KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA NOMOR : KEP............................... PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MONITORING ORARI Menimbang : 1. Bahwa setiap Amatir Radio Indonesia baik perorangan maupun secara organisasi wajib membantu pemerintah dalam pengawasan penggunaan Frekuensi Amatir Radio dari kemungkinan - kemungkinan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh anggota ORARI maupun stasiun - stasiun lain bukan amatir radio yang tidak memiliki ijin yang sah; 2. Bahwa kegiatan monitoring adalah langkah yang tepat untuk menjaga frekuensi Amatir Radio, sekaligus membantu perkembangan kegiatan Amatir Radio kearah yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta menunjang hakekat kegiatan utama Amatir Radio yang murni; 3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kegiatan monitoring itu perlu dilembagakan dan dipadukan serta melekat dalam kegiatan pengurus ORARI di setiap tingkatan sebagai Sistem Monitoring ORARI Secara Nasional; Mengingat :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio. 2. Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : KEP0XX/OP/KU/2015, Tentang Tata cara dan Etika berkomunikasi. 3. Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : KEP065/OP/KU/2009, tentang Pembagian Penggunaan Segmen Band Frekuensi Amatir Radio (BANDPLAN) 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MONITORING ORARI
PERTAMA
:
Pedoman Pelaksanaan Sistem Monitoring ORARI sebagaimana tercantum dalam lampiran "A" Keputusan ini.
KEDUA
:
Pengurus ORARI Daerah diseluruh Indonesia diperintahkan untuk segera membentuk dan melakukan koordinasi Sistem Monitoring sampai ketingkat ORARI Lokal di Daerahnya masing-masing berdasarkan petunjuk dan lingkup tugas dimaksud seperti tercantum dalam pedoman pelaksanaan tersebut pada diktum PERTAMA.
KETIGA
:
Pengurus ORARI Daerah diseluruh Indonesia diminta memberikan laporan kepada Ketua Umum ORARI melalui Bidang Operasi dan Teknik ORARI Pusat tentang pembentukan sistem Monitoring dimaksud pada diktum KEDUA dan laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring yang dilakukannya bila diminta sewaktu-waktu, serta secara berkala pada setiap akhir bulan.
KEEMPAT :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal xx xxxxxxx 2015
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Ketua Umum, ttd Let Jen TNI (PUR) SUTIYOSO – YB0ST
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. DPP ORARI PUSAT 2. Pengurus ORARI Daaerah se-Indonesia • 3. Pengurus ORARI Lokal se-Indonesia.
LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KETUA UMUM ORARI Nomor : Tanggal :
1. PENGANTAR Peraturan Pemerintah Nomor : 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio di Indonesia menetapkan bahwa setiap Amatir Radio baik secara perorangan mau pun Organisasi wajib membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan/Monitoring frekuensi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan/pelanggaran baik administrasi maupun teknis pancaran . Pelaksanaan fungsi tersebut diatas dalam wadah ORARI perlu dilembagakan, dibakukan dan dikembangkan dalam Bidang Operasi dan Teknik ditiap tingkatan organisasi, dengan Tugas- tugas pokok, Petunjuk Pelaksanaan Teknis, Sistem Pelaporan maupun saran/langkah tindakannya. Pada pelaksanaannya Sistem Monitoring ORARI ini dimaksudkan untuk dapat menjadi panduan sebagaimana dimaksud, sehingga dapat membantu perkembangan kegiatan Amatir Radio kearah yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta menunjang hakekat penggunaan frekuensi Amatir Radio yang baik sesuai peraturan dan peruntukan . 2. ORGANISASI SISTEM MONITORING ORARI a. Organisasi Amatir Radio Indonesia baik ditingkat Pusat, Daerah dan Lokal diwajibkan untuk mempunyai SISTEM MONITORING yang dipimpin oleh seorang KABAG/KOORDINATOR dalam Bidang Operasi dan Teknik/Bag. Operasi. b. Sistem Monitoring (Pusat, Daerah, Lokal) besarnya ditentukan menurut kebutuhan setempat dan anggotanya diangkat oleh organisasinya masing- masing. c. Kabag/Koordinator dimaksud dinamakan KOORDINATOR MONITORING dari organisasi setempat. d. Koordinator Monitoring tersebut pada butir 2.c adalah sebagai berikut : 1) Koordinator Monitoring ORARI LOKAL untuk ORARI tingkat Lokal dan diangkat oleh Ketua ORARI Lokal. 2) Koordinator Monitoring ORARI DAERAH untuk ORARI tingkat Daerah dan diangkat oleh Ketua ORARI Daerah. 3) Kabag/Koordinator Monitoring ORARI PUSAT untuk ORARI tingkat Pusat/Nasional diangkat oleh Ketua Umum ORARI. e. Setiap anggota ORARI dapat/diminta berperan aktif dalam kegiatan Monitoring untuk membantu Sistem MONITORING di Organisasi Lokalnya masing-masing. f. Koordinator Sistem Monitoring disetiap tingkat organisasi secara teknis operasional bertanggung jawab dan melapor kepada Ketua Organisasi masing-masing. g. Koordinator Sistem Monitoring disetiap tingkat Organisasi, secara fungsional bertanggung jawab dan melapor kepada Koordinator sistem Monitoring dari organisasi yang lebih tinggi (Daerah dan Pusat). h. Secara fungsional Koordinator Sistem Monitoring ORARI Daerah juga melapor kepada UPT/Balmon setempat, melalui Organisasinya.. i. Koordinator Sistem Monitoring ORARI Pusat melapor kepada : 1) DirJen SDPPI Kemenkominfo cq. Direktur .............. 2) International Amateur Radio Union Monitoring System (IARUMS) Region III Coordinator.
3. TUGAS-TUGAS POKOK KOORDINATOR SISTEM MONITORING a. b. c. d. e. f.
Mengumpulkan data pelanggaran penggunaan Frekuensi band-band Amatir Radio. Meneliti dan mengenali segala jenis gangguan dan interferensi radio Mengambil langkah dan saran untuk mengatasi gangguan-gangguan interferensi radio tersebut. Menggalakkan kegiatan monitoring oleh setiap Amatir Radio melalui Organisasi masing-masing. Menyelenggarakan kegiatan monitoring didalam Organisasinya masing-masing. Mengusulkan untuk memberikan sertifikat kepada anggota yang telah berjasa/berperan aktif dalam kegiatan Sistem Monitoring.
4. TUGAS-TUGAS POKOK ANGGOTA SISTEM MONITORING DAN KOORDINATOR SISTEM MONI TORING a. ANGGOTA ORARI 1) Setiap anggota ORARI dianjurkan untuk mengambil peran aktif dalam melaksanakan sistem monitoring pada Frekuensi band-band Amatir Radio dan mencatat setiap pelanggaran yang terjadi baik dalam buku Log maupun bukti lain berupa hasil rekaman (dianjurkan). 2) Melaporkan secara tertulis setiap Pelanggaran yang didapat dari hasil monitoring kepada Koordinator Sistem Monitoring di Organisasi Lokal masing-masing, dan laporan bersifat rahasia yang dapat dipertanggung jawabkan dimana perlu. b. KOORDINATOR SISTEM MONITORING ORARI LOKAL. 1) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sistem monitoring pada frekuensi band Amatir Radio di kawasan lokalnya masing-masing serta mencatat setiap pelanggaran yang terjadi baik dalam buku log maupun dalam bentuk bukti lain berupa rekaman. 2) Melakukan klasifikasi atas pelanggaran yang dimonitor maupun dari laporan anggota ORARI dan melakukan cross-checking kebenaran laporan anggota ORARI apabila dipandang perlu, sebagai berikut : a) Pelanggaran oleh Amatir Radio/Anggota ORARI sendiri dan Amatir Radio lainnya (A.R. Dunia) b) Pelanggaran oleh pihak bukan Amatir Radio dan/atau stasiun-stasiun yang tidak sah (INTRUDERS). 3) Menyusun laporan berkala secara mingguan atau bulanan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi setempat atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dimonitor menurut klasifikasi. 4) Menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kerahasiaan laporan tersebut pada butlr 4.b.3). 5) Mengirimkan laporan tersebut kepada : a) Ketua Orari Lokal. b) Koordinator Monitoring ORARI Daerah 6) Menyiapkan surat teguran/peringatan kepada anggota di Lokalnya yang terbukti telah melakukan pelanggaran atas dasar laporan yang diterima baik dari anggota atau hasil Monitoring untuk ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua Lokal. 7) Menyiapkan laporan kronologis secara lengkap dengan bukti rekaman atas pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun-stasiun yang tidak sah (INTRUDERS) untuk sampaikan kepada ORARI Daerah yang ditandatangai oleh Ketua ORARI Lokal.
d. KOORDINATOR SISTEM MONITORING DAERAH 1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan monitoring di kawasan Daerahnya bekerja sama dengan para koordinator Sistem Monitoring ORARI Lokal. 2) Menjalin kerja sama dengan aparatur Pemerintah dlbidang monitoring yaitu UPT/Balmon setempat. 3) Bekerja sama dengan Koordinator Sistem Monitoring ORARI Pusat dalam penanganan serta pelaksanaan Sistem Monitoring ORARI. 4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Monitoring kepada segenap disiplin monitoring di daerahnya tentang teknis monitoring, peraturan- peraturan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan monitoring untuk keseragaman Sistem Monitoring ORARI secara Nasional. 5) Menyelenggarakan administrasi monitoring secara rapih dan bertanggung jawab atas kerahasiaan dokumen/laporan yang penting dan bersifat rahasia. 6) Menampung dan mengolah laporan yang diterima dari koordinator Monitoring ORARI Lokal di Daerahnya, melakukan cross-checking apabila di anggap perlu, dan menyusun kembali keadaan laporan berkala (bulanan) untuk Daerah menurut klarifikasinya. 7) Menandatangani dan bertanggung jawab atas laporan tersebut pada butir 4 . d . 6) . 8) Mengirimkan laporan tersebut kepada : a) Ketua ORARI Daerah b) Koordinator Monitoring ORARI Pusat c) UPT/BALMON SDPPI setempat melalui organisasi. 9) Menyiapkan surat teguran/peringatan kepada Anggota ORARI di Daerahnya yang terbukti melakukan pelanggaran atas dasar laporan-laporan yang diterima dari Koordinator Monitoring ORARI Lokal, yang dinilai bahwa pelanggaran yang dilakukan perlu ditangani di tingkat Daerah dan/atau perlu tindak lanjut/sanksi dari Pemerintah cq Ka UPT/Balmon. 10) Surat teguran/peringatan yang dimaksud ditandatangani oleh Ketua ORARI Daerah kecuali ada pelimpahan wewenang kepada Koordinator Sistem Monitoring ORARI Daerah. e. KOORDINATOR SISTEM MONITORING ORARI PUSAT. 1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan monitoring di seluruh jajaran ORARI secara Nasional bekerjasama dengan para Koordinator Monitoring ORARI Daerah. 2) Menjalin kerjasama dengan aparatur Pemerintah dibidang Monitoring di tingkat Nasional (DITJEN SDPPI cq. Direktur ..........) 4) Menjalin kerja sama dengan koordinator Monitoring dari Organisasi Amatir Radio anggota IARU Region III dalam menangani pelanggaran tinggkat Nasional dan Regional. 5) Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan monitoring kepada segenap disiplin Monitoring secara Nasional. 6) Menerima data dan laporan dari para Koordinator Monitoring ORARI daerah tentang semua jenis pelanggaran, melakukan cross-checking apabila diperlukan, menyusun kembali ke dalam laporan monitoring untuk tingkat Nasional menurut klasifikasinya. 7) Menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kerahasiaan dokumen/laporan yang penting dan bersifat rahasia. 8) Mengirimkan laporan tersebut pada Butir 4.e.7) kepada : a) Ketua Umum ORARI atau pejabat yang diberi wewenang b) DIRJEN SDPPI melalui Organisasi. c) IARUMS REGION III Region Koordinator, khusus dalam bentuk ‘INTRUDER WATCH REPORT’.
5. SISTEM LAPORAN a. Sesuai butir 4.b.2) klasifikasi pelanggaran dibagi menjadi 2 (dua) macam pelanggaran, yaitu : 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Amatir Radio baik oleh Anggota ORARI dan atau Amatir Radio lainnya (Amatir Radio Dunia) 2) Pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun bukan Amatir Radio baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak sah (INTRUDERS). b. Butir 5.a.1) dapat diperinci lagi menjadi : 1) Khusus untuk anggota ORARI sendiri dan/atau pelanggaran intern Organisasi yang dapat diselesaikan melalui organisasi sesuai ketentuan2 yang berlaku. 2) Adapun untuk Amatir Radio lainnya (A.R. Dunia) yang tidak dapat diselesaikan oleh Organisasi, akan diteruskan kepada IARUMS REGION III Region Koordinator dengan tembusan ke Organisasi Amatir Radio negara domisilinya. c. Butir 5.a.2) adalah khusus untuk di klasifikasi kedalam INTRUDER WATCH REPORT. d. Untuk pelanggaran tersebut pada Butir 5.b.1) laporan harus ditulis dalam formulir/bentuk isian MON-1 (lihat SUB Lampiran 1). e. Untuk Pelanggaran tersebut pada Butir 5-b.2) laporan harus ditulis dalam formulir/bentuk isian MON-2 (lihat SUB Lampiran 2) 6. TATACARA PELAPORAN a. BUKU LOG Setiap anggota yang melakukan monitoring wajib menyelenggarakan buku log dengan kolom-kolom yang meliputi : 1. Nomor Urut. 2. Tanggal. 3. Waktu (UTC) mulai dan waktu akhir monitoring. 4. Identifikasi stasiun yang melakukan pelanggaran. 5. Keterangan tentang pelanggaran yang dimonitor 6. Klasifikasi intern atau "intruder". Contoh log-sheet lihat SUB LAMPIRAN III Buku log yang yang telah penuh wajib disimpan paling sedikit 2 (dua) tahun terhitung darl tanggal masukan terakhir.
b. Laporan Monitoring dengan mempergunakan bentuk isian MON-l dan/atau MON-2 hirarki penyampaiannya adalah sebagai berikut dibawah ini :
|-------------------| |------------| |---------------| | IARUMS Reg.III | | Ketua Umum | | DIRJEN SDPPI | | Coord. | | ORARI | |---------------| |-------------------| |------------| | | | | |<--------------------|---------------------- | | | |-------------| |--------------| | Koord Mon | | Direktur/ | | ORARI Pusat | | UPT Balmon | |-------------| |--------------| | | | | |--------------| |--------------| | Koord Mon | | Ketua | | ORARI Daerah |--------| ORARI DAERAH | |--------------| |--------------| | | | | |--------------| |--------------| | Koord Mon | | Ketua | | ORARI LOKAL |------- | ORARI LOKAL | |--------------| |--------------| | | |--------------| | Anggota/ | | Team Mon | | ORARI LOKAL | |--------------|
b. Laporan harus ditanda tangani dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya oleh setiap pelapor. c. Koordinator Monitoring ORARI Pusat, Daerah, dan Lokal wajib menyelenggarakan administrasi yang rapih dan telitl terhadap semua data laporan yang diterima.
7.
JENIS PELANGGARAN. Hal-hal teknis yang dijadikan dasar penilaian pelanggaran adalah se bagai berikut : a. Gangguan interferensi radio (harmful interference) yaitu Interferensi radio yang menyebabkan kerusakan, gangguan, atau secara berulang- ulang memutuskan komunikasi radio yang termasuk dalam I.T.U Radio Regulation, antara lain ; 1) Emisi "Out-Of-band" yaitu emisi pada sebuah frekuensi atau frekuensi yang keluar dari kelebaran frekuensi yang ditentukan. 2) Emisi spurius, yaitu pada suatu frekuensi atau frekuensi diluar kelebaran frekuensi yang diperlukan dan yang tingkatannya dapat ditekan/dikurangi tanpa mengganggu informasi yang di.transmisikan. Emisi spurius mencakup : - Emisi harmonik - Emisi Parasistik - Emisi intermodulasi - Semua Emisi yang dihasilkan oleh konversi frekuensi. b. Hal-hal non teknis yang dapat dijadikan dasar penilaian pelanggaran yaitu : 1) Hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 33/PER/M.KOMINFO/08/2009, AD/ART ORARI, Keputusan Ketua Umum ORARI : KEP-065/OP/KU/2009 Band Plan, Operating Prosedures dan sebagainya), antara lain : a)
Pelanggaran atas larangan-larangan : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi.
Saling komunikasi dengan stasiun yang tidak memiliki izin dan stasiun lain yang bukan stasiun Amatir Radio. Memancarkan dan/atau merelay siaran berita, nyanyian, musik dan/atau televisi. Memancarkan atau menerima berita dengan mempergunakan bahasa sandi dan/atau peralatan pengaruh audio. Memancarkan berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar. Memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial dan/atau menerima imbalan jasa. Memancarkan dan menerima berita bagi pihak katiga kecuali berita-berita marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia serta benda. Memancarkan berita yang sifatnya melanggar kesusilaan dan SARA. Memancarkan berita yang bersifat politik, menggangu keamanan Negara atau ketertiban umum. Penyalahgunaan hak/kewajiban Amatir Radio seperti menggunakan frekuensi diluar alokasi frekuensi Amatir Radio yang telah ditetapkan penggunaan frekuensi dan mode komunikasi yang tidak sesual dengan tingkat Amatir Radionya. Penyalah-gunaan Operating Prosedures. Menggunakan perangkat yang melabihi dan/atau tidak sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
b) Pelanggaran oleh "intruder" atau pihak-pihak yang bukan Amatlr Radio yaitu gangguan-gangguan yang terjadi seperti tersebut pada butir 7.a. dan 7.b. oleh stasiun gelap/tanpa identifikasi Amatir Radio, Stasiun komersial dan lain-lainnya baik ia mempunyai atau tanpa identitas yang masuk kedalam band frekuensi yang dialokasikan kepada Amatir Radio. 8. SARAN TINDAKAN. a. Koordinator Monitoring ORARI Pusat, Daerah dan Lokal wajib menyiapkan Laporan teguran dan usulan tindakan oleh Organisasi atau Pemerintah (Direktur ...., DIRJEN SDPPI) apabila dipandang perlu, melalui masing-masing Ketua ORARI Pusat, Daerah dan Lokal untuk setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. b. Saran tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ORARI dapat diajukan oleh koordinator Monitoring ORARI Daerah kepada Ka UPT/Balmon setempat melalui Ketua ORARI Daerah. c. Koordinator Monitoring ORARI daerah dan koordinator Monitoring ORARI Pusat masing-masing berkewajiban menyampaikan ‘INTRUDER WATCH REPORT’ kepada : 1) KA UPT/Balmon setempat. 2) DIRJEN SDPPI dan IARUMS Region III, Region Coordinator sebagai informasi untuk tindakan-tindakan yang diperlukan selanjutnya. 9. PENUTUP Pedoman pelaksanaan tentang Sistem Monitoring ORARI ini agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Ketua Umum, ttd
Let Jend (Purn) SUTIYOSO - YB0ST
SUB LAMPlRAN "I" LAMPIRAN "A" DARl KEPUTUSAN KETUA UMUM ORARI Nomor : Tanggal : ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA SISTEM MONITORING ORARI FORM MON-I LAPORAN MONITORING PELANGGARAN OLEH ANGGOTA ORARI Periode :……………201.. N o
Tgl
Waktu (UTC) Mulai Akhir
fq
RST
Identifikasi
(*) Hanya di isi oleh Koordinator Monitoring Beri tanda “V” dan lampiran saran tindakan Nama Pelapor
Calsign :
Ket. Pelanggaran
Tanggal : Tanda Tangan :
KTA No
Saran Tindakan (*) Tegur Peringatan sanksi
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA SISTEM MONITORING ORARI FORM MON-II LAPORAN MONITORING PELANGGARAN OLEH ANGGOTA ORARI/INTRUDER Buku Log No
Date
Time (UTC) Begin End
Band Freq.
IWR Submitted by Name :
RST
Station Identification
Remarks
Date : Signature :
Callsign :
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA SISTEM MONITORING ORARI FORM MON-III LAPORAN MONITORING PELANGGARAN OLEH ANGGOTA ORARI/INTRUDER Periode :……………201.. No
Tgl
Waktu (UTC) Mulai Akhir
fq
RST
Identifikasi
Ket. Pelanggaran
Intern
Intruder
