KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN

Rahmadi Indra Tektona Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Dosen Tetap di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember [email protected]

Abstract: Marriage is one part of the necessities of life that exists in society and also a legitimate institution which is recognized by society and the state. In a marriage relationship, sometimes there will be divorce. Many things may trigger the causes, and usually the victims are children. Rights of children custody often become a problem before or after the divorce. This, becomes the obligations of the parties to protect children's rights.

Keywords : the child rights, divorce, protection of law Abstrak : Dalam hubungan pernikahan, kadang-kadang akan ada perceraian. Banyak hal yang dapat memicu penyebab, dan biasanya korban adalah anak-anak. Hak anak asuh sering menjadi masalah sebelum atau setelah perceraian. Ini, menjadi kewajiban para pihak untuk melindungi hak-hak anak

Kata Kunci : Hak Anak, Perceraian, Perlindungan Hukum segenap bangsa Indonesia berarti baik

Pendahuluan Dalam Pembukaan Undang-Undang

laki-laki maupun perempuan, tua ataupun

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

muda yang menjadi bagian dari bangsa

1945, pada alenia IV dinyatakan bahwa,

Indonesia

tujuan

Republik

perlindungan dari negara. Melindungi

melindungi

juga berarti memberikan kesempatan yang

dibentuknya

Indonesia

adalah

Negara untuk

sama

tumpah

perempuan, tua ataupun muda. John Gray

42 |

Indonesia.

Melindungi

bagi

mendapatkan

segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah

adilnya

wajib

laki

laki

dan

MUWÂZÂH, Volume. 4, Nomor. 1, Juli 2012

dalam “Children are from Heaven”

sebagai

menuturkan betapa anak anak dilahirkan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang

baik dan tidak berdosa. Namun kita

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

bertanggungjawab untuk secara bijaksana

Yang Maha Esa. Dalam Ajaran Agama

mendukung mereka sehingga potensi dan

Islam, Perkawinan itu memiliki nilai

bakatnya

ibadah, Kompilasi Hukum Islam ( dalam

tertarik

keluar.

Karenanya,

suami

isteri

dengan

tujuan

anak-anak membutuhkan kita (maksudnya

ayat

orang

membetulkan

perkawinan adalah akad yang sangat kuat

mereka atau membuat mereka lebih baik.

(mitsqan ghalidan) untuk menaati perintah

Anak

Allah,

dewasa)

untuk

bergantung pada dukungan kita

untuk tumbuh (John Gray, 2001: 1).

2-nya

)

dan

menegaskan

melaksanakannya

bahwa

juga

merupakan ibadah. Dalam suatu hubungan

Dalam Pasal 1 (1) dan (2) Undang-

pernikahan, kadangkala memang akan

undang No 23 Tahun 2002 Tentang

terjadi suatu perceraian, banyak hal yang

Perlindungan Anak dikatakan bahwa yang

dapat menjadi penyebab tersebut terjadi,

dimaksud

adalah

dan biasanya yang menjadi korban adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan

anak. Dalam suatu pasangan yang akan

belas) tahun, termasuk anak yang masih

bercerai, mereka akan disibukkan dengan

dalam kandungan; (2). Perlindungan anak

mencari pembenaran terhadap keputusan

adalah segala kegiatan untuk menjamin

mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi

dan melindungi anak dan hak-haknya agar

mempertimbangkan bahwa ada pihak

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

yang bakal sangat menderita dengan

berpartisipasi

keputusan

tersebut

dan

kadangkala

dengan harkat dan martabat kemanusiaan

kehilangan

haknya,

yaitu

anak-anak.

serta

Padahal anak adalah amanah dan karunia

dengan

(1)

secara

mendapat

Anak

optimal

perlindungan

sesuai dari

kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup yang ada

Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

dalam masyarakat dan juga merupakan

Dalam Sabda Rasulullah SWT

suatu lembaga yang sah dan diakui oleh

yang berbunyi: “Demi Allah, diantara

masyarakat dan negara. Menurut Pasal 1

perbuatan halal yang sangat dibenci oleh

UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Allah

perkawinan adalah ikatan lahir batin

menjatuhkan laknatnya kepada laki – laki

antara seorang pria dengan seorang wanita

dan

ialah

Thalaq

perempuan

“dan“ yang

Allah banyak

Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian (Rahmadi I.T) | 43

mempergunakan jalan perceraian guna

memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-

memenuhi nafsu birahinya (Zainudin Ali,

hak anak tersebut terabaikan. Hak-hak

Hukum Perdata Islam ( Jakarta, 2007 :

inilah yang dilindungi dalam Undang-

102).

undang dasar 1945 Amandemen ke-4

Perceraian

merupakan

suatu

dapat

dikatakan tetapi

sebagai landasan konstitusional secara

apabila terjadi maka malapetaka tersebut

tegas telah mengatur tentang pentingnya

perlu diusahakan agar tidak menimbulkan

perlindungan terhadap hak asasi manusia,

malapetaka

berat

termasuk didalamnya hak-hak perempuan

bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan

dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan

penggunaannya dalam keadaan darurat

dalam Pasal 28 B ayat (2), yang

menimbulkan mudharat yang lebih besar.

menyebutkan: “Setiap anak berhak atas

Karena

kelangsungan

hidup,

tumbuh

dan

daruratnya dari sebuah perkawinan demi

berkembang

serta

berhak

atas

keselamatan

perlindungan

dari

kekerasan

dan

lain

itu

malapetaka,

yang

perceraian bersama.

lebih

adalah Beban

pintu berat

sesungguhnya akan terjadi pada pasangan

diskriminasi

terutama anak pasca perceraian, padahal

Negara Republik Indonesia Tahun, 1945:

secara umum anak memiliki hak yang

Th).

sama seperti pada saat, ketika orang tua

Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang

belum bercerai antara lain:

Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 yang

1. Kasih

sayang,

meskipun

orangtua

sudah bercerai. 2. Anak harus tetap mendapatkan kasih

(Undang-Undang

Dan

Undang-undang

Dasar Republik

menyebutkan : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

sayang dan anak berhak menentukan

orang

dengan siapa dia akan tinggal.

pemerintah, dan negara” dan juga dalam

tua,

keluarga,

masyarakat,

3. Pendidikan.

Konvensi

4. Perhatian kesehatan

diratifikasi juga oleh negara kita.

5. Tempat tinggal yang layak.

Hak

Menurut

Anak

yang

Retnowulan

sudah Sutianto,

Keempat unsur dasar di atas harus

(Hakim Agung Purnabakti), perlindungan

dipenuhi oleh orangtua terhadap anak, jika

anak merupakan salah satu bidang dalam

mereka mengambil konsekuensi untuk

pembangunan nasional. Melindungi anak

bercerai. Tetapi tidak bisa kita pungkiri

adalah

juga, jika pada saat orangtuanya bercerai,

membangun manusia seutuh mungkin.

maka salah satu pihak tidak dapat

Hakekat Pembangunan Nasional adalah

44 |

melindungi

manusia,

dan


pembangunan

manusia

Indonesia

“ketentuan, ketetapan” sedangkan jika

luhur.

kata kepastian itu digabungkan dengan

Mengabaikan masalah perlindungan anak

kata hukum menjadi kepastian hukum,

berarti

memantapkan

memiliki arti “perangkat hukum suatu

Akibat

tidak

negara yang mampu menjamin hak dan

anak

akan

kewajiban setiap warga negara” (Anton M

permasalahan

Moeliono dkk, 2008: 1028). Kepastian

sosial yang dapat mengganggu penegakan

hukum dalam hukum dimaksudkan bahwa

hukum,

dan

setiap norma hukum itu harus dapat

pembangunan nasional. Maka dari itu

dirumuskan dengan kalimat-kalimat di

berarti bahwa perlindungan anak harus

dalamnya tidak mengandung penafsiran

diusahakan

yang

seutuhnya

yang tidak

pembangunan adanya

berbudi akan

nasional.

perlindungan

menimbulkan

berbagai

ketertiban,

keamanan,

apabila

mengusahakan

kita

ingin

pembangunan

berbeda-beda.

Akibatnya

akan

nasional

membawa perilaku patuh atau tidak patuh

yang memuaskan (Romli Atmasasmita

terhadap hukum. Dalam praktek banyak

[ed] , 1997: 166).

timbul

Perlindungan berasal dari kata

peristiwa-peristiwa

norma

atau

kadangkala

yang

melindungi.

di

mana ketika dihadapkan dengan substansi

lindung yang artinya tempat berlindung hal

hukum,

hukum

yang

tidak

mengaturnya,

jelas

atau

kurang

Memperlindungi berarti menjadikan atau

sempurna sehingga timbul penafsiran

menyebabkan

yang

berlindung,

sedangkan

perlindungan yakni proses, cara hukum

berbeda

yang

akibatnya

akan

membawa kepada ketidakpastian hukum.

melindungi. Obyek perlindungan hukum

Hak Asuh anak seringkali menjadi

adalah hak-hak hukum seseorang. Hak

permasalahan sebelum ataupun sesudah

mengandung pengertian milik, kepunyaan,

perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar

wewenang atau kekuasaan untuk berbuat

mantan suami dan mantan isteri, saling

sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

berebut mendapatkan hak asuh anak

Perlindungan

mereka. Seringkali dalam kenyataannya

hukum

adalah

proses,

perbuatan dan cara hukum melindungi

salah

hak,

mendapatkan hak perwalian anak dan

kepunyaan,

kekuasaan Kamus

seseorang Pusat

Pengembangan Sedangkan

wewenang (Tim

penyusun

Pembinaan Bahasa,

kepastian

atau

1996: memiliki

ternyata

satu

orang

tidak

wali

dapat

saja

yang

melaksanakan

dan

kewajibannya, sedangkan pihak lain yang

595).

tidak mendapatkan hak perwalian juga

arti

ternyata sangat melalaikan kewajibannya,


sehinggga menyebabkan kepentingan dari

tidaklah terdapat perbedaan yang

si

prinsipiil,

anak

menjadi

terabaikan

dan

sebab

pengertian

penguasaan terhadap anak menjadi tidak

perkawinan menurut UU ialah ikatan

jelas. Di Kasus yang lain terjadi juga, bila

lahir batin antara seorang pria dengan

ada

seorang

pihak

putusan

yang

sudah

pengadilan

mengantungi

agama

wanita

sebagai

isterinya

untuk

dengan tujuan membentuk keluarga

mengasuh anak, namun tidak mematuhi

(rumah tangga) yang bahagia dan

dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

menjalankannya,

mengasuh

anak

alias

yang

tidak

dipercayakan

Maha Esa.

kepadanya dengan baik. Disinilah akan

Berbeda halnya dengan Kitab

terjadi hilangnya hak bagi anak- anak di

Undang – Undang Hukum Perdata,

bawah umur. Berdasarkan pemikiran di

sebab KUH Perdata tidak mengenal

atas, maka kajian ini akan difokuskan

definisi dari perkawinan. Perkawinan

pada

ialah

kepastian

Perlindungan

hukum

Hak

terhadap

Anak

Korban

Perceraian.

pertalian

yang

sah

antara

seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, UU memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan demikian

Pembahasan A. Perkawinan

Menurut

Undang-

Artinya bahwa pasal tersebut hendak

Undang Perkawinan

menyatakan bahwa suatu perkawinan

menurut UU No.1 tahun 1974 diatur

yang sah, hanyalah perkawinan yang

dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai

memenuhi

berikut : Perkawinan adalah ikatan

ditetapkan dalam Kitab Undang –

lahir – batin antara seorang pria

Undang Hukum Perdata (Burgerlijk

dengan seorang wanita sebagai suami

Wetboek) dan syarat – syarat serta

dan isteri, dengan tujuan membentuk

peraturan

keluarga atau rumah tangga yang

(Soebekti, 2003: 23)

Pengertian

bahagia

dan

kekal,

berdasarkan

syarat-

agama

syarat

Sedangkan

tujuan

perkawinan

itu

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974,

membentuk

keluarga

pengertian

hubungannya

perkawinan

menurut

yang

dikesampingkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam

Hukum Islam dan menurut UU 46 |

bunyi Pasal 26 Burgerlijk Wetboek.

sendiri

dengan

yang

dari adalah rapat

keturunan,

selain itu yang pula merupakan tujuan


dari perkawinan, pemeliharaan dan

ratifikasi

biaya pendidikan yang menjadi hak

Keputusan Presiden (Keppres) No.

dan kewajiban orang tua (Soebekti,

36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Intermasa, 2003: 7)

Peratifikasian Konvensi Hak Anak.

akan

ini

Dalam setiap perkawinan pasti

Pada

menimbulkan

Indonesia

akibat–akibat

saat

dilakukan

KHA

dengan

diratifikasi,

masih

berlaku

di

Surat

hukum, akibat perkawinan itu antara

Presiden RI Nomor 2826/HK/1960

lain timbulnya hak dan kewajiban

tanggal 22 Agustus 1960 tentang

suami dan isteri, hak dan kewajiban

Pembuatan

orang tua serta kekuasaannya dan di

dengan Negara Lain, yang selama ini

samping itu timbulnya hak perwalian.

dipergunakan sebagai pedoman dalam

Seorang anak yang dilahirkan sebagai

membuat

akibat dari suatu perkawinan, disebut

perjanjian internasional.

dengan anak sah.

dengan disahkannya UU No. 24 Tahun

Perjanjian-perjanjian

dan

mengesahkan

2000

Saat ini,

tentang

Perjanjian

Internasional, yang mencabut Surat

B. Perlindungan Hak Anak Dalam hal perlindungan anak,

Presiden RI Nomor 2826/HK/1960

Indonesia telah meratifikasi Konvensi

tanggal 22 Agustus 1960. Menurut

Hak Anak yang disahkan oleh Majelis

pasal 9 ayat 2 UU No. 24 Tahun

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

2000,

(PBB) dengan Resolusi 44/25 pada

internasional

tanggal 20 November 1989, dan

Undang-undang

mulai mempunyai kekuatan memaksa

Presiden. Oleh karena itu sejak tahun

(entered in to force) pada tanggal 2

1990, dengan segala konsekwensinya

September 1990.

Konvensi Hak

maka Indonesia terikat secara hukum

perjanjian

untuk melaksanakan hak hak anak.

internasional mengenai Hak Azasi

Dalam Konvensi Hak Anak juga

Manusia

terdapat

Anak

merupakan (HAM)

yang

pengesahan

perjanjian

dilakukan atau

beberapa

dengan Keputusan

prinsip

yang

mengintegrasikan hak sipil dan politik

berkaitan dengan hak anak yang

(political and civil rights), secara

berkaitan dengan perceraian, antara

bersamaan dengan hak-hak ekonomi,

lain :

sosial dan budaya (economic, social and cultural rights). Langkah hukum

Prinsip

Kepentingan

Terbaik bagi Anak (the best interest


of the child) yang diadopsi dari Pasal

hukum lainnya. Dalam situasi dimana

3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dimana

tanggungjawab dari keluarga atau

prinsip

ini

pertimbangan

diletakkan

sebagai

orangtua tidak dapat dijalankannya,

utama

primary

maka

(a

mesti

menyediakan

consideration) dalam semua tindakan

program “jaminan sosial” [“savety

untuk

institusi

net”] (Unicef, 1998: 39). Dengan

sektor

mengedepankan the best interest of

anak,

baik

kesejahteraan

sosial

oleh pada

publik ataupun privat, pengadilan,

the child, adalah

otoritas administratif, ataupun badan

utama yang diberikan untuk anak.

legislatif. Pasal 3 ayat 1 Konvensi

Selain berbasis kepada prinsip non

Hak Anak meminta negara dan

diskriminasi,

pemerintah, serta badan-badan publik

pemenuhan hak anak tidak relevan

dan

membedakan

privat

memastikan

terhadap

anak-anak

tindakan

mereka,

dampak

atas yang

semua tentunya

menjamin bahwa prinsip the best interest

of

the

pertimbangan

untuk

memastikan

peran

tanggungjawab

serta

dan kewajiban

masing-masing orangtua (ayah dan ibu) terhadap anaknya.

menjadi

child

Dengan

kesetaraan

peran

pertimbangkan utama, memberikan

orangtua, maka dalam konteks hak-

prioritas yang lebih baik bagi anak-

hak anak yang terkait dengan peran

anak dan membangun masyarakat

orangtua, adalah setara berbasis untuk

yang ramah anak (child friendly-

kepentingan terbaik bagi anak. Hak

society).

anak

Guna menjalankan prinsip the

atas

pemeliharaan

dan

pengasuhan misalnya, bukan hak

best interest of the child ini, dalam

absolut

rumusan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak

dijalankan dan melekat pada ibu saja.

Anak

negara

Secara formal, dalam UU Nomor

peserta menjamin perlindungan anak

23/2002, orangtua (bapak ataupun

dan memberikan kepedulian pada

ibu) memiliki hak yang setara dan

anak dalam wilayah yurisdiksinya.

sama

Negara

untuk

mengasuh, memelihara dan merawat

orangtua

serta melindungi hak-hak anak. Yang

ditegaskan

bahwa

mengambil

memungkinkan

peran

bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian

48 |

negara

pula

yang

sebagai

terpenting,

secara

orangtua

kemampuan

eksklusif

untuk

orangtua

lembaga-lembaga


(bapak atau ibu) untuk mengasuh dan

hukum dalam pasal lainnya, yang

memelihara anak.

secara teoritis dapat disebut sebagai

Prinsip Penghargaan terhadap

secondary laws. Karenanya, Hak

Pendapat Anak merupakan wujud dari

hidup sebagai hak yang tidak dapat

hak partisipasi anak yang diserap dari

diabaikan dalam keadaan apapun,

Pasal

Anak.

termasuk situasi darurat (emergency)

Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1

juga diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 9

Konvensi Hak Anak, diakui bahwa

Undang-Undang

anak dapat dan mampu membentuk

Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam

atau

Undang-Undang

12

Konvensi

Hak

mengemukakan

pendapatnya

No.

39/1999

Nomor

39/1999

dalam pandangannya sendiri yang

Tentang Hak Asasi Manusia juga

merupakan hak berekspresi secara

merumuskan norma hukum yang

bebas (capable of forming his or her

menjamin hak anak atas hidup,

own views the rights to express those

kelangsungan

views freely). Jaminan perlindungan

kembang dan perlindungan. Sejalan

atas hak mengemukakan pendapat

dengan Konvensi Hak Anak, hak

terhadap semua hal tersebut, mesti

hidup bagi anak ini, dalam wacana

dipertimbangkan

instrumen/konvensi

sesuai

usia

dan

hidup,

tumbuh

internasional

kematangan anak. Sejalan dengan itu,

merupakan hak asasi yang universal,

negara peserta wajib menjamin bahwa

dan dikenali sebagai hak yang utama

anak diberikan kesempatan untuk

(supreme right).

menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara

langsung

ataupun

tidak

langsung. perlindungan

dan

partisipasi secara wajar (lihat Pasal 4 UU

Nomor

Hukum

Perceraian

Menurut Undang-Undang Menurut Pasal 19 UU No.1 Tahun 1974 perceraian dapat terjadi

Hak anak atas hidup, tumbuh kembang,

C. Akibat

23/2002).

karena alasan – alasanm sebagai berikut: 1. Salah satu pihak meninggalkan

Dapat

pihak lain selama 2 ( dua ) tahun

dikatakan, Pasal 4 ini merupakan

berturut – turut tanpa izin pihak

primary laws (norma hukum utama),

lain dan tanpa alasan yang sah atau

yang menjadi inspirasi bagi norma


karena

hal

lain

di

luar

kemampuannya;

suami wajib:

2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi

putus karena talak, maka mantan

pemabuk,

pemadat,

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada

bekas

isterinya,

baik

penjudi dan lain sebagainya yang

berupa uang atau benda, kecuali

sukar disembuhkan;

bekas isteri tersebut qobla al

3. Salah

satu

pihak

mendapat

dukhul;

hukuman penjara 5 ( lima ) tahun

2. Memberikan nafkah, mas kawin,

atau atau hukuman yang lebih

dan kiswah kepada bekas isteri

berat

selama dalam masa iddah, kecuali

setelah

perkawinan

berlangsung; 4. Salah

satu

kekejaman

bekas isteri telah dijatuhi talak pihak atau

melakukan penganiayaan

berat yang membahayakan pihak yang lain;

ba’in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil; 3. Memberikan biaya hadhanah untuk anak

5. Salah satu pihak mendapatkan

–

anaknya

yang

belum

mencapai umur 21 tahun.

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami – isteri;

D. Akibat Perceraian Terhadap Anak Yang Masih Di Bawah Umur

6. Antara suami dan isteri terus

Pada Pasal 41 Undang –

menerus terjadi perselisihan dan

Undang Nomor. 1 Tahun 1974,

pertengkaran

berbunyi sebagai berikut: ” Akibat

dan

tidak

ada

harapan akan hidup rukun lagi

putusnya

dalam rumah tangga.

perceraian ialah :

Perkawinan hapus, jikalau salah

satu

pihak

meninggal.

1. Baik

perkawinan ibu

atau

berkewajiban

karena

bapak

memelihara

tetap dan

Selanjutnya ia hapus juga, jikalau

mendidik anak – anaknya, semata

salah satu pihak kawin lagi setelah

– mata berdasarkan kepentingan

mendapatkan izin hakim, bilamana

anak, bilamana ada perselisihan

pihak yang lainnya meninggalkan

mengenai penguasaan anak –

tempat tinggalnya hingga sepuluh

anak,

tahun lamanya dengan tiada ketentuan

keputusannya.

Pengadilan

memberi

nasibnya. Bilamana perkawinan itu

50 |


2. Bapak yang bertanggung jawab

anak (yang masih dibawah umur)

atas semua biaya pemeliharaan

yang lahir dalam perkawinan tersebut.

dan pendidikan yang diperlukan anak – anak itu; bilamana bapak dalam

kenyataan

memberi

tidak

kewajiban

Pengadilan

dapat

dapat

tersebut.

menentukan

E. Hak Dan Kewajiban Kedua Orang Tua Dalam Undang – Undang Perkawinan

mengatur

hak

dan

bahwa ibu ikut memikul biaya

kewajiban antara orang tua dan anak

tersebut.

yang menyangkut beberapa hal.

3. Pengadilan kepada

dapat

mantan

mewajibkan suami

untuk

Pertama kewajiban

mengatur pemeliharaan

tentang dan

memberikan biaya penghidupan

pendidikan, bahwa kedua orang tua

dan

suatu

wajib memelihara dan mendidik anak

isteri.

– anak mereka dengan sebaik –

–

alasan

baiknya. Kewajiban orang tua yang

disamping

diatur

dimaksud dalam Pasal 45 ( 1 )

dalam Penjelasan Pasal 39, juga

Undang – Undang Perkawinan ini

diatur dalam Pasal 19 PP No.9

berlaku sampai anaknya anaknya

tahun 1974.

menikah atau dapat berdiri sendiri,

atau

menentukan

kewajiban

bagi

Mengenai

alasan

perceraian

Perlu

bekas

dicermati

bahwa

kewajiban

mana

berlaku

terus

ketentuan Pasal 41 huruf a, UU

meskipun perkawinan diantara kedua

Perkawinan pada bagian terakhir

orang tua putus. Ketentuan ini diatur

menyatakan bahwa ”bilamana ada

dalam Pasal 45 Undang – Undang

perselisihan

mengenai

Perkawinan.

anak-anak,

pengadilan

keputusannya.”

penguasaan memberi

Berangkat

Kedua,

mengatur tentang

dari

kebalikannya, yakni kewajiban anak

ketentuan tersebut maka dalam suatu

terhadap orang tuanya, yaitu: Anak

gugatan

dapat

wajib menghormati orang tua dan

memohonkan agar perkawinan itu

menaati kehendak mereka dengan

putus karena perceraian, maka salah

baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib

satu pihak juga dapat memohonkan

memelihara menurut kemampuannya,

agar diberikan Hak Asuh atas anak –

orang tua dan keluarga garis lurus ke

perceraian,

selain

atas, bila mereka itu memerlukan


bantuannya ( Pasal 46 Undang –

seorang anak atau lebih untuk waktu

Undang Perkawinan).

yang tertentu atas permintaan orang

mengatur

Ketiga,

tentang

tua yang lain, keluarga anak dalam

adanya keharusan anak diwakili orang

garis

tua dalam segala perbuatan hukum

kandung yang telah dewasa atau

yang diatur dalam pasal 47 yaitu:

pejabat

Anak yang belum mencapai umur 18

keputusan pengadilan dalam hal –

tahun ( delapan belas tahun). Atau

hal:

belum

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya

pernah

melangsungkan

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

lurus

keatas

yang

dan

saudara

berwenang,

dengan

terhadap anaknya. 2. Ia berkelakuan buruk sekali.

dicabut dari kekuasaannya. Orang tua

Meskipun orang tua dicabut

mewakili anak tersebut mengenai

kekuasaannya, mereka masih tetap

segala perbuatan hukum di dalam dan

berkewajiban

di luar pengadilan.

biaya diatur di dalam

Keempat, Pasal

48

Undang

pemeliharaan

memberikan kepada

anak

tersebut. Khusus di dalam Hak dan

Undang

Kewajiban antara Orang Tua dengan

Perkawinan yang memuat bahwa:

Anak yang diatur dalam Undang –

Orang

Undang

tua

tidak

memindahkan

–

untuk

diperbolehkan hak

atau

Perkawinan

mendapatkan

perhatian dari

menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum

F. Penentuan Hak Perwalian Bagi

berumur 18 ( delapan belas tahun )

Seorang Anak Apabila Terjadi

atau belum pernah melangsungkan

Perceraian.

perkawinan,

kecuali

kepentingan

anak

apabila itu

menghendakinya.

52 |

Undang

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Undang

hak atas anak dapat terlindungi

Perkawinan

khususnya akibat perceraian. Menurut

kemungkinan

ketentuan umum anak berhak atas

pencabutan kekuasaan, yaitu: salah

kesejahteraan, perawatan, asuhan dan

seorang atau kedua orang tua dapat

bimbingan berdasarkan kasih sayang

dicabut

baik dalam keluarganya maupun di

tentang

–

Dalam

Perlindungan Anak diharapkan hak –

Kelima, diatur dalam Pasal 49 Undang

Adapun

adanya

kekuasaannya

terhadap


dalam asuhan khususnya untuk dapat

terhadap anaknya yang masih kecil

tumbuh berkembang secara wajar,

dan masih di bawah umur, hendaknya

oleh karena itu anak berhak atas

dianalogikan dengan konteks kasih

pelayanan

mengembangkan

sayang orang tua sehingga ayah dan

kemampuan dan kehidupan sosialnya,

ibu mempunyai hak yang sama dalam

sesuai dengan keadaan yang baik di

memberikan curahan kasih sayang

lingkungannya, serta anak berhak atas

terhadap

pemeliharaan dan perlindungan baik

pengertian demikian di atas, maka

semasa dalam kandungan maupun

antara Penggugat dan Tergugat tidak

sesudah dilahirkan. Dengan kata lain

perlu memonopoli haknya masing –

anak

perlindungan

masing terhadap pemeliharaan anak

hidup

tersebut.

berhak

terhadap sangat

untuk

atas

lingkungan

membahayakan

yang

anak.

Satu

atau

Sehingga

satunya

dengan

aturan

yang

dan

dengan jelas dan tegas membenarkan

wajar.

pendapat di atas dan memberikan

Diantara suami dan isteri yang berhak

pedoman bagi hakim dalam memutus

memelihara anak tersebut adalah

pemberian

isteri (ibu ), karena ada beberapa dalil

tersebut terdapat dalam Pasal 105

yang ada menyebutkan bahwa ibu

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

lebih berhak daripada ayah atas

menyatakan: “ Dalam hal terjadi

hadlonah dari si anak jika terjadi

perceraian : 1. pemeliharaan anak

sengketa. Hal ini justru demi melihat

yang belum mumayyiz atau belum

kepentingan dari si anak tersebut. Jadi

berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

ibu lebih berhak memelihara si anak

1. pemeliharaan anak yang sudah

jika hakim masih memandang belum

mumayyiz diserahkan kepada anak

ada sebab yang menyebabkan si ayah

untuk memilih di antara ayah atau

lebih patut memelihara dan mengasuh

ibunya

si anak tersebut.

pemeliharaan.;

3.

biaya

pemeliharaan

ditanggung

oleh

menghambat

pertumbuhan

perkembangannya

Dalam

yang

pertimbangan

lain,

hak

asuh

sebagai

atas

pemegang

Ketentuan

KHI

anak

hak

ini

bahwa anak tersebut masih berada di

ayahnya.”

bawah

nampaknya tidak dapat berlaku secara

umur

masih

memerlukan

bimbingan dan arahan dari ibunya.

universal,

karena

hanya

akan

Dalam Konteks kasih sayang ibu

mengikat bagi mereka yang memeluk


agama

Islam

perkaranya

memenuhi kebutuhan baik sandang,

diperiksa dan diputus di Pengadilan

pangan dan papan dari anak tersebut

Agama).

nantinya. Semua ini dipertimbangkan

Sedangkan untuk orang –

oleh hakim semata-mata dilakukan

orang yang bukan beragama Islam

demi kepentingan dan kemanfaatan

(yang

dari si anak tersebut.

perkaranya

diperiksa

dan

Tentunya

diputus di Pengadilan Negeri), karena

mereka yang tidak dapat memberikan

tidak ada pedoman yang secara tegas

penghidupan yang layak bagi si anak,

mengatur batasan pemberian hak asuh

sangat sulit untuk diberikan Hak

bagi pihak yang menginginkannya,

Asuh.

maka

hakim

menjatuhkan

Permasalahan lain yang dapat

putusannya akan mempertimbangkan

timbul dari pemberian hak asuh

antara lain pertama, fakta-fakta yang

tersebut antara lain, keinginan dari

terungkap dipersidangan; kedua, bukti

salah satu orang tua yang tidak

– bukti yang diajukan oleh para

mendapat Hak Asuh untuk tetap dapat

pihak; serta argumentasi yang dapat

bertemu dengan anak – anaknya yang

meyakinkan

hakim

berada dalam pengasuhan orang tua

kesanggupan

dari

pihak

yang

yang mendapatkan Hak Asuh atas

memohonkan

Hak

Asuh

Anak

anak-anak tersebut. Sehingga sekali

tersebut

dalam

dalam

mengenai

mengurus

dan

lagi

kepentingan

dan

pemberian Hak Asuh kepada salah

pemeliharaan atas anak tersebut baik

satu pihak, entah itu diberikan kepada

secara materi, pendidikan, jasmani

pihak Bapak atau Ibu, sekali – kali

dan

tersebut.

tidak menghilangkan hubungan antara

Misalnya dalam persidangan tersebut

Bapak/Ibu yang tidak mempunyai

terungkap bahwa suami/istri tersebut

Hak Asuh dengan anak tersebut. Hal

sering berbuat kasar dan memiliki

tersebut

perilaku yang buruk seperti mabuk,

dituangkan

berjudi dan sebagainya. Selain itu

perkara

akan diperhatikan juga dari segi

permohonan para pihak) agar pihak

finansial,

melaksanakan

rohani

dari

apakah

anak

dapat

dikatakan

dapat

dimohonkan

dalam

tersebut

bahwa

putusan (sesuai

agar atas

dengan

pihak

yang

Bapak/Ibu sewaktu – waktu dapat

Asuh

Anak

bertemu dengan anak – anaknya

tersebut memiliki kemampuan untuk

dengan sepengetahuan dari Bapak/Ibu

memohonkan

54 |

(yang

Hak


yang mempunyai Hak Asuh atas anak

ikut pada bapaknya dalam hal perwalian

tersebut.

bagi si anak. Perwalian atau hak asuh itu

Perwalian

ditentukan

sebaiknya diberikan kepada pihak yang

oleh kedua belah pihak, mayoritas

memiliki waktu luang dalam mengasuh

yang ditunjuk menjadi wali adalah

anak. Kemudian secara finansial, juga

pihak ibu yang merawat dan pihak

cukup matang untuk memenuhi kebutuhan

bapak

segala

hidup si anak termasuk biaya pendidikan.

kebutuhan si anak sampai anak

Namun jika hal tersebut tidak disepakati,

tersebut dewasa, pada perwalian ini

maka

tidak ada batasan bagi pihak yang

solusinya. Hendaknya setiap perwalian

tidak ditunjuk menjadi wali untuk

yang ditentukan oleh kedua belah pihak

mengunjungi anak yang tidak berada

sebaiknya

di

Tetapi

Pengadilan apabila keputusan perceraian

menurut pendapat penulis, agar tidak

telah mempunyai kepastian hukum, ini

terjadi sengketa setelah perceraian

demi

mempunyai kekuatan hukum yang

perlindungan anak tersebut.

yang

bawah

yang

menanggung

perwaliannya.

tetap, karena anak – anak tersebut

proses

pengadilanlah

dimintakan

kepastian Dalam

sebagai

Penetapan

hukum

beberapa

hal

dalam yang

tempat,

berkaitan dengan perlindungan anak di

dan

Negara kita, sesungguhnya sudah sangat

perlindungan maka kemudian harus

jelas mengatur tentang hak perlindungan

dimintakan penetapan perwalian pada

anak, akantetapi kembali lagi kepada para

pengadilan oleh pihak yang ditunjuk

pihak yang bersengketa yakni kedua orang

menjadi walinya.

tuanya,

sangat perawatan,

membutuhkan kasih

sayang

apakah

mereka

akan

memperhatikan hak anak ataukah hanya mementingkan keegosian masing- masing

Penutup Dalam kenyataan di masyarakat,

pihak. Dalam suatu penetapan pengadilan

ketika terjadi suatu perceraian, maka anak

dimaksudkan untuk sebagai bukti yang

yang

umur,

kuat, sehingga penempatan anak ini

perwaliannya

memperoleh kekuatan hukum yang pasti

diserahkan kepada ibunya, sedangkan bagi

untuk melindungi kepentingan anak –

anak yang berumur, perwaliannya terserah

anak tersebut maupun pihak yang ditunjuk

kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia

menjadi wali.

berada

pengasuhannya

di atau

bawah

akan ikut kepada ibunya ataukah memilih Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian (Rahmadi I.T) | 55

Stampford, Charles. 1989. The Disorder

DAFTAR PUSTAKA

of Law: A Critique of Legal Theory. Ali, Zainuddin, 2006 Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

New York: Basil Blackwell Inc. Sudarsono, 2005,

Hukum Perkawinan

Nasional Jakarta : Rineka Cipta

Farida, Maria Indrati Soeprapto, 1998,

Suriasumantri, Jujun S. 1987. Filsafat

Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-

Ilmu Sebagai Pengantar Populer.

dasar

Jakarta: Sinar Harapan.

dan

Pembentukkannya.

Yogyakarta: Kanisius Gray, John, 2001,

Susilo, Budi, 2007, Prosedur Gugatan

Children are from Jakarta : Gramedia

Heaven,

Pustaka Utama

Cerai Yogyakarta: Pustaka Yustisia Syarifuddin,

Amir,

2006,

Hukum

Perkawinan Islam di Indonesia

Masdoeki Arif dan M.H TirtaHamidjaja,

Antara

Fiqh,

Munakahat

dan

,1985 Masalah Perlindungan Anak,

Undang – Undang Perkawinan

Jakarta: Akademika Persindo

Jakarta: Prenada Media

Meliala, Djaja S., 2006, Perkembangan

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan

Hukum Perdata Tentang Orang Dan

dan Pengembangan Bahasa, 1996,

Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa

Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Aulia

Edisi Kedua, Cetakan kedelapan,

Moeliono, Anton M dkk, , 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka

di

Unicef, 1998, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of

Romli Atmasasmita (ed) , 1997, Peradilan Anak

Jakarta : Balai Pustaka

Indonesia,

the Child, New York

Bandung:

Mandar Maju

PERUNDANG-UNDANGAN

Soebekti, 2003 Pokok – Pokok Hukum Perdata Bandung : PT Intermasa Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara Soemitro,

Ronny

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. R.Soebekti dan R. TjitroSudibio, Kitab Undang – Undang Hukum

Hanitijo,

1990,

Metodologi Penelitian Hukum dan

Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981.

Jurimetri Jakarta: Ghalia Indonesia

56 |


Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Konvensi PBB Mengenai Hak Anak Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun

1990

Pengesahan

tentang Peratifikasian

Konvensi Hak Anak


KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN

Recommend Documents