KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP 414 Tahun 2013 TANGGAL : 17 April 2013
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP 414 Tahun 2013 TANGGAL : 17 April 2013
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL Nomor : KP 414 Tahun 2013 Tanggal : 17 April 2013
DAFTAR ISI BAB 1: PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 BAB 2: KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL ................................................................... 4 2.1
KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL ............................................................................ 5
2.2
STRATEGI IMPLEMENTASI ....................................................................................... 6
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7
Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif ........ 6 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja ........................... 6 Pengaturan Tarif ............................................................................................................ 6 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan ................................................................ 7 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan ................................. 7 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara Efektif . 7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif .................................. 7
BAB 3: PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA ..................................... 9 3.1
LATAR BELAKANG ............................................................................................... 9
3.2
PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN BERDASARKAN SKENARIO DASAR (BASE CASE) ........................................................................................................... 10
3.3
PROYEKSI LALU LINTAS BERBASIS SKENARIO ALTERNATIF ................................................. 14
3.4
IMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PELABUHAN .............................................. 16
BAB 4: HIERARKI, LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN………………………….17 4.1
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN .............................................................................. 17
4.2
KEBUTUHAN INVESTASI PELABUHAN ........................................................................ 19
4.3
PEMBIAYAAN PELABUHAN DAN KERANGKA DUKUNGAN DAN PENJAMINAN PEMERINTAH ......... 22
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4
Indikasi Kebutuhan Pembiayaan.................................................................................. 22 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah ......................................... 22 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah ...................................................... 23 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan ............ 26
BAB 5: RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN……………29 5.1
PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG PELAYARAN .................... 29
5.2
PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN (PP NO. 61/2009)...................................................................... 29
5.3
RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN.................................................................. 29
5.4
INISIATIF JANGKA PENDEK UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN................................ 29
SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL ....................... 36 SUB LAMPIRAN B: ARUS PERDAGANGAN UTAMA PADA TAHUN 2009 ............................... 74
i
SUB LAMPIRAN C: PELABUHAN STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI ........................... 78 SUB
LAMPIRAN D: PARAMETER PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PELABUHAN BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI .................................................... 81
SUB LAMPIRAN E: RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN ........................................... 88
ii
BAB 1: PENDAHULUAN Sebagai negara kepulauan yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung kepada transportasi laut, beroperasinya pelabuhan secara efisien di Indonesia merupakan prioritas utama. Selain untukmemberdayakan industri angkutan laut nasional, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran lebih lanjut mengamanatkan prioritas dalam hal peningkatan efisiensi dan kesinambungan pembangunan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Arah kebijakan di bidang kepelabuhanan menekankan pada penataan penyelenggaraan pelabuhan, reformasi kelembagaan, peningkatan persaingan, penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator, pembagian peran pemerintah daerah dan swasta secara proporsional dalam penyelenggaraan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, serta penyiapan sumber daya manusia yang profesional untuk memenuhi kebutuhan sektor pemerintah maupun swasta. Pendekatan multi-dimensi yang diamanatkan oleh Undang-Undang diharapkan dapat mendukung dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya konektivitas dan pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Visi pembangunan di bidang kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut: “Sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah”. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaranjuga mengamanatkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) disusun sebagai kerangka kebijakan untuk memfasilitasi tercapainya visi tersebut. RIPN akan menjadi acuan bagi pembangunan bidang kepelabuhanan di Indonesia. Di dalam RIPN juga terdapat prediksi lalu-lintas pelabuhan, kebutuhan pengembangan fisik pelabuhan, kebutuhan investasi dan strategi pendanaan, program modernisasi pelabuhan dan integrasinya dengan pembangunan ekonomi dalam kerangka sistem transportasi nasional. RIPN disusun dengan mengintegrasikan rencana lintas sektor, mencakup keterkaitan antara sistem transportasi nasional dan rencana pengembangan koridor ekonomi serta sistem logistik nasional, rencana investasi dan implementasi kebijakan, peran serta pemerintah dan swasta, serta pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah. Integrasi tersebut menjadi landasan utama untuk perencanaan dan investasi jangka panjang dimana bentuknya tidak hanya berupa pembangunan fisik namun juga menyangkut peningkatan efisiensi dan upaya memaksimalkan pemanfaatan kapasitas pelabuhan yang ada serta berbagai langkah terkait dengan aspek pengaturan, kelembagaan, dan operasional pelabuhan.
1
Gambar 1-1 Kedudukan RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI
2
Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN
3
BAB 2: KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL Kebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda dan lintas sektoral. Peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasinasional dan strategi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kebijakan tersebut lebih menekankan pada perencanaan jangka panjang dalam kemitraan antar lembaga pemerintah dan antar sektor publik dan swasta. Munculnya rantai pasok global (supply chain management) sebagai model bisnis yang diunggulkan, merupakan faktor kunci dalam perubahan ekonomi global. Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasimempengaruhi strategi bisnis yangterintegrasi antara produksi, pemasaran, transportasi, distribusi dan klaster industri dalam koridor ekonomi. Kelancaran, keamanan dan ketepatan waktu, dalam sistem multi moda transportasi yang efisien merupakan kunci keberhasilan bisnis yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan multimoda transportasi dan sistem logistik nasional dalam penetapan kebijakan dan pembangunan infrastruktur fisik. Infrastruktur transportasi merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan kebijakan publik, peraturan, dan sistem operasi. Peran investasi swasta sangat penting, dimana komitmen kebijakan pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan publik. Dalam sistem transportasi nasional yang efesien dan efektif, kebijakan maritim masa depan di Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang besar. Dengan berbagai kebijakan akan diadakan perubahan secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan perkembangan lingkungan strategis dan internasional (continuous improvement process). Untuk itu masukan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Kebijakan pelabuhan nasional akan merefleksikan perkembangan sektor kepelabuhanan menjadi industri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dan sistem operasi pelabuhan sesuai dengan standar internasional baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. Tujuannya adalah untuk memastikan sektor pelabuhan dapat meningkatkan daya saing, mendukung perdagangan,terintegrasi dengan sistem multi-moda transportasi dansistem logistik nasional.Kerangka hukum dan peraturan akan diarahkan dalam upaya menjamin kepastian usaha, mutu pelayanan yang lancar dan cepat, kapasitas mencukupi, tertib, selamat, aman, tepat waktu,tarif terjangkau, kompetitif, aksesibilitas tinggi dan tata kelolayang baik. Kebijakan tersebut akan terus dibangun dan dikembangkan berdasarkan konsensus dan komitmen dari para pemangku kepentingan.
4
2.1
KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL
Kebijakan pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya: •
Mendorong Investasi Swasta Untuk mendukung rencana MP3EI, partisipasi sektor swasta merupakan kunci keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Indonesia, karena kemampuan finansial sektor publik terbatas.
•
Mendorong Persaingan Mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam kegiatan usaha kepelabuhanan yang diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien.
•
Pemberdayaan Peran Penyelenggara Pelabuhan Upaya perwujudan peran Penyelenggara Pelabuhan sebagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan (landlord port authority) dapat dilaksanakan secara bertahap. Upaya tersebut mencerminkan penyelenggara pelabuhan yang lebih fleksibel dan otonom.
•
Terwujudnya Integrasi Perencanaan Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi dan terintegrasi kedalam penyusunan rencana induk pelabuhan khususnya dikaitkan dengan MP3EI/koridor ekonomi, sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta keterlibatan masyarakat setempat.
•
Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional akan dikeluarkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar.
•
Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal. Keandalan teknis minimal diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang berlaku di seluruh pelabuhan. Secara bertahap diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi standar yang sesuai dengan ketentuan internasional.
•
Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim Pengembangan pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Penyelenggara Pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna memperkecil kemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim. Mekanisme pengawasan yang efektif akan diterapkan melalui kerja sama dengan instansi terkait, termasuk program tanggap darurat.
•
Mengembangkan sumber daya manusia Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi, termasuk memperhatikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Lembaga pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi akan dilibatkan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pelabuhan, untuk memenuhi standar internasional.
2.2
STRATEGI IMPLEMENTASI
2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif Pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional akan diawasi secara efektif dan dipublikasikan secara berkala kepada para pemangku kepentingan. 2.2.2 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja •
Perencanaan pengembangan pelabuhan dalam kerangka sistem transportasi nasional akan dikoordinasikan dengan perencanaan sektoral masing-masingmoda transportasi, instansi terkait lainnya dan Penyelenggara Pelabuhan. Pedoman tentang perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan akan diterbitkan. Badan usaha pelabuhan diminta untuk memberikan informasi yang relevan kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk disinkronisasikan dengan rencana induk masing-masing pelabuhan.
•
Status pelabuhan akan di-review secara berkala untuk menentukan kemungkinan terjadinya perubahan hierarki pelabuhan dan implikasinya terhadap revisi Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan rencana induk masing-masing pelabuhan.
•
Sistem indikator kinerja akan diterapkan untuk tujuan perencanaan dan pemantauan serta hasil pencapaian kinerja pelabuhan akan dipublikasikan secara berkala.
2.2.3 Pengaturan Tarif •
Pengaturan penetapan tarif harus mudah diterapkan dalam arti setiap jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan. Tarif yang diusulkan Badan Usaha Pelabuhan dapat ditolak apabila tidak wajar dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa atau infrastruktur..
•
Review tarif dilakukan tanpa mengurangi kebebasan badan usaha pelabuhan untuk menegosiasikan perjanjian kerjasama usaha dengan mitra bisnisnya.
•
Pedoman tentang prosedur pemantauan dan review tarif akan dikeluarkan untuk mempermudah penerapan tarif agar tidak menimbulkan beban yang tidak wajar kepada Badan Usaha Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan maupun para Pengguna Jasa. Pedoman tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang penerapan tarif atau perjanjian jasa pelayanan pelabuhan yang dianggap anti-kompetitif.
6
2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan •
Persaingan di sektor pelabuhan akan terus didorong, baik terhadap fasilitas yang sudah ada maupun melalui pengembangan pelabuhan baru atau perluasan pelabuhan yang sudah ada.
•
Pedoman tentang prosedur penyampaian keberatan dan penyelesaian sengketa akan dikeluarkan untuk mengatasi perilaku anti-kompetitif.
2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan •
Dalam upaya meningkatkan keterampilan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pendidikan di sektor pelabuhan akan dilakukan bersama-sama dengan Badan Usaha Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan, koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dan pusat pelatihan yang ada. Kebutuhan dan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan akan direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan tuntutan permintaan.
•
Nota kesepahaman akan dibuat dengan pusat pelatihan, lembaga kejuruan, dan perguruan tinggi untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor pelabuhan dan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memastikan kurikulum pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.
•
Peningkatan kesejahteraan dan insentif yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki praktek jam kerja efektif, jumlah tenaga kerja riil, memperluas program pelatihan dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan persaingan di pelabuhan.
•
Keikutsertaan tenaga kerja di sektor pelabuhan akan didorong melalui program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga pelatihan, sekolah kejuruan dan perguruan tinggi.
2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara Efektif Penerapan peraturan tentang keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan akan dilaksanakan secara konsekuen dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih efektif kepada Syahbandar berdasarkan pedoman dan standar internasional (International Ship and Port facility Security Code). 2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif •
Dalam rangka menjamin perlindungan lingkungan maritim yang efektif di pelabuhan, pedoman tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim di pelabuhan akan lebih dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang mengatur: o Pencegahan pencemaran lingkungan maritim di pelabuhan; o Kerangka kerja sistem manajemen lingkungan maritim; dan o Pengawasan internal dan audit independen yang dilakukan secara berkala.
•
Peran Syahbandar untuk mengelola dan melakukan penanggulangan pencemaran maritim di pelabuhan akan lebih ditingkatkan.
Sistem manajemen lingkungan maritim akan diterapkan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan di bidang pelayaran untuk memastikan sistem tanggap darurat berfungsi di sektor pelabuhan.
8
BAB 3: PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA 3.1
LATAR BELAKANG
Peran pelabuhan di Indonesia sebagai negara maritim sangat dominan dalam pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan pelabuhan untuk menunjang perdagangan internasional dan domestik secara nasional pada skala sangat besar. Pada tahun 2009, pelabuhan Indonesia menangani 968,4 juta ton muatan yang terdiri atas 560,4 juta ton muatan curah kering (hampir tiga perempatnya adalah batubara), 176,1 juta ton muatan curah cair (86 persennya adalah minyak bumi atau produk minyak bumi dan minyak kelapa sawit), 143,7 juta ton general cargo dan 88,2 muatan peti kemas (terlihat pada Tabel 3-1, dan Gambar 3-1 dan 3-2). Perdagangan luar negeri tercatat sebesar 543,4 juta ton atau 56 % dari total volume muatan yang ditangani melalui pelabuhan Indonesia pada tahun 2009. Muatan ekspor sebesar 442,5 juta ton atau lebih dari 80 % perdagangan luar negeri, sementara impor sebanyak 101,0 juta ton atau 20 % perdagangan luar negeri. Muatan ekspor lebih tinggi karena angkutan batubara jumlahnya sangat besar yaitu 278,6 juta ton pada tahun 2009. Tabel 3-1 juga menunjukkan pertumbuhan lalu-lintas barang melalui pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2009 yang meningkat rata-rata 11,0 %. Namun demikian, penyebaran pertumbuhannya sangatlah beragam, sebagai contoh, lalu lintas curah kering meningkat lebih dari lima kali lipat dari 95,2 juta ton pada tahun 1999 menjadi 560,4 juta ton pada tahun 2009. Muatan peti kemas juga meningkat rata-rata 12,3 %, yaitu dari 27,7 juta ton pada tahun 1999 menjadi 88,2 juta ton pada tahun 2009 (lihat juga Gambar 3-3). General cargo meningkat rata-rata 7,3 %, sementara komoditas curah cair memiliki pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu 1,7% selama perioda ini. Secara total, lalu-lintas barang melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia menurut kelompok jenis muatan utama diperlihatkan pada Tabel 3-2 serta secara grafis pada Gambar 3-1 sampai 3-3. Sedangkan lalu-lintas antar pelabuhan (arus perdagangan) menurut jenis komoditasnya ditunjukkan pada Sub LampiranB. Pertumbuhan perdagangan masa depan di Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh tingkat implementasi kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, yang tertuang dalam Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Dengan pusat pertumbuhan dan koridor ekonomi yang telah ditetapkan (Gambar 3-4) beserta sistem transportasi nasional yang akan menjamin konektivitas, MP3EI mengarahkan untuk terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Melalui implementasi MP3EI, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju pada tahun 2025, yang berarti pertumbuhan ekonomi riil antara 6,4 – 7,5% diharapkan bisa tercapai pada
periode 2011 – 2014. Selain itu, tingkat inflasi juga diperkirakan turun dari 6,5% pada kurun waktu 2011 – 2014 menjadi 3,0% pada tahun 2025. Peranan Pelabuhan menjadi sangat penting bagi terwujudnya tujuan MP3EI. Disisi lain, bila MP3EI dapat diimplementasikan dengan baik, maka implikasinya adalah pertumbuhan lalu-lintas barang melalui pelabuhan menjadi lebih tinggi. Pelabuhan strategis di masing-masing koridor ekonomi disajikan dalam Sub Lampiran C.
3.2
PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN BERDASARKAN SKENARIO DASAR (BASE CASE)
Tabel 3-3 menyajikan proyeksi total muatan yang akan ditangani pelabuhan di Indonesia berdasarkan jenis muatan dan komoditas dari tahun 2009 sampai dengan 2030. Total lalu-lintas muatan melalui pelabuhan diperkirakan meningkat dari 1,0 milyar ton pada tahun 2009 menjadi 1,3 milyar ton pada tahun 2015 dan menjadi 1,5 milyar ton pada tahun 2020. Angka pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 4,5 % dari tahun 2009 sampai dengan 2015 dan 3,7 % dari tahun 2015 sampai dengan 2020.
10
Tabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan, pada Tahun 1999 dan 2009 (dalam ribu ton)
Tabel 3-2 2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009 (dalam ribu ton)
Gambar 3-1 1 Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan di Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan Tahun 2009 (dalam ribu ton)
12
Gambar 3-2 2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada Tahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan (dalam ribu ton)
Gambar 3-3 3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia, Periode Tahun 1990-2009 1990
Gambar 3-4 3 Koridor Ekonomi dalam MP3EI
Tabel 3-3 Prakiraan (Base Base Case) Case Arus Barang di Pelabuhan-Pelabuhan Pelabuhan Indonesia, Indonesia 2009-2030 (dalam ribu ton)
Jenis Muatan
2009 Jenis Perdagangan Domestik 32,840 110,859 61,000 27,223 312,852 255,914 144 14,941 279,303 139,349 10,531 91 5,162 30,665 3,832 2,343 13,879 60,124 136,723 39,349 91,110 385 22,438 38,485 23,175 479 543,415 433,346
Internasional
General Cargo Peti Kemas Curah Kering Semen Batubara Biji Besi Pupuk Biji-bijian Curah Kering Lain Curah Cair Minyak Bumi & Produk CPO Curah Cair Lain Total
Rata-rata Pertumbuhan Tahunan (%) General Cargo Container Dry Bulk Cement Coal Iron Ore Fertilizer Grain Other Dry Bulk Liquid Bulk Petroleum & Products CPO Other Liquid Bulk Total -
3.3
-
Total
2015 Jenis Perdagangan Domestik 39,213 148,562 106,894 65,626 328,918 342,135 6,700 21,925 279,303 203,330 13,714 400 7,323 39,934 4,316 2,639 17,562 73,907 178,042 52,718 118,649 501 30,069 51,574 29,323 642 653,066 609,040
Internasional
143,699 88,222 568,766 15,085 418,652 10,623 35,828 6,175 74,003 176,072 91,495 60,923 23,654 976,761 -
Total
2020 Jenis Perdagangan Domestik 43,294 180,748 157,271 100,020 310,318 438,906 8,757 28,655 250,000 272,101 16,686 1,000 9,346 48,586 4,672 2,885 20,858 85,679 216,653 65,700 144,355 610 37,471 64,271 34,827 819 727,537 785,374
Total
Internasional
187,775 172,519 671,053 28,625 482,633 14,114 47,257 6,954 91,469 230,759 119,151 81,643 29,965 1,262,106
2030 Jenis Perdagangan Domestik 50,245 242,911 294,234 183,446 284,436 675,731 14,264 48,947 200,000 443,224 23,537 2,000 14,514 68,536 5,422 3,348 26,700 109,676 315,952 97,252 213,681 903 55,467 95,136 46,805 1,213 944,867 1,199,340
Internasional
224,043 257,291 749,224 37,411 522,101 17,686 57,932 7,557 106,537 282,353 144,965 101,742 35,646 1,512,911
Total 293,155 477,680 960,167 63,210 643,224 25,537 83,050 8,770 136,376 413,204 214,584 150,603 48,017 2,144,207
3.0 9.8 0.8 89.7 4.5 6.0 2.0 4.0
5.0 15.8 5.0 6.6 6.5 27.9 4.5 2.0 3.5
4.6 11.8 2.8 11.3 2.4 4.9 4.7 2.0 3.6
2.0 8.0 (1.2) 5.5 (2.2) 4.0 5.0 1.6 3.5
4.0 8.8 5.1 5.5 6.0 20.1 4.0 1.8 3.0
3.6 8.3 2.2 5.5 1.6 4.6 4.2 1.7 3.1
1.5 6.5 (0.9) 5.0 (2.2) 3.5 4.5 1.5 2.5
3.0 6.3 4.4 5.5 5.0 7.2 3.5 1.5 2.5
2.7 6.4 2.5 5.4 2.1 3.7 3.7 1.5 2.5
4.5 5.0 4.0 3.1
4.5 5.0 5.0 5.8
4.5 5.0 4.0 4.4
4.0 4.5 3.5 2.2
4.0 4.5 5.0 5.2
4.0 4.5 3.5 3.7
4.0 4.0 3.0 2.6
4.0 4.0 4.0 4.3
4.0 4.0 3.0 3.5
PROYEKSI LALU LINTAS BERBASIS SKENARIO ALTERNATIF
Sebagaimana terlihat pada Gambar 3-5, pada Skenario Pertumbuhan Tinggi, total lalu lintas peti kemas Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai 57 juta TEUs,sementara TEU pada Skenario Pertumbuhan Dasar akan mencapai 48 juta TEUs,sedangkan sedangkan pada Skenario Pertumbuhan Rendah 42 juta TEUs. Gambar 3-6 menyajikan secara jelas proyeksi untuk total berdasarkan jenis muatan untuk ketiga skenario.
14
Gambar 3-5 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurut Skenario Pertumbuhan Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu TEU) Pertumbuhan,
Gambar 3-6 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan Menurut Skenario kenario Pertumbuhan, Pertumbuhan Periode Tahun 2015-2030 2030 (dalam ribu ton)
2015
2020
2030
Gambar 3-6 6 menyajikan proyeksi total lalu lintas muatan di Indonesia berdasarkan jenis muatan untuk ketiga skenario tersebut. Total lalu lintas muatan diprakirakan mencapai 2,7 milyar ton pada tahun 2030,mencapai 2030 2,1 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Dasar dan 1,8 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Rendah.
3.4
IMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PELABUHAN
Hasil proyeksi lalu-lintas muatan melalui pelabuhan di Indonesia mempunyai implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelabuhan nasional, yaitu diantaranya: •
Pada tahun 2020 lalu lintas peti kemas Indonesia akan meningkat lebih dari dua kali lipat volume tahun 2009 dan akan kembali meningkat dua kali lipat pada tahun 2030;
•
Pengembangan terminal peti kemas sangat diperlukan di berbagai lokasi pelabuhan;
•
Peningkatan volume peti kemas juga akan menimbulkan kebutuhan pengembangan pelabuhan peti kemas sebagai pelabuhan hub baru, baik di bagian barat maupun di timur Indonesia, seperti Kuala Tanjung dan Bitung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Namun kajian yang lebih spesifik diperlukan untuk pengembangan pelabuhan hub tersebut.
•
Pertumbuhan lalu lintas curah kering dan cair yang lebih rendah menunjukkan bahwa total tonase muatan hanya akan meningkat sampai dengan 50% pada tahun 2020 dan 50% lagi pada tahun 2030.
16
BAB 4: HIERARKI, LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pelabuhan didasarkan pada pendekatan penilaian kapasitas pelabuhan dan memperhatikan skema pembangunan untuk masing-masing pelabuhan. Selain kebijakan pemerintah, juga telah diperhatikan program pembangunan pelabuhan strategis di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang menjadi dasar utama bagi pengembangan pelabuhan meliputi (a) prioritas pengembangan konektivitas dan prasarana pelabuhan untuk mendukung program koridor perekonomian Indonesia tahun 2025, (b) Cetak Biru Transportasi Multimoda/Antarmoda untuk mendukung Sistem Logistik Nasional, dan (c) Rencana Strategis Sektor Perhubungan. Sub Lampiran D memberikan rangkuman parameter perencanaan dan strategi pengembangan pelabuhan pada enam koridor pembangunan ekonomi sampai dengan 2030.Rangkuman tersebut memuat proyeksi lalu-lintas muatan melalui pelabuhan berdasarkan jenis kargo, disain kapal dan target produktivitas, strategi investasi, dan kegiatan bisnis utama pelabuhan. Sub Lampiran E memuat daftar rencana pengembangan pelabuhan (termasuk pengembangan kapasitas dan kebutuhan investasi) sampai dengan tahun 2030 berdasarkan wilayah, lokasi, dan fasilitas pelabuhan. 4.1
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pelabuhan laut di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan hierarki yang terdiri atas: a.
Pelabuhan Utama (yang berfungsi sebagai Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Hub Internasional);
b.
Pelabuhan Pengumpul; dan
c.
Pelabuhan Pengumpan, yang terdiri atas: 1) Pelabuhan Pengumpan Regional; 2) Pelabuhan Pengumpan Lokal.
Hierarki pelabuhansebagaimana dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut: 1. Pelabuhan Utama: a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional; b. berada dekat dengan jalur pelayaran internasional ± 500 mil dan jalur pelayaran nasional ± 50 mil;
c. memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil; d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang e. kedalaman kolam pelabuhan minimal –9 m-LWS; f. berperan sebagai tempat alih muat peti kemas/curah/general cargo/penumpang internasional; g. melayani Angkutan petikemas sekitar 300.000 TEUs/tahun atau angkutan lain yang setara; h. memiliki dermaga peti kemas/curah/general cargo minimal 1 (satu) tambatan, peralatan bongkar muat petikemas/curah/general cargo serta lapangan penumpukan/gudang penyimpanan yang memadai. i. berperan sebagai pusat distribusi peti kemas/curah/general cargo/penumpang di tingkat nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional; 2. Pelabuhan Pengumpul: a. kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah; b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya setidaknya 50 mil; c. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional ± 50 mil; d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; e. berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional; f. kedalaman minimal pelabuhan –7 m-LWS; g. memiliki dermaga multipurpose minimal 1 tambatan dan peralatan bongkar muat; h. berperan sebagai pengumpul cargo/penumpang nasional;
angkutan
peti
kemas/curah/general
i. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional; 3. Pelabuhan Pengumpan Regional: a. berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antarprovinsi; b. berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota; c. berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi; d. berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Utama; e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke Pelabuhan Pengumpul dan/atau Pelabuhan Pengumpan lainnya; f. berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam propinsi;
18
g. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; h. melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) provinsi; i. berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau ± 25 mil; j. kedalaman maksimal pelabuhan –7 m-LWS; k. memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 m; l. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Regional lainnya 20 – 50 mil. 4. Pelabuhan Pengumpan Lokal: a. Berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataanserta peningkatan pembangunan kabupaten/kota; b. Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota; c. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang; d. Melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; e. berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Pengumpul, dan/atau Pelabuhan Pengumpan Regional;
Utama,
Pelabuhan
f. berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut; g. berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya; h. berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali keperintisan; i. kedalaman maksimal pelabuhan –4 m-LWS; m. memiliki fasilitas tambat atau dermaga dengan panjang maksimal 70 m; j. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal lainnya 5 – 20 mil.
4.2
KEBUTUHAN INVESTASI PELABUHAN
Table 4-1 menunjukkan rincian dari total kebutuhan investasi pelabuhan di Indonesia sampai dengan 2030 berdasarkan koridor pembangunan ekonomi dan jenis fasilitas pelabuhan. Total investasi sebesar US$ 47,064 milyar terdiri dari US$ 12,212 milyar (tahun 2011-2015), US$ 12,389 milyar (tahun 2016-2020) dan US$ 22,464 milyar (tahun 2021-2030). Gambar 4-1 menunjukkan distribusi kebutuhan investasi sektor pelabuhan berdasarkan koridor ekonomi dan tahapan pengembangan, sedangkan Gambar 4-2 memperlihatkan distribusi kebutuhan investasi pelabuhan menurut koridor ekonomi dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan.Sub Lampiran E memberikan rincian kebutuhan
investasi pelabuhan sampai dengan tahun 2030 berdasarkan koridor ekonomi dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan. Secara ringkas, Tabel 4-2 menunjukkan indikasi kebutuhan jumlah pendanaan dari sektor pemerintah dan swasta selama periode tahun 2011-2030.
Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, tahun 2011) Perode dan Koridor Ekonomi
Peti Kemas
CPO
Terminal Minyak Batu Bumi Bara
Curah Terminal Lainnya lainnya
CDC /Multi Moda
Pesiar/ Lahan/ Pariwisa Infra. ta Dasar
Total
2011-2015 Sumatra Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Papua- Kepulauan Total
455 2,095 7 186 121 183 3,046
388 138 9 535
289 339 20 89 50 34 821
387 60 366 813
63 86 41 430 166 122 906
31 354 121 195 355 1,070 2,127
25 130 75 230
17 100 47 20 21 205
613 2,342 190 30 94 258 3,528
2,267 5,506 426 1,454 870 1,688 12,212
2016-2020 Sumatra Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Papua- Kepulauan Total
2,192 2,297 30 120 141 123 4,902
467 138 9 614
344 508 20 89 95 48 1,103
299 60 346 705
167 35 35 35 106 106 484
44 120 243 243 606 1,458 2,714
250 250
20 110 439 30 40 639
222 150 61 61 121 364 980
3,755 3,530 828 1,061 1,077 2,138 12,390
2021-2030 Sumatra Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Papua- Kepulauan Total
4,329 4,164 60 338 216 245 9,352
903 8 275 25 10 1,221
762 827 40 178 137 97 2,041
597 120 693 1,410
202 115 70 70 211 211 882
88 150 486 486 1,092 2,915 5,217
340 340
30 130 390 29 60 639
150 121 121 243 729 1,365
6,911 6,005 1,168 2,190 1,923 4,267 22,465
2011-2030 Sumatra Java Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Papua- Kepulauan Total
6,975 8,556 97 644 477 550 17,299
1,758 8 550 43 10 2,369
1,395 1,674 80 356 282 179 3,965
1,283 240 1,405 2,927
432 236 146 535 483 439 2,273
163 624 850 924 2,053 5,443 10,058
25 720 75 820
67 340 876 79 121 1,482
835 2,642 373 213 459 1,351 5,872
12,934 15,041 2,422 4,705 3,871 8,093 47,066
Catatan: *) Terminal lainnya: Terminal konvensional (muatan umum), terminal mobil, terminal serbaguna dan terminal penumpang
20
Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Tahapan Pengembangan (dalam juta US$)
Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/Fasilitas Pelabuhan (dalam juta US$)
Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untuk Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030
Catatan: 1. Pembiayaan dari sektor keuangan pemerintah/swasta untuk tanah, infrastruktur dasar dan non-komersial terminal, rehabilitasi/pengembangan pelabuhanpelabuhan kecil baru. Sedangkan pembiayaan sektor swasta murni adalah untuk pembangunan terminal di pelabuhan-pelabuhan komersial; 2. Diperkirakan bahwa untuk periode 2011-2015 dari total kebutuhan pembiayaan sebesar US$, 12.212 juta porsi BUMN mencapai US$3.521 juta. 4.3
PEMBIAYAAN PELABUHAN DAN KERANGKA DUKUNGAN DAN PENJAMINAN PEMERINTAH
4.3.1 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan Sampai dengan tahun 2030 Indonesia harus menyediakan anggaran sebesar US$ 45-50 milyar untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan kapasitas pelabuhan.Diperkirakan sekitar 68% dari seluruh total investasi pengembangan pelabuhan baru di Indonesia memerlukan pendanaan dari pihak swasta, terutama berdasarkan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) melalui pemberian konsesi untuk jangka panjang, terutama untuk pelabuhan komersial seperti terminal peti kemas, terminal curah, dan fasilitas pelabuhan komersial lainnya. Sisanya sekitar 32% diperlukan untuk penyediaan lahan, prasarana umum pelabuhan seperti pendalaman alur pelayaran dan penahan gelombang (breakwater), penyediaan terminal pelabuhan non-komersial, rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan kecil baru (feeder) yang harus disediakan oleh pemerintah. 4.3.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan bahwa investasi infrastruktur dasar pelabuhan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pelabuhan. Penyelenggara Pelabuhan merupakan lembaga yang memiliki aset finansial dan
22
pengalaman yang terbatas dalam penyelenggaraan pelabuhan. Dalam masa transisi, lembaga tersebut hanya mempunyai anggaran yang terbatas dan pada dasarnya belum memiliki kapasitas untuk melakukan pinjaman di awal tahun operasionalnya. Satusatunya sumber utama pendanaan infrastruktur dalam jangka pendek adalah dari anggaran pemerintah. Apabila Penyelenggara Pelabuhan belum memiliki sumber pembiayaan yang mencukupi, maka potensi sumber pendanaan untuk investasi infrastruktur pelabuhan dapat berasal dari konsesi. Di masa mendatang, sumber pembiayaan infrastruktur dasar untuk Penyelenggara Pelabuhan akan berkembang sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan Penyelenggara Pelabuhan. Hal ini akan terjadi apabila Penyelenggara Pelabuhan dimungkinkan untuk mengelola pendapatannya, termasuk pendapatan dari penyelenggaraan kepelabuhanan (misalnya jasa labuh, sewa lahan, konsesi). Dengan demikian Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan pendapatannya.
4.3.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah Karena keterbatasan anggaran, interaksi antara pihak pemerintah dan swasta diatur dalam tiga jenis peraturan, yaitu peraturan mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), peraturan spesifik sektor, dan peraturan umum lainnya yang mengatur kegiatan usaha di Indonesia. Terdapat empat prinsip dasar kebijakan investasi dalam kategori KPS, yaitu: a. Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Pemerintah bermaksud untuk memusatkan kebijakannya dalam (i) pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur yang ada, (ii) fokus pada pengembangan infrastruktur yang secara ekonomi layak, namun secara finansial tidak layak, (iii) pemberian subsidi dan kompensasi pada PSO (Kewajiban Layanan Umum) dalam pelayanan infrastruktur, dan (iv) mengisi celah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan cara menawarkan proyek KPS kepada pasar.
b. Peraturan dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Peraturan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ditunjukkan dalam Tabel 4.3 Peraturan KPS terutama mengacu pada Peraturan Presiden No. 67/2005 mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, yang telah dirubah dalam Peraturan Presiden No. 13/2010 dan No. 56/2011 yang memungkinkan pemberian dukungan dan penjaminan pemerintah. Sebagai tambahan, dua peraturan lainnya mengenai penjaminan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden No. 78/2010 tentang Dana Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2010 tentang
implementasi dari Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan Infrastruktur. Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan dapat menyediakan fasilitas (i) kebijakan dana talangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), (ii) penjaminan untuk resiko infrastruktur melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan (iii) layanan proyek pengembangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).
Table 4-1Dasar Hukum Investasi Sektor Swasta No.
Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Penjelasan
Skema dan Pedoman KPS 1
Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
2
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
3
Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
4
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2012
Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
5
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 83 Tahun 2010
Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi
Manajemen Resiko , Dukungan Pemerintah dan Penjaminan Infrastruktur 6
Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.01/2006
Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur
7
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
8
Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Pedoman, Organisasi, dan Prosedur KPS
24
No. 9
Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Penjelasan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2009
Daftar Rencana Proyek Kerjasama
10
Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005
Komite Kebijakan Infrastruktur (KKPPI)
11
Public Private Partnership Book, Sector of Transportation, 2010-2014, Ministry of Transportation (2010)
12
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2011
13
Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER01/M.EKON/05/2006
Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER3/M.EKON/06/2006
Tata Cara dan Kriteria Penyusunan Daftar Prioritas Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur No. PER4/M.EKON/06/2006
Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah
14
15
Percepatan
Penyediaan
Perubahan atas Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)
Kerjasama Daerah 16
Peraturan PemerintahNo. Tahun 2007
50
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Pengadaan Tanah 17
Undang-undang No. 2 Tahun 2012
Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
18
Peraturan Presiden Tahun 2012
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum
20
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
No.
71
bagi
Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
No.
Regulasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) 2007
Penjelasan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum)
c. Peran Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dalam Pembiayaan Infrastruktur Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dibentuk untuk (i) memenuhi pembiayaan jangka panjang, terutama dalam mata uang lokal dan untuk pembiayaan infrastruktur serta (ii) menyediakan pembiayaan mata uang local dengan jangka waktu (tenor), persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang sesuai untuk kredit proyek infrastrukturmelalui: •
Penggunaan peringkat kredit pinjaman dari bank dan lembaga investasi domestik untuk tenor jangka panjang dengan resiko marjin yang lebih tinggi dari penawaran pemerintah dan perusahaan skala besar;
•
Penyediaan produk keuangan yang memenuhi kriteria KPS infrastruktur dan proyek yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.
d. Peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam Penyediaan Penjaminan untuk Pengembangan Infrastruktur Indonesia PT PII dibentuk untuk memenuhi tujuan berikut: •
Menyediakan penjaminan resiko politik untuk proyek KPS infrastruktur;
•
Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek KPS infrastruktur dengan memberikan penjaminan resiko politik yang kredibel;
•
Meningkatkan tata kelola dan transparansi pemberian penjaminan;
•
Melindungi pemerintah dari kewajiban yang bersifat kontingensi (termasuk proteksi terhadap tekanan APBN).
4.3.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan Hambatan yang terjadi dalam pengembangan pasar untuk mengikutsertakan pihak swasta adalah persepsi terhadap resiko proyek, resiko investasi dan keterbatasan akses untuk pasar modal serta pembiayaan proyek. Strategi utama (key success factor) untuk mengikutsertakan pihak swasta berinvestasi di pelabuhan adalah:
26
•
Kebijakan investasi sektor swasta yang kondusif Kebijakan investasi yang kondusif akan meningkatkan minat investor yang potensial dan juga mempengaruhi persepsi investor terhadap resiko secara positif.
•
Implementasi regulasi secara komprehensif Regulasi merupakan wadah yang penting untuk mewujudkan komitmen pelaksanaan kebijakan pemerintah.
•
Persiapan proyek yang matang Persiapan proyek yang matang merupakan daya tarik pihak swasta untuk berinvestasi. Apabila dilelang, proyek tersebut akan menarik minat investor dengan kualitas teknik dan keuangan yang memadai.
•
Prosedur pelelangan yang kompetitif Pelelangan pelabuhan/terminal umum harus dilaksanakan secara kompetitif agar pemerintah memperoleh manfaat maksimal dari persaingan harga, tingkat pelayanan jasa kepelabuhanan dan kualitas investor.
•
Penanggung jawab proyek yang jelas dan tidak ada intervensi kontrak Hal ini penting untuk memastikan efisiensi biaya (value for money) bagi pemerintah.
•
Kerangka pemantauan kinerja Kerangka pemantauan kinerja pelaksanaan kontrak.
•
diperlukan
untuk
pemantauan
kepatuhan
Kepastian bagi swasta untuk memperoleh pendapatan sesuai tarif yang berlaku Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi investor dalam memperoleh pendapatan dari pengoperasian proyek.
•
Kepastian bagi swasta untuk dapat menyesuaikan tarif Selama periode pengoperasian proyek, pihak swasta dapat melakukan penyesuaian tarif secara berkala.
•
Kerangka pengaturan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang komprehensif Pihak swasta harus menerapkan standar keamanandan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim secara komprehensif.
•
Kepastian bagi swasta untuk memperoleh hak perlindungan secara efektif Pihak swasta akan memperoleh perlindungan terhadap intervensi pemerintah yang dapat mempengaruhi pendapatan, membatasi akses pembiayaan atau merugikan investasinya dan kebebasan untuk menyelesaikan sengketa.
•
Kapasitas kelembagaan Proyek akan dikelola oleh tenaga profesional dari pemerintah agar memberikan kepastian bagi investor.
•
Pengaturan yang independen Pihak swasta akan diberikan kepastian bahwa keputusan regulator tidak dipengaruhi oleh intervensi politik atau tekanan pihak tertentu.
28
BAB 5: RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN Dalam rangka proses perumusan Rencana Induk Pelabuhan Nasional telah digambarkan perlunya penjabaran lebih lanjut dibidang pengaturan dan kebijakan untuk mendorong Indonesia kearah yang lebih maju dengan terwujudnya sistem kepelabuhanan yang lebih berdaya saing. Dalam hubungan ini diperlukan rencana aksi yang meliputi: •
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
•
Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
•
Rencana aksi lebih lanjut untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.
5.1
PERATURAN PELAYARAN
PELAKSANAAN
YANG
DIAMANATKAN
UNDANG-UNDANG
Undang-undang Pelayaran telah mengamanatkan perlunya perumusan peraturan pelaksanaan kebijakan, program dan tindakan administratif.Beberapa hal telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan, namun masih diperlukan peraturan lebih lanjut sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1.
5.2
PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN (PP NO. 61/2009)
PP No. 61/2009 mencakup secara luas ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang Pelayaran dan telah mengamanatkan perlunya perumusan ketentuan lebih lanjut dalam bentuk peraturan Menteri Perhubungan (Tabel 5.2.)
5.3
RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Untuk melaksanakan kebijakan pelabuhan nasional secara efektif, diperlukan beberapa rencana aksi lebih lanjut (Tabel 5.3) secara terintegrasi. Dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan akan dilakukan untuk membahas isu kebijakan, perencanaan dan regulasi di bidang kepelabuhanan. 5.4
INISIATIF JANGKA PENDEK UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN
Selain rencana aksi kebijakan tersebut, terdapat beberapa inisiatif jangka pendek untuk mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada kinerja pelabuhan, termasuk
manajemen pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat dan pembangunan fasilitas pelabuhan (Tabel 5.4). Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran No. 1.
Materi Peraturan Menteri Perhubungan
Keterangan
Tarif dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
Pasal 110 UU Pelayaran
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rancangan dan pelaksanaan pengerukan dan reklamasi, Sertifikat Pemberi Jasa Pengerukan
Pasal 197
Penetapan Daerah Wajib Pandu, Pelatihan dan ujian Pandu dan Penyelenggaraan Pemanduan
Pasal 201
Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Permintaan Bantuan di Pelabuhan
Pasal 212
serta
UU Pelayaran
UU Pelayaran
UU Pelayaran
Kegiatan Kapal di Pelabuhan (Perbaikan kapal, Perpindahan muatan, gandeng kapal, Penanganan barang-barang berbahaya)
Pasal 216
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Pelabuhan
Pasal 238
Sistem Informasi Pelayaran
Pasal 272
UU Pelayaran
UU Pelayaran
UU Pelayaran
Tabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009 No. 1.
Materi Peraturan Menteri Perhubungan Prosedur Penetapan Lokasi Pelabuhan
Keterangan Pasal 19 PP 61/2009
2.
3.
4.
Prosedur Formulasi dan Evaluasi Rencana Induk Pelabuhan (masing-masing Pelabuhan)
Pasal 29
Prosedur Formulasi dan Evaluasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan
Pasal 36
Prosedur Penyediaan, Pemeliharaan, Standar, Spesifikasi untuk Penahan Gelombang, Kolam Pelabuhan, Alur Pelayaran ke/dari Pelabuhan, Jaringan
Pasal 67
PP 61/2009
PP 61/2009
30
No.
5.
6.
Materi Peraturan Menteri Perhubungan
Keterangan
Jalan dan Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan
PP 61/2009
Persyaratan dan Prosedur Pemberian dan Pencabutan Konsesi
Pasal 78
Pemberian ijin Pembangunan Pelabuhan
Pasal 86
PP 61/2009
PP 61/2009 7.
Pemberian Ijin Pengembangan Pelabuhan
Pasal 93 PP 61/2009
8.
9.
10
11
12
13
14
Persyaratan dan Prosedur Pemberian Ijin Pengoperasian Pelabuhan, Perbaikan dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan
Pasal 104
Prosedur Pemberian Ijin Lokasi Pelabuhan, Konstruksi dan pengoperasian Pelabuhan untuk pelabuhan Daratan (Dry Port)
Pasal 109
Persyaratan dan Prosedur Penetapan Terminal Khusus (Persetujuan Lokasi, Konstruksi dan Operasi, Penggunaan oleh Pihak Ketiga, Peningkatan Operasi, Perubahan Status Pelabuhan, Pencabutan Ijin, Pengalihan Wewenang kepada Pemerintah)
Pasal 134
Prosedur untuk persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Pasal 144
Jenis, struktur dan klasifikasi tarif badan usaha pelabuhan untuk jasa pelabuhan , mekanisme untuk menentukan tarif untuk menggunakan lahan pelabuhan dan air
Pasal 148
Prosedur untuk menentukan status dari pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
Pasal 153
Prosedur untuk pengolahan data dan pelaporan dan penyusunan sistem informasi pelabuhan
Pasal 161
PP 61/2009
PP 61/2009
PP 61/2009
PP 61/2009
PP 61/2009
PP 61/2009
PP 61/2009
Tabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi Kebijakan No.
Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut
1
Membentuk kelompok unit pelayanan (customer focus group) di pelabuhan strategis sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam formulasi, review dan implementasi kebijakan
Keterangan untuk formulasi, implementasi dan review kebijakan
No.
Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut
Keterangan
2
Pedoman rencana induk masing-masing pelabuhan memperhatikan perencanaan yang terintegrasi
untuk integrasi perencanaan dan pemantauan kinerja
3
Kementerian Perhubungan bersama Instansi pemerintahan terkait serta pengguna jasa pelabuhan secara periodik melakukan review atas kinerja pelabuhan dalam rangka meningkatkan kinerja pelabuhan yang lebih baik.
untuk integrasi perencanaan dan pemantauan kinerja
4
Merumuskan indikator kinerja pelabuhan untuk keperluan perencanaan dan monitoring serta dipublikasikan.
untuk integrasi perencanaan dan monitoring
5
Merumuskan kebijakan Tarif yang wajar
untuk mendorong persaingan usaha yang sehat
6
Menyusun prosedur penyampaian usulan/ permohonan penetapan tariff oleh otoritas pelabuhan
untuk mendorong persaingan usaha yang sehat
7
Mengembangkan proses peninjauan tarif dan persetujuan pelayanan jasa pelabuhan dalam rangka untuk mengevaluasi adanya dampak monopoli
untuk mendorong persaingan usaha yang sehat
8
Mempertimbangkan kemungkinan adanya MoU dalam rangka untuk memonitor dan mendorong persaingan usaha dibidang kepelabuhanan.
untuk mendorong persaingan usaha yang sehat
9
Memasukkan dampak persaingan usaha dalam rumusan rencana induk pelabuhan
untuk mendorong persaingan usaha yang sehat
10
Menyusun prosedur tuntutan dan penyelesaian perselisihan mengenai masalah tarif dan perilaku monopolistis.
untuk mendorong persaingan usaha yang sehat
11
Menilai kebutuhan pelatihan untuk Ditjen Hubla, dan BUP dan mengembangkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan pelatihan.
untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan
12
Mengadakan MoU dengan pusat pelatihan dan pendidikan dan Lembaga Perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan kurikulum
untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan
13
Mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan guna peningkatan produktivitas kerja
untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelabuhan
14
Mengembangkan dan mengimplementasikan untuk meningkatkan kompetensi
32
No.
Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut
Keterangan
strategi untuk rekruitmen tenaga kerja dibidang tenaga kerja di sektor pelabuhan kepelabuhanan
15
Mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan yang penuh kepada Syahbandar hal memelihara keselamatan dan keamanan di pelabuhan
untuk memelihara kepatuhan peraturan keselamatan pelayaran
16
Mengeluarkan peraturan tugas dan kewenangan Syahbandar sesuai dengan peraturan keselamatan pelayaran yang ada
untuk memelihara kepatuhan peraturan keselamatan pelayaran
17
Mengeluarkan peraturan tugas dan kewenangan Syahbandar sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan maritim
untuk memelihara kepatuhan peraturan perlindungan lingkungan maritim
18
Membuat peraturan yang memberikan wewenang kepada Syahbandar untuk mengelola dan mengawasi terjadinya pencemaran di pelabuhan
untuk memelihara kebersihan perairan pelabuhan
19
Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait untuk menjamin penanganan tanggap darurat di pelabuhan.
untuk mengatasi terjadinya keadaan darurat dengan cepat.
Tabel 5-4 Inisiatif untuk Pelaksanaan Kebijakan No
Materi
1.
Persiapan penyusunan pedoman teknis (toolkit) untuk penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan bagi Penyelenggara Pelabuhan yang meliputi:
Keterangan untuk pemberdayaan Penyelenggara Pelabuhan
• Model pemberian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya; • Model pemberian ijin (lisensi); • Model analisa tarif dan keuangan pelabuhan; • Sistem indikator kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan 2.
Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di pelabuhan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan pusat pelatihan lainnya
untuk peningkatan kemampuan SDM, termasuk Penyelenggara Pelabuhan
3.
Reformasi dan pelatihan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan (TKBM)
untuk peningkatan kompetensi TKBM
4.
Penelahaan pendayagunaan aset dan kapasitas pelabuhan pengumpan
untuk peningkatan pengelolaan pelabuhan oleh pemerintah daerah
5.
Penyederhanaan proses pemberian perijinan dan deregulasi pengaturan melalui konsultasi dengan Penyelenggara Pelabuhan serta Pemerintah Daerah
untuk kepastian hukum dalam penetapan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara instansi pemerintah
6.
Penelahaan pengalihan hak pengelolaan lahan daratan dan perairan pelabuhan kepada Penyelenggara Pelabuhan
untuk pemberdayaan Penyelenggara Pelabuhan
7.
Penelahaan/kajian secara komprehensif atas rencana pembangunan International Hub Port (termasuk Kuala Tanjung dan Bitung)
untuk pembangunan pelabuhan hub internasional di masa depan
8.
Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi kepelabuhanan
untuk pengembangan data base pelabuhan termasuk statistik, fasilitas fisik, akses, dan jasa pelayanan pelabuhan
34
No
Materi
Keterangan
9.
Menyiapkan Proyek Percontohan KPS Pelabuhan (termasuk kemungkinan penyusunan rencana induk pelabuhan; studi kelayakan, termasuk strategi investasi dan kemungkinan diperlukannya bantuan dan jaminan infrastruktur; penyiapan dokumen lelang dan proses pelelangan)
untuk daya tarik dalam pengembangan model proyek pelabuhan melalui partisipasi pihak swasta
10
Optimalisasi sistem operasi dalam rangka mengantisipasi kapadatan lalu lintas muatan di pelabuhan strategis (termasuk Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan)
untuk kelancaran operasional pelabuhan strategis
SUB LAMPIRAN A: LOKASI DAN RENCANA LOKASI PELABUHAN/TERMINAL
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
Provinsi : Aceh 1
1
Aceh Barat
Meulaboh
PP
PP
PP
PP
*
2
2
Aceh Barat Daya
Susoh
PR
PR
PR
PR
*
3
3
Aceh Barat Daya
Lhok Pawoh
PL
PL
PL
PL
4
4
Aceh Besar
Malahayati
PP
PP
PP
PP
5
5
Aceh Besar
Meulingge
PL
PL
PL
PL
6
6
Aceh Jaya
Calang
PP
PP
PP
PP
7
7
Aceh Jaya
Lhok Kruet
PL
PL
PL
PL
8
8
Aceh Selatan
Tapaktuan
PR
PR
PR
PR
9
9
Aceh Selatan
Sibadeh
PL
PL
PL
PL
10
10
Aceh Selatan
Meukek
PL
PL
PL
PL
11
11
Aceh Singkil
P. Banyak
PL
PL
PL
PL
12
12
Aceh Singkil
P. Sarok
PL
PL
PL
PL
13
13
Aceh Singkil
Singkil
PP
PP
PP
PP
14
14
Aceh Singkil
Gosong telaga
PL
PL
PL
PL
15
15
Aceh Tamiang
Seruway
PL
PL
PL
PL
16
16
Aceh Timur
Idi
PR
PR
PR
PR
*
17
17
Aceh Utara
Lhokseumawe/Krueng Geukeh
PP
PP
PP
PP
*
18
18
Bireun
Kuala Raja
PL
PL
PL
PL
19
19
Langsa
Kuala Langsa
PP
PP
PP
PP
20
20
Langsa
Pusong
PL
PL
PL
PL
21
21
Pidie
Sigli
PL
PL
PL
PL
22
22
Pidie
Laweung
PL
PL
PL
PL
23
23
Sabang
Sabang
PU
PU
PU
PU
24
24
Banda Aceh
Ulee Lheue
PP
PP
PP
PP
25
25
Simeulue
Sibigo
PL
PL
PL
PL
26
26
Simeulue
Sinabang
PP
PP
PP
PP
*
* * *
*
*
*
Provinsi : Sumatera Utara 27
1
Asahan
Tanjung Balai Asahan
PP
PP
PP
PP
*
28
2
Batubara
Kuala Tanjung
PP
PU
PU
PU
* / **
29
3
Batubara
Pangkalan Dodek
PR
PR
PR
PR
*
30
4
Batubara
Perupuk
PL
PL
PL
PL
31
5
Batubara
Tanjung Tiram
PR
PR
PR
PR
32
6
Batubara
Teluk Nibung
PR
PR
PR
PR
33
7
Medan
Belawan
PU
PU
PU
PU
36
* *
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
34
8
Deli Serdang
Pantai Labu
PL
PL
PL
PL
35
9
Deli Serdang
Percut
PL
PL
PL
PL
36
10
Deli Serdang
Rantau Panjang
PR
PR
PR
PR
37
11
Deli Serdang
Tanjung Beringin
PR
PR
PR
PR
*
38
12
Gunung Sitoli
Gunung Sitoli
PR
PR
PR
PR
*
39
13
Labuhan Batu
Labuhan Bilik
PL
PL
PL
PL
40
14
Labuhan Batu
Sei Barombong
PR
PR
PR
PR
*
41
15
Labuhan Batu
Teluk Leidong
PP
PP
PP
PP
*
42
16
Labuhan Batu
Tg. Sarang Elang
PP
PP
PP
PP
*
43
17
Langkat
Pangkalan Susu
PP
PP
PP
PP
*
44
18
Langkat
Pulau Kampai
PL
PL
PL
PL
*
45
19
Langkat
Tanjung Pura
PR
PR
PR
PR
*
46
20
Langkat
Tapak Kuda
PL
PL
PL
PL
47
21
Langkat
Kuala Sarapu
PL
PL
PL
PL
48
22
Langkat
Pangkalan Brandan
PP
PP
PP
PP
49
23
Mandailing Natal
Natal/Sikara-kara
PP
PP
PP
PP
50
24
Mandailing Natal
Batahan
PL
PL
PR
PR
51
25
Nias
Lahewa
PR
PR
PR
PR
*
52
26
Nias
Sirombu
PR
PR
PR
PR
*
53
27
Nias Selatan
Pulau Tanah Masa
PL
PL
PL
PL
54
28
Nias Selatan
Pulau Tello
PP
PP
PP
PP
*
55
29
Nias Selatan
Teluk Dalam
PR
PR
PR
PR
*
56
30
Serdang Bedagai
Sialang Buah
PL
PL
PL
PL
57
31
Serdang Bedagai
Pantai Cermin
PR
PR
PR
PR
*
58
32
Tapanuli Tengah
Barus
PL
PL
PL
PL
*
59
33
Tapanuli Tengah
Manduamas
PL
PL
PL
PL
60
34
Tapanuli Tengah
Oswald Siahaan/ Labuhan Angin
PR
PR
PR
PP
61
35
Sibolga
Sibolga
PP
PP
PP
PP
* *
*
Provinsi : Sumatera Barat 62
1
Kep. Mentawai
Muara Siberut/Pokai
PR
PR
PR
PR
63
2
Kep. Mentawai
Muara Sikabaluan/Simailepet
PL
PL
PL
PL
64
3
Kep. Mentawai
Sikakap
PP
PP
PP
PP
*
65
4
Kep. Mentawai
Siuban
PR
PR
PR
PR
*
66
5
Kep. Mentawai
Tua Pejat
PR
PR
PR
PR
67
6
Kep. Mentawai
Subelen
PL
PL
PL
PL
68
7
Kep. Mentawai
Labuhan Bajau
PL
PR
PR
PR
69
8
Kep. Mentawai
Sinakak
PL
PL
PL
PL
70
9
Kep. Mentawai
Pasapuat
PL
PL
PL
PL
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
71
10
Padang
Muara Padang
PP
PP
PP
PP
72
11
Padang
Teluk Bayur
PU
PU
PU
PU
73
12
Pasaman Barat
Air Bangis
PR
PR
PR
PR
74
13
Pasaman Barat
Sasak
PR
PR
PR
PR
75
14
Pasaman Barat
Teluk Tapang
PR
PR
PP
PP
76
15
Pesisir Selatan
Muara Haji
PR
PR
PR
PR
77
16
Pesisir Selatan
Carocok Painan
PR
PR
PP
PP
78
17
Pesisir Selatan
Surantih
PL
PL
PR
PR
*
Provinsi : Kepulauan Riau 79
1
Batam
Batam/Batu Ampar
PU
PU
PU
PU
80
2
Batam
Batam/Sekupang
PU
PU
PU
PU
81
3
Batam
Kabil
PU
PU
PU
PU
82
4
Batam
Nongsa
PR
PR
PR
PR
83
5
Batam
Pulau Bulan
PR
PR
PR
PR
84
6
Batam
Pulau Sambu
PP
PP
PP
PP
85
7
Batam
Batam Center
PP
PP
PP
PP
86
8
Batam
Batu Besar
PR
PR
PR
PR
87
9
Batam
Belakang Padang
PL
PL
PL
PL
88
10
Batam
Harbour Bay
PP
PP
PP
PP
89
11
Batam
Sagulung
PL
PL
PL
PL
90
12
Batam
Sijantung
PR
PR
PR
PR
91
13
Batam
Tanjung Riau
PR
PR
PR
PR
92
14
Batam
Telaga Punggur
PR
PR
PR
PR
93
15
Batam
Teluk Senimba
PR
PR
PP
PP
94
16
Bintan
Barek Motor
PL
PL
PL
PL
95
17
Bintan
Batu
PL
PL
PL
PL
96
18
Bintan
Batulicin
PL
PL
PL
PL
97
19
Bintan
Busung
PL
PL
PL
PL
98
20
Bintan
Galang Batang
PL
PL
PL
PL
99
21
Bintan
Gentong Pasir Batu
PL
PL
PL
PL
100
22
Bintan
Jembatan Kawal
PL
PL
PL
PL
101
23
Bintan
Keke Baru
PL
PL
PL
PL
102
24
Bintan
Lagoi
PP
PP
PP
PP
103
25
Bintan
Lobam
PP
PP
PU
PU
104
26
Bintan
Malang Rapat
PL
PL
PL
PL
105
27
Bintan
P. Buton
PL
PL
PL
PL
106
28
Bintan
P. Gobin
PL
PL
PL
PL
107
29
Bintan
P. Hantu
PL
PL
PL
PL
38
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
108
30
Bintan
P. Kellong
PL
PL
PL
PL
109
31
Bintan
P. Kelong
PL
PL
PL
PL
110
32
Bintan
P. Koyan
PL
PL
PL
PL
111
33
Bintan
P. Mantang
PR
PR
PR
PR
112
34
Bintan
P. Mapur
PL
PL
PL
PL
113
35
Bintan
P. Numbing
PL
PL
PL
PL
114
36
Bintan
P. Pagkil Besar
PL
PL
PL
PL
115
37
Bintan
P. Pangkil
PL
PL
PL
PL
116
38
Bintan
P. Pangkil Kecil
PL
PL
PL
PL
117
39
Bintan
P. Poto
PL
PL
PL
PL
118
40
Bintan
P. Pulau
PL
PL
PL
PL
119
41
Bintan
P. Sirai
PL
PL
PL
PL
120
42
Bintan
P. Telang
PL
PL
PL
PL
121
43
Bintan
Pelantar Korindo
PL
PL
PL
PL
122
44
Bintan
Sei Kolak Kijang
PP
PP
PP
PP
123
45
Bintan
Semen Tokojo
PL
PL
PL
PL
124
46
Bintan
Sungai Enam
PL
PL
PL
PL
125
47
Bintan
Sungai Kecil
PL
PL
PL
PL
126
48
Bintan
Tambelan
PL
PL
PL
PL
127
49
Bintan
Tanjung Berakit
PP
PP
PP
PP
128
50
Bintan
Tanjung Uban
PP
PP
PP
PP
129
51
Bintan
Trikora
PL
PL
PL
PL
130
52
Karimun
Malarko
PP
PP
PP
PP
131
53
Karimun
Moro
PP
PP
PP
PP
132
54
Karimun
Pasir Panjang
PR
PR
PR
PR
133
55
Karimun
Tanjung Batu
PP
PP
PP
PP
134
56
Karimun
Urung/Tg. Berlian
PL
PL
PL
PL
135
57
Karimun
Bom Panjang/KPK
PL
PL
PL
PL
136
58
Karimun
Buru
PL
PL
PL
PL
137
59
Karimun
Durai Kota
PL
PL
PL
PL
138
60
Karimun
Parit Rempak
PL
PR
PP
PP
139
61
Karimun
Selat Beliah
PL
PL
PL
PL
140
62
Karimun
Tanjung Tiram
PR
PP
PP
PP
141
63
Karimun
Tg. Balai Karimun
PP
PP
PU
PU
142
64
Kep. Anambas
Letung
PL
PL
PL
PL
143
65
Kep. Anambas
Tarempa
PP
PP
PP
PP
144
66
Kep.Anambas
Kuala Maras
PR
PR
PR
PR
145
67
Kep.Anambas
Matak
PL
PL
PL
PL
*
*
*
* *
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
146
68
Lingga
Benan
PR
PR
PR
PR
147
69
Lingga
Berhala
PR
PR
PR
PR
148
70
Lingga
Cempa
PR
PR
PR
PR
149
71
Lingga
Dabo Singkep
PR
PR
PR
PR
150
72
Lingga
Daik Lingga
PL
PL
PL
PL
151
73
Lingga
Jagoh
PR
PP
PP
PP
152
74
Lingga
Marok Tua
PR
PP
PP
PP
153
75
Lingga
Medang
PR
PP
PP
PP
154
76
Lingga
P. Mas
PL
PL
PL
PL
155
77
Lingga
Pancur
PR
PP
PP
PP
156
78
Lingga
Pekajang
PR
PP
PP
PP
157
79
Lingga
Penuba
PL
PL
PL
PL
158
80
Lingga
Rejai
PR
PP
PP
PP
159
81
Lingga
Sei Buluh
PL
PL
PL
PL
160
82
Lingga
Sei Tenam
PR
PP
PP
PP
161
83
Lingga
Senayang
PL
PL
PL
PL
162
84
Lingga
Tajur Biru
PR
PP
PP
PP
163
85
Lingga
Tanjung Buton
PR
PP
PP
PP
164
86
Lingga
Tanjung Kelit
PR
PP
PP
PP
165
87
Natuna
Binjai
PL
PL
PL
PL
166
88
Natuna
Kelarik
PR
PR
PR
PR
167
89
Natuna
Maro Sulit
PR
PR
PR
PR
168
90
Natuna
Midai
PL
PL
PL
PL
169
91
Natuna
Penagi
PR
PR
PR
PR
170
92
Natuna
Pulau Laut
PR
PR
PR
PR
171
93
Natuna
Pulau Seluan
PR
PR
PR
PR
172
94
Natuna
Pulau Tiga
PR
PR
PR
PR
173
95
Natuna
Ranai
PR
PR
PR
PR
174
96
Natuna
Sabang Mawang
PL
PL
PL
PL
175
97
Natuna
Sedanau
PL
PL
PL
PL
176
98
Natuna
Sededap
PL
PL
PL
PL
177
99
Natuna
Selat Lampa
PR
PR
PR
PR
178
100
Natuna
Semedang
PL
PL
PL
PL
179
101
Natuna
Serasan
PR
PR
PR
PR
180
102
Natuna
Subi
PR
PR
PR
PR
181
103
Natuna
Tanjung Kumbik
PL
PL
PL
PL
182
104
Natuna
Teluk Buton
PR
PR
PP
PP
183
105
Tanjung Pinang
Batu Anam
PR
PR
PR
PR
40
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
184
106
Tanjung Pinang
Tanjung Pinang
PP
PP
PP
PP
185
107
Tanjung Pinang
Tg. Moco
PR
PP
PP
PP
186
108
Tanjung Pinang
Balai Adat Indra Sakti
PL
PL
PL
PL
187
109
Tanjung Pinang
Daeng Celak
PL
PL
PL
PL
188
110
Tanjung Pinang
Daeng Marewa
PL
PL
PL
PL
189
111
Tanjung Pinang
Dompak
PP
PP
PP
PP
190
112
Tanjung Pinang
Dompak Sebrang
PL
PL
PL
PL
191
113
Tanjung Pinang
Kampung Bugis
PL
PL
PL
PL
192
114
Tanjung Pinang
Kampung Lama Dompak
PL
PL
PL
PL
193
115
Tanjung Pinang
Kelam Pagi
PL
PL
PL
PL
194
116
Tanjung Pinang
Madong
PL
PL
PL
PL
195
117
Tanjung Pinang
P. Penyengat
PL
PL
PL
PL
196
118
Tanjung Pinang
Pelantar Asam
PL
PL
PL
PL
197
119
Tanjung Pinang
Pelantar I
PL
PL
PL
PL
198
120
Tanjung Pinang
Pelantar II
PR
PR
PR
PR
199
121
Tanjung Pinang
Sei Jang
PR
PR
PR
PR
200
122
Tanjung Pinang
Sei Ladi
PL
PL
PL
PL
201
123
Tanjung Pinang
Sekatap Darat
PL
PL
PL
PL
202
124
Tanjung Pinang
Senggarang
PL
PL
PL
PL
203
125
Tanjung Pinang
Tanjung Ayun
PL
PL
PL
PL
204
126
Tanjung Pinang
Tanjung Duku
PL
PL
PL
PL
205
127
Tanjung Pinang
Tanjung Geliga
PR
PR
PR
PR
206
128
Tanjung Pinang
Tanjung Lanjut
PL
PL
PL
PL
207
129
Tanjung Pinang
Tanjung Sebauk
PL
PL
PL
PL
208
130
Tanjung Pinang
Tanjung Siambang
PL
PL
PL
PL
209
131
Tanjung Pinang
Tanjung Unggat
PR
PR
PR
PR
210
132
Tanjung Pinang
Wisata Penyengat
PL
PL
PL
PL
*
Provinsi : Riau 211
1
Bengkalis
Bandul
PL
PL
PL
PL
212
2
Bengkalis
Melibur
PL
PL
PL
PL
213
3
Bengkalis
Batu Panjang
PL
PL
PL
PL
*
214
4
Bengkalis
Bengkalis
PP
PP
PP
PP
*
215
5
Bengkalis
Sungai Pakning
PP
PP
PP
PP
*
216
6
Bengkalis
Tanjung Medang
PP
PP
PP
PP
*
217
7
Dumai
Dumai
PU
PU
PU
PU
*
218
8
Indragiri Hilir
Kuala Enok
PP
PU
PU
PU
*
219
9
Indragiri Hilir
Kuala Gaung
PR
PR
PR
PR
*
220
10
Indragiri Hilir
Kuala Mandah
PL
PL
PL
PL
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
221
11
Indragiri Hilir
Kuala Raya
PL
PL
PL
PL
222
12
Indragiri Hilir
Concong Luar
PL
PL
PL
PL
223
13
Indragiri Hilir
Bekawan Luar
PL
PL
PL
PL
224
14
Indragiri Hilir
Sungai Buluh
PL
PL
PL
PL
225
15
Indragiri Hilir
Perigi Raja
PL
PL
PL
PL
226
16
Indragiri Hilir
Pulau Kijang
PL
PL
PL
PL
227
17
Indragiri Hilir
Sapat
PL
PL
PL
PL
228
18
Indragiri Hilir
Tembilahan
PP
PP
PP
PP
*
229
19
Indragiri Hilir
Sungai Guntung
PP
PP
PP
PP
*
230
20
Indragiri Hulu
Rengat
PP
PP
PP
PP
*
231
21
Kep.Meranti
Selat Panjang
PR
PP
PP
PP
*
232
22
Kep.Meranti
Tanjung Samak
PL
PL
PL
PL
233
23
Kep.Meranti
Tanjung Kedadu
PL
PL
PL
PL
234
24
Palalawan
Penyalai
PR
PR
PR
PR
235
25
Pekanbaru
Pekanbaru
PP
PP
PP
PP
*
236
26
Rokan Hilir
Bagan Siapi-api
PP
PP
PP
PP
*
237
27
Rokan Hilir
Panipahan
PP
PP
PP
PP
*
238
28
Rokan Hilir
Sinaboi
PL
PL
PL
PL
*
239
29
Siak
Buatan
PL
PL
PL
PL
240
30
Siak
Kurau/Si Lalang
PL
PL
PL
PL
241
31
Siak
Sel Apit
PL
PL
PL
PL
242
32
Siak
Sungai Siak
PP
PP
PP
PP
243
33
Siak
Tanjung Buton
PP
PP
PP
PP
Provinsi : Bengkulu 244
1
Bengkulu Utara
Malakoni/P. Enggano
PR
PR
PR
PR
*
245
2
Kaur
Bintuhan/Linau
PR
PR
PP
PP
*
246
3
Kota Bengkulu
Pulau Baai
PP
PU
PU
PU
*
247
4
Muko - Muko
Muko-Muko
PL
PL
PR
PR
Provinsi : Jambi 248
1
Muaro Jambi
Talang Duku
PP
PP
PP
PP
*
249
2
Tg. Jabung Barat
Kuala Tungkal
PP
PP
PP
PP
*
250
3
Tg. Jabung Barat
Muara Delli
PR
PR
PR
PR
251
4
Tg. Jabung Timur
Pangkal Duri
PR
PR
PR
PR
252
5
Tg. Jabung Timur
Sungai Jambat
PL
PL
PL
PL
253
6
Tg. Jabung Timur
Air Hitam Laut
PL
PL
PL
PL
254
7
Tg. Jabung Timur
Kuala Mendahara
PR
PR
PR
PR
255
8
Tg. Jabung Timur
Lambur Luar
PL
PL
PL
PL
256
9
Tg. Jabung Timur
Muara Sabak
PP
PP
PP
PP
42
* *
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
257
10
Tg. Jabung Timur
Nipah Panjang
PR
PR
PR
PR
258
11
Tg. Jabung Timur
Pamusiran
PL
PL
PL
PL
259
12
Tg. Jabung Timur
Simbur Naik
PL
PL
PL
PL
260
13
Tg. Jabung Timur
Sungai Lokan
PL
PL
PL
PL
261
14
Tg. Jabung Timur
Ujung Jabung
PP
PP
PU
PU
*
Provinsi : Sumatera Selatan 262
1
Banyuasin
Tanjung Api-Api
PR
PP
PU
PU
263
2
Banyuasin
Sungsang
PP
PP
PP
PP
264
3
Banyuasin
Tanjung Lago
PL
PR
PR
PR
265
4
Banyuasin
Gasing
PL
PR
PR
PR
266
5
Banyuasin
Karang Agung
PR
PP
PP
PP
267
6
Banyuasin
Penuguan
PL
PL
PL
PL
268
7
Banyuasin
Sungai Sembilang
PR
PR
PR
PR
269
8
Musi Banyu Asin
Bayung Leucir
PR
PR
PR
PR
270
9
Musi Banyu Asin
Sungai Lilin
PR
PR
PR
PR
271
10
OKI
Sungai Lumpur
PR
PP
PP
PP
272
11
OKI
Mesuji
PR
PR
PR
PR
273
12
OKI
Sugihan
PR
PR
PR
PR
274
13
Palembang
Gandus
PL
PR
PR
PR
275
14
Palembang
Jakabaring
PR
PP
PP
PP
276
15
Palembang
Kertapati
PR
PP
PP
PP
277
16
Palembang
Sungai Lais
PP
PP
PP
PP
278
17
Palembang
Boom Baru/ Palembang
PU
PU
PU
PU
*
*
Provinsi : Bangka Belitung 279
1
Bangka
Sungai Liat
PR
PR
PR
PR
280
2
Bangka
Jeletik
PL
PL
PR
PR
281
3
Bangka
Belinyu
PP
PP
PP
PP
282
4
Bangka Barat
Tanjung Kalian
PR
PR
PR
PR
283
5
Bangka Barat
Muntok
PP
PP
PP
PP
284
6
Bangka Selatan
Tanjung Sadai
PP
PP
PP
PP
285
7
Bangka Selatan
Toboali
PR
PR
PR
PR
286
8
Bangka Tengah
Tanjung Berikat
PR
PR
PP
PP
287
9
Bangka Tengah
Sungai Selan
PR
PR
PR
PR
288
10
Belitung
Tanjung Pandan
PP
PP
PP
PP
*
289
11
Belitung
Tanjung Batu
PP
PP
PP
PP
*
290
12
Belitung Timur
Manggar
PP
PP
PP
PP
*
291
13
Belitung Timur
Dendang
PL
PL
PR
PR
292
14
Belitung Timur
Pulau Buku Limau
PL
PL
PL
PL
* *
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
293
15
Belitung Timur
Pulau Long
PL
PL
PL
PL
294
16
Belitung Timur
Pulau Sekunyit
PL
PL
PL
PL
295
17
Belitung Timur
Pulau Ketapang
PL
PL
PL
PL
296
18
Belitung Timur
Pulau Batu
PL
PL
PL
PL
297
19
Pangkal Pinang
Pangkal Balam
PP
PP
PP
PP
*
Provinsi : Lampung 298
1
Bandar Lampung
Teluk Betung
PR
PP
PP
PP
*
299
2
Bandar Lampung
Panjang
PU
PU
PU
PU
*
300
3
Kota Agung
Batu Balai
PR
PP
PP
PP
301
4
Lampung Barat
Krui
PL
PL
PL
PL
302
5
Lampung Selatan
Kalianda
PL
PL
PL
PL
303
6
Lampung Selatan
Lagundi
PR
PR
PR
PR
304
7
Lampung Selatan
P. Sebesi
PR
PR
PR
PR
305
8
Lampung Selatan
Sebalang
PR
PP
PP
PP
306
9
Lampung Selatan
Bakauheni
PP
PP
PP
PP
307
10
Lampung Tengah
Way Seputih
PL
PL
PL
PL
308
11
Lampung Timur
Kuala Penat
PR
PR
PR
PR
309
12
Lampung Timur
Labuhan Maringgai
PR
PR
PR
PR
310
13
Lampung Timur
Way Penat
PL
PL
PL
PL
311
14
Lampung Timur
Way Sekampung
PR
PR
PR
PR
312
15
Mesuji
Mesuji
PR
PR
PR
PR
*
313
16
Tanggamus
Kota Agung
PP
PP
PP
PP
*
314
17
Tanggamus
P. Tabuan
PR
PR
PR
PR
315
18
Tanggamus
Kelumbayan
PR
PR
PR
PR
316
19
Tulang Bawang
Teladas
PR
PR
PR
PR
317
20
Tulang Bawang
Manggala/Menggala
PR
PR
PR
PR
318
21
Tulang Bawang
Sungai Burung
PL
PL
PL
PL
319
22
Tulang Bawang
Tulang Bawang
PP
PP
PP
PP
*
*
*
Provinsi : Banten 320
1
Cilegon
Banten
PU
PU
PU
PU
321
2
Cilegon
Cigading
PP
PP
PP
PP
322
3
Lebak
M. Binuangeun
PL
PL
PL
PL
323
4
Pandeglang
Labuhan
PR
PR
PR
PR
*
324
5
Serang
Anyer Lor
PR
PR
PR
PR
*
325
6
Serang
Karangantu
PP
PP
PP
PP
*
326
7
Serang
Bojonegara
PP
PP
PP
PP
*
327
8
Tangerang
Kresek/Kronjo
PL
PL
PL
PL
328
9
Tangerang
Muara Dadap
PL
PL
PL
PL
44
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
Provinsi : Jawa Barat 329
1
Bekasi
Muara Gembong
PR
PR
PR
PR
330
2
Ciamis
Pangandaran
PR
PR
PR
PR
331
3
Cianjur
Sindang Barang
PL
PL
PR
PR
332
4
Cirebon
Cirebon
PP
PP
PP
PP
333
5
Cirebon
Muara Gebang
PR
PR
PR
PR
334
6
Garut
Pakenjeng
PL
PL
PR
PR
335
7
Indramayu
Eretan
PL
PL
PL
PL
336
8
Indramayu
Indramayu
PR
PR
PR
PR
337
9
Karawang
Cilamaya
PU
PU
PU
PU
338
10
Subang
Pamanukan
PR
PR
PR
PR
*
339
11
Sukabumi
Pelabuhan Ratu
PR
PR
PR
PR
*
340
12
Tasikmalaya
Cipatujah
PL
PL
PR
PR
* *
*
Provinsi : DKI Jakarta 341
1
Jakarta Utara
Kalibaru
PP
PP
PP
PP
*
342
2
Jakarta Utara
Muara Baru
PP
PP
PP
PP
*
343
3
Jakarta Utara
Sunda Kelapa
PP
PP
PP
PP
*
344
4
Jakarta Utara
Tg. Priok
PU
PU
PU
PU
*
345
5
Jakarta Utara
Marunda
PP
PP
PP
PP
*
346
6
Jakarta Utara
Muara Angke
PR
PR
PR
PR
*
347
7
Kep. Seribu
P. Kelapa
PL
PL
PL
PL
*
348
8
Kep. Seribu
P. Harapan
PL
PL
PL
PL
349
9
Kep. Seribu
P. Sebira
PL
PL
PL
PL
350
10
Kep. Seribu
P. Untung jawa
PL
PL
PL
PL
351
11
Kep. Seribu
P. Pari
PL
PL
PL
PL
352
12
Kep. Seribu
P. Lancang
PL
PL
PL
PL
353
13
Kep. Seribu
P. Pramuka
PL
PL
PL
PL
354
14
Kep. Seribu
P. Panggang
PL
PL
PL
PL
355
15
Kep. Seribu
P. Tidung
PL
PL
PL
PL
356
16
Kep. Seribu
P. Payung
PL
PL
PL
PL
357
17
Jakarta Utara
Pantai Mutiara
PR
PR
PR
PR
358
18
Jakarta Utara
Marina Ancol
PL
PR
PR
PR
359
19
Jakarta Utara
Pangkalan Pasir Kalibaru
PL
PR
PR
PR
360
20
Jakarta Utara
Cakung Drain Cilincing
PL
PR
PR
PR
Provinsi : Jawa Tengah 361
1
Batang
Batang
PR
PR
PP
PP
*
362
2
Brebes
Brebes
PR
PR
PR
PR
*
363
3
Cilacap
Tanjung Intan
PU
PU
PU
PU
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
364
4
Jepara
Jepara
PR
PR
PR
PR
*
365
5
Jepara
Karimun Jawa
PR
PR
PR
PR
*
366
6
Kendal
Kendal
PP
PP
PP
PP
367
7
Pati
Juwana
PR
PR
PP
PP
*
368
8
Pekalongan
Wiradesa
PL
PL
PL
PL
*
369
9
Pemalang
Pemalang
PL
PL
PL
PL
370
10
Rembang
Rembang
PR
PR
PR
PR
371
11
Rembang
Sluke
PR
PR
PP
PP
372
12
Semarang
Tanjung Emas
PU
PU
PU
PU
*
373
13
Tegal
Tegal
PP
PP
PP
PP
*
*
Provinsi : Jawa Timur 374
1
Bangkalan
Kamal
PR
PR
PR
PR
375
2
Bangkalan
Sapulu
PL
PL
PL
PL
376
3
Bangkalan
Telaga Biru
PR
PR
PR
PR
377
4
Bangkalan
Tanjung Bulu Pandan
PU
PU
PU
PU
378
5
Bangkalan
Socah
PU
PU
PU
PU
379
6
Banyu Wangi
Banyu Wangi/Boom
PR
PR
PR
PR
380
7
Banyu Wangi
Tanjung Wangi
PP
PU
PU
PU
*
381
8
Banyu Wangi
Ketapang
PP
PP
PP
PP
*
382
9
Gresik
Bawean
PP
PP
PP
PP
*
383
10
Gresik
Gresik
PP
PP
PP
PP
*
384
11
Gresik
Teluk Lamong
PU
PU
PU
PU
385
12
Lamongan
Brondong
PR
PR
PR
PR
386
13
Lamongan
LIS
PR
PR
PP
PP
387
14
Lamongan
Paciran
PR
PR
PR
PR
388
15
Malang
Sendang Biru
PL
PL
PP
PP
389
16
Pacitan
Pacitan
PR
PP
PP
PP
390
17
Pamekasan
Branta
PR
PR
PR
PR
391
18
Pamekasan
Pasean
PL
PL
PL
PL
392
19
Pasuruan
Pasuruan
PP
PP
PP
PP
*
393
20
Probolinggo
Probolinggo/ Tg.Tembaga
PP
PU
PU
PU
*
394
21
Probolinggo
Paiton
PP
PP
PP
PP
395
22
Sampang
Glimandangin
PL
PL
PL
PL
396
23
Sampang
Sampang/Taddan
PL
PR
PR
PR
397
24
Sampang
Tanlok
PL
PL
PL
PL
398
25
Situbondo
Panarukan
PR
PR
PR
PR
399
26
Situbondo
Besuki
PL
PL
PL
PL
400
27
Situbondo
Jangkar
PL
PL
PL
PL
46
*
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
401
28
Situbondo
Kalbut
PR
PR
PR
PR
*
402
29
Sumenep
Gayam
PL
PL
PL
PL
403
30
Sumenep
Kalianget
PR
PR
PR
PR
404
31
Sumenep
Kangean
PP
PP
PP
PP
405
32
Sumenep
P. Raas
PL
PL
PL
PL
406
33
Sumenep
Sapudi
PP
PP
PP
PP
*
407
34
Sumenep
Sapeken
PP
PP
PP
PP
*
408
35
Sumenep
Keramaian
PL
PL
PL
PL
409
36
Sumenep
Masalembo
PL
PR
PP
PP
410
37
Sumenep
Giliraja
PL
PL
PL
PL
411
38
Sumenep
Dungkek
PL
PL
PL
PL
412
39
Sumenep
Pagerungan
PL
PR
PP
PP
413
40
Surabaya
Tanjung Perak
PU
PU
PU
PU
414
41
Tuban
Tuban
PR
PR
PR
PR
415
42
Tuban
Tg. Awar-awar
PR
PR
PR
PR
*
*
*
Provinsi : Bali 416
1
Buleleng
Buleleng (Sangsit)
PR
PR
PP
PP
*
417
2
Buleleng
Celukan Bawang
PP
PP
PP
PP
*
418
3
Buleleng
Pegametan
PR
PP
PP
PP
419
4
Buleleng
Penuktukan
PR
PP
PP
PP
420
5
Buleleng
Labuhan Lalang
PL
PL
PL
PL
421
6
Denpasar
Benoa
PU
PU
PU
PU
422
7
Denpasar
Sanur
PL
PL
PL
PL
423
8
Jembrana
Gilimanuk
PP
PP
PP
PP
*
424
9
Karangasem
Padang Bai
PP
PP
PP
PP
*
425
10
Karangasem
Labuan Amuk/Tanahampo
PU
PU
PU
PU
426
11
Karangasem
Labuhan Amed
PL
PL
PL
PL
427
12
Klungkung
Nusa Lembongan
PL
PL
PL
PL
428
13
Klungkung
Nusa Penida (Mentigi)
PR
PP
PP
PP
429
14
Klungkung
Buyuk
PL
PL
PL
PL
430
15
Klungkung
Kusamba
PL
PL
PL
PL
*
*
Provinsi : Nusa Tenggara Barat 431
1
Bima
Bima
PP
PP
PP
PP
*
432
2
Bima
Sape
PR
PR
PR
PR
*
433
3
Bima
Waworada
PR
PR
PR
PR
434
4
Dompu
Cempi
PL
PL
PL
PL
435
5
Dompu
Calabahi
PL
PL
PL
PL
436
6
Dompu
Kempo
PL
PL
PL
PL
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
437
7
Lombok Barat
Lembar
PP
PP
PP
PP
*
438
8
Lombok Barat
Senggigi
PL
PL
PL
PL
439
9
Lombok Barat
Bangko-Bangko
PL
PL
PL
PL
440
10
Lombok Timur
Telong Elong
PR
PR
PR
PR
441
11
Lombok Timur
Labuhan Haji
PR
PR
PR
PR
442
12
Lombok Timur
Labuhan Lombok
PP
PP
PP
PP
443
13
Lombok Timur
Tanjung Luar
PL
PL
PL
PL
444
14
Lombok Utara
Pemenang/Tanjung
PR
PR
PR
PR
445
15
Lombok Utara
Carik
PR
PR
PR
PR
446
16
Sumbawa
Badas
PP
PP
PP
PP
447
17
Sumbawa
Alas
PL
PL
PL
PL
448
18
Sumbawa Barat
Lalar
PL
PL
PL
PL
449
19
Sumbawa Barat
Benete
PP
PP
PP
PP
* *
* * *
Provinsi : Nusa Tengara Timur 450
1
Alor
Baranusa
PR
PR
PR
PR
451
2
Alor
Dulionong
PL
PL
PL
PL
452
3
Alor
Kabir
PL
PL
PL
PL
453
4
Alor
Kalabahi
PR
PR
PR
PR
454
5
Alor
Kolana
PL
PL
PL
PL
455
6
Alor
Maritaing
PP
PP
PP
PP
456
7
Alor
Moru
PL
PL
PL
PL
457
8
Belu
Atapupu
PR
PR
PR
PR
*
458
9
Ende
Ende
PR
PP
PP
PP
*
459
10
Ende
Ippi
PP
PP
PP
PP
460
11
Ende
Maurole
PL
PL
PL
PL
461
12
Ende
Pulau Ende
PL
PL
PL
PL
462
13
Flores Timur
Lamakera
PL
PL
PL
PL
463
14
Flores Timur
Larantuka
PP
PP
PP
PP
464
15
Flores Timur
Menanga
PL
PL
PL
PL
465
16
Flores Timur
Paitoko
PR
PR
PR
PR
466
17
Flores Timur
Terong
PL
PL
PR
PR
467
18
Flores Timur
Waiwadan
PP
PP
PP
PP
468
19
Flores Timur
Waiwerang
PL
PL
PL
PL
469
20
Flores Timur
Tabilota
PL
PL
PL
PL
470
21
Kota Kupang
Pelra Nunbaun Sabu (Namosain)
PL
PL
PL
PL
471
22
Kota Kupang
Tenau/Kupang
PU
PU
PU
PU
472
23
Kupang
Batubao
PL
PL
PL
PL
473
24
Kupang
Naikliu
PL
PL
PL
PL
48
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
474
25
Lembata
Balauring
PP
PP
PP
PP
475
26
Lembata
Lembata
PR
PR
PR
PR
476
27
Lembata
Lewoleba
PL
PL
PL
PL
477
28
Lembata
Wulandoni
PL
PL
PL
PL
478
29
Manggarai
Iteng
PL
PL
PL
PL
479
30
Manggarai
P. Mules
PL
PL
PL
PL
480
31
Manggarai
Reo
PR
PR
PR
PR
481
32
Manggarai
Robek
PL
PL
PL
PL
482
33
Manggarai Barat
Bari
PL
PL
PL
PL
483
34
Manggarai Barat
Komodo
PR
PR
PR
PR
484
35
Manggarai Barat
Labuan Bajo
PP
PP
PP
PP
485
36
Manggarai Barat
Rinca
PL
PL
PL
PL
486
37
Manggarai Timur
Mborong
PL
PL
PL
PL
487
38
Manggarai Timur
Nanga Baras
PL
PL
PL
PL
488
39
Manggarai Timur
Waiwole
PL
PL
PL
PL
489
40
Manggarai Timur
Pota
PL
PL
PL
PL
490
41
Nagekeo
Marapokot
PR
PR
PR
PR
491
42
Ngada
Riung
PL
PL
PL
PL
492
43
Ngada
Aimere
PL
PL
PL
PL
493
44
Ngada
Maumbawa
PL
PL
PL
PL
494
45
Ngada
Waebela
PL
PL
PL
PL
495
46
Rote Ndao
Baa
PL
PL
PL
PL
496
47
Rote Ndao
Batutua
PL
PL
PL
PL
497
48
Rote Ndao
Ndao
PL
PL
PL
PL
498
49
Rote Ndao
Oelaba
PL
PL
PL
PL
499
50
Rote Ndao
Papela
PL
PL
PL
PL
500
51
Sabu Raijua
Biu
PL
PL
PL
PL
501
52
Sabu Raijua
Raijua
PL
PL
PL
PL
502
53
Sabu Raijua
Seba
PR
PR
PR
PR
503
54
Sikka
Hepang
PL
PL
PL
PL
504
55
Sikka
Laurens Say
PR
PR
PP
PP
505
56
Sikka
Maumere
PP
PP
PP
PP
506
57
Sikka
Paga
PL
PL
PL
PL
507
58
Sikka
Palue
PL
PL
PL
PL
508
59
Sikka
Pemana
PL
PL
PL
PL
509
60
Sikka
Sukun
PL
PL
PL
PL
510
61
Sikka
Wuring
PR
PR
PR
PR
*
*
*
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
511
62
Sumba Barat
Binanatu
PL
PL
PL
PL
512
63
Sumba Barat
Rua
PL
PL
PL
PL
513
64
Sumba Barat Daya
Pero
PL
PL
PL
PL
514
65
Sumba Barat Daya
Waikelo
PR
PR
PR
PR
515
66
Sumba Tengah
Mamboro
PR
PR
PR
PR
516
67
Sumba Timur
Baing
PL
PL
PL
PL
517
68
Sumba Timur
Gonggi
PL
PL
PL
PL
518
69
Sumba Timur
Pelra Waingapu
PL
PL
PL
PL
519
70
Sumba Timur
Pulau Salura
PL
PL
PL
PL
520
71
Sumba Timur
Waingapu
PP
PP
PP
PP
Timor Selatan
Tengah
72
Boking
PL
PL
PL
PL
Timor Selatan
Tengah
73
Kolbano
PL
PR
PR
PR
74
Timor Tengah Utara
Wini
PP
PP
PP
PP
521 522 523
*
*
Provinsi : Kalimantan Barat 524
1
Kayong Utara
Karimata
PR
PR
PR
PR
525
2
Kayong Utara
Tg. Satai
PL
PL
PL
PL
526
3
Kayong Utara
Sukadana
PL
PL
PL
PL
527
4
Ketapang
Air Hitam
PP
PP
PP
PP
528
5
Ketapang
Kendawangan
PP
PP
PP
PP
*
529
6
Ketapang
Ketapang
PP
PP
PP
PP
*
530
7
Ketapang
Teluk Melano/Teluk Batang
PR
PP
PP
PP
*
531
8
Kubu Raya
Paloh/Sakura
PP
PP
PP
PP
*
532
9
Kubu Utara
Singkawang
PP
PP
PP
PP
533
10
Kubu Utara
Teluk Air
PP
PP
PP
PP
*
534
11
Pontianak
Pontianak
PU
PU
PU
PU
*
535
12
Pontianak
Mempawah
PR
PR
PR
PR
536
13
Sambas
Jaruju
PR
PR
PR
PR
537
14
Sambas
Sambas
PP
PP
PP
PP
538
15
Sambas
Sintete
PP
PP
PP
PP
*
Provinsi : Kalimantan Tengah 539
1
Barito Selatan
Kelanis
PR
PR
PR
PR
540
2
Barito Selatan
Rangga Ilung
PR
PR
PR
PR
541
3
Kapuas
Batanjung
PP
PP
PP
PP
542
4
Kapuas
Behaur
PL
PL
PL
PL
543
5
Kapuas
Kuala Kapuas
PP
PP
PP
PP
544
6
Katingan
Pegatan Mendawai
PR
PR
PR
PR
50
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
545
7
Kota Waringin Barat
Kumai
PP
PP
PP
PP
*
546
8
Kota Waringin Barat
Pangkalan Bun
PP
PP
PP
PP
*
Kota Timur
Waringin
9
Sampit
PU
PU
PU
PU
*
Waringin
10
Kota Timur
Samuda
PL
PL
PL
PL
*
Kota Timur
Waringin
11
Bagendang
PR
PR
PR
PR
550
12
Palangkaraya
Kereng Bengkirai
PR
PR
PR
PR
551
13
Palangkaraya
Teluk Sebangau
PR
PR
PR
PR
552
14
Palangkaraya
Bukit Pinang
PR
PR
PR
PR
553
15
Pulang Pisau
Pulang Pisau
PP
PP
PP
PP
*
554
16
Seruyan
Kuala Pembuang
PR
PR
PR
PR
*
555
17
Seruyan
Teluk Sigintung/Seruyan
PR
PP
PP
PP
556
18
Sukamara
Kuala Jelay
PL
PL
PL
PL
557
19
Sukamara
Sukamara
PP
PP
PP
PP
* *
547 548 549
*
Provinsi : Kalimantan Selatan 558
1
Banjarmasin
Banjarmasin
PU
PU
PU
PU
559
2
Kotabaru
Gunung Batu Besar
PL
PL
PL
PL
560
3
Kotabaru
Stagen
PP
PP
PP
PP
561
4
Kotabaru
Kota Baru
PP
PP
PP
PP
*
562
5
Kotabaru
Sebuku
PP
PP
PP
PP
*
563
6
Kotabaru
Mekar Putih
PP
PP
PU
PU
564
7
Kotabaru
Serongga/Tanjung Batu
PR
PR
PR
PR
*
565
8
Tanah Bumbu
Satui/Sel Danau
PL
PL
PL
PL
*
566
9
Tanah Bumbu
Simp. Empat Batu Licin
PP
PP
PP
PP
567
10
Tanah Bumbu
Pegatan
PR
PR
PR
PR
568
11
Tanah Bumbu
Sungai Loban
PR
PR
PR
PR
569
12
Tanah Laut
Kintap
PP
PP
PP
PP
570
13
Tanah Laut
Pelaihari/Swarangan
PP
PP
PP
PP
571
14
Tanah Laut
Tanjung Dewa
PR
PR
PR
PP
*
Provinsi : Kalimantan Timur 572
1
Balikpapan
Balikpapan
PU
PU
PU
PU
*
573
2
Balikpapan
Kampung Baru
PP
PP
PP
PP
574
3
Berau
Talisayan
PL
PL
PL
PL
575
4
Berau
Tanjung Redep
PP
PP
PP
PP
*
576
5
Bontang
Lhok Tuan
PP
PP
PP
PP
*
577
6
Bontang
Tanjung Laut
PP
PP
PP
PP
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
578
7
Bulungan
Tanjung Selor
PR
PR
PR
PR
*
579
8
Kutai Kertanegara
Tanjung Santan
PP
PP
PP
PP
*
580
9
Kutai Kertanegara
Kuala Semboja
PP
PP
PP
PP
*
581
10
Kutai Kertanegara
Sebulu
PR
PR
PR
PR
582
11
Kutai Timur
Sangatta
PP
PP
PP
PP
583
12
Kutai Timur
Maloy
PP
PP
PP
PP
584
13
Kutai Timur
Sangkulirang
PR
PR
PR
PR
*
585
14
Nunukan
Nunukan
PP
PP
PP
PP
*
586
15
Nunukan
Sungai Nyamuk
PP
PP
PP
PP
*
587
16
Paser
Tanah Grogot
PP
PP
PP
PP
*
588
17
Paser
Teluk Adang
PP
PP
PP
PP
18
Penajam Utara
Penajam Paser
PP
PP
PP
PP
590
19
Samarinda
Samarinda
PP
PP
PP
PP
*
591
20
Tana Tidung
Pulau Bunyu
PP
PP
PP
PP
*
592
21
Tana Tidung
Sesayap
PL
PL
PL
PL
593
22
Tarakan
Tarakan
PP
PP
PP
PP
* *
589
*
Paser
Provinsi : Sulawesi Utara 594
1
B. Mangodow
Labuhan Uki
PP
PP
PP
PP
B. Selatan
Mangodow
2
Molibagu
PL
PL
PL
PL
Mangodow
3
B. Selatan
Torosik
PR
PR
PR
PR
597
4
B. Mangodow Timur
Kotabunan
PL
PL
PL
PL
598
5
B. Mangodow Timur
Tutuyan - Jikoblanga
PL
PL
PL
PL
599
6
B. Mangodow Utara
Boroko
PL
PL
PL
PL
600
7
B. Mangodow Utara
Tg. Sidupa
PR
PR
PR
PR
601
8
Bitung
Air Tembaga
PR
PR
PR
PR
602
9
Bitung
Bitung
PU
PU
PU
PU
603
10
Kep. Sangihe
Bentung
PL
PL
PL
PL
604
11
Kep. Sangihe
Bukide
PL
PL
PL
PL
605
12
Kep. Sangihe
Kahakitang
PL
PL
PL
PL
606
13
Kep. Sangihe
Kalama
PL
PL
PL
PL
607
14
Kep. Sangihe
Kawaluso
PL
PL
PL
PL
608
15
Kep. Sangihe
Kawio
PR
PR
PR
PR
609
16
Kep. Sangihe
Lipang
PL
PL
PL
PL
610
17
Kep. Sangihe
Makalehi
PR
PR
PR
PR
611
18
Kep. Sangihe
Marore
PL
PL
PR
PR
595 596
52
*
* / **
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
612
19
Kep. Sangihe
Matutuang
PL
PL
PL
PL
613
20
Kep. Sangihe
Ngalipaeng
PL
PL
PL
PL
614
21
Kep. Sangihe
P. Beng Darat
PL
PL
PL
PL
615
22
Kep. Sangihe
P. Beng Laut
PL
PL
PL
PL
616
23
Kep. Sangihe
P. Mahangetang
PL
PL
PL
PL
617
24
Kep. Sangihe
P. Tinakareng
PL
PL
PL
PL
618
25
Kep. Sangihe
Pananaru
PL
PL
PL
PL
619
26
Kep. Sangihe
Para
PL
PL
PL
PL
620
27
Kep. Sangihe
Petta
PP
PP
PP
PP
621
28
Kep. Sangihe
Tahuna
PP
PP
PP
PU
622
29
Kep. Sangihe
Tamako
PL
PL
PL
PL
623
30
Kep. Sitaro
Biaro
PL
PL
PL
PL
624
31
Kep. Sitaro
Buhias
PL
PL
PL
PL
625
32
Kep. Sitaro
P. Ruang
PL
PL
PL
PL
626
33
Kep. Sitaro
Pehe
PL
PL
PR
PR
627
34
Kep. Sitaro
Sawang
PR
PR
PR
PR
628
35
Kep. Sitaro
Tagulandang
PR
PR
PR
PR
629
36
Kep. Sitaro
Ulu Siau
PL
PL
PL
PL
630
37
Kep. Talaud
Beo
PL
PL
PL
PL
631
38
Kep. Talaud
Damao
PL
PL
PL
PL
632
39
Kep. Talaud
Dapalan
PL
PL
PL
PL
633
40
Kep. Talaud
Essang
PL
PL
PL
PL
634
41
Kep. Talaud
Karatung
PP
PP
PP
PP
635
42
Kep. Talaud
Lirung
PR
PR
PR
PR
636
43
Kep. Talaud
Mangarang
PL
PL
PL
PL
637
44
Kep. Talaud
Marampit
PL
PL
PR
PR
638
45
Kep. Talaud
Melangoane
PL
PL
PR
PR
639
46
Kep. Talaud
Miangas
PP
PP
PP
PP
640
47
Kep. Talaud
Rainis
PL
PL
PL
PL
641
48
Kep.Talaud
Gemeh
PL
PL
PL
PL
642
49
Kep.Talaud
Intata
PL
PL
PL
PL
643
50
Kep.Talaud
Kakorotan
PR
PR
PR
PR
644
51
Manado
Manado
PP
PP
PP
PP
645
52
Manado
P. Manado Tua
PL
PL
PL
PL
646
53
Minahasa
Kora-Kora
PL
PL
PL
PL
647
54
Minahasa
Tanawangko
PL
PL
PL
PL
648
55
Minahasa Selatan
Amurang
PL
PL
PR
PR
649
56
Minahasa Tenggara
Belang
PR
PR
PR
PR
*
*
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
650
57
Minahasa Tenggara
Tumbak
PL
PL
PL
PL
651
58
Minahasa Utara
Bangka
PL
PL
PL
PL
652
59
Minahasa Utara
Gangga
PL
PL
PL
PL
653
60
Minahasa Utara
Kema
PL
PL
PL
PL
654
61
Minahasa Utara
Likupang
PL
PL
PL
PL
655
62
Minahasa Utara
Montehage
PL
PL
PL
PL
656
63
Minahasa Utara
Munte/Likupang Barat
PR
PR
PR
PR
657
64
Minahasa Utara
Nain
PL
PL
PL
PL
658
65
Minahasa Utara
Talise
PL
PL
PL
PL
659
66
Minahasa Utara
Wori
PL
PL
PL
PL
*
Provinsi : Gorontalo 660
1
Boalemo
Tilamuta
PR
PR
PP
PP
*
661
2
Boalemo
Wongosari
PL
PL
PL
PL
662
3
Gorontalo
Gorontalo
PP
PP
PP
PP
*
663
4
Gorontalo Utara
Anggrek
PP
PP
PU
PU
*
664
5
Gorontalo Utara
Gentuma
PL
PL
PL
PL
665
6
Gorontalo Utara
Kwandang
PP
PP
PP
PP
666
7
Gorontalo Utara
Tolinggula
PL
PL
PR
PR
667
8
Pohuwato
Bumbulan
PR
PR
PP
PP
668
9
Pohuwato
Lemito
PL
PL
PL
PL
669
10
Pohuwato
Marisa
PL
PL
PL
PL
670
11
Pohuwato
Popayato
PL
PL
PL
PL
*
Provinsi : Sulawesi Barat 671
1
Majene
Majene
PR
PR
PP
PP
672
2
Majene
Malunda
PL
PL
PL
PL
673
3
Majene
Palipi
PL
PR
PR
PR
674
4
Majene
Pamboang
PL
PL
PL
PL
675
5
Majene
Sendana
PL
PL
PL
PL
676
6
Mamuju
Ambo
PL
PL
PL
PL
677
7
Mamuju
Belang-Belang
PP
PU
PU
PU
678
8
Mamuju
Budong-Budong
PL
PL
PL
PL
679
9
Mamuju
Kaluku
PL
PL
PL
PL
680
10
Mamuju
Mamuju
PP
PP
PP
PP
681
11
Mamuju
Poongpongan
PL
PL
PL
PL
682
12
Mamuju
Salisingan
PL
PL
PL
PL
683
13
Mamuju
Sampaga
PL
PL
PL
PL
684
14
Mamuju
Tappalang
PL
PL
PL
PL
685
15
Mamuju Utara
Bambaloka
PL
PL
PL
PL
54
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
686
16
Mamuju Utara
Pasang Kayu
PL
PR
PR
PR
687
17
Polewali Mandar
Campalaglang
PL
PL
PL
PL
688
18
Polewali Mandar
Tanjung Silopo/Polewali
PR
PR
PP
PP
689
19
Polewali Mandar
Tinambung
PL
PL
PL
PL
*
Provinsi : Sulawesi Tengah 690
1
Banggai
Bunta
PR
PR
PR
PR
*
691
2
Banggai
Luwuk
PP
PP
PP
PP
*
692
3
Banggai
Pagimana
PP
PP
PP
PP
*
693
4
Banggai
Tangkiang
PP
PP
PP
PP
694
5
Banggai Kepulauan
Alasan
PL
PL
PL
PL
695
6
Banggai Kepulauan
Bakalan
PL
PL
PL
PL
696
7
Banggai Kepulauan
Banggai
PP
PP
PP
PP
697
8
Banggai Kepulauan
Batangono
PL
PL
PL
PL
698
9
Banggai Kepulauan
Boloan
PL
PL
PL
PL
699
10
Banggai Kepulauan
Boyomoute
PL
PL
PL
PL
700
11
Banggai Kepulauan
Bulagi
PL
PL
PL
PL
701
12
Banggai Kepulauan
Bulungkobit
PL
PL
PL
PL
702
13
Banggai Kepulauan
Bungin (I,II)
PL
PL
PL
PL
703
14
Banggai Kepulauan
Bungin (III,IV)
PL
PL
PL
PL
704
15
Banggai Kepulauan
Dodung
PL
PL
PL
PL
705
16
Banggai Kepulauan
Gasuang
PL
PL
PL
PL
706
17
Banggai Kepulauan
Gonggong
PL
PL
PL
PL
707
18
Banggai Kepulauan
Kalumbatan
PL
PL
PL
PL
708
19
Banggai Kepulauan
Kalupapi
PL
PL
PL
PL
709
20
Banggai Kepulauan
Kapela
PL
PL
PL
PL
710
21
Banggai Kepulauan
Kasuari
PL
PL
PL
PL
711
22
Banggai Kepulauan
Kaukes
PL
PL
PL
PL
712
23
Banggai Kepulauan
Kindandal
PL
PL
PL
PL
713
24
Banggai Kepulauan
Kokondang (I,II)
PL
PL
PL
PL
714
25
Banggai Kepulauan
Komba-Komba
PL
PL
PL
PL
715
26
Banggai Kepulauan
Lalengan
PL
PL
PL
PL
716
27
Banggai Kepulauan
Lalong
PL
PL
PL
PL
717
28
Banggai Kepulauan
Lampio (I,II,III)
PL
PL
PL
PL
718
29
Banggai Kepulauan
Lantibun
PL
PL
PL
PL
719
30
Banggai Kepulauan
Liana Banggai
PL
PL
PL
PL
720
31
Banggai Kepulauan
Liang
PL
PL
PL
PL
721
32
Banggai Kepulauan
Lipulalongo
PL
PL
PL
PL
722
33
Banggai Kepulauan
Lokotoy
PL
PL
PL
PL
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
723
34
Banggai Kepulauan
Lolantang
PL
PL
PL
PL
724
35
Banggai Kepulauan
Lumbilumbia
PL
PL
PL
PL
725
36
Banggai Kepulauan
Lupamenteng
PL
PL
PL
PL
726
37
Banggai Kepulauan
Mansalean
PL
PL
PL
PL
727
38
Banggai Kepulauan
Matanga
PL
PL
PL
PL
728
39
Banggai Kepulauan
Mbeleang
PL
PL
PL
PL
729
40
Banggai Kepulauan
Mbuang-Mbuang
PL
PL
PL
PL
730
41
Banggai Kepulauan
Ndindibung
PL
PL
PL
PL
731
42
Banggai Kepulauan
Oluno
PL
PL
PL
PL
732
43
Banggai Kepulauan
Padingtian
PL
PL
PL
PL
733
44
Banggai Kepulauan
Paisubebe
PL
PL
PL
PL
734
45
Banggai Kepulauan
Paisulamo
PL
PL
PL
PL
735
46
Banggai Kepulauan
Palapat
PL
PL
PL
PL
736
47
Banggai Kepulauan
Panapat
PL
PL
PL
PL
737
48
Banggai Kepulauan
Panapat/Dendek
PL
PL
PL
PL
738
49
Banggai Kepulauan
Panapat/Konalu
PL
PL
PL
PL
739
50
Banggai Kepulauan
Panapat/Mandel
PL
PL
PL
PL
740
51
Banggai Kepulauan
Ponding - Ponding
PL
PL
PL
PL
741
52
Banggai Kepulauan
Popisi
PL
PL
PL
PL
742
53
Banggai Kepulauan
Posisi/Banggai
PL
PL
PL
PL
743
54
Banggai Kepulauan
Sabang/P. Peleng
PL
PL
PL
PL
744
55
Banggai Kepulauan
Salakan
PR
PR
PR
PR
745
56
Banggai Kepulauan
Salakan (I,II)
PL
PL
PL
PL
746
57
Banggai Kepulauan
Sasabobok
PL
PL
PL
PL
747
58
Banggai Kepulauan
Sonit (I,II)
PL
PL
PL
PL
748
59
Banggai Kepulauan
Tabulan
PL
PL
PL
PL
749
60
Banggai Kepulauan
Tadono
PL
PL
PL
PL
750
61
Banggai Kepulauan
Talas
PL
PL
PL
PL
751
62
Banggai Kepulauan
Tataba
PL
PL
PL
PL
752
63
Banggai Kepulauan
Tebing
PL
PL
PL
PL
753
64
Banggai Kepulauan
Timpaus
PL
PL
PL
PL
754
65
Banggai Kepulauan
Tinakin Laut
PL
PL
PL
PL
755
66
Banggai Kepulauan
Tinangkung
PL
PL
PL
PL
756
67
Banggai Kepulauan
Togong Sagu
PL
PL
PL
PL
757
68
Banggai Kepulauan
Tolulos
PL
PL
PL
PL
758
69
Banggai Kepulauan
Toropot
PL
PL
PL
PL
759
70
Buol
Kumaligon
PL
PL
PL
PL
760
71
Buol
Leok
PR
PR
PP
PP
56
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
761
72
Buol
Lokodidi
PR
PR
PP
PP
762
73
Buol
Palele
PL
PL
PL
PL
763
74
Donggala
Donggala
PP
PP
PP
PP
764
75
Donggala
Ogoamas
PR
PR
PP
PP
765
76
Donggala
Sabang
PR
PR
PP
PP
766
77
Donggala
Wani
PP
PP
PP
PP
767
78
Morowali
Baturube
PL
PL
PL
PL
768
79
Morowali
Bungku
PP
PP
PP
PP
769
80
Morowali
Kolonedale
PP
PP
PP
PP
770
81
Morowali
Menuai
PL
PL
PL
PL
771
82
Morowali
Sambalagi
PR
PR
PR
PR
772
83
Morowali
Wosu
PP
PP
PP
PP
773
84
Palu
Pantoloan
PU
PU
PU
PU
774
85
Parigi Moutong
Moutong
PL
PL
PL
PL
775
86
Parigi Moutong
Parigi
PR
PR
PR
PR
*
776
87
Poso
Poso
PP
PP
PP
PP
*
777
88
Tojo Una-Una
Mantangisi
PL
PL
PL
PL
778
89
Tojo Una-Una
Popolii
PL
PL
PL
PL
779
90
Tojo Una-Una
Ampana
PP
PP
PP
PP
780
91
Tojo Una-Una
Wakai
PL
PL
PL
PL
781
92
Toli-Toli
Ogotua
PL
PL
PL
PL
782
93
Toli-Toli
Toli-toli
PP
PP
PP
PP
* *
* *
*
*
*
Provinsi : Sulawesi Tenggara 783
1
Bau-Bau
Bau-Bau/Marhum
PP
PP
PP
PP
784
2
Bombana
Boepinang
PL
PL
PL
PL
785
3
Bombana
Dongkala
PL
PL
PL
PL
786
4
Bombana
Kasipute
PL
PL
PL
PL
787
5
Bombana
Sikeli
PL
PL
PR
PR
788
6
Bombana
Wamengkoli
PL
PL
PL
PL
789
7
Buton
Banabungi
PR
PR
PR
PR
790
8
Buton
Lasalimu
PL
PL
PL
PL
791
9
Buton
Lawele
PL
PL
PL
PL
792
10
Buton
Siompu
PL
PL
PL
PL
793
11
Buton
Talaga Raya
PL
PL
PL
PL
794
12
Buton Utara
Buranga
PL
PL
PL
PL
795
13
Buton Utara
Ereke
PR
PR
PR
PR
796
14
Buton Utara
Labuhan Belanda
PL
PL
PL
PL
797
15
Kendari
Kendari
PP
PP
PP
PP
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
798
16
Kendari
Bungkutoko
PP
PP
PP
PP
799
17
Konawe
Langara
PL
PL
PL
PL
800
18
Konawe
Munse
PL
PL
PL
PL
801
19
Kolaka
Dawi-dawi
PL
PL
PL
PL
802
20
Kolaka
Kolaka
PP
PP
PP
PP
803
21
Kolaka
Wollo
PL
PL
PL
PL
804
22
Kolaka
Pomalaa
PR
PR
PP
PP
805
23
Kolaka
Rante Angin
PR
PR
PR
PR
806
24
Kolaka
Tangke Tada
PL
PL
PL
PL
807
25
Kolaka
Toari
PL
PL
PL
PL
808
26
Kolaka
Malombo
PL
PL
PL
PL
809
27
Kolaka Utara
Lasusua
PL
PL
PL
PL
810
28
Kolaka Utara
Olo-oloho
PR
PR
PR
PR
811
29
Kolaka Utara
Watunohu
PP
PP
PP
PP
812
30
Konawe Selatan
Torobulu
PL
PL
PL
PL
813
31
Konawe Selatan
Lapuko
PR
PR
PR
PR
814
32
Konawe Utara
Matarape
PL
PL
PL
PL
815
33
Konawe Utara
Lameluru
PL
PL
PL
PL
816
34
Konawe Utara
Molawe
PL
PL
PL
PL
817
35
Muna
Malingano
PL
PL
PL
PL
818
36
Muna
Raha
PP
PP
PP
PP
819
37
Muna
Tampo
PL
PL
PL
PL
820
38
Wakatobi
Kaledupa
PR
PR
PR
PR
821
39
Wakatobi
Papalia
PL
PL
PL
PL
822
40
Wakatobi
Waha/Usuku
PL
PL
PL
PL
823
41
Wakatobi
Wanci
PP
PP
PP
PP
*
* *
*
Provinsi : Sulawesi Selatan 824
1
Bantaeng
Bantaeng/Bonthain
PL
PL
PL
PL
825
2
Barru
Awarange/Barru
PP
PP
PP
PP
826
3
Barru
Labuange
PL
PL
PL
PL
827
4
Barru
Pancana
PL
PL
PL
PL
828
5
Barru
Garongkong
PP
PP
PP
PP
829
6
Bone
Bajoe
PP
PP
PP
PP
830
7
Bone
Barebbo/Kading
PL
PL
PL
PL
831
8
Bone
Lapangkong/Salameko
PL
PL
PL
PL
832
9
Bone
Pattirobajo
PR
PR
PR
PR
833
10
Bone
Tuju-Tuju
PR
PR
PR
PR
834
11
Bone
Uloe
PL
PL
PL
PL
58
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
835
12
Bone
WaItuo
PL
PL
PL
PL
836
13
Bone
Cenrana
PL
PL
PL
PL
837
14
Bulukumba
Bira/Tanah Beru
PL
PL
PL
PL
838
15
Bulukumba
Bulukumba/Lappe'e
PP
PP
PP
PP
839
16
Bulukumba
Kajang
PL
PL
PL
PL
840
17
Jeneponto
Jeneponto/Bunging
PR
PR
PR
PR
841
18
Luwu
Larompong
PL
PL
PL
PL
842
19
Luwu
Ulo-Ulo/Belopa
PL
PL
PL
PL
843
20
Luwu Timur
Lampia
PR
PR
PR
PR
844
21
Luwu Timur
Malili
PP
PP
PP
PP
845
22
Luwu Timur
Wotu
PL
PL
PL
PL
846
23
Luwu Utara
Cappasalo
PL
PL
PL
PL
847
24
Luwu Utara
Munte
PL
PL
PL
PL
848
25
Makasar
Makassar
PU
PU
PU
PU
849
26
Makasar
Paotere
PP
PP
PP
PP
850
27
Palopo
Palopo/Tg. Ringgit
PP
PP
PP
PP
*
28
Pangkajene Kepulauan
Biringkasi
PR
PR
PP
PP
*
29
Pangkajene Kepulauan
Maccini Baji
PL
PL
PL
PL
30
Pangkajene Kepulauan
P. Balang Lompo
PL
PL
PL
PL
31
Pangkajene Kepulauan
P. Balo Babang
PL
PL
PL
PL
32
Pangkajene Kepulauan
P. Kalukalukuang
PL
PL
PL
PL
33
Pangkajene Kepulauan
P. Pangkajene
PL
PL
PL
PL
34
Pangkajene Kepulauan
P. Sabutung
PL
PL
PL
PL
35
Pangkajene Kepulauan
P. Sailus
PL
PL
PL
PL
36
Pangkajene Kepulauan
P. Sapuka
PL
PL
PL
PL
860
37
Pare-pare
Capa Ujung
PP
PP
PP
PP
861
38
Pare-pare
Pare-Pare/Nusantara
PP
PP
PP
PP
862
39
Pinrang
Langnga
PL
PL
PL
PL
863
40
Pinrang
Marabombang
PR
PR
PR
PR
864
41
Pinrang
Ujung Lero
PL
PL
PL
PL
865
42
Selayar
Appatana
PL
PL
PL
PL
851 852 853 854 855 856 857 858 859
* *
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
866
43
Selayar
P. Batang Mata
PL
PL
PL
PL
867
44
Selayar
P. Biropa
PL
PL
PL
PL
868
45
Selayar
P. Bone Lohe
PL
PL
PL
PL
869
46
Selayar
P. Bonerate
PL
PL
PL
PL
870
47
Selayar
P. Jampea
PR
PR
PR
PR
871
48
Selayar
P. Jinato
PL
PL
PL
PL
872
49
Selayar
P. Kalatoa
PL
PL
PL
PL
873
50
Selayar
P. Kayuadi
PL
PL
PL
PL
874
51
Selayar
P. Padang
PL
PL
PL
PL
875
52
Selayar
P. Rajuni
PL
PL
PL
PL
876
53
Selayar
Pamatata
PR
PR
PP
PP
877
54
Selayar
Selayar/Benteng/Rauf Rahman
PP
PP
PP
PP
878
55
Sinjai
P. Burung Leo
PL
PL
PL
PL
879
56
Sinjai
P. Kambuno
PL
PL
PL
PL
880
57
Sinjai
Sinjai/Larea-rea
PP
PP
PP
PP
881
58
Takalar
Galesong/Takalar
PR
PR
PR
PR
882
59
Takalar
P. Tanakeke
PL
PL
PL
PL
883
60
Wajo
Danggae
PL
PL
PL
PL
884
61
Wajo
Doping
PL
PL
PL
PL
885
62
Wajo
Jalang/Cendrane
PR
PR
PR
PR
886
63
Wajo
Siwa/Bangsalae
PR
PR
PR
PR
*
*
*
*
Provinsi : Maluku Utara 887
1
Halmahera Barat
Bataka
PL
PL
PL
PL
888
2
Halmahera Barat
Bobane Igo
PL
PL
PL
PL
889
3
Halmahera Barat
Ibu
PL
PL
PL
PL
890
4
Halmahera Barat
Jailolo
PR
PR
PR
PR
891
5
Halmahera Barat
Kedi/Loloda
PL
PL
PL
PL
892
6
Halmahera Barat
Matui
PR
PR
PR
PR
893
7
Halmahera Barat
Sidangoli
PL
PL
PL
PL
894
8
Halmahera Barat
Susupu
PL
PL
PL
PL
895
9
Halmahera Selatan
Babang/Labuha
PP
PP
PU
PU
896
10
Halmahera Selatan
Bajo
PL
PL
PL
PL
897
11
Halmahera Selatan
Belang-Belang
PL
PL
PL
PL
898
12
Halmahera Selatan
Bibinoy
PL
PL
PL
PL
899
13
Halmahera Selatan
Bisui
PL
PL
PL
PL
900
14
Halmahera Selatan
Busua
PL
PL
PL
PL
901
15
Halmahera Selatan
Dolik
PL
PL
PL
PL
902
16
Halmahera Selatan
Doro
PL
PL
PL
PL
60
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
903
17
Halmahera Selatan
Dowora
PL
PL
PL
PL
904
18
Halmahera Selatan
Fulai
PL
PL
PL
PL
905
19
Halmahera Selatan
Gane Dalam
PL
PL
PL
PL
906
20
Halmahera Selatan
Geti Lama
PL
PL
PL
PL
907
21
Halmahera Selatan
Guruaping Kayoa
PL
PL
PL
PL
908
22
Halmahera Selatan
Indari
PL
PL
PL
PL
909
23
Halmahera Selatan
Indong
PL
PL
PL
PL
910
24
Halmahera Selatan
Kawasi
PL
PL
PL
PL
911
25
Halmahera Selatan
Kelo
PL
PL
PL
PL
912
26
Halmahera Selatan
Kotiti
PL
PL
PL
PL
913
27
Halmahera Selatan
Kukupang
PL
PL
PL
PL
914
28
Halmahera Selatan
Kupal
PL
PL
PL
PL
915
29
Halmahera Selatan
Labuha
PL
PL
PL
PL
916
30
Halmahera Selatan
Laiwui
PR
PP
PP
PP
917
31
Halmahera Selatan
Laluin
PL
PL
PL
PL
918
32
Halmahera Selatan
Lata-lata
PL
PL
PL
PL
919
33
Halmahera Selatan
Lelei
PL
PL
PL
PL
920
34
Halmahera Selatan
Loleo Jaya
PL
PL
PL
PL
921
35
Halmahera Selatan
Loleo Obi
PL
PL
PL
PL
922
36
Halmahera Selatan
Mafa
PR
PR
PP
PP
923
37
Halmahera Selatan
Makian
PL
PL
PL
PL
924
38
Halmahera Selatan
Mandopolo/Jojame
PL
PL
PL
PL
925
39
Halmahera Selatan
Manu/Gamumu
PL
PL
PL
PL
926
40
Halmahera Selatan
Nang Kokotu
PL
PL
PL
PL
927
41
Halmahera Selatan
Nusa Ra
PL
PL
PL
PL
928
42
Halmahera Selatan
Obilatu
PR
PR
PR
PR
929
43
Halmahera Selatan
Palamea
PL
PL
PL
PL
930
44
Halmahera Selatan
Pasipalele
PL
PL
PL
PL
931
45
Halmahera Selatan
Pelita
PL
PL
PL
PL
932
46
Halmahera Selatan
Pigaraja
PL
PL
PL
PL
933
47
Halmahera Selatan
Posi-Posi Gane
PL
PL
PL
PL
934
48
Halmahera Selatan
Pulau Kayoa
PL
PL
PL
PL
935
49
Halmahera Selatan
Pulau Tapa
PL
PL
PL
PL
936
50
Halmahera Selatan
Pulau Widi
PL
PL
PL
PL
937
51
Halmahera Selatan
Saketa
PL
PL
PL
PL
938
52
Halmahera Selatan
Samo
PL
PL
PL
PL
939
53
Halmahera Selatan
Sum
PL
PL
PL
PL
940
54
Halmahera Selatan
Tagono
PL
PL
PL
PL
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
941
55
Halmahera Selatan
Taneti
PL
PL
PL
PL
942
56
Halmahera Selatan
Tawa
PL
PL
PL
PL
943
57
Halmahera Selatan
Wayaloar
PL
PR
PR
PR
944
58
Halmahera Selatan
Wayauwa
PL
PL
PL
PL
945
59
Halmahera Selatan
Wosi
PL
PL
PL
PL
946
60
Halmahera Selatan
Yaba
PL
PL
PL
PL
947
61
Halmahera Tengah
Banemo
PL
PL
PL
PL
948
62
Halmahera Tengah
Gemia
PL
PL
PL
PL
949
63
Halmahera Tengah
Mesa
PL
PL
PL
PL
950
64
Halmahera Tengah
P. Gebe
PL
PL
PL
PL
951
65
Halmahera Tengah
Paniti
PL
PL
PL
PL
952
66
Halmahera Tengah
Patani
PL
PL
PL
PL
953
67
Halmahera Tengah
Tapaleo
PL
PL
PL
PL
954
68
Halmahera Tengah
Weda
PR
PR
PR
PR
955
69
Halmahera Tengah
Sepo
PL
PL
PL
PL
956
70
Halmahera Timur
Bicoli
PR
PR
PR
PR
957
71
Halmahera Timur
Buli
PR
PR
PR
PR
958
72
Halmahera Timur
Dorosagu
PL
PL
PL
PL
959
73
Halmahera Timur
Lolasita
PL
PL
PL
PL
960
74
Halmahera Timur
Maba Pura
PL
PL
PL
PL
961
75
Halmahera Timur
Manitingting
PR
PR
PR
PR
962
76
Halmahera Timur
Patilean/Miyaf
PL
PL
PL
PL
963
77
Halmahera Timur
Akelamo
PL
PL
PL
PL
964
78
Halmahera Timur
Subaim/Wasile
PL
PL
PL
PL
965
79
Halmahera Utara
Asmiro
PL
PL
PL
PL
966
80
Halmahera Utara
Bataka
PL
PL
PL
PL
967
81
Halmahera Utara
Bobane Igo
PL
PL
PL
PL
968
82
Halmahera Utara
Cera
PL
PL
PL
PL
969
83
Halmahera Utara
Dama
PL
PL
PL
PL
970
84
Halmahera Utara
Daru
PL
PL
PL
PL
971
85
Halmahera Utara
Dedeta
PL
PL
PL
PL
972
86
Halmahera Utara
Dorume
PL
PL
PL
PL
973
87
Halmahera Utara
Galela
PL
PL
PR
PR
974
88
Halmahera Utara
Gisi
PL
PL
PL
PL
975
89
Halmahera Utara
Gonga
PL
PL
PL
PL
976
90
Halmahera Utara
Gurua
PL
PL
PL
PL
977
91
Halmahera Utara
Kakara
PL
PL
PL
PL
978
92
Halmahera Utara
Kao
PL
PL
PL
PL
62
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
979
93
Halmahera Utara
Kupa-Kupa
PL
PL
PL
PL
980
94
Halmahera Utara
Ngajam
PL
PL
PL
PL
981
95
Halmahera Utara
Pacao
PL
PL
PL
PL
982
96
Halmahera Utara
Salimuli
PL
PL
PL
PL
983
97
Halmahera Utara
Sopu
PL
PL
PL
PL
984
98
Halmahera Utara
Tobelo
PP
PP
PU
PU
985
99
Halmahera Utara
Tolonuo
PL
PL
PL
PL
986
100
Halmahera Utara
Tupu-tupu
PL
PL
PL
PL
987
101
Halmahera Utara
Tutumaleo
PL
PL
PL
PL
988
102
Kepulauan Sula
Bapenu
PL
PL
PL
PL
989
103
Kepulauan Sula
Baruakol
PL
PL
PL
PL
990
104
Kepulauan Sula
Bobong
PR
PR
PR
PR
991
105
Kepulauan Sula
Dofa
PL
PL
PL
PL
992
106
Kepulauan Sula
Falabisahaya
PR
PR
PP
PP
993
107
Kepulauan Sula
Fuata
PL
PL
PL
PL
994
108
Kepulauan Sula
Gela
PR
PR
PR
PR
995
109
Kepulauan Sula
Jorjoga
PL
PL
PL
PL
996
110
Kepulauan Sula
Kabau
PL
PL
PL
PL
997
111
Kepulauan Sula
Lede
PL
PL
PL
PL
998
112
Kepulauan Sula
Loseng
PL
PL
PL
PL
999
113
Kepulauan Sula
Maitina
PL
PL
PL
PL
1000
114
Kepulauan Sula
Malbufa
PL
PL
PL
PL
1001
115
Kepulauan Sula
Nggele
PL
PL
PL
PL
1002
116
Kepulauan Sula
Pas Ipa
PL
PL
PL
PL
1003
117
Kepulauan Sula
Penu
PL
PL
PL
PL
1004
118
Kepulauan Sula
Samuya
PL
PL
PL
PL
1005
119
Kepulauan Sula
Sanana
PR
PR
PR
PR
1006
120
Kepulauan Sula
Tikong
PR
PR
PR
PR
1007
121
Kepulauan Sula
Tolonuo
PL
PL
PL
PL
1008
122
Pulau Morotai
Bere - Bere
PL
PL
PL
PL
1009
123
Pulau Morotai
Daruba
PR
PR
PR
PR
1010
124
Pulau Morotai
Posi-Posi
PL
PL
PL
PL
1011
125
Pulau Morotai
Sopi
PL
PL
PL
PL
1012
126
Pulau Morotai
Wayabula
PP
PP
PP
PP
1013
127
Ternate
Armada Semut Mangga Dua
PL
PL
PL
PL
1014
128
Ternate
Bastiong
PR
PR
PR
PR
1015
129
Ternate
Dufa-Dufa
PL
PL
PL
PL
1016
130
Ternate
Hiri
PL
PL
PL
PL
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
1017
131
Ternate
Mayau
PL
PL
PL
PL
1018
132
Ternate
Moti
PL
PL
PL
PL
1019
133
Ternate
Sulamadaha
PL
PL
PL
PL
1020
134
Ternate
Ternate/A.Yani
PU
PU
PU
PU
1021
135
Ternate
Tifure
PL
PL
PL
PL
1022
136
Tidore Kepulauan
Galala Oba
PL
PL
PL
PL
1023
137
Tidore Kepulauan
Gita/Payahe
PR
PR
PR
PR
1024
138
Tidore Kepulauan
Guruaping Oba
PR
PR
PR
PR
1025
139
Tidore Kepulauan
Leoleo Oba
PL
PL
PL
PL
1026
140
Tidore Kepulauan
Lola
PL
PL
PL
PL
1027
141
Tidore Kepulauan
Lola Oba
PL
PL
PL
PL
1028
142
Tidore Kepulauan
Loleo
PL
PL
PL
PL
1029
143
Tidore Kepulauan
Maidi/Lifofa
PL
PL
PL
PL
1030
144
Tidore Kepulauan
Maitara
PL
PL
PL
PL
1031
145
Tidore Kepulauan
Mangole
PR
PR
PP
PP
1032
146
Tidore Kepulauan
Mare
PL
PL
PL
PL
1033
147
Tidore Kepulauan
Rum
PL
PL
PL
PL
1034
148
Tidore Kepulauan
Soasio/Goto
PR
PR
PR
PR
1035
149
Tidore Kepulauan
Sofifi
PP
PP
PP
PP
1036
150
Tidore Kepulauan
Somahode
PL
PL
PL
PL
1037
151
Tidore Kepulauan
Galala
PL
PL
PL
PL
*
*
Provinsi : Maluku 1038
1
Ambon
Ambon
PU
PU
PU
PU
1039
2
Buru
Bilorro
PL
PL
PL
PL
1040
3
Buru
Ilath
PL
PL
PL
PL
1041
4
Buru
Namlea
PP
PP
PP
PP
1042
5
Buru
Waplau
PL
PL
PL
PL
1043
6
Buru Selatan
Air Buaya
PL
PL
PL
PL
1044
7
Buru Selatan
Ambalau
PL
PL
PL
PL
1045
8
Buru Selatan
Fogi
PR
PR
PR
PR
1046
9
Buru Selatan
Leksula
PR
PR
PR
PR
1047
10
Buru Selatan
Namrole
PR
PR
PR
PR
1048
11
Buru Selatan
Tifu
PL
PL
PL
PL
1049
12
Buru Selatan
Wamsisi
PL
PL
PL
PL
1050
13
Kepulauan Aru
Batu Goyang/Kalar-Kalar
PP
PP
PP
PP
1051
14
Kepulauan Aru
Dobo
PP
PP
PP
PP
1052
15
Maluku Barat Daya
Lirang
PL
PL
PL
PL
1053
16
Maluku Barat Daya
Dawera/Dawelor
PL
PL
PL
PL
64
*
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
1054
17
Maluku Barat Daya
Hila/Romang
PL
PL
PL
PL
1055
18
Maluku Barat Daya
Ilwaki
PR
PR
PR
PR
1056
19
Maluku Barat Daya
Kaiwatu/Moa
PL
PL
PL
PL
1057
20
Maluku Barat Daya
Marsela
PL
PL
PL
PL
1058
21
Maluku Barat Daya
Serwaru
PL
PL
PL
PL
1059
22
Maluku Barat Daya
Tepa
PR
PR
PR
PR
1060
23
Maluku Barat Daya
Wonreli
PR
PR
PR
PR
1061
24
Maluku Barat Daya
Wulur
PL
PL
PL
PL
1062
25
Maluku Tengah
Amahai
PP
PP
PP
PP
*
1063
26
Maluku Tengah
Banda Naira
PP
PP
PP
PP
*
1064
27
Maluku Tengah
Hitu
PL
PL
PL
PL
1065
28
Maluku Tengah
Kesui
PL
PL
PL
PL
1066
29
Maluku Tengah
Kobisonta
PL
PL
PL
PL
1067
30
Maluku Tengah
Saparua/Haria
PL
PL
PL
PL
1068
31
Maluku Tengah
Tulehu
PP
PP
PP
PP
*
1069
32
Maluku Tengah
Wahai
PR
PR
PR
PR
*
1070
33
Maluku Tengah
Kabisadar
PR
PR
PR
PR
1071
34
Maluku Tengah
Wolu
PL
PL
PL
PL
1072
35
Maluku Tenggara
Elat
PL
PL
PL
PL
1073
36
Maluku Tenggara
Kur
PL
PL
PL
PL
1074
37
Maluku Tenggara
Tehoru
PL
PL
PL
PL
Maluku Barat
Tenggara
38
Adault
PL
PL
PL
PL
Maluku Barat
Tenggara
39
Larat
PL
PL
PL
PL
Maluku Barat
Tenggara
40
Mahaleta
PL
PL
PL
PL
Maluku Barat
Tenggara
41
Saumlaki
PP
PP
PP
PP
Maluku Barat
Tenggara
42
Seira
PL
PL
PL
PL
Maluku Barat
Tenggara
43
Sera
PL
PL
PL
PL
1081
44
Seram Bagian Timur
Bemo
PL
PL
PL
PL
1082
45
Seram Bagian Timur
Bula
PP
PP
PP
PP
1083
46
Seram Bagian Timur
Geser
PL
PL
PL
PL
1084
47
Seram Bagian Barat
Hatu Piru
PR
PR
PP
PP
1085
48
Seram Bagian Barat
Kairatu
PL
PL
PL
PL
1086
49
Seram Bagian Barat
Kataloka/Ondor
PL
PL
PL
PL
1075 1076 1077 1078 1079 1080
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
1087
50
Seram Bagian Barat
Lakor
PL
PL
PL
PL
1088
51
Seram Bagian Barat
Larokis
PL
PL
PL
PL
1089
52
Seram Bagian Barat
Lokki
PL
PL
PL
PL
1090
53
Seram Bagian Barat
Manipa
PL
PL
PL
PL
1091
54
Seram Bagian Barat
Pelita Jaya
PL
PL
PL
PL
1092
55
Seram Bagian Barat
Taniwel
PL
PL
PL
PL
1093
56
Seram Bagian Barat
Toyando
PL
PL
PL
PL
1094
57
Seram Bagian Barat
Wailey
PL
PL
PL
PL
1095
58
Seram Bagian Barat
Waimeteng Piru
PL
PL
PL
PL
1096
59
Seram Bagian Barat
Waisala
PL
PL
PL
PL
1097
60
Seram Bagian Barat
Waisarisa
PL
PL
PL
PL
1098
61
Seram Bagian Barat
Upisera
PL
PL
PL
PL
1099
62
Tual
Tual
PP
PP
PP
PP
* *
Provinsi : Papua Barat 1100
1
Fak-fak
Bomberai
PL
PL
PL
PL
1101
2
Fak-fak
Fak-fak
PP
PP
PP
PP
1102
3
Fak-fak
Karas
PL
PL
PL
PL
1103
4
Fak-fak
Kokas
PL
PL
PR
PR
1104
5
Fak-fak
Sagan
PL
PL
PL
PL
1105
6
Fak-fak
Selasi
PL
PL
PL
PL
1106
7
Fak-fak
Weti
PL
PL
PL
PL
1107
8
Kaimana
Adijaya
PL
PL
PL
PL
1108
9
Kaimana
Etna
PP
PP
PP
PP
1109
10
Kaimana
Kaimana
PP
PP
PP
PP
1110
11
Kaimana
Kanoka
PL
PL
PL
PL
1111
12
Kaimana
Lobo
PL
PL
PL
PL
1112
13
Kaimana
P. Adi
PL
PL
PL
PL
1113
14
Kaimana
Senini
PL
PL
PL
PL
1114
15
Kaimana
Susunu
PL
PL
PL
PL
1115
16
Manokwari
Manokwari
PP
PP
PP
PP
*
1116
17
Manokwari
Oransbari
PL
PL
PR
PR
*
1117
18
Manokwari
Ransiki
PL
PL
PL
PL
1118
19
Raja Ampat
Fatanlap
PL
PL
PL
PL
1119
20
Raja Ampat
Kabare
PL
PL
PL
PL
1120
21
Raja Ampat
Kalobo
PL
PL
PL
PL
1121
22
Raja Ampat
Sailolof
PL
PL
PL
PL
1122
23
Raja Ampat
Saonek
PL
PL
PR
PR
1123
24
Raja Ampat
Pam
PL
PL
PL
PL
66
* *
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
1124
25
Raja Ampat
Waigama
PP
PP
PP
PP
1125
26
Sorong
Makbon
PL
PL
PL
PL
1126
27
Sorong
Mega
PL
PL
PL
PL
1127
28
Sorong
Muarana
PL
PL
PL
PL
1128
29
Sorong
Kasim
PL
PL
PL
PL
1129
30
Sorong
Kiamano
PL
PL
PL
PL
1130
31
Sorong
Salawati
PL
PL
PL
PL
1131
32
Sorong
Seget
PL
PL
PL
PL
1132
33
Sorong
Sele
PL
PL
PL
PL
1133
34
Sorong
Sorong
PU
PU
PU
PU
1134
35
Sorong
Arar
PP
PP
PP
PP
1135
36
Sorong Selatan
Inawatan
PP
PP
PP
PP
1136
37
Sorong Selatan
Konda
PL
PL
PL
PL
1137
38
Sorong Selatan
Taminabuan
PP
PP
PP
PP
1138
39
Tambrauw
Saukorem
PL
PL
PL
PL
1139
40
Tambrauw
Sausapor
PL
PL
PL
PL
1140
41
Teluk Bintuni
Arandai
PP
PP
PP
PP
1141
42
Teluk Bintuni
Babo
PP
PP
PP
PP
1142
43
Teluk Bintuni
Bintuni
PP
PP
PP
PP
*
1143
44
Teluk Wondana
Wasior
PP
PP
PP
PP
*
1144
45
Teluk Wondana
Windesi
PP
PP
PP
PP
*
*
Provinsi : Papua 1145
1
Asmat
Agats
PP
PP
PP
PP
1146
2
Asmat
Atsy
PL
PL
PL
PL
1147
3
Asmat
Jipawer
PL
PL
PL
PL
1148
4
Asmat
Kamur
PL
PL
PL
PL
1149
5
Asmat
Pirimapun
PL
PL
PL
PL
1150
6
Asmat
Sawaerma
PL
PL
PL
PL
1151
7
Asmat
Yamas
PL
PL
PL
PL
1152
8
Asmat
Yaosakor
PL
PL
PL
PL
1153
9
Biak Numfor
Biak
PP
PP
PU
PU
1154
10
Biak Numfor
Bosnik
PL
PL
PL
PL
1155
11
Biak Numfor
Insobabi
PL
PL
PL
PL
1156
12
Biak Numfor
Korem
PL
PL
PL
PL
1157
13
Biak Numfor
M. Mapia
PL
PL
PL
PL
1158
14
Biak Numfor
Manggari
PL
PL
PL
PL
1159
15
Biak Numfor
Masram
PL
PL
PL
PL
1160
16
Biak Numfor
Padaido
PL
PL
PL
PL
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
1161
17
Biak Numfor
Saribi
PL
PL
PL
PL
1162
18
Biak Numfor
Sowek
PL
PL
PL
PL
1163
19
Biak Numfor
Wardo
PL
PL
PL
PL
1164
20
Biak Numfor
Warsa
PL
PL
PL
PL
1165
21
Boven Digul
Asiki
PL
PL
PL
PL
1166
22
Boven Digul
Prabu Alaska
PR
PR
PR
PR
1167
23
Boven Digul
Anggamburan
PL
PL
PL
PL
1168
24
Boven Digul
Cabang Tiga
PL
PL
PL
PL
1169
25
Boven Digul
Eci
PL
PL
PL
PL
1170
26
Boven Digul
Gantenteri
PL
PL
PL
PL
1171
27
Boven Digul
Kaptel
PL
PL
PL
PL
1172
28
Boven Digul
Mindiptanah
PL
PL
PL
PL
1173
29
Boven Digul
Tanah Merah
PL
PL
PL
PL
1174
30
Boven Digul
Tanah Miring
PL
PL
PL
PL
1175
31
Jayapura
Betaf
PL
PL
PL
PL
1176
32
Jayapura
Demta
PP
PP
PP
PP
1177
33
Jayapura
Depapre
PP
PP
PP
PU
1178
34
Jayapura
Jayapura
PU
PU
PU
PP
1179
35
Jayapura
Metabore
PL
PL
PL
PL
1180
36
Jayapura
P. Yamna
PL
PL
PL
PL
1181
37
Mamberamo Raya
Teba
PL
PL
PL
PL
1182
38
Mappi
Bade
PP
PP
PP
PP
1183
39
Mappi
Bayun
PL
PL
PL
PL
1184
40
Mappi
Kepi
PL
PL
PL
PL
1185
41
Mappi
Moor
PL
PL
PL
PL
1186
42
Merauke
Arambu
PL
PL
PL
PL
1187
43
Merauke
Bian
PL
PL
PL
PL
1188
44
Merauke
Bulaka
PL
PL
PL
PL
1189
45
Merauke
Bupul
PL
PL
PL
PL
1190
46
Merauke
Kimaam
PL
PL
PL
PL
1191
47
Merauke
Kumbe
PL
PL
PL
PL
1192
48
Merauke
Merauke
PU
PU
PU
PU
1193
49
Merauke
Muting
PL
PL
PL
PL
1194
50
Merauke
Okaba
PL
PL
PL
PL
1195
51
Merauke
Semanggi
PL
PL
PL
PL
1196
52
Merauke
Senggo
PL
PL
PL
PL
1197
53
Mimika
Amamapare
PP
PP
PP
PP
1198
54
Mimika
Hiripau
PL
PL
PL
PL
68
*
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
1199
55
Mimika
Kokonao
PL
PL
PL
PL
1200
56
Mimika
Pomako I & II
PP
PP
PU
PU
1201
57
Mimika
Uta
PL
PL
PL
PL
1202
58
Nabire
Kuatisora
PL
PL
PL
PL
1203
59
Nabire
Nabire/Teluk Kimi
PP
PP
PP
PU
1204
60
Nabire
Napan
PL
PL
PL
PL
1205
61
Nabire
Nusa
PL
PL
PL
PL
1206
62
Nabire
Wanggur
PL
PL
PL
PL
1207
63
Nabire
Wapoga
PP
PP
PP
PP
1208
64
Sarmi
Apauwer
PL
PL
PL
PL
1209
65
Sarmi
Armopa
PL
PL
PL
PL
1210
66
Sarmi
Bagusa
PL
PL
PL
PL
1211
67
Sarmi
Kasonaweja
PL
PL
PL
PL
1212
68
Sarmi
P. Liki
PL
PL
PL
PL
1213
69
Sarmi
Sarmi
PP
PP
PP
PP
1214
70
Sarmi
Takar
PL
PL
PL
PL
1215
71
Sarmi
Trimuris
PL
PL
PL
PL
1216
72
Sarmi
Wakde
PL
PL
PL
PL
1217
73
Supiori
Janggerbun
PL
PL
PL
PL
1218
74
Supiori
Kameri
PL
PL
PL
PL
1219
75
Supiori
Korido
PP
PP
PP
PP
1220
76
Supiori
Marsram
PR
PR
PR
PR
1221
77
Supiori
Miosbipondi
PL
PL
PL
PL
1222
78
Supiori
Numfor
PL
PL
PL
PL
1223
79
Waropen
Barapasi
PL
PL
PL
PL
1224
80
Waropen
Kaipuri
PL
PL
PL
PL
1225
81
Waropen
Koweda
PL
PL
PL
PL
1226
82
Waropen
P. Nauw
PL
PL
PL
PL
1227
83
Waropen
Waren
PL
PL
PP
PP
1228
84
Yapen
Ambai
PL
PL
PL
PL
1229
85
Yapen
Ampimoi
PL
PL
PL
PL
1230
86
Yapen
Angkaisera
PL
PL
PL
PL
1231
87
Yapen
Ansus
PL
PL
PL
PL
1232
88
Yapen
Dawai
PP
PP
PP
PP
1233
89
Yapen
Koweda
PL
PL
PL
PL
1234
90
Yapen
Kurudu
PL
PL
PL
PL
1235
91
Yapen
Owe
PL
PL
PL
PL
1236
92
Yapen
Papuma
PL
PL
PL
PL
*
*
*
*
*
Kabupaten/Kota
Hierarki Pelabuhan/Terminal
Pelabuhan/Terminal
KET.
2011
2015
2020
2030
1237
93
Yapen
Poom
PL
PL
PL
PL
1238
94
Yapen
Samberbaba
PL
PL
PL
PL
1239
95
Yapen
Serui
PP
PP
PP
PP
1240
96
Yapen
Wainapi
PL
PL
PL
PL
REKAPITULASI JUMLAH PELABUHAN / TERMINAL Pelabuhan Utama (PU)
2011
2015
2020
2030
33
39**
49**
51**
217
240
262
262
Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)
249
235
225
223
Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL)
741
726
704
704
1240
1240
1240
1240
Pelabuhan Pengumpul (PP)
Jumlah Pelabuhan
Keterangan :
*)Terdapat Kantor UPT Ditjen Hubla sesuai : 1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam; 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
**) termasuk 2 (dua) Pelabuhan Utama yang berfungsi sebagai Hub Internasional (Bitung dan Kuala Tanjung)
70
*
HIERARKI PELABUHAN NO
PROVINSI PU
PP
2011 PR PL
Jumlah
PU
PP
2015 PR PL
Jumlah
PU
PP
2020 PR PL
Jumlah
PU
PP
2030 PR PL
Jumlah
1
ACEH
1
8
3
14
26
1
8
3
14
26
1
8
3
14
26
1
8
3
14
26
2
SUMATERA UTARA
1
9
13
12
35
2
8
13
12
35
2
8
14
11
35
2
9
13
11
35
3
SUMATERA BARAT
1
2
8
6
17
1
2
9
5
17
1
4
8
4
17
1
4
8
4
17
4
KEPULAUAN RIAU
3
15
42
72
132
3
27
31
71
132
5
28
28
71
132
5
28
28
71
132
5
RIAU
1
12
3
17
33
2
12
2
17
33
2
12
2
17
33
2
12
2
17
33
6
BENGKULU
0
1
2
1
4
1
0
2
1
4
1
1
2
0
4
1
1
2
0
4
7
JAMBI SUMATERA SELATAN
0
4
4
6
14
0
4
4
6
14
1
3
4
6
14
1
3
4
6
14
1
2
10
4
17
1
7
8
1
17
2
6
8
1
17
2
6
8
1
17
9
BANGKA BELITUNG
0
7
5
7
19
0
7
5
7
19
0
8
6
5
19
0
8
6
5
19
10
LAMPUNG
1
3
13
5
22
1
6
10
5
22
1
6
10
5
22
1
6
10
5
22
11
BANTEN
1
3
2
3
9
1
3
2
3
9
1
3
2
3
9
1
3
2
3
9
12
JAWA BARAT
1
1
6
4
12
1
1
6
4
12
1
1
9
1
12
1
1
9
1
12
13
DKI JAKARTA
1
4
2
13
20
1
4
5
10
20
1
4
5
10
20
1
4
5
10
20
14
JAWA TENGAH
2
2
7
2
13
2
2
7
2
13
2
5
4
2
13
2
5
4
2
13
8
71
HIERARKI PELABUHAN NO
PROVINSI PU
PP
2011 PR PL
Jumlah
PU
PP
2015 PR PL
Jumlah
PU
PP
2020 PR PL
Jumlah
PU
PP
2030 PR PL
Jumlah
15
JAWA TIMUR
4
10
13
15
42
6
9
15
12
42
6
13
12
11
42
6
13
12
11
42
16
BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR
2
3
4
6
15
2
6
1
6
15
2
7
0
6
15
2
7
0
6
15
0
5
6
8
19
0
5
6
8
19
0
5
6
8
19
0
5
6
8
19
1
9
14
50
74
1
10
14
49
74
1
11
14
48
74
1
11
14
48
74
1
8
4
2
15
1
9
3
2
15
1
9
3
2
15
1
9
3
2
15
1
6
9
3
19
1
7
8
3
19
1
7
8
3
19
1
7
8
3
19
1
7
4
2
14
1
7
4
2
14
2
6
4
2
14
2
7
3
2
14
1
16
3
2
22
1
16
3
2
22
1
16
3
2
22
1
16
3
2
22
23
SULAWESI UTARA
1
6
11
48
66
1
6
11
48
66
1
6
16
43
66
2
5
16
43
66
24
GORONTALO
0
3
2
6
11
0
3
2
6
11
1
4
1
5
11
1
4
1
5
11
25
SULAWESI BARAT
0
2
2
15
19
1
1
4
13
19
1
3
2
13
19
1
3
2
13
19
26
SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA
1
12
8
72
93
1
12
8
72
93
1
16
4
72
93
1
16
4
72
93
0
7
7
27
41
0
7
7
27
41
0
8
7
26
41
0
8
7
26
41
17 18 19 20 21 22
27
72
HIERARKI PELABUHAN NO
PROVINSI PU
PP
2011 PR PL
Jumlah
PU
PP
2015 PR PL
Jumlah
PU
PP
2020 PR PL
Jumlah
PU
PP
2030 PR PL
Jumlah
28
SULAWESI SELATAN
1
11
11
40
63
1
11
11
40
63
1
13
9
40
63
1
13
9
40
63
29
MALUKU UTARA
1
4
20
126
151
1
5
20
125
151
3
6
18
124
151
3
6
18
124
151
30
MALUKU
1
9
9
43
62
1
9
9
43
62
1
10
8
43
62
1
10
8
43
62
31
PAPUA BARAT
1
13
0
31
45
1
13
0
31
45
1
13
3
28
45
1
13
3
28
45
32
PAPUA
2
13
2
79
96
2
13
2
79
96
4
12
2
78
96
5
11
2
78
96
33
217
249
741
1240
39
240
235
726
1240
49
262
225
704
1240
51
262
223
704
1240
JUMLAH
73
SUB LAMPIRAN B:: ARUS PERDAGANGAN UTAMA UTAMA PADA TAHUN 2009 Sub LampiranB-1 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Lalu Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009
Sub LampiranB-2 2 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Lalu Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009
74
Sub LampiranB-3 3 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk untu Lalu-Lintas Lintas Kargo Umum (General Cargo) Indonesia Tahun 2009
Sub Lampiran B-4Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Lalu Lintas Kargo Umum (General ( Cargo) Indonesia Tahun 2009
Sub LampiranB -5 5 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009
Sub LampiranB-6 6 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009
76
Sub LampiranB-7 7 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Cair Indonesia Indonesi Tahun 2009
Sub LampiranB-8 8 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009
SUB LAMPIRAN C:: PELABUHAN STRATEGIS STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI EKON Sub LampiranC-1 1 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sumatera
Sub LampiranC-2 Lampiran 2 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Jawa
78
Sub LampiranC-3 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Kalimantan
Sub LampiranC-4 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sulawesi
79
Sub LampiranC-5 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
Sub LampiranC-6 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
80
SUB LAMPIRAN D:
PARAMETER PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PELABUHAN BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI
Sub LampiranD-1 Koridor Ekonomi Sumatera Sub LampiranD-2 Koridor Ekonomi Jawa Sub LampiranD-3 Koridor Ekonomi Kalimantan Sub LampiranD-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Sub LampiranD-5 Koridor Ekonomi Sulawesi Sub LampiranD-6 Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
81
Sub LampiranD-1 Koridor Ekonomi Sumatera
82
Sub Lampiran D-2 Koridor Ekonomi Jawa
83
Sub Lampiran D-3 Koridor Ekonomi Kalimantan
84
Sub Lampiran D-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara
85
Sub Lampiran D-5 Koridor Ekonomi Sulawesi
86
Sub Lampiran D- 6 Koridor Ekonomi Kepulauan Maluku - Papua Koridor Ekonomi Maluku-Papua 2009
2020 Kebutuhan Pergerakan Total Pelabuhan
Total
2030
Total
24.93 juta ton/thn
Total
40.94 juta ton/thn
58.99 juta ton/thn
0.20 juta TEU/thn
0.57 juta TEU/thn
1.06 juta TEU/thn
Gambaran Umum Wilayah Maluku dan Papua memiliki kepadatan penduduk yang rendah, dengan arus barang yang juga relatif rendah, dilayani oleh pelayaran yang sederhana. Barang kebanyakan berasal dan menuju Pelabuhan Makasar, Bitung dan Tanjung Perak. Arus peti kemas juga sangat rendah. Pelabuhan Sorong berfungsi sebagai pelabuhan yang melayani pergerakan komoditas yg berkaitan dengan energi (seperti Balikpapan)
Lalu lintas peti kemas sudah mulai tumbuh secara signifikan di Maluku (termasuk Maluku Utara). Ambon dan Sorong semestinya telah terbangun pusat pendukung logistik untuk konsolidasi dan distribusi barang dengan peti kemas. Didukung juga dengan perkembangan pelayaran pengumpan ke Makasar, Surabaya/Jakarta atau bahkan ke luar negeri (Asia). Sorong sebagai pelabuhan energi akan semakin berperan untuk pelabuhan ekspor dari wilayah Indonesia Timur.
Lalu lintas peti kemas semakin berkembang di terminal-terminal utama seperti di Ambon dan Sorong yang lebih jauh akan menarik lalu lintas internasional (Asia).
Target Produktivitas dan Ukuran Kapal Peti Kemas
Ukuran Kapal 500TEU
Bongkar/Muat 18 TEU/jam/crane
Tanker
30.000 DWT
N/A
Curah Kering
Hanya terminal khusus
Utilisasi
Intensitas Lahan 80% 20kTEU/Ha 20% N/A
Peti Kemas
Ukuran Kapal 2.000TEU
Bongkar/Muat 25 TEU/jam/crane
Tanker
120.000 TEU
4.000 t/jam
Curah Kering
Hanya terminal khusus
Utilisasi
Intensitas Lahan 40% 30kTEU/Ha 3
2
20% 2 m /m
Ukuran Kapal 4.000TEU
Bongkar/Muat 38 TEU/jam/crane
Tanker
120.000 DWT
4.000 t/jam
Curah Kering
Hany a terminal khusus
Peti Kemas
Utilisasi
Intensitas Lahan 50% 40kTEU/Ha 3
2
20% 2 m /m
Investasi Strategis Untuk terminal peti kemas, pengembangan dilakukan di Sorong untuk dapat melayani kapal pengumpan. Pengembangan juga dilakukan untuk terminal minyak bumi kecil
Terminal khusus peti kemas di Ambon yang mampu melayani kapal peti kemas pengumpan. Dermaga sepanjang 400 m yang didukung dengan craine peti kemas dan RTG di Sorong. Pengembangan pelabuhan hub untuk produk minyak bumi Pengembangan terminal khusus bijih nikel
Peti Kemas
Peti Kemas
Pengembangan dermaga peti kemas sepanjang 2 km, 25 craine peti kemas dan RTG di dua pelabuhan. Pengembangan pelabuhan hub untuk produk minyak bumi Pengembangan terminal khusus bijih nike
Kegiatan Bisnis Utama Pelabuhan Curah Cair
: Operator monopoli menjalankan dermaga Ambon, namun disewakan kepada liner peti kemas untuk jangka waktu singkat : Terminal distribusi kecil dijalankan secara monopoly oleh Pertamina cenderung menggunakan drum dibanding secara curah
Curah Cair Lain-lain
: Beberapa operator mulai menjalankan terminal di Ambon dan Sorong : Terminal utama yang dijalankan oleh operator umum dan beberapa terminal khusus skala kecil : Operator kapal tunda/pelayanan laut dapat beroperasi di lebih dari satu pelabuhan dengan aturan yang diperketat
Peti Kemas Curah Cair Lain-lain
: Beberapa operator mulai menjalankan terminal di Ambon dan Sorong : Terminal utama yang dijalankan oleh operator umum dan beberapa terminal khusus skala kecil : Operator kapal tunda/pelayanan laut dapat beroperasi di lebih dari satu pelabuhan dengan aturan yang diperketat
87
SUB LAMPIRAN E: RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN Sub Lampiran E-1 Rencana Pengembangan Fisik Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030
88
89
90
91
92
93
94
Sub Lampiran E-2 2 Rencana Investasi Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030 2011 (dalam juta US$)
95
96
97
98
99
100
101
MENTERI PERHUBUNGAN Ttd Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan KSLN
UMAR ARIS, SH, MM. MH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630220 1989031 1 001
102
E.E. MANGINDAAN