Integrasi Program sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas; Tahapan : 1) Mengidentifikasi permasalahan yang ada 2) Melakukan pendalaman subtansi dan mengkonsultasikan alternative pemecahan masalah kepada atasan 3) Melaporkan hasil telaahan staf atas permasalahan dan pelaksanaan tugas d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan KP3EI sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pada atasan langsung. Tahapan : 1) Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas 2) Membahas bahan laporan dengan atasan langsung 3) Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan 5
4) Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas. e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan tugas dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala Divisi Integrasi Program. Tahapan : 1) Mempelajari laporan pelaksanaan tugas atau hasil kerja; 2) Menelaah permasalahan yang ada dalam laporan pelaksanaan tugas; 3) Memberikan masukan/saran yang dapat memberikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan unit organisasi berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku baik lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan penugasan kedinasan lainnya. Tahapan : 1) Menerima dan memahami penugasan lisan ataupun tertulis 2) Mempelajari tugas yang diberikan 3) Menjalankan tugas dengan penuh sesuai dengan kapasitasnya 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
E. Kebutuhan Jasa Individal dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini, diperlukan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Hukum untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Strategis pada kegiatan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. F.
Kualifikasi Teknis 1. Pendidikan S1 jurusan Ilmu Hukum; 2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan IPK minimal 2,75 (skala 4.00); 3. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun per 1 April 2015; 4. Mampu mengoperasikan komputer (MS Office); 5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik; 6. Mampu bekerja independen dan efektif bekerja dalam tim G. Durasi/Pelaksanaan Pekerjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 8 (delapan) bulan, mulai 1 Mei s.d 31 Desember 2015.
6
H. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Hukum untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Strategis pada kegiatan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
Jakarta, Maret 2015 Penanggung Jawab Kegiatan 5200 Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, TA 2015
Abdul Kamarzuki
7