1
1. 2. 3. 4.
KEPENTINGAN NASIONAL
GLOBALISASI
Perlindungan terhadap kesempatan kerja Indonesia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945) Investasi/modal asing; Teknologi dan tenaga ahli/skill; Perdagangan internasional.
•
Menganut pasar kerja terbuka/internasional dengan aturan tertentu.
•
Indonesia sepakat untuk melaksanakan pasar kerja bebas: AFTA/AFAS (2003), APEC (2010), GATS/WTO (2020)
•
Kesepakatan regional dan bilateral – People Mobility & Human Resource Development : IMS-GT, IMT-GT,BIMP-EAGA, AANZ, IJEPA dll
OTONOMI DAERAH
Kewenangan pengaturan TKA tidak seluruhnya dilimpahkan: • TKA terkait dengan lalu lintas orang asing yang menganut selective policy dan one gate policy; • TKA terkait dengan hubungan internasional. 2
RPTKA
ASPEK MANFAAT (PROSPERITY)
IMTA ASPEK KEAMANAN (SECURITY)
• Pertumbuhan Ekonomi
• Keamanan Pasar Kerja
• Perluasan Kesempatan Kerja
• Tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat.
• Alih Teknologi dan Ketrampilan
3
LANDASAN HUKUM • UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya menyangkut BAB VIII tentang penggunaan TKA; • UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); • Peraturan Pemerintah No.92 tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; • Keputusan Presiden No. 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; • Kepmenakertrans No. 223/Men/2003 tentang Jabatan-Jabatan Di Lembaga Pendidikan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Membayar Kompensasi; • Kepmenakertrans No. 228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); • Kepmenakertrans No. 20/Men/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; • Kepmenakertrans No. 21/Men/IV/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi; • Permenakertrans No. 07/MEN/III/2006 juncto No. 15/MEN/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Penerbitan Ijin Mempekerjakan TKA; • Permenakertrans No. 02/Men/XII/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing;
4
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN TKA (UU No: 13 TH 2003)
a. b.
c.
d. e.
Memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA (tidak berlaku bagi jabatan direksi dan/atau komisaris); Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; Membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan; Memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan kerja berakhir. 5
Adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA sebagai dasar untuk mendapatkan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA, kecuali Instansi Pemerintah, Badan-Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing. RPTKA sekurang-kurangnya memuat alasan penggunaan, jabatan TKA, jangka waktu penggunaan, penunjukkan tenaga kerja pendamping.
6
(Kepmenakertrans 228/M/2003)
PEMOHON
Dirjen Binapendagri Up. Direktur PTA
Rekomendasi Instansi Teknis
Tim Kelayakan Penggunaan TKA
Pengesahan RPTKA
kurang dari 50 orang oleh Direktur PTKA
SK Pengesahan RPTKA
Lebih dari 50 orang oleh Dirjen Binapendagri
(dalam hal jabatan belum tercantum dalam daftar jabatan)
7
Pasal 42 ayat 1 UU 13/2003 - Ijin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk; - Bukan perseorangan (sponsorship); - Tidak berlaku bagi pegawai diplomatik dan konsuler; - Hanya untuk jabatan dan waktu tertentu; - Ketentuan jabatan tertentu ditetapkan oleh Keputusan Menteri; - TKA yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh TKA lainnya.
8
PERMENAKERTRANS No. PER-07/MEN/III/2006 jo. 15/M/IV/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA
Maka Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dapat diperoleh sebelum TKA datang ke Indonesia
9
BAGAN PROSES PENYELESAIAN IMTA (Permen 7/III/2006 Jo. Permen 15/MEN/IV/2006) Telex Ke KBRI (2 bulan) TA-01
PEMOHON
RPTKA
DEPNAKERTRANS
Copy Telex
IMTA
DPKK
DITJEN IMIGRASI
KANIM
KITTAS
ket • Setelah copy telex dari Ditjen Imigrasi diberikan ke Depnakertrans, maka pemohon membayar dana kompensasi. • Jangka waktu berlakunya IMTA sejak dikeluarkannya KITTAS dan sesuai dengan jumlah pembayaran Dana Kompensasi ( misal dibayarkan US$1.200, maka berlakunya IMTA 12 bulan sejak diterbitkannya KITTAS
11
BAGAN PROSES PENYELESAIAN PERPANJANGAN IMTA (TA - 02) (Permen07/III/2006 Jo. Permen 15/MEN/IV/2006)
1. Depnakertrans
DEPNAKERTRANS
RPTKA
(untuk lokasi lebih 1 propinsi)
2. Disnakertrans
KANIM
(untuk lokasi dlm 1 propinsi)
IMTA Perpanjangan
KITTAS
DPKK
* IMTA perpanjangan digunakan sebagai dasar pembuatan KITTAS perpanjangan 12
MANFAAT PERBAIKAN PERATURAN Kepmenakertrans 20/2004 Jo. Permenakertrans 07/MEN/III/2006 Jo. Permenakertrans 15/MEN/IV/2006
1. Lebih cepat dan efisien; 2. IMTA diperoleh sebelum TKA datang ke Indonesia; 3. Waktu penyelesaian lebih cepat; 4. Formulir gratis dan dapat diakses di infokerja.web.id 5. TA-02 tidak ada lagi.
13
