KEPUTUSAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) DESA TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 2 TAHUN 2016 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA( RPJMDes ) TAHUN 2016 - 2018 BADAN HIPPUN PEMEKONAN TAMBAHREJO Menimbang
:a.
bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BHP, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambahrejo Tahun 2016-2018. d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Perubahan RPJMDes 2016-2018 antara kepala desa dan BHP sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan perubahan RPJMDesa 2016-2018. e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BHP Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata
Tertib
dan
Mekanisme
Pengambilan
Keputusan
Musyawarah Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu, Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
:
MEMBAHAS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2016 – 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
KEDUA
:
MENYEPAKATI
PERUBAHAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2016-2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA KETIGA
:
KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN
Disepakati di Pada Tanggal
: Tambahrejo : 13 Januari 2016
BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) DESA TAMBAHREJO KETUA
SUPONO, HS.
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BHP Nomor : 140/2/III.02.2006/01/2016 Nomor : 2/BHP –TBR/I/2016 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BHP DESA TAMBAHREJO TENTANG PERUBAHAN RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2016-2018 Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Janiari Tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. CHAIRUL ANWAR
2. SUPONO HS
: Kepala Desa Tambahrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tambahrejo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BHP Desa Tambahrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Hippun Pemekonan (BHP) Desa Tambahrejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa 1.
PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati perubahan RPJMDesa 20162018 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2.
PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2016-2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3.
PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2016-2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4.
PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Gadingrejo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
(CHAIRUL ANWAR)
(SUPONO HS)
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BHP TERHADAP PERUBAHAN RPJMDesa 2016-2018 Pada hari ini Senin tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di desa Tambahrejo , Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : A. Menyepakati perubahan RPJMDesa 2016-2018 dengan rincian Terlampir dalam Lampiran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa ( RPJMDes)
B. Menyepakati perubahan RPJMDesa 2016-2018 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2016-2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) DESA TAMBAHREJO
1. Ketua / Anggota
:SUPONO HS.
(……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota
:SURATMAN
(……………………)
3. Sekretaris / Anggota
: IRMAN SUBIYANTO SPd.
(……………………)
4. Anggota
:TURIMAN
(……………………)
5. Anggota
: SUPENDI SPd.SD
(……………………)
DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
ACARA
: PEMBAHASAN PERUBAHAN RPJMDesa 2016-2018
DESA
: TAMBAHREJO
KECAMATAN
: GADINGREJO
TANGGAL
: 11 Januari 2016
NO
NAMA
JABATAN
TANDA TANGAN
1
2
3
4
1.
……………………………….
……………………
2.
……………………………….
……………………
3.
……………………………….
……………………
4.
……………………………….
……………………
5.
……………………………….
……………………
6.
……………………………….
……………………
7.
……………………………….
……………………
8.
……………………………….
……………………
9.
……………………………….
……………………
10.
……………………………….
……………………
11.
……………………………….
……………………
12.
……………………………….
……………………
13.
……………………………….
……………………
14.
……………………………….
……………………
15.
……………………………….
……………………
16.
……………………………….
……………………
17. 18. 19. 20. 21.
NO
NAMA
JABATAN
TANDA TANGAN
1
2
3
4
22. 23.
……………………
……………………
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. BHP Desa Tambahrejo Sekretaris,
(IRMAN SUBIYANTO, SPd)
KEPALA DESA TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU
PERATURAN DESA TAMBAHREJO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEKON TAMBAHREJO NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2016-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TAMBAHREJO,
Menimbang
: a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BHP, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu., No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAHREJO dan KEPALA DESA TAMBAHREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2016-2018 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
9.
Daerah adalah Kabupaten Pringsewu Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Bupati adalah Bupati Pringsewu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pringsewu Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa; 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA 2016-2018
Pasal 2 1. Rencangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa; 2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa; 3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya; 4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BHP untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk menbahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa; 5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BHP, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ; 6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa
BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJMDESA Pasal 3 1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes
serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk
mengundangkan dalam Lembaran Desa; 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.
BAB IV VISI DAN MISI
Pasal 4 Visi : Dengan pelayanan yang prima kita wujudkan pekon Tambahrejo menjadi lebih maju dalam bidang perekonomian dan pendidikan.
Pasal 5 Misi : 1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal 2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif; 3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Sidomakmur yang aman, tentram dan damai; 4. Bersama
masyarakat
dan
kelembagaan
memberdayakan
masyarakat
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6
Strategi Pembangunan Desa : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BHP. 2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa 3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri; 5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Pasal 7 Arah Kebijakan Keuangan Desa : 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat 3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat 4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa; 5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BHP dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.
Pasal 8 Arah Kebijakan Pembangunan Desa : 1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa; 2. Intensif RT dan RW; 3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa; 4. Tunjangan operasional BHP; 5. Program operasional Pemerintahan Desa; 6. Program Pelayanan Dasar; 7. Program pelayanan dasar infrastruktur; 8. Program kebutuhan primer pangan; 9. Program pelayanan dasar pendidikan; 10. Program pelayanan kesehatan; 11. Program kebutuhan primer Sandang; 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 13. Program Ekonomi produktif; 14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa; 15. Program penunjang peringatan hari-hari besar; 16. Program dana bergulir. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pasal 10 1. Peraturan Desa tentang perubahan RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa Ditetapkan di : Tambahrejo Pada tanggal : 13 Januari 2016 KEPALA DESA TAMBAHREJO
CHAIRUL ANWAR Diundangkan di Desa Tambahrejo Pada tanggal 15 Januari 2016 Sekretaris Desa
MUHAMMAD KAMSIN
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BHP dan Perangkat Desa Tambahrejo telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen perubahan RPJMDes. RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Tambahrejo yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya. Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa. Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yand diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tengang Pedoman Pembangunan Desa Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Tambahrejo. Tambahrejo, 15 Januari 2016 Tim Penyusun
MUHAMMAD KAMSIN
DAFTAR ISI COVER
Hal
PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I
: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud Dan Tujuan
BAB II
: GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 2.1. Kondisi Desa 2.1.1. Sejarah Desa 2.1.2. Demografi 2.1.3. Keadaan Sosial 2.1.4. Keadaan Ekonomi 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1. Pembagian Wilayah 2.2.2. Struktur Organisasi Desa
BAB III
: VISI DAN MISI 3.1. Visi Desa 3.2. Misi
BAB IV
: TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan 5.1. Sasaran
BAB V
: STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB VI
: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB VIII : KEBIJAKAN UMUM
BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB IX
: PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk desa 2. Daftar SDA 3. Daftar SDM 4. Daftar SD Pembangunan 5. Daftar SD Sosial Budaya 6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa 7. Daftar gagasan dusun/Kelompok 8. Potret desa (peta sosial) 9. Daftar Masalah & Potensi 10. Kalender musim 11. Daftar masalah & potensi 12. Diagram kelembagaan 13. Daftar masalah dan potensi 14. Pengelompokan masalah dan potensi 15. Pemeringkatan masalah dan potensi 16. Kajian tindakan masalah 17. Penentuan peringkat tindakan 18. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJMDes 19. Rekapitulasi program yang menjadi RKPDes 20. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa 21. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa 22. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes 23. Rancangan RPJMDes 2016 - 2018 24. Formulir RPJMDes 2016 – 2018 25. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes 2016 – 2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuat desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa). RPJM Desa Tambahrejo ini merupakan rencana strategis Desa Tambahrejo untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Goverment) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas. 1.2.
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Brdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu, No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud Penyusunan RPJMDes Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah: 1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan . 2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat. 3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan. b. Tujuan Penyusunan RPJMDes Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah : 1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaransasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan. 2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan. 3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN. 4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang. 5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
2.1. KONDISI DESA 2.1.1 Sejarah Berdirinya Pekon Tambahrejo Tambahrejo dibuka dan berdiri pada tahun 1912 oleh transmigrasi dari daerah Purworejo Jawa Tengah,yang merupakan transmigrasi kolonial Belanda . Nama-nama yang pernah menjabat Kepala Pekon adalah : 1. Bp. Kromo Dwiryo 1. Bp. Singo Rojo
1912 - 1917 1918 - 1921
2. Bp. Kasan Wirono
1922 - 1940
3. Bp. Suru Kromo
1941 - 1950
4.
Bp. Taru Kismo
1951 - 1955
5. Bp. Kasim D.S
1956 - 1961
6. Bp. Abu Yamin
1962 - 1965
7. Bp. Pjs. Joyo Prayitno
1966 - 1968
8. Bp. Kasim DS
1969 - 1980
9. Bp. Sutrisno SK
1981 - 1989
10. Bp. Nangtjik Saputra
1990 - 1998
11. Bp. Pjs. T. Harjono
1998 - 2001
12. Bp. Mujito SD
2001 - 2006
13. Bp. Pjs. Daeng Giantoro L. 2006 ….. 14. Bp. Mujito SD
2006 - 2012
15. Bp. Chairul Anwar
2012 s/d sekarang
2.1.2. DEMOGRAFI a) Batas Wilayah Desa Letak geografi Desa Tambahrejo , terletak diantara : Sebelah Utara
: Desa Bulurejo Kec.Gadingrejo Kab.Pringsewu
Sebelah selatan
: Desa Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu
Sebelah Barat
: Desa Tambahrejo Barat Kec. Gadingrejo, Pringsewu
Sebelah Timur
: Desa Sidodadi Kec .way lima Kab. Pesawaran
b) Luas Wilayah Desa 1. Pemukiman
: 37,5
ha
2. Pertanian Sawah
: 54,29
ha
3. Ladang/tegalan
: 41
ha
4. Hutan
: 79,55
ha
5. Perkantoran
: 0,06
ha
6. Sekolah
: 0,57
ha
7. Jalan
: 8,40
ha
8. Lapangan sepak bola : 0,65
ha
c) Orbitasi 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat
: 3
KM
2. Jarak ke ibu kota kabupetan
: 5
KM
3. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 43
KM
d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 1. Kepala Keluarga : 1068
KK
2. Laki-laki
: 1.951
Orang
3. Perempuan
: 1.812
Orang
1. SD/ MI
: 1590
Orang
2. SLTP/ MTs
: 1061
Orang
3. SLTA/ MA
: 530
Orang
4. S1/ Diploma
: 93 .
Orang
5. Putus Sekolah
: 141
Orang
6. Buta Huruf
: 35
Orang
2.1.3. KEADAAN SOSIAL a). Pendidikan
b). Lembaga Pendidikan 1. Gedung TK/PAUD
:2
buah
2. SD/MI
:3
buah
3. SLTP/MTs
:
buah
4. SLTA/MA
:
buah
5. Perguruan tinggi
:1
buah
c). Kesehatan
a. Kematian Bayi 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini
: 55
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini :
orang orang
b. Kematian Ibu Melahirkan 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini
: 55
orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini
:
orang
c. Cakupan Imunisasi 1. Cakupan Imunisasi Polio 3
: 118 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1
: 92
orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar
: 45
orang
1. Jumlah Balita
:
orang
2. Balita gizi buruk
:
orang
3. Balita gizi baik
:
orang
4. Balita gizi kurang
:
orang
d. Gizi Balita
e. Pemenuhan air bersih 1. Pengguna sumur galian
: 903 Orang
2. Pengguna air PAH
:
KK
3. Pengguna sumur pompa
: 67
KK
4. Pengguna sumur hidran umum
:
KK
5. Pengguna air sungai
:
KK
d). Keagamaan. 1. Data Keagamaan Desa Tambahrejo Tahun 2016 Jumlah Pemeluk : -
Islam
:
orang
-
Katolik
: 21
orang
-
Kristen
: 16
orang
-
Hindu
:
orang
-
Budha
:
orang
2. Data Tempat Ibadah Jumlah tempat ibadah : -
Masjid/ Musholla
: 10 buah
-
Gereja
:
buah
-
Pura
:
- buah
-
Vihara
:
- buah
2.1.4 KEADAAN EKONOMI a). Pertanian Jenis Tanaman : 1. Padi sawah
: 142,55
ha
2. Padi Ladang
:
ha
3. Jagung
:
ha
4. Palawija
: 60
ha
5. Tembakau
:
ha
6. Tebu
:
ha
7. Kakao/ Coklat
: 1,5
ha
8. Sawit
:
ha
9. Karet
: 2,5
ha
10. Kelapa
:1
ha
11. Kopi
:1
ha
12. Singkong
:1
ha
b). Peternakan Jenis ternak : 1. Kambing
: 110
ekor
2. Sapi
: 36
ekor
3. Kerbau
: 13
ekor
3. Ayam
: 12.500
ekor
4. Itik
: 975
ekor
5. Burung
: 206
ekor
6. Lain-lain
:
ekor
c). Perikanan 1. Tambak ikan
:
ha
2. Tambak udang
:
ha
3. Lain-lain
:
ha
d). Struktur Mata Pencaharian Jenis Pekerjaan : 1. Petani
: 729 orang
2. Pedagang
: 253 orang
3. PNS
: 104 orang
4. Tukang
: 225 orang
5. Guru
: 165 orang
6. Bidan/ Perawat
: 13
orang
7. TNI/ Polri
: 11
orang
8. Pesiunan
: 87
orang
9. Sopir/ Angkutan
: 117 orang
10. Buruh
: 567 orang
11. Jasa persewaan
:7
12. Swasta
: 108 orang
orang
2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA a). Lembaga pemerintahan Jumlah aparat desa : 1. Kepala Desa
:1
orang
2. Sekretaris Desa
:1
orang
3. Perangkat Desa
: 10
orang
4. BHP
:5
orang
b). Lembaga kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan : 1. LPM
:1
Kelompok
2. PKK
:1
Kelompok
3. Posyandu
:3
Kelompok
4. Pengajian
: 11
Kelompok
5. Arisan
: 16
Kelompok
6. Simpan Pinjam
:6
Kelompok
7. Kelompok Tani
:5
Kelompok
8. Gapoktan
:1
Kelompok
9. Karang Taruna
:1
Kelompok
10. Risma
:5
Kelompok
11. Ormas/LSM
:
Kelompok
c). Pembagian Wilayah Nama Dusun : 1. Dusun
l
: Jumlah 2 RT
2. Dusun
ll
: Jumlah 2 RT
3.Dusun
lll
: Jumlah 2 RT
4.Dusun
lV
: Jumlah 2 RT
5.Dusun
V
: Jumlah 2 RT
d). Struktur Organisasi Desa
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU
NAMA-NAMA APARAT DESA : Kepala desa
: CHAIRUL ANWAR
Sekretaris Desa
: MUHAMMAD KAMSIN
Kepala Urusan Pemerintahan : ELMI PALUPI Kepala Urusan Umum
: EDI YULIANTO
Kepala Urusan Pembangunan : ARIF MAHDANI Kepala Urusan Kesra
: FERLIYANA
Kepala Urusan Keuangan
: LELA MALASARI
Kepala Dusun 1. Dusun I
: SAKIMAN
2. Dusun II
: SUMANTO
3.Dusun III
: JAMALUDIN
4.Dusun IV
: IMBANG PRAMONO
5.Dusun V
: SUGIYANTO
SUSUNAN ORGANISASI BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) DESA TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU
NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) Ketua
: SUPONO HS
Wakil Ketua
: SURATMAN
sekretaris
: IRMAN SUBIYANTO S.Pd.
Anggota
: 1. TURIMAN 2. SUPENDI S.Pd. SD.
BAB III VISI DAN MISI
Demokratisasi
memiliki
makna
bahwa
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Hippun Pemekonan dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat
senantiasa
memiliki
dan
turut
serta
bertanggungjawab
terhadap
perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 ( enam ) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BHP, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Tambahrejo dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi. 3.1. Visi Desa “Dengan pelayanan yang prima kita wujudkan pekon Tambahrejo menjadi lebih maju dalam bidang perekonomian dan pendidikan” Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki
dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan
dan
Pelaksanaan
Pembangunan di Desa Tambahrejo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Tambahrejo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan. 3.2. Misi 1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal; 2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif; 3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Tambahrejo yang aman, tentram dan damai; 4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1.
TUJUAN a. Mengembangkan pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat b. Memperdsayakan masyarakat yang umumnya sebagai petani c. Meningkatkan penerapan ilmu dan tekhnologi pertanian dan peternakan untuk peningkatan produksi serta mendorong perkembangan system dan usaha agribisnis yang efisien, modern, dan global. d. Menuju masyrakat sehat e. Kawasan agrobisnis menjadi salahsatu sumber pendapatan masyarakat f. Menjadikan masyarakat Tambahrejo sebagai masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan luas.
4.2.
SASARAN a. Meningkatnya pendapatan masyarakat b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan c. meningkatnya SDM Masyarakat d. Meningkatnya hasil perkebunan dan pertanian masyarakat e. Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
Program Pekon Tambahrejo dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pekon Tambahrejo sebagai sentra pengembangan hortikultura. Fokus pengembangan hortikultura yaitu pada komoditi-komoditi sayuran yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan pekon
Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi Masyarakat;
Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan;
Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli pendidikan;
Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Gotong Royong, Efektif dan Efesien, Akuntabel, Transparansi, Etos kerja dan religius.
Menetapkan prioritas pengembangan pekon. 1) Pembangunan pekon diarahkan pada infrastruktur jalan poros dan antar pemangku; 2) Pembangunan sarana dan prasarana umum; 3) Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi ; 4) Pembangunan fasilitas sarana pendidikan.
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA a. Arah Pengelolahan Pendapatan Desa: 1. Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah. 2. Pendapatan Asli Desa dipungut
oleh Kepala
Dusun dibantu oleh
Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa. 3. Pendapatan
dari
APB Des
dan dari
Pemerintah
dikelola
oleh
bendahara Desa. b. Arah Pengelolahan Belanja Desa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. c.
Belanja Kepala desa dan perangkat desa; Intensif RT dan RW; Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa; Tunjangan operasional BHP; Program operasional Pemerintahan Desa; Program Pelayanan Dasar; Program pelayanan dasar infrastruktur; Program kebutuhan primer pangan; Program pelayanan dasar pendidikan; Program pelayanan kesehatan; Program kebutuhan primer Sandang; Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Ekonomi produktif; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa; Program penunjang peringatan hari-hari besar; Program dana bergulir.
Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Desa bersama BHP melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM
Dalam menunjang keberhasilan Pembangunan di Pekon Tambahrejo, maka ditetapkan kebijakan yang mengacu pada kebijakan daerah Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung maka arah Kebijakan adalah :
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kebijakan ini diarahkan untuk : 1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat; 2) Mengembangkan usaha agribisnis; 3) Mengusahakan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan Pendidikan Masyarakat Kebijakan ini diarahkan untuk : 1) Meningkatkan Pendidikan masyarakat; 2) Melestarikan budaya gotong-royong; 3) Memacu pembangunan Pekon dan Kecamatan.
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat. Arah kebijakannya adalah : 1) Memberdayakan
masyarakat
dalam
usaha
pembangunan
ekonomi
masyarakat; 2) Pemberdayaan
lembaga
sosial
dan
Pendidikan
masyarakat
untuk
menunjang pembangunan; 3) Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Untuk menjabarkan visi, misi dan kebijakan maka disusun program Pekon Tambahrejo yang mengacu pada program Kecamatan Gadingrejo yaitu : a. Pembangunan Infrastruktur demi Peningkatan Ekonomi Masyarakat; b. Pengembangan Partisipasi Masyarakat; c. Pemberdayaan Masyarakat; d. Peningkatan SDM Masyarakat (Pendidikan dan IPTEK); e. Peningkatan Kualitas Hidup (Kesehatan dan IMTAQ); f. Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat (sarana dan prarana).
BAB IX PENUTUP
Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa. Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.
Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat yang direncanakan.
terealisasi sesuai dengan
KABUPATEN PRINGSEWU KECAMATAN GADINGREJO DESA TAMBAHREJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO Nomor : 141/267/III.02.2006/01/2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJMDESA TAHUN 2016-2018 KEPALA DESA TAMBAHREJO Menimbang : a. Bahwa
Pemerintah
Desa
berkewajiban
menyusun
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes). Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratusan di Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu, No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : Kesatu
: Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 – 2018 sebagai berikut : Pembina
:1. Chairul Anwar
( Kepala PEKON )
Ketua
:2. Muhammad Kamsin
( Sekretaris PEKON )
Sekretaris
:3. Drs. Tulus Widodo
( Ketua LPM )
4. Arif Mahdani
( Aparatur PEKON )
5 Edi Yulianto
( Aparatur PEKON)
6 Supriyanto S.Pd
( LPM )
7 DR.H.Edy Suyanto S.Pd,M.Pd ( LPM )
Kedua
8 Hartono
( LPM)
9. Eko Defrianto S.Pd
( KPM )
10 Lela Malasari
( KPM )
11 Lilik Rumiyati
( Unsur Perempuan)
: Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rancangan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Desa
(RPJMDes) tahun 2016 – 2018 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
Ketiga
: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
7)
peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.. Keempat
: Tim Penyusun RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
Kelima
: Masa tugas Tim Penyusun RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes tahun 2016 – 2018 oleh Kepala Desa.
Keenam
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
: Tambahrejo
Pada Tanggal : 11 Januari 2016
KEPALA DESA TAMBAHREJO
CHAIRUL ANWAR
