Keputusan Kepala Bapedal No. 19 Tahun 1999 Tentang : Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konfensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556); 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konfensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
10. 11. 12. 13.
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah NonDepartemen; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep- 18 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : 118/MK.WASPAN/ 3/1999 tanggal 16 Maret 1999; M EM UTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN WILAYAH. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 Perwakilan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang seLanjutnya disebut Bapedal Wilayah, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapedal. Pasal 2 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Bapedal Wilayah mempunyai fungsi a. pelaksana koordinasi pemberian bimbingan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan pengawasan di bidang pengendalian dampak lingkungan di wilayah kerjanya; b. pemberian bimbingan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
c. d. e. f. g.
pemberian bimbingan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup; pemberian bimbingan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; pemberian bimbingan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penegakan hukum dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup; pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis dan dukungan pelayanan laboratorium lingkungan; pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Bapedal sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Pasal 3 Susun organisasi Bapedal Wilayah terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup; d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; e. Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; f. Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Bagian Kedua KepaLa (1) (2)
Pasal 4 Bapedal Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bapedal Wilayah. Kepala Bapedal Wilayah mempunyai tugas : a. memimpin Bapedal Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsi Bapedal Wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah; b. melaksanakan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan nasional; c. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi Lain di bidang pengendalian dampak lingkungan di wilayah kerjanya; d. membina aparatur Bapedal Wilayah agar lebih profesional, berdaya guna dan berhasil guna;
e.
melaksanakan tugas Lain yang ditetapkan Kepala Bapedal sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan laporan, urusan tata usaha persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi umum; b. pelaksanaan urusan pengolahan data dan program; c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan; d. pelaksanaan urusan tata usaha persuratan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang administrasi umum; f. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Bapedal Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 8 Sekretariat Bapedal Wilayah terdiri dari : a. Subbagian Data dan Program; b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; c. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat. Pasal 9 Subbagian Data dan Program mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan informasi serta penyusunan program dan laporan. Pasal 10 Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengadaan, mutasi, pensiun, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, dan pengelolaan administrasi keuangan Bapedal Wilayah. Pasal 11 Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha persuratan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat serta protokol.
Bagian Keempat Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Pasal 12 Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan kuatitas lingkungan sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup. Pasal 13 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; b. pelaksanaan koordinasi perencanaan di bidang pengendalian kerusakan Lingkungan hidup yang meliputi kebakaran hutan, kerusakan Lahan, dan kerusakan kawasan Lindung serta pemulihan lingkungan hidup; c. pelaksanaan koordinasi implementasi program dan kegiatan pengendalian kerusakan Lingkungan hidup yang meliputi kebakaran hutan, kerusakan tahan, dan kerusakan kawasan lindung serta pemulihan lingkungan hidup; d. pelaksanaan koordinasi pengembangan instrumen pelaksanaan pengendalian kerusakan Lingkungan hidup yang meliputi kebakaran hutan, kerusakan tahan, dan kerusakan kawasan lindung serta pemulihan Lingkungan hidup; e. peLaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; f. pelaksanaan tugas Lain yang ditetapkan Kepala Bapedal Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 14 Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup terdiri dan a. Subbidang Kerusakan Lingkungan Hidup; b. Subbidang PemuLihan Lingkungan Hidup; Pasal 15 Subbidang Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi di
bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kebakaran hutan, kerusakan lahan, dan kerusakan kawasan Lindung. Pasal 16 Subbidang Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi di bidang pemulihan lingkungan hidup yang meliputi kebakaran hutan, kerusakan lahan, dan kerusakan kawasan Lindung. Bagian Kelima Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Pasal 17 Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan kualitas lingkungan sebagai akibat pencemaran Lingkungan hidup. Pasal 18 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pengendalian pencemaran Lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; b. pelaksanaan koordinasi perencanaan di bidang pengendalian pencemaran Lingkungan hidup yang meliputi pencemaran air dan tanah, pesisir dan lautan, udara, serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun; c. pelaksanaan koordinasi implementasi program dan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang meliputi pencemaran air dan tanah, pesisir dan lautan, udara, serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun; d. pelaksanaan koordinasi pengembangan instrumen pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang meliputi pencemaran air dan tanah, pesisir dan lautan, udara, serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun; f. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; g. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Bapedal Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya. PasaL 19
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Subbidang Pencemaran Air dan Tanah; b. Subbidang Pencemaran Pesisir dan Lautan; c. Subbidang Pencemaran Udara; d. Subbidang Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasal 2O Subbidang Pencemaran Air clan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi di bidang pengendalian pencemaran air dan tanah yang meliputi pencemaran limbah industri, limbah domestik dan perkotaan, serta limbah pertanian dan perkebunan. Pasal 21 Subbidang Pencemaran Pesisir dan Lautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi di bidang pengendalian pencemaran pesisir dan lautan serta pelabuhan dan kota pantai. Pasal 22 Subbidang Pencemaran Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi di bidang pengendalian pencemaran udara yang meliputi pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan gangguan fisik dan non-fisik akibat kebisingan, getaran, kesilauan, kebauan dan radiasi. Pasal 23 Subbidang Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi di bidang pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun, limbah dan bahan berbahaya dan beracun antar negara serta pencegahan dini terhadap tanggap darurat. Bagian Keenam Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pasal 24
Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Pasal 25 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi : a. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; b. pelaksanaan koordinasi perencanaan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, peran dunia usaha dan peran masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi implementasi program dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, peran dunia usaha dan peran masyarakat; d. pelaksanaan koordinasi pengembangan instrumen pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, peran dunia usaha dan peran masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Bapedal Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 26 Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari : a. Subbidang Kelembagaan; b. Subbidang Sumber Daya Manusia; c. Subbidang Peran Dunia Usaha dan Peran Masyarakat. Pasal 27 Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah. Pasal 28 Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi di bidang
peningkatan kapasitas dan pengembangan profesi sumber daya manusia di daerah. Pasal 29 Subbidang Peran Dunia Usaha dan Peran Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi di bidang peningkatan peran dunia usaha dan peran rnasyarakat di daerah. Bagian Kedelapan Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 30 Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang penegakan hukum dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pasal 31 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan penegakan hukum dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; b. pelaksanaan koordinasi perencanaan di bidang penegakan hukum dan analisis mengenai dampak Lingkungan hidup yang meliputi penaatan dan penyelesaian sengketa Lingkungan hidup, AMDAL, pembinaan laboratorium daerah, dan pengembangan teknis pengendalian dampak Lingkungan hidup, c. pelaksanaan koordinasi implementasi program dan kegiatan penegakan hukum dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang meliputi penaatan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, AMDAL, pembinaan laboratorium daerah, dan pengembangan teknis pengendalian dampak lingkungan hidup; d. pelaksanaan koordinasi pengembangan instrumen pelaksanaan penegakan hukum dan analisis mengenai dampak Lingkungan hidup yang meliputi penaatan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, AMDAL, pembinaan laboratorium daerah dan pengembangan teknis pengendalian dampak lingkungan hidup; e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan penegakan hukum dan AMDAL;
f.
pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Bapedal Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 32 Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Subbidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; b. Subbidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; c. Subbidang Bina Laboratorium Lingkungan Hidup dan Pengembangan Teknis; Pasal 33 Subbidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi di bidang penaatan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan penyidikan lingkungan hidup. Pasal 34 Subbidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi di bidang AMDAL yang meliputi kegiatan pengembangan dan penilaian AMDAL, penerapan dan pemantauan AMDAL serta pengkajian dampak lingkungan strategis. Pasal 35 Subbidang Bina Laboratorium Lingkungan Hidup dan Pengembangan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan instrumen pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi di bidang : a. pembinaan laboratorium Lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pengembangan laboratorium dan pengawasan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup, penetapan standardisasi dan akreditasi laboratorium lingkungan hidup, serta metoda penguji parameter kualitas lingkungan hidup; b. pengembangan teknis yang meliputi kegiatan pengkajian sistem teknologi lingkungan, pengembangan standardisasi lingkungan, sistem insentif, dan pengembangan manajemen lingkungan.
BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
(1) (2)
Pasal 36 Bapedal Wilayah berkedudukan di ibu kota propinsi dengan wilayah kerja yang meliputi 2 (dua) atau lebih Propinsi Daerah Tingkat I. Tempat kedudukan dan pembagian wilayah kerja Bapedal Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 37 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) (2) (3) (4)
Pasal 38 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Bapedal Wilayah. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 39 Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bapedal Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama Bapedal.
BAB VII TATA KERJA Pasal 40 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bapedal Wilayah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Kantor Bapedal Wilayah serta dengan unsur Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 41 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Bapedal Wilayah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Bapedal Wilayah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 43 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Bapedal Wilayah wajib dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masingmasing dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan masingmasing secara berkala dan tepat pada waktunya. Pasal 44 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Pasal45 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit oraganisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 46 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di bantu oleh kepala satuan unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 47 Apabila pejabat struktural yang berada di bawah Kepala Bapedal Wilayah berhalangan, Kepala Bapedal Wilayah dapat menunjuk pejabat sementara untuk melaksanakan tugas kewajiban pejabat yang berhalangan tersebut.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Pelaksanaan lebih lanjut dan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas sejauh belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Bapedal. Pasal 49 Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep136 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah dinyatakan tidak berlaku lagi dan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-136 Tahun 1995 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 5O Bagan organisasi Bapedal Wilayah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini. Pasal 51 Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Bapedal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 52 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggat 19 Maret 1999 KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN ttd. Dr. Panangian Siregar
Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 19 Tahun 1999 TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BAPEDAL (BAPEDAL WILAYAH)
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Ttd dr. Panangian Siregar
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Utama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Ttd Sudarsono
Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 19 Tahun 1999 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN WILAYAH
______________________________________
