KEPATUHAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK EXECUTIVE SUMMARY:

EXECUTIVE SUMMARY:

KEPATUHAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PENCEGAHAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA © 2014

Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan

Latar Belakang Masalah Dalam perkembangan paradigma terkini pelayanan publik, yaitu adanya konsep The New Public Service (NPS) yang dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt pada tahun 2003 (Mindarti, 2007:163-164). Menempatkan warga sebagai citizens yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi). Warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak dan menuntut siapapun yang secara politis bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik. Salah satu prinsip utama pelayanan dalam paradigma Pelayanan Publik Baru yang harus diwujudkan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, yaitu dengan Citizens Influence atau ukuran sejauh mana warga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang mereka terima dari pemerintah. Pendekatan Pelayanan Publik Baru sebenarnya senada dengan Teori ”Exit” dan ”Voice” yang lebih dahulu dikembangkan oleh Albert Hirschman (Ratminto & Winarsih, 2005:71-72) menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme ”exit” dan ”voice”. Mekanisme ”exit” berarti bahwa jika pelayanan publik tidak berkualitas maka konsumen harus memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggara pelayanan publik lain yang disukainya. Sedangkan mekanisme ”voice” berarti adanya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggara pelayanan publik. Teori ”exit’ dan ”voice” ini sejalan dengan teori politik klasik yang menyatakan bahwa kekuasaan cenderung untuk korup (power tend to corrupt) atau disalah gunakan, sedangkan kekuasaan yang absolut sudah pasti akan disalahgunakan. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan adanya kesetaraan posisi tawar antara konsumen dengan lembaga penyelenggara pelayanan publik. Secara teoritis kesetaraan posisi tawar ini akan dapat dicapai dengan cara meningkatkan posisi tawar


konsumen

dengan

mengontrol

kewenangan/kekuasaan

lembaga

penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa kontrol terhadap kewenangan/kekuasaan lembaga penyelenggara pelayanan publik salah satunya dilakukan oleh Ombudsman RI, yaitu dengan melakukan langkahlangkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun

dalam

memberikan

pelayanan

umum.

Sebelumnya,

melalui

kewenangan Ombudsman RI sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik juga sudah secara tegas disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Yang mana salah satu kewenangannya adalah menyampaikan saran

dan

rekomendasi kepada Presiden, kepala daerah atau pimpinan penyelenggara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggraan pelayanan publik dalam rangka mencegah mal-administrasi. Dengan demikian maka Ombudsman RI merupakan katalisator dalam pelaksanaan prinsip citizen influence sebagaimana yang dipegang oleh pendekatan Pelayanan Publik Baru. Dalam rangka menjalankan fungsinya dalam memberikan saran perbaikan pelayanan publik kepada pimpinan penyelenggara pelayanan publik, maka Ombudsman RI berinisiatif melakukan penelitian mengenai Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dengan maksud dan tujuan untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik dalam mematuhi kewajibannya dalam pelayanan publik, sebagaimana telah diatur dalam Bab V Undang-Undang Pelayanan Publik, khususnya pasal 15. Kepatuhan ini diharapkan merupakan awal dari political will pemerintah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah lebih kurang 4 (empat) tahun diundangkan, namun dari beberapa survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga, menunjukkan rapor yang buruk pelayanan publik Indonesia. Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik menyatakan hasil survei tahun 2011 yang dilakukan oleh World Bank terhadap 183 negara, Indonesia menempati urutan ke 129. Indonesia masih kalah dengan India, Vietnam Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan

bahkan Malaysia sudah menempati urutan 61 dan Thailand berada di urutan ke 70. Sementara itu, Publikasi World Bank Doing Business 2013 yang dilansir oleh International Finance Corporation (IFC), sebuah unit investasi World Bank menempatkan Indonesia pada peringkat ke-128, atau membaik 2 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terkait dengan kemudahan memulai usaha (prosedur, waktu, biaya, dan pembayaran kebutuhan modal nominal). Posisi Indonesia dalam daftar tersebut diapit oleh Ethiopia dan Bangladesh. Kemudian Tranparency International Indonesia (TII) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi 2012 yang disurvei oleh TI. Hasilnya cukup mencegangkan. Indonesia masih menjadi negara korup dengan korupsi yang semakin parah. Survey CPI tahun 2012 ini dilakukan terhadap 174 negara di dunia. Indonesia memiliki skor CPI 32 dengan peringkat 118. Artinya, dengan skor 32 itu Indonesia belum dapat ke luar dari situasi korupsi yang sudah mengakar. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat dengan ditandai oleh pelayanan publik yang tidak transparan, diskriminatif, berbelit-belit, korup dan sebagainya. Kondisi ini semua tidak terlepas dari rendahnya kualitas penyelenggara pelayanan publik yang belum mampu mengubah pandangannya tentang pelayanan publik, belum dipenuhinya standarisasi pelayanan dan rendahnya partisipasi masyarakat Oleh karena itulah maka Ombudsman RI memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajibannya untuk menyusun dan menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan dan sistem pelayanan terpadu, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Pelayanan Publik. Dengan terpenuhinya seluruh kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik, maka hak-hak masyarakat untuk memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi pelayanan, keamanan pelayanan, pertanggungjawaban pelayanan, kemudahan akses layanan, profesionalitas dan kenyamanan pelayanan sebagaimana prinsip-prinsip pelayanan publik dapat terpenuhi.


Dalam penelitian kepatuhan, Ombudsman RI memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya dalam pelayanan publik, seperti ada atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dan lain-lain. Untuk itu maka metode pencarian data yang digunakan dalam penelitian kepatuhan adalah melalui metode observasi dengan cara mengamati ketampakan fisik (tangibles) dari kewajiban penyelenggara pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian kepatuhan tersebut, Ombudsman RI tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan, sebagaimana dilakukan oleh instansi lain. Penelitian ini juga tidak untuk menilai efektivitas dan kualitas pelayanan, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Kegiatan

TAHAP I

TAHAP II

TAHAP III

TAHAP IV

TAHAP V

Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Penetapan Standar Pelayanan Publik

Implementasi Standar Pelayanan Publik

Efektivitas dan Kualitas Pelayanan

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Pelaksana Penilaian

Ombudsman

Rumusan Masalah Bagaimanakah kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik?

Tujuan Penelitian -

Tujuan Umum Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

-

Tujuan Khusus Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : a.

Teridentifikasinya tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan publik Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b.

Teridentifikasinya aspek-aspek yang perlu diperbaiki Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Manfaat Penelitian -

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

-

Bagi Ombudsman RI Hasil Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan koordinasi antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

BatasanPenelitian a.

Penelitian ini mengambil sampel pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/ instansi.

b.

Wilayah Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kota Bandung

Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Bandung, lokasi tempat di mana SKPD yang menjadi objek penelitian yaitu: 1. PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung 2. Kecamatan Astana Anyar 3. Kecamatan Kiaracondong 4. Dinas Pemakaman dan Pertamanan Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Sosial 8. Dinas Kebakaran 9. Dinas Pendidikan 10. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 11. Dinas Kesehatan 12. Kecamatan Ujung Berung 13. Dinas Tata Ruang & Cipta Karya 14. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung 15. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 16. PD Kebersihan 17. Dinas Pelayanan Pajak 18. Dinas Perhubungan Kota Bandung 19. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 20. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 21. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) 22. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat 23. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 24. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Bandung 25. Badan Kepegawaian Kota Bandung 26. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 27. Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah 28. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 29. PDAM Tirta Wening Waktu Penelitian No

Kegiatan

1. 2.

Pelaporan Kepatuhan Tahap I Kegiatan Pendampingan/ intervensi terfokus kepada entitas SKPD Pengambilan data lapangan Kepatuhan Tahap II Analisis dan evaluasi pengambilan data lapangan Pelaporan Kepatuhan Tahap II Penyerahan Kepatuhan Award

3. 4. 5. 6.

2013 Nov

Des

2014 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul


METODOLOGI PENELITIAN Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey yakni penelitian yang dilakukan pada populasi, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data sehingga diperoleh generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Dari tingkat eksplanasinya penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode evaluasi. Pengertian metode peneltian deskriptif menurut Sugiono (2006:11) adalah ”Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel dengan variabel yang lain”. Sedangkan Irawan (2004:49) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah ”Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya”. Metode evaluasi digunakan peneliti untuk menilai sesuatu dengan membandingkan suatu kegiatan atau produk dengan standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu dengan mengutamakan

keterangan

melalui

angka-angka

sehingga

gejala-gejala

penelitian diukur dengan menggunakan skala-skala.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian yang terkait dengan objek yang diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti, sampel diperlukan karena jumlah populasi yang terlalu besar atau karena memang tidak perlu, sedangkan sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa pengukuran, artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (Hasan Mustafa, 2000). Pada penelitian ini populasinya adalah Pemerintah daerah Kota Bandung. Adapun sampel yang diambil untuk menjadi subjek penelitian ini adalah unit penyelenggara layanan publik atau satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Kota Bandung yang berjumlah 14 SKPD yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik. Teknik sampling memakai teknik purprosive sampling Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan

sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya dalam teknik purposive sampling dibagi lagi menjadi Judgment Sampling yaitu, sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya (Hasan Mustafa, 2000). Dalam penelitian ini, survay mendatangi langsung unit pelayanan publik di Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode observasi dan kuisioner. Metode observasi adalah merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Supardi, 2006 : 88). Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Sedangkan kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden (Sutopo, 2006: 82). Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden (Sutopo, 2006: 87).

Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pada analisis data kuantitatif, pengolahan data meliputi tahap editing dan koding, penyederhanaan data dan mengkode data. a.

Pemeriksaan Data (editing). Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul telah lengkap, sehingga dapat dipersiapkan untuk tahap selanjutnya. Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan

b.

Koding. Koding dilakukan untuk menyederhanakan data, yaitu dengan memberi simbol angka pada setiap jawaban atau suatu cara mengklasifikasi jawaban responden menurut macamnya dengan cara menandai jawaban dengan kode tertentu. Hal ini dapat memudahkan reduksi data, analisis, penyimpanan, dan penyebaran data.

c.

Penyederhanaan data. Agar data mudah dianalisis, maka jawaban dari responden harus diringkas ke dalam kategori yang jumlahnya terbatas.

d.

Mengkode data. Langkah berikutnya adalah mengkode data berdasarkan buku kode yang telah disusun, alat yang digunakan adalah lembaran code (code sheet) untuk pengolahan menggunakan komputer. Setelah tahap pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah

menyusun rencana analisis. Rencana analisis adalah suatu rumusan yang sudah dapat mencerminkan atau memberikan gambaran analisisnya. Tahapan dalam menyusun rencana analisis: 1.

Menentukan variabel yang hendak dianalisis. Variabel yang hendak dianalisis pada umumnya sudah terlihat pada model hipotesis penelitian, tetapi dapat ditambah dengan variabel lain atau hubungan dengan variabel lain untuk menambah pengetahuan untuk penelitian. Hubungan antar variabel yang akan dianalisis tersebut harus mendapat dukungan teori dan logika.

2.

Rekonstruksi variabel yang hendak dianalisis. Dalam pengumpulan data, terkadang terdapat data yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga peneliti harus memeriksa dan menjabarkan kembali data yang diperoleh.

3.

Pengelompokan variabel ke dalam variabel baru Pengelompokan kategori jawaban atau variabel ke dalam jawaban atau variabel yang baru dilakukan agar data penelitian menjadi sederhana dan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Pada penelitian ini, menggunakan analisa tabel silang lebih dari dua

variabel, yaitu tabel silang yang mengaitkan data yang terdiri dari lebih dari dua variabel (variabel terpengaruh dan kontrol) (Masri S dan Sofian Effendi, 2005). Setiap variabel akan dinilai dan dibobot untuk kemudian mendapatkan 3 (tiga) kategorisasi dari penilaian tersebut. Variabel Penilaian dan indikatornya tersebut adalah sebagai berikut : Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan

No 1

Variabel Penilaian Sistem Pelayanan Terpadu

Kategori Utama

Komponen Indikator

Nilai

Satu Atap

60

Satu Pintu

60

1) Dasar hukum,

50

2) Persyaratan

50

3) Sistem mekanisme dan prosedur a.

SOP

b.

Bagan Alur

50

4) Jangka waktu penyelesaian

100

5) Biaya/ tarif

100

6) Produk pelayanan

50

7) Sarana, prasarana, atau fasilitas,

2

Standar Pelayanan

Utama



Ruang Tunggu



Pendingin Ruangan/ AC



Tempat duduk



Sarana Antrian (tiket)



Toilet



Tempat Parkir yang memadai



Televisi

8) Jumlah pelaksana

100

20

9) Jaminan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Tata Tertib 3

4

Maklumat Layanan Sistem Informasi

Kode Etik Ketersediaan Maklumat Pelayanan

20

Utama Utama

Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan

100

50

Publik secara manual atau elektronik

Pelayanan Publik

(Booklet/Pamflet/Banner/Website, dsb) Utama

Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus:

5

6

Pelayanan Khusus

-

Ram

-

Jalur pemandu

-

Pegangan rambatan

-

Tombol Lift timbul & suara

-

Toilet khusus

-

Ruang khusus ibu menyusui dan anak

-

Loket khusus

1.

Mempunyai unit pengaduan khusus

30

yang mengelola unit pengaduan?

Pengelolaan Pengaduan Utama

2.

Kotak Saran dan Pengaduan

3.

Pejabat Pengelola Pengaduan

4.

Loket Pengaduan/Ruangan Pengaduan


No

Variabel Penilaian

Kategori 5.

Komponen Indikator

Nilai

Informasi media (SMS/ Telpon/Fax/

80

email/dll) pengaduan 6.

Informasi prosedur pengaduan

7.

Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan

7

Penilaian Kinerja

Utama

Sarana pengukuran kepuasan pelanggan

20

8

Visi Misi dan Moto

Tambahan

Visi Misi dan Moto

30

9

ISO 9001:2008

Tambahan

Adopsi ISO 9001:2008

20



10

10

Atribut

Tambahan

Petugas penyelenggara layanan menggunakan pakaian seragam?



Petugas penyelenggara layanan

20

menggunakan ID card? TOTAL

1000

Berdasarkan variabel dan indikator penilaian tersebut, akan diperoleh nilai maksimal/total sebesar 1000 dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kategorisasi berdasarkan perolehan nilai yang diperoleh oleh masing-masing kementerian tersebut, kategorisasi tersebut adalah : 1. Zona merah atau kepatuhan rendah (0 - 50) : Zona merah menggambarkan kepatuhan yang rendah dari penyelenggara perizinan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.

Zona kuning atau kepatuhan sedang (52 - 80): Zona kuning menggambarkan kepatuhan yang sedang terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.

Zona hijau atau kepatuhan tinggi (81 - 100) : zona hijau menggambarkan kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.


REKAPITULASI NILAI SKPD KOTA BANDUNG No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKPD PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung Kecamatan Astana Anyar Kecamatan Kiaracondong Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Sosial Dinas Kebakaran Dinas Pendidikan

Unit Layanan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung Kantor Kecamatan Astana Anyar Kantor Kecamatan Kiaracondong Tempat Pemakaman Umum Gumuruh Padepokan Seni Mayang Sunda UPT Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dinas Kebakaran UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan informal

Nilai 870 760 620 510 780 910 660 610 690

Zona hijau kuning kuning kuning kuning hijau kuning kuning kuning

10

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas Kesehatan Kecamatan Ujung Berung Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu PD Kebersihan Dinas Pelayanan Pajak Dinas Perhubungan Kota Bandung Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Rumah Pemotongan Hewan Kota Bandung

810

hijau

Laboratorium Kesehatan Kantor Kecamatan Ujung Berung Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung

935 820 940 895

hijau hijau hijau hijau

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu PD Kebersihan Dinas Pelayanan Pajak Pengelolaan Terminal Balai Latihan Kerja UPT Operasional Pemeliharaan IV

850 680 530 700 540 510

hijau kuning kuning kuning kuning kuning

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

830

hijau

Bagian Kesatuan Bangsa

740

kuning

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak -

570 830

kuning hijau

Badan Kepegawaian Kota Bandung Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung

780 640

kuning kuning

Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

540

kuning

660

kuning

PDAM Tirta Wening

640

kuning

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Bandung Badan Kepegawaian Kota Bandung Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PDAM Tirta Wening


Saran dan Tindak Lanjut 1.

Satuan Kerja pemerintah daerah atau unit penyelenggara layanan publik yang mendapatkan zona hijau, agar tetap mempertahankan posisinya dan terus berinovasi untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.

Bagi unit penyelenggara layanan publik yang masuk kategori zona kuning agar segera melengkapi segala kekurangan pelayanannya yang belum sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

3.

Untuk unit penyelenggara layanan publik yang masuk kategori zona merah agar segera mengubah cara pelayanan publiknya untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 25 tahun 2009.

4.

Perlunya

usaha

yang

terus

menerus,

mensosialisasikan

dan

mempublikasikan undang-undang nomor 25 tahun 2009 agar SKPD secepatnya mengetahui kewajibannya sebagai penyelenggara layanan publiknya.


LAMPIRAN NILAI SKPD KOTA BANDUNG PD. PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

Komponen Indikator Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Atap Standar Pelayanan Dasar Hukum persyaratan Layanan SOP Layanan Alur Layanan Produk Pelayanan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Biaya/ Tarif Layanan Sarana, prasarana, atau fasilitas: Ruang Tunggu Pendingin Ruangan/AC Tempat Duduk Sarana Antrian (tiket) Toilet Televisi loket/meja Tempat Parkir profile petugas/person in charge/jumlah pelaksana layanan tata tertib layanan kode etik petugas layanan Maklumat Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Publik layanan baik berupa cetak maupun elektronik? (booklet, pamflet, website, monitor televisi, dll) SARANA KHUSUS BAGI PENGGUNA LAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS Ram Jalur pemandu Pegangan rambatan Tombol lift timbul & suara Toilet khusus Ruang khusus Loket khusus PENGELOLAAN PENGADUAN Unit/fungsi pengaduan Pejabat pengelola Pengaduan Loket pengaduan / ruangan pengaduan Sarana pengaduan (SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll) Informasi prosedur/tata cara pengaduan Informasi pengelolaan pengaduan sarana pengukuran kepuasan pelanggan Visi + Misi moto sertifikat ISO 9001:2008? ATRIBUT pakaian seragam? ID card NILAI TOTAL ZONA

Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ √ √

50 50 0 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 0 0 0 10 10 10 10 20 10 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √ √

10 20 10 20 10 0 20 20 10 20

√ √

10 10 870 HIJAU


KOTA BANDUNG KANTOR KECAMATAN ASTANA ANYAR No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √ √

0 50 50 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 0 10 10 0 10 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √

0 0 0 20 0 0 20 20 10 20

√ -

10 0 760 KUNING


KANTOR KECAMATAN KIARACONDONG. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √ √ -

50 50 50 50 50 100 0

√ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 0 10 10 10 10 0 0 0 0 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √

0 20 0 0 0 0 0 20 10 20

√ -

10 0 620 KUNING


DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN, TEMPAT PEMAKAMAN UMUM GUMURUH. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √

50 50 0 50 50 0 100

√ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 0 10 0 10 10 0 10 10 0 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ -

0 0 0 0 0 0 0 20 0 0

-

0 0 510 KUNING


DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, PADEPOKAN SENI MAYANG SUNDA. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ √ √

50 50 50 50 50 0 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 10 10 10 0 10 20 10 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ -

0 20 0 20 0 0 20 20 10 0

√ -

10 0 780 KUNING


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

UPT PENGADUAN MASYARAKAT.


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √ √ √

50 50 50 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 10 10 10 20 10 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 20 10 20 10 10 20 20 10 20

√ √

10 10 910 HIJAU


DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √

0 0 50 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 0 0 0 10 10 0 10 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ -

0 0 10 20 10 10 0 20 10 0

-

0 0 660 KUNING


DINAS KEBAKARAN DINAS KEBAKARAN. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √

0 0 50 50 50 0 100

√ √ √ √ √

20 0 20 0 10 0 0 0 0 0 10 0 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √ -

10 20 10 20 10 0 20 20 10 0

√ √

10 10 610 KUNING


DIKNAS, UPT PENGEMBANGAN KEGIATAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ -

50 50 0 0 50 100 0

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 0 10 10 10 10 20 10 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √ -

10 20 10 20 10 10 0 20 10 0

-

0 0 690 KUNING


DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, RUMAH PEMOTONGAN HEWAN No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ √ √ √

50 50 50 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -

20 10 20 0 10 10 10 10 20 10 10 50 0

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ -

10 20 10 20 10 0 0 20 10 0

√ √

10 10 810 HIJAU


DINAS KESEHATAN, LABORATORIUM KESEHATAN. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ √ √ √

50 50 50 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 0 10 10 20 10 10 50 100

-

0 0 0

√ -

0 5 0

√ √ √ √ √ √ √ √

10 20 10 0 10 0 20 20 10 20

√ √

10 10 935 HIJAU


KECAMATAN UJUNG BERUNG, KANTOR KECAMATAN UJUNG BERUNG. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √ √

50 50 0 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 10 10 10 0 10 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √

10 20 10 20 0 0 20 20 10 20

√ √

10 10 820 HIJAU


DINAS TATA RUANG & CIPTA KARYA, DINAS TATA RUANG & CIPTA KARYA. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ √ √ √

50 50 50 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 0 10 10 10 10 20 10 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √ √

10 20 10 20 10 0 20 20 10 20

√ √

10 10 940 HIJAU


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √ √ √

50 50 50 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 10 10 10 20 10 10 50 100

√ √

5 0 5

√ -

0 5 0

√ √ √ √ √ √ √ √

0 20 10 20 10 0 20 20 10 20

√ -

10 0 895 HIJAU


BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ √ √ √

50 50 50 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 10 10 10 10 10 0 0 10 0 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √

10 20 10 20 10 10 20 0 0 20

√ √

10 10 850 HIJAU


PD KEBERSIHAN No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √

50 0 0 50 0 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 10 10 10 0 10 0 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ -

10 20 10 20 10 0 0 20 10 0

√ √

10 10 680 KUNING


DINAS PELAYANAN PAJAK No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

DINAS PELAYANAN PAJAK


Checklist √

Nilai 60

√ -

0 0 0 50 0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 10 10 10 20 10 0 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √

10 20 10 0 10 0 20 20 10 20

√ √

10 10 530 KUNING


DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

PENGELOLAAN TERMINAL


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ √ √

50 50 50 50 50 0 100

√ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 0 10 10 0 10 20 0 0 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ -

0 0 0 0 0 0 0 20 10 0

√ √

10 10 700 KUNING


DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

BALAI LATIHAN KERJA


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ -

50 50 0 50 50 0 0

√ √ √ √ √

20 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ -

10 20 0 0 0 0 0 20 10 0

√ √

10 10 540 KUNING


DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN, UPT OPERASIONAL PEMELIHARAAN IV. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √ -

50 50 50 50 50 0 0

√ √ √ √ √ √ √

20 10 20 0 0 10 0 0 0 0 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ -

0 0 0 0 0 0 0 20 0 0

√ √

10 10 510 KUNING


PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)BPPKB. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ √ √

50 50 0 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 10 10 0 0 10 10 0 100

-

0 0 0

√ √ -

5 5 0

√ √ √ √ √ √ √ √ √ -

10 20 10 20 10 10 20 20 10 0

√ √

10 10 830 HIJAU

KOTA BANDUNG


BADAN KESBANG, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ,BAGIAN KESBANG. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ √

50 50 0 50 50 0 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 10 10 10 0 10 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √

0 0 0 20 0 0 20 20 10 20

√ √

10 10 740 KUNING


RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK.


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ -

50 50 0 50 50 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 10 10 10 10 10 0 10 10 50 100

√ √ -

5 5 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √

0 0 0 20 0 0 20 20 10 20

√

0 10 570 KUNING


PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) KOTA BANDUNG. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √ √

0 50 50 50 50 100 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 10 10 10 20 0 10 50 100

√ √ -

5 5 0

√ √ -

5 5 0

√ √ √ √ √ √ √ √ -

10 20 10 20 10 10 0 20 10 0

√ √

10 10 830 HIJAU


BADAN KEPEGAWAIAN KOTA BANDUNG No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

BADAN KEPEGAWAIAN KOTA BANDUNG


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √ √

50 50 0 50 50 0 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 0 10 10 10 10 20 10 10 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √ √

10 20 10 20 10 0 20 20 10 20

√

0 10 780 KUNING


BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √ -

50 0 50 50 50 100 0

√ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 10 10 10 10 10 0 0 0 0 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √

10 20 10 20 10 0 20 20 0 20

√ √

10 10 640 KUNING


DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ -

0 50 0 50 50 0 0

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 0 20 10 10 10 10 10 20 10 0 50 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ -

0 0 0 20 0 0 0 20 0 0

√ √

10 10 540 KUNING


DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12


Checklist -

Nilai 0

√ √ √ √ √

50 50 0 50 50 0 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 10 10 10 20 0 10 0 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ √

10 20 10 20 0 0 0 20 10 20

√ √

10 10 660 KUNING


PDAM TIRTA WENING No 1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

PDAM TIRTA WENING


Checklist √

Nilai 60

√ √ √ √

50 50 0 0 50 0 100

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 10 20 10 10 10 10 10 0 10 10 0 100

-

0 0 0

-

0 0 0

√ √ √ √ √ √ -

10 20 10 20 0 0 20 0 10 0

√ √

10 10 640 KUNING

.



KEPATUHAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK EXECUTIVE SUMMARY:

Recommend Documents