KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP 414 Tahun 2013 TANGGAL : 17 April 2013

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP 414 Tahun 2013 TANGGAL : 17 April 2013

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP 414 Tahun 2013 TANGGAL : 17 April 2013

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL Nomor : KP 414 Tahun 2013 Tanggal : 17 April 2013

DAFTAR ISI BAB 1: PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 BAB 2: KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL ................................................................... 4 2.1

KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL ............................................................................ 5

2.2

STRATEGI IMPLEMENTASI ....................................................................................... 6

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7

Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif ........ 6 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja ........................... 6 Pengaturan Tarif ............................................................................................................ 6 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan ................................................................ 7 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan ................................. 7 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara Efektif . 7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif .................................. 7

BAB 3: PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA ..................................... 9 3.1

LATAR BELAKANG ............................................................................................... 9

3.2

PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN BERDASARKAN SKENARIO DASAR (BASE CASE) ........................................................................................................... 10

3.3

PROYEKSI LALU LINTAS BERBASIS SKENARIO ALTERNATIF ................................................. 14

3.4

IMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PELABUHAN .............................................. 16

BAB 4: HIERARKI, LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN………………………….17 4.1

KRITERIA HIERARKI PELABUHAN .............................................................................. 17

4.2

KEBUTUHAN INVESTASI PELABUHAN ........................................................................ 19

4.3

PEMBIAYAAN PELABUHAN DAN KERANGKA DUKUNGAN DAN PENJAMINAN PEMERINTAH ......... 22

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4

Indikasi Kebutuhan Pembiayaan.................................................................................. 22 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah ......................................... 22 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah ...................................................... 23 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan ............ 26

BAB 5: RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN……………29 5.1

PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG PELAYARAN .................... 29

5.2

PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN (PP NO. 61/2009)...................................................................... 29

5.3

RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN.................................................................. 29

5.4

INISIATIF JANGKA PENDEK UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN................................ 29

SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL ....................... 36 SUB LAMPIRAN B: ARUS PERDAGANGAN UTAMA PADA TAHUN 2009 ............................... 74

i

SUB LAMPIRAN C: PELABUHAN STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI ........................... 78 SUB

LAMPIRAN D: PARAMETER PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PELABUHAN BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI .................................................... 81

SUB LAMPIRAN E: RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN ........................................... 88

ii

BAB 1: PENDAHULUAN Sebagai negara kepulauan yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung kepada transportasi laut, beroperasinya pelabuhan secara efisien di Indonesia merupakan prioritas utama. Selain untukmemberdayakan industri angkutan laut nasional, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran lebih lanjut mengamanatkan prioritas dalam hal peningkatan efisiensi dan kesinambungan pembangunan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Arah kebijakan di bidang kepelabuhanan menekankan pada penataan penyelenggaraan pelabuhan, reformasi kelembagaan, peningkatan persaingan, penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator, pembagian peran pemerintah daerah dan swasta secara proporsional dalam penyelenggaraan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, serta penyiapan sumber daya manusia yang profesional untuk memenuhi kebutuhan sektor pemerintah maupun swasta. Pendekatan multi-dimensi yang diamanatkan oleh Undang-Undang diharapkan dapat mendukung dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya konektivitas dan pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Visi pembangunan di bidang kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut: “Sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah”. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaranjuga mengamanatkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) disusun sebagai kerangka kebijakan untuk memfasilitasi tercapainya visi tersebut. RIPN akan menjadi acuan bagi pembangunan bidang kepelabuhanan di Indonesia. Di dalam RIPN juga terdapat prediksi lalu-lintas pelabuhan, kebutuhan pengembangan fisik pelabuhan, kebutuhan investasi dan strategi pendanaan, program modernisasi pelabuhan dan integrasinya dengan pembangunan ekonomi dalam kerangka sistem transportasi nasional. RIPN disusun dengan mengintegrasikan rencana lintas sektor, mencakup keterkaitan antara sistem transportasi nasional dan rencana pengembangan koridor ekonomi serta sistem logistik nasional, rencana investasi dan implementasi kebijakan, peran serta pemerintah dan swasta, serta pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah. Integrasi tersebut menjadi landasan utama untuk perencanaan dan investasi jangka panjang dimana bentuknya tidak hanya berupa pembangunan fisik namun juga menyangkut peningkatan efisiensi dan upaya memaksimalkan pemanfaatan kapasitas pelabuhan yang ada serta berbagai langkah terkait dengan aspek pengaturan, kelembagaan, dan operasional pelabuhan.

1

Gambar 1-1 Kedudukan RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI

2

Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN

3

BAB 2: KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL Kebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda dan lintas sektoral. Peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasinasional dan strategi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kebijakan tersebut lebih menekankan pada perencanaan jangka panjang dalam kemitraan antar lembaga pemerintah dan antar sektor publik dan swasta. Munculnya rantai pasok global (supply chain management) sebagai model bisnis yang diunggulkan, merupakan faktor kunci dalam perubahan ekonomi global. Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasimempengaruhi strategi bisnis yangterintegrasi antara produksi, pemasaran, transportasi, distribusi dan klaster industri dalam koridor ekonomi. Kelancaran, keamanan dan ketepatan waktu, dalam sistem multi moda transportasi yang efisien merupakan kunci keberhasilan bisnis yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan multimoda transportasi dan sistem logistik nasional dalam penetapan kebijakan dan pembangunan infrastruktur fisik. Infrastruktur transportasi merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan kebijakan publik, peraturan, dan sistem operasi. Peran investasi swasta sangat penting, dimana komitmen kebijakan pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan publik. Dalam sistem transportasi nasional yang efesien dan efektif, kebijakan maritim masa depan di Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang besar. Dengan berbagai kebijakan akan diadakan perubahan secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan perkembangan lingkungan strategis dan internasional (continuous improvement process). Untuk itu masukan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Kebijakan pelabuhan nasional akan merefleksikan perkembangan sektor kepelabuhanan menjadi industri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dan sistem operasi pelabuhan sesuai dengan standar internasional baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. Tujuannya adalah untuk memastikan sektor pelabuhan dapat meningkatkan daya saing, mendukung perdagangan,terintegrasi dengan sistem multi-moda transportasi dansistem logistik nasional.Kerangka hukum dan peraturan akan diarahkan dalam upaya menjamin kepastian usaha, mutu pelayanan yang lancar dan cepat, kapasitas mencukupi, tertib, selamat, aman, tepat waktu,tarif terjangkau, kompetitif, aksesibilitas tinggi dan tata kelolayang baik. Kebijakan tersebut akan terus dibangun dan dikembangkan berdasarkan konsensus dan komitmen dari para pemangku kepentingan.

4

2.1

KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL

Kebijakan pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya: •

Mendorong Investasi Swasta Untuk mendukung rencana MP3EI, partisipasi sektor swasta merupakan kunci keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Indonesia, karena kemampuan finansial sektor publik terbatas.

•

Mendorong Persaingan Mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam kegiatan usaha kepelabuhanan yang diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien.

•

Pemberdayaan Peran Penyelenggara Pelabuhan Upaya perwujudan peran Penyelenggara Pelabuhan sebagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan (landlord port authority) dapat dilaksanakan secara bertahap. Upaya tersebut mencerminkan penyelenggara pelabuhan yang lebih fleksibel dan otonom.

•

Terwujudnya Integrasi Perencanaan Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi dan terintegrasi kedalam penyusunan rencana induk pelabuhan khususnya dikaitkan dengan MP3EI/koridor ekonomi, sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta keterlibatan masyarakat setempat.

•

Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional akan dikeluarkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar.

•

Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal. Keandalan teknis minimal diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang berlaku di seluruh pelabuhan. Secara bertahap diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi standar yang sesuai dengan ketentuan internasional.

•

Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim Pengembangan pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Penyelenggara Pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna memperkecil kemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim. Mekanisme pengawasan yang efektif akan diterapkan melalui kerja sama dengan instansi terkait, termasuk program tanggap darurat.

•

Mengembangkan sumber daya manusia Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi, termasuk memperhatikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Lembaga pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi akan dilibatkan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pelabuhan, untuk memenuhi standar internasional.

2.2

STRATEGI IMPLEMENTASI

2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif Pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional akan diawasi secara efektif dan dipublikasikan secara berkala kepada para pemangku kepentingan. 2.2.2 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja •

Perencanaan pengembangan pelabuhan dalam kerangka sistem transportasi nasional akan dikoordinasikan dengan perencanaan sektoral masing-masingmoda transportasi, instansi terkait lainnya dan Penyelenggara Pelabuhan. Pedoman tentang perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan akan diterbitkan. Badan usaha pelabuhan diminta untuk memberikan informasi yang relevan kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk disinkronisasikan dengan rencana induk masing-masing pelabuhan.

•

Status pelabuhan akan di-review secara berkala untuk menentukan kemungkinan terjadinya perubahan hierarki pelabuhan dan implikasinya terhadap revisi Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan rencana induk masing-masing pelabuhan.

•

Sistem indikator kinerja akan diterapkan untuk tujuan perencanaan dan pemantauan serta hasil pencapaian kinerja pelabuhan akan dipublikasikan secara berkala.

2.2.3 Pengaturan Tarif •

Pengaturan penetapan tarif harus mudah diterapkan dalam arti setiap jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan. Tarif yang diusulkan Badan Usaha Pelabuhan dapat ditolak apabila tidak wajar dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa atau infrastruktur..

•

Review tarif dilakukan tanpa mengurangi kebebasan badan usaha pelabuhan untuk menegosiasikan perjanjian kerjasama usaha dengan mitra bisnisnya.

•

Pedoman tentang prosedur pemantauan dan review tarif akan dikeluarkan untuk mempermudah penerapan tarif agar tidak menimbulkan beban yang tidak wajar kepada Badan Usaha Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan maupun para Pengguna Jasa. Pedoman tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang penerapan tarif atau perjanjian jasa pelayanan pelabuhan yang dianggap anti-kompetitif.

6

2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan •

Persaingan di sektor pelabuhan akan terus didorong, baik terhadap fasilitas yang sudah ada maupun melalui pengembangan pelabuhan baru atau perluasan pelabuhan yang sudah ada.

•

Pedoman tentang prosedur penyampaian keberatan dan penyelesaian sengketa akan dikeluarkan untuk mengatasi perilaku anti-kompetitif.

2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan •

Dalam upaya meningkatkan keterampilan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pendidikan di sektor pelabuhan akan dilakukan bersama-sama dengan Badan Usaha Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan, koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dan pusat pelatihan yang ada. Kebutuhan dan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan akan direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan tuntutan permintaan.

•

Nota kesepahaman akan dibuat dengan pusat pelatihan, lembaga kejuruan, dan perguruan tinggi untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor pelabuhan dan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memastikan kurikulum pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

•

Peningkatan kesejahteraan dan insentif yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki praktek jam kerja efektif, jumlah tenaga kerja riil, memperluas program pelatihan dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan persaingan di pelabuhan.

•

Keikutsertaan tenaga kerja di sektor pelabuhan akan didorong melalui program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga pelatihan, sekolah kejuruan dan perguruan tinggi.

2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara Efektif Penerapan peraturan tentang keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan akan dilaksanakan secara konsekuen dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih efektif kepada Syahbandar berdasarkan pedoman dan standar internasional (International Ship and Port facility Security Code). 2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif •

Dalam rangka menjamin perlindungan lingkungan maritim yang efektif di pelabuhan, pedoman tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim di pelabuhan akan lebih dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang mengatur: o Pencegahan pencemaran lingkungan maritim di pelabuhan; o Kerangka kerja sistem manajemen lingkungan maritim; dan o Pengawasan internal dan audit independen yang dilakukan secara berkala.

•

Peran Syahbandar untuk mengelola dan melakukan penanggulangan pencemaran maritim di pelabuhan akan lebih ditingkatkan.

Sistem manajemen lingkungan maritim akan diterapkan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan di bidang pelayaran untuk memastikan sistem tanggap darurat berfungsi di sektor pelabuhan.

8

BAB 3: PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA 3.1

LATAR BELAKANG

Peran pelabuhan di Indonesia sebagai negara maritim sangat dominan dalam pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan pelabuhan untuk menunjang perdagangan internasional dan domestik secara nasional pada skala sangat besar. Pada tahun 2009, pelabuhan Indonesia menangani 968,4 juta ton muatan yang terdiri atas 560,4 juta ton muatan curah kering (hampir tiga perempatnya adalah batubara), 176,1 juta ton muatan curah cair (86 persennya adalah minyak bumi atau produk minyak bumi dan minyak kelapa sawit), 143,7 juta ton general cargo dan 88,2 muatan peti kemas (terlihat pada Tabel 3-1, dan Gambar 3-1 dan 3-2). Perdagangan luar negeri tercatat sebesar 543,4 juta ton atau 56 % dari total volume muatan yang ditangani melalui pelabuhan Indonesia pada tahun 2009. Muatan ekspor sebesar 442,5 juta ton atau lebih dari 80 % perdagangan luar negeri, sementara impor sebanyak 101,0 juta ton atau 20 % perdagangan luar negeri. Muatan ekspor lebih tinggi karena angkutan batubara jumlahnya sangat besar yaitu 278,6 juta ton pada tahun 2009. Tabel 3-1 juga menunjukkan pertumbuhan lalu-lintas barang melalui pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2009 yang meningkat rata-rata 11,0 %. Namun demikian, penyebaran pertumbuhannya sangatlah beragam, sebagai contoh, lalu lintas curah kering meningkat lebih dari lima kali lipat dari 95,2 juta ton pada tahun 1999 menjadi 560,4 juta ton pada tahun 2009. Muatan peti kemas juga meningkat rata-rata 12,3 %, yaitu dari 27,7 juta ton pada tahun 1999 menjadi 88,2 juta ton pada tahun 2009 (lihat juga Gambar 3-3). General cargo meningkat rata-rata 7,3 %, sementara komoditas curah cair memiliki pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu 1,7% selama perioda ini. Secara total, lalu-lintas barang melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia menurut kelompok jenis muatan utama diperlihatkan pada Tabel 3-2 serta secara grafis pada Gambar 3-1 sampai 3-3. Sedangkan lalu-lintas antar pelabuhan (arus perdagangan) menurut jenis komoditasnya ditunjukkan pada Sub LampiranB. Pertumbuhan perdagangan masa depan di Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh tingkat implementasi kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, yang tertuang dalam Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Dengan pusat pertumbuhan dan koridor ekonomi yang telah ditetapkan (Gambar 3-4) beserta sistem transportasi nasional yang akan menjamin konektivitas, MP3EI mengarahkan untuk terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Melalui implementasi MP3EI, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju pada tahun 2025, yang berarti pertumbuhan ekonomi riil antara 6,4 – 7,5% diharapkan bisa tercapai pada

periode 2011 – 2014. Selain itu, tingkat inflasi juga diperkirakan turun dari 6,5% pada kurun waktu 2011 – 2014 menjadi 3,0% pada tahun 2025. Peranan Pelabuhan menjadi sangat penting bagi terwujudnya tujuan MP3EI. Disisi lain, bila MP3EI dapat diimplementasikan dengan baik, maka implikasinya adalah pertumbuhan lalu-lintas barang melalui pelabuhan menjadi lebih tinggi. Pelabuhan strategis di masing-masing koridor ekonomi disajikan dalam Sub Lampiran C.

3.2

PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN BERDASARKAN SKENARIO DASAR (BASE CASE)

Tabel 3-3 menyajikan proyeksi total muatan yang akan ditangani pelabuhan di Indonesia berdasarkan jenis muatan dan komoditas dari tahun 2009 sampai dengan 2030. Total lalu-lintas muatan melalui pelabuhan diperkirakan meningkat dari 1,0 milyar ton pada tahun 2009 menjadi 1,3 milyar ton pada tahun 2015 dan menjadi 1,5 milyar ton pada tahun 2020. Angka pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 4,5 % dari tahun 2009 sampai dengan 2015 dan 3,7 % dari tahun 2015 sampai dengan 2020.

10

Tabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan, pada Tahun 1999 dan 2009 (dalam ribu ton)

Tabel 3-2 2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009 (dalam ribu ton)

Gambar 3-1 1 Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan di Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan Tahun 2009 (dalam ribu ton)

12

Gambar 3-2 2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada Tahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan (dalam ribu ton)

Gambar 3-3 3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia, Periode Tahun 1990-2009 1990

Gambar 3-4 3 Koridor Ekonomi dalam MP3EI

Tabel 3-3 Prakiraan (Base Base Case) Case Arus Barang di Pelabuhan-Pelabuhan Pelabuhan Indonesia, Indonesia 2009-2030 (dalam ribu ton)

Jenis Muatan

2009 Jenis Perdagangan Domestik 32,840 110,859 61,000 27,223 312,852 255,914 144 14,941 279,303 139,349 10,531 91 5,162 30,665 3,832 2,343 13,879 60,124 136,723 39,349 91,110 385 22,438 38,485 23,175 479 543,415 433,346

Internasional

General Cargo Peti Kemas Curah Kering Semen Batubara Biji Besi Pupuk Biji-bijian Curah Kering Lain Curah Cair Minyak Bumi & Produk CPO Curah Cair Lain Total

Rata-rata Pertumbuhan Tahunan (%) General Cargo Container Dry Bulk Cement Coal Iron Ore Fertilizer Grain Other Dry Bulk Liquid Bulk Petroleum & Products CPO Other Liquid Bulk Total -

3.3

-

Total

2015 Jenis Perdagangan Domestik 39,213 148,562 106,894 65,626 328,918 342,135 6,700 21,925 279,303 203,330 13,714 400 7,323 39,934 4,316 2,639 17,562 73,907 178,042 52,718 118,649 501 30,069 51,574 29,323 642 653,066 609,040

Internasional

143,699 88,222 568,766 15,085 418,652 10,623 35,828 6,175 74,003 176,072 91,495 60,923 23,654 976,761 -

Total

2020 Jenis Perdagangan Domestik 43,294 180,748 157,271 100,020 310,318 438,906 8,757 28,655 250,000 272,101 16,686 1,000 9,346 48,586 4,672 2,885 20,858 85,679 216,653 65,700 144,355 610 37,471 64,271 34,827 819 727,537 785,374

Total

Internasional

187,775 172,519 671,053 28,625 482,633 14,114 47,257 6,954 91,469 230,759 119,151 81,643 29,965 1,262,106

2030 Jenis Perdagangan Domestik 50,245 242,911 294,234 183,446 284,436 675,731 14,264 48,947 200,000 443,224 23,537 2,000 14,514 68,536 5,422 3,348 26,700 109,676 315,952 97,252 213,681 903 55,467 95,136 46,805 1,213 944,867 1,199,340

Internasional

224,043 257,291 749,224 37,411 522,101 17,686 57,932 7,557 106,537 282,353 144,965 101,742 35,646 1,512,911

Total 293,155 477,680 960,167 63,210 643,224 25,537 83,050 8,770 136,376 413,204 214,584 150,603 48,017 2,144,207

3.0 9.8 0.8 89.7 4.5 6.0 2.0 4.0

5.0 15.8 5.0 6.6 6.5 27.9 4.5 2.0 3.5

4.6 11.8 2.8 11.3 2.4 4.9 4.7 2.0 3.6

2.0 8.0 (1.2) 5.5 (2.2) 4.0 5.0 1.6 3.5

4.0 8.8 5.1 5.5 6.0 20.1 4.0 1.8 3.0

3.6 8.3 2.2 5.5 1.6 4.6 4.2 1.7 3.1

1.5 6.5 (0.9) 5.0 (2.2) 3.5 4.5 1.5 2.5

3.0 6.3 4.4 5.5 5.0 7.2 3.5 1.5 2.5

2.7 6.4 2.5 5.4 2.1 3.7 3.7 1.5 2.5

4.5 5.0 4.0 3.1

4.5 5.0 5.0 5.8

4.5 5.0 4.0 4.4

4.0 4.5 3.5 2.2

4.0 4.5 5.0 5.2

4.0 4.5 3.5 3.7

4.0 4.0 3.0 2.6

4.0 4.0 4.0 4.3

4.0 4.0 3.0 3.5

PROYEKSI LALU LINTAS BERBASIS SKENARIO ALTERNATIF

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3-5, pada Skenario Pertumbuhan Tinggi, total lalu lintas peti kemas Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai 57 juta TEUs,sementara TEU pada Skenario Pertumbuhan Dasar akan mencapai 48 juta TEUs,sedangkan sedangkan pada Skenario Pertumbuhan Rendah 42 juta TEUs. Gambar 3-6 menyajikan secara jelas proyeksi untuk total berdasarkan jenis muatan untuk ketiga skenario.

14

Gambar 3-5 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurut Skenario Pertumbuhan Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu TEU) Pertumbuhan,

Gambar 3-6 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan Menurut Skenario kenario Pertumbuhan, Pertumbuhan Periode Tahun 2015-2030 2030 (dalam ribu ton)

2015

2020

2030

Gambar 3-6 6 menyajikan proyeksi total lalu lintas muatan di Indonesia berdasarkan jenis muatan untuk ketiga skenario tersebut. Total lalu lintas muatan diprakirakan mencapai 2,7 milyar ton pada tahun 2030,mencapai 2030 2,1 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Dasar dan 1,8 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Rendah.

3.4

IMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PELABUHAN

Hasil proyeksi lalu-lintas muatan melalui pelabuhan di Indonesia mempunyai implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelabuhan nasional, yaitu diantaranya: •

Pada tahun 2020 lalu lintas peti kemas Indonesia akan meningkat lebih dari dua kali lipat volume tahun 2009 dan akan kembali meningkat dua kali lipat pada tahun 2030;

•

Pengembangan terminal peti kemas sangat diperlukan di berbagai lokasi pelabuhan;

•

Peningkatan volume peti kemas juga akan menimbulkan kebutuhan pengembangan pelabuhan peti kemas sebagai pelabuhan hub baru, baik di bagian barat maupun di timur Indonesia, seperti Kuala Tanjung dan Bitung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Namun kajian yang lebih spesifik diperlukan untuk pengembangan pelabuhan hub tersebut.

•

Pertumbuhan lalu lintas curah kering dan cair yang lebih rendah menunjukkan bahwa total tonase muatan hanya akan meningkat sampai dengan 50% pada tahun 2020 dan 50% lagi pada tahun 2030.

16

BAB 4: HIERARKI, LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pelabuhan didasarkan pada pendekatan penilaian kapasitas pelabuhan dan memperhatikan skema pembangunan untuk masing-masing pelabuhan. Selain kebijakan pemerintah, juga telah diperhatikan program pembangunan pelabuhan strategis di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang menjadi dasar utama bagi pengembangan pelabuhan meliputi (a) prioritas pengembangan konektivitas dan prasarana pelabuhan untuk mendukung program koridor perekonomian Indonesia tahun 2025, (b) Cetak Biru Transportasi Multimoda/Antarmoda untuk mendukung Sistem Logistik Nasional, dan (c) Rencana Strategis Sektor Perhubungan. Sub Lampiran D memberikan rangkuman parameter perencanaan dan strategi pengembangan pelabuhan pada enam koridor pembangunan ekonomi sampai dengan 2030.Rangkuman tersebut memuat proyeksi lalu-lintas muatan melalui pelabuhan berdasarkan jenis kargo, disain kapal dan target produktivitas, strategi investasi, dan kegiatan bisnis utama pelabuhan. Sub Lampiran E memuat daftar rencana pengembangan pelabuhan (termasuk pengembangan kapasitas dan kebutuhan investasi) sampai dengan tahun 2030 berdasarkan wilayah, lokasi, dan fasilitas pelabuhan. 4.1

KRITERIA HIERARKI PELABUHAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pelabuhan laut di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan hierarki yang terdiri atas: a.

Pelabuhan Utama (yang berfungsi sebagai Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Hub Internasional);

b.

Pelabuhan Pengumpul; dan

c.

Pelabuhan Pengumpan, yang terdiri atas: 1) Pelabuhan Pengumpan Regional; 2) Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Hierarki pelabuhansebagaimana dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut: 1. Pelabuhan Utama: a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional; b. berada dekat dengan jalur pelayaran internasional ± 500 mil dan jalur pelayaran nasional ± 50 mil;

c. memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil; d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang e. kedalaman kolam pelabuhan minimal –9 m-LWS; f. berperan sebagai tempat alih muat peti kemas/curah/general cargo/penumpang internasional; g. melayani Angkutan petikemas sekitar 300.000 TEUs/tahun atau angkutan lain yang setara; h. memiliki dermaga peti kemas/curah/general cargo minimal 1 (satu) tambatan, peralatan bongkar muat petikemas/curah/general cargo serta lapangan penumpukan/gudang penyimpanan yang memadai. i. berperan sebagai pusat distribusi peti kemas/curah/general cargo/penumpang di tingkat nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional; 2. Pelabuhan Pengumpul: a. kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah; b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya setidaknya 50 mil; c. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional ± 50 mil; d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; e. berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional; f. kedalaman minimal pelabuhan –7 m-LWS; g. memiliki dermaga multipurpose minimal 1 tambatan dan peralatan bongkar muat; h. berperan sebagai pengumpul cargo/penumpang nasional;

angkutan

peti

kemas/curah/general

i. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional; 3. Pelabuhan Pengumpan Regional: a. berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antarprovinsi; b. berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota; c. berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi; d. berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Utama; e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke Pelabuhan Pengumpul dan/atau Pelabuhan Pengumpan lainnya; f. berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam propinsi;

18

g. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; h. melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) provinsi; i. berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau ± 25 mil; j. kedalaman maksimal pelabuhan –7 m-LWS; k. memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 m; l. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Regional lainnya 20 – 50 mil. 4. Pelabuhan Pengumpan Lokal: a. Berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataanserta peningkatan pembangunan kabupaten/kota; b. Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota; c. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang; d. Melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; e. berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Pengumpul, dan/atau Pelabuhan Pengumpan Regional;

Utama,

Pelabuhan

f. berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut; g. berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya; h. berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali keperintisan; i. kedalaman maksimal pelabuhan –4 m-LWS; m. memiliki fasilitas tambat atau dermaga dengan panjang maksimal 70 m; j. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal lainnya 5 – 20 mil.

4.2

KEBUTUHAN INVESTASI PELABUHAN

Table 4-1 menunjukkan rincian dari total kebutuhan investasi pelabuhan di Indonesia sampai dengan 2030 berdasarkan koridor pembangunan ekonomi dan jenis fasilitas pelabuhan. Total investasi sebesar US$ 47,064 milyar terdiri dari US$ 12,212 milyar (tahun 2011-2015), US$ 12,389 milyar (tahun 2016-2020) dan US$ 22,464 milyar (tahun 2021-2030). Gambar 4-1 menunjukkan distribusi kebutuhan investasi sektor pelabuhan berdasarkan koridor ekonomi dan tahapan pengembangan, sedangkan Gambar 4-2 memperlihatkan distribusi kebutuhan investasi pelabuhan menurut koridor ekonomi dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan.Sub Lampiran E memberikan rincian kebutuhan

investasi pelabuhan sampai dengan tahun 2030 berdasarkan koridor ekonomi dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan. Secara ringkas, Tabel 4-2 menunjukkan indikasi kebutuhan jumlah pendanaan dari sektor pemerintah dan swasta selama periode tahun 2011-2030.

Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, tahun 2011) Perode dan Koridor Ekonomi

Peti Kemas

CPO

Terminal Minyak Batu Bumi Bara

Curah Terminal Lainnya lainnya

CDC /Multi Moda

Pesiar/ Lahan/ Pariwisa Infra. ta Dasar

Total

2011-2015 Sumatra Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Papua- Kepulauan Total

455 2,095 7 186 121 183 3,046

388 138 9 535

289 339 20 89 50 34 821

387 60 366 813

63 86 41 430 166 122 906

31 354 121 195 355 1,070 2,127

25 130 75 230

17 100 47 20 21 205

613 2,342 190 30 94 258 3,528

2,267 5,506 426 1,454 870 1,688 12,212

2016-2020 Sumatra Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Papua- Kepulauan Total

2,192 2,297 30 120 141 123 4,902

467 138 9 614

344 508 20 89 95 48 1,103

299 60 346 705

167 35 35 35 106 106 484

44 120 243 243 606 1,458 2,714

250 250

20 110 439 30 40 639

222 150 61 61 121 364 980

3,755 3,530 828 1,061 1,077 2,138 12,390

2021-2030 Sumatra Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Papua- Kepulauan Total

4,329 4,164 60 338 216 245 9,352

903 8 275 25 10 1,221

762 827 40 178 137 97 2,041

597 120 693 1,410

202 115 70 70 211 211 882

88 150 486 486 1,092 2,915 5,217

340 340

30 130 390 29 60 639

150 121 121 243 729 1,365

6,911 6,005 1,168 2,190 1,923 4,267 22,465

2011-2030 Sumatra Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Papua- Kepulauan Total

6,975 8,556 97 644 477 550 17,299

1,758 8 550 43 10 2,369

1,395 1,674 80 356 282 179 3,965

1,283 240 1,405 2,927

432 236 146 535 483 439 2,273

163 624 850 924 2,053 5,443 10,058

25 720 75 820

67 340 876 79 121 1,482

835 2,642 373 213 459 1,351 5,872

12,934 15,041 2,422 4,705 3,871 8,093 47,066

Catatan: *) Terminal lainnya: Terminal konvensional (muatan umum), terminal mobil, terminal serbaguna dan terminal penumpang

20

Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Tahapan Pengembangan (dalam juta US$)

Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/Fasilitas Pelabuhan (dalam juta US$)

Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untuk Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030

Catatan: 1. Pembiayaan dari sektor keuangan pemerintah/swasta untuk tanah, infrastruktur dasar dan non-komersial terminal, rehabilitasi/pengembangan pelabuhanpelabuhan kecil baru. Sedangkan pembiayaan sektor swasta murni adalah untuk pembangunan terminal di pelabuhan-pelabuhan komersial; 2. Diperkirakan bahwa untuk periode 2011-2015 dari total kebutuhan pembiayaan sebesar US$, 12.212 juta porsi BUMN mencapai US$3.521 juta. 4.3

PEMBIAYAAN PELABUHAN DAN KERANGKA DUKUNGAN DAN PENJAMINAN PEMERINTAH

4.3.1 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan Sampai dengan tahun 2030 Indonesia harus menyediakan anggaran sebesar US$ 45-50 milyar untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan kapasitas pelabuhan.Diperkirakan sekitar 68% dari seluruh total investasi pengembangan pelabuhan baru di Indonesia memerlukan pendanaan dari pihak swasta, terutama berdasarkan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) melalui pemberian konsesi untuk jangka panjang, terutama untuk pelabuhan komersial seperti terminal peti kemas, terminal curah, dan fasilitas pelabuhan komersial lainnya. Sisanya sekitar 32% diperlukan untuk penyediaan lahan, prasarana umum pelabuhan seperti pendalaman alur pelayaran dan penahan gelombang (breakwater), penyediaan terminal pelabuhan non-komersial, rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan kecil baru (feeder) yang harus disediakan oleh pemerintah. 4.3.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan bahwa investasi infrastruktur dasar pelabuhan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pelabuhan. Penyelenggara Pelabuhan merupakan lembaga yang memiliki aset finansial dan

22

pengalaman yang terbatas dalam penyelenggaraan pelabuhan. Dalam masa transisi, lembaga tersebut hanya mempunyai anggaran yang terbatas dan pada dasarnya belum memiliki kapasitas untuk melakukan pinjaman di awal tahun operasionalnya. Satusatunya sumber utama pendanaan infrastruktur dalam jangka pendek adalah dari anggaran pemerintah. Apabila Penyelenggara Pelabuhan belum memiliki sumber pembiayaan yang mencukupi, maka potensi sumber pendanaan untuk investasi infrastruktur pelabuhan dapat berasal dari konsesi. Di masa mendatang, sumber pembiayaan infrastruktur dasar untuk Penyelenggara Pelabuhan akan berkembang sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan Penyelenggara Pelabuhan. Hal ini akan terjadi apabila Penyelenggara Pelabuhan dimungkinkan untuk mengelola pendapatannya, termasuk pendapatan dari penyelenggaraan kepelabuhanan (misalnya jasa labuh, sewa lahan, konsesi). Dengan demikian Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan pendapatannya.

4.3.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah Karena keterbatasan anggaran, interaksi antara pihak pemerintah dan swasta diatur dalam tiga jenis peraturan, yaitu peraturan mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), peraturan spesifik sektor, dan peraturan umum lainnya yang mengatur kegiatan usaha di Indonesia. Terdapat empat prinsip dasar kebijakan investasi dalam kategori KPS, yaitu: a. Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Pemerintah bermaksud untuk memusatkan kebijakannya dalam (i) pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur yang ada, (ii) fokus pada pengembangan infrastruktur yang secara ekonomi layak, namun secara finansial tidak layak, (iii) pemberian subsidi dan kompensasi pada PSO (Kewajiban Layanan Umum) dalam pelayanan infrastruktur, dan (iv) mengisi celah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan cara menawarkan proyek KPS kepada pasar.

b. Peraturan dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Peraturan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ditunjukkan dalam Tabel 4.3 Peraturan KPS terutama mengacu pada Peraturan Presiden No. 67/2005 mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, yang telah dirubah dalam Peraturan Presiden No. 13/2010 dan No. 56/2011 yang memungkinkan pemberian dukungan dan penjaminan pemerintah. Sebagai tambahan, dua peraturan lainnya mengenai penjaminan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden No. 78/2010 tentang Dana Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2010 tentang

implementasi dari Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan Infrastruktur. Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan dapat menyediakan fasilitas (i) kebijakan dana talangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), (ii) penjaminan untuk resiko infrastruktur melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan (iii) layanan proyek pengembangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).

Table 4-1Dasar Hukum Investasi Sektor Swasta No.

Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Penjelasan

Skema dan Pedoman KPS 1

Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

2

Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

3

Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

4

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2012

Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

5

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 83 Tahun 2010

Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

Manajemen Resiko , Dukungan Pemerintah dan Penjaminan Infrastruktur 6

Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.01/2006

Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur

7

Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

8

Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010

Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Pedoman, Organisasi, dan Prosedur KPS

24

No. 9

Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Penjelasan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2009

Daftar Rencana Proyek Kerjasama

10

Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005

Komite Kebijakan Infrastruktur (KKPPI)

11

Public Private Partnership Book, Sector of Transportation, 2010-2014, Ministry of Transportation (2010)

12

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2011

13

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER01/M.EKON/05/2006

Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER3/M.EKON/06/2006

Tata Cara dan Kriteria Penyusunan Daftar Prioritas Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER4/M.EKON/06/2006

Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah

14

15

Percepatan

Penyediaan

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

Kerjasama Daerah 16

Peraturan PemerintahNo. Tahun 2007

50

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Pengadaan Tanah 17

Undang-undang No. 2 Tahun 2012

Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

18

Peraturan Presiden Tahun 2012

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum

20

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun

No.

71

bagi

Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

No.

Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) 2007

Penjelasan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum)

c. Peran Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dalam Pembiayaan Infrastruktur Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dibentuk untuk (i) memenuhi pembiayaan jangka panjang, terutama dalam mata uang lokal dan untuk pembiayaan infrastruktur serta (ii) menyediakan pembiayaan mata uang local dengan jangka waktu (tenor), persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang sesuai untuk kredit proyek infrastrukturmelalui: •

Penggunaan peringkat kredit pinjaman dari bank dan lembaga investasi domestik untuk tenor jangka panjang dengan resiko marjin yang lebih tinggi dari penawaran pemerintah dan perusahaan skala besar;

•

Penyediaan produk keuangan yang memenuhi kriteria KPS infrastruktur dan proyek yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

d. Peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam Penyediaan Penjaminan untuk Pengembangan Infrastruktur Indonesia PT PII dibentuk untuk memenuhi tujuan berikut: •

Menyediakan penjaminan resiko politik untuk proyek KPS infrastruktur;

•

Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek KPS infrastruktur dengan memberikan penjaminan resiko politik yang kredibel;

•

Meningkatkan tata kelola dan transparansi pemberian penjaminan;

•

Melindungi pemerintah dari kewajiban yang bersifat kontingensi (termasuk proteksi terhadap tekanan APBN).

4.3.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan Hambatan yang terjadi dalam pengembangan pasar untuk mengikutsertakan pihak swasta adalah persepsi terhadap resiko proyek, resiko investasi dan keterbatasan akses untuk pasar modal serta pembiayaan proyek. Strategi utama (key success factor) untuk mengikutsertakan pihak swasta berinvestasi di pelabuhan adalah:

26

•

Kebijakan investasi sektor swasta yang kondusif Kebijakan investasi yang kondusif akan meningkatkan minat investor yang potensial dan juga mempengaruhi persepsi investor terhadap resiko secara positif.

•

Implementasi regulasi secara komprehensif Regulasi merupakan wadah yang penting untuk mewujudkan komitmen pelaksanaan kebijakan pemerintah.

•

Persiapan proyek yang matang Persiapan proyek yang matang merupakan daya tarik pihak swasta untuk berinvestasi. Apabila dilelang, proyek tersebut akan menarik minat investor dengan kualitas teknik dan keuangan yang memadai.

•

Prosedur pelelangan yang kompetitif Pelelangan pelabuhan/terminal umum harus dilaksanakan secara kompetitif agar pemerintah memperoleh manfaat maksimal dari persaingan harga, tingkat pelayanan jasa kepelabuhanan dan kualitas investor.

•

Penanggung jawab proyek yang jelas dan tidak ada intervensi kontrak Hal ini penting untuk memastikan efisiensi biaya (value for money) bagi pemerintah.

•

Kerangka pemantauan kinerja Kerangka pemantauan kinerja pelaksanaan kontrak.

•

diperlukan

untuk

pemantauan

kepatuhan

Kepastian bagi swasta untuk memperoleh pendapatan sesuai tarif yang berlaku Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi investor dalam memperoleh pendapatan dari pengoperasian proyek.

•

Kepastian bagi swasta untuk dapat menyesuaikan tarif Selama periode pengoperasian proyek, pihak swasta dapat melakukan penyesuaian tarif secara berkala.

•

Kerangka pengaturan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang komprehensif Pihak swasta harus menerapkan standar keamanandan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim secara komprehensif.

•

Kepastian bagi swasta untuk memperoleh hak perlindungan secara efektif Pihak swasta akan memperoleh perlindungan terhadap intervensi pemerintah yang dapat mempengaruhi pendapatan, membatasi akses pembiayaan atau merugikan investasinya dan kebebasan untuk menyelesaikan sengketa.

•

Kapasitas kelembagaan Proyek akan dikelola oleh tenaga profesional dari pemerintah agar memberikan kepastian bagi investor.

•

Pengaturan yang independen Pihak swasta akan diberikan kepastian bahwa keputusan regulator tidak dipengaruhi oleh intervensi politik atau tekanan pihak tertentu.

28

BAB 5: RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN Dalam rangka proses perumusan Rencana Induk Pelabuhan Nasional telah digambarkan perlunya penjabaran lebih lanjut dibidang pengaturan dan kebijakan untuk mendorong Indonesia kearah yang lebih maju dengan terwujudnya sistem kepelabuhanan yang lebih berdaya saing. Dalam hubungan ini diperlukan rencana aksi yang meliputi: •

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

•

Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

•

Rencana aksi lebih lanjut untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.

5.1

PERATURAN PELAYARAN

PELAKSANAAN

YANG

DIAMANATKAN

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Pelayaran telah mengamanatkan perlunya perumusan peraturan pelaksanaan kebijakan, program dan tindakan administratif.Beberapa hal telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan, namun masih diperlukan peraturan lebih lanjut sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1.

5.2

PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN (PP NO. 61/2009)

PP No. 61/2009 mencakup secara luas ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang Pelayaran dan telah mengamanatkan perlunya perumusan ketentuan lebih lanjut dalam bentuk peraturan Menteri Perhubungan (Tabel 5.2.)

5.3

RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan kebijakan pelabuhan nasional secara efektif, diperlukan beberapa rencana aksi lebih lanjut (Tabel 5.3) secara terintegrasi. Dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan akan dilakukan untuk membahas isu kebijakan, perencanaan dan regulasi di bidang kepelabuhanan. 5.4

INISIATIF JANGKA PENDEK UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN

Selain rencana aksi kebijakan tersebut, terdapat beberapa inisiatif jangka pendek untuk mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada kinerja pelabuhan, termasuk

manajemen pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat dan pembangunan fasilitas pelabuhan (Tabel 5.4). Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran No. 1.

Materi Peraturan Menteri Perhubungan

Keterangan

Tarif dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 110 UU Pelayaran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rancangan dan pelaksanaan pengerukan dan reklamasi, Sertifikat Pemberi Jasa Pengerukan

Pasal 197

Penetapan Daerah Wajib Pandu, Pelatihan dan ujian Pandu dan Penyelenggaraan Pemanduan

Pasal 201

Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Permintaan Bantuan di Pelabuhan

Pasal 212

serta

UU Pelayaran

UU Pelayaran

UU Pelayaran

Kegiatan Kapal di Pelabuhan (Perbaikan kapal, Perpindahan muatan, gandeng kapal, Penanganan barang-barang berbahaya)

Pasal 216

Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Pelabuhan

Pasal 238

Sistem Informasi Pelayaran

Pasal 272

UU Pelayaran

UU Pelayaran

UU Pelayaran

Tabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009 No. 1.

Materi Peraturan Menteri Perhubungan Prosedur Penetapan Lokasi Pelabuhan

Keterangan Pasal 19 PP 61/2009

2.

3.

4.

Prosedur Formulasi dan Evaluasi Rencana Induk Pelabuhan (masing-masing Pelabuhan)

Pasal 29

Prosedur Formulasi dan Evaluasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

Pasal 36

Prosedur Penyediaan, Pemeliharaan, Standar, Spesifikasi untuk Penahan Gelombang, Kolam Pelabuhan, Alur Pelayaran ke/dari Pelabuhan, Jaringan

Pasal 67

PP 61/2009

PP 61/2009

30

No.

5.

6.

Materi Peraturan Menteri Perhubungan

Keterangan

Jalan dan Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan

PP 61/2009

Persyaratan dan Prosedur Pemberian dan Pencabutan Konsesi

Pasal 78

Pemberian ijin Pembangunan Pelabuhan

Pasal 86

PP 61/2009

PP 61/2009 7.

Pemberian Ijin Pengembangan Pelabuhan

Pasal 93 PP 61/2009

8.

9.

10

11

12

13

14

Persyaratan dan Prosedur Pemberian Ijin Pengoperasian Pelabuhan, Perbaikan dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan

Pasal 104

Prosedur Pemberian Ijin Lokasi Pelabuhan, Konstruksi dan pengoperasian Pelabuhan untuk pelabuhan Daratan (Dry Port)

Pasal 109

Persyaratan dan Prosedur Penetapan Terminal Khusus (Persetujuan Lokasi, Konstruksi dan Operasi, Penggunaan oleh Pihak Ketiga, Peningkatan Operasi, Perubahan Status Pelabuhan, Pencabutan Ijin, Pengalihan Wewenang kepada Pemerintah)

Pasal 134

Prosedur untuk persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 144

Jenis, struktur dan klasifikasi tarif badan usaha pelabuhan untuk jasa pelabuhan , mekanisme untuk menentukan tarif untuk menggunakan lahan pelabuhan dan air

Pasal 148

Prosedur untuk menentukan status dari pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri

Pasal 153

Prosedur untuk pengolahan data dan pelaporan dan penyusunan sistem informasi pelabuhan

Pasal 161

PP 61/2009

PP 61/2009

PP 61/2009

PP 61/2009

PP 61/2009

PP 61/2009

PP 61/2009

Tabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi Kebijakan No.

Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut

1

Membentuk kelompok unit pelayanan (customer focus group) di pelabuhan strategis sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam formulasi, review dan implementasi kebijakan

Keterangan untuk formulasi, implementasi dan review kebijakan

No.

Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut

Keterangan

2

Pedoman rencana induk masing-masing pelabuhan memperhatikan perencanaan yang terintegrasi

untuk integrasi perencanaan dan pemantauan kinerja

3

Kementerian Perhubungan bersama Instansi pemerintahan terkait serta pengguna jasa pelabuhan secara periodik melakukan review atas kinerja pelabuhan dalam rangka meningkatkan kinerja pelabuhan yang lebih baik.

untuk integrasi perencanaan dan pemantauan kinerja

4

Merumuskan indikator kinerja pelabuhan untuk keperluan perencanaan dan monitoring serta dipublikasikan.

untuk integrasi perencanaan dan monitoring

5

Merumuskan kebijakan Tarif yang wajar

untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

6

Menyusun prosedur penyampaian usulan/ permohonan penetapan tariff oleh otoritas pelabuhan

untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

7

Mengembangkan proses peninjauan tarif dan persetujuan pelayanan jasa pelabuhan dalam rangka untuk mengevaluasi adanya dampak monopoli

untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

8

Mempertimbangkan kemungkinan adanya MoU dalam rangka untuk memonitor dan mendorong persaingan usaha dibidang kepelabuhanan.

untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

9

Memasukkan dampak persaingan usaha dalam rumusan rencana induk pelabuhan

untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

10

Menyusun prosedur tuntutan dan penyelesaian perselisihan mengenai masalah tarif dan perilaku monopolistis.

untuk mendorong persaingan usaha yang sehat

11

Menilai kebutuhan pelatihan untuk Ditjen Hubla, dan BUP dan mengembangkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan pelatihan.

untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan

12

Mengadakan MoU dengan pusat pelatihan dan pendidikan dan Lembaga Perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan kurikulum

untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan

13

Mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan guna peningkatan produktivitas kerja

untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan

14

Mengembangkan dan mengimplementasikan untuk meningkatkan kompetensi

32

No.

Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut

Keterangan

strategi untuk rekruitmen tenaga kerja dibidang tenaga kerja di sektor pelabuhan kepelabuhanan

15

Mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan yang penuh kepada Syahbandar hal memelihara keselamatan dan keamanan di pelabuhan

untuk memelihara kepatuhan peraturan keselamatan pelayaran

16

Mengeluarkan peraturan tugas dan kewenangan Syahbandar sesuai dengan peraturan keselamatan pelayaran yang ada

untuk memelihara kepatuhan peraturan keselamatan pelayaran

17

Mengeluarkan peraturan tugas dan kewenangan Syahbandar sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan maritim

untuk memelihara kepatuhan peraturan perlindungan lingkungan maritim

18

Membuat peraturan yang memberikan wewenang kepada Syahbandar untuk mengelola dan mengawasi terjadinya pencemaran di pelabuhan

untuk memelihara kebersihan perairan pelabuhan

19

Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait untuk menjamin penanganan tanggap darurat di pelabuhan.

untuk mengatasi terjadinya keadaan darurat dengan cepat.

Tabel 5-4 Inisiatif untuk Pelaksanaan Kebijakan No

Materi

1.

Persiapan penyusunan pedoman teknis (toolkit) untuk penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan bagi Penyelenggara Pelabuhan yang meliputi:

Keterangan untuk pemberdayaan Penyelenggara Pelabuhan

• Model pemberian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya; • Model pemberian ijin (lisensi); • Model analisa tarif dan keuangan pelabuhan; • Sistem indikator kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan 2.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di pelabuhan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan pusat pelatihan lainnya

untuk peningkatan kemampuan SDM, termasuk Penyelenggara Pelabuhan

3.

Reformasi dan pelatihan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan (TKBM)

untuk peningkatan kompetensi TKBM

4.

Penelahaan pendayagunaan aset dan kapasitas pelabuhan pengumpan

untuk peningkatan pengelolaan pelabuhan oleh pemerintah daerah

5.

Penyederhanaan proses pemberian perijinan dan deregulasi pengaturan melalui konsultasi dengan Penyelenggara Pelabuhan serta Pemerintah Daerah

untuk kepastian hukum dalam penetapan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara instansi pemerintah

6.

Penelahaan pengalihan hak pengelolaan lahan daratan dan perairan pelabuhan kepada Penyelenggara Pelabuhan

untuk pemberdayaan Penyelenggara Pelabuhan

7.

Penelahaan/kajian secara komprehensif atas rencana pembangunan International Hub Port (termasuk Kuala Tanjung dan Bitung)

untuk pembangunan pelabuhan hub internasional di masa depan

8.

Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi kepelabuhanan

untuk pengembangan data base pelabuhan termasuk statistik, fasilitas fisik, akses, dan jasa pelayanan pelabuhan

34

No

Materi

Keterangan

9.

Menyiapkan Proyek Percontohan KPS Pelabuhan (termasuk kemungkinan penyusunan rencana induk pelabuhan; studi kelayakan, termasuk strategi investasi dan kemungkinan diperlukannya bantuan dan jaminan infrastruktur; penyiapan dokumen lelang dan proses pelelangan)

untuk daya tarik dalam pengembangan model proyek pelabuhan melalui partisipasi pihak swasta

10

Optimalisasi sistem operasi dalam rangka mengantisipasi kapadatan lalu lintas muatan di pelabuhan strategis (termasuk Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan)

untuk kelancaran operasional pelabuhan strategis

SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

Provinsi : Aceh 1

1

Aceh Barat

Meulaboh

PP

PP

PP

PP

*

2

2

Aceh Barat Daya

Susoh

PR

PR

PR

PR

*

3

3

Aceh Barat Daya

Lhok Pawoh

PL

PL

PL

PL

4

4

Aceh Besar

Malahayati

PP

PP

PP

PP

5

5

Aceh Besar

Meulingge

PL

PL

PL

PL

6

6

Aceh Jaya

Calang

PP

PP

PP

PP

7

7

Aceh Jaya

Lhok Kruet

PL

PL

PL

PL

8

8

Aceh Selatan

Tapaktuan

PR

PR

PR

PR

9

9

Aceh Selatan

Sibadeh

PL

PL

PL

PL

10

10

Aceh Selatan

Meukek

PL

PL

PL

PL

11

11

Aceh Singkil

P. Banyak

PL

PL

PL

PL

12

12

Aceh Singkil

P. Sarok

PL

PL

PL

PL

13

13

Aceh Singkil

Singkil

PP

PP

PP

PP

14

14

Aceh Singkil

Gosong telaga

PL

PL

PL

PL

15

15

Aceh Tamiang

Seruway

PL

PL

PL

PL

16

16

Aceh Timur

Idi

PR

PR

PR

PR

*

17

17

Aceh Utara

Lhokseumawe/Krueng Geukeh

PP

PP

PP

PP

*

18

18

Bireun

Kuala Raja

PL

PL

PL

PL

19

19

Langsa

Kuala Langsa

PP

PP

PP

PP

20

20

Langsa

Pusong

PL

PL

PL

PL

21

21

Pidie

Sigli

PL

PL

PL

PL

22

22

Pidie

Laweung

PL

PL

PL

PL

23

23

Sabang

Sabang

PU

PU

PU

PU

24

24

Banda Aceh

Ulee Lheue

PP

PP

PP

PP

25

25

Simeulue

Sibigo

PL

PL

PL

PL

26

26

Simeulue

Sinabang

PP

PP

PP

PP

*

* * *

*

*

*

Provinsi : Sumatera Utara 27

1

Asahan

Tanjung Balai Asahan

PP

PP

PP

PP

*

28

2

Batubara

Kuala Tanjung

PP

PU

PU

PU

* / **

29

3

Batubara

Pangkalan Dodek

PR

PR

PR

PR

*

30

4

Batubara

Perupuk

PL

PL

PL

PL

31

5

Batubara

Tanjung Tiram

PR

PR

PR

PR

32

6

Batubara

Teluk Nibung

PR

PR

PR

PR

33

7

Medan

Belawan

PU

PU

PU

PU

36

* *

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

34

8

Deli Serdang

Pantai Labu

PL

PL

PL

PL

35

9

Deli Serdang

Percut

PL

PL

PL

PL

36

10

Deli Serdang

Rantau Panjang

PR

PR

PR

PR

37

11

Deli Serdang

Tanjung Beringin

PR

PR

PR

PR

*

38

12

Gunung Sitoli

Gunung Sitoli

PR

PR

PR

PR

*

39

13

Labuhan Batu

Labuhan Bilik

PL

PL

PL

PL

40

14

Labuhan Batu

Sei Barombong

PR

PR

PR

PR

*

41

15

Labuhan Batu

Teluk Leidong

PP

PP

PP

PP

*

42

16

Labuhan Batu

Tg. Sarang Elang

PP

PP

PP

PP

*

43

17

Langkat

Pangkalan Susu

PP

PP

PP

PP

*

44

18

Langkat

Pulau Kampai

PL

PL

PL

PL

*

45

19

Langkat

Tanjung Pura

PR

PR

PR

PR

*

46

20

Langkat

Tapak Kuda

PL

PL

PL

PL

47

21

Langkat

Kuala Sarapu

PL

PL

PL

PL

48

22

Langkat

Pangkalan Brandan

PP

PP

PP

PP

49

23

Mandailing Natal

Natal/Sikara-kara

PP

PP

PP

PP

50

24

Mandailing Natal

Batahan

PL

PL

PR

PR

51

25

Nias

Lahewa

PR

PR

PR

PR

*

52

26

Nias

Sirombu

PR

PR

PR

PR

*

53

27

Nias Selatan

Pulau Tanah Masa

PL

PL

PL

PL

54

28

Nias Selatan

Pulau Tello

PP

PP

PP

PP

*

55

29

Nias Selatan

Teluk Dalam

PR

PR

PR

PR

*

56

30

Serdang Bedagai

Sialang Buah

PL

PL

PL

PL

57

31

Serdang Bedagai

Pantai Cermin

PR

PR

PR

PR

*

58

32

Tapanuli Tengah

Barus

PL

PL

PL

PL

*

59

33

Tapanuli Tengah

Manduamas

PL

PL

PL

PL

60

34

Tapanuli Tengah

Oswald Siahaan/ Labuhan Angin

PR

PR

PR

PP

61

35

Sibolga

Sibolga

PP

PP

PP

PP

* *

*

Provinsi : Sumatera Barat 62

1

Kep. Mentawai

Muara Siberut/Pokai

PR

PR

PR

PR

63

2

Kep. Mentawai

Muara Sikabaluan/Simailepet

PL

PL

PL

PL

64

3

Kep. Mentawai

Sikakap

PP

PP

PP

PP

*

65

4

Kep. Mentawai

Siuban

PR

PR

PR

PR

*

66

5

Kep. Mentawai

Tua Pejat

PR

PR

PR

PR

67

6

Kep. Mentawai

Subelen

PL

PL

PL

PL

68

7

Kep. Mentawai

Labuhan Bajau

PL

PR

PR

PR

69

8

Kep. Mentawai

Sinakak

PL

PL

PL

PL

70

9

Kep. Mentawai

Pasapuat

PL

PL

PL

PL

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

71

10

Padang

Muara Padang

PP

PP

PP

PP

72

11

Padang

Teluk Bayur

PU

PU

PU

PU

73

12

Pasaman Barat

Air Bangis

PR

PR

PR

PR

74

13

Pasaman Barat

Sasak

PR

PR

PR

PR

75

14

Pasaman Barat

Teluk Tapang

PR

PR

PP

PP

76

15

Pesisir Selatan

Muara Haji

PR

PR

PR

PR

77

16

Pesisir Selatan

Carocok Painan

PR

PR

PP

PP

78

17

Pesisir Selatan

Surantih

PL

PL

PR

PR

*

Provinsi : Kepulauan Riau 79

1

Batam

Batam/Batu Ampar

PU

PU

PU

PU

80

2

Batam

Batam/Sekupang

PU

PU

PU

PU

81

3

Batam

Kabil

PU

PU

PU

PU

82

4

Batam

Nongsa

PR

PR

PR

PR

83

5

Batam

Pulau Bulan

PR

PR

PR

PR

84

6

Batam

Pulau Sambu

PP

PP

PP

PP

85

7

Batam

Batam Center

PP

PP

PP

PP

86

8

Batam

Batu Besar

PR

PR

PR

PR

87

9

Batam

Belakang Padang

PL

PL

PL

PL

88

10

Batam

Harbour Bay

PP

PP

PP

PP

89

11

Batam

Sagulung

PL

PL

PL

PL

90

12

Batam

Sijantung

PR

PR

PR

PR

91

13

Batam

Tanjung Riau

PR

PR

PR

PR

92

14

Batam

Telaga Punggur

PR

PR

PR

PR

93

15

Batam

Teluk Senimba

PR

PR

PP

PP

94

16

Bintan

Barek Motor

PL

PL

PL

PL

95

17

Bintan

Batu

PL

PL

PL

PL

96

18

Bintan

Batulicin

PL

PL

PL

PL

97

19

Bintan

Busung

PL

PL

PL

PL

98

20

Bintan

Galang Batang

PL

PL

PL

PL

99

21

Bintan

Gentong Pasir Batu

PL

PL

PL

PL

100

22

Bintan

Jembatan Kawal

PL

PL

PL

PL

101

23

Bintan

Keke Baru

PL

PL

PL

PL

102

24

Bintan

Lagoi

PP

PP

PP

PP

103

25

Bintan

Lobam

PP

PP

PU

PU

104

26

Bintan

Malang Rapat

PL

PL

PL

PL

105

27

Bintan

P. Buton

PL

PL

PL

PL

106

28

Bintan

P. Gobin

PL

PL

PL

PL

107

29

Bintan

P. Hantu

PL

PL

PL

PL

38

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

108

30

Bintan

P. Kellong

PL

PL

PL

PL

109

31

Bintan

P. Kelong

PL

PL

PL

PL

110

32

Bintan

P. Koyan

PL

PL

PL

PL

111

33

Bintan

P. Mantang

PR

PR

PR

PR

112

34

Bintan

P. Mapur

PL

PL

PL

PL

113

35

Bintan

P. Numbing

PL

PL

PL

PL

114

36

Bintan

P. Pagkil Besar

PL

PL

PL

PL

115

37

Bintan

P. Pangkil

PL

PL

PL

PL

116

38

Bintan

P. Pangkil Kecil

PL

PL

PL

PL

117

39

Bintan

P. Poto

PL

PL

PL

PL

118

40

Bintan

P. Pulau

PL

PL

PL

PL

119

41

Bintan

P. Sirai

PL

PL

PL

PL

120

42

Bintan

P. Telang

PL

PL

PL

PL

121

43

Bintan

Pelantar Korindo

PL

PL

PL

PL

122

44

Bintan

Sei Kolak Kijang

PP

PP

PP

PP

123

45

Bintan

Semen Tokojo

PL

PL

PL

PL

124

46

Bintan

Sungai Enam

PL

PL

PL

PL

125

47

Bintan

Sungai Kecil

PL

PL

PL

PL

126

48

Bintan

Tambelan

PL

PL

PL

PL

127

49

Bintan

Tanjung Berakit

PP

PP

PP

PP

128

50

Bintan

Tanjung Uban

PP

PP

PP

PP

129

51

Bintan

Trikora

PL

PL

PL

PL

130

52

Karimun

Malarko

PP

PP

PP

PP

131

53

Karimun

Moro

PP

PP

PP

PP

132

54

Karimun

Pasir Panjang

PR

PR

PR

PR

133

55

Karimun

Tanjung Batu

PP

PP

PP

PP

134

56

Karimun

Urung/Tg. Berlian

PL

PL

PL

PL

135

57

Karimun

Bom Panjang/KPK

PL

PL

PL

PL

136

58

Karimun

Buru

PL

PL

PL

PL

137

59

Karimun

Durai Kota

PL

PL

PL

PL

138

60

Karimun

Parit Rempak

PL

PR

PP

PP

139

61

Karimun

Selat Beliah

PL

PL

PL

PL

140

62

Karimun

Tanjung Tiram

PR

PP

PP

PP

141

63

Karimun

Tg. Balai Karimun

PP

PP

PU

PU

142

64

Kep. Anambas

Letung

PL

PL

PL

PL

143

65

Kep. Anambas

Tarempa

PP

PP

PP

PP

144

66

Kep.Anambas

Kuala Maras

PR

PR

PR

PR

145

67

Kep.Anambas

Matak

PL

PL

PL

PL

*

*

*

* *

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

146

68

Lingga

Benan

PR

PR

PR

PR

147

69

Lingga

Berhala

PR

PR

PR

PR

148

70

Lingga

Cempa

PR

PR

PR

PR

149

71

Lingga

Dabo Singkep

PR

PR

PR

PR

150

72

Lingga

Daik Lingga

PL

PL

PL

PL

151

73

Lingga

Jagoh

PR

PP

PP

PP

152

74

Lingga

Marok Tua

PR

PP

PP

PP

153

75

Lingga

Medang

PR

PP

PP

PP

154

76

Lingga

P. Mas

PL

PL

PL

PL

155

77

Lingga

Pancur

PR

PP

PP

PP

156

78

Lingga

Pekajang

PR

PP

PP

PP

157

79

Lingga

Penuba

PL

PL

PL

PL

158

80

Lingga

Rejai

PR

PP

PP

PP

159

81

Lingga

Sei Buluh

PL

PL

PL

PL

160

82

Lingga

Sei Tenam

PR

PP

PP

PP

161

83

Lingga

Senayang

PL

PL

PL

PL

162

84

Lingga

Tajur Biru

PR

PP

PP

PP

163

85

Lingga

Tanjung Buton

PR

PP

PP

PP

164

86

Lingga

Tanjung Kelit

PR

PP

PP

PP

165

87

Natuna

Binjai

PL

PL

PL

PL

166

88

Natuna

Kelarik

PR

PR

PR

PR

167

89

Natuna

Maro Sulit

PR

PR

PR

PR

168

90

Natuna

Midai

PL

PL

PL

PL

169

91

Natuna

Penagi

PR

PR

PR

PR

170

92

Natuna

Pulau Laut

PR

PR

PR

PR

171

93

Natuna

Pulau Seluan

PR

PR

PR

PR

172

94

Natuna

Pulau Tiga

PR

PR

PR

PR

173

95

Natuna

Ranai

PR

PR

PR

PR

174

96

Natuna

Sabang Mawang

PL

PL

PL

PL

175

97

Natuna

Sedanau

PL

PL

PL

PL

176

98

Natuna

Sededap

PL

PL

PL

PL

177

99

Natuna

Selat Lampa

PR

PR

PR

PR

178

100

Natuna

Semedang

PL

PL

PL

PL

179

101

Natuna

Serasan

PR

PR

PR

PR

180

102

Natuna

Subi

PR

PR

PR

PR

181

103

Natuna

Tanjung Kumbik

PL

PL

PL

PL

182

104

Natuna

Teluk Buton

PR

PR

PP

PP

183

105

Tanjung Pinang

Batu Anam

PR

PR

PR

PR

40

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

184

106

Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

PP

PP

PP

PP

185

107

Tanjung Pinang

Tg. Moco

PR

PP

PP

PP

186

108

Tanjung Pinang

Balai Adat Indra Sakti

PL

PL

PL

PL

187

109

Tanjung Pinang

Daeng Celak

PL

PL

PL

PL

188

110

Tanjung Pinang

Daeng Marewa

PL

PL

PL

PL

189

111

Tanjung Pinang

Dompak

PP

PP

PP

PP

190

112

Tanjung Pinang

Dompak Sebrang

PL

PL

PL

PL

191

113

Tanjung Pinang

Kampung Bugis

PL

PL

PL

PL

192

114

Tanjung Pinang

Kampung Lama Dompak

PL

PL

PL

PL

193

115

Tanjung Pinang

Kelam Pagi

PL

PL

PL

PL

194

116

Tanjung Pinang

Madong

PL

PL

PL

PL

195

117

Tanjung Pinang

P. Penyengat

PL

PL

PL

PL

196

118

Tanjung Pinang

Pelantar Asam

PL

PL

PL

PL

197

119

Tanjung Pinang

Pelantar I

PL

PL

PL

PL

198

120

Tanjung Pinang

Pelantar II

PR

PR

PR

PR

199

121

Tanjung Pinang

Sei Jang

PR

PR

PR

PR

200

122

Tanjung Pinang

Sei Ladi

PL

PL

PL

PL

201

123

Tanjung Pinang

Sekatap Darat

PL

PL

PL

PL

202

124

Tanjung Pinang

Senggarang

PL

PL

PL

PL

203

125

Tanjung Pinang

Tanjung Ayun

PL

PL

PL

PL

204

126

Tanjung Pinang

Tanjung Duku

PL

PL

PL

PL

205

127

Tanjung Pinang

Tanjung Geliga

PR

PR

PR

PR

206

128

Tanjung Pinang

Tanjung Lanjut

PL

PL

PL

PL

207

129

Tanjung Pinang

Tanjung Sebauk

PL

PL

PL

PL

208

130

Tanjung Pinang

Tanjung Siambang

PL

PL

PL

PL

209

131

Tanjung Pinang

Tanjung Unggat

PR

PR

PR

PR

210

132

Tanjung Pinang

Wisata Penyengat

PL

PL

PL

PL

*

Provinsi : Riau 211

1

Bengkalis

Bandul

PL

PL

PL

PL

212

2

Bengkalis

Melibur

PL

PL

PL

PL

213

3

Bengkalis

Batu Panjang

PL

PL

PL

PL

*

214

4

Bengkalis

Bengkalis

PP

PP

PP

PP

*

215

5

Bengkalis

Sungai Pakning

PP

PP

PP

PP

*

216

6

Bengkalis

Tanjung Medang

PP

PP

PP

PP

*

217

7

Dumai

Dumai

PU

PU

PU

PU

*

218

8

Indragiri Hilir

Kuala Enok

PP

PU

PU

PU

*

219

9

Indragiri Hilir

Kuala Gaung

PR

PR

PR

PR

*

220

10

Indragiri Hilir

Kuala Mandah

PL

PL

PL

PL

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

221

11

Indragiri Hilir

Kuala Raya

PL

PL

PL

PL

222

12

Indragiri Hilir

Concong Luar

PL

PL

PL

PL

223

13

Indragiri Hilir

Bekawan Luar

PL

PL

PL

PL

224

14

Indragiri Hilir

Sungai Buluh

PL

PL

PL

PL

225

15

Indragiri Hilir

Perigi Raja

PL

PL

PL

PL

226

16

Indragiri Hilir

Pulau Kijang

PL

PL

PL

PL

227

17

Indragiri Hilir

Sapat

PL

PL

PL

PL

228

18

Indragiri Hilir

Tembilahan

PP

PP

PP

PP

*

229

19

Indragiri Hilir

Sungai Guntung

PP

PP

PP

PP

*

230

20

Indragiri Hulu

Rengat

PP

PP

PP

PP

*

231

21

Kep.Meranti

Selat Panjang

PR

PP

PP

PP

*

232

22

Kep.Meranti

Tanjung Samak

PL

PL

PL

PL

233

23

Kep.Meranti

Tanjung Kedadu

PL

PL

PL

PL

234

24

Palalawan

Penyalai

PR

PR

PR

PR

235

25

Pekanbaru

Pekanbaru

PP

PP

PP

PP

*

236

26

Rokan Hilir

Bagan Siapi-api

PP

PP

PP

PP

*

237

27

Rokan Hilir

Panipahan

PP

PP

PP

PP

*

238

28

Rokan Hilir

Sinaboi

PL

PL

PL

PL

*

239

29

Siak

Buatan

PL

PL

PL

PL

240

30

Siak

Kurau/Si Lalang

PL

PL

PL

PL

241

31

Siak

Sel Apit

PL

PL

PL

PL

242

32

Siak

Sungai Siak

PP

PP

PP

PP

243

33

Siak

Tanjung Buton

PP

PP

PP

PP

Provinsi : Bengkulu 244

1

Bengkulu Utara

Malakoni/P. Enggano

PR

PR

PR

PR

*

245

2

Kaur

Bintuhan/Linau

PR

PR

PP

PP

*

246

3

Kota Bengkulu

Pulau Baai

PP

PU

PU

PU

*

247

4

Muko - Muko

Muko-Muko

PL

PL

PR

PR

Provinsi : Jambi 248

1

Muaro Jambi

Talang Duku

PP

PP

PP

PP

*

249

2

Tg. Jabung Barat

Kuala Tungkal

PP

PP

PP

PP

*

250

3

Tg. Jabung Barat

Muara Delli

PR

PR

PR

PR

251

4

Tg. Jabung Timur

Pangkal Duri

PR

PR

PR

PR

252

5

Tg. Jabung Timur

Sungai Jambat

PL

PL

PL

PL

253

6

Tg. Jabung Timur

Air Hitam Laut

PL

PL

PL

PL

254

7

Tg. Jabung Timur

Kuala Mendahara

PR

PR

PR

PR

255

8

Tg. Jabung Timur

Lambur Luar

PL

PL

PL

PL

256

9

Tg. Jabung Timur

Muara Sabak

PP

PP

PP

PP

42

* *

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

257

10

Tg. Jabung Timur

Nipah Panjang

PR

PR

PR

PR

258

11

Tg. Jabung Timur

Pamusiran

PL

PL

PL

PL

259

12

Tg. Jabung Timur

Simbur Naik

PL

PL

PL

PL

260

13

Tg. Jabung Timur

Sungai Lokan

PL

PL

PL

PL

261

14

Tg. Jabung Timur

Ujung Jabung

PP

PP

PU

PU

*

Provinsi : Sumatera Selatan 262

1

Banyuasin

Tanjung Api-Api

PR

PP

PU

PU

263

2

Banyuasin

Sungsang

PP

PP

PP

PP

264

3

Banyuasin

Tanjung Lago

PL

PR

PR

PR

265

4

Banyuasin

Gasing

PL

PR

PR

PR

266

5

Banyuasin

Karang Agung

PR

PP

PP

PP

267

6

Banyuasin

Penuguan

PL

PL

PL

PL

268

7

Banyuasin

Sungai Sembilang

PR

PR

PR

PR

269

8

Musi Banyu Asin

Bayung Leucir

PR

PR

PR

PR

270

9

Musi Banyu Asin

Sungai Lilin

PR

PR

PR

PR

271

10

OKI

Sungai Lumpur

PR

PP

PP

PP

272

11

OKI

Mesuji

PR

PR

PR

PR

273

12

OKI

Sugihan

PR

PR

PR

PR

274

13

Palembang

Gandus

PL

PR

PR

PR

275

14

Palembang

Jakabaring

PR

PP

PP

PP

276

15

Palembang

Kertapati

PR

PP

PP

PP

277

16

Palembang

Sungai Lais

PP

PP

PP

PP

278

17

Palembang

Boom Baru/ Palembang

PU

PU

PU

PU

*

*

Provinsi : Bangka Belitung 279

1

Bangka

Sungai Liat

PR

PR

PR

PR

280

2

Bangka

Jeletik

PL

PL

PR

PR

281

3

Bangka

Belinyu

PP

PP

PP

PP

282

4

Bangka Barat

Tanjung Kalian

PR

PR

PR

PR

283

5

Bangka Barat

Muntok

PP

PP

PP

PP

284

6

Bangka Selatan

Tanjung Sadai

PP

PP

PP

PP

285

7

Bangka Selatan

Toboali

PR

PR

PR

PR

286

8

Bangka Tengah

Tanjung Berikat

PR

PR

PP

PP

287

9

Bangka Tengah

Sungai Selan

PR

PR

PR

PR

288

10

Belitung

Tanjung Pandan

PP

PP

PP

PP

*

289

11

Belitung

Tanjung Batu

PP

PP

PP

PP

*

290

12

Belitung Timur

Manggar

PP

PP

PP

PP

*

291

13

Belitung Timur

Dendang

PL

PL

PR

PR

292

14

Belitung Timur

Pulau Buku Limau

PL

PL

PL

PL

* *

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

293

15

Belitung Timur

Pulau Long

PL

PL

PL

PL

294

16

Belitung Timur

Pulau Sekunyit

PL

PL

PL

PL

295

17

Belitung Timur

Pulau Ketapang

PL

PL

PL

PL

296

18

Belitung Timur

Pulau Batu

PL

PL

PL

PL

297

19

Pangkal Pinang

Pangkal Balam

PP

PP

PP

PP

*

Provinsi : Lampung 298

1

Bandar Lampung

Teluk Betung

PR

PP

PP

PP

*

299

2

Bandar Lampung

Panjang

PU

PU

PU

PU

*

300

3

Kota Agung

Batu Balai

PR

PP

PP

PP

301

4

Lampung Barat

Krui

PL

PL

PL

PL

302

5

Lampung Selatan

Kalianda

PL

PL

PL

PL

303

6

Lampung Selatan

Lagundi

PR

PR

PR

PR

304

7

Lampung Selatan

P. Sebesi

PR

PR

PR

PR

305

8

Lampung Selatan

Sebalang

PR

PP

PP

PP

306

9

Lampung Selatan

Bakauheni

PP

PP

PP

PP

307

10

Lampung Tengah

Way Seputih

PL

PL

PL

PL

308

11

Lampung Timur

Kuala Penat

PR

PR

PR

PR

309

12

Lampung Timur

Labuhan Maringgai

PR

PR

PR

PR

310

13

Lampung Timur

Way Penat

PL

PL

PL

PL

311

14

Lampung Timur

Way Sekampung

PR

PR

PR

PR

312

15

Mesuji

Mesuji

PR

PR

PR

PR

*

313

16

Tanggamus

Kota Agung

PP

PP

PP

PP

*

314

17

Tanggamus

P. Tabuan

PR

PR

PR

PR

315

18

Tanggamus

Kelumbayan

PR

PR

PR

PR

316

19

Tulang Bawang

Teladas

PR

PR

PR

PR

317

20

Tulang Bawang

Manggala/Menggala

PR

PR

PR

PR

318

21

Tulang Bawang

Sungai Burung

PL

PL

PL

PL

319

22

Tulang Bawang

Tulang Bawang

PP

PP

PP

PP

*

*

*

Provinsi : Banten 320

1

Cilegon

Banten

PU

PU

PU

PU

321

2

Cilegon

Cigading

PP

PP

PP

PP

322

3

Lebak

M. Binuangeun

PL

PL

PL

PL

323

4

Pandeglang

Labuhan

PR

PR

PR

PR

*

324

5

Serang

Anyer Lor

PR

PR

PR

PR

*

325

6

Serang

Karangantu

PP

PP

PP

PP

*

326

7

Serang

Bojonegara

PP

PP

PP

PP

*

327

8

Tangerang

Kresek/Kronjo

PL

PL

PL

PL

328

9

Tangerang

Muara Dadap

PL

PL

PL

PL

44

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

Provinsi : Jawa Barat 329

1

Bekasi

Muara Gembong

PR

PR

PR

PR

330

2

Ciamis

Pangandaran

PR

PR

PR

PR

331

3

Cianjur

Sindang Barang

PL

PL

PR

PR

332

4

Cirebon

Cirebon

PP

PP

PP

PP

333

5

Cirebon

Muara Gebang

PR

PR

PR

PR

334

6

Garut

Pakenjeng

PL

PL

PR

PR

335

7

Indramayu

Eretan

PL

PL

PL

PL

336

8

Indramayu

Indramayu

PR

PR

PR

PR

337

9

Karawang

Cilamaya

PU

PU

PU

PU

338

10

Subang

Pamanukan

PR

PR

PR

PR

*

339

11

Sukabumi

Pelabuhan Ratu

PR

PR

PR

PR

*

340

12

Tasikmalaya

Cipatujah

PL

PL

PR

PR

* *

*

Provinsi : DKI Jakarta 341

1

Jakarta Utara

Kalibaru

PP

PP

PP

PP

*

342

2

Jakarta Utara

Muara Baru

PP

PP

PP

PP

*

343

3

Jakarta Utara

Sunda Kelapa

PP

PP

PP

PP

*

344

4

Jakarta Utara

Tg. Priok

PU

PU

PU

PU

*

345

5

Jakarta Utara

Marunda

PP

PP

PP

PP

*

346

6

Jakarta Utara

Muara Angke

PR

PR

PR

PR

*

347

7

Kep. Seribu

P. Kelapa

PL

PL

PL

PL

*

348

8

Kep. Seribu

P. Harapan

PL

PL

PL

PL

349

9

Kep. Seribu

P. Sebira

PL

PL

PL

PL

350

10

Kep. Seribu

P. Untung jawa

PL

PL

PL

PL

351

11

Kep. Seribu

P. Pari

PL

PL

PL

PL

352

12

Kep. Seribu

P. Lancang

PL

PL

PL

PL

353

13

Kep. Seribu

P. Pramuka

PL

PL

PL

PL

354

14

Kep. Seribu

P. Panggang

PL

PL

PL

PL

355

15

Kep. Seribu

P. Tidung

PL

PL

PL

PL

356

16

Kep. Seribu

P. Payung

PL

PL

PL

PL

357

17

Jakarta Utara

Pantai Mutiara

PR

PR

PR

PR

358

18

Jakarta Utara

Marina Ancol

PL

PR

PR

PR

359

19

Jakarta Utara

Pangkalan Pasir Kalibaru

PL

PR

PR

PR

360

20

Jakarta Utara

Cakung Drain Cilincing

PL

PR

PR

PR

Provinsi : Jawa Tengah 361

1

Batang

Batang

PR

PR

PP

PP

*

362

2

Brebes

Brebes

PR

PR

PR

PR

*

363

3

Cilacap

Tanjung Intan

PU

PU

PU

PU

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

364

4

Jepara

Jepara

PR

PR

PR

PR

*

365

5

Jepara

Karimun Jawa

PR

PR

PR

PR

*

366

6

Kendal

Kendal

PP

PP

PP

PP

367

7

Pati

Juwana

PR

PR

PP

PP

*

368

8

Pekalongan

Wiradesa

PL

PL

PL

PL

*

369

9

Pemalang

Pemalang

PL

PL

PL

PL

370

10

Rembang

Rembang

PR

PR

PR

PR

371

11

Rembang

Sluke

PR

PR

PP

PP

372

12

Semarang

Tanjung Emas

PU

PU

PU

PU

*

373

13

Tegal

Tegal

PP

PP

PP

PP

*

*

Provinsi : Jawa Timur 374

1

Bangkalan

Kamal

PR

PR

PR

PR

375

2

Bangkalan

Sapulu

PL

PL

PL

PL

376

3

Bangkalan

Telaga Biru

PR

PR

PR

PR

377

4

Bangkalan

Tanjung Bulu Pandan

PU

PU

PU

PU

378

5

Bangkalan

Socah

PU

PU

PU

PU

379

6

Banyu Wangi

Banyu Wangi/Boom

PR

PR

PR

PR

380

7

Banyu Wangi

Tanjung Wangi

PP

PU

PU

PU

*

381

8

Banyu Wangi

Ketapang

PP

PP

PP

PP

*

382

9

Gresik

Bawean

PP

PP

PP

PP

*

383

10

Gresik

Gresik

PP

PP

PP

PP

*

384

11

Gresik

Teluk Lamong

PU

PU

PU

PU

385

12

Lamongan

Brondong

PR

PR

PR

PR

386

13

Lamongan

LIS

PR

PR

PP

PP

387

14

Lamongan

Paciran

PR

PR

PR

PR

388

15

Malang

Sendang Biru

PL

PL

PP

PP

389

16

Pacitan

Pacitan

PR

PP

PP

PP

390

17

Pamekasan

Branta

PR

PR

PR

PR

391

18

Pamekasan

Pasean

PL

PL

PL

PL

392

19

Pasuruan

Pasuruan

PP

PP

PP

PP

*

393

20

Probolinggo

Probolinggo/ Tg.Tembaga

PP

PU

PU

PU

*

394

21

Probolinggo

Paiton

PP

PP

PP

PP

395

22

Sampang

Glimandangin

PL

PL

PL

PL

396

23

Sampang

Sampang/Taddan

PL

PR

PR

PR

397

24

Sampang

Tanlok

PL

PL

PL

PL

398

25

Situbondo

Panarukan

PR

PR

PR

PR

399

26

Situbondo

Besuki

PL

PL

PL

PL

400

27

Situbondo

Jangkar

PL

PL

PL

PL

46

*

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

401

28

Situbondo

Kalbut

PR

PR

PR

PR

*

402

29

Sumenep

Gayam

PL

PL

PL

PL

403

30

Sumenep

Kalianget

PR

PR

PR

PR

404

31

Sumenep

Kangean

PP

PP

PP

PP

405

32

Sumenep

P. Raas

PL

PL

PL

PL

406

33

Sumenep

Sapudi

PP

PP

PP

PP

*

407

34

Sumenep

Sapeken

PP

PP

PP

PP

*

408

35

Sumenep

Keramaian

PL

PL

PL

PL

409

36

Sumenep

Masalembo

PL

PR

PP

PP

410

37

Sumenep

Giliraja

PL

PL

PL

PL

411

38

Sumenep

Dungkek

PL

PL

PL

PL

412

39

Sumenep

Pagerungan

PL

PR

PP

PP

413

40

Surabaya

Tanjung Perak

PU

PU

PU

PU

414

41

Tuban

Tuban

PR

PR

PR

PR

415

42

Tuban

Tg. Awar-awar

PR

PR

PR

PR

*

*

*

Provinsi : Bali 416

1

Buleleng

Buleleng (Sangsit)

PR

PR

PP

PP

*

417

2

Buleleng

Celukan Bawang

PP

PP

PP

PP

*

418

3

Buleleng

Pegametan

PR

PP

PP

PP

419

4

Buleleng

Penuktukan

PR

PP

PP

PP

420

5

Buleleng

Labuhan Lalang

PL

PL

PL

PL

421

6

Denpasar

Benoa

PU

PU

PU

PU

422

7

Denpasar

Sanur

PL

PL

PL

PL

423

8

Jembrana

Gilimanuk

PP

PP

PP

PP

*

424

9

Karangasem

Padang Bai

PP

PP

PP

PP

*

425

10

Karangasem

Labuan Amuk/Tanahampo

PU

PU

PU

PU

426

11

Karangasem

Labuhan Amed

PL

PL

PL

PL

427

12

Klungkung

Nusa Lembongan

PL

PL

PL

PL

428

13

Klungkung

Nusa Penida (Mentigi)

PR

PP

PP

PP

429

14

Klungkung

Buyuk

PL

PL

PL

PL

430

15

Klungkung

Kusamba

PL

PL

PL

PL

*

*

Provinsi : Nusa Tenggara Barat 431

1

Bima

Bima

PP

PP

PP

PP

*

432

2

Bima

Sape

PR

PR

PR

PR

*

433

3

Bima

Waworada

PR

PR

PR

PR

434

4

Dompu

Cempi

PL

PL

PL

PL

435

5

Dompu

Calabahi

PL

PL

PL

PL

436

6

Dompu

Kempo

PL

PL

PL

PL

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

437

7

Lombok Barat

Lembar

PP

PP

PP

PP

*

438

8

Lombok Barat

Senggigi

PL

PL

PL

PL

439

9

Lombok Barat

Bangko-Bangko

PL

PL

PL

PL

440

10

Lombok Timur

Telong Elong

PR

PR

PR

PR

441

11

Lombok Timur

Labuhan Haji

PR

PR

PR

PR

442

12

Lombok Timur

Labuhan Lombok

PP

PP

PP

PP

443

13

Lombok Timur

Tanjung Luar

PL

PL

PL

PL

444

14

Lombok Utara

Pemenang/Tanjung

PR

PR

PR

PR

445

15

Lombok Utara

Carik

PR

PR

PR

PR

446

16

Sumbawa

Badas

PP

PP

PP

PP

447

17

Sumbawa

Alas

PL

PL

PL

PL

448

18

Sumbawa Barat

Lalar

PL

PL

PL

PL

449

19

Sumbawa Barat

Benete

PP

PP

PP

PP

* *

* * *

Provinsi : Nusa Tengara Timur 450

1

Alor

Baranusa

PR

PR

PR

PR

451

2

Alor

Dulionong

PL

PL

PL

PL

452

3

Alor

Kabir

PL

PL

PL

PL

453

4

Alor

Kalabahi

PR

PR

PR

PR

454

5

Alor

Kolana

PL

PL

PL

PL

455

6

Alor

Maritaing

PP

PP

PP

PP

456

7

Alor

Moru

PL

PL

PL

PL

457

8

Belu

Atapupu

PR

PR

PR

PR

*

458

9

Ende

Ende

PR

PP

PP

PP

*

459

10

Ende

Ippi

PP

PP

PP

PP

460

11

Ende

Maurole

PL

PL

PL

PL

461

12

Ende

Pulau Ende

PL

PL

PL

PL

462

13

Flores Timur

Lamakera

PL

PL

PL

PL

463

14

Flores Timur

Larantuka

PP

PP

PP

PP

464

15

Flores Timur

Menanga

PL

PL

PL

PL

465

16

Flores Timur

Paitoko

PR

PR

PR

PR

466

17

Flores Timur

Terong

PL

PL

PR

PR

467

18

Flores Timur

Waiwadan

PP

PP

PP

PP

468

19

Flores Timur

Waiwerang

PL

PL

PL

PL

469

20

Flores Timur

Tabilota

PL

PL

PL

PL

470

21

Kota Kupang

Pelra Nunbaun Sabu (Namosain)

PL

PL

PL

PL

471

22

Kota Kupang

Tenau/Kupang

PU

PU

PU

PU

472

23

Kupang

Batubao

PL

PL

PL

PL

473

24

Kupang

Naikliu

PL

PL

PL

PL

48

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

474

25

Lembata

Balauring

PP

PP

PP

PP

475

26

Lembata

Lembata

PR

PR

PR

PR

476

27

Lembata

Lewoleba

PL

PL

PL

PL

477

28

Lembata

Wulandoni

PL

PL

PL

PL

478

29

Manggarai

Iteng

PL

PL

PL

PL

479

30

Manggarai

P. Mules

PL

PL

PL

PL

480

31

Manggarai

Reo

PR

PR

PR

PR

481

32

Manggarai

Robek

PL

PL

PL

PL

482

33

Manggarai Barat

Bari

PL

PL

PL

PL

483

34

Manggarai Barat

Komodo

PR

PR

PR

PR

484

35

Manggarai Barat

Labuan Bajo

PP

PP

PP

PP

485

36

Manggarai Barat

Rinca

PL

PL

PL

PL

486

37

Manggarai Timur

Mborong

PL

PL

PL

PL

487

38

Manggarai Timur

Nanga Baras

PL

PL

PL

PL

488

39

Manggarai Timur

Waiwole

PL

PL

PL

PL

489

40

Manggarai Timur

Pota

PL

PL

PL

PL

490

41

Nagekeo

Marapokot

PR

PR

PR

PR

491

42

Ngada

Riung

PL

PL

PL

PL

492

43

Ngada

Aimere

PL

PL

PL

PL

493

44

Ngada

Maumbawa

PL

PL

PL

PL

494

45

Ngada

Waebela

PL

PL

PL

PL

495

46

Rote Ndao

Baa

PL

PL

PL

PL

496

47

Rote Ndao

Batutua

PL

PL

PL

PL

497

48

Rote Ndao

Ndao

PL

PL

PL

PL

498

49

Rote Ndao

Oelaba

PL

PL

PL

PL

499

50

Rote Ndao

Papela

PL

PL

PL

PL

500

51

Sabu Raijua

Biu

PL

PL

PL

PL

501

52

Sabu Raijua

Raijua

PL

PL

PL

PL

502

53

Sabu Raijua

Seba

PR

PR

PR

PR

503

54

Sikka

Hepang

PL

PL

PL

PL

504

55

Sikka

Laurens Say

PR

PR

PP

PP

505

56

Sikka

Maumere

PP

PP

PP

PP

506

57

Sikka

Paga

PL

PL

PL

PL

507

58

Sikka

Palue

PL

PL

PL

PL

508

59

Sikka

Pemana

PL

PL

PL

PL

509

60

Sikka

Sukun

PL

PL

PL

PL

510

61

Sikka

Wuring

PR

PR

PR

PR

*

*

*

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

511

62

Sumba Barat

Binanatu

PL

PL

PL

PL

512

63

Sumba Barat

Rua

PL

PL

PL

PL

513

64

Sumba Barat Daya

Pero

PL

PL

PL

PL

514

65

Sumba Barat Daya

Waikelo

PR

PR

PR

PR

515

66

Sumba Tengah

Mamboro

PR

PR

PR

PR

516

67

Sumba Timur

Baing

PL

PL

PL

PL

517

68

Sumba Timur

Gonggi

PL

PL

PL

PL

518

69

Sumba Timur

Pelra Waingapu

PL

PL

PL

PL

519

70

Sumba Timur

Pulau Salura

PL

PL

PL

PL

520

71

Sumba Timur

Waingapu

PP

PP

PP

PP

Timor Selatan

Tengah

72

Boking

PL

PL

PL

PL

Timor Selatan

Tengah

73

Kolbano

PL

PR

PR

PR

74

Timor Tengah Utara

Wini

PP

PP

PP

PP

521 522 523

*

*

Provinsi : Kalimantan Barat 524

1

Kayong Utara

Karimata

PR

PR

PR

PR

525

2

Kayong Utara

Tg. Satai

PL

PL

PL

PL

526

3

Kayong Utara

Sukadana

PL

PL

PL

PL

527

4

Ketapang

Air Hitam

PP

PP

PP

PP

528

5

Ketapang

Kendawangan

PP

PP

PP

PP

*

529

6

Ketapang

Ketapang

PP

PP

PP

PP

*

530

7

Ketapang

Teluk Melano/Teluk Batang

PR

PP

PP

PP

*

531

8

Kubu Raya

Paloh/Sakura

PP

PP

PP

PP

*

532

9

Kubu Utara

Singkawang

PP

PP

PP

PP

533

10

Kubu Utara

Teluk Air

PP

PP

PP

PP

*

534

11

Pontianak

Pontianak

PU

PU

PU

PU

*

535

12

Pontianak

Mempawah

PR

PR

PR

PR

536

13

Sambas

Jaruju

PR

PR

PR

PR

537

14

Sambas

Sambas

PP

PP

PP

PP

538

15

Sambas

Sintete

PP

PP

PP

PP

*

Provinsi : Kalimantan Tengah 539

1

Barito Selatan

Kelanis

PR

PR

PR

PR

540

2

Barito Selatan

Rangga Ilung

PR

PR

PR

PR

541

3

Kapuas

Batanjung

PP

PP

PP

PP

542

4

Kapuas

Behaur

PL

PL

PL

PL

543

5

Kapuas

Kuala Kapuas

PP

PP

PP

PP

544

6

Katingan

Pegatan Mendawai

PR

PR

PR

PR

50

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

545

7

Kota Waringin Barat

Kumai

PP

PP

PP

PP

*

546

8

Kota Waringin Barat

Pangkalan Bun

PP

PP

PP

PP

*

Kota Timur

Waringin

9

Sampit

PU

PU

PU

PU

*

Waringin

10

Kota Timur

Samuda

PL

PL

PL

PL

*

Kota Timur

Waringin

11

Bagendang

PR

PR

PR

PR

550

12

Palangkaraya

Kereng Bengkirai

PR

PR

PR

PR

551

13

Palangkaraya

Teluk Sebangau

PR

PR

PR

PR

552

14

Palangkaraya

Bukit Pinang

PR

PR

PR

PR

553

15

Pulang Pisau

Pulang Pisau

PP

PP

PP

PP

*

554

16

Seruyan

Kuala Pembuang

PR

PR

PR

PR

*

555

17

Seruyan

Teluk Sigintung/Seruyan

PR

PP

PP

PP

556

18

Sukamara

Kuala Jelay

PL

PL

PL

PL

557

19

Sukamara

Sukamara

PP

PP

PP

PP

* *

547 548 549

*

Provinsi : Kalimantan Selatan 558

1

Banjarmasin

Banjarmasin

PU

PU

PU

PU

559

2

Kotabaru

Gunung Batu Besar

PL

PL

PL

PL

560

3

Kotabaru

Stagen

PP

PP

PP

PP

561

4

Kotabaru

Kota Baru

PP

PP

PP

PP

*

562

5

Kotabaru

Sebuku

PP

PP

PP

PP

*

563

6

Kotabaru

Mekar Putih

PP

PP

PU

PU

564

7

Kotabaru

Serongga/Tanjung Batu

PR

PR

PR

PR

*

565

8

Tanah Bumbu

Satui/Sel Danau

PL

PL

PL

PL

*

566

9

Tanah Bumbu

Simp. Empat Batu Licin

PP

PP

PP

PP

567

10

Tanah Bumbu

Pegatan

PR

PR

PR

PR

568

11

Tanah Bumbu

Sungai Loban

PR

PR

PR

PR

569

12

Tanah Laut

Kintap

PP

PP

PP

PP

570

13

Tanah Laut

Pelaihari/Swarangan

PP

PP

PP

PP

571

14

Tanah Laut

Tanjung Dewa

PR

PR

PR

PP

*

Provinsi : Kalimantan Timur 572

1

Balikpapan

Balikpapan

PU

PU

PU

PU

*

573

2

Balikpapan

Kampung Baru

PP

PP

PP

PP

574

3

Berau

Talisayan

PL

PL

PL

PL

575

4

Berau

Tanjung Redep

PP

PP

PP

PP

*

576

5

Bontang

Lhok Tuan

PP

PP

PP

PP

*

577

6

Bontang

Tanjung Laut

PP

PP

PP

PP

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

578

7

Bulungan

Tanjung Selor

PR

PR

PR

PR

*

579

8

Kutai Kertanegara

Tanjung Santan

PP

PP

PP

PP

*

580

9

Kutai Kertanegara

Kuala Semboja

PP

PP

PP

PP

*

581

10

Kutai Kertanegara

Sebulu

PR

PR

PR

PR

582

11

Kutai Timur

Sangatta

PP

PP

PP

PP

583

12

Kutai Timur

Maloy

PP

PP

PP

PP

584

13

Kutai Timur

Sangkulirang

PR

PR

PR

PR

*

585

14

Nunukan

Nunukan

PP

PP

PP

PP

*

586

15

Nunukan

Sungai Nyamuk

PP

PP

PP

PP

*

587

16

Paser

Tanah Grogot

PP

PP

PP

PP

*

588

17

Paser

Teluk Adang

PP

PP

PP

PP

18

Penajam Utara

Penajam Paser

PP

PP

PP

PP

590

19

Samarinda

Samarinda

PP

PP

PP

PP

*

591

20

Tana Tidung

Pulau Bunyu

PP

PP

PP

PP

*

592

21

Tana Tidung

Sesayap

PL

PL

PL

PL

593

22

Tarakan

Tarakan

PP

PP

PP

PP

* *

589

*

Paser

Provinsi : Sulawesi Utara 594

1

B. Mangodow

Labuhan Uki

PP

PP

PP

PP

B. Selatan

Mangodow

2

Molibagu

PL

PL

PL

PL

Mangodow

3

B. Selatan

Torosik

PR

PR

PR

PR

597

4

B. Mangodow Timur

Kotabunan

PL

PL

PL

PL

598

5

B. Mangodow Timur

Tutuyan - Jikoblanga

PL

PL

PL

PL

599

6

B. Mangodow Utara

Boroko

PL

PL

PL

PL

600

7

B. Mangodow Utara

Tg. Sidupa

PR

PR

PR

PR

601

8

Bitung

Air Tembaga

PR

PR

PR

PR

602

9

Bitung

Bitung

PU

PU

PU

PU

603

10

Kep. Sangihe

Bentung

PL

PL

PL

PL

604

11

Kep. Sangihe

Bukide

PL

PL

PL

PL

605

12

Kep. Sangihe

Kahakitang

PL

PL

PL

PL

606

13

Kep. Sangihe

Kalama

PL

PL

PL

PL

607

14

Kep. Sangihe

Kawaluso

PL

PL

PL

PL

608

15

Kep. Sangihe

Kawio

PR

PR

PR

PR

609

16

Kep. Sangihe

Lipang

PL

PL

PL

PL

610

17

Kep. Sangihe

Makalehi

PR

PR

PR

PR

611

18

Kep. Sangihe

Marore

PL

PL

PR

PR

595 596

52

*

* / **

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

612

19

Kep. Sangihe

Matutuang

PL

PL

PL

PL

613

20

Kep. Sangihe

Ngalipaeng

PL

PL

PL

PL

614

21

Kep. Sangihe

P. Beng Darat

PL

PL

PL

PL

615

22

Kep. Sangihe

P. Beng Laut

PL

PL

PL

PL

616

23

Kep. Sangihe

P. Mahangetang

PL

PL

PL

PL

617

24

Kep. Sangihe

P. Tinakareng

PL

PL

PL

PL

618

25

Kep. Sangihe

Pananaru

PL

PL

PL

PL

619

26

Kep. Sangihe

Para

PL

PL

PL

PL

620

27

Kep. Sangihe

Petta

PP

PP

PP

PP

621

28

Kep. Sangihe

Tahuna

PP

PP

PP

PU

622

29

Kep. Sangihe

Tamako

PL

PL

PL

PL

623

30

Kep. Sitaro

Biaro

PL

PL

PL

PL

624

31

Kep. Sitaro

Buhias

PL

PL

PL

PL

625

32

Kep. Sitaro

P. Ruang

PL

PL

PL

PL

626

33

Kep. Sitaro

Pehe

PL

PL

PR

PR

627

34

Kep. Sitaro

Sawang

PR

PR

PR

PR

628

35

Kep. Sitaro

Tagulandang

PR

PR

PR

PR

629

36

Kep. Sitaro

Ulu Siau

PL

PL

PL

PL

630

37

Kep. Talaud

Beo

PL

PL

PL

PL

631

38

Kep. Talaud

Damao

PL

PL

PL

PL

632

39

Kep. Talaud

Dapalan

PL

PL

PL

PL

633

40

Kep. Talaud

Essang

PL

PL

PL

PL

634

41

Kep. Talaud

Karatung

PP

PP

PP

PP

635

42

Kep. Talaud

Lirung

PR

PR

PR

PR

636

43

Kep. Talaud

Mangarang

PL

PL

PL

PL

637

44

Kep. Talaud

Marampit

PL

PL

PR

PR

638

45

Kep. Talaud

Melangoane

PL

PL

PR

PR

639

46

Kep. Talaud

Miangas

PP

PP

PP

PP

640

47

Kep. Talaud

Rainis

PL

PL

PL

PL

641

48

Kep.Talaud

Gemeh

PL

PL

PL

PL

642

49

Kep.Talaud

Intata

PL

PL

PL

PL

643

50

Kep.Talaud

Kakorotan

PR

PR

PR

PR

644

51

Manado

Manado

PP

PP

PP

PP

645

52

Manado

P. Manado Tua

PL

PL

PL

PL

646

53

Minahasa

Kora-Kora

PL

PL

PL

PL

647

54

Minahasa

Tanawangko

PL

PL

PL

PL

648

55

Minahasa Selatan

Amurang

PL

PL

PR

PR

649

56

Minahasa Tenggara

Belang

PR

PR

PR

PR

*

*

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

650

57

Minahasa Tenggara

Tumbak

PL

PL

PL

PL

651

58

Minahasa Utara

Bangka

PL

PL

PL

PL

652

59

Minahasa Utara

Gangga

PL

PL

PL

PL

653

60

Minahasa Utara

Kema

PL

PL

PL

PL

654

61

Minahasa Utara

Likupang

PL

PL

PL

PL

655

62

Minahasa Utara

Montehage

PL

PL

PL

PL

656

63

Minahasa Utara

Munte/Likupang Barat

PR

PR

PR

PR

657

64

Minahasa Utara

Nain

PL

PL

PL

PL

658

65

Minahasa Utara

Talise

PL

PL

PL

PL

659

66

Minahasa Utara

Wori

PL

PL

PL

PL

*

Provinsi : Gorontalo 660

1

Boalemo

Tilamuta

PR

PR

PP

PP

*

661

2

Boalemo

Wongosari

PL

PL

PL

PL

662

3

Gorontalo

Gorontalo

PP

PP

PP

PP

*

663

4

Gorontalo Utara

Anggrek

PP

PP

PU

PU

*

664

5

Gorontalo Utara

Gentuma

PL

PL

PL

PL

665

6

Gorontalo Utara

Kwandang

PP

PP

PP

PP

666

7

Gorontalo Utara

Tolinggula

PL

PL

PR

PR

667

8

Pohuwato

Bumbulan

PR

PR

PP

PP

668

9

Pohuwato

Lemito

PL

PL

PL

PL

669

10

Pohuwato

Marisa

PL

PL

PL

PL

670

11

Pohuwato

Popayato

PL

PL

PL

PL

*

Provinsi : Sulawesi Barat 671

1

Majene

Majene

PR

PR

PP

PP

672

2

Majene

Malunda

PL

PL

PL

PL

673

3

Majene

Palipi

PL

PR

PR

PR

674

4

Majene

Pamboang

PL

PL

PL

PL

675

5

Majene

Sendana

PL

PL

PL

PL

676

6

Mamuju

Ambo

PL

PL

PL

PL

677

7

Mamuju

Belang-Belang

PP

PU

PU

PU

678

8

Mamuju

Budong-Budong

PL

PL

PL

PL

679

9

Mamuju

Kaluku

PL

PL

PL

PL

680

10

Mamuju

Mamuju

PP

PP

PP

PP

681

11

Mamuju

Poongpongan

PL

PL

PL

PL

682

12

Mamuju

Salisingan

PL

PL

PL

PL

683

13

Mamuju

Sampaga

PL

PL

PL

PL

684

14

Mamuju

Tappalang

PL

PL

PL

PL

685

15

Mamuju Utara

Bambaloka

PL

PL

PL

PL

54

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

686

16

Mamuju Utara

Pasang Kayu

PL

PR

PR

PR

687

17

Polewali Mandar

Campalaglang

PL

PL

PL

PL

688

18

Polewali Mandar

Tanjung Silopo/Polewali

PR

PR

PP

PP

689

19

Polewali Mandar

Tinambung

PL

PL

PL

PL

*

Provinsi : Sulawesi Tengah 690

1

Banggai

Bunta

PR

PR

PR

PR

*

691

2

Banggai

Luwuk

PP

PP

PP

PP

*

692

3

Banggai

Pagimana

PP

PP

PP

PP

*

693

4

Banggai

Tangkiang

PP

PP

PP

PP

694

5

Banggai Kepulauan

Alasan

PL

PL

PL

PL

695

6

Banggai Kepulauan

Bakalan

PL

PL

PL

PL

696

7

Banggai Kepulauan

Banggai

PP

PP

PP

PP

697

8

Banggai Kepulauan

Batangono

PL

PL

PL

PL

698

9

Banggai Kepulauan

Boloan

PL

PL

PL

PL

699

10

Banggai Kepulauan

Boyomoute

PL

PL

PL

PL

700

11

Banggai Kepulauan

Bulagi

PL

PL

PL

PL

701

12

Banggai Kepulauan

Bulungkobit

PL

PL

PL

PL

702

13

Banggai Kepulauan

Bungin (I,II)

PL

PL

PL

PL

703

14

Banggai Kepulauan

Bungin (III,IV)

PL

PL

PL

PL

704

15

Banggai Kepulauan

Dodung

PL

PL

PL

PL

705

16

Banggai Kepulauan

Gasuang

PL

PL

PL

PL

706

17

Banggai Kepulauan

Gonggong

PL

PL

PL

PL

707

18

Banggai Kepulauan

Kalumbatan

PL

PL

PL

PL

708

19

Banggai Kepulauan

Kalupapi

PL

PL

PL

PL

709

20

Banggai Kepulauan

Kapela

PL

PL

PL

PL

710

21

Banggai Kepulauan

Kasuari

PL

PL

PL

PL

711

22

Banggai Kepulauan

Kaukes

PL

PL

PL

PL

712

23

Banggai Kepulauan

Kindandal

PL

PL

PL

PL

713

24

Banggai Kepulauan

Kokondang (I,II)

PL

PL

PL

PL

714

25

Banggai Kepulauan

Komba-Komba

PL

PL

PL

PL

715

26

Banggai Kepulauan

Lalengan

PL

PL

PL

PL

716

27

Banggai Kepulauan

Lalong

PL

PL

PL

PL

717

28

Banggai Kepulauan

Lampio (I,II,III)

PL

PL

PL

PL

718

29

Banggai Kepulauan

Lantibun

PL

PL

PL

PL

719

30

Banggai Kepulauan

Liana Banggai

PL

PL

PL

PL

720

31

Banggai Kepulauan

Liang

PL

PL

PL

PL

721

32

Banggai Kepulauan

Lipulalongo

PL

PL

PL

PL

722

33

Banggai Kepulauan

Lokotoy

PL

PL

PL

PL

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

723

34

Banggai Kepulauan

Lolantang

PL

PL

PL

PL

724

35

Banggai Kepulauan

Lumbilumbia

PL

PL

PL

PL

725

36

Banggai Kepulauan

Lupamenteng

PL

PL

PL

PL

726

37

Banggai Kepulauan

Mansalean

PL

PL

PL

PL

727

38

Banggai Kepulauan

Matanga

PL

PL

PL

PL

728

39

Banggai Kepulauan

Mbeleang

PL

PL

PL

PL

729

40

Banggai Kepulauan

Mbuang-Mbuang

PL

PL

PL

PL

730

41

Banggai Kepulauan

Ndindibung

PL

PL

PL

PL

731

42

Banggai Kepulauan

Oluno

PL

PL

PL

PL

732

43

Banggai Kepulauan

Padingtian

PL

PL

PL

PL

733

44

Banggai Kepulauan

Paisubebe

PL

PL

PL

PL

734

45

Banggai Kepulauan

Paisulamo

PL

PL

PL

PL

735

46

Banggai Kepulauan

Palapat

PL

PL

PL

PL

736

47

Banggai Kepulauan

Panapat

PL

PL

PL

PL

737

48

Banggai Kepulauan

Panapat/Dendek

PL

PL

PL

PL

738

49

Banggai Kepulauan

Panapat/Konalu

PL

PL

PL

PL

739

50

Banggai Kepulauan

Panapat/Mandel

PL

PL

PL

PL

740

51

Banggai Kepulauan

Ponding - Ponding

PL

PL

PL

PL

741

52

Banggai Kepulauan

Popisi

PL

PL

PL

PL

742

53

Banggai Kepulauan

Posisi/Banggai

PL

PL

PL

PL

743

54

Banggai Kepulauan

Sabang/P. Peleng

PL

PL

PL

PL

744

55

Banggai Kepulauan

Salakan

PR

PR

PR

PR

745

56

Banggai Kepulauan

Salakan (I,II)

PL

PL

PL

PL

746

57

Banggai Kepulauan

Sasabobok

PL

PL

PL

PL

747

58

Banggai Kepulauan

Sonit (I,II)

PL

PL

PL

PL

748

59

Banggai Kepulauan

Tabulan

PL

PL

PL

PL

749

60

Banggai Kepulauan

Tadono

PL

PL

PL

PL

750

61

Banggai Kepulauan

Talas

PL

PL

PL

PL

751

62

Banggai Kepulauan

Tataba

PL

PL

PL

PL

752

63

Banggai Kepulauan

Tebing

PL

PL

PL

PL

753

64

Banggai Kepulauan

Timpaus

PL

PL

PL

PL

754

65

Banggai Kepulauan

Tinakin Laut

PL

PL

PL

PL

755

66

Banggai Kepulauan

Tinangkung

PL

PL

PL

PL

756

67

Banggai Kepulauan

Togong Sagu

PL

PL

PL

PL

757

68

Banggai Kepulauan

Tolulos

PL

PL

PL

PL

758

69

Banggai Kepulauan

Toropot

PL

PL

PL

PL

759

70

Buol

Kumaligon

PL

PL

PL

PL

760

71

Buol

Leok

PR

PR

PP

PP

56

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

761

72

Buol

Lokodidi

PR

PR

PP

PP

762

73

Buol

Palele

PL

PL

PL

PL

763

74

Donggala

Donggala

PP

PP

PP

PP

764

75

Donggala

Ogoamas

PR

PR

PP

PP

765

76

Donggala

Sabang

PR

PR

PP

PP

766

77

Donggala

Wani

PP

PP

PP

PP

767

78

Morowali

Baturube

PL

PL

PL

PL

768

79

Morowali

Bungku

PP

PP

PP

PP

769

80

Morowali

Kolonedale

PP

PP

PP

PP

770

81

Morowali

Menuai

PL

PL

PL

PL

771

82

Morowali

Sambalagi

PR

PR

PR

PR

772

83

Morowali

Wosu

PP

PP

PP

PP

773

84

Palu

Pantoloan

PU

PU

PU

PU

774

85

Parigi Moutong

Moutong

PL

PL

PL

PL

775

86

Parigi Moutong

Parigi

PR

PR

PR

PR

*

776

87

Poso

Poso

PP

PP

PP

PP

*

777

88

Tojo Una-Una

Mantangisi

PL

PL

PL

PL

778

89

Tojo Una-Una

Popolii

PL

PL

PL

PL

779

90

Tojo Una-Una

Ampana

PP

PP

PP

PP

780

91

Tojo Una-Una

Wakai

PL

PL

PL

PL

781

92

Toli-Toli

Ogotua

PL

PL

PL

PL

782

93

Toli-Toli

Toli-toli

PP

PP

PP

PP

* *

* *

*

*

*

Provinsi : Sulawesi Tenggara 783

1

Bau-Bau

Bau-Bau/Marhum

PP

PP

PP

PP

784

2

Bombana

Boepinang

PL

PL

PL

PL

785

3

Bombana

Dongkala

PL

PL

PL

PL

786

4

Bombana

Kasipute

PL

PL

PL

PL

787

5

Bombana

Sikeli

PL

PL

PR

PR

788

6

Bombana

Wamengkoli

PL

PL

PL

PL

789

7

Buton

Banabungi

PR

PR

PR

PR

790

8

Buton

Lasalimu

PL

PL

PL

PL

791

9

Buton

Lawele

PL

PL

PL

PL

792

10

Buton

Siompu

PL

PL

PL

PL

793

11

Buton

Talaga Raya

PL

PL

PL

PL

794

12

Buton Utara

Buranga

PL

PL

PL

PL

795

13

Buton Utara

Ereke

PR

PR

PR

PR

796

14

Buton Utara

Labuhan Belanda

PL

PL

PL

PL

797

15

Kendari

Kendari

PP

PP

PP

PP

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

798

16

Kendari

Bungkutoko

PP

PP

PP

PP

799

17

Konawe

Langara

PL

PL

PL

PL

800

18

Konawe

Munse

PL

PL

PL

PL

801

19

Kolaka

Dawi-dawi

PL

PL

PL

PL

802

20

Kolaka

Kolaka

PP

PP

PP

PP

803

21

Kolaka

Wollo

PL

PL

PL

PL

804

22

Kolaka

Pomalaa

PR

PR

PP

PP

805

23

Kolaka

Rante Angin

PR

PR

PR

PR

806

24

Kolaka

Tangke Tada

PL

PL

PL

PL

807

25

Kolaka

Toari

PL

PL

PL

PL

808

26

Kolaka

Malombo

PL

PL

PL

PL

809

27

Kolaka Utara

Lasusua

PL

PL

PL

PL

810

28

Kolaka Utara

Olo-oloho

PR

PR

PR

PR

811

29

Kolaka Utara

Watunohu

PP

PP

PP

PP

812

30

Konawe Selatan

Torobulu

PL

PL

PL

PL

813

31

Konawe Selatan

Lapuko

PR

PR

PR

PR

814

32

Konawe Utara

Matarape

PL

PL

PL

PL

815

33

Konawe Utara

Lameluru

PL

PL

PL

PL

816

34

Konawe Utara

Molawe

PL

PL

PL

PL

817

35

Muna

Malingano

PL

PL

PL

PL

818

36

Muna

Raha

PP

PP

PP

PP

819

37

Muna

Tampo

PL

PL

PL

PL

820

38

Wakatobi

Kaledupa

PR

PR

PR

PR

821

39

Wakatobi

Papalia

PL

PL

PL

PL

822

40

Wakatobi

Waha/Usuku

PL

PL

PL

PL

823

41

Wakatobi

Wanci

PP

PP

PP

PP

*

* *

*

Provinsi : Sulawesi Selatan 824

1

Bantaeng

Bantaeng/Bonthain

PL

PL

PL

PL

825

2

Barru

Awarange/Barru

PP

PP

PP

PP

826

3

Barru

Labuange

PL

PL

PL

PL

827

4

Barru

Pancana

PL

PL

PL

PL

828

5

Barru

Garongkong

PP

PP

PP

PP

829

6

Bone

Bajoe

PP

PP

PP

PP

830

7

Bone

Barebbo/Kading

PL

PL

PL

PL

831

8

Bone

Lapangkong/Salameko

PL

PL

PL

PL

832

9

Bone

Pattirobajo

PR

PR

PR

PR

833

10

Bone

Tuju-Tuju

PR

PR

PR

PR

834

11

Bone

Uloe

PL

PL

PL

PL

58

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

835

12

Bone

WaItuo

PL

PL

PL

PL

836

13

Bone

Cenrana

PL

PL

PL

PL

837

14

Bulukumba

Bira/Tanah Beru

PL

PL

PL

PL

838

15

Bulukumba

Bulukumba/Lappe'e

PP

PP

PP

PP

839

16

Bulukumba

Kajang

PL

PL

PL

PL

840

17

Jeneponto

Jeneponto/Bunging

PR

PR

PR

PR

841

18

Luwu

Larompong

PL

PL

PL

PL

842

19

Luwu

Ulo-Ulo/Belopa

PL

PL

PL

PL

843

20

Luwu Timur

Lampia

PR

PR

PR

PR

844

21

Luwu Timur

Malili

PP

PP

PP

PP

845

22

Luwu Timur

Wotu

PL

PL

PL

PL

846

23

Luwu Utara

Cappasalo

PL

PL

PL

PL

847

24

Luwu Utara

Munte

PL

PL

PL

PL

848

25

Makasar

Makassar

PU

PU

PU

PU

849

26

Makasar

Paotere

PP

PP

PP

PP

850

27

Palopo

Palopo/Tg. Ringgit

PP

PP

PP

PP

*

28

Pangkajene Kepulauan

Biringkasi

PR

PR

PP

PP

*

29

Pangkajene Kepulauan

Maccini Baji

PL

PL

PL

PL

30

Pangkajene Kepulauan

P. Balang Lompo

PL

PL

PL

PL

31

Pangkajene Kepulauan

P. Balo Babang

PL

PL

PL

PL

32

Pangkajene Kepulauan

P. Kalukalukuang

PL

PL

PL

PL

33

Pangkajene Kepulauan

P. Pangkajene

PL

PL

PL

PL

34

Pangkajene Kepulauan

P. Sabutung

PL

PL

PL

PL

35

Pangkajene Kepulauan

P. Sailus

PL

PL

PL

PL

36

Pangkajene Kepulauan

P. Sapuka

PL

PL

PL

PL

860

37

Pare-pare

Capa Ujung

PP

PP

PP

PP

861

38

Pare-pare

Pare-Pare/Nusantara

PP

PP

PP

PP

862

39

Pinrang

Langnga

PL

PL

PL

PL

863

40

Pinrang

Marabombang

PR

PR

PR

PR

864

41

Pinrang

Ujung Lero

PL

PL

PL

PL

865

42

Selayar

Appatana

PL

PL

PL

PL

851 852 853 854 855 856 857 858 859

* *

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

866

43

Selayar

P. Batang Mata

PL

PL

PL

PL

867

44

Selayar

P. Biropa

PL

PL

PL

PL

868

45

Selayar

P. Bone Lohe

PL

PL

PL

PL

869

46

Selayar

P. Bonerate

PL

PL

PL

PL

870

47

Selayar

P. Jampea

PR

PR

PR

PR

871

48

Selayar

P. Jinato

PL

PL

PL

PL

872

49

Selayar

P. Kalatoa

PL

PL

PL

PL

873

50

Selayar

P. Kayuadi

PL

PL

PL

PL

874

51

Selayar

P. Padang

PL

PL

PL

PL

875

52

Selayar

P. Rajuni

PL

PL

PL

PL

876

53

Selayar

Pamatata

PR

PR

PP

PP

877

54

Selayar

Selayar/Benteng/Rauf Rahman

PP

PP

PP

PP

878

55

Sinjai

P. Burung Leo

PL

PL

PL

PL

879

56

Sinjai

P. Kambuno

PL

PL

PL

PL

880

57

Sinjai

Sinjai/Larea-rea

PP

PP

PP

PP

881

58

Takalar

Galesong/Takalar

PR

PR

PR

PR

882

59

Takalar

P. Tanakeke

PL

PL

PL

PL

883

60

Wajo

Danggae

PL

PL

PL

PL

884

61

Wajo

Doping

PL

PL

PL

PL

885

62

Wajo

Jalang/Cendrane

PR

PR

PR

PR

886

63

Wajo

Siwa/Bangsalae

PR

PR

PR

PR

*

*

*

*

Provinsi : Maluku Utara 887

1

Halmahera Barat

Bataka

PL

PL

PL

PL

888

2

Halmahera Barat

Bobane Igo

PL

PL

PL

PL

889

3

Halmahera Barat

Ibu

PL

PL

PL

PL

890

4

Halmahera Barat

Jailolo

PR

PR

PR

PR

891

5

Halmahera Barat

Kedi/Loloda

PL

PL

PL

PL

892

6

Halmahera Barat

Matui

PR

PR

PR

PR

893

7

Halmahera Barat

Sidangoli

PL

PL

PL

PL

894

8

Halmahera Barat

Susupu

PL

PL

PL

PL

895

9

Halmahera Selatan

Babang/Labuha

PP

PP

PU

PU

896

10

Halmahera Selatan

Bajo

PL

PL

PL

PL

897

11

Halmahera Selatan

Belang-Belang

PL

PL

PL

PL

898

12

Halmahera Selatan

Bibinoy

PL

PL

PL

PL

899

13

Halmahera Selatan

Bisui

PL

PL

PL

PL

900

14

Halmahera Selatan

Busua

PL

PL

PL

PL

901

15

Halmahera Selatan

Dolik

PL

PL

PL

PL

902

16

Halmahera Selatan

Doro

PL

PL

PL

PL

60

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

903

17

Halmahera Selatan

Dowora

PL

PL

PL

PL

904

18

Halmahera Selatan

Fulai

PL

PL

PL

PL

905

19

Halmahera Selatan

Gane Dalam

PL

PL

PL

PL

906

20

Halmahera Selatan

Geti Lama

PL

PL

PL

PL

907

21

Halmahera Selatan

Guruaping Kayoa

PL

PL

PL

PL

908

22

Halmahera Selatan

Indari

PL

PL

PL

PL

909

23

Halmahera Selatan

Indong

PL

PL

PL

PL

910

24

Halmahera Selatan

Kawasi

PL

PL

PL

PL

911

25

Halmahera Selatan

Kelo

PL

PL

PL

PL

912

26

Halmahera Selatan

Kotiti

PL

PL

PL

PL

913

27

Halmahera Selatan

Kukupang

PL

PL

PL

PL

914

28

Halmahera Selatan

Kupal

PL

PL

PL

PL

915

29

Halmahera Selatan

Labuha

PL

PL

PL

PL

916

30

Halmahera Selatan

Laiwui

PR

PP

PP

PP

917

31

Halmahera Selatan

Laluin

PL

PL

PL

PL

918

32

Halmahera Selatan

Lata-lata

PL

PL

PL

PL

919

33

Halmahera Selatan

Lelei

PL

PL

PL

PL

920

34

Halmahera Selatan

Loleo Jaya

PL

PL

PL

PL

921

35

Halmahera Selatan

Loleo Obi

PL

PL

PL

PL

922

36

Halmahera Selatan

Mafa

PR

PR

PP

PP

923

37

Halmahera Selatan

Makian

PL

PL

PL

PL

924

38

Halmahera Selatan

Mandopolo/Jojame

PL

PL

PL

PL

925

39

Halmahera Selatan

Manu/Gamumu

PL

PL

PL

PL

926

40

Halmahera Selatan

Nang Kokotu

PL

PL

PL

PL

927

41

Halmahera Selatan

Nusa Ra

PL

PL

PL

PL

928

42

Halmahera Selatan

Obilatu

PR

PR

PR

PR

929

43

Halmahera Selatan

Palamea

PL

PL

PL

PL

930

44

Halmahera Selatan

Pasipalele

PL

PL

PL

PL

931

45

Halmahera Selatan

Pelita

PL

PL

PL

PL

932

46

Halmahera Selatan

Pigaraja

PL

PL

PL

PL

933

47

Halmahera Selatan

Posi-Posi Gane

PL

PL

PL

PL

934

48

Halmahera Selatan

Pulau Kayoa

PL

PL

PL

PL

935

49

Halmahera Selatan

Pulau Tapa

PL

PL

PL

PL

936

50

Halmahera Selatan

Pulau Widi

PL

PL

PL

PL

937

51

Halmahera Selatan

Saketa

PL

PL

PL

PL

938

52

Halmahera Selatan

Samo

PL

PL

PL

PL

939

53

Halmahera Selatan

Sum

PL

PL

PL

PL

940

54

Halmahera Selatan

Tagono

PL

PL

PL

PL

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

941

55

Halmahera Selatan

Taneti

PL

PL

PL

PL

942

56

Halmahera Selatan

Tawa

PL

PL

PL

PL

943

57

Halmahera Selatan

Wayaloar

PL

PR

PR

PR

944

58

Halmahera Selatan

Wayauwa

PL

PL

PL

PL

945

59

Halmahera Selatan

Wosi

PL

PL

PL

PL

946

60

Halmahera Selatan

Yaba

PL

PL

PL

PL

947

61

Halmahera Tengah

Banemo

PL

PL

PL

PL

948

62

Halmahera Tengah

Gemia

PL

PL

PL

PL

949

63

Halmahera Tengah

Mesa

PL

PL

PL

PL

950

64

Halmahera Tengah

P. Gebe

PL

PL

PL

PL

951

65

Halmahera Tengah

Paniti

PL

PL

PL

PL

952

66

Halmahera Tengah

Patani

PL

PL

PL

PL

953

67

Halmahera Tengah

Tapaleo

PL

PL

PL

PL

954

68

Halmahera Tengah

Weda

PR

PR

PR

PR

955

69

Halmahera Tengah

Sepo

PL

PL

PL

PL

956

70

Halmahera Timur

Bicoli

PR

PR

PR

PR

957

71

Halmahera Timur

Buli

PR

PR

PR

PR

958

72

Halmahera Timur

Dorosagu

PL

PL

PL

PL

959

73

Halmahera Timur

Lolasita

PL

PL

PL

PL

960

74

Halmahera Timur

Maba Pura

PL

PL

PL

PL

961

75

Halmahera Timur

Manitingting

PR

PR

PR

PR

962

76

Halmahera Timur

Patilean/Miyaf

PL

PL

PL

PL

963

77

Halmahera Timur

Akelamo

PL

PL

PL

PL

964

78

Halmahera Timur

Subaim/Wasile

PL

PL

PL

PL

965

79

Halmahera Utara

Asmiro

PL

PL

PL

PL

966

80

Halmahera Utara

Bataka

PL

PL

PL

PL

967

81

Halmahera Utara

Bobane Igo

PL

PL

PL

PL

968

82

Halmahera Utara

Cera

PL

PL

PL

PL

969

83

Halmahera Utara

Dama

PL

PL

PL

PL

970

84

Halmahera Utara

Daru

PL

PL

PL

PL

971

85

Halmahera Utara

Dedeta

PL

PL

PL

PL

972

86

Halmahera Utara

Dorume

PL

PL

PL

PL

973

87

Halmahera Utara

Galela

PL

PL

PR

PR

974

88

Halmahera Utara

Gisi

PL

PL

PL

PL

975

89

Halmahera Utara

Gonga

PL

PL

PL

PL

976

90

Halmahera Utara

Gurua

PL

PL

PL

PL

977

91

Halmahera Utara

Kakara

PL

PL

PL

PL

978

92

Halmahera Utara

Kao

PL

PL

PL

PL

62

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

979

93

Halmahera Utara

Kupa-Kupa

PL

PL

PL

PL

980

94

Halmahera Utara

Ngajam

PL

PL

PL

PL

981

95

Halmahera Utara

Pacao

PL

PL

PL

PL

982

96

Halmahera Utara

Salimuli

PL

PL

PL

PL

983

97

Halmahera Utara

Sopu

PL

PL

PL

PL

984

98

Halmahera Utara

Tobelo

PP

PP

PU

PU

985

99

Halmahera Utara

Tolonuo

PL

PL

PL

PL

986

100

Halmahera Utara

Tupu-tupu

PL

PL

PL

PL

987

101

Halmahera Utara

Tutumaleo

PL

PL

PL

PL

988

102

Kepulauan Sula

Bapenu

PL

PL

PL

PL

989

103

Kepulauan Sula

Baruakol

PL

PL

PL

PL

990

104

Kepulauan Sula

Bobong

PR

PR

PR

PR

991

105

Kepulauan Sula

Dofa

PL

PL

PL

PL

992

106

Kepulauan Sula

Falabisahaya

PR

PR

PP

PP

993

107

Kepulauan Sula

Fuata

PL

PL

PL

PL

994

108

Kepulauan Sula

Gela

PR

PR

PR

PR

995

109

Kepulauan Sula

Jorjoga

PL

PL

PL

PL

996

110

Kepulauan Sula

Kabau

PL

PL

PL

PL

997

111

Kepulauan Sula

Lede

PL

PL

PL

PL

998

112

Kepulauan Sula

Loseng

PL

PL

PL

PL

999

113

Kepulauan Sula

Maitina

PL

PL

PL

PL

1000

114

Kepulauan Sula

Malbufa

PL

PL

PL

PL

1001

115

Kepulauan Sula

Nggele

PL

PL

PL

PL

1002

116

Kepulauan Sula

Pas Ipa

PL

PL

PL

PL

1003

117

Kepulauan Sula

Penu

PL

PL

PL

PL

1004

118

Kepulauan Sula

Samuya

PL

PL

PL

PL

1005

119

Kepulauan Sula

Sanana

PR

PR

PR

PR

1006

120

Kepulauan Sula

Tikong

PR

PR

PR

PR

1007

121

Kepulauan Sula

Tolonuo

PL

PL

PL

PL

1008

122

Pulau Morotai

Bere - Bere

PL

PL

PL

PL

1009

123

Pulau Morotai

Daruba

PR

PR

PR

PR

1010

124

Pulau Morotai

Posi-Posi

PL

PL

PL

PL

1011

125

Pulau Morotai

Sopi

PL

PL

PL

PL

1012

126

Pulau Morotai

Wayabula

PP

PP

PP

PP

1013

127

Ternate

Armada Semut Mangga Dua

PL

PL

PL

PL

1014

128

Ternate

Bastiong

PR

PR

PR

PR

1015

129

Ternate

Dufa-Dufa

PL

PL

PL

PL

1016

130

Ternate

Hiri

PL

PL

PL

PL

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

1017

131

Ternate

Mayau

PL

PL

PL

PL

1018

132

Ternate

Moti

PL

PL

PL

PL

1019

133

Ternate

Sulamadaha

PL

PL

PL

PL

1020

134

Ternate

Ternate/A.Yani

PU

PU

PU

PU

1021

135

Ternate

Tifure

PL

PL

PL

PL

1022

136

Tidore Kepulauan

Galala Oba

PL

PL

PL

PL

1023

137

Tidore Kepulauan

Gita/Payahe

PR

PR

PR

PR

1024

138

Tidore Kepulauan

Guruaping Oba

PR

PR

PR

PR

1025

139

Tidore Kepulauan

Leoleo Oba

PL

PL

PL

PL

1026

140

Tidore Kepulauan

Lola

PL

PL

PL

PL

1027

141

Tidore Kepulauan

Lola Oba

PL

PL

PL

PL

1028

142

Tidore Kepulauan

Loleo

PL

PL

PL

PL

1029

143

Tidore Kepulauan

Maidi/Lifofa

PL

PL

PL

PL

1030

144

Tidore Kepulauan

Maitara

PL

PL

PL

PL

1031

145

Tidore Kepulauan

Mangole

PR

PR

PP

PP

1032

146

Tidore Kepulauan

Mare

PL

PL

PL

PL

1033

147

Tidore Kepulauan

Rum

PL

PL

PL

PL

1034

148

Tidore Kepulauan

Soasio/Goto

PR

PR

PR

PR

1035

149

Tidore Kepulauan

Sofifi

PP

PP

PP

PP

1036

150

Tidore Kepulauan

Somahode

PL

PL

PL

PL

1037

151

Tidore Kepulauan

Galala

PL

PL

PL

PL

*

*

Provinsi : Maluku 1038

1

Ambon

Ambon

PU

PU

PU

PU

1039

2

Buru

Bilorro

PL

PL

PL

PL

1040

3

Buru

Ilath

PL

PL

PL

PL

1041

4

Buru

Namlea

PP

PP

PP

PP

1042

5

Buru

Waplau

PL

PL

PL

PL

1043

6

Buru Selatan

Air Buaya

PL

PL

PL

PL

1044

7

Buru Selatan

Ambalau

PL

PL

PL

PL

1045

8

Buru Selatan

Fogi

PR

PR

PR

PR

1046

9

Buru Selatan

Leksula

PR

PR

PR

PR

1047

10

Buru Selatan

Namrole

PR

PR

PR

PR

1048

11

Buru Selatan

Tifu

PL

PL

PL

PL

1049

12

Buru Selatan

Wamsisi

PL

PL

PL

PL

1050

13

Kepulauan Aru

Batu Goyang/Kalar-Kalar

PP

PP

PP

PP

1051

14

Kepulauan Aru

Dobo

PP

PP

PP

PP

1052

15

Maluku Barat Daya

Lirang

PL

PL

PL

PL

1053

16

Maluku Barat Daya

Dawera/Dawelor

PL

PL

PL

PL

64

*

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

1054

17

Maluku Barat Daya

Hila/Romang

PL

PL

PL

PL

1055

18

Maluku Barat Daya

Ilwaki

PR

PR

PR

PR

1056

19

Maluku Barat Daya

Kaiwatu/Moa

PL

PL

PL

PL

1057

20

Maluku Barat Daya

Marsela

PL

PL

PL

PL

1058

21

Maluku Barat Daya

Serwaru

PL

PL

PL

PL

1059

22

Maluku Barat Daya

Tepa

PR

PR

PR

PR

1060

23

Maluku Barat Daya

Wonreli

PR

PR

PR

PR

1061

24

Maluku Barat Daya

Wulur

PL

PL

PL

PL

1062

25

Maluku Tengah

Amahai

PP

PP

PP

PP

*

1063

26

Maluku Tengah

Banda Naira

PP

PP

PP

PP

*

1064

27

Maluku Tengah

Hitu

PL

PL

PL

PL

1065

28

Maluku Tengah

Kesui

PL

PL

PL

PL

1066

29

Maluku Tengah

Kobisonta

PL

PL

PL

PL

1067

30

Maluku Tengah

Saparua/Haria

PL

PL

PL

PL

1068

31

Maluku Tengah

Tulehu

PP

PP

PP

PP

*

1069

32

Maluku Tengah

Wahai

PR

PR

PR

PR

*

1070

33

Maluku Tengah

Kabisadar

PR

PR

PR

PR

1071

34

Maluku Tengah

Wolu

PL

PL

PL

PL

1072

35

Maluku Tenggara

Elat

PL

PL

PL

PL

1073

36

Maluku Tenggara

Kur

PL

PL

PL

PL

1074

37

Maluku Tenggara

Tehoru

PL

PL

PL

PL

Maluku Barat

Tenggara

38

Adault

PL

PL

PL

PL

Maluku Barat

Tenggara

39

Larat

PL

PL

PL

PL

Maluku Barat

Tenggara

40

Mahaleta

PL

PL

PL

PL

Maluku Barat

Tenggara

41

Saumlaki

PP

PP

PP

PP

Maluku Barat

Tenggara

42

Seira

PL

PL

PL

PL

Maluku Barat

Tenggara

43

Sera

PL

PL

PL

PL

1081

44

Seram Bagian Timur

Bemo

PL

PL

PL

PL

1082

45

Seram Bagian Timur

Bula

PP

PP

PP

PP

1083

46

Seram Bagian Timur

Geser

PL

PL

PL

PL

1084

47

Seram Bagian Barat

Hatu Piru

PR

PR

PP

PP

1085

48

Seram Bagian Barat

Kairatu

PL

PL

PL

PL

1086

49

Seram Bagian Barat

Kataloka/Ondor

PL

PL

PL

PL

1075 1076 1077 1078 1079 1080

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

1087

50

Seram Bagian Barat

Lakor

PL

PL

PL

PL

1088

51

Seram Bagian Barat

Larokis

PL

PL

PL

PL

1089

52

Seram Bagian Barat

Lokki

PL

PL

PL

PL

1090

53

Seram Bagian Barat

Manipa

PL

PL

PL

PL

1091

54

Seram Bagian Barat

Pelita Jaya

PL

PL

PL

PL

1092

55

Seram Bagian Barat

Taniwel

PL

PL

PL

PL

1093

56

Seram Bagian Barat

Toyando

PL

PL

PL

PL

1094

57

Seram Bagian Barat

Wailey

PL

PL

PL

PL

1095

58

Seram Bagian Barat

Waimeteng Piru

PL

PL

PL

PL

1096

59

Seram Bagian Barat

Waisala

PL

PL

PL

PL

1097

60

Seram Bagian Barat

Waisarisa

PL

PL

PL

PL

1098

61

Seram Bagian Barat

Upisera

PL

PL

PL

PL

1099

62

Tual

Tual

PP

PP

PP

PP

* *

Provinsi : Papua Barat 1100

1

Fak-fak

Bomberai

PL

PL

PL

PL

1101

2

Fak-fak

Fak-fak

PP

PP

PP

PP

1102

3

Fak-fak

Karas

PL

PL

PL

PL

1103

4

Fak-fak

Kokas

PL

PL

PR

PR

1104

5

Fak-fak

Sagan

PL

PL

PL

PL

1105

6

Fak-fak

Selasi

PL

PL

PL

PL

1106

7

Fak-fak

Weti

PL

PL

PL

PL

1107

8

Kaimana

Adijaya

PL

PL

PL

PL

1108

9

Kaimana

Etna

PP

PP

PP

PP

1109

10

Kaimana

Kaimana

PP

PP

PP

PP

1110

11

Kaimana

Kanoka

PL

PL

PL

PL

1111

12

Kaimana

Lobo

PL

PL

PL

PL

1112

13

Kaimana

P. Adi

PL

PL

PL

PL

1113

14

Kaimana

Senini

PL

PL

PL

PL

1114

15

Kaimana

Susunu

PL

PL

PL

PL

1115

16

Manokwari

Manokwari

PP

PP

PP

PP

*

1116

17

Manokwari

Oransbari

PL

PL

PR

PR

*

1117

18

Manokwari

Ransiki

PL

PL

PL

PL

1118

19

Raja Ampat

Fatanlap

PL

PL

PL

PL

1119

20

Raja Ampat

Kabare

PL

PL

PL

PL

1120

21

Raja Ampat

Kalobo

PL

PL

PL

PL

1121

22

Raja Ampat

Sailolof

PL

PL

PL

PL

1122

23

Raja Ampat

Saonek

PL

PL

PR

PR

1123

24

Raja Ampat

Pam

PL

PL

PL

PL

66

* *

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

1124

25

Raja Ampat

Waigama

PP

PP

PP

PP

1125

26

Sorong

Makbon

PL

PL

PL

PL

1126

27

Sorong

Mega

PL

PL

PL

PL

1127

28

Sorong

Muarana

PL

PL

PL

PL

1128

29

Sorong

Kasim

PL

PL

PL

PL

1129

30

Sorong

Kiamano

PL

PL

PL

PL

1130

31

Sorong

Salawati

PL

PL

PL

PL

1131

32

Sorong

Seget

PL

PL

PL

PL

1132

33

Sorong

Sele

PL

PL

PL

PL

1133

34

Sorong

Sorong

PU

PU

PU

PU

1134

35

Sorong

Arar

PP

PP

PP

PP

1135

36

Sorong Selatan

Inawatan

PP

PP

PP

PP

1136

37

Sorong Selatan

Konda

PL

PL

PL

PL

1137

38

Sorong Selatan

Taminabuan

PP

PP

PP

PP

1138

39

Tambrauw

Saukorem

PL

PL

PL

PL

1139

40

Tambrauw

Sausapor

PL

PL

PL

PL

1140

41

Teluk Bintuni

Arandai

PP

PP

PP

PP

1141

42

Teluk Bintuni

Babo

PP

PP

PP

PP

1142

43

Teluk Bintuni

Bintuni

PP

PP

PP

PP

*

1143

44

Teluk Wondana

Wasior

PP

PP

PP

PP

*

1144

45

Teluk Wondana

Windesi

PP

PP

PP

PP

*

*

Provinsi : Papua 1145

1

Asmat

Agats

PP

PP

PP

PP

1146

2

Asmat

Atsy

PL

PL

PL

PL

1147

3

Asmat

Jipawer

PL

PL

PL

PL

1148

4

Asmat

Kamur

PL

PL

PL

PL

1149

5

Asmat

Pirimapun

PL

PL

PL

PL

1150

6

Asmat

Sawaerma

PL

PL

PL

PL

1151

7

Asmat

Yamas

PL

PL

PL

PL

1152

8

Asmat

Yaosakor

PL

PL

PL

PL

1153

9

Biak Numfor

Biak

PP

PP

PU

PU

1154

10

Biak Numfor

Bosnik

PL

PL

PL

PL

1155

11

Biak Numfor

Insobabi

PL

PL

PL

PL

1156

12

Biak Numfor

Korem

PL

PL

PL

PL

1157

13

Biak Numfor

M. Mapia

PL

PL

PL

PL

1158

14

Biak Numfor

Manggari

PL

PL

PL

PL

1159

15

Biak Numfor

Masram

PL

PL

PL

PL

1160

16

Biak Numfor

Padaido

PL

PL

PL

PL

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

1161

17

Biak Numfor

Saribi

PL

PL

PL

PL

1162

18

Biak Numfor

Sowek

PL

PL

PL

PL

1163

19

Biak Numfor

Wardo

PL

PL

PL

PL

1164

20

Biak Numfor

Warsa

PL

PL

PL

PL

1165

21

Boven Digul

Asiki

PL

PL

PL

PL

1166

22

Boven Digul

Prabu Alaska

PR

PR

PR

PR

1167

23

Boven Digul

Anggamburan

PL

PL

PL

PL

1168

24

Boven Digul

Cabang Tiga

PL

PL

PL

PL

1169

25

Boven Digul

Eci

PL

PL

PL

PL

1170

26

Boven Digul

Gantenteri

PL

PL

PL

PL

1171

27

Boven Digul

Kaptel

PL

PL

PL

PL

1172

28

Boven Digul

Mindiptanah

PL

PL

PL

PL

1173

29

Boven Digul

Tanah Merah

PL

PL

PL

PL

1174

30

Boven Digul

Tanah Miring

PL

PL

PL

PL

1175

31

Jayapura

Betaf

PL

PL

PL

PL

1176

32

Jayapura

Demta

PP

PP

PP

PP

1177

33

Jayapura

Depapre

PP

PP

PP

PU

1178

34

Jayapura

Jayapura

PU

PU

PU

PP

1179

35

Jayapura

Metabore

PL

PL

PL

PL

1180

36

Jayapura

P. Yamna

PL

PL

PL

PL

1181

37

Mamberamo Raya

Teba

PL

PL

PL

PL

1182

38

Mappi

Bade

PP

PP

PP

PP

1183

39

Mappi

Bayun

PL

PL

PL

PL

1184

40

Mappi

Kepi

PL

PL

PL

PL

1185

41

Mappi

Moor

PL

PL

PL

PL

1186

42

Merauke

Arambu

PL

PL

PL

PL

1187

43

Merauke

Bian

PL

PL

PL

PL

1188

44

Merauke

Bulaka

PL

PL

PL

PL

1189

45

Merauke

Bupul

PL

PL

PL

PL

1190

46

Merauke

Kimaam

PL

PL

PL

PL

1191

47

Merauke

Kumbe

PL

PL

PL

PL

1192

48

Merauke

Merauke

PU

PU

PU

PU

1193

49

Merauke

Muting

PL

PL

PL

PL

1194

50

Merauke

Okaba

PL

PL

PL

PL

1195

51

Merauke

Semanggi

PL

PL

PL

PL

1196

52

Merauke

Senggo

PL

PL

PL

PL

1197

53

Mimika

Amamapare

PP

PP

PP

PP

1198

54

Mimika

Hiripau

PL

PL

PL

PL

68

*

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

1199

55

Mimika

Kokonao

PL

PL

PL

PL

1200

56

Mimika

Pomako I & II

PP

PP

PU

PU

1201

57

Mimika

Uta

PL

PL

PL

PL

1202

58

Nabire

Kuatisora

PL

PL

PL

PL

1203

59

Nabire

Nabire/Teluk Kimi

PP

PP

PP

PU

1204

60

Nabire

Napan

PL

PL

PL

PL

1205

61

Nabire

Nusa

PL

PL

PL

PL

1206

62

Nabire

Wanggur

PL

PL

PL

PL

1207

63

Nabire

Wapoga

PP

PP

PP

PP

1208

64

Sarmi

Apauwer

PL

PL

PL

PL

1209

65

Sarmi

Armopa

PL

PL

PL

PL

1210

66

Sarmi

Bagusa

PL

PL

PL

PL

1211

67

Sarmi

Kasonaweja

PL

PL

PL

PL

1212

68

Sarmi

P. Liki

PL

PL

PL

PL

1213

69

Sarmi

Sarmi

PP

PP

PP

PP

1214

70

Sarmi

Takar

PL

PL

PL

PL

1215

71

Sarmi

Trimuris

PL

PL

PL

PL

1216

72

Sarmi

Wakde

PL

PL

PL

PL

1217

73

Supiori

Janggerbun

PL

PL

PL

PL

1218

74

Supiori

Kameri

PL

PL

PL

PL

1219

75

Supiori

Korido

PP

PP

PP

PP

1220

76

Supiori

Marsram

PR

PR

PR

PR

1221

77

Supiori

Miosbipondi

PL

PL

PL

PL

1222

78

Supiori

Numfor

PL

PL

PL

PL

1223

79

Waropen

Barapasi

PL

PL

PL

PL

1224

80

Waropen

Kaipuri

PL

PL

PL

PL

1225

81

Waropen

Koweda

PL

PL

PL

PL

1226

82

Waropen

P. Nauw

PL

PL

PL

PL

1227

83

Waropen

Waren

PL

PL

PP

PP

1228

84

Yapen

Ambai

PL

PL

PL

PL

1229

85

Yapen

Ampimoi

PL

PL

PL

PL

1230

86

Yapen

Angkaisera

PL

PL

PL

PL

1231

87

Yapen

Ansus

PL

PL

PL

PL

1232

88

Yapen

Dawai

PP

PP

PP

PP

1233

89

Yapen

Koweda

PL

PL

PL

PL

1234

90

Yapen

Kurudu

PL

PL

PL

PL

1235

91

Yapen

Owe

PL

PL

PL

PL

1236

92

Yapen

Papuma

PL

PL

PL

PL

*

*

*

*

*

Kabupaten/Kota

Hierarki Pelabuhan/Terminal

Pelabuhan/Terminal

KET.

2011

2015

2020

2030

1237

93

Yapen

Poom

PL

PL

PL

PL

1238

94

Yapen

Samberbaba

PL

PL

PL

PL

1239

95

Yapen

Serui

PP

PP

PP

PP

1240

96

Yapen

Wainapi

PL

PL

PL

PL

REKAPITULASI JUMLAH PELABUHAN / TERMINAL Pelabuhan Utama (PU)

2011

2015

2020

2030

33

39**

49**

51**

217

240

262

262

Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)

249

235

225

223

Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL)

741

726

704

704

1240

1240

1240

1240

Pelabuhan Pengumpul (PP)

Jumlah Pelabuhan

Keterangan :

*)Terdapat Kantor UPT Ditjen Hubla sesuai : 1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam; 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

**) termasuk 2 (dua) Pelabuhan Utama yang berfungsi sebagai Hub Internasional (Bitung dan Kuala Tanjung)

70

*

HIERARKI PELABUHAN NO

PROVINSI PU

PP

2011 PR PL

Jumlah

PU

PP

2015 PR PL

Jumlah

PU

PP

2020 PR PL

Jumlah

PU

PP

2030 PR PL

Jumlah

1

ACEH

1

8

3

14

26

1

8

3

14

26

1

8

3

14

26

1

8

3

14

26

2

SUMATERA UTARA

1

9

13

12

35

2

8

13

12

35

2

8

14

11

35

2

9

13

11

35

3

SUMATERA BARAT

1

2

8

6

17

1

2

9

5

17

1

4

8

4

17

1

4

8

4

17

4

KEPULAUAN RIAU

3

15

42

72

132

3

27

31

71

132

5

28

28

71

132

5

28

28

71

132

5

RIAU

1

12

3

17

33

2

12

2

17

33

2

12

2

17

33

2

12

2

17

33

6

BENGKULU

0

1

2

1

4

1

0

2

1

4

1

1

2

0

4

1

1

2

0

4

7

JAMBI SUMATERA SELATAN

0

4

4

6

14

0

4

4

6

14

1

3

4

6

14

1

3

4

6

14

1

2

10

4

17

1

7

8

1

17

2

6

8

1

17

2

6

8

1

17

9

BANGKA BELITUNG

0

7

5

7

19

0

7

5

7

19

0

8

6

5

19

0

8

6

5

19

10

LAMPUNG

1

3

13

5

22

1

6

10

5

22

1

6

10

5

22

1

6

10

5

22

11

BANTEN

1

3

2

3

9

1

3

2

3

9

1

3

2

3

9

1

3

2

3

9

12

JAWA BARAT

1

1

6

4

12

1

1

6

4

12

1

1

9

1

12

1

1

9

1

12

13

DKI JAKARTA

1

4

2

13

20

1

4

5

10

20

1

4

5

10

20

1

4

5

10

20

14

JAWA TENGAH

2

2

7

2

13

2

2

7

2

13

2

5

4

2

13

2

5

4

2

13

8

71

HIERARKI PELABUHAN NO

PROVINSI PU

PP

2011 PR PL

Jumlah

PU

PP

2015 PR PL

Jumlah

PU

PP

2020 PR PL

Jumlah

PU

PP

2030 PR PL

Jumlah

15

JAWA TIMUR

4

10

13

15

42

6

9

15

12

42

6

13

12

11

42

6

13

12

11

42

16

BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR

2

3

4

6

15

2

6

1

6

15

2

7

0

6

15

2

7

0

6

15

0

5

6

8

19

0

5

6

8

19

0

5

6

8

19

0

5

6

8

19

1

9

14

50

74

1

10

14

49

74

1

11

14

48

74

1

11

14

48

74

1

8

4

2

15

1

9

3

2

15

1

9

3

2

15

1

9

3

2

15

1

6

9

3

19

1

7

8

3

19

1

7

8

3

19

1

7

8

3

19

1

7

4

2

14

1

7

4

2

14

2

6

4

2

14

2

7

3

2

14

1

16

3

2

22

1

16

3

2

22

1

16

3

2

22

1

16

3

2

22

23

SULAWESI UTARA

1

6

11

48

66

1

6

11

48

66

1

6

16

43

66

2

5

16

43

66

24

GORONTALO

0

3

2

6

11

0

3

2

6

11

1

4

1

5

11

1

4

1

5

11

25

SULAWESI BARAT

0

2

2

15

19

1

1

4

13

19

1

3

2

13

19

1

3

2

13

19

26

SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA

1

12

8

72

93

1

12

8

72

93

1

16

4

72

93

1

16

4

72

93

0

7

7

27

41

0

7

7

27

41

0

8

7

26

41

0

8

7

26

41

17 18 19 20 21 22

27

72

HIERARKI PELABUHAN NO

PROVINSI PU

PP

2011 PR PL

Jumlah

PU

PP

2015 PR PL

Jumlah

PU

PP

2020 PR PL

Jumlah

PU

PP

2030 PR PL

Jumlah

28

SULAWESI SELATAN

1

11

11

40

63

1

11

11

40

63

1

13

9

40

63

1

13

9

40

63

29

MALUKU UTARA

1

4

20

126

151

1

5

20

125

151

3

6

18

124

151

3

6

18

124

151

30

MALUKU

1

9

9

43

62

1

9

9

43

62

1

10

8

43

62

1

10

8

43

62

31

PAPUA BARAT

1

13

0

31

45

1

13

0

31

45

1

13

3

28

45

1

13

3

28

45

32

PAPUA

2

13

2

79

96

2

13

2

79

96

4

12

2

78

96

5

11

2

78

96

33

217

249

741

1240

39

240

235

726

1240

49

262

225

704

1240

51

262

223

704

1240

JUMLAH

73

SUB LAMPIRAN B:: ARUS PERDAGANGAN UTAMA UTAMA PADA TAHUN 2009 Sub LampiranB-1 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Lalu Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009

Sub LampiranB-2 2 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Lalu Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009

74

Sub LampiranB-3 3 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk untu Lalu-Lintas Lintas Kargo Umum (General Cargo) Indonesia Tahun 2009

Sub Lampiran B-4Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Lalu Lintas Kargo Umum (General ( Cargo) Indonesia Tahun 2009

Sub LampiranB -5 5 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009

Sub LampiranB-6 6 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009

76

Sub LampiranB-7 7 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Cair Indonesia Indonesi Tahun 2009

Sub LampiranB-8 8 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009

SUB LAMPIRAN C:: PELABUHAN STRATEGIS STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI EKON Sub LampiranC-1 1 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sumatera

Sub LampiranC-2 Lampiran 2 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Jawa

78

Sub LampiranC-3 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Kalimantan

Sub LampiranC-4 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sulawesi

79

Sub LampiranC-5 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara

Sub LampiranC-6 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

80

SUB LAMPIRAN D:

PARAMETER PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PELABUHAN BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI

Sub LampiranD-1 Koridor Ekonomi Sumatera Sub LampiranD-2 Koridor Ekonomi Jawa Sub LampiranD-3 Koridor Ekonomi Kalimantan Sub LampiranD-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Sub LampiranD-5 Koridor Ekonomi Sulawesi Sub LampiranD-6 Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

81

Sub LampiranD-1 Koridor Ekonomi Sumatera

82

Sub Lampiran D-2 Koridor Ekonomi Jawa

83

Sub Lampiran D-3 Koridor Ekonomi Kalimantan

84

Sub Lampiran D-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara

85

Sub Lampiran D-5 Koridor Ekonomi Sulawesi

86

Sub Lampiran D- 6 Koridor Ekonomi Kepulauan Maluku - Papua Koridor Ekonomi Maluku-Papua 2009

2020 Kebutuhan Pergerakan Total Pelabuhan

Total

2030

Total

24.93 juta ton/thn

Total

40.94 juta ton/thn

58.99 juta ton/thn

0.20 juta TEU/thn

0.57 juta TEU/thn

1.06 juta TEU/thn

Gambaran Umum Wilayah Maluku dan Papua memiliki kepadatan penduduk yang rendah, dengan arus barang yang juga relatif rendah, dilayani oleh pelayaran yang sederhana. Barang kebanyakan berasal dan menuju Pelabuhan Makasar, Bitung dan Tanjung Perak. Arus peti kemas juga sangat rendah. Pelabuhan Sorong berfungsi sebagai pelabuhan yang melayani pergerakan komoditas yg berkaitan dengan energi (seperti Balikpapan)

Lalu lintas peti kemas sudah mulai tumbuh secara signifikan di Maluku (termasuk Maluku Utara). Ambon dan Sorong semestinya telah terbangun pusat pendukung logistik untuk konsolidasi dan distribusi barang dengan peti kemas. Didukung juga dengan perkembangan pelayaran pengumpan ke Makasar, Surabaya/Jakarta atau bahkan ke luar negeri (Asia). Sorong sebagai pelabuhan energi akan semakin berperan untuk pelabuhan ekspor dari wilayah Indonesia Timur.

Lalu lintas peti kemas semakin berkembang di terminal-terminal utama seperti di Ambon dan Sorong yang lebih jauh akan menarik lalu lintas internasional (Asia).

Target Produktivitas dan Ukuran Kapal Peti Kemas

Ukuran Kapal 500TEU

Bongkar/Muat 18 TEU/jam/crane

Tanker

30.000 DWT

N/A

Curah Kering

Hanya terminal khusus

Utilisasi

Intensitas Lahan 80% 20kTEU/Ha 20% N/A

Peti Kemas

Ukuran Kapal 2.000TEU

Bongkar/Muat 25 TEU/jam/crane

Tanker

120.000 TEU

4.000 t/jam

Curah Kering

Hanya terminal khusus

Utilisasi

Intensitas Lahan 40% 30kTEU/Ha 3

2

20% 2 m /m

Ukuran Kapal 4.000TEU

Bongkar/Muat 38 TEU/jam/crane

Tanker

120.000 DWT

4.000 t/jam

Curah Kering

Hany a terminal khusus

Peti Kemas

Utilisasi

Intensitas Lahan 50% 40kTEU/Ha 3

2

20% 2 m /m

Investasi Strategis Untuk terminal peti kemas, pengembangan dilakukan di Sorong untuk dapat melayani kapal pengumpan. Pengembangan juga dilakukan untuk terminal minyak bumi kecil

Terminal khusus peti kemas di Ambon yang mampu melayani kapal peti kemas pengumpan. Dermaga sepanjang 400 m yang didukung dengan craine peti kemas dan RTG di Sorong. Pengembangan pelabuhan hub untuk produk minyak bumi Pengembangan terminal khusus bijih nikel

Peti Kemas

Peti Kemas

Pengembangan dermaga peti kemas sepanjang 2 km, 25 craine peti kemas dan RTG di dua pelabuhan. Pengembangan pelabuhan hub untuk produk minyak bumi Pengembangan terminal khusus bijih nike

Kegiatan Bisnis Utama Pelabuhan Curah Cair

: Operator monopoli menjalankan dermaga Ambon, namun disewakan kepada liner peti kemas untuk jangka waktu singkat : Terminal distribusi kecil dijalankan secara monopoly oleh Pertamina cenderung menggunakan drum dibanding secara curah

Curah Cair Lain-lain

: Beberapa operator mulai menjalankan terminal di Ambon dan Sorong : Terminal utama yang dijalankan oleh operator umum dan beberapa terminal khusus skala kecil : Operator kapal tunda/pelayanan laut dapat beroperasi di lebih dari satu pelabuhan dengan aturan yang diperketat

Peti Kemas Curah Cair Lain-lain

: Beberapa operator mulai menjalankan terminal di Ambon dan Sorong : Terminal utama yang dijalankan oleh operator umum dan beberapa terminal khusus skala kecil : Operator kapal tunda/pelayanan laut dapat beroperasi di lebih dari satu pelabuhan dengan aturan yang diperketat

87

SUB LAMPIRAN E: RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN Sub Lampiran E-1 Rencana Pengembangan Fisik Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030

88

89

90

91

92

93

94

Sub Lampiran E-2 2 Rencana Investasi Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030 2011 (dalam juta US$)

95

96

97

98

99

100

101

MENTERI PERHUBUNGAN Ttd Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan KSLN

UMAR ARIS, SH, MM. MH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630220 1989031 1 001

102

E.E. MANGINDAAN