PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU KECAMATAN GADINGREJO
PEKON TAMBAHREJO Alamat : Jalan Raya Tambahrejo KM 34 No.1 RT/RW 006/003 Kec. Gadingrejo Kab.Pringsewu Kode Pos 35372
Tambahrejo, 20 April 2016 Nomor
: 910/01/III.02.2006/04/2016
Lampiran
: 1 (satu) Bendel
Sifat
: Segera
Perihal
: Permohonan Penerbitan SPD Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Pekon
Kepada Yth. Bapak Kepala BKAD Kabupaten Pringsewu Cq. Kepala BPMPP Kabupaten Pringsewu DiPRINGSEWU
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah disyahkannya Anggaran dan Belanja Pekon ( APBP-Pekon) Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Tahun Anggaran 2016, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan SPD Belanja Bantuan Keuangan Pekon Kepada Pemerintah Pekon untuk Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sampai dengan Desember 2016 dengan rincian terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan atas kebijaksanaannya diucapkan terima kasih
Kepala Pekon Tambahrejo
CHAIRUL ANWAR
BADAN HIPPUN PEMEKONAN ( BHP) PEKON TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU Alamat : Jalan Raya Tambahrejo KM.34 NO.1 RT/RW 006/003 Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Pos. 35372
KEPUTUSAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) PEKON TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 001/KPTS.BHP/TBR/04/2016 TENTANG PERATURAN PEKON MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016 Menimbang
Mengingat
: a.
Bahwa untuk lancar dan tertibnya pemerintahan Pekon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibuat Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (RAPB-Pekon);
b.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Hippun Pemekonan (BHP) tentang peraturan Pekon mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (RAPB-Pekon) Tahun Anggaran 2015 Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo.
: 1.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932;
2.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
3.
4.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pengelolaan Keuangan Desa;
113 Tahun 2014 tentang
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 16. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/68/KPTS/LT.04/2013 Tahun 2013 tentang Tata tertib Badan Hippun Pemekonan (BHP); MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
:
Menyetujui Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tambahrejo Tahun Anggaran 2015;
KEDUA
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2015, ditetapkan sebagai berikut : a. PENDAPATAN : Rp. 897.217.894,b. BELANJA : Rp. 897.197.500,c. SURPLUS : Rp. 20.394,Untuk pelaksanaan Peraturan Pekon ini, Kepala Pekon dapat menetapkan Peraturan Kepala Pekon dan/atau Keputusan Kepala Pekon;
KETIGA
:
KEEMPAT
:
Pengawasan pelaksanaan Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon dan Keputusan Kepala Pekon, dilakukan oleh Badan Hippun Pemekonan (BHP) serta Perangkat Daerah yang lingkup tugasnya meliputi pembinaan pemerintahan Pekon ;
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di Pada tanggal
: Tambahrejo : 17 Februari 2016
BHP PEKON TAMBAHREJO
SUPONO, HS. Tembusan : 1. Yth.Bupati Pringsewu 2. Yth. Camat Gadingrejo
PEMERINTAH PEKON TAMBAHREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU RANCANGAN PERATURAN PEKON TAMBAHREJO NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PEKON TAMBAHREJO Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon, Kepala Pekon menetapkan rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);
b.
bahwa Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan sepakati bersama Badan Hippun Pemekonan (BHP);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Pekon Tambahrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon Tahun 2015) menjadi Peraturan Pekon Tambahrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran 2015
: 1.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932;
2.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
3.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
4.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pengelolaan Keuangan Desa;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
113 Tahun 2014 tentang
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN HIPPUN PEMEKONAN PEKON TAMBAHREJO DAN KEPALA PEKON TAMBAHREJO MEMUTUSKAN Menetapkan
:
RANCANGAN PERATURAN PEKON TAMBAHREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa = Rp 358.860.571,2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa = Rp. 85.197.000,b. Bidang Pembangunan = Rp. 251.212.600,d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat = Rp. 22.450.000,Jumlah Belanja
=
Rp.
358.839.200,-
Surplus
=
Rp.
971 = = = = = = = = = ===
= = =
Rp. 0,Rp. 0,Rp. 0,= = = = = = = = ======
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b )
Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Pekon ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini. Pasal 4 Kepala Pekon menetapkan Peraturan Kepala Pekon dan/atau Keputusan Kepala Pekon guna pelaksanaan Peraturan Pekon ini. Pasal 5 Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dalam Lembaran Pekon.
Telah di Evaluasi Bupati/walikota
Ditetapkan di : Tambahrejo Pada tanggal : 22 Mei 2015 KEPALA PEKON TAMBAHREJO
a.n. Camat ....... ttd (...............................................) Diundangan di : Tambahrejo Pada tanggal : 27 Mei 2015 JURU TULIS PEKON TAMBAHREJO
MUHAMMAD KAMSIN
CHAIRUL ANWAR