Keputusan yang tertuang dalam Doha Climate

NEWS WEEK

www.infosawit.com Vol I No.1 Edisi 17 - 22 Desember 2012

‘Bukan Dapat Previlege, Tapi Justru Tertekan’

>>

Sasaran Ehsan Targetkan 5 Juta Benih Sawit

>>

12 Tahun Kinerja JFX

>>

4 6 7

Untuk Berlangganan dan pemasangan iklan, Hubungi : Ruko Pondok Ranggon Jalan Raya Pondok Ranggon No.32 B RT. 02/03 , Cipayung- Jakarta Timur 13860 Telp/Fax.021-84309192 email : [email protected], [email protected] Contact : Yustinus Eryanto Setiawan, Yossi Sisca Dewi

HASIL COP 18 KURANG MEMUASKAN NEGERA BERKEMBANG Konferensi Perubahan Iklim ke-18 dari Para Pihak UNFCCC (COP18/CMP8) di Doha, Qatar ditutup pada Sabtu (8/12) pada pukul pukul 20.00, setelah melalui negosiasi dan lobi-lobi para pihak pada hari sebelumnya. Presiden COP18/CMP8 Abdullah bin Hamad Al-Attiyah menutup konferensi dengan beberapa keputusan penting, diantaranya mengenai kelanjutan Protokol Kyoto periode komitmen kedua, pengurangan emisi dengan ambisi yang lebih besar, serta pelaksanaan komitmen penyediaan pendanaan jangka panjang oleh negara maju untuk membantu negara berkembang melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

K

Redaksi : Ruko Pondok Ranggon Jalan Raya Pondok Ranggon No.32B RT. 02/03, Pondok Ranggon Cipayung - Jakarta Timur 13860. Telp/Fax.021-84309192 email : [email protected], [email protected] Portal: www.infosawit.com

eputusan yang tertuang dalam Doha Climate Gateway tersebut tidak sepenuhnya memuaskan bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lain, khususnya mengenai komitmen pengurangan emisi dan penyediaan pendanaan oleh negara maju. Mengenai keberlanjutan Protokol Kyoto,sebanyak 37 negara maju dan Uni Eropa telah menyepakati pelaksanaan periode komitmen kedua (Second Commitment Period) selama 8 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013. Negara-negara tersebut merepresentasikan kurang dari 20 persen emisi gas rumah kaca dunia. Sedangkan tiga negara maju yaitu Rusia, Jepang dan Selandia Baru memutuskan untuk tetap menjadi anggota (negara pihak) Protokol Kyoto, namun tidak memiliki komitmen penurunan emisi. Sementara itu Kanada bergabung dengan Amerika Serikat yang memutuskan untuk keluar dari Protokol Kyoto. Seperti realease yang diterima InfoSAWIT (9/12), Ketua Delegasi RI Rachmat Witoelar mengatakan Indonesia meminta negara maju menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya pengurangan emisi. Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Rusia dan Selandia Baru diharapkan dapat membuat komitmen yang berimbang di dalam jalur lain di bawah konvensi perubahan iklim PBB. Terkait pendanaan, negara maju hanya dapat menyetujui keputusan yang sifatnya “qualitative reassurance”, yaitu meyakinkan kembali bahwa mereka akan melaksanakan komitmen penyediaan pendanaan jangka panjang (longterm finance) yang dibuat di Copenhagen, Denmark pada COP 15 tahun 2009. Pada saat itu, negara maju berkomitmen

1 | InfoSAWIT NEWS WEEK

Laput untuk memobilisasi dana sejumlah 100 miliar dolar Amerika Serikat sampai tahun 2020 dengan catatan negara berkembang melakukan aksi mitigasi dan melaporkannya secara transparan. Di Doha, Negara berkembang meminta agar penyaluran pendanaan jangka panjang tersebut dimulai dengan kerangka tiga tahun (2013-2015) –atau diistilahkan mid-term financing—dengan nilai dana 60 miliar dolar Amerika Serikat. Angka konkrit tersebut sangat diperlukan agar negara berkembang memiliki kepastian mengenai pendanaan yang tersedia untuk membantu mereka, khususnya mengenai komitmen pengurangan emisi dan penyediaan pendanaan oleh negara maju kepada negara berkembang untuk meningkatkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Enggannya negara maju untuk mendorong pembentukan mekanisme

internasional Loss and Damage menjadi hambatan dalam mempercepat aktifitas menekan dampak loss and damage akibat perubahan iklim. Namun demikian, Indonesia melihat potensi dari diselesaikannya rencana kerja Komite Adaptasi sebagai peluang untuk dimanfaatkan sebagai langkah memperkuat adaptasi dan rencana aksi adaptasi di negara-negara rentan. Negara berkembang juga memerlukan bantuan pendanaan untuk melaksanakan berbagai aksi pengurangan emisi mereka meski tidak diwajibkan oleh Konvensi UNFCCC. Tanpa adanya keputusan mengenai angka tersebut, negara berkembang mengkhawatirkan akan terjadi kesenjangan pendanaan setelah periode pendanaan jangka pendek (faststart finance) untuk periode 2020-2012 senilai 30 miliar dolar Amerika Serikat

COP 18 BELUM HASILKAN KESEPAKATAN

sesi pertemuan informal COP/CMP High Level Segment tersebut ditutup tanpa menghasilkan kesepakatan politis. Sebelumnya pada Jumat pukul 22.00, para pihak melakukan negosiasi langsung dengan dua menteri yang ditunjuk Presiden COP18 yaitu Menteri Vivian Balakrishnan dan Menteri Peter Altmaier untuk menjembatani berbagai perbedaan pandangan yang terselesaikan dalam dalam perundingan di level substansial sebelum masuk ke level perundingan diantara pengambil keputusan di tingkat menteri pada sesi LCA ministrial outreach. LCA ministrial outreach tersebut dilakukan setelah pada Jumat (7/12) sore, pimpinan sidang pada jalur negosiasi AWG-LCA (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention) mengeluarkan teks untuk mendapatkan respon dari para pihak mengenai berbagai elemen yang tercakup di dalam lingkup AWG-LCA seperti shared vision, komitmen negara maju untuk penurunan emisi , aksi mitigasi negara berkembang, REDD+, pendekatan sektoral untuk penurunan emisi GRK, dan instrument pelaksanaan (means of implementation), dimana isu pendanaan masuk di dalamnya.Atep

Doha, Qatar –Konferensi perubahan iklim PBB ke-18 dari Para Pihak (Conference of Parties / COP UNFCCC), belum menghasilkan kesepakatan yang menggembirakan bagi para pihak peserta negara perundingan dan molor dari jadwal penutupan yang direncanakan berakhir pada Jumat (7/12). Presiden COP18 dari Qatar Abdullah bin Hamad Al-Attiyah menunda sesi perundingan High Level Segment (HLS) lanjutan yang merupakan negosiasi tingkat ministrial para pihak untuk mengambil keputusan konferensi sampai Sabtu (8/12) pukul 08.30 waktu Qatar. Sesi perundingan HLS yang dimulai pada Jumat sekitar pukul 23.00, mendengarkan hasil dari sesi LCA (Long-term Cooperative Action under the Convention) ministrial outreach yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Singapura Vivian Balakrishnan dan Menteri Lingkungan Peter Altmaier dari Jerman. Dan sampai Sabtu dinihari,

berakhir tahun ini. Keputusan yang dinilai positif mengenai pendanaan adalah kesediaan negara maju untuk melaporkan bagaimana mereka akan membuat strategi dan pendekatan dalam upaya memobilisasi pendanaan jangka panjang dan melaporkannya pada COP 19 di Warsawa, Polandia akhir tahun 2013. Negara maju juga menyetujui bahwa dana-dana yang akan disalurkan oleh mereka dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi melalui mekanisme di UNFCCC. Melihat kesepakatan tersebut, Indonesia bersama beberapa negara berkembang menuntut strategi dan pendekatan bagi penyediaan pendanaan bagi negara berkembang, agar aliran dan sumber dana yang akan dimobilisasi oleh negara maju secara transparan dan dapat diperkirakan. Atep

NAIK, CADANGAN DEVISA RI JADI US$ 111,29 MILIAR

JAKARTA -- Cadangan devisa Indonesia hingga akhir November 2012 mencapai US$ 111,29 miliar, naik hampir US$ 1 miliar dari posisi akhir bulan sebelumnya. Berdasarkan Laporan Perkembangan Besaran Moneter Bank Indonesia (BI), di Jakarta, Selasa (11/12), posisi uang primer per 30 November 2012 sebesar Rp 647,98 triliun atau naik dibanding posisi 31 Oktober 2012 sebesar Rp 648,11 triliun. Adapun saldo giro bank pada BI sebesar Rp221,98 triliun dibanding 31 Oktober 2012 sebesar Rp222,13 triliun. Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan bankbank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Devisa antara lain digunakan untuk membiayai impor dan membayar utang luar negeri. Pengelolaan devisa dilakukan dengan berbagai jenis transaksi devisa, meliputi menjual, membeli, dan atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Wyn

KESENJANGAN DANA HANTUI UPAYA PENURUNAN EMISI

Doha, Qatar - Isu pendanaan dalam teks dari AWG-LCA tersebut, menyebutkan negara maju hanya dapat menyetujui keputusan yang sifatnya “qualitative reassurance”, yaitu meyakinkan kembali bahwa mereka akan melaksanakan komitmen penyediaan pendanaan jangka panjang (long-term finance) yang dibuat di Kopenhagen, Denmark pada COP 15 tahun 2009. Pada saat itu, negara maju berkomitmen untuk memobilisasi dana sejumlah 100 miliar dolar Amerika Serikat sampai tahun 2020 dengan catatan negara berkembang melakukan aksi mitigasi dan

InfoSAWIT NEWS WEEK | 2

melaporkannya secara transparan. Sementara negara-negara berkembang meminta agar penyaluran pendanaan jangka panjang tersebut dimulai dengan kerangka tiga tahun (2013-2015) –atau diistilahkan mid-term financing—dengan nilai dana US$ 60 miliar. Angka konkrit tersebut sangat diperlukan agar negara berkembang memiliki kepastian mengenai pendanaan yang tersedia untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan adaptasi untuk mengatasi berbagai dampak buruk perubahan iklim. Negara

berkembang juga memerlukan bantuan pendanaan untuk melaksanakan berbagai aksi pengurangan emisi mereka meski tidak diwajibkan oleh Konvensi UNFCCC. Tanpa adanya keputusan mengenai angka tersebut pada release yang diterima InfoSAWIT (8/12), negara berkembang mengkhawatirkan akan terjadi kesenjangan pendanaan setelah periode pendanaan jangka pendek (fast-start finance) untuk periode 2020-2012 senilai 30 miliar dolar Amerika Serikat berakhir tahun ini. Atep

Laput

PASAR MINYAK NABATI INDIA MASIH FLUKTUATIF PETANI THAILAND PROTES RENDAHNYA HARGA SAWIT

THAILAD - Lebih dari 3.000 petani sawit Thailand menggelar protes atas anjloknya harga kelapa sawit di depan Balai Provinsi Chumphon (11/12). Anggota parlemen Chumphon dan tokoh masyarakat berada di antara para demonstran. Sekarang Pabrik Kelapa Sawit membayar Bt 2,5 per kilogram minyak sawit. Para petani mengatakan biaya untuk menghasilkan minyak sawit itu saja BT 4. Para petani menuntut agar pemerintah mengambil tindakan segera untuk memastikan bahwa pabrik akan membayar setidaknya BT6 per kilogram. Para petani juga mendesak harga pupuk yang lebih rendah. Adapun langkah-langkah jangka panjang, mereka menyerukan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak sawit mentah di setiap distrik tumbuhnya sawit. Mereka juga ingin pemerintah mendukung pembentukan Federasi Petani Sawit Thailand. Mereka berjanji untuk melanjutkan protes jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Saat ini, ada sekitar 300.000 rai (48.000 hektar) perkebunan sawit di distrik Trang, Thailand, yang memproduksi 800.000 ton minyak sawit setiap tahun. Industrinya yang melibatkan 35.000 karyawan, bernilai sekitar Bt 5 miliar. Para pengunjuk rasa meninggalkan Trang kemarin dan merencanakan untuk bergabung dengan petani sawit dari Surat Thani dalam unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah.Bunie

Mumbai - Sentimen di pasar minyak nabati di India masih tetap bearish, minggu lalu pasar bursa dan nilai tukar uang India masih berfluktuasi. Harga impor palm olein turun sekitar Rs 2/10 Kg, sementara minyak kapas tertekan hingga Rs 3 untuk setiap 10 Kg. Bahkan pedagang menjualnya dengan harga rendah, namun tidak ada pembeli. Sementara untuk minyak nabati lainnya tidak ada perubahan, seorang trader di Mumbai mengatakan, pasar di India terus mengikuti bertumbuhnya pasar ekuitas di dalam negeri, menyusul semakin kuatnya arus investasi asing di India. Mata uang dollar yang terus melemah membuat harga semakin terpaut rendah. Seperti diberitakan thehindubusinessline.com, refineri lokal kembali memangkas harga untuk palmolein, namun pasar tetap pesi. Pihak pemerintah India sedang menunggu pengiriman olein dari Malaysia pada Desember 2012 ini. Tingginya ekspor olein ini akibat ada kuota ekspor bebas pajak tahunan sebanyak 35 ton lakh, yang ditetapkan hingga akhir tahun 2012. Untuk harga palmolein dijual sekitar Rs 490-492 untuk 150 sampai 200 ton. Sementara minyak kedelai haraganya dipatok Rs 690/150-200 ton dari refineri, harga ini telah dipangkas Rs 10, namun sayangnya sepi dari pembeli.Atep

40% BIBIT SAWIT AKAN DIKEMBALIKAN

SUBULUSSALAM Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan (Kadisbunhut) Kota Subulussalam, Aceh, Syafrianda Shut MM mengatakan, dalam kontrak kepada rekanan pengadaan ditemukan 60% bibit sesuai spesifikasi, sedangkan 40% tidak sesuai. Untuk bibit yang tidak sesuai spesifikasi

akan dikembalikan karena akan merugikan petani jika tetap disalurkan. Seluruh bibit kelapa sawit bantuan yang didanai dana otonomi khusus (Otsus) ini berjumlah 45 ribu batang. Demikian yang dikutip dari analisadaily (11/12). Menurut Kadisbunhut, bibit yang tidak sesuai spesifikasi itu tidak akan disalurkan ke masyarakat. Sebab, jika tetap disalurkan sama saja membuat petani merugi sejak awal akibat bibit yang diberikan tidak berkualitas. Dia berjanji tidak akan membayar 40% bibit tidak bermutu itu itu dan akan mengembalikan bibitnya tersebut kepada rekanan pengadaan agar diganti sesuai spesifikasi kontrak. Dijelaskan, di antara spesifikasi bibit kelapa sawit yang ditetapkan pihaknya ialah bibit sudah berumur minimal sembilan bulan, tinggi 90 cm, jumlah daun 13 pelepah, diameter batang 4,5 cm dan ukuran polybag 35 x 40 cm dan bersertifikat. Bunie

2013, DIPREDIKSI CPO 27 TON JAKARTA - Sepanjang 2012, harga ratarata minyak sawit mentah (CPO) turun sekitar 25%. Harga rata-rata tercatat 900 dollar AS per ton (Rp 8,5 juta), turun dari tahun 2011 sebesar 1.200 dollar AS (Rp 11,4 juta) per ton. Tahun depan, harga CPO diproyeksikan membaik seiring dengan berkurangnya stok CPO dunia. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Fadhil Hasan mengatakan, di tahun 2012, harga CPO masih bertahan di level 1.000 dollar AS (Rp 9,5 juta) per ton. Namun harga tersebut tidak sanggup bertahan lama dan merosot di level 800-900 dollar AS per ton.

Penyebabnya, perlambatan permintaan dan meningkatnya pasokan CPO di pasar internasional. “Meski tahun ini harganya kurang baik, tahun depan kami yakin akan lebih baik. Permintaan CPO terus naik karena komoditas tersebut sanggup bersaing dengan kedelai dan bunga matahari,” kata Fadhil. Produksi CPO Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 27 juta ton. Jumlah tersebut setara 53,39% dari total produksi CPO dunia. Tahun 2013, produksi CPO Indonesia diperkirakan naik menjadi 30 juta ton atau tumbuh 11%.Bunie

3 | InfoSAWIT NEWS WEEK

News

STOK CPO MALAYSIA 2,56 JUTA TON SEGERA BERKURANG SINGAPURA – Malaysia, produsen minyak sawit mentah/CPO terbesar nomor dua dunia, akan membebaskan pajak ekspor/ PE CPO per Januari 2013, sebagai upaya untuk mendorong ekspor dan menurunkan stok komoditi ini yang belakangan menumpuk. Negara-negara Asia Tenggara telah mengkalkulasi harga referensi RM 2.147,81 (US$ 7,04) per ton untuk kontrak berjangka CPO bulan Januari 2013, itu sesuai dengan ekspektasi pasar saat PE CPO di Malaysia bertarif nihil. Otoritas Malaysia pada Oktober lalu sepakat akan memangkas PE CPO dari

sebelumnya 23% dan menetapkan basis harga bulanan yang lebih mencerminkan harga, sekaligus merespons kebijakan pajak di Indonesia. Berdasarkan harga referensi yang dihitung menggunakan harga jual rata-rata dari 10 November - 9 Desember 2012, pelaku pasar berharap penetapan tarif pajak nol persen itu berpotensi membantu eksportir untuk mengapalkan CPO lebih banyak lagi sehingga memangkas stok CPO Malaysia yang jumlahnya mencapai rekor 2,56 juta ton. “Struktur pajak baru memungkinkan pedagang CPO lokal dapat mengekspor

barangnya. Sebelumnya mereka dipaksa menjual ke pasar lokal dan tidak bisa mengekspor karena mereka tidak memiliki kuota,” kata seorang broker komoditi asing di Malaysia, Senin (17/12), seperti dikutip Reuters. Adanya kebijakan PE CPO bebas pajak, para pedagang nantinya mudah mengatasi tekanan stok tinggi dengan menjual barangnya melalui dua pintu, yakni menjual ke luar negeri atau cukup menjualnya di pasar d0mestik. Untuk pasar ekspor, CPO Malaysia untuk memenuhi permintaan China sebagai importir terbesar kedua dunia setelah India, yang per 1 Januari 2013 sepakat merilis penambahan mutu minyak makan, sehingga negara ini akan memperketat impor minyak makan. Wyn

‘BUKAN DAPAT PREVILEGE, TAPI JUSTRU TERTEKAN’

JAKARTA – PT Hardaya Inti Plantation (HIP) milik pengusaha Hartati Murdaya selama 18 tahun beroperasi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, tidak pernah diistimewakan atau mendapat previlege dari pemerintah daerah, melainkan justru semakin tertekan dari waktu ke waktu. Demikian pengakuan kuasa hukum Hartati Murdaya, Denny Kailimang, menanggapi keterangan saksi Totok Lestyo pada persidangan kasus Buol di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/12). Setiap ganti bupati, papar Denny, berganti pula masalah yang ada. Perusahaan pun sulit mengelak dari kasus hukum akibat harus memenuhi permintaan uang dari seorang bupati. Denny menjelaskan, Hartati Murdaya tahun 1993 mulai membangun perkebunan kelapa sawit di wilayah Buol didasari niat turut memajukan kawasan timur Indonesia. Dari sekitar 100 investor yang diundang pemerintah Buol, hanya Hartati yang benar-benar merealisasikan investasinya. Investasi tersebut, ungkap Denny, akhirnya harus terbentur dengan birokrasi dan mental pejabat yang tidak ramah investor.

InfoSAWIT NEWS WEEK | 4

“Perusahaan mendapat izin lokasi dan izin prinsip 75 ribu hektare, mestinya sudah menjadi hak kita untuk mendapat Hak Guna Usaha (HGU), tapi kenyataannya justru perusahaan terus ditekan dan dipersulit oleh pemerintah setempat,” katanya. Perusahaan sudah berjalan dengan baik, lalu tiba-tiba ganti bupati, dan kebetulan bupatinya minta dana. Akhirnya Hartati Murdaya tidak bisa mengelak sehingga harus ikut terseret dalam kasus hukum. “Parahnya lagi, pemerintah daerah tidak saja mempersulit perizinan yang menjadi hak PT HIP, tapi justru mengundang investor baru, sehingga terkesan ada diskriminasi terhadap perusahaan yang telah lama berinvestasi dan telah berjasa besar memajukan ekonomi daerah setempat,” ungkapnya. Mantan direktur PT HIP Totok Lestyo sebelumnya di depan majelis hakim mengatakan pemberian uang Rp 2 miliar ke Bupati Buol Amran Batalipu dilakukan bukan atas perintah Hartati Murdaya, melainkan atas inisiatif dirinya. Menurut dia, jika pihaknya tidak memberi bantuan ke Bupati Buol, maka dikhawatirkan akan diganggu lagi dan akan membahayakan perusahaannya sehingga ruginya lebih besar. Totok mengakui, dirinya memberi bantuan Rp 2 miliar ke Bupati Buol tanpa melaporkan terlebih dulu kepada Hartati Murdaya. Menurut Sekretaris PTPN VII Sonny Soediastanto, di Bandarlampung, Selasa (11/12), seperti diwartakan Antara, perseroan tahun 2012 telah melakukan penanaman baru, baik di Lampung

maupun di wilayah lainnya. Perseroan juga akan segera melakukan penanaman baru di Telungbuyut, untuk meningkatkan hasil komoditas perkebunan guna memenuhi kebutuhan pasar. ““Adanya penanaman baru ini diharapkan tidak mengurangi jumlah produksi tanaman perkebunan, namun bisa menunjang peningkatan harga komoditas yang selama ini mengalami penurunan,” ujarnya. PTPN VII juga menargetkan replanting seluas 23 ribu ha tanaman karet, sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah tanaman karet berusia tua, sebab ini akan berdampak pada hasil sadapan karet yang tidak optimal sehingga berdampak terhadap perekonomian warga terutama yang menggantungkan ekonomi keluarga melalui perkebunan karet. Menurut dia, semakin baiknya produksi perkebunan, dapat menunjang program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan karena sebagian besar penyada adalah masyarakat di sekitar wilayah unit usaha perusahaan tersebutr. “Secara bertahap PTPN VII merencanakan program yang menyentuh langsung peningkatan ekonomi masyarakat di antaranya peremajaan karet, peremajaan sawit, pembautan unit usaha baru pengolahan ban diharapkan bisa menunjang peningkatan kesejahteraan pegawai yang mayoritas masyarakat di sekitar perusahaan,” katanya. PTPN VII membudidayakan karet, kelapa sawit, tebu dan teh yang semuanya dikelola dengan teknologi modern, manajemen terpadu dan didukung sumberdaya manusia profesional terkait. Wyn

News

NEGARA MAJU TIDAK ADA PUN MESTI PERUBAHAN TURUNKAN PAJAK CPO EMISI Doha, Qatar - Dalam pidato di sesi High Level Segment (HLS) COP 18/CMP 8 UNFCCC pada Kamis (6/12), Rachmat Witoelar selaku ketua Delegasi Republik Indonesia mengingatkan bahwa Konvensi UNFCCC dan Kyoto Protokol telah membuat banyak kemajuan negosiasi, baik di Cancun maupun Durban, yang termasuk di dalamnya adalah pembentukan Bali Action Plan. “Banyak hal yang masih belum terselesaikan untuk mencapai kesetaraan dan ambisi global dalam upaya mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim, utamanya penyediaan dana, teknologi dan peningkatan kapasitas untuk jangka menengah dan panjang, setelah paska 2012” ujar Rachmat Witoelar. Pihak Indonesia berpendapat bahwa prinsip tanggung jawab bersama dengan kewajiban yang berbeda (common but differentiated responsibilities) dan kemampuan masing-masing negara (respective capabilities) harus dikedepankan. “Negara maju harus menunjukan kepemimpinannya di dalam menurunkan target emisi. Secara bersamaan Negara berkembang (meskipun tidak ada keharusan) telah melakukan beberapa upaya mitigasi di dalam negerinya” tegas Witoelar. Dalan release yang diterima InfoSAWIT, Rachmat Witoelar yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim tersebut mengingatkan, bahwa meninggalkan Doha dengan tangan hampa bukanlah pilihan. “Doha harus menghasilkan ambisi, substantif dan hasil yang seimbang bagi umat manusia,” katanya. Ada 3 elemen yang Indonesia anggap penting agar dapat di capai di Doha, yaitu diadopsinya keputusan komitmen penurunan emisi periode kedua dari Protokol Kyoto dan berakhirnya AWG-LCA agar diikuti dengan keberlanjutan implementasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai selama ini melalui subsidiaries bodies atau proses lainnya yang telah disepakati, dan agar perundingan pada jalur Adhoc Working Group on Durban platform (ADP) dapat melanjutkan proses negosiasi untuk tercapainya kesepakatan yang komprehensif, ambisius, dan berkekuatan hukum selambatnya pada tahun 2015. Atep

JAKARTA - Kementerian perdagangan Indonesia menolak tekanan industri minyak sawit untuk mengubah sistem pajak ekspor dalam menanggapi pemotongan pajak yang direncanakan produsen saingan Malaysia. Usulan pemotongan pajak ekspor minyak sawit mentah (CPO) oleh produsen nomor dua Malaysia karena tahun depan akan membuat lebih mudah bagi penyuling atau produsen kapal CPO keluar saat margin minyak kelapa sawit rendah. Langkah pajak Malaysia datang hampir satu tahun setelah Indonesia, produsen nomor satu dunia minyak sawit, mengurangi pajak ekspor minyak kelapa sawit untuk meningkatkan industri pengolahannya. Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang mewakili sebagian

besar perusahaan perkebunan, telah menyerukan pengurangan pajak ekspor minyak kelapa sawit untuk memberikan paritas lebih besar terhadap pesaing Malaysia. “GAPKI telah mengusulkan bahwa pemerintah mengubah minyak sawit struktur pajak ekspor,” kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Usulan tersebut belum dibahas dengan kementerian lain. Kementerian Perdagangan menyatakan tidak akan mengubah skema pajak ekspor, tetapi untuk berinvestasi di bidang infrastruktur seperti pada tangki penyimpanan dan meningkatkan konsumsi sawit dalam negeri. Pemerintah Malaysia, dalam upaya untuk menarik pelanggan, mengatakan, pihaknya berencana memotong pajak ekspor pada kelas mentah 8-10% dari 23% awal tahun depan. Sedangkan Indonesia telah menetapkan pajak ekspor Desember untuk CPO pada 9% dan 3% untuk RBD palm olein.Bunie

TURUN LAGI, HARGA TBS SUMSEL RP 1.145/KG

PALEMBANG – Harga tandan buah segar (TBS) di Sumatera Selatan turun lagi, yakni menjadi Rp 1.145/kg dari sebelumnya Rp 1.207/kg. Penurunan harga juga menerpa komoditi minyak sawit mentah (CPO), dari Rp 6.051/kg menjadi Rp 5.725/kg. Menurut Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sumsel, Benyamin, di Palembang, Selasa (11/12), seperti dilaporkan Antara, menurunnya harga CPO karena kualitas buah sawit/TBS yang dihasilkan petani plasma dan mandiri dibawah standar. Harga CPO sejak awal November 2012 hingga memasuki minggu kedua Desember

2012 selalu terjadi perubahan, namun masih kisaran Rp 5.000 hingga Rp 6.000/kg. Pemasaran CPO selain ditetapkan dalam rapat rutin antara pihak pengusaha perkebunan dengan dinas instansi terkait diadakan dua kali dalam sebulan, juga mengikuti perkembangan harga pasaran di luar negeri. Hasil CPO Sumsel selain memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk diolah kembali menjadi minyak goreng curah maupun yang sudah dikemas bermerek, juga diekspor ke sejumlah negara konsumen. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sumsel, penetapan harga CPO maupun TBS dalam rapat rutin selalu dihadiri belasan penanggung jawab perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memasarkan hasil komoditas itu, antara lain PT Tania Selatan, PT Aek Tarum, PT Mitra Ogan, PT Lonsum, dan PT Minanga Ogan. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumsel secara keseluruhan baik inti, plasma maupun swadaya mencapai 1 juta hektare lebih yang dikelola hampir 300 unit pengusaha perkebunan, terdiri investor swasta nasional dan asing tersebar di Sumsel, dengan pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 47 unit. Wyn

5 | InfoSAWIT NEWS WEEK

Korporasi

SASARAN EHSAN TARGETKAN 5 JUTA BENIH SAWIT JONGGOL - Perusahaan pembibitan kelapa sawit PT Sasaran Ehsan Mekarsari (SEM) tahun 2013 menargetkan produksi benih sebanyak 5 juta benih, dengan sasaran pemasaran utama ke Pulau Kalimantan. Perusahaan patungan dengan investor Malaysia ini mengutamakan kualitas produk ketimbang produksi massal. “Kami menganut prinsip konservatif dalam menjalankan bisnis ini. Kami hanya memproduksi benih sawit berkualitas terbaik. Tahun depan kami menargetkan produksi sebanyak 5 juta benih,”

PTPN VII AKAN REPLANTING 15.000 HA SAWIT

ujar Dirut PT SEM Arie Malangyuda, didampingi Direktur Komersial Alan Rahman dan Direktur Riset M Reza Tirtawinata, kepada InfoSAWIT di kantornya, Mekarsari, Jonggol, Jawa Barat, Jumat (14/12). Menurut Arie, kapasitas produksi benih sawit SEM mencapai 7 juta benih, sedangkan kapasitas terpasang dengan dukungan pohon indukan yang ada mencapai lebih dari 20 juta benih. “Saat ini kami memiliki sekitar 1.100 pohon indukan sawit di atas lahan seluas 11 hektare,” katanya. Arie menjelaskan, konsumen benih produksi SEM banyak pekebun asing, misalnya investor dari Kuwait dan Thailand. Bahkan, investor Kuwait tahun 2013 memesan sebanyak 5 juta benih. Mereka sudah mengakui bukti kualitas benih sawit produksi SEM, dengan pohon menghasilkan tandan buah segar (TBS) 7 ton/ha dalam usia setelah buah pasir, sekitar 30 bulan. Wyn

penanaman baru di Telungbuyut, untuk meningkatkan hasil komoditas perkebunan guna memenuhi kebutuhan pasar. ““Adanya penanaman baru ini diharapkan tidak mengurangi jumlah produksi tanaman perkebunan, namun bisa menunjang peningkatan harga komoditas yang selama ini mengalami penurunan,” ujarnya. PTPN VII juga menargetkan replanting seluas 23 ribu ha tanaman karet, sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah tanaman karet berusia tua, sebab ini akan berdampak pada hasil sadapan karet yang tidak optimal sehingga berdampak terhadap perekonomian warga terutama yang menggantungkan ekonomi keluarga melalui perkebunan karet. Menurut dia, semakin baiknya produksi perkebunan, dapat menunjang program

pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan karena sebagian besar penyada adalah masyarakat di sekitar wilayah unit usaha perusahaan tersebutr. “Secara bertahap PTPN VII merencanakan program yang menyentuh langsung peningkatan ekonomi masyarakat di antaranya peremajaan karet, peremajaan sawit, pembautan unit usaha baru pengolahan ban diharapkan bisa menunjang peningkatan kesejahteraan pegawai yang mayoritas masyarakat di sekitar perusahaan,” katanya. PTPN VII membudidayakan karet, kelapa sawit, tebu dan teh yang semuanya dikelola dengan teknologi modern, manajemen terpadu dan didukung sumberdaya manusia profesional terkait. Wyn

MELALUI ANAK PERUSAHAANNYA, GREEN EAGLE BUKA PKS

limbah cair dengan sistem composting. Pabrik CPO ini pun memakai listrik dari pembangkit turbin yang menggunakan bahan bakar cangkang dan serabut kelapa sawit. Sehingga tidak banyak mengkonsumsi bahan bakar solar. “Dengan beroperasinya pabrik ini, PT JMS telah mengurangi pemakaian pupuk kimia sebanyak 40%, karena ada pupuk kompos yang lebih ramah lingkungan,” terang Purba. Produksi CPO Bangkirai Mill kapasitas terpasang mencapai 60 ton per jam. Dengan dimodif model vertical sterilizer, maka kapasitas produksinya bisa naik 10%. Selain CPO, Bangkirai Mill juga menghasilkan inti sawit yang dapat digunakan untuk berbagai jenis turunan kelapa sawit. Hasilnya 4 persen dari 720 ton per hari.Bunie

BANDARLAMPUNG -- PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII menargetkan replanting tanaman kelapa sawit di areal seluas 15 ribu hektare (ha) untuk menunjang produksi perseroan. Menurut Sekretaris PTPN VII Sonny Soediastanto, di Bandarlampung, Selasa (11/12), seperti diwartakan Antara, perseroan tahun 2012 telah melakukan penanaman baru, baik di Lampung maupun di wilayah lainnya. Perseroan juga akan segera melakukan

MUARA MUNTAI - Satu lagi pabrik Crude Palm Oil (CPO) di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai Kutai Kartanegara (Kukar). Pemiliknya PT Jaya Mandiri Sukses (JMS) yang merupakan anak perusahaan dari Green Eagle Group. Seperti yang dilansir dari kaltimpost, nilai investasi pabrik yang mulai dibangun 1 Maret 2011, sebesar Rp 176 miliar. Mulai beroperasi sejak 1 Februari 2012. PT JMS sebagai operator pabrik yang bernama Bangkirai Mill ini, mendapat pasokan kelapa sawit dari kebun plasma dan inti.

InfoSAWIT NEWS WEEK | 6

Manager Bangkirai Mill PT JMS Jumartlin Purba mengatakan, produksi kelapa sawit berasal dari lahan seluas 19 ribu hektar. Tapi yang statusnya Tanaman Menghasilkan (TM) baru 14.300 hektar. Sisanya Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Lahan tersebut sebagian dikelola dengan sistem kemitraan dengan masyarakat atau plasma. “20% dari TM merupakan kebun plasma,” kata Purba. Bangkirai Mill, lanjut Purba, dapat mengolah pupuk kompos (organik), caranya mencampur janjangan kosong dan

Korporasi

PRODUKSI CPO ASTRA AGRO NAIK 15,5% JAKARTA – Produksi minyak sawit mentah (CPO) PT Astra Agro Lestari Tbk periode Januari-November 2012 naik 15,5% mencapai 1,34 juta ton dibandingkan periode yang sama 2011 sebanyak 1,16 juta ton. Dengan demikian, pencapaian produksi CPO hingga November itu sudah nyaris menyentuh target produksi CPO perseroan tahun 2012 sebanyak 1,35 juta ton, naik dibandingkan tahun 2011 sebanyak 1,26 juta ton. Menurut data yang dihimpun dalam keterbukaan informasi Astra Agro, Rabu (12/12), kenaikan produksi CPO 15,5% tersebut dipicu meningkatnya volume

panen tandan buah segar (TBS) perseroan, yakni sebanyak 5,01 juta ton, naik 14,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2011 sebanyak 4,38 juta ton. Kenaikan produksi juga terjadi pada minyak inti sawit (PKO), yakni meningkat 19,7% menjadi 293.155 ton dibandingkan periode yang sama tahun 2011 sebanyak 244.841 ton. James Fry, chairman Firma Dagang LMC International London, memprediksikan produksi CPO Indonesia tahun 2012 meningkat 8,1% menjadi 27,25 juta ton dibandingkan tahun 2011 sebanyak 25,20 juta ton. Sedangkan produksi Malaysia tahun ini akan bertumbuh 18,4% menjadi

18,34 juta ton dibandingkan tahun lalu sebanyak 17,91 juta ton. Tentang performa harga CPO, Fry memproyeksikan harga CPO akhir tahun 2012 tertekan dibawah US$ 745/ton jika harga minyak mentah Brent turun menjadi US$ 80 dari US$ 111/barel. Tahun 2012 harga rata-rata CPO berada di kisaran US$ 750-US$ 850, jauh lebih rendah dari rata-rata tahun 2011 sebesar US$ 1.064/ ton. “Orang boleh mengabaikan prediksi, namun faktanya harga CPO tahun 2012 sudah terpangkas 18% lantaran melemahnya faktor fundamental,” ujarnya.

LONSUM KEWALAHAN TAMPUNG TBS PLASMA

Sejak Oktober lalu terjadi peningkatan hasil panen yang luar biasa. Misalnya, lahan plasma 100 hektare di Musirawas idealnya menghasilkan 200 ton TBS sawit, tapi sejak Oktober sebanyak 1.000 ton TBS sawit yang mereka setorkan ke pabrik. Akibatnya, kebun inti yang mencapai 40% dari total 24.000 hektare perkebunan sawit di Musirawas tidak bisa dipanen. Perusahaan mengalami kerugian sebagai dampak dari tidak dipanennya kebun, sementara pasokan TBS sawit dari petani plasma jauh melebihi kouta. Karena itu, perusahaan terpaksa membatasi penerimaan TBS dari kebun plasma, yakni hanya 2 ton per hektare. Kepala Kantor Lonsum Palembang, Fahrul Isnan Daulay, menambahkan,

harga TBS sawit sebesar Rp 1.200 per kilogram menjadi daya tarik petani menjual komoditi mereka ke Lonsum. Padahal, mereka telah membuat kesepakatan hanya kebun plasma yang diterima produknya. Dia mengatakan, sampai kini mereka terus menyosialisasikan bahwa pabrik memiliki kemampuan terbatas menerima komoditas tersebut. Di Musirawas kapasitas pabrik pengolahan sawit hanya 60 ton TBS/ jam. Sebelumnya, ratusan warga Musirawas berunjukrasa karena perusahaan menolak menampung TBS hasil kebun petani. Protes masyarakat dinilai wajar, karena kalau menjual TBS sawit ke perusahaan lain harganya sangat murah, mencapai Rp 500 per kg.Wyn

PALEMBANG -- PT PP London Sumatera Tbk (Lonsum) saat ini sudah tidak sanggup lagi menampung tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari perkebunan plasma akibat melimpahnya panen komoditi ini. Menurut Advisor&Consultan Lonsum, Mino Lesmana, di Palembang, Selasa (11/12), seperti laporan Antara, perusahaan tidak mampu menampung pasokan TBS yang membludak dari petani di wilayah Kabupaten Musirawas.

12 TAHUN KINERJA JFX JAKARTA – Perayaan ulang tahun Jakarta Future Exchange (JFX) atau Bursa Berjangka Jakarta sekaligus tutup tahun 2012 diselenggarakan dengan acara ramah tamah, aksi sosial dan evaluasi kinerja perusahaan. JFX yang berdiri 15 Desember 2000 atau 12 tahun lalu,menutup tahunnya dengan kenaikan total transaksi multilateral sebesar 153,2% dari 78.506 lot pada akhir Desember 2011 menjadi +/-198.752 lot pada akhir Desember 2012. Rencananya di tahun 2013

Wyn

JFX akan meluncurkan 3 – 4 kontrak komoditi baru yang inisiasinya telah dilakukan sejak tahun 2012. Kontrak tersebut untuk mengakomodasi potensi permintaan pasar seperti kontrak batubara, karet, dan kopi. Di samping itu, akan dikembangkan pula kontrak keuangan (financial contract) seperti kontrak berjangka berbasis Asian currencies, stock index, bond dan interest rate. “Saat ini tren bursa global yang banyak diperdagangkan adalah kontrak berjangka berbasis financial, kata Direktur JFX Bihar Sakti Wibowo kepada InfoSAWIT (13/12). Bunie

7 | InfoSAWIT NEWS WEEK

Korporasi

2013, PT Perkebunan SAMPOERNA AGRO Sumut Fokus Buka BERENCANA TAMBAH Lahan Sawit Baru AREA TANAM CPO JAKARTA - Demi mengantisipasi fluktuasi harga, produsen CPO memasang strategi beragam, mulai dari menggenjot produksi hingga menambah luas lahan tertanam. PT Sampoerna Agro Tbk misalnya, berniat menaikkan produktivitas tanaman dan menambah luas lahan tertanam. Terkait ekspansi areal tertanam, Sampoerna Agro pada tahun depan berencana menambah areal tertanam CPO seluas 10.000 ha. “Sampai September kemarin tambahan luas areal tertanam sekitar 3.500 ha. Sampai akhir tahun bisa 5.000 ha,” kata Kepala Hubungan Investor Sampoerna Agro Michael Kusuma. Per akhir kuartal III 2012, Sampoerna Agro memproduksi sebanyak 233.142 ton CPO, menyusut 14,3% year-on-year. Pencapaian ini tak lepas dari musim kering. Selain itu, harga jual CPO perusahaan juga terpangkas. Hingga akhir kuartal III 2012, Sampoerna Agro menjual CPO, Rp 7.669 per kilogram setelah dikurangi pajak ekspor. Harga ini menyusut 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bunie

InfoSAWIT NEWS WEEK | 8

MEDAN - Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) membahas Rancangan Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan Biaya Tahun 2013, membuka lahan-lahan baru perkebunan tanaman sawit di beberapa lokasi menjadi fokus perusahaan. Pembukaan lahan baru ini adalah bagian dari peningkatan investasi guna meningkatkan produktivitas perusahaan perkebunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera utara ini. Komisaris Utama PSU R Sabrina menjelaskan, fokus utama perusahaan pada tahun 2013 adalah melakukan investasi pada lahan-lahan baru karena perusahaan masih membutuhkan tambahan modal. Pembukaan lahan baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas produksi pabrik pengolahan CPO. Saat ini perusahaan telah meningkatan kapasitas pengolahan dua pabrik yang ada menjadi 30 ton TBS/ jam untuk pabrik pengolahan CPO di Simpang Gambir Kabupaten Mandailing Natal dan 45 TBS/ jam untuk Pabrik Tanjung Kasau di Kabupaten Batubara. Untuk pemenuhan kapasitas produksi pabrik tersebut, perusahaan untuk tahap awal akan membeli TBS hasil produksi kebun masyarakat. Sabrina mengungkapkan lima tahun ke depan, pihaknya menargetkan perluasan kegiatan produksi perusahaan yang merupakan bahan bakar dari limbah tanaman sawit. “selama ini janjang kosong memang sudah dijadikan pupuk, namun kurang efektif. Jika sudah mengolahnya, maka pupuk olahan dan biopelet ini akan mampu memangkas 70% biaya pembelian pupuk dan bahan bakar,” kata Sabrina seperti yang diwartakan dnaberita.com baru-baru ini. Bunie