KEPUTUSAN KONGRES BAHASA JAWA VI TANGGAL 8–12 NOVEMBER 2016 DI HOTEL INNA GARUDA YOGYAKARTA A. Dasar-dasar Pemikiran Melalui Kongres Bahasa Jawa VI, bahasa dan sastra Jawa harus terus dikembangkan, dilestarikan, dan disebarkan melalui dunia pendidikan baik formal maupun informal, melalui lembaga-lembaga pemerintahan, maupun melalui komunitas yang bergerak dalam bidang kejawaan. Sebagai dasar pemikiran untuk mengambil keputusan harus memperhatikan dasardasar pemikiran sebagai berikut. 1. Pidato pengarahan Direktor Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pidato Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara pembukaan kongres 3. Paparan Gubernur Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur yang disampaikan dalam acara pembukaan Kongres Bahasa Jawa VI. 4. Sidang Pleno Gubernur Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Sidang- sidang komisi oleh beberapa Bupati/Wali Kota dari perwakilan tiga Propinsi. 6. Sidang-sidang komisi pengembangan, pelestarian, dan pendidikan oleh para pemakalah yang berasal dari akademisi, praktisi, sastrawan, para guru bahasa Jawa. 7. Artikel-artikel yang ditulis oleh warga masyarakat melalui berbagai media massa. 8. Konsep awal panitia yang tertuang dalam booklet kongres BJ VI.
1
B. Garis Besar Isi Dasar-dasar Pemikiran Secara ringkas, isi dasar-dasar pemikiran di atas dideskripsikan sebagai berikut. 1. Dalam booklet KBJ VI dinyatakan secara metaforis bahwa “mata air” budaya Jawa adalah bahasa Jawa. Bahkan, sebagian ruh kebudayaan nasional teraliri nilai-nilai bahasa dan sastra Jawa yang manifestasinya disebut budaya Jawa. Namun, dewasa ini ”mata air” itu “debitnya” semakin mengecil. Bahasa Jawa sudah tidak banyak memunculkan nilai-nilai baru yang dapat “mengaliri” budaya nasional. 2. Para Gubernur sepakat agar bahasa Jawa tetap dikembangkan, dilestarikan, dan diajarkan di sekolah sehingga mampu memberikan sumbangan dalam pembentukan kebudayaan nasional. 3. Pengembangan, pelestarian, dan pendidikan bahasa dan sastra Jawa dibuatkan payung hukum agar memiliki kekuatan sebagai dasar implementasi di lapangan. 4. Pengembangan, pelestarian, dan pendidikan bahasa dan sastra Jawa disesuaikan dengan realitas pemakaian bahasa dan sastra Jawa yang berkembang di daerah masing-masing. 5. Tugas pelaksanaan dan evaluasi hasil keputusan KBJ VI diserahkan kepada instansi yang menangani urusan bahasa dan sastra Jawa di provinsi masing-masing. 6. Keberadaan bahasa daerah sudah dilindungi dengan PP No. 57 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan bahasa daerah wilayah masing-masing, paling sedikit melalui (a) penerbitan buku-buku berbahasa daerah, (b) penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah, (c) pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah, dan (d) penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian bahasa Daerah (pasal 21, ayat 4). 7. Keberadaan bahasa jawa di masing-masing provinsi layak dan perlu dilindungi dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. 8. Dalam kaitannya dengan pelestarian bahasa dan sastra Jawa, layak dan perlu diidentifikasi perorangan dan lembaga yang bergerak di bidang kebahasaan dan sastra jawa dalam bentuk Direktori Kejawaan. 9. Aksara Jawa sebagai salah satu kekhasan bahasa Jawa harus terus dilestarikan dan dibuatkan pedoman penulisan aksara Jawa yang disempurnakan. 10. Dalam kaitan dengan pendidikan bahasa dan sastra Jawa, layak dan perlu ditinjau (1) isi kurikulum yang diberlakukan dalam setiap jenjang pendidikan, (2) layak dan perlu 2
disusun buku ajar sesuai dengan jenjang pendidikan, (3) layak dan perlu disusun bukubuku/sarana penunjang lainnya. 11. Pendidikan bahasa dan sastra Jawa dimulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 12. Guru di sekolah dasar kelas bawah layak dan perlu menggunakan bahasa Jawa setempat sebagai bahasa pengantar selain bahasa Indonesia. 13. Pendidikan bahasa difokuskan pada pemakaian bahasa Jawa ragam krama setempat agar dapat menumbuhkan sikap hormat, santun, budi pekerti luhur.
C. Keputusan Atas dasar butir-butir pemikiraan di atas, Kongres Bahasa Jawa VI mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Bahasa Jawa layak dan perlu terus dikembangkan dan dilestarikan. Jalur-jalur pelestariannya dilakukan melalui: a. Lembaga pendidikan formal melalui pembelajaran bahasa dan sastra Jawa yang menyenangkan. b. Lembaga formal pemerintahan melalui “wajib berbahasa Jawa krama alus” di hari-hari tertentu sebagai titik awal pembiasaan berbahasa Jawa dalam keluarga dan masyarakat. c. Lembaga informal terutama keluarga muda agar membiasakan berbahasa Jawa setempat kepada anak-anak di rumah. d. Lembaga nonformal melalui komunitas yang sudah terbiasa melakukan kegiatan kejawaan sebagai “incubator” untuk melestarikan bahasa dan sastra Jawa. 2. Setiap usaha pelestarian layak dan perlu difasilitasi anggaran oleh instansi terkait sesuai dengan kebijakan masing-masing provinsi. 3. Peraturan Gubernur layak dan perlu dibuat di setiap provinsi agar usaha pelestarian memiliki kekuatan hukum. 4. Pelaksana keputusan kongres layak dan perlu dilengkapi dengan personil-personil pelaksana.
3
D. Rekomendasi 1. Lembaga pendidikan formal a. Pembelajaran bahasa Jawa yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan diberikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. b. Isi kurikulum bahasa Jawa sebagai muatan-lokal-wajib layak dan perlu ditinjau kembali sesuai dengan kondisi pemakaian bahasa Jawa di masyarakat saat ini. c. Perlu ditinjau kembali peraturan Gubernur yang berkaitaan dengan pembelajaran bahasa Jawa untuk disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan tantangan zaman. d. Pembelajaran bahasa Jawa perlu disesuaikan dengan dialek bahasa Jawa di setiap daerah yang tetap bertolak dari bahasa baku agar perkembangan bahasa dialek tidak menyimpang dari bahasa baku. e. Pembelajaran bahasa Jawa perlu difokuskan pada berbahasa Jawa krama alus. f.
Perlu disusun buku ajar bahasa Jawa krama alus untuk setiap jenjang pendidikan.
g. Perlu adanya penyempurnaan pedoman penulisan aksara Jawa. h. Perlu dipetakan persebaran pemakaian bahasa Jawa dalam bentuk direktori kejawaan. i. Perlu disusun buku-buku/ sarana penunjang (ensiklopedi, kamus, buku cerita, buku berbahasa secara santun) pembelajaran bahasa Jawa.
2. Lembaga pemerintahan “wajib berbahasa Jawa krama” pada hari-hari tertentu untuk membiasakan keluarga dan masyarakat berbahasa Jawa. Sebagai tindak lanjut konkret yang perlu dilakukan adalah: a. Pemerintah Daerah hendaknya menyelenggarakan perlombaan bahasa dan sastra Jawa di lingkungan pemerintahan daerah. b. Pemerintah Daerah hendaknya memberi penghargaan kepada pemakai bahasa Jawa krama di lingkungan pemerintahan yang mumpuni pemakaian bahasa Jawanya. c. Pemerintah Daerah hendaknya menyelenggarakan pelatihan berbahasa jawa krama bekerja sama dengan pelaksana keputusan kongres.
4
3. Lembaga informal terutama keluarga muda agar membiasakan berbahasa Jawa kepada anak-anak di rumah. Sebagai tindak lanjut konkret yang perlu dilakukan adalah: a. Perlu diberi sosialisasi melalui dasawisma, RT, RW, Kelurahan, atau Kecamatan mengenai cara-cara berbahasa Jawa krama kepada anak-anak di rumah. b. Perlu dibuatkan buku panduan berbahasa Jawa krama agar orang tua mampu mendampingi anak berbahasa Jawa krama.
4. Lembaga nonformal berbentuk komunitas yang sudah terbiasa melakukan kegiatan kejawaan perlu dijadikan “incubator” untuk melestarikan bahasa dan sastra Jawa. Tindak lanjut konkret yang perlu dilakukan adalah: a. Dibuat identifikasi tempat-tempat sebagai model pelestarian bahasa Jawa. b. Perlu bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberi bimbingan dan pelatihan kepada komunitas kejawaan agar memiliki pola baku pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa. c. Perlu dilaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Jawa (UKBJ) bagi calon-calon pamong desa dan atau kelurahan. 5. Perlu diselenggarakan pelatihan bahasa Jawa untuk penutur asing. 6. Bahasa Jawa perlu dipopulerkan melalui media sosial. 7. Selain bahasa Indonesia, bahasa Jawa perlu digunakan dalam ruang-ruang publik. 8.
Kongres Bahasa Jawa VII diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Yogyakarta, 12 November 2016 Tim Perumus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dr. Sudaryanto Prof. Dr. Pranowo, M.Pd. Drs. Nursatwika Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. Prof. Kasidi Hadiprayitno, M.Hum. Dr. Tirto Suwondo, M.Hum. Dra. Sri Harti Widyastuti, M.Hum. Dr. Sri Ratna Sakti Mulya, M.Hum.
5
