KLIK !!!
SURAT KABAR HARIAN
http://metroandalas.co.id/
ECERAN
Rp4.000/eks
(Luar kota Padang + ongkos kirim) EDISI 678 /Th.IV/2017 JUMAT 24 MARET 2017 TERBIT 16 HALAMAN Customer Care: Redaksi: 0751 8952449 Iklan: 0853 6413 1264 FAX: 0751 8952449
Untuk Keutuhan Indonesia PRIORITAS
Hal 2
Penyungkah Uang e-KTP ... PENDIDIKAN
Hal 5
Pengda Himpaudi Solsel Dilantik SELEBRITIS
Hal 8 SERANGAN LONDON Selebriti Hollywood Turut Berduka
Gubernur Irwan Prayitno, Kapolda Brigjen Pol Fakhrizal foto bersama usai acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Sumbar. (Foto: Humas)
SOAL LAPORAN KEUANGAN
Kepala OPD Lalai, Dicopot Laporan keuangan dan administrasinya, merupakan hal wajib diselesaikan tiap Kepala OPD. Untuk Pemprov Sumbar, Gubernur IP memperingatkan: OPD yang lalai, maka Kepala OPD nya dicopot.
PADANG (Metrans) Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan peringatan keras kepada kepala satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lalai dalam hal laporan dan administrasi keuangan. Menurut dia, dirinya tak segan-segan mencopot kepala OPD tersebut. “Dalam hal laporan dan administrasi keuangan, saya
tidak main-main. Sudah ada bukti, kepala OPD yang saya turunkan setelah mendapat laporan dari BPK, BPKP dan inspektorat. Saya tidak mencari pencitraan namun kerja,” kata Irwan Prayitno saat memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Sumbar dari Herman Hermawan kepada Danny Amanda, Kamis (23/3) di Auditorium
Gubernuran. Irwan Prayitno menyebutkan pihaknya meminta BPKP Sumbar untuk terus melakukan pendampingan kepada Pemprov Sumbar, terutama kepada OPD-OPD sehingga bisa menyusun laporan dan administrasi keuangannya dengan baik. “Sebagai mitra, saya berharap BPKP Sumbar terus memberikan pendampingan. Pasalnya,
masalah keuangan tidak mainmain sebab bisa berujung penjara,” jelasnya. Gubernur mengakui kendati sudah menerapkan standard operation procedure (SOP) yang ketat, namun ada saja oknum dilingkungan OPD yang lolos melakukan tindakan penyimpangan. Hal itu diluar Sambungan ke Halaman 7
BUPATI HENDRAJONI
Pengembangan Mandeh, Adalah Pertaruhan Pessel
Pentingnya Isu Keamanan Siber Oleh: IKHSAN BAIDIRUS
Negara berkembang mendukung isu keamanan siber yang diusulkan dalam Pertemuan Persiapan Regional (RPM) Asia-Pasifik Organisasi Telekomunikasi Internasional (ITU) 2017 di Bali. Proposal Indonesia banyak didukung oleh negara berkembang agar dilanjutkan pembahasan-pembahasan, berkenaan dengan cyber security misalnya, yang Oleh:
Sambungan ke Halaman 7
RANAH
PAINAN(Metrans) Mengembangkan kawasan Mandeh bagi Pemkab Pesisir Selatan adalah sebuah pertaruhan karena kawasan itu sudah terlajur dibranding dengan hebat oleh para pegiat dan media. Jadi tidak ada kata mundur untuk mengembangkan Mandeh. Demikian ditegaskan Bupati Pesisir Objek Wisata Mandeh yang siap dikembangkan Selatan, Hendrajoni kepada Metrans kemarin Hendrajoni. Ia berharap semua an Mandeh sebadi rumah dinasnya di Painan. Ia menyatakan pihak dapat bersama-sama gai destinasi wisata nabahwa hal-hal yang mu- mendorong perbaikan sional. “Untuk menjadi wingkin dianggap oleh demi perbaikan di kawasebagian orang terkesan san wisata Mandeh itu. sata unggulan nasional Sementara Wakil Ke- harus didukung oleh menghambat investasi, sesungguhnya tidak se- tua DPRD Sumatera Ba- infrastruktur pendukung rat, Arkadius meminta seperti jalan yang mulus perti itu. “Kita sangat welcome pemerintah provinsi (Pem- menuju tempat wisata,” kepada investor, tak prov) dan Kabupaten katanya di Padang, Jumat. Ia mengatakan pemungkinlah kita meng- Pesisir Selatan untuk halangi. Apalagi Mandeh segera menyiapkan infra- mandangan dan keindahsudah menjadi perhatian struktur yang dibutuhkan an Mandeh tidak diraguPresiden Jokowi,” kata untuk mendukung kawas- kan lagi, namun untuk
Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat.
PADANG (Metrans) Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menilai tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah bisa diminimalkan jika sebagian atau seluruh atau sebagian besar pembiayaan saat menjadi calon kepala daerah ditanggung negara.
Sambungan ke Halaman 7
Agus Narogong
KASUS KTP ELEKTRONIK
Agus Narogong Ditangkap JAKARTA (Metrans) Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (KTP-e) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.
Sambungan ke Halaman 7
Sambungan ke Halaman 7
ISU PENCULIKAN ANAK BEREDAR DI SOLOK
MENGURANGI PICU KORUPSI
Irwan: Sebaiknya Kampanye Pilkada Dibiayai oleh Negara
dijadikan destinasi wisata nasional infrastruktur ini paling utama. Infrastruktur jalan menuju kawasan wisata puncak Mandeh saat ini belum memadai, karena masih berupa jalan tanah dan sebagian berkoral. “Jangan sampai nanti ketika ada wisatawan yang datang ke sana justru terkejut dengan kondisi jalan yang buruk,” katanya. Secara umum media lokal dan nasional sudah ikut mempromosikan keindahan objek wisata ini, bahkan hingga ke mancanegara. Jangan sampai wisatawan yang sudah mengenal Mandeh dari media karena keindahannya, namun ketika sampai di tempat itu merasa kecewa karena
Dua Polres Direpotkan, Ternyata Hanya Hoax (FOTO: RIJAL)
AKBP Reh Ngenana mencoba menenangkan kaum ibu di daerah Sarimanggis, Kotogadang, Guguk, sekaitan isu penculikan anak yang menghebohkan Solok.
polres Solok Arosuka dibantu personel Polsek Gunung Talang “menyerbu” kawasan wisata Sari Manggis, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Personil kepolisian berpakaian dinas dan berpakaian preman mendapat informasi, seorang anak perempuan disekap orang tak dikenal di dalam sebuah mobil minibus jenis avanza warna hitam. Korbannya disebut-sebut seorang pelajar SD berjenis kelamin perempuan, asal Kotogadang Guguk, disekap orang tak dikenal sepulang sekolah
SOLOK - Solok dihebohkan isu penculikan anak. Para orang tua menjadi ketakutan, sampai-sampai menunggui anaknya di sekolah. Tak dinyana polisi pun termakan hoax tersebut. Puluhan petugas dari Ma-
@metroandalas
metroandalas
[email protected]
menggunakan sebuah mobil Avanza. Berita itu menyebar luas ke masyarakat via media sosial (Medsos). Akibatnya para wali murid SD Negeri Kotogadang Guguk ikut “menyerbu” sekolah tersebut. Mereka meminta pihak sekolah memulangkan anak mereka. Saat puluhan petugas melakukan penggecekan di kawasan tersebut, dengan melibatkan sejumlah pihak dan personil intel dan reskrim, ternyata hanya kabar bohong alias hoax. Kasus Sambungan ke Halaman 7
PRIORITAS
2
JUMAT 24 MARET 2017
KPK TETAPKAN ANDI NAROGONG TERSANGKA
Penyungkah Uang e-KTP Lainnya?
KPK menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP) 20112012. JAKARTA (Metrans) Penetapan Andi Narogong diyakini bisa sebagai jalam pembuka untuk mengurai para tersangka yang menyungkah uang negara itu “KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka yaitu AA (Andi Agustinus), ini dari kalangan swasta. Tersangka AA bersama-sama dengan dua terdakwa lain yaitu Irman selaku Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, Kamis (23/3). Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. KPK menduga Andi Narogong memiliki peran aktif atas penangaran dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek pengadaan e-KTP. “Yang bersangkutan mengkoordinir tim Fatmawati yang diduga dibentuk untuk pemenangan tender
Buku Manasik Diberikan Jakarta (Metrans) Buku manasik haji sebagai tuntunan bagi jamaah haji yang akan berangkat menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini sudah selesai, dan akan diberikan kepada jamaah saat melunasi setoran BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) Demikian disampaikan Kasubdit Bimbingan Jamaah Kementerian Agama, Ali Rokhmat di Jakarta, Kamis (23/3). “Pengadaan buku oleh bank penerima setoran (BPS) BPIH sudah selesai dan siap diserahkan kepada jamaah bersamaan dengan pemberian souvenir lainnya, seperti baju ihram, mukena, dan baju batik haji,” ujarnya. Menurut Ali, distribusi buku manasik tahun ini akan diberikan lebih awal, sehingga jamaah mempunyai waktu yang cukup untuk membaca dan memahami manasik haji. Dengan begitu, bimbingan manasik yang diselenggarakan Kemenag akan berjalan lebih baik dan efektif. “Kegiatan manasik di KUA Kecamatan akan dilaksanakan sebanyak 10 kali, kecuali di Prov. DKI Jakarta, Jabar, Jatim, dan Jateng, sebanyak 8 kali,” jelasnya. Selain distribusi buku lebih awal, lanjut Ali, upaya lain Kemenag agar kegiatan manasik lebih efektif adalah
dengan menyusun kurikulum manasik berbasis regu/rombongan. Selain materi ibadah, kurikulum ini juga berisi materi pembekalan tugas dan fungsi ketua regu, termasuk pendalaman permasalahan aktual (waqiiyah) dalam manasik. Ali menambahkan, bimbingan manasik yang dilakukan pemerintah kepada jamaah sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Sehingga, jamaah mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Sementara Kasubdit Pembinaan Petugas Haji, Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah, Khoirizi H. Dasir mengatakan, pada musim haji tahun 2017 ini, petugas haji akan bertambah dari 3.250 orang menjadi 3.500 orang. Penambahan tersebut lanjut dia, karena jamaah haji Indonesia bertambah. “Jamaah kita tahun ini 221 ribu, yang reguler 204 ribu, adapun jamaah haji khusus 17 ribu. Namun jika dipresentasi jumlah petugas naik 13 persen, jamaah naik 31 persen,” kata Khoirizi. Ia berharap seleksi petugas haji jauh lebih ketat, sehingga memperoleh petugas yang memiliki kapabilitas dan akuntabilitas. “Kami juga akan melakukan reposisi petugas sesuai ketersediaan petugas,” imbuhnya. (ks)
MENGABUR- Penyelesaian proyek e-KTP semakin mengabur sementara korupsi dari proyek tersebut semakin terang. kemudian terkait aliran dana kepada sejumlah panita pengadaan,” ungkap Alexander. Dalam dakwaan mantan Direktur Jendera Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto, Andi disebut sebagai pihak yang cukup dominan mulai dari penganggaran hingga pengadaan e-KTP. Pada Mei 2010 di ruang kerja Komisi II DPR sebelum RDP, Irman bertemu dengan Gamawan Fauzi,
Diah Anggraeni, M Nazaruddin, Andi Narogong dan sejumlah anggota Komisi II DPR saat itu Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni dan Arief Wibowo untuk membahas program e-KTP sebagai program prioritas utama yang dibiayai menggunakan APBN murni secara “multiyears”. Pertemuan juga menyepakati Andi Narogong yang akan mengerjakan proyek KTP-E karena sudah terbiasa di Kemendagri dan “familiar”. DPR mulai melakukan pembahasan Rencana APBN 2011
pada Juli-Agustus 2010, Andi Agustinus beberapa kali bertemu Setnov, Anas Urbaningrum, Nazaruddin karena dianggap representasi Partai Demokrat dan Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui e-KTP. Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya DPR menyetujui anggaran e-KTP dengan rencana besar tahun 2010 senilai Rp5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal fraksi Partai Demokrat dan Golkar dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri. (dya)
BIAYA PILKADA BESAR
Kepala Daerah Rentan Korupsi PADANG (Metrans) Rentannya kepala daerah tersandung kasus korupsi usai pemilihan kepala daerah (pilkada) membuat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut melakukan pencegahan korupsi oleh kepala daerah. “Kepala daerah rentan tersandung kasus korupsi. Hal itu terjadi karena biaya yang dikeluarkan saat tahapan pemilihan sangat besar dan bukan ditanggung oleh negara,” ujar Irwan Prayitno usai pencanangan pemakaian pin Ayo Tolak Gratifikasi bertempat di Axana Hotel Padang (23/3). Ketika menjadi pemenang dalam pemilihan seperti pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, pejabat tersebut melakukan berbagai cara untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan dalam proses pemilihan. Karena seringkali peserta pemilihan menanggung utang dalam jumlah besar usai pemilihan. Bisa saja proses pengembalian itu dilakukan dengan cara
SAAT PELUNASAN SETORAN BPIH
GRATIFIKASI- Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memasang Pin Ayo Tolak Gratifikasi ke Kadispora Priyadi Syukur. Foto: Humas menerima gratifikasi atau melakukan perilaku korupsi lainnya. “Pemilihan adalah pesta demokrasi yang diatur oleh konstitusi. Dan sebaiknya pembiayaan untuk kegiatan dibiayai negara,” sebut Irwan
Menurut Irwan adalah harusnya KPK turut mendorong pemerintah melakukan perubahan aturan pemilihan, khususnya dalam hal pembiayaan. Sementara, Direktur Gratifikasi KPK RI, Giri Suprapdiono, me-
nyambut baik usulan gubernur itu. Usulan itu memang bisa menjadi salah satu langkah mencegah perilaku korupsi. Namun, untuk membiayai seluruh tahapan calon peserta pemilihan anggaran yang harus dikeluarkan tentunya sangat besar, dan beban keuangan itu belum bisa ditanggung oleh negara.. “Tercatat 17 gubernur dan 58 bupati/wali kota di Indonesia yang berurusan dengan KPK. Untuk itu perlu didorong supaya kepala daerah lain untuk benarbenar memberikan contoh anti korupsi, sehingga pegawai dibawahnya tidak tertular,” jelasnya. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah supaya merevisi Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Dana Partai Politik dari Pemerintah. “Saat ini tercatat sudah 124 anggota DPR dan DPRD yang tersangkut kasus dan berurusan dengan KPK,” tukasnya .(pep)
SERAHKAN- Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Eliza. Foto: Humas
Gubernur Serahkan LKPD Sumbar ke BPK PADANG (Metrans) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumbar, Kamis (23/3). LKPD yang diserahkan langsung oleh Gubernur Irwan Prayitno tersebut diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Eliza di ruangan pertemuan BPK RI, Jalan Khatib Sulaiman Padang. Hadir pada kesempatan itu, Kepala DPKD Sumbar Zaenuddin, Asisten III Setdaprov Sumbar Nasir Ahmad, Kepala Bappeda Sumbar Hansastri, Kepala Inspektorat Erizal, Kepala Biro Humas Setdaprov, Kepala Biro Aset Setdaprov Sumbar, dan Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar Jasman. Pada saat penyerahan LKPD, Gubernur Irwan Prayitno menyebutkan susunan dan struktur OPD Sumatera Barat tahun 2017 tidak lagi sama dengan susunan dan struktur yang ada pada tahun 2016 yang tertuang dalam LKPD yang diserahkan. Namun Gubernur menyatakan bahwa pejabatpejabat yang bertanggungjawab pada OPD lama siap bekerjasama dengan BPK dan menyampaikan pertanggungjawabannya. “Yang bertanggungjawab di
OPD lama pada 2016 namun sudah pindah OPD, siap menyampaikan laporan,” ujarnya. Gubernur juga menyebutkan tentang pelimpahan wewenang antara Pemkab dengan Pemprov atau sebaliknya, dan antara Pemprov dengan Pemerintah Pusat dan sebaliknya sebagai konsekuensi UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya selesai, di antaranya menyangkut pencatatan aset. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Eliza mengatakan untuk tahun ini aset dapat dicatatkan sebagaimana pencatatannya sebelum pelimpahan. Bagaimanapun, hal tersebut tetap harus dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi. “Perlu ada ketegasan Provinsi mau dicatat di mana? Yang penting jangan sampai tidak dicatat di manamana,” ujarnya. Di luar bahasan terkait residu pelimpahan wewenang dan aset, Eliza menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sumbar yang cepat menyerahkan LKPD dan tanggap dengan regulasi-regulasi yang ada. Selain Pemerintah Provinsi Sumbar, terdapat dua Kabupaten/ Kota yang turut menyerahkan LKPD hari ini, antara lain Kota Bukittinggi dan Kab. Tanah Datar.(pep)
PERINGATAN HARI TB SEDUNIA
Dinkes Sumbar Ketuk Pintu Masyarakat PADANG (Metrans) Stigma masyarakat terhadap penyakit tuberkulosis atau TB sebagai penyakit kutukan harus dihilangkan supaya pemberantasan penyakit menular ini bisa dimaksimalkan di Sumbar. Hingga kini TB masih menjadi masalah serius secara global di dunia termasuk Indonesia. Di Sumbar pemberantasan masih terkendala rendahnya temuan kasus, karena stigma itu. Kondisi tersebut berdampak pada psikologis, sosial hingga ekonomi masyarakat. “TB itu bukan penyakit kutukan, tapi penyakit yang disebabkan bakteri, lalu menyerang paruparu dan menyerang organ tubuh lain. Ini yang mesti kita jelaskan pada masyarakat, sehingga penderita TB bisa disembuhkan dan diobati,” kata Kepala Dinas
Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday, Kamis (23/3) di Padang. Untuk penemuan kasus saat ini Dinkes Sumbar menerapkan program “Ketuk Pintu”, ke rumah-rumah masyarakat. Artinya petugas jemput bola dan tidak lagi hanya menunggu dilayanan fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau pun rumah sakit. Gerakan ketuk pintu yang telah dimulai dari 6 hingga 24 Maret bertujuan untuk mengedukasi masyarakat hingga meningkatkan temuan kasus. Edukasi tentang tentang cara penularan hingga pengobatannya. Gerakan Ketuk Pintu melibatkan kader terlatih dan kader kesehatan lain. Dikatakannya, orang yang terduga atau suspect TB, mengalami gejala batuk berdahak 2 minggu atau lebih diminta meme-
MENULARKepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sumbar Merry Yuliesday menyatakan Stigma TB sebagai penyakit kutukan harus dihilangkan supaya pemberantasan penyakit menular ini bisa dimaksimalkan
riksakan diri ke layanan kesehatan. Sebab jika positif mereka harus menjalankan pengobatan selama 6 hingga 8 bulan dengan teratur, di bawah Pengawas Menelan
Obat (PMO). Untuk pemeriksaan dan obat TB gratis di unit layanan kesehatan seperti puskesmas. Guna pencegahan penularan TB,
masyarakat harus menerapkan prilaku hidup bersih (PHBS). Terutama bagi penderita. Ketika batuk mereka harus punya etika, dengan menutup mulut agar tak menularkan bateri pada orang lain. Lalu memerhatikan gizi, tidak merokok, penyehatan lingkungan, dan imunisasi BCG. Sejauh ini Dinkes Sumbar, sudah melaksanakan sejumlah kegiatan. Seperti menyediakan layanan TB kebal obat (MBR) di RS Ahmad Muktar Bukittinggi, layanan pemeriksaan TB MDR dengan tes cepat monokuler (TCM) di RSAM, RSUD Solok, RS Paru (BP4) Lubuk ALung dan akan dikembangkan di RSUD Sungai Dareh dan RSUD M. Zein Painan. Kemudian pengembangan laboratorium mikroskopis di puskesmas, peningkatan kapasitas SDM yang melayani penderita TB, melakukan kola-
borasi layanan TB dengan HIV, DM dan Anal serta melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi terutama dilayanan TB MDR dan TB HIV. Pada 2016 perkiraan kasus TB batu sebanyak 7.844 kasus, namun dari jumlah itu baru 56,72 persen yang bisa ditemukan dan diobati. Rendahnya temuan kasus karena banyak masyarakat yang enggan melapor apalagi berobat, bahkan menyembunyikan anggota keluarga mereka yang terjangkit TB. Untuk kasus TB MDR jumlahnya terus meningkat sejak tiga tahun terakhir. Di 2013 terdapat 9 penderita, 2014 31 kasus dan 2015 46 orang. Di dunia, Indonesia menempati peringkat kedua setelah India. Setidaknya, diperkirakan ada kasus baru TB sebanyak 1.260 orang per hari atau 52 orang per jam. (pep)
HUKRIM
JUMAT 24 MARET 2017
3
MALAM MASIH KELUYURAN
Perempuan Muda Ditangkap di Warung Tuak Rabu, 22 Maret 2017 itu jarum jam sudah menunjukan pukul 03.00 WIB dini hari, namun seorang wanita muda, RD (20), warga Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman masih asyik keluyuran di sebuah warung tuak. Akhirnya ia ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpol PP dan Damkar) kabupaten setempat.
LUBUK SIKAPING (Metrans) Wanita muda yang ditangkap petugas Satpol PP dibantu oleh petugas Polres Pasaman di sebuah warung penjual tuak yang berada di Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, sebelumnya terbukti melakukan hubungan terlarang di sebuah penginapan. “Kita menangkap seorang
DIINTEROGASI - Wanita RD saat diinterogasi di markas Satpol PP Pasaman. wanita muda di sebuah warung milik warga, kegiatan penertiban ini bukan yang pertama kali
DUA PEKERJA SUTET JATUH
Seorang Tewas di Tempat, Satu lagi Luka-luka PAYAKUMBUH (Metrans) Dua pekerja Saringan Udara Tegangan Tinggi (Sutet) bernama Komaruddin (37) warga asal Bugis, Makasar tewas usai terjatuh dari ketinggian 40 meter, ketika korban sedang memasang peralatan listrik ketegangan tinggi di Padang Solok, Kelurahan Kapalo Koto, Ampangan, kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Kamis (23/3) sekitar jam 11.30 WIB. Sedangkan teman korban bernama, Andis alias Bolong (18), yang sama-sama jatuh dengan korban Komaruddin, nyawanya selamat dari maut dan hanya menderita lukaluka. Menurut informasi yang diperoleh, kedua buruh yang bekerja di perusahaan pemasangan jaringan sutet ini, siang naas itu sedang bekerja mengangkat katrol untuk memasang besi-besi menara atau tower. Namun, diduga karena kencangnya terpaan angin membuat korban Komaruddin dan Andis alias Bolong yang bekerja tanpa sabuk pengaman, kehilangan keseimbangan dan lalu jatuh dari ketinggian 40 meter.
Neng (40) warga setempat menyebutkan bahwa ia sudah mengatakan kepada kedua korban untuk memakai sabuk pengaman. “Soalnya, saya ngeri melihat para pekerja itu memanjat tower begitu tinggi. Namun, apa yang saya khawatirkan memang terbukti, Komaruddin tewas setelah terjatuh dari atas tower, sedangkan temannya Andis alias Bolong selamat dan hanya menderita luka ringan,” sebut Neng ketika diwawancara di TKP. Masyarakat yang melihat kejadian itu berhamburkan ke TKP dan berusaha membantu korban untuk dilarikan ke rumah sakit dr. Adnan WD Payakumbuh. Namun, naas nyawa korban Komaruddin tidak bisa diselamatkan sedangkan Andis alias Bolong hanya menerita luka ringan. Kapolsekta Payakumbuh, Kompol Russirwan, yang diminta komentarnya membenarkan adanya pekerja sutet tewas terjatuh.Namun pihak perusahaan sudah mengirim jasad korban ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) untuk selanjutnya dikirim ke alamat keluarga di Makasar, Sulawesi Selatan. (li2)
sebelumnya petugas juga telah menangkap seorang wanita di sebuah penginapan di Kecamatan
Panti,” terang Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Zulfahmi.
Pada saat itu, RD ditangkap karena terbukti melakukan hubungan terlarang di kamar sebuah penginapan. Selain itu, tim gabungan juga berhasil menyita minuman keras jenis tuak sebanyak 30 liter disebuah warung milik A, warga Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping. Terhadap RD, Zulfahmi mengaku tindakan yang dilakukan pihaknya adalah melakukan pembinaan, sedangkan terhadap pemilik warung tuak, selain dilakukan penyitaan terhadap miras jenis tuak, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan untuk tidak mengulangi perbuatannya menjual tuak tersebut di warung miliknya. “Penangkapan wanita muda dan minuman keras (Miras) itu merupakan salah satu rangkaian operasi terhadap penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pasaman,” ungkapnya. Selain itu kata Zulfahmi kami terus melakukan razia pada tempat penginapan dan warung penjual tuak guna memberantas perbuatan maksiat jadi pasaman bersih dari perbuatan maksiat dan Minumam keras. (zul)
KELUARGA ALMARHUM ITAD MEMAAFKAN
Pihak Puskesmas Pasar Kuok Akui Kesalahannya PAINAN (Metrans) Sempat bersiteru bahkan ada keinginan untuk melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum, akhirnya Selasa malam (21/3), sekitar jam 21.00 WIB pihak Puskesmas Pasar Kuok, Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan, mendatangi pihak keluarga Rizal alias Itad (45), dengan tujuan untuk melakukan mediasi dan menempuh langkah damai. Syamsinar (81), salah satu pihak keluarga, yang merupakan Etek dari almarhum Itad (45) menyebutkan, saat itu kedua belah pihak sudah menjetujui untuk tidak memperpanjang persoalan tersebut ke ranah hukum. Hal itu telah dibuat secara tertulis, dan dilengkapi dengan materai dan tanda tangan “Kami dari pihak keluarga sudah memaafkannya. Tapi, saya yang mewakili dari pihak keluarga juga menginginkan supaya pihak Puskesmas mendatangi pusaro almarhum untuk membersihkannya secara berkelanjutan,” ujar Syamsinar, Kamis (23/3). Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala Puskesmas Batang Kapas, Amri, dan sejumlah Muspika itu, juga dihadiri oleh Wali Nagari Koto Nan Tigo Yusrizal, serta sejumlah para ninik mamak dari pihak keluarga.
Dari pertemuan itu, kata dia,mereka sudah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga, dan pihak Puskesmas mengakui atas kesalahannya. Mereka berjanji akan terus berbenah dan memperbaiki pelayanan di Puskesmas tersebut. Surat perdamaian tersebut, ditanda tangani langsung oleh pihak pertama Syamsinar dan pihak kedua Amri. Berikut isi surat perdamaian tersebut, Sementara itu, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pessel, Dedi Rahmanto, mengungkapkan ada hal-hal penting yang seharusnya perlu dikaji dalam menerapkan pelayanan terhadap masyarakat, supaya berjalan prima sesuai dengan mekanisme dan prosedur. “Masalah pelayanan disejumlah instansi pemerintah, Disdukcapil, Perizinan, Puskesmas, dan RSUD belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat,” kata Dedi. Kalau ada OPD, sebutnya lagi, yang bilang pelayanannya sudah prima, saya hanya ketawa saja melihatnya. Ia menuturkan, polemik yang terjadi antara pihak keluarga pasien dan Puskesmas
beberapa minggu yang lalu, harus ada dua sisi yang mesti diluruskan. Terkait pelayanan publik,dia meminta kepada setiap instansi pemerintahan, termasuk Puskesmas dan RSUD harus transparan dan jelas sesuai aturan dan prosedur. Tujuannya agar masyarakat tidak sulit saat berurusan kekantor tersebut, apalagi terkait administrasi. “Apalagi di Puskesmas atau RSUD, mereka sangat berkaitan dengan hajat orang banyak. Dan tidak selalu setiap urusan diselesaikan sesuai aturan dan prosedurnya. Terkadang saat kondisi mendesak, kita bolehboleh saja mengambil kebijakan diluar aturan itu,” ujarnya. Dikatakan, terkait sikap proaktif yang dilakukan oleh Wali Nagari tersebut terhadap masyarakatnya patut di apresiasi. Namun, disisi lain dia menilai Wali Nagari juga harus paham aturan dan prosedur. Sebab, membawa pasien dalam kondisi kritis tanpa menggunakan ambulance dan perlengkapan oksigen, tentu sangat berbahaya dan menyalahi aturan. “Intinya niat Wali Nagari itu baik dan kurang komunikasi saja. Saya berharap agar kedepannya hal ini tidak terulang kembali,” harapnya. (mil)
13 Kali Mencuri Motor, Residivis Kembali Masuk Bui PAYAKUMBUH (Metrans) Jajaran Satreskrim Polres Payakumbuh Rabu (15/3) lalu berhasil mengamankan dua orang pelaku curanmor di dua tempat berbeda. Keduanya merupakan resedivis dalam kasus yang sama. Namun, pelaku curanmor yang sudah beraksi di 13 tempat di wilayah Sumbar ini, tidak pernah kapok. Hingga akhirnya Harry Indra Jaya (34) berhasil dibekuk dirumahnya di Purus Kota Padang saat hendak mandi. Setelah diamankan, kepada penyidik Herry menyebut nama Kofral (34). Herry bernyanyi jika dirinya beraksi melakukan pencurian sepeda motor bersama Kofral. Bahkan Herry yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selatan, Kota Bukittinggi itu mengaku telah mencuri
sepeda motor di 11 TKP di Kota Bukittinggi. Kemudian pada Minggu 5 Februari 2017 sekitar Pukul 20.00 Wib di Musholla Al-Amin Kelurahan Subarang Batuang, Kota Payakumbuh, dirinya melakukan pencurian motor Suzuki FU BA 3831 ML milik Denny bersama Kofral. Akhirnya, Kofral, diamankan di Harau tanpa perlawanan saat hendak pulang kerumahnya Padang Tarok. “Kita amankan keduanya ditempat berbeda. Tetapi tersangka melakukan pencurian berdua, dengan 13 TKP dua di Payakumbuh, dan 11 di Bukittinggi. Atas laporan Koban Denny kita tangkap pelaku di Padang dan Harau,” sebut Kapolres Payakumbuh, AKBP Kusworo, melalui Kasat Reskrim Iptu Wawan Dermawan di-
dampingi Kanit Ipda Safri, Kamis (23/3). Disampaikan Kasat, dari hasil pengembangan yang dilakukan polisi menemukan BB berupa motor di Akabiluru dan satunya lagi di Kecamatan Luhak. Dari pengakuan tersangka kepada penyidik, setelah berhasil mengambil motor korban, dirinya mencoba menjual kotor ke daerah Solok dan Pasaman. Untuk satu unit motor dijual dengan harga bervariasi, jika motor Suzuki FU milik Denny dijual pelaku seharga Rp 2,8 juta. Saya jual ke-Solok dan Pasaman. Harganya bervariasi, ada yang Rp 2,8 juta, tergantung kondisi dan jenis motornya. Hasilnya kami bagi, untuk hasil penjualan FU saya kasi Kofral Rp 500 ribu,” akunya kepada penyidik.
TUNJUKAN BB - Herry menunjukan barang bukti (BB) sepeda motor FU, didampingi Aipda Herismen Jaya. Uang hasil penjualan motor hasil curian, aku Herry dibelikan kepada narkoba jenis shabushabu. “Setelah saya kasih Kofral sisanya untuk saya
belikan shabu-shabu,” jelas Herry yang kesehariannya berprofesi sebagai sopir bus bersama Kofral terancam pasal 363 KUHP. (li2)
KRING Nomor Telpon Polisi di Kota Padang Polresta Padang Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek
SMS: Padang Utara Padang Barat Padang Timur Lubuk Begalung Padang Selatan Lubuk Kilangan Pauh Kuranji Koto tangah Nanggalo Bungus
0751 - 22317 atau 0751-840186 08116611888 0751 - 7054333 0751 - 7051409 0751 - 23838 0751 - 61100 0751 - 39990 0751 - 73146 0751 - 71800 0751 - 812543 0751 - 480954 0751 - 7860114 0751 – 751667
Sering Tanyakan Tali, Ditemukan Tewas Gantung Diri SARILAMAK (Metrans) Masyarakat Jorong Batu Balah, Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (23/3) sekitar jam 13.30 Wib digemparkan dengan adanya penemuan sesosok mayat tergantung di kunsen dapur. Sesosok mayat tergantung itu diketahui bernama Herna Putri panggilan Put (47). Dirinya diketahui sudah meninggal dalam posisi tergantung pada seutas tali nilon oleh kakaknya Onar. Ketika itu Onar, sengaja melihat Put di rumahnya. Karena sejak dua tahun terakhir Herna Putri mengalami gangguan kejiwaan dan kemana-mana harus dilihat. Namun, siang kemarin Onar ada keperluan sehingga Put lepas dari pengawasan dan ditemukan sudah tergantung. “Memang ada warga kita yang gantung diri. Beliau ini memang sejak dua tahun terakhir mengalami gangguan kejiwaan. Dan kondisinya sejak dua Minggu terakhir bertambah parah karena setiap saat selalu menyebut mana tali-tali,” jelas Walinagari Gunung Malintang Wido Putra. Disampaikan Wido Putra, jika sejak beberapa tahun belakangan Put memang sedikit aneh. Bahkan dirinya pernah tidak mau melihat manusia. Sehingga harus dikawal dalam rumah oleh suami dan Onar serta anaknya. Dari cerita berkembang dimasyarakat, Put pernah mengikuti beberapa pengajian dan diduga sesat. Sehingga dirinya sering bercaracau dan sulit diatur bahkan selalu minta tali. “Almarhumah sebelum mengalami gangguan jiwa, bekerja mengurut orang. Dan memang kondisi fisiknya ada kekurangan dimana dua matanya buta setelah menikah dengan suami pertamanya,” sebut Walinagari. Disampaikannya, Put adalah wanita normal tidak kurang apapun secara fisik. Namun setelah menikah entah apa penyebabnya dua matanya buta. Saat itu suaminya meninggalkan dia bersama seorang anak hasil pernikahannya. Kemudian Put menikah lagi, dan memiliki seorang anak dari pernikahannya yang kedua itu. Sejak dua tahun belakangan Put memang mengalami gangguan kejiwaan dan harus dijaga terus, termasuk oleh suaminya sendiri. “Namun memang dia selalu minta tali, dan menyebut-nyebut Buya,” sebut Walinagari. Hal serupa juga disampaikan Sekcam Pangkalan Zulkifli Lubis, dimana Put selalu minta tali untuk gantung diri. Dia memang selalu minta tali. Dan memang dari cerita yang berkembang, beliau memang sudah mengalami gangguan kejiwaan sejak dua tahun silam,” sebutnya saat melihat ke rumah duka. Kapolsek Pangkalan AKP Abdul Kadir Jailani membenarkan jika ada warga Nagari Gunung Malintang gantung diri. “Benar, jadi memang ibuk itu mengalami gangguan kejiwaan, dan saat itu dia lepas dari pengawasan keluarga, tau-tau ditemukan tergantung di Dapur,” sebutnya. (li2)
Pasang Jaringan Wifi, Hamdi Putra Tersengat Listrik PERTOLONGAN MEDIS Hamdi Putra saat diberi pertolongan tim medis di RSUD M. Zein Painan, Kamis.
PAINAN (Metrans) Salah seorang karyawan Telkom Cabang Padang, Hamdi Putra (22) tersengat listrik saat memasang jaringan Wi-Fi di Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan terlempar hingga lebih kurang 1 meter, Kamis (23/3) sekitar pukul 16.15 WIB. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, ketiak kiri, bahu, dan pantat serta paha. Kejadian ini berawal ketika itu korban bersama-sama rekannya
melakukan pemasangan jaringan WiFi di kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Pemda Pessel, dimana saat itu posisi korban berada diatas atap. Ridwan (32), salah seorang saksi yang juga kakak korban sendiri mengatakan, saat itu korban sedang memasang jaringan Wi-Fi yang saat itu lagi berada di atas atap. Kemudian korban melihat kabel listik yang menyangkut di atap (seng ) dan diperbaikinya. “Namun tanpa disengaja kabel itu mengenai tubuh adik saya sehingga terlempar lebih kurang 1 meter dan
masih tetap berada diatas atap (seng) itu,” kata dia. Melihat kejadian tersebut, ia langsung memberikan pertolongan bersama temannya dan membawa langsung ke Rumah Sakit M. Zein Painan “Akibat kejadian tersebut adik saya mengalami luka bakar pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, ketiak kiri, bahu dan pantat serta paha,” sebutnya. Sementara saat ini korban dalam keadaan sadar dan serta dalam perawatan tim Medis IGD RSUD M. Zein Painan Pesisir Selatan. (mil)
PUMPUNAN
4
JUMAT 24 MARET 2017
SPEKTRUM Memaksimalkan Fungsi LAPOR! Apabila menyaksikan atau mengalami langsung praktik pungli, misalnya, masyarakat dapat melaporkan melalui layanan pesan singkat (SMS) dari telepon genggam ke nomor 1708 atau melalui email ke www.lapor.go.id, aplikasi yang ada di telepon genggam, atau melalui media sosial twitter @1708 dengan mencantumkan tagar #LaporPungli. Selain menyangkut soal pungli, sejumlah pengaduan atas layanan publik yang dapat disampaikan antara lain juga soal maladministrasi seperti terjadi diskriminasi, konflik kepentingan, penundaan layanan, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, tidak kompeten dalam memberikan pelayanan, atau bahkan tidak memberikan pelayanan. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (disingkat LAPOR!) adalah aplikasi media sosial pertama di Indonesia yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, sehingga dalam aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. Aplikasi ini adalah sebuah inisiatif dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka menyediakan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbasis media sosial, layanan ini ditujukan untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. LAPOR! juga dilengkapi dengan berbagai fitur guna mendorong ketuntasan setiap laporannya. Layanan ini telah terhubung dengan 67 instansi pemerintah yang terdiri dari seluruh kementerian, sejumlah lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pemerintah daerah pertama dan disusul dengan Pemerintah Kota Bandung yang terhubung dengan layanan ini dan sudah melakukan sosialisasi. Hingga Oktober 2013, telah terdaftar lebih dari 225.000 pengguna LAPOR! dengan rata-rata 1.435 pengaduan yang diterima per harinya. Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk website, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile untuk Blackberry serta Android. Laporan tersebut harus diverifikasi oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya dilimpahkan kepada intansi kementerian/lembaga terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan. Instansi kementerian/lembaga diberikan waktu selama 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi Kementerian/ Lembaga dapat menginformasikannya pada halaman tindak lanjut laporan. Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi Kementerian/Lembaga pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut. Sekedar diketahui dalam aplikasi ini terdapat sejumlah fitur yang dapat digunakan public, antara lain: Tracking ID LAPOR! merupakan sebuah kode unik yang secara otomatis melengkapi setiap laporan yang dipublikasikan pada situs LAPOR!. Tracking ID dapat digunakan pengguna untuk melakukan penelusuran atas suatu laporan. Fitur anonim tersedia bagi pelapor untuk merahasiakan identitasnya, sedangkan fitur rahasia dapat digunakan untuk membatasi akses atas laporan hanya bagi pelapor dan instansi terlapor. Kedua fitur ini dapat digunakan untuk pelaporan isu-isu sensitif dan sangat pribadi. Setiap laporan dapat dilabeli dengan dengan lokasi geografis, topik, status ketuntasan laporan, dan institusi terkait sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat memonitor isu dengan berbagai skala dan sudut pandang. Fitur Opini dapat digunakan oleh instansi pemerintah yang terhubung sebagai sarana jajak pendapat masyarakat. Beberapa jajak pendapat yang telah dilakukan melalui fitur ini di antaranya tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Rencana Implementasi Kurikulum Baru Pendidikan 2013.
z Kepala OPD yang lalai dalam laporan keuangan bisa dicopot, kata Gubernur z Yang lalai bayar utang, gimana? z Pemerintah-DPR sepakati BPIH Rp35 juta z Lah tamasuak nyak-nin nyo tu? z DPR soroti ketimpangan wilayah investasi z Nyindir kami nih?
Layanan Pengaduan Online emerintah telah membuat Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) di bawah koordinasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejak tiga tahun terakhir ini. Pemerintah menargetkan pada tahun ini seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dapat terhubung atau terintegrasi dengan SP4N yang dikelola Kementerian PANRB. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa pada acara “Bimtek Pengelolaan Pengaduan LAPOR!-SP4N Bagi Pemerintah Daerah” pada Selasa (21/3) menyebutkan hingga saat ini baru 24 pemerintah provinsi, 80 pemerintah kabupaten, dan 28 pemerintah kota yang telah terhubung secara online dalam LAPOR!-SP4N dalam pengelolaan pengaduan masyarakat atas layanan publik yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya, pada kegiatan “Kick Off Meeting LAPOR!-SP4N Tahun 2017” yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB bersama Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Kantor Staf Presiden (KSP), serta dihadiri berbagai perwakilan kementerian/lembaga pada 13 Januari, setidaknya tercatat sudah ada 158 kementerian/ lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terhubung dan terintegrasi dengan LAPOR!-SP4N. Seluruh instansi pemerintah pusata telah terintegrasi dalam sistem tersebut. LAPOR!-SP4N memang ditujukan bagi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, termasuk di dalamnya mencegah praktik pungli. Apabila menyaksikan atau mengalami langsung praktik pungli, misalnya, masyarakat dapat melaporkan melalui layanan pesan singkat (SMS) dari telepon genggam ke nomor 1708 atau melalui email ke www.lapor.go.id, aplikasi yang ada di telepon genggam, atau melalui media sosial twitter @1708
P
OLEH : BUDI SETIAWANTO dengan mencantumkan tagar #LaporPungli. Selain menyangkut soal pungli, sejumlah pengaduan atas layanan publik yang dapat disampaikan antara lain juga soal maladministrasi seperti terjadi diskriminasi, konflik kepentingan, penundaan layanan, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, tidak kompeten dalam memberikan pelayanan, atau bahkan tidak memberikan pelayanan. Kerahasiaan identitas masyarakat yang melaporkan hal itu aman dan terlindungi karena LAPOR! telah dilengkapi fitur “whistle blower” sehingga masyarakat dapat merahasiakan identitasnya sebagai pelapor. Sejumlah kerangka hukum dan kebijakan untuk pengembangan sistem penanganan pengaduan atas layanan publik antara lain UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. LAPOR! telah ditetapkan sebagai SP4N berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3/2015 yang mengamanatkan seluruh pemda dalam menyelenggarakan penanganan pengaduan terintegrasi dengan LAPOR!. Kementerian PANRB, ORI, dan KSP telah menandatangani nota kesepahaman untuk memanfaatkan sistem LAPOR! dan pada tahun 2017 diharapkan agar mekanisme pengaduan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah terintegrasi dengan sistem LAPOR! LAPOR! telah didesain sebagai sebuah sistem yang fleksibel, adapatif, dan akomodatif sehingga akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keunikan mekanisme internal pada kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah. LAPOR! dilengkapi dengan sistem pemantauan status pengaduan sehingga apabila ada pengaduan yang tidak direspons maka dapat dilimpahkan kepada ORI sesuai ketentuan UU ORI. Sementara SP4N merupakan jawaban atas pengelolaan pengaduan yang belum terintegrasi sehingga penanganan berjalan parsial, tidak terkoordinasi, terjadi inefisiensi, dan duplikasi. SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. SP4N dibentuk untuk mendorong “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Dengan konsep “no wrong door policy” itu, pemerintah menyediakan platform pengaduan satu pintu yang terhubung dengan seluruh instansi pemerintah. Dengan demikian masyarakat tidak lagi kesulitan atau bingung ketika ingin menyampaikan pengaduan atau keluh-kesahnya atas layanan publik dari pemerintah. SP4N bertujuan agar penyelenggara layanan publik dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi; penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kewenangan sistem LAPOR!-SP4N telah dilimpahkan dari KSP kepada Kementerian PANRB pada September 2016. Kementerian PANRB bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan pengaduan secara nasional dengan cara melakukan evaluasi berkala perkembangan pengelolaan pengaduan pelayanan secara nasional, melakukan koordinasi dengan ORI untuk evaluasi dan tindak lanjut pengaduan pelayanan publik. Selain itu melakukan pengembangan jaringan dan mengintegrasikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, menyediakan sistem informasi yang memudahkan evaluasi perkembangan pengelolaan pengaduan
pelayanan publik secara nasional, dan melaporkan perkembangan pengaduan pelayanan publik secara nasional. Diah Natalisa sebagaimana disampaikan oleh Humas Kementerian PANRB bahwa pihaknya membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan pengelolaan pengaduan, serta mendorong para pimpinan daerah agar menghubungkan sistem pengelolaan pengaduan masing masing dengan sistem LAPOR!-SP4N yang saat ini dikelola Kementerian PANRB. Seluruh pemerintah daerah diharapkan bisa terhubung dengan aplikasi. Target ini dapat terwujud asal ada komitmen bersama untuk mau membesarkan sistem ini, serta bagaimana pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti. Masih minimnya jumlah pemerintah daerah yang terhubung dalam LAPOR!SP4N antara lain disebabkan menunggunya pelantikan pejabat baru berdasarkan susunan organisasi tata kerja baru yang harus sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut mengakibatkan keputusan kepala daerah tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik didaerah yang bersangkutan tertunda. Kementerian PANRB optimistis bahwa pada tahun ini seluruh pemerintah daerah dapat terintegrasi dalam LAPOR!-SP4N untuk pengelolaan pengaduan masyarakat atas layanan publik. Kondisi yang diharapkan tahun ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional bahwa penyelenggara pelayanan publik memiliki mekanisme dan prosedur yang transparan dan akuntabel untuk mengelola pengaduan pelayanan publik; memiliki SDM pengelola pengaduan yang terlatih dan kompeten, serta familiar dan mampu mengoperasikan sistem LAPOR!; serta mengimplementasikan dan mengintegrasikan penanganan pengaduan berbasis teknologi melalui sistem LAPOR!. Masyarakat sudah memiliki kesadaran akan partisipasi dan pentingnya pengaduan, serta menyadari bahwa pengaduan bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk pemerintah.
Menarik Lebih Banyak Pajak Sektor Perikanan etika ditanyakan saat mengerjakan formulir surat pemberitahuan pajaknya, ilmuwan terkenal abad ke-20 Albert Einstein dengan bergurau mengatakan, “Ini hal yang terlalu sulit bagi matematikawan. Ini seharusnya ditanyakan kepada filsuf.” Pada akhir bulan Maret setiap tahunnya di Indonesia, banyak warga yang juga barangkali memikirkan hal yang sama seperti Einstein. Namun, perlu dipahami bahwa pajak merupakan instrumen yang penting agar satu negara bisa menjalankan berbagai program pembangunannya. Dengan program pembangunan yang mencakup berbagai aspek penting kehidupan, seperti bidang pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Tidaklah mengherankan bila Hakim Agung AS Oliver Wendell Holmes Jr (1841-1935) mengatakan, “Saya suka membayar pajak. Dengan itu, saya membeli peradaban,” ujarnya. Sektor perpajakan tentu saja tidak hanya bergantung kepada satu sektor, karena ada banyak sektor yang dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara. Salah satu sektor yang saat ini disorot antara lain adalah sektor kelautan dan perikanan, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menginginkan kontribusi sektor perikanan terhadap perpajakan serta aspek penerimaan negara lainnya juga dapat ditingkatkan karena selama ini kontribusinya dinilai masih belum memadai. “Kontribusi penerimaan pajak dari sektor perikanan itu hanya 0,01 persen,”
K
OLEH : M. RAZI RAHMAN kata Sri Mulyani kepada sekitar 200 pengusaha perikanan di Gedung Mina Bahari (GMB) III Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (14/3). Menurut dia, kontribusi yang masih minim tersebut dinilai dapat membuat bangsa Indonesia tersinggung karena selama ini di berbagai tingkat global, Indonesia kerap digembar-gemborkan sebagai sebuah negara kepulauan dengan area laut yang lebih luas dibandingkan dengan daratan. Kebangetan Menkeu juga menuturkan, kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan negara yang hanya berkontribusi sekitar Rp986 miliar dalam setahun dapat dinyatakan sebagai hal yang “kebangetan”. Belum lagi, ungkap dia, setelah dilakukan klasifikasi lapangan terhadap pengusaha perikanan, ternyata sekitar 67 persen melakukan bidang usaha yang tidak terkait dengan sektor perikanan itu sendiri. “Di Indonesia tertib administrasi tidak diatur serius. Kalau diatur sekadarnya, republik ini juga dianggap sebagai sekadarnya karena diatur seenaknya sendiri,” katanya. Sri Mulyani menegaskan, bila aturan tidak ditegakkan dengan serius juga akan membuat pihak yang beruntung hanyalah segelintir kelompok dan yang rugi adalah kebanyakan rakyat. Oleh karena itu, ujar dia, jangan sampai heran bila ternyata ada empat orang yang jumlah hartanya dapat
disamakan dengan jumlah harta dari sekitar 100 orang miskin yang ada di Tanah Air. Menkeu mengingatkan, di zaman kemerdekaan ini nasib Republik Indonesia tergantung kepada bangsa Indonesia sendiri dan tidak bisa lagi hanya menyalahkan kepada penjajah pada masa kolonial. Di sektor perikanan, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa ada sebanyak 1194 perusahaan perikanan yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sejak 2012. Untuk itu, ujar dia, sudah seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut dapat diproses hukum dengan diberikan sanksi, disegel bahkan hingga tidak diizinkan lagi beroperasi. Menkeu juga menuturkan, pihaknya akan melakukan audit karena dinilai kecilnya kontribusi perpajakan dari pengusaha perikanan mengindikasikan kejanggalan dan hal yang tidak masuk akal. Sri Mulyani juga bakal meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk tidak memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) perusahaan perikanan bila untuk masalah perpajakannya masih belum jelas. Menkeu mengimbau pengusaha perikanan untuk segera mengikuti amnesti pajak dan segera memanfaatkan periode terakhir dari program tersebut sebelum pemerintah menegakkan aturan yang tegas. “Ikutlah ‘tax amnesty’ supaya Anda bisa mendeklarasikan supaya anda bisa menebus dan merasa lega,” katanya.
Menurut dia, pengusaha sebagai warga negara harus selalu membayar pajak yang benar karena bila tidak, pemerintah siap untuk mengaudit dan mengejar hal tersebut dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan negara. Menkeu mengingatkan penegakan akan dimulai pada tanggal 1 April 2017. Sedangkan dari 200 wajib pajak besar pengusaha perikanan, baru sebanyak 147 wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak. Sri Mulyani siap mencari bukti permulaan. Untuk pengusaha yang belum mengikuti amnesti pajak diingatkan bahwa waktu tersisa hanya sekitar dua pekan lagi. Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan masih banyak pengusaha yang enggan melaporkan hasil tangkapan dengan benar dan apa adanya. “Industri teriak kekurangan bahan baku, tapi ada pengusaha yang meloloskan ‘transhipment’,” kata Menteri Susi. ‘Transhipment’ adalah aktivitas alih muatan dari tangkapan ikan yang dilakukan di tengah laut. Aktivitas tersebut pada saat ini telah dilarang oleh Menteri Susi karena hal tersebut sama saja mengurangi penerimaan kepada negara karena hasil tangkapan tidak didaratkan sehingga tidak ada pemasukan retribusi bagi negara. Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa tanpa adanya kesadaran dari pengusaha, maka keberhasilan amnesti pajak akan semakin rendah dan berpotensi membuat keuangan negara semakin defisit dan bakal bisa menambah utang yang dimiliki oleh Republik Indonesia.
Redaksi menerima sumbangan tulisan dari pembaca, lampirkan identitas pribadi (SIM/KTP) panjang tulisan maksimal 800 kata dikirimkan ke email [
[email protected] ] tulisan yang dimuat diberi imbalan sesuai standar Metro Andalas. Harap tulisan yang sudah dikirim ke redaksi, tidak dikirim atau pernah dikirim ke media lain. Terimakasih. Terbit Sejak 28 November 2013 Penerbit: PT. Metro Andalas Multimedia Keputusan Menkum HAM RI. No. 0011296. AH. 01.01 Tahun 2016. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Herman Nasir, M.I.Kom. Pemimpin Redaksi Eko Yanche Edrie
Pemimpin Perusahaan Faisal Budiman
Redaktur Pelaksana John Edward Rhony
Asisten Redaktur Pelaksana Novrizal Sadewa
WARTAWAN Metro Andalas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya didasarkan pada etika jurnalistik dan UU No 40/1999 dan dilengkapi dengan tanda pengenal yang sah.
z DEWAN REDAKSI: Herman Nasir, Eko Yanche Edrie, John Edward Rhony, Alwi Karmena, Novrizal Sadewa z REDAKTUR SENIOR: Alwi Karmena zREDAKTUR: Sisca Oktri Santi (Yeyen), Febriansyah Fahlevi z REPORTER: Padang Bayu Ichwan Nugroho, Erik Riyanto, Monica Febby, Taf Caniago Pariaman Syafrial Suger, Khairul Koto, Padangpanjang Ricco Mahmudi, Paul Hendri Kota Solok; Adrizal Payakumbuh/Limapuluh Kota Syafril Nita, Lili Yuniati, Bukittinggi Iwin SB, Agam; Heppy Kusnandar Pasaman Barat; Roni Mangkuto Pasaman Zulkifli Rahman, Tanah Datar; Heri Syafrianto Pesisir Selatan Wandi Jusri, Mil Hendrawandi, Jumadil Solok Selatan Kamisrial Kabupaten Solok Riswan Jaya, Yance Gafar Kota Solok Adrizal Inyiak, Rijal Islami Sijunjung Martius Aciak Dharmasraya; A. Habibi, Mentawai; Rahadio, Jabodetabek (perwakilan) Syafruddin Al, Kadar Santoso z DIVISI KEUANGAN Ira Dwiyanti z DIVISI SIRKULASI Suci Rahmadani, Yulisabetris, Findo DKK, Adek (Sawahlunto) z TIM LAYOUT Koord: Rudi Saputra, Wahyu Saputra, Yandri Olga Putra z DESIGN IKLAN Sri Rahmadinilah z DIVISI IT Raihan Al Karim, Budi Febrian z DIVISI MARKETING IKLAN Yulia Hendra, Rifki zHarga Langganan: Kota Padang @Rp80.000/bulan, luar Kota Padang ditambah ongkos kirim, harga eceran @Rp4.000/eksamplar zTarif Iklan: black white @Rp400.000/terbit, display 3 kolom x 150 mm @Rp350.000/terbit, display 3 kolom x 100 mm @Rp 225.000/terbit, display 2 x 100 mm @Rp150.000/terbit, 1 kolom x 150 mm @Rp120.000/terbit, 1 kolom x 100 mm @Rp70.000/terbit, 1 kolom x 50 mm @Rp40.000/terbit, iklan baris @Rp30.000/terbit, full colour @Rp25.000/mm kolom, spot colour @Rp15.000/mm kolom. zBank: Bank Nagari a/n. PT. Metro Andalas Multimedia, No Rek 2105.0103.00120.5 z ALAMAT: Gedung Antara Jl. Kampung Nias V No. 34 Padang, Telp. (0751) 38887 Faks. (0751) 2941, Email:
. versi online: www.metroandalas.co.id Dicetak pada: PT. Padang Graindo Mediatama, Alamat: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya, Padang. Isi di luar tanggungjawab percetakan.
PENDIDIKAN
5
JUMAT 24 MARET 2017
KATA MENDIKBUD
USBN Masih Banyak Kelemahan JAKARTA (Metran) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengakui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) masih banyak kelemahan karena baru pertama kali dilaksanakan. “USBN memang masih banyak kelemahan, karena baru pertama kali dilaksanakan. Semua per-
masalahan akan diinventarisir untuk bahan penyempurnaan USBN di masa-masa yang akan datang. Apalagi tahun ini penyelenggara harus membagi fokus, yaitu USBN dan UN,” ujar Mendikbud saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (23/3). Dia mengatakan jika tahun sebelumnya tidak ada isu kecurangan, kebocoran soal, pelang-
garan prosedur dan sebagainya, pada saat ujian sekolah bukan berarti hal semacam itu tidak terjadi. Melainkan hal semacam itu dulu dianggap biasa. “Standar-standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan tidak dijalankan. Justru mulai sekarang praktik-praktik tidak terpuji semacam itu harus dikikis
habis dari sekolah,” katanya. Dia menjelaskan hal itu merupakan bagian revolusi mental di sektor pendidikan. “Saya tahu hal itu tidak mudah. Tapi saya yakin kalau sudah menjadi kesepakatan bersama, maka akan bisa dilaksanakan,” katanya. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu me-
nambahkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan di Malang, pelaksanaan USBN sudah bagus walaupun masih ada kekurangan, misalnya pengawas masih dilakukan oleh para guru sekolah masing-masing. “Jusru di Kabupaten Menpawah, Kalimantan Barat, terjadi pertukaran pengawas ujian seko-
lah,” ujar dia. Pelaksanaan USBN yang dimulai pada Senin (20/3) diiringi sejumlah isu kebocoran soal yang terjadi di beberapa daerah, seperti Jakarta, Lampung, Pati dan Kudus. Soal-soal dan kunci jawaban USBN beredar melalui layanan pesan singkat WhatsApp dan Line. (ind)
Pengda Himpaudi Solsel Dilantik
Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Provinsi Sumatera Barat Hj.Nevi Zuairina melantik Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Solok Selatan masa bakti 2017-2021, bertempat di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati setempat, Rabu (23/3). PADANG ARO (Metrans) Dalam sambutannya, Ketua Himpaudi Nevi Zuairina mengatakan, makna dari pelantikan pengurus Himpaudi ini adalah tidak boleh ada anak usia dini yang tidak sekolah. “Dengan dilantiknya pengurus daerah Himpaudi Solok Selatan ini, maka tidak boleh ada anak usia dini yang tidak sekolah di Solok Selatan,” ungkapnya. Ia mengatakan, otak anak pada usia 0-6 tahun berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada usia tersebut otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak melihat baik dan buruk. Itulah masa-masa yang dimana perkembangan fisik, mental maupun spiritual anak akan mulai terbentuk .”Maka orang tua bersama pendidik harus mampu memanfaatkan rentan usia tersebut untuk mendidikan akan-anak dengan sebaik-baiknya,” katanya. Ia juga mengharapkan agar
Presiden Akan Resmikan Enam UIN Baru
FOTO BERSAMA- Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Sumbar Barat Hj.Nevi Zuairina foto bersama usai melantik Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Solok Selatan masa bakti 2017-2021 pemerintah nagari juga ikut andil dalam mengembangkan kualitas pendidik paud di masing-masing nagari, menurutnya dana Nagari bisa membantu untuk kesejahteraan guru-guru PAUD apabila diperbolehkan secara aturannya. “70% Dana Nagari/Desa adalah untuk infrastruktur, dan 30% lagi untuk pemberdayaan masyarakat, kalau diperbolehkan
oleh aturan maka dana yang 30% tersebut bisa disisihkan sebagian untuk kesejahteraan guru-guru PAUD,” ucapnya. Ketua terpilih Himpaudi Solok Selatan Ny. Ayu Abdul Rahman mengatakan, Himpaudi diharapkan akan dapat mengorganisir para tenaga pendidik dan kependidikan anak usia dini, untuk menunjang tujuan dan sasaran dalam menca-
pai pendidikan berkualitas di Solok Selatan. “Marilah kita melaksanakan program Himpaudi dengan sungguh-sungguh dengan kreatifitas/inovasi, serta meningkatkan koordinasi dengan semua lini organisasi dan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas untuk pendidikan anak.” harapnya.
Sementara itu, Bupati Solok Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Yulian Efi, mengatakan, pendidik Paud harus benar-benar memahami dan membangun pendidikan karakter anak sejak dini, agar anak-anak Paud di Solok Selatan menjadi anak yang berkualitas dan menjadi generasi penerus yang mampu bersaing. (jhn)
FEDERASI SERIKAT GURU INDONESIA
Bimbel Terlibat Bocornya Soal USBN JAKARTA (Metrans) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menduga lembaga bimbingan belajar tertentu terlibat dalam pembocoran soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan kunci jawabannya. “Terhitung sejak 20 Maret 2017, diduga kuat telah terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban USBN di sejumlah daerah. Dalam laporan terungkap bahwa para siswa memperoleh bocoran dengan membeli dari Bimbel yang berinisial Q dan IS,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti di Jakarta, Kamis (23/2). Harga bocoran soal USBN dan kunci jawabannya berkisar Rp10 jutaan untuk enam paket kunci jawaban, esai maupun pilihan ganda. Menurut FSGI, umumnya siswa membelinya secara berkelompok dengan uang patungan antara Rp100 ribu Rp150 ribu per orang. Kelompok maksimal yang bisa ditoleransi adalah 70 orang per kelompok. Modus pembocorannya,
BOCOR- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menduga lembaga bimbingan belajar tertentu terlibat dalam pembocoran soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan kunci jawabannya. menurut FSGI, sama polanya dengan pembocoran kunci jawaban Ujian Nasional selama ini, dikirim melalui aplikasi whatsApp dan line. “Bedanya, kalau UN baru dikirim beberapa jam menjelang
soal diuji, tetapi USBN siswa sudah memperolehnya satu hari sebelumnya, tidak hanya jawaban pilihan ganda, tetapi juga jawaban esai lengkap dengan clue soal sesuai paket yang diterima siswa bersangkutan,”
jelas dia. Menanggapi pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berencana mempersiapkan aturan untuk menghukum guru dan sekolah jika terbukti membocorkan soal
SISWA SMPN 2 BAYANG PAKAI MOTOR
USBN, FSGI merasa perlu menyampaikan hasil temuan tentang pembocoran soal. “Apakah pemerintah juga sudah menyiapkan hukuman untuk bimbel dan pihak lain yang bukan guru dan sekolah sebagai pembocor USBN? Sementara pembocor soal UN SMA jurusan IPA di Google Drive pada tahun 2015 saja tidak jelas penyelesaiannya hingga hari ini,” kata Presidium FSGI wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Heru Purnomo. Meski tidak membuka posko pengaduan USBN, namun FSGI menerima laporan mengenai kebocoran soal USBN dari beberapa daerah seperti Pekanbaru (Riau); Medan (Sumut); Indramayu (Jawa Barat); Kudus dan Pati (Jawa Tengah); Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat (DKI Jakarta); serta Nusa Tenggara Barat. Ada juga laporan tentang pelaksanaan USBN yang tanpa kebocoran seperti di Tasikmalaya, Garut Jambi, dan Bengkulu. (ind)
Pejalan Kaki Jadi Korban PAINAN (Metrans) Seorang pelajar SMPN 2 Bayang yang mengendarai motor Scopy yang masih memakai plat polisi dari dealer menabrak seorang pejalan kaki. Siswa yang belum layak mengendarai sepeda motor tersebut atas nama Trio Prian (15 ) warga Kampung Tangah. Trio menabrak pejalan kaki bernama Emi ( 55 ) warga Tanah Kareh, peristiwa tersebut terjadi di jalan umum Kampung Tanah Kareh, Kenagarian Gurun Panjang Barat, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis ( 23/3 ) sekitar pukul 09.00 WIB Pantauan Metrans di lapangan kejadian ini bermula ketika itu pengendara motor Trio Prian, selesai
mengikuti ujian hendak pulang kerumahnya. Kemudian di dalam perjalanan pengendara motor menabrak pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan. Akibat peristiwa itu pejalan kaki tersebut mengalami luka di kepala bagian belakang, hidung berdarah serta luka lecet bagian kaki dan tangan. “Awak habis ujian tadi bang hendak pulang karumah, wak lambeklambeknyo bang, lah wak bunyian kalason tapi etek ko dak mancaliak do bang,” ucap Trio Prian kepada
awak media usai kecelakan tersebut. Kapoksek Bayang, Khairil Meidians membenarkan adanya seorang pelajar menabrak pejalan kaki sehingga pejalan kaki tersebut mengalami luka di bagian belakang kepala, hidung berdarah serta luka lecet bagian kaki dan tangan sementera itu pengendara motor mengalami luka ringan. “Sekarang korban telah dibawa ke Rumah Sakit M. Zein Painan untuk mendapatkan perawatan secara intensif,” katanya. (mil)
KORBAN- Seorang pelajar SMPN 2 Bayang yang mengendarai motor Scopy yang masih memakai plat polisi dari dealer akhirnya makan korban dengan menabrak seorang pejalan kaki.
MEDAN (Metrans) Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan meresmikan enam Universitas Islam Negeri baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan keislaman di Tanah Air. Ketika meresmikan gedung kuliah bersama milik Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut di Medan, Kamis (23/3), Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, enam UIN itu ditingkatkan statusnya dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Adapun enam IAIN yang diresmikan menjadi UIN itu adalah IAIN Sultan Thaha Saifuddin di Jambi, IAIN Imam Bonjol di Padang, IAIN Raden Bintang di Lampung, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin di Banten, IAIN Antasari di Banjarmasin, dan IAIN Mataram di Nusa Tenggara Barat. Peresmian dan pengembangan perguruan tinggi Islam adalah salah satu bentuk antisipasi, sekaligus mengakomodasi lulusan madrasah dan pesantren. Setiap tahunnya, ribuan pemuda menyelesaikan pendidikannya di tingkat madrasah dan pesantren yang membutuhkan perguruan tinggi Islam untuk melanjutkan pendidikannya. Jumlah tersebut dapat dilihat dari jumlah madrasah dan pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Dari pendataan Kementerian Agama pada tahun 2016, jumlah madrasah di Indonesia mencapai 49.337 dan pesantren sebanyak 28.194 unit. Selain peresmian enam UIN, Kementerian Agama juga sedang mengembangkan 13 “mahad ali” sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan nuansa pesantren yang lulusannya setara dengan sarjana S-1. Menag mengaku khawatir dengan fenomena negatif yang muncul belakangan ini akibat menipisnya rasa cinta tersebut dalam dunia pendidikan. “Ketiadaan rasa cinta itu menyebabkan mahasiswa dan dosen saling berkelahi. Itu sesuatu yang tidak pernah ada dalam keilmuan Islam,” katanya. (irw)
DIRESMIKAN- IAIN Imam Bonjol tersauk satu dari enam IAIN yang akan diresmikan Presiden Jokowi menjadi UIN
RANAH 6 Kemiskinan di Sawahlunto Terus Menurun
JUMAT 24 MARET 2017
PERNIK
Peletakan Batu Pertama Mushalla Al Dana TIKU (Metrans) Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni letakan batu pertama pembangunan Mushalla Al Dana Simpang Cacang, Jorong Durian Kapeh, Kenagarian Tiku Utar, Kabupaten Agam, Rabu (22/3). Dalam sambutannya Ali Mukhni menyampaikan bahwa mendekatkan diri kepada Allah merupakan hal yang harus kita lakukan. Karena semua kita akan kembali kepada-Nya. “Cacang ini merupakan tanah kelahiran saya dan akan merasa salah bila saya tidak hadir dalam acara yang bersejarah dan bernuansa agama ini,” katanya. Ali Mukhni mengatakan, banyak acara penting yang harus dia hadiri hari itu, namun ada yang dia wakilkan kepada wakil bupati, Sekda dan pejabat lainnya. Sementara dia sendiri datang ke sini,” katanya. Ali Mukhni mengharapakan musalla yang dibangun ini dapat dimanfaatkan kaum muslimin untuk beribadat dan melahirkan hafidz dan hafidzah di Kabupaten Agam ini. (dar)
Angka kemiskinan di Kota Sawahlunto secara makro mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan berhasil. SAWAHLUNTO (Metrans) Kepala Bappeda Kota Sawahlunto, Andy Rastika, mengatakan, sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sawahlunto, persentase kemiskinan pada tahun 2013 (2,28 %), tahun 2014 (2,25) dan tahun 2015 (2,23 %) dengan jumlah penduduk sekitar 66 ribu jiwa. Sedangkan data 2016 belum dirilis. Andy mengatakan, penurunan persentase angka kemiskinan telah mengantarkan Sawahlunto berada pada posisi kedua nasional setelah Kota Tanggerang Selatan (Tangsel) sebagai kota dengan presentase penduduk miskin terendah dengan angka persentase 1,69 persen “Angka itu juga menggeser Kota Denpasar, Bali, ke urutan ketiga setelah pada 2014 berhasil menduduki peringkat dua nasional,” kata Andy Rastika di Balaikota Sawahlunto, Kamis (23/3). Andy meyakini jika angka orang miskin itu masih bisa
WARGA MISKIN – Beginilah potret kehidupan warga miskin, rumahnya terlihat sumpek dan berantaakan. ditekan lebih rendah dengan melakukan upaya-upaya pengentasan yang kini sedang berlangsung melalui program pemberdayaan kerajinan songket dan mengembangkan kampung produktif di sejumlah kawasan dengan memperhatikan kearifan lokal. “Angka kemiskinan yang dialami masyarakat Kota Sawahlunto masih dalam kategori tidak rumit seperti di kota-kota lainnya di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih banyak, se-
Dinkes Solok Gelar Sosialisasi Program dan Kepesertaan JKS KONDISI JEMBATAN - Beginilah kondisi jembatan Sungai Dareh yang diragukan selesai tepat waktu.
DPU Optimis Jembatan Sungai Dareh Selesai Tepat Waktu PULAU PUNJUNG (Metrans) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Dharmasraya, Junaidi Yunus, optimis jika jembatan baru Sungai Dareh yang sedang dikerjakan itu bisa siap empat bulan lagi sesuai masa kontrak, meski banyak kalangan yang meragukannya. Pembangunan jembatan baru yang menelan dana sebanyak Rp100miliar dan pengerjaannya sudah dimulai sejak Oktober 2015 hingga Desember 2016 itu berdasarkan kontrak kerja, selanjutnya pihak kontraktor mendapat adendum kontrak selama enam bulan, Januari hingga Juni 2017. “Kalau dilihat fisik jembatan baru itu, wajar saja banyak kalangan yang meragukan jembatan itu akan rampung dalam waktu empat bulan kurang ini. Tapi, kami sudah hitung-hitung bobot pekerjaannya telah mencapai 60 persen dan kita yakit pengerjaan selesai tepat waktu,” kata Junaidi Yunus kepada Metrans, Kamis (23/ 3). Ia mengatakan, meski banyak kalangan yang meragukan jembatan itu siap atau tidaknya pada bulan Juni tahun ini, itu wajar saja, namun dilihat dari sisi keilmuan orang teknik tentu akan berbeda dengan orang biasa. “Kami melihatnya secara teknik, maka sudut pandang hal layak ramai akan berbeda dengan kami. Menurut kajian keilmuan kami, saya optimis jembatan itu akan rampung pada waktunya,” ujarnya. Dia menjelaskan, kalau melihat fisik dan bobot pekerjaan memang kelihatannya belum seberapa, namun cara menghitungnya bukan begitu, selain menghitung bobot kerja jangan lupa hitung pula material yang sudah ada atau yang sudah di lokasi. “Kalau dilihat fisiknya memang kelihatannya belum seberapa, tapi komponen dasar jembatan berupa pondasinya dan stuktur jembatan, serta materialnya juga sudah ada. Jadi tinggal lagi merakitnya material itu, artinya tinggal pemasangan aja,” imbuhnya. Ditambahkan Junaidi, jembatan itu terjadi perubahan disain awalnya tipe I menjadi G. “Memang ada perubahan disain jembatan itu, kalau bahasa teknisnya semula tipe I diubaj jadi tipe G. Tapi tak terlalu berubah bentuk jembatan,” katanya. Sekedar diketahui, jembatan baru yang membentang Sungai Batang Hari itu dikerjakan oleh PT Cahaya Tunggal Abadi dengan total lebar jembatan 11 meter, dengan lebar jalan seluas 7meter, trotoar 1,5 meter pada sisi kiri dan kanan badan jembatan itu. (bib)
SOLOK (Metrans) Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin, mengapresiasi kegiatan Sosialisasi Program dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang, Solok di Ruang Pelangi Kantor Bupati di Arosuka, Kamis (23/3). Kegiatan sosialisasi yang antusias diikuti seluruh peserta itu, dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dr. Sri Efianti, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat Muhammad Djoni, SSTP, M.Is, Kepala BPJS Cabang Solok Ardiansah dan Ketua Pelaksana drg Aida Herlina serta tamu undangan lainya. “Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu pemerintah memberikan jaminan melalui skema jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang diselenggarakan melalui sesuatu badan penyelenggaraan jaminan sosial,” kata Yulfadri Nurdin di acara itu. Wakil bupati menyebutkan, momentum kegiatan menjadi sangat strategis, karena ini menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah daerah dalam sebuah komitmen yang besar untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya. Yulfadri berharap kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan setempat, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok. “Minimalkan keluhan masyarakat dengan bekerja sesuai prosedur kerja dan peraturanperaturan yang ada, termasuk peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan” tutur wakil bupati. Dia mengatakan, apa yang menjadi hak peserta dalam pelayanan kesehatan, berdasarkan indikasi medis, berikanlah pelayanan yang terbaik. Kepada pengelola BPJS Kesehatan kata wakil bupati, dirinya meminta agar dapat lebih meningkatkan pemberian layanan kesehatan yang makin profesional, berkualitas dan cepat. “Orang sakit tidak dapat menunggu dan mesti segera mendapat pelayanan,” ujarnya. Wakil bupati juga meminta agar dipermudah urusan administrasi kepada masyarakat, benahi prosedur dan kembangkan kerja sama dengan seluruh rumah sakit. “Tingkatkan terus profesionalisme yang telah saudara terapkan selama ini,” katanya. Sedangkan kepada camat serta wali nagari kata wakil bupati mengemukakan, hendaknya dapat menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat dalam pelaksanaan program JKN tersebut.
hingga lebih mudah untuk dilakukan upaya-upaya pengentasan,” paparnya. Kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Andy mengatakan penurunan angka kemiskinan menjadi tolak ukur kebijakan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masalah sosial yang muncul dan bersifat negatif. Pendapatan Domestik Re-
gional Bruto (PDRB) per kapita Kota Sawahlunto tahun 2011 (Rp 32,91 juta) tahun 2012 (Rp35,99 juta) tahun 2013 (Rp39,02 juta) tahun 2014 (Rp42,66 juta) dan tahun 2015 (Rp45,27 juta). Dikatakannya, Pemkot Sawahlunto menargetkan PDRB per kapita di tahun 2016 sebesar Rp51,98 juta dan tahun 2017 sebesar Rp58,22 juta. Sementara itu, Kasi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sawahlunto, Elsa
Istri Kepala Daerah Berkumpul di Solsel
Tingkatkan terus profesionalisme yang telah saudara terapkan selama ini” Yulfadri Nurdin Sebelumnya, Ketua Pelaksana kegiatan sosialisasi itu drg Aida Herlina, yang juga adalah Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dalam laporanya mengatakan, tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya adalah untuk mengetahui apa saja fasilitas dari JKN. Peserta kegiatan sosialisasi ini kata Aida Herlina mengemukakan, yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Solok, berasal dari Kecamatan, Nagari dan SPKD di lingkup Pemkab Solok. Aida menyebutkan, tujuan acara itu juga untuk memahami hak dan kewajiban jaminan kesehatan di daerah dan dapat menginformasikan JKN ke masyarakat. Karena katanya, pemerintah bertanggungjawab terhadap kesehatan dan perlindungan kepada masyakat. “Sedangkan hasil yang ingin dicapai dari kegiatan sosialisasi ini adalah agar JKN dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan fungsinya,” tutur Aida Herlina. (ris)
Kamelani, dijumpai di kantornya di Jalan Bagindo Aziz Chan Aur Mulyo, membenarkan data yang diupdate Bapedda Sawahlunto sesuai dengan data milik BPS. Elsa mengatakan untuk menghitung jumlah penduduk miskin ada metodologi yang digunakan melalui aplikasi yang dipakai secara nasional. Dikatakan Elsa, Blok Sensus Kota Sawahlunto berjumlah 400 rumah tangga. Blok Sensus ini adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang Pencacah. Kriteria blok sensus itu adalah setiap wilayah desa/ kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok. “Kita dapat 400 sample rumah tangga. Angka ini berdasarkan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya. Dari sampel itu tadi kita mendapat angka garis kemiskinan itu 2,23 persen,” kata Elsa. “Setelah melakukan update data dan kroscek, maka kita akan dapatkan garis kemiskinan beserta angka jumlah pengeluaran rumah tangga,” jelasnya. Elsa menambahkan, garis kemiskinan berdasarkan jumlah pengeluaran rumah tangga perbulan, maka untuk tahun 2015 jumlah pengeluaran rumah tangga yang berada digaris kemiskinan berjumlah Rp293.725. “Tahun 2015 persentasenya 2,23 persen, jadi rumah tangga yang pengeluarannya di bawah Rp293. 725 per bulan termasuk dalam kategori miskin,” jelasnya. (hen)
FOTO BERSAMA - Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Selatan, Hj. Ny. Suriati Muzni oto bersama dengan Ketua TP-PKK Provinsi Sumbar Hj. Ny. Nevi Irwan Prayitno dan ketua TP PKK lainnya. PADANG ARO (Metrans) Para istri kepala daerah yang tergabung dalam TP-PKK, BKOW dan DWP se-Sumatera Barat mengadakan pertemuan di Aula Sarantau Sasurambi, Kabupaten Solok Selatan, Rabu (22/3). Dalam eksposnya Ketua TPPKK Kabupaten Solok Selatan, Hj. Ny. Suriati Muzni menyatakan, berbagai inovasi dan dukungan dan kemitraan telah menyertai pelaksanaan program PKK Kabupaten Solok Selatan. “Bahkan baru-baru ini, kami telah menjewantahkan dukungan dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
Selatan tersebut dalam bentuk penandatanganan kerjasama dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, serta dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan,” ujar Ny. Suriati Muzni. Sebagai bentuk implementasi dan dukungan terhadap visi-misi Kabupaten Solok Selatan ; ‘Sejahtera dan Religius’, tahun 2017 ini PKK Solok Selatan melakukan berbagai program dan kegiatan unggulan. “Untuk menanamkan pemahaman agama kepada remaja
dilaksanakan lomba hafalan ayatayat pendek bagi anak sekolah tingkat SLTA se Kabupaten Solok Selatan,” lanjutnya. Sedangkan untuk kegiatan sekretariat difokuskan untuk program sosialisasi pengisian data dasawisma. “Saat ini tercatat ada 2.430 kelompok dasawisma yang tersebar di 7 kecamatan dan 39 nagari. Ini meningkat dari jumlah tahun sebelumnya yang hanya 1.800 kelompok,” katanya. Salah satu capaian dari program PKK tahun ini adalah perkembangan pengrajin yang cukup signifikan. Capaian tersebut berkat dukungan Pemkab Solok Selatan melalui Surat Edaran Bupati terkait pemakaian baju daerah. “Saat ini tercatat peningkatan hasil kerajinan pakaian motif untuk anak sekolah, dimana pada tahun 2015 hanya sekitar 800 pasang untuk pakaian anak tingkat SMP dan SMA. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 1.200 pasang untuk sulaman, sementara bordiran untuk pelajar SD dari 1.500 mejadi 2.000 pasang,” imbuhnya Sementara itu Ketua TPPKK Provinsi Sumbar Hj. Ny. Nevi Irwan Prayitno dalam sambutannya mengingatkan kepada kader PKK agar selalu meningkatkan inovasi demi mencapai tujuan dibentuknya PKK. (jhn)
Pensi Mulai Langka di Danai Maninjau LUBUK BASUNG (Metrans) Pencemaran air Danau Maninjau bukan saja berpengaruh terhadap pengusaha karamba, akan tetapi juga dialami oleh pencari Pensi di danau tersebut. Pensi merupakan jenis ke-
rang endemis yang banyak hidup di dasar Danau Maninjau. Ukurannya kecil dan kulit atau cangkangnya berwarna hitam, ada juga hitam kekuningkuningan. Kini para pencari Pensi
MENCARI PENSI – Masyarakat sedang mencari Pensi, yang merupakan jenis kerang endemis yang banyak hidup di dasar Danau Maninjau. Ukurannya kecil dan kulit atau cangkangnya berwarna hitam, ada juga hitam kekuning-kuningan.
mulai turun gunung mencari Pensi di sepanjang aliran Bandar di sekitar danau bahkan sampai ke Lubuk Basung, salah satu di Jorong VI Parik Panjang Banda Baru, Lubuk Basung. Salah seorang pencari Pensi, yang berasal Jorong Tanjung Alai, Maninjau, Nurhayati 50 tahun, bersama suaminya Akmal (55) tahun, yang memiliki enam orang anak ini, ketika ditemui sedang manangguak Pensi, merasa bersyukur masih bisa mencari koloni Pensi meskipun pindah ke lokasi lain. “Dulu untuk mencari Pensi sampai 8 karung tidak begitu susah, tapi kini kami berendam seharian di tepian Danau Maninjau hanya bisa memperoleh pensi lima liter. Syukurlah, di sepanjang bandar ini kami bisa memperoleh tiga karung sehari,” ujarnya. Nurhayati menambahkan, ia bersama suaminya mencari Pensi ini telah enam bulan, dimulai sejak jam 9:00 WIB sampai jam 17:00 WIB. Pensi ini nantinya dipasarkan ke pasar tradisional di daerah itu.
Sementara itu, untuk harga Pensi di pasar tradisional hanya sebesar Rp4.000 sampai Rp5.000 per-liternya. Ia mengakui, berkurangnya hasil tangkapan Pensi ini karena dipengaruhi kondisi air tercemar, sehingga Pensi semakin sulit didapat. Selain hasil tangkapan Pensi berkurang, hasil tangkapan rinuak juga berkurang. Dari pantauan Metrans beberapa hari lalu di sepanjang aliran bandar Jorong Ampek Parik Panjang, Bandar Baru, bahkan sampai ke Pulai Jorong V Sungai Jaring Kecamatan Lubuk Basung, para pencari Pensi turun secara berkelompok. Kelangkaan Pensi dirasakan para pencari Pensi sejak beberapa bulan belakangan ini. Biasanya hasilnya dijual kepada pedagang pengumpul, atau dikirim langsung kepada pelanggan di pasar-pasar tradisional di Kecamatan Tanjung Raya dan Lubuk Basung. Sejak Danau Maninjau menyandang status danau eutrofik/tercemar, biota endemik seperti Pensi, Rinuak, dan Bada, jarang ditemui. (dar)
INTI
7
JUMAT 24 MARET 2017
Bagi-Bagi Sepeda, Bahagia Cara Jokowi Pengembangan Mandeh, ..................... JAKARTA — “Ayo siapa yang hapal Pancasila bisa tunjuk tangan!” kata Presiden Joko Widodo di hadapan ratusan warga Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu (18/3). Tanpa ragu, lebih dari 40 tangan terangkat. Mulai dari anak-anak berseragam SD, SMP, SMA hingga ibu-ibu yang menggendong bayinya dan tak lupa bapak-bapak berkemeja rapi, sumringah mencoba peruntungan untuk maju menghadap Presiden. “Kalau di belakang sana sih biasa saja, tapi kalau di depan sini ya grogi, hehehe,” ujar Presiden terkekeh sambil mulai menunjuk satu per satu orang untuk maju. Lantas tidak kurang lima orang maju dan berupaya sekuatnya melafalkan Pancasila dengan urut dan lengkap. Imbalannya adalah satu sepeda gunung bertuliskan “Hadiah Presiden Jokowi” bisa langsung dibawa pulang. Presiden Jokowi memang terkenal kerap membagikan sepeda saat pergi ke berbagai daerah di Indonesia. Biasanya pembagian sepeda itu terjadi saat Presiden secara simbolis juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Syaratnya hanya satu, berhasil menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan. Biasanya pertanyaan yang diajukan adalah penyebutan Pancasila, nama-nama provinsi, namanama suku bangsa, nama-nama sungai, nama-nama makanan khas, hingga nama-nama ikan. Namun bukan hanya masyarakat di daerah, para artis seperti Choky Sitohang dan Raisa juga berhasil mendapat sepeda dari orang nomor satu di negara ini karena berhasil menjawab dengan benar kuis yang diajukan Jokowi. Bahkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Australia juga mendapat sepeda karena berhasil menyebutkan sejumlah provinsi dan suku bangsa Indonesia. Sepeda yang dibawa ke daerah pun bervariasi jumlahnya, sekitar 5 hingga 10 sepeda dan ukurannya disesuaikan, termasuk untuk anakanak. “Untuk pembelian sepeda itu dari dana Pak Presiden sendiri,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP. Harga sepeda itu tentu tidak terlampau mahal dibanding dengan senyum puas para penerima sepeda yang mendapatkan hadiah langsung dari sang Presiden. Saat berkunjung ke luar kota, Presiden pun senang bercengkrama dengan warga di tempattempat keramaian, seperti di pusat perbalanjaan modern maupun pasar tradisional. Seperti dalam kunjungan kerja di Singkawang, Kalimantan Barat, pada 17 Maret 2017. Presiden mengunjungi pusat perbelanjaan Grand Mall Singkawang, usai meresmikan Pos Lintas Batas Negara Aruk, Kabupaten Sambas, Kalbar. Mulai dari lantai tiga hingga lantai dasar, Presiden melayani sejumlah permintaan foto bersama warga yang memenuhi tempat itu. Empat anggota
Kabinet Kerja, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek pun tampak pasrah mengikuti gerak perlahan Presiden yang dikerubuti massa. Ketika mampir ke restoran “D’Cendol” untuk melepas lelah, Presiden pun masih mau untuk melayani permintaan foto bersama warga yang dipanggil satu per satu. Paspamres tampak berupaya menjaga kondisi sekondusif mungkin meski dorongdorongan tak dapat terhindari. Belum selesai sampai di sana, Presiden dan rombongan lantas meluncur ke Pasar Hongkong. Pasar ini pada siang hari menjual berbagai kebutuhan masyarakat, tapi pada malam hari aneka gerobak penjaja makanan berbaur dengan pasar tradisional yang menjajakan sayur mayur hadir. Menyambut Presiden Jokowi dan rombongan, ribuan warga berjejer dan berebut untuk melihat Presiden dari dekat dan bila beruntung dapat foto bersama. Temaramnya lampu tidak menghalangi antusias warga. Presiden Jokowi setidaknya mampir di tiga kios pedagang sayur untuk berbelanja timun, sayur sawi dan cabai sambil menanyakan harga masingmasing komoditas tersebut. Tangan Presiden sampai tergores saat bersalaman dengan warga di sana. “Tapi bila dengan berfoto bisa membuat warga merasa bahagia, menurut Presiden, mengapa tidak?” ungkap Johan. Bila melewati sekolah dan banyak anak berseragam sekolah berdiri sambil memanggil-manggil Presiden, Presiden tidak segan untuk menghentikan mobil Mercedes Benz S-600 Pullman Guardnya di depan anak-anak dan membagikan buku, kaos serta payung kepada mereka. Hal ini mengharuskan Paspamres yang mengikutinya sigap dan cepat naik turun mobil untuk menjaga keamanan Presiden. Sedangkan kepada masyarakat yang juga berdiri di depan rumah masing-masing, mobil pun berjalan tak kencang sehingga Presiden mudah melemparkan dengan perlahan kaoskaos kepada warga. Warga yang berhasil menangkap lemparan presiden itu pun berteriak gembira sambil meloncat. Tak jarang bila ada dua individu yang menangkap satu kaos, tarik-menarik tak terhindarkan. Rombongan pun sempat berhenti untuk mengisi ulang muatan barang yang dibagikan, mengingat mobil Presiden berada di urutan keempat iring-iringan, sedangkan muatan barang ada di baris belakang. Penyebab lain iring-iringan terhenti adalah karena mobil yang ditumpangi Presiden mogok di Kabupaten Kubu Raya saat menuju Pontianak. “Mobil mogok di perjalanan setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit karena bermasalah pada settingan gas, sehingga laju kendaraan tidak bisa dalam keadaan normal,” kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akhirnya pindah ke mobil
Toyota Alphard yang disediakan pemerintah daerah. Ajudan tentu mengecek sitausi lebih dulu sebelum orang nomor satu itu naik ke mobil. Proses itu memakan waktu sekitar 5 menit. Mobil kepresidenan yang dibeli pada 2008 sudah mengalami empat kali mogok, yaitu dua kali di Jawa Tengah, di Magetan (Jawa Timur) dan terakhir di Kalbar saat menuju Bandara Supadio, Pontianak. Meski demikian, Presiden belum melihat urgensi pengadaan mobil baru untuk kegiatan operasionalnya itu. Negara Bahagia Lantas apa manfaat bagi-bagi sepeda, buku, kaos, payung hingga kesempatan foto bersama itu bagi rakyat Indonesia? Pada 20 Maret 2017 lalu, “Sustainable Development Solutions Network”, salah satu badan PBB, meluncurkan Laporan “World Happiness Report” berisi peringkat negaranegara yang warganya merasa bahagia. Peringkat pertama adalah Norwegia (7.537 poin), Denmark (7.522 poin), Islandia (7.504 poin), Swis (7.494 poin) serta Finlandia (7.469 poin). Indonesia berada di peringkat 81 dengan 5.262 poin atau melorot dari peringkat pada tahun sebelumnya yaitu peringkat ke-79 dengan 5.314 poin. Nilai tersebut diperoleh dari 3.000 responden yang disurvei dari masingmasing 150 negara mengenai kondisi hidupnya dengan memberikan poin 0 sebagai kondisi paling buruk dan 10 untuk kondisi terbaik. “Bayangkan sebuah tangga, yang memiliki pijakan dari nomor 0 yang terendah hingga 10 paling atas,” demikia laporan itu menyebutkan. Ada 6 faktor yang diukur, yaitu pendapatan per kapita, tingkat harapan hidup, dukungan sosial (misalnya dengan memiliki orang untuk membantu saat kondisi sulit), tingkat kepercayaan (yang diukur dengan ketiadaan korupsi di pemerintah dan sektor bisnis), serta tingkat kemurahan hati (dihitung dari besaran donasi). Dalam laporan itu, ada satu bab khusus membahas perbandingan antara Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Indonesia mengenai kepuasan hidup masyarakat usia dewasa. Setelah mengalkulasi sejumlah indikator, laporan itu menyatakan bahwa di Indonesia, penyakit mental memang perlu diperhatikan, tapi kurang memengaruhi tingkat kebahagiaan dibanding besaran pendapatan. Sakit secara fisik menjadi sumber kesulitan yang lebih besar dibanding sakit mental. Kunci untuk mencapai kebahagian akhirnya adalah menyediakan lingkungan sehat untuk perkembangan mental anak di usia tumbuh kembang sekaligus kesehatan ibu. Pendidikan pun tetap menjadi salah satu cara. Bagi-bagi sepeda dan barangbarang lain memang mendatangkan kebahagian, tapi bukan menjadi upaya jangka panjang. Sebenarnya upaya “untuk membahagiakan warga” pun sedang dikerjakan pemerintah. Presiden Jokowi pada rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor pada 5 Januari 2017 menegaskan hal tersebut. (desca)
Sambungan Halaman 1
di Sumbar. Hal itu sesuai dengan tugas dari BPKP untuk menciptakan pemerintahkan yang bersih. Ia mengakui bahwa laporan dan administrasi keuangan dimulai dari OPD-OPD di Pemprov maupun Pemkab dan Pemko. Persoalan yang sering terjadi, kata dia, OPDOPD belum siap dalam pelaporan dan administrasi keuangannya. “Banyak kejadian, Gubernur, Bupati atau Walikota harus menunggu laporan dan administrasi keuangan OPD karena OPD sendiri belum siap dalam penyusunan
administrasi keuangannya. Untuk itu, kita siap memberikan pendampingan,” jelasnya. Danny pun mendukung tindakan Gubenrnur Sumbar yang tidak segan-segan menurunkan kepala OPD yang lalai dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal itu, kata dia dikarenakan memang laporan keuangan Pemprov, Pemkab dan Pemko dimulai dari OPD-OPD tersebut. “Selain itu, tentu akan memberikan efek jera bagi kepala OPD yang lalai,” katanya. (pep)
Kepala OPD Lalai, ...................................
kendali dan sulit dideteksi. “Harus diakui masih ada oknum yang bisa lolos melakukan penyimpangan bahkan bertahun-tahun. Ini sulit dideteksi, namun kita serahkan hal itu sepenuhnya kepada aparat,” katanya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Danny Amanda menyebutkan pihaknya siap memberikan pendampingan kepada provinsi dan kabupaten serta kota
Pentingnya Isu Keamanan ...................
Sambungan Halaman 1
bukan merupakan program ITU, tetapi kita coba menyisipkan pesan perjuangan untuk hal itu di dalam program ITU. RPM 2017 di Bali merupakan pertemuan untuk menyatukan kepentingan bersama negaranegara di kawasan untuk dibawa ke sidang Konferensi Pembangunan Telekomunikasi Dunia di Buenos Aires, Argentina, Oktober mendatang. RPF 2017 di Bali dihadiri oleh perwakilan 29 negara anggota ITU di Kawasan AsiaPasifik. ITU sebagai organisasi telekomunikasi dunia mengamanatkan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan pada kontennya. Namun demikian, keamanan infrastruktur jaringan guna mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dan komunika-
si, seperti internet, untuk hal-hal yang negatif tetap perlu didorong. Ini akan tetap kita perjuangkan. Negara-negara berkembang sebetulnya lebih menginginkan ITU membuat pedoman dan programprogram yang berkenaan dengan infrastruktur keamanan jaringan siber. Tapi negara-negara maju dengan sangat hati-hati biasanya tidak menginginkan ITU yang mengurusi infrastruktur itu terlalu jauh mengurusi konten supaya nanti tidak mengatur-ngatur tentang sensor. Menurut saya, negara-negara berkembang menilai penting keamanan siber termasuk didalamya norma siber mengingat perbedaan dalam hal budaya, agama, sosial dan politik dari setiap negara. Nilainilai satu negara belum tentu sama dengan negara lainnya. Misalnya terkait pornografi. Negara berkembang yang menjadi pasar dari produk-produk seperti itu ingin negaranya itu,
dihormati nilai-nilai agama, maupun nilai-nilai kulturalnya, supaya tidak terganggulah oleh masuknya konten-konten dalam tanda kutip negatif. Seperti disebutkan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Imam Nashiruddin usulan Indonesia pada prinsipnya dapat diterima oleh sidang dan didukung oleh negara-negara lainnya. Usulan tersebut menurut dia akan dibahas lebih lanjut dengan tim ahli ITU. Sejumlah negara juga mengusulkan untuk diajukan dalam pertemuan Asia Pasifik Telecommunity yang akan digelar di Bangkok Thailand, April 2017. Cybersecurity memang sudah lama menjadi perhatian tetapi belum menjadi resolusi ITU. Harapannya kita bisa mewujudkan di WTDC 2017 Buenos Aires, Argentina. (Ikhsan: Kepala Pusat Kerjasama Internasional Kementrian Komunikasi dan Informatika)
Sambungan Halaman 1
kurang baiknya fasilitas. Kemudian pemerintah juga perlu segera membenahi manajemen kelolanya. Karena gerbang utama sebagai identitas menuju tempat wisata itu juga belum ada, malah banyak kelompok-kelompok masyarakat yang menyediakan fasilitas bagi wisatawan di sepanjang jalan untuk menuju puncak Mandeh itu. “Pengelolaan fasilitas untuk membawa wisatawan menuju puncak Mandeh harus diselesaikan
oleh pemerintah agar ada persamaan di antara kelompok masyarakat yang mengelola saat ini,” ujarnya. Kemudian juga harus ada persamaan mengenai biaya sewa perahu, harga parkir dan semua sarana lainnya agar wisatawan merasa aman dan nyaman datang ke sana. “Wisatawan yang datang harus tahu bahwa kalau ingin ke Mandeh melalui gerbang resmi, membayar biaya masuk, dan pemakaian fasilitas yang jelas dan terjamin oleh pemerintah,” katanya.
Dengan adanya gerbang wisata Mandeh akan menjadi identitas bagi objek wisata yang disebutsebut sebagai Raja Ampat-nya Sumbar itu, ujar dia. Ia menilai tidak masalah memakai fasilitas yang disediakan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki usaha perjalanan wisata seperti perahu wisata, namun harus tertata dan terjamin laik operasi. Jika pengelolaan sudah baik maka pemerintah baru membicarakan investasi wisata, hal ini untuk pengembangan yang lebih besar. (eko/hn/ak/ant)
melakukan sejumlah pertemuan dengan para terdakwa dan anggota DPR RI dan pejabat Kemendagri terkait proses penganggaran KTPe. Yang bersangkutan juga diduga terkait aliran dana kepada sejumlah anggota Banggar dan anggota Komisi II DPR dan pejabat Kemendagri,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kedua, dalam proses pengadaan Andi diduga berhubungan dengan para terdakwa dan pejabat di Kemendagri. “Yang bersangkutan mengkoordinir tim Fatmawati yagn diduga dibentuk untuk pemenangan tender kemudian terkait aliran dana kepada sejumlah panita pengadaan,” ungkap Alexander. Dalam dakwaan mantan Direktur Jendera Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto, Andi disebut sebagai pihak yang cukup dominan mulai dari penganggaran hingga pengadaan KTP-e. Andi adalah pengusaha yang sudah biasa menjadi rekanan di Kemendagri. Andi dan Irman juga sepakat akan menemui Setya Novanto (Setnov) selaku Ketua Fraksi Partai Golkar guna mendapat kepastian
dukungan Partai Golkar terhadan KTPe. Pada Juli-Agustus 2010, Andi Agustinus beberapa kali bertemu Setnov, Anas Urbaningrum, Nazaruddin karena dianggap representasi Partai Demokrat dan Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui KTP-e. Andi juga yang selanjutnya menyerahkan sejumlah uang kepada anggota DPR yaitu Anas Urbaningrum, Arief Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar Sudarsa, Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, Olly Dondokambe, Tamsil Linrung, Marzuki Ali, Partai Golkar, Partai Demokrat serta pejabat Kemendagri saat itu yaitu Sekjen Kemendagri Diah Anggraini serta Mendagri Gamawan Fauzi melalui saudaranya Azmin Aulia. Setelah membereskan soal anggaran, Andi pun membuat tim Fatmawati yang terdiri dari para pengusaha untuk mengerjakan proyek KTP-E untuk mengatur pelelangan sehingga konsorsium yang mereka inginkan dapat menang lelang dan dibayar meski pekerjaan KTP-E tidak selesai dan terlampau mahal sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun dari total anggaran Rp5,95 triliun.(desca)
Para orangtua bahkan rela menunggui anaknya di sekolah sejak pagi hingga jam pulang. Akibatnya, para ibu tersebut “melalaikan” tugasnya menyediakan makanan untuk suaminya yang pulang makan siang harinya. Hingga sore kemarin, beredar informasi seorang anak SD asal Kelurahan Sembilan Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah diculik kawanan bandit. Dari info di Medsos facebook, dikatakan pelakunya berhasil ditangkap Polisi. Korban disebutkan diculik kawanan bandit di pinggir jalan Lubuk Sikarah menggunakan sebuah mobil minibus saat dalam perjalanan pulang dari sekolah, hingga teman-teman korban berteriak minta tolong. Berita di Medsos ini langsung jadi viral menjadi pesan berantai yang menghebohkan. Puncaknya, pelaku penculikan disebut-sebut berhasil ditangkap Polisi di kawasan Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. “Ada penculikan anak di kawasan Sembilan Korong, dan pelakunya kini telah ditahan Polisi. Hati-hati, anak –anak sebaiknya diantar-jemput langsung ke sekolah atau MDA demi keselamatan. Jangan dibiarkan sendirian,” ujar Karmina (34), wali murid di sebuah SD di kawasan Sembilan Korong, Kamis (23/3). Meski tak jelas kebenarannya,
informasi tersebut justru ditelan mentah-mentah oleh sebahagian warga kota, terutama bagi kaum ibu-ibu. Saking cemasnya, kaum ibuibu panca rumor tersebut beredar kelabakan menyusul langsung anak ke sekolah, mengawal pergi les, hingga dijemput antar ke MDA. “Banyak dari ibu-ibu yang minta izin untuk menjemput anaknya ke sekolah. Di tingkat TK dan SD. Kasus penculikan itu, telah membuat kami khawatir, meski tidak begitu tahu tentang yang sebenarnya,” ujar Triati, salah seorang pegawai di Pemko Solok. Kapolres Solok Kota, AKBP Susmelawati Rosya langsung membantah adanya kasus penculikan anak yang telah menghebohkan tersebut. Susmela juga menyatakan tidak ada proses penangkapan atas pelaku. Ia menegaskan informasi itu kabar bohong, alias hoax. “Hingga senja ini, tidak ada satupun laporan anak hilang masuk ke Mapolres Solok Kota, maupun dari Polsek-Polsek di wilayah hukum Polres Solok Kota. Dapat kami pastikan, informasi itu hoax alias kabar bohong. Meski begitu, kita akan menelusuri siapa penyebar berita ini. Kita akan tangkap dan dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” ujar Susmela. (rzl)
Agus Narogong .......................................
Sambungan Halaman 1
“Penyidik KPK sudah melakukan penangkapan terhadap AA (Andi Agustinus), tempat penangkapannya di daerah Jakarta Selatan pada siang hari tadi. Kami punya waktu 1 x 24 jam sebelum menentukan langkah hukum berikutnya, apakah akan ditahan atau tidak,” kata Juru Bicara KPK Febri DIansyah di Jakarta, Kamis. Penangkapan dilakukan karena diduga Andi kerap melakukan tindak pidana korupsi. “Alasan penangkapan karena tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan hari ini kami juga masih melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Cibubur,” tambah Febri. Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. KPK menduga Andi Narogong memiliki peran aktif atas penangaran dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek pengadaan KTP-e. “Pertama dalam proses penganggaran, yang bersangkutan
Dua Polres Direpotkan, ........................
Sambungan Halaman 1
penculikan anak yang disebutsebut, tidak pernah ada. Asal usulnya pun ngawur belaka. Bahkan saat petugas lain merazia seluruh titik yang menjadi pintu masuk ke wilayah hukum Mapolres Arosuka, mereka tak menemukan keganjilan dan tanda-tanda kasus penculikan. Kapolres Solok Arosuka, AKBP Reh Ngenana yang turun langsung ke kawasan Sari Manggis juga kecewa. Bahkan, Reh Ngenana meminta personilnya nengamankan orang gila yang berkeliaran. Termasuk pengemis yang mencurigakan. Bahkan, di depan para kaum ibu di kawasan tersebut, Reh Ngenana meminta para orang tua untuk mengatakan kepada anak-anaknya agar menimpuk dengan batu. Jika ada orang yang tak dikenal merayu dan mengajak ikut. Bila ada orang tak dikenal tiba-tiba mendekat, merayu, mengajak ikut dengan dalih apapun, saya intruksikan agar mereka ditimpa saja dengan batu, atau digigit tangannya,” seru Kapolres di hadapan sejumlah perempuan untuk disampaikan pada anakanak. Sementara itu, di wilayah hukum Polres Solok Kota, juga terjadi kasus serupa. Kota Solok digegerkan kasus penculikan anak.
Irwan: Sebaiknya Kampanye .............
Sambungan Halaman 1
“Biaya yang harus dikeluarkan calon sangat besar. Salah satu contohnya untuk membayar saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Belum lagi untuk operasional dan kampanye,” katanya usai menghadiri acara pencanangan pemasangan pin anti gratifikasi di Padang, Kamis. Menurutnya untuk pemilihan kepala daerah di Sumbar saja yang penduduknya 4,5 jiwa, ada sekitar 11 ribu TPS. Satu TPS butuh satu saksi dengan honor masing-masing Rp200 ribu. Anggarannya sekitar Rp2,2 miliar. “Itu belum untuk kampanye. Coba bayangkan untuk provinsi lain yang punya jumlah penduduk puluhan kali lebih banyak dari Sumbar. Atau bandingkan dengan Pemilihan Presiden,” katanya. Selain itu, menurutnya saat menjadi kepala daerah, seharusnya ada perangkat aturan yang memudahkan pemimpin membantu
rakyatnya. “Dulu ada namanya bantuan sosial dan hibah. Tapi untuk Sumbar sejak 2013 tidak bisa lagi karena belum bisa memenuhi kebutuhan wajib seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Padahal saat mengunjungi masyarakat, banyak yang meminta bantuan, tetapi anggarannya tidak ada,” kata dia. Maka, jika ada masjid yang butuh bantuan, maka kepala daerah tidak bisa langsung membantu. Demikian juga jika ada warga miskin yang meminta bantuan secara langsung. Menurutnya banyaknya tuntutan dan kebutuhan anggaran seperti itulah yang bisa mendorong kepala daerah untuk mencari peluang pembiayaan lain sehingga rentan korupsi. Ia mengatakan hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam membentuk peraturan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu Direktur Gratifi-
kasi KPK, Giri Suprapdiono menyebutkan wacana yang diapungkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno tersebut memang bisa menjadi salah satu langkah mencegah perilaku korupsi. Namun membutuhkan anggaran yang sangat besar dan kemungkinan belum bisa ditanggung negara. Meski demikian, ia mengatakan wacana itu bisa menjadi salah satu pertimbangan nantinya. Saat ini, menurut dia yang menjadi persoalan di Indonesia adalah krisis keteladanan. Pemimpin belum bisa memberikan contoh yang baik pada bawahan dan masyarakatnya, terutama terkait korupsi. Hal itu dibuktikan banyaknya gubernur, bupati dan wali kota yang tersandung kasus korupsi di KPK. Tercatat 17 gubernur dan 58 bupati/wali kota di Indonesia yang berurusan dengan KPK. Untuk itu perlu didorong supaya kepala daerah lain untuk benar-benar memberikan contoh anti korupsi, sehingga pegawai dibawahnya tidak tertular, katanya.(agp)
8
JUMAT 24 MARET 2017
SERANGAN LONDON
Selebriti Hollywood Turut Berduka NEW YORK - Empat orang tewas dan setidaknya 20 orang terluka setelah serangan yang terjadi di Gedung Parlemen Inggris, London, Rabu malam (22/3). Kejadian berawal ketika satu kendaraan roda empat menabrak para pejalan kaki dan seorang pelaku menikam seorang polisi di dekat parlemen Inggris. Mereka yang tewas adalah pelaku, seorang polisi yang ditikam pelaku, dan dua korban yaitu pejalan kaki yang ditabrak kendaraan di Jembatan Westminster, bersebelahan dengan parlemen. Menanggapi serangan itu, sejumlah nama besar di industri musik dunia menggunakan akun Twitter mereka untuk mengucapkan belasungkawa dan memanjatkan doa bagi mereka
yang berada di London. Penyanyi Nicki Minaj mencuit, “Semoga Tuhan melundungi semua orang yang ada di London. Saya benci mendengar berita sedih. Saya turut berbelasungkawa kepada keluarga korban.” Sementara, Katy Perry menuliskan “Mengirim (bendera Amerika Serikat) cinta ke (bendera Inggris),” disertai emote sedih, dua jari, lambang hati dan bola dunia. Demikian pula dengan penyanyi dan penulis lagu Pink yang marah sekaligus sedih saat mendengar berita tersebut. “Saya turut bersedih bagi orang-orang di London...,” cuit dia. Penyanyi asal Irlandia yang tergabung dalam boy band One Direction berpesan agar orang-
orang di Inggris menjaga keselamatan mereka. Diikecam Host asal Inggris James Corden meluangkan waktu sejenak saat memandu acara “Late Late Show” untuk memberi ucapan turut berbelasungkawa kepada warga London setelah serangan yang terjadi Rabu malam. “Menonton berita hari ini, saya merasa jauh, sangat jauh dari rumah,” kata dia, dilansir dari The Hollywood Reporter. Menurut dia, ketika sesuatu seperti itu terjadi di kota kita, maka kita jelas tidak merasa senang karena kita jauh, yang kita rasakan adalah kita ingin bisa merasa ada di sana dengan orang yang kita cintai, berdiri bersama mereka.
“Saya tahu banyak orang dari Inggris menonton acara ini, karena banyak orang dari Inggris bekerja di acara ini,” kata Corden. Dan, tentu saja, kita turut berduka kepada semua orang yang terkena dampak ini.” London, sambung dia, adalah kota yang beragam dan membanggakan dan brilian. Dan, satu hal yang pasti, tambah dia, jika tindakan terorisme ini dilakukan dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang di London. “Saya tahu pasti bahwa halhal seperti ini membuat mereka lebih dekat dan menjadi satu. Malam ini, kami mengirimkan rasa simpati kami yang tulus kepada semua orang di Inggris. Tetap aman!” katanya. (*)
GITA GUTAWA
Indonesia Kurang Lagu PerempuanTangguh JAKARTA - Penyanyi muda Gita Gutawa berpendapat Indonesia butuh lebih banyak lagu yang liriknya menguatkan serta menginspirasi kaum perempuan. Putri musisi Erwin Gutawa itu memberi contoh, Amerika Serikat punya Beyonce dengan lagu “Run The World” yang liriknya bertema perempuan tangguh. “Kita kayaknya hanya punya sedikit bahkan enggak ada lagu tentang empower woman, emansipasi wanita,” kata Gita dalam peluncuran soundtrack “Kartini” di Jakarta, Selasa. Itulah mengapa Gita merasa senang
GITA GUTAWA
ketika diajak berduet dengan Melly Goeslaw untuk membawakan lagu “Memang Kenapa Bila Aku Perempuan” untuk soundtrack film “Kartini”. Selain karena mendapat kesempatan untuk bekerjasama dengan musisi yang dihormatinya, ia juga senang bisa menyanyikan lagu yang berisi pesan indah untuk menguatkan kaum Hawa. Menurut Gita, lagu “Memang Kenapa Bila Aku Perempuan” menggambarkan perjuangan Kartini yang berusaha mendobrak nasib perempuan agar setara dengan kesempatan yang dimiliki lelaki. Namun, di sisi lain lagu ini pun masih relevan dengan situasi terkini. “Aku senang bisa jadi bagian dari lagu yang monumental, semoga ini bisaempower perempuan dari semua generasi,” imbuh Gita. (Nanien Yuniar)
Katy Perry
PARLEMENTARIA KOMISI I DPRD SUMBAR PERTANYAKAN
Biro Kerjasama dan Rantau Pemprov yang Berkantor di Jakarta PADANG - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk meninjau kembali kebijakan meletakkan Biro Kerjasama dan Rantau berkantor di Jakarta. Pasalnya belum ada dasar hukum yang jelas mengenai regulasi tersebut. Ketua Komisi I DPRD Sumbar Achiar merasa khawatir, dengan berkantor di luar Sumbar, biro tersebut akan memakan anggaran yang besar jika melakukan rapat kerja di Sumbar, hingga sulit untuk dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar yang menjadi penanggung jawab dan koordinator seluruh OPD Setdaprov Sumbar, karena Sekdaprov sendiri yang berada di Padang. Ia menjelaskan, Biro Kerjasama dan Rantau Setdaprov Sumbar merupakan biro baru. OPD tersebut mulai diresmikan per 1 Januari 2017 bersama susunan OPD baru lainnya. Sebelumnya bidang kerjasama rantau digabung dengan bidang administrasi pemerintahan menjadi Biro Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Rantau Setdaprov Sumbar. Achiar mengatakan, tujuan dibentuknya bidang kerjasama dan rantau menjadi biro yang berdiri sendiri adalah untuk memaksimalkan kerjasama dengan pihak luar, salah satunya perantau. Dengan begitu diharapkan pembangunan di Sumbar bisa mengalami percepatan dengan bantuan banyak pihak dan tak hanya bergantung oleh anggaran pemerintah saja. “Inilah yang kami pertanyakan. Saat mengundang asisten III beberapa waktu lalu, apakah biro ini hanya untuk mengurusi kerjasama dengan perantau saja? Atau juga mengupayakan kerjasama dengan pihak lain selain perantau? Sedangkankan payung hukumnya belum ada,” ujar Achiar, Menurut dia, memang benar potensi perantau Sumbar sangat besar untuk membantu percepatan pemba-
Susunan Anggota Komisi I 01 - Drs,Achiar.Spd.MM (Ketua) 02 - Sabrana SE (Wakil Ketua) 03 - Ahmad Rius, SH (Sekretaris) 04 - Drs.Aristo Munandar. 05 - Asrul Tanjung, SAg 06 - Syafril Ilyas, SIP 07 - H.Irsyad Syafar, Lc 08 - Rahayu Purwanti 09 - Drs.Apris 10 - Taufik Hidayat, SE
Komisi I DPRD Sumbar saat kunjungan kerja ke Pesisir Selatan
Komisi I DPRD melakukan hearing dengan Satpol PP
Komisi I DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman
Komisi I DPRD Sumbar saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar
ngunan di Sumbar. Keberadaan para perantau Sumbar yang sukses dan berpeluang, bisa membantu pembangunan, memang banyak berada di pulau Jawa, terutama Jakarta. Achiar menilai bisa jadi Pemprov Sumbar merasa biro tersebut hanya untuk memaksimalkan potensi perantau untuk pembangunan, sehingga ditempatkan di Jakarta. Namun, kata dia, DPRD Sumbar menyesali jika biro tersebut hanya
Kerjasama DKI dengan Bangka Belitung itu, kata dia, diatur oleh Biro Kerjasama DKI dengan bekerjasama pula dengan Dinas Peternakan DKI. Hal serupa inilah yang juga diharapkan DPRD dari Biro Kerjasama dan Rantau Sumbar. Achiar menegaskan jangalah Pemprov memperkecil peluang kerjasama Sumbar hanya dengan perantau saja, karena banyak tokoh-tokoh, lembaga, provinsi dan pihak lain yang
mengupayakan kerjasama dengan perantau saja. Ini dikarenakan di luar perantau, banyak kerjasama lain yang juga bisa diupayakan dalam berbagai bidang. Misalnya untuk bidang ekonomi, pariwisata dan sebagainya. “Banyak kerjasama dengan pihak selain perantau yang bisa kita upayakan. Misalnya mencontoh pada DKI Jakarta yang bekerjasama bidang peternakan sapi dengan Bangka Belitung,” ujarnya.
bisa diajak untuk menjalin kerjasama demi pembangunan Sumbar. “Jika kita ingin memaksimalkan potensi kerjasama dari berbagai bidang ini tentu biro Kerjasama dan rantau harus berkantor di Padang. Sehingga mudah berkoordinasi dengan Setdaprov Sumbar dan dinas/OPD lainnya,” tegas dia. Dikatakan Achiar, Komisi I DPRD Sumbar telah membicarakan masalah ini bersama Sekdaprov Sumbar, Ali
Asmar, serta asisten III, tentang ketidakjelasan bidang dan pertanggungjawaban koordinasi. Selain masalah letak kantor, DPRD Sumbar juga minta Pemprov segera menyelesaikan masalah ambiguitas koordinasi Biro Kerjasama Rantau dengan Asisten karena belum ada dasar Hukum yang jelas Achiar menjelaskan, pertanggungjawaban dan koordinasi biro tersebut tumpang tindih dan tak jelas. Biro tersebut lini kerjanya sangat erat dengan Asisten I Bidang Pemerintahan, namun dalam struktur OPDnya, biro tersebut berada di bawah koordinasi Asisten III. Achiar mengatakan , kebijakan tentang biro kerjasama dan rantau berkantor di Jakarta telah dikonsultasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun belum ada balasan sampai sekarang. “Inikan terjadi tumpang tindih dan ambigu. Kita harap masalah ini cepat diperjelas,” ujarnya. Sebagai OPD baru, tambah Achiar, Biro Kerjasama dan Rantau membutuhkan arahan yang tepat dari asisten yang benar-benar membawahi bidang terkait. Namun jika dalam kerjanya biro ini harus berurusan dengan dua asisten tentu koordinasi kerjanya menjadi tak jelas. (adv)
JUMAT 24 MARET 2017
RANAH BINGKUANG
9
PELAKSANAAN PARKIR METER TIDAK SESUAI HARAPAN
Kata Dishub Masih Butuh Waktu CERITA DARI RELOKASI PEDAGANG PASAR BANDA BUEK
Warga Apresiasi Kerja Pemko PADANG (Metrans) Sejumlah warga di sekitar Pasar Banda Buek dan yang berbelanja di lokasi bekas relokasi pedagang di kawasan pasar tersebut mengapresiasi pelaksanaan penertiban salah satu tempat jual beli tertua di kota Padang itu. Salah satu warga yang tinggal di Koto Lalang dekat pasar tersebut, Kamis (23/3), Zulkarnain mengatakan penertiban pedagang secara damai tersebut merupakan prestasi pemerintah. Sebab, ujarnya selama ini lokasi tersebut sulit ditertibkan pemerintah, bahkan saat ada razia kerap terjadi perselisihan. Disamping itu, tambahnya saat selesai pembangunan lantai dua pasar tersebut, banyak keluhan dari pedagang yang mengakibatkan sebagian besar tetap jualan di bawah. “Diharapkan keberhasilan ini efektif dan pasar terus tertib,” ujar dia. Warga lain yang biasa berbelanja di Banda Buek, Wiwik juga mengapresiasi capaian pemerintah ini, akan tetapi dia meminta kepada pemerintah juga untuk menertibkan pangkalan ojek yang mangkal di badan jalan depan pasar. Sejauh ini ujar dia kemacetan pasar disebabkan parkir yang tidak efektif, dengan pindahnya pedagang ke lantai dua dapat dikurangi. Akan tetapi ojek sering terlihat berjajar di depan pasar yang menyebabkan kemacetan khususnya pada hari Pasar, Selasa dan Sabtu. Menanggapi hal itu Kepala Dinas Perdagangan Padang, Endrizal menyebutkan upaya persuasif dan konsolidasi secara perlahan dan bertahap menjadi kunci pemindahan tersebut. Dia mengatakan sebagai salah satu pasar satelit besar di Padang, tentu banyak persoalan seperti premanisme dan pedagang yang nakal, bila menggunakan kekerasan tentu tidak akan bertemu hasilnya. “Dengan pendekatan satu persatu pedagang sambil memberikan penerangan yang logis, ini menjadi upayanya,” ujar dia. Ke depan pihaknya akan mengawasi adanya kemungkinan pedagang nakal berjualan kembali dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar pasar. Sebelumnya, Rabu (22/3) Dinas pasar kota Padang dan Sapol PP setemopat melakukan penertiban dan relokasi padang yang bandel dan berjualan pada tempat yang dilarang di pasar tersebut. Selain warga, mantan Lurah Banda Buek, Nurmis Yakub juga mengapresiasi penertiban pasar tersebut dan berharap pimpinannya dapat menjadikan Pasar Banda Buek sebagai barometer pusat perdagangan di Padang selain Pasar Raya. (*ant)
Meski sudah dicanangkan sejak September tahun lalu, penerapan parkir meter di Padang belum sesuai harapan. Secara teori penerapan parkir meter tersebut tentu sangat baik dan menguntungkan serta pasti didukung masyarakat.
PADANG (Metrans) Akan tetapi harapan masyarakat akan system perpakiran modern tersebut masih tergantung di awingawang. Di sejumlah tempat yang ditetapkan sebagai tempat uji coba terkesan gagal total. Di kawasan pondok dan Permindo misalnya tetap saja parker meter tidak berarti apaapa. Tukang parkir liar malahan tetyap ada dan mengutip uang kepada pengunjung. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indra Syani mengatakan butuh waktu untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang penerapan parkir meter. “Sudah dicanangkan tahun lalu, namun untuk pelaksanaan harus bertahap karena berhubungan dengan masyarakat,” katanya, menanggapi keluhan masyarakat terkait belum beroperasinya
BUTUH WAKTU- Meski sudah dicanangkan sejak September tahun lalu, penerapan parkir meter di Padang belum sesuai harapan.Dinas Perhubungan kota Padang menyatakan butuh waktu untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang penerapan parkir modern tersebut. sistem parkir modern tersebut, Kamis (23/3). Dia menyebutkan beberapa hal yang harus diubah seperti biasa membayar kepada tukang parkir lalu pergi, kali ini harus melakukan isi ulang untuk kartu dan kemudian menggunakan sistem elektronik. Dari analisis di lapangan, ujarnya sebagian besar masyarakat belum bisa melaksanakan hal tersebut. Selain pengendara, paradigma tukang parkir juga
harus diubah khususnya dalam mengambil lahan untuk parkir. Seperti kebiasaan mengambil lahan toko, atau badan jalan. “Ini butuh proses meski untuk parkir meter ini puluhan tukang parkir sudah mendapat pelatihan,” kata dia. Selain mengubah paradigma sebutnya, menganalisis keuntungan dan kerugian dari parkir meter masih terus dilakukan. “Saat ini baru Jakarta
di Pasar Raya Padang, karena saat ini sudah disediakan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang representatif. Hal itu disampaikan Walikota Padang H. Mahyeldi
parkir meter yang telah dicanangkan sejak September tahun lalu harus lebih dipermudah. Sebab, katanya dengan sistem kartu dan harus isi ulang sedikit merepotkan khususnya kaum ibu-ibu yang biasa belanja di Jalan Permindo atau Pasar Raya. Seharusnya sebut dia, kemudahan parkir saat ini dengan membayar tunai bisa dipertahankan namun sistemnya lebih tertib. (no2/ant)
Terminal Angkot Masih Tergantung
PADANG (Metrans) Rencana pengoperasian terminal angkutan kota (angkot) di Pasar Raya, Kota Padang bergantung pada penataan pedagang, parkir dan kondisi di lokasi tersebut, kata pejabat Dishub setempat. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Hendrizal Azhar melalui Sekretaris Dinas Yudi
Indra Syani, di Padang, Kamis(23/3) . “Saat ini masih belum bisa dipastikan karena menunggu penuntasan bangunan inpres dan relokasi pedagang,” kata Yudi. Dia menyebutkan saat ini angkot yang masuk ke Pasar Raya belum sepenuhnya bisa diarahkan ke terminal yang berada di samping gedung balai kota lama, akibat masih
adanya pedagang dan konstruksi bangunan inpres blok III. Selain terminalnya kata dia, jalur menuju lokasi di Jalan Sandang Pangan juga masih sempit sehingga tidak representatif. Disamping itu pertimbangan kenyamanan dan keamanan pengunjung Pasar Raya berbelanja juga menjadi faktor belum beroperasinya
Sekarang Ada TPA di Pasar Raya PADANG (Metrans) Kesibukan orang tua bukan alasan untuk menelantarkan anak-anaknya. Tidak terkecuali orang tua yang berdagang atau beraktifitas
yang telah sukses dengan sistem ini namun tidak bisa dilakukan satu atau dua tahun, begitupun di Padang,” katanya. Meskipun begitu pihaknya optimis, Padang dapat segera menerapkan sistem yang sementara telah dicanangkan di tiga lokasi yakni Jalan Permindo, Jalan Pondok dan Jalan Niaga tersebut. Sementara itu salah satu pemilik toko di Pasar Raya Andre mengatakan sistem
Ansharullah Dt. Marajo saat meresmikan TPA bantuan Badan Usaha Milik Negara dengan tajuk “Bhakti BUMN Untuk Negeri” di Pasar Raya Padang, Kamis (23/3).
PENITIPAN- Kesibukan orang tua bukan alasan untuk menelantarkan anak-anaknya. Tidak terkecuali orang tua yang berdagang atau beraktifitas di Pasar Raya Padang, karena saat ini sudah disediakan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang representatif.
“Jangan jadikan alasan kesibukan sehingga anakanak tidak mendapatkan perhatian,” kata walikota. Menurut Mahyeldi, keberadaan TPA yang represantatif di Pasar Raya sebagai upaya strategis dalam pembinaan generasi muda mulai dari usia dini. Setidaknya anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang tidak terabaikan hanya karena orang tuanya sibuk berjualan di pasar. “Ini strategis sekali sehingga anak-anak tetap terbina disela kesibukan orang tua,” sebut Mahyeldi. Mahyeldi menambahkan, bentuk perhatian dari BUMN di Kota Padang patut diapresiasi. Perhatian ini diharapkan juga untuk fasilitas pendidikan lainnya,
karena masih terdapat beberapa sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar dua shift. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruang belajar. “Kami juga mengharapkan BUMN dapat membantu untuk pembangunan ruang belajar untuk 100 sekolah dengan total anggaran kurang lebih150 milyar,” imbuh Mahyeldi. Pada kesempatan ini Walikota menerima penyerahan kunci TPA secara simbolis dari perwakilan BUMN di Kota Padang. Sekaligus melakukan penguntingan pita menandai peresmian TPA yang berlokasi di lantai III Pasar Raya Padang tersebut. Terlihat hadir pimpinan BUMN diantaranya Dirut Semen Padang, pimpinan BRI serta lainnya. (du/yz)
terminal tersebut. “Jangan sampai akibat adanya terminal pengunjung terganggu akibat polusi atau premanisme, ini akan dianalisis,” ujarnya. Dia menyebutkan bila nantinya beroperasi tidak akan dibuat satu jalur saja namun beberapa sesuai jurusan angkot. Misalnya jurusan Timur, Utara dan Selatan sesuai arah trayek, misalnya Ulu Gadut ke Pasar Raya berada pada jurusan Timur, sedangkan Pasar Raya ke Limau
Manis jurusan Utara. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesemrawutan lalu lintas sekaligus memudahkan masyarakat. Sementara itu salah satu supir angkot Youri berharap selain menyiapkan terminal yang representatif pemerintah juga bisa menjamin keamanan supir dari premanisme. Selama ini kata dia permasalahan supir di lapangan adanya gangguan dari oknum tertentu yang berujung pada konflik. (*ant)
TERGANTUNG- Rencana pengoperasian terminal angkutan kota (angkot) di Pasar Raya, Padang bergantung pada penataan pedagang, parkir dan kondisi di lokasi tersebut, kata pejabat Dishub setempat.
RANAH
10
JUMAT 24 MARET 2017
WALIKOTA SAMPAIKAN LKPD 2016
Pemko Bukittinggi Pertama di Sumbar Walikota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias, S.H., Kamis (23/3) di kantor BPK Perwakilan Sumbar di Padang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima Eliza, M.M, AK,CA Kepala BPK Sumbar. BUKITTINGGI (Metrans) “Ini sebagai wujud komitmen kita menjalankan sistem anggaran yang baik dan professional, sehingga penyampaian LKPD bisa kita lakukan lebih cepat sepuluh hari dibanding tahun lampau,” kata Walikota Ramlan Nurmatias di sela-sela penyampaian LKPD tersebut di Padang. Lanjut Ramlan Nurmatias, Bukittinggi sebagai daerah yang menjunjung tinggi aturan dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan. Bahkan, dari 19 kabupaten dan kota, termasuk Pemprov Sumbar, Bukittinggi merupakan daerah pertama yang telah menyampaikan LKPD 2016 ke BPK. Dibanding periode sebelumnya, penyerahan LKPD 2016 lebih cepat sepuluh hari, karena tahun lalu LKPD diserahkan 31 Maret yang merupakan batas terakhir penyampaiannya sebagaimana diatur Permendagri 13/
SERAHKAN LKPD - Walikota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias, SH saat menyerahkan LKPD kepada Eliza, M.M, AK,CA Kepala BPK Sumbar, kemarin. 2006 tentang Pedoman PengeloLaan Keuangan Daerah. LKPD yang disampaikan meliputi pernyataan tanggungjawab mutlak, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2016, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2016, laporan keuangan meliputi realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, serta
laporan ihtisar kinerja pemerintah daerah 2015 dan rancangan 2016. “Sebagai tahun kedua dalam pelaksanaan anggaran berbasis akrual, Pemerintah Kota Bukittinggi menurut Ramlan, telah banyak belajar dari tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan 2015 menjadi acuan dalam melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah (PP)
YJI Saluran Bantuan Korban Melalui LKKS PANGKALAN (Metrans) Sejak Kamis (23/3) UPT Pendidikan kecamatan Koto Baru kabupaten Limapuluh Kota mulai mendistribusian bantuan YJI (Yayasan Jantung Indonesia) Shafira, Dinas Kelautan, dan Perikanan, Yayasan Kanker Indonesia (YKI), Creative Women Community, Pemda Mentawai, Himpaudi, dan bantuan LKKS (Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat) kepada murid-murid Sekolah Dasar dan sejumlah pelajar lainnya di wilayah kerja UPT Koto Baru. Bantuan yang diantar LKKS dipimpin Drs.H.Perlagutan Nasution, MSi bersama anggota Rabu (22/3) diterima langsung kepala UPT Pendidikan kecamatan Pangkalan Hasan Basri,SPd di kantornya, dengan penuh rasa gembira bercampur haru. Maklum kata Hasan Basri musibah yang melanda kecamatan Pangkalan, Kapur IX dan kecamatan lainnya, memang terparah di Pangkalan dan Kapur IX. “Yang membikin kami terharu besarnya perhatian berbagai organisasi, OPD, organisasi sosail ibu-ibu dan bapak-bapak, DPD RI, BNPB, IWAPI, tidak Sumbar saja bahkan, Riau, Jambi, juga berbagai pulau Jawa apa lagi ibukota,” kata Hasan Basri. Dikatakannya, untuk penyaluran bantuan di luar posko yang ditangani kecamatan, atapun kabupaten, khusus lingkungan dunia pendidikan, pihaknya menyiapkan data lengkap jumlah sekolah, pelajar, serta guru yang terkena banjir dan longsor serta dampaknya. Di kecamatan Pangkalan ada bangunan sekolah dan siswa yang rusak dan hanyut berbagai dokumen sekolah, ada juga sekolah aman tetapi rumah dan harta bendanya habis hanyut dan terendam banjir, bahkan murid-murid atau pelajar daerah ini yang ada di Payakumbuh, Sarilamak, Padang, Bukittinggi dan lain yang bersekolah juga kena dampak. Ada yang kiriman uang, beras atau sembako dari orang tua yang biasa rutin tiap minggu sekurangnya, tak bisa dilayani seperti biasa, karena orang tua sibuk menyelesaikan rumah dan harta yang rusak dikampung. Jadi baik kami di kecamatan ataupun posko induk dipimpin Kapolres, Waka Dandim dengan Bupati Irfendi Arbi, juga menyelamatkan anak-anak yang sedang belajar di luar Pang-
POSKO BANTUAN - Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi sedang berada di Posko Bantuan, dengan deretan berbagai bantuan dari berbagai pihak. kalan, kata Hasan Basri. Bantuan berbagai pihak yang disalurkan LKKS Sumatera Barat berupa seragam sekolah dan jilbab antara 24 pasang sampai 222, topi dan dasi antara 11 sampai 222 stel, kaos kaki terbanyak 444 pasang, tas sekolah 222 unit, serta buku tulis dengan kelengkapan
lainnnya. “Agar penyaluran bantuan bagi korban banjir dan longsor merata, kami menyusun peta penyaluran, hingga jangan terjadi ada yang terlalu banyak menerima bantuan, ada yang sedikit atau tak dapat sama sekali. Untuk itu perlu kami antisipasi,” kata Hasan Basri optimis. (syn)
Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menurut Ramlan, merupakan laporan keuangan konsolidasian. Intinya, menggabungkan antara seluruh laporan keuangan SKPD dan PPKD dengan cara menggabungkan akun yang sama dan mengeliminir akun timbal balik. Secara umum LKPD tersebut meliputi laporan realisasi anggaran tercatat realisasi pendapatan Rp647,045 miliar, belanja sebesar Rp630,661 miliar dan pembiayaan netto sebesar Rp65,263 miliar.
Sementara, laporan perubahan saldo anggaran lebih sebanyak Rp81,135 miliar. Untuk neraca tercatat asset sebesar Rp1,378 triliun dengan kewajiban sebanyak 2,821 miliar dan ekuitas Rp1,375 triliun dengan penurunan ekuitas sebesar Rp864 miliar disebabkan pemindahan kewenangan urusan ke Pemprov Sumbar. Lalu, laporan Operasional 2016 tercatat untuk kegiatan operasional defisit sebesar Rp68,948 miliar, kegiatan non operasional defisit Rp2,351 miliar, sedangkan untuk pos luar biasa tidak terealisasi, sehingga akumulasi keseluruhan defisit Rp71,299 miliar. Untuk posisi laporan arus kas tercatat penurunan kas sebesar Rp9,119 miliar. Laporan perubahan ekuitas 2016 terjadi penurunan dari Rp1,440 triliun ,menjadi Rp1, 375 triliun. Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Eliza menyebutkan, laporan LKPD Kota Bukittinggi tersebut, akan diperiksa terlebih dahulu dan dalam kurun 60 hari kemudian baru dikembalikan ke Pemko Bukittinggi. Dalam pemeriksaan itu, pihaknya meminta Pemko Bukittinggi memfasilitasi penyediaan ruangan khusus agar bisa bekerja maksimal di Bukittinggi. Sedangkan kepala SKPD walikota diminta memfasilitasi agar tidak keluar daerah selama pemeriksaan. “Tujuannya tiada lain untuk memudahkan proses pemeriksaan kita,” Eliza menambahkan. (win)
Bupati Solsel Kukuhkan Tim Teknis FKS SOLOK SELATAN (Metrans) Tim teknis dan Forum Kabupaten Sehat (FKS), Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2018 dikukuhkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Pengukuhan bertempat di aula Sarantau Sasurambi, Kamis (23/ 3). Pengukuhan ini dihadiri ketua TP-PKK Ny.Suriati Muzni Zakaria, Kepala Dinkes Novirman dan beberapa orang kepala OPD kabupaten setempat. Ernita Jumarni, Sekretaris Bappeda Solsel sebagai ketua pelaksana kegiatan mengatakan, disamping mengukuhkan tim teknis dan Forum Kabupaten Sehat juga langsung diberikan pembekalan. Tujuan dari forum ini adalah tercapainya kondisi kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat. Langkah selanjutnya nanti juga akan dibentuk di tingkat kecamatan, yaitu Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, kemudian di tingkat nagari akan dibentuk Pokja Nagari Sehat. Ketua Forum Kabupaten Sehat Afrizal Amir dalam sambutanya mengatakan, untuk
lancarnya berjalan organisasi ini perlu dukungan dari Bupati Solok Selatan melalui OPD yang terkait. Saat ini forum fokus kepada 3 (tiga) tatanan, yaitu Kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat, kehidupan masyarakat yang sehat mandiri, dan kawasan pariwisata sehat. Tiga tatanan ini dilombakan untuk mendapatkan Swasti Saba Padapa. Menurutnya, forum tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari OPD terkait. Terakhir, Afrizal Amir memohon dukungan dalam bentuk anggaran, karena dengan anggaran minim akan membuat forum sulit bergerak. Bupati Muzni Zakaria yang merangkap sebagai Pembina FKS mengatakan, dengan pengukuhan ini tim teknis FKS bisa bekerja lebih maksimal dalam bekerja. Selain itu bupati mengajak bersama-sama lapisan masyarakat untuk menciptakan kabupaten sehat. Ia juga menegaskan kepada seluruh OPD diwajibkan mendukung kegiatan forum. (jhn)
SOSIALISASI PPID – beginilah suasana sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Aula Bappeda Kota Solok, kemarin.
TERBUKA, TAPI TETAP RAHASIA
PPID Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik SOLOK (Metrans) Untuk menjamin akses masyarakat mendapatkan informasi, Pemko Solok membentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan lembaga ini merupakan aplikasi dari UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi publik. Meski begitu, ketiga undang-undang tersebut,juga menjamin informasi rahasia tetap tidak boleh disebar ke publik. “Ada aturannya nanti. Ada informasi itu yang rahasia dan ada yang terbuka. Namun perlu diingat, hak memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Azazi Manusia (HAM),” ujar Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Solok, Zulfadli Tanin, saat sosialisasi penguatan Tupoksi PPID, Kamis (23/3). Zulfadli juga mengingatkan, Keterbukaan Informasi Publik (KIP), merupakan wujud negara demokratis. Namun, dalam praktiknya, keterbukaan informasi bukan berarti “telanjang”. Dia menyatakan ada informasi yang layak dikonsumsi publik dan ada informasi bersifatrahasia. “Ada klasifikasi informasi yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat rahasia. Kuncinya, dalam menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik, PPID harus menjunjung transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan keberimbangan,” ujarnya. Lebih lanjut, Zulfadli menyebutkan dalam pelaksanaanya, PPID terdiri dari PPID Utama dari pejabat berwenang dan PPID Pembantu yang berasal dari sekretaris semua Organiasasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Solok. “Sosialisasi ini dilakukan guna menjalankan amanat UU nomor 14 tahun 2008. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat dan efektif serta efisien,” lanjutnya. Sosialisasi yang digelar selama satu hari tersebut diikuti oleh 60 orang anggota PPID baik utama maupun pembantu dengan mendatangkan pemateri Kabid Layanan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kominfo Sumbar, Indra Sukma. “Dengan adanya PPID, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak publik terhadap kebutuhan informasi yang berkualitas dapat terpenuhi secara baik,” jelasnya. (rzl)
Penertiban Bangunan Liar, Tergantung Siapa yang Berkuasa? SOLOK (Metrans) Pemko Solok melakukan penggusuran di Ruko Indah Blok A, komplek Terminal Angkot Kota Solok. Tak ada perlawanan dari pemilik. Yang ada adalah jerit batin, karena di lokasi lain, tak pernah ditertibkan. Pasaraya Solok ada di tengahtengah kota itu. Namun, satu hal harus diingat, Pasaraya Solok sudah ada sebelum Kota Solok ada. Pasar itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sedangkan Kota Solok berdiri 16 Desember 1970, yang merupakan “pecahan” dari Kabupaten Solok. Karena itu, Pasaraya Solok adalah milik “Urang Solok” (Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan). Hal itu bahkan secara tegas diatur pada tahun 1971, setahun setelah Kota Solok berdiri. Pasaraya Solok ditetapkan sebagai Pasar Serikat C. Pemiliknya adalah perwakilan nagari-nagari yang ada di Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Karena merupakan pasar serikat, maka setiap peserta serikat menjadi salah satu pemilik Pasaraya Solok. Hingga kini, kepemilikan seperti tetap lestari. Di sisi lain, pedagang di Pasaraya Solok juga sangat heterogen. Mereka tidak hanya “Urang Solok” seperti Saning Baka, Koto Anau, Saok Laweh, dan daerah lain. Tapi juga dari luar, seperti Bukittinggi, Pariaman, Padang, Payakumbuh dan daerah lain. Dalam sejarahnya, mereka dari
dari “Urang Solok” dan luar itu, bersatu membangun perekonomian. Sehingga Pasaraya Solok tidak hanya memiliki dua hari pekan (Selasa dan Jumat), tapi sudah tiap hari. Rabu (22/3) personil gabungan dari Denpom, Polres Solok Kota, Polisi Pamong Praja, Dishub, dan personil lainnya melakukan penertiban di depan salah satu Ruko Indah Blok A Pusat Pertokoan yang berada di kawasan Terminal Angkot Kota Solok. Penertiban tersebut berlangsung damai tanpa gejolak dari pemilik. Bahkan pemilik ikut membantu pembongkaran. Penertiban tersebut dilakukan setelah Pemko Solok tiga kali menyurati pemilik bangunan. Namun, langkah Pemko Solok itu menimbulkan gejolak di hati warga dan pedagang lain di kota itu. Pemko dinilai tebang pilih dalam penindakan. Sebagai contoh, di kawasan jalan utama Solok-Padang, tepatnya di kawasan Kampai Tabu Karambie (KTK), masih banyak bangunan liar yang berdiri megah. Disinyalir, bangunan-bangunan itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan tidak berwawasan lingkungan. Bahkan ada yang berdiri di sisi tebing Batang Lembang. Pemko dinilai tidak berani melakukan penertiban di kawasan ramai tersebut. “Di kawasan KTK banyak ruko yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun tak pernah
digubris oleh Pemko. Tentu kita berharap Pemko bisa bersikap adil. Kalau di sini ditertibkan, di sana juga harus ditertibkan. Pertanyaan sekarang, apakah Pemko berani,” ujar Erman, salah seorang warga yang hadir di lokasi penertiban. Pantauan Metrans di kawasan Kelurahan KTK, memang banyak ruko-ruko berdiri megah. Kawasan tersebut, menjadi salah satu kawasan yang berkembang sangat pesat. Sebagai daerah yang menjadi jalur perlintasan antarkota di Sumbar, dan perlintasan antarprovinsi di Sumatera, daerah tersebut kini menjadi salah satu daerah yang ramai.
Bahkan, poros perpolitikan di Kota Solok juga berada di daerah itu. Tercatat, sejumlah partai berkantor di jalur tersebut. Di antaranya, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan Irzal Ilyas yang merupakan Wali Kota Solok pertama asli putra daerah Kota Solok, juga berasal dari kawasan ini. Di samping itu, banyak tokoh politik Kota Solok dan anggota DPRD berasal dari kawasan ini. Asisten I Pemko Solok Syaiful Rustam mengatakan, saat ini masih banyak target bangunan yang akan
PENERTIBAN - Personil gabungan dari Denpom, Polres Solok Kota, Polisi Pamong Praja, Dishub, dan personil lainnya melakukan penertiban di depan salah satu Ruko Indah Blok A Pusat Pertokoan yang berada di kawasan Terminal Angkot Kota Solok.
ditertibkan. Pria yang rangkap jabatan sebagai Plt Kasat Pol PP Kota Solok itu mengakui banyak bangunan yang tidak sesuai aturan dan melanggar Perda IMB Kota Solok. Bangunan-banngunan itu menurutnya berada di kawasan pusat kota. Sementara itu, Walikota Solok Zul Elfian meminta masyarakat melakukan pembangunan sesuai dengan aturan, yaitu tidak mengganggu Fasum dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Zul Elfian secara diplomatis menjawab tudingan tebang pilih ini, dengan berharap niat mulia untuk menafkahi keluarga malah menimbulkan persoalan dan kerugian. “Kita tidak menginginkan masyarakat kita merasa tertindas saat kita melakukan penegakan aturan, makanya kita awali dengan pendekatan secara persuasif dan humanis,” katanya. Kapolres Solok Kota AKBP Susmelawati Rosya yang juga sebagai Ketua Tim Gabungan, mengatakan, pihaknya siap mendukung Pemko Solok dalam menegakkan aturan hukum yang sudah dibuat. “Mari saling berkoordinasi dan memberikan contoh yang baik dalam penegakan aturan di tengah-tengah masyarakat. Yang penting, kita tegas tapi tidak kasar, dan kita ramah tapi tidak lemah. Jangan ada pelanggaran hukum dalam penegakan hukum,” tegas Susmelawati Rosya. (rzl)
METROBIZ
11
JUMAT 24 MARET 2017
Gubernur Imbau Daerah Genjot Perkebunan Meskipun tidak ada target swasembada seperti di bidang tanaman pangan, bidang perkebunan di Sumbar sangat perlu mendapat perhatian. Hal ini sadari betul oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Untuk itu, Gubernur mengimbau agar Bupati dan Wali Kota memberi porsi perhatian yang besar untuk pengembangan perkebunan di daerah masing-masing.
PADANG (Metrans) “Perkebunan berpotensi beri income besar ke daeah, baik melalui hasilnya maupun melalui ketenagakerjaannya yaitu masyarakat pengelola. Untuk Sumbar, kita ada setidaknya tiga unggulan, kopi, coklat, dan gambir. Di tiga komoditas itu kita termasuk baik. Kopi kita bahkan rasa dunia. Gambir kita harus masuk ke pengolahan, agar harga kita tidak dimonopoli. Semuanya perlu dibenahi,” kata Gubernur usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017, kemarin, di Padang. Gubernur mengimbau, bukan hanya tiga komoditas di atas yang perlu dilirik potensinya oleh daerah. Perkebunan secara keseluruh perlu mendapat perhatian berbagai pihak. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi yang dihasilkan melalui satu koordinasi, seperti yang dilakukan dalam Rakor yang beliau buka kali itu.
PRODUK - Produk hasil olahan kakao dipamerkan di kegiatan Rakor. Produk ini merupakan hasil dari kegiatan perkebunan 21 petani kakao yang tergabung dalam kelompok tani di Payakumbuh. Kendala mereka dalam bertanam coklat adalah faktor alam dan teknologi yang masih belum terkuasai maksimal. “Kita harap setelah ini ada dukungan perencanaan untuk jadi rujukan bersama stakeholder perkebunan, bupati/wali kota daerah terkait, berserta dinas terkai di daerah. Kita harus bekerjasama mendukung tingkatkan produktivitas perkebunan, menghadapi tantangan, menyelesaikan masalah satu per satu, yang kemudian ujungnya adalah kesejahteraan petani,” tambah Irwan Prayitno. Sementara, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, yang hadir dalam Rakor, menyatakan kekagumannya pada Sumbar. “Melalui Rakor ini, kita bangun komitmen untuk per-
kebunan baik demi bangsa kita. Kita perlu beri prioritas tinggi pada perkebunan karena sangat bermanfaat dalam menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber devisa. Sumbar luar biasa. Di Sumbar, kelapa sawit saja ada 200.000 hektare. Kakao saja ada sekitar 160.000-an di sini, yang semuanya punya rakyat. Namun, disayangkan produktivitas masih rendah. Jika dimaksimalkan, masyarakat bisa mendapat penghasilan sampai empat kali lipat minimal dari pendapatan yang dihasilkan dengan kondisi pengelolaan kakao sekarang,” ungkap Bambang. Bambang juga mendorong
agar semua pihak terkait sadar. Dikatakan, peran APBN hanya stimulant. Artinya, perlu didorong semua potensi yang ada seperti investasi masyarakat, perbankan, dan anggaran kabupaten/kota. “Perlu ada sinergi positif,” imbuhnya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Candra, mengakui bahwa perkebunan Sumbar sangat perlu dukungan dan perhatian bersama. “Ada kecenderungan beberapa komoditas tidak terkelola dengan baik. Jumlah produktivitas masih rendah. Ini salah satunya karena
penganggaran kita terbatas dari Pusat dan Provinsi. APBN dan APBD kita untuk pembinaan perkebunan ini Rp15 miliar setahun. Perlu perhatian juga dari daerah, untuk mengalokasikan anggaran bagi pengembangan perkebunan,” ujar Candra. Dikatakan, banyak komoditas yang sangat potensial go nasional bahkan go internasional dari Sumbar. Meskipun tidak ada target swasembada seperti untuk tanaman pangan, namun potensi perkebunan Sumbar perlu mendapat perhatian besar karena berujung pada kesejahteraan masyarakat juga. (yyn)
70 RS Perusahaan Negara Bentuk Holding RS BUMN JAKARTA (Metrans) Menteri BUMN Rini Soemarno meresmikan pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN yang menggabungkan pengelolaan 70 rumah sakit milik perusahaan negara. Peresmian pembentukan Holding RS BUMN atau Indonesia Healtcare Corporation (IHC) dilakukan di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta, Rabu malam (22/3) yang disaksikan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, sejumlah direksi BUMN, dan para dirut rumah sakit BUMN. Ke-70 RS BUMN tersebut merupakan milik atau anak usaha dari PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Pelindo IIII, PT Pelni, PT Pertamina, PT Petrokimia Gresik, PTPN I, PTPN II, PTPN III, PTPN IV, PTPN V, PTPN VIII, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII. Selanjutnya Rumah Sakit milik Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwijaya, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Indonesia, dan RS PT Timah. “Proses pembentukan IHC cukup panjang dan menantang yang memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Namun hasilnya
TUTUP - Holding RS BUMN diharapkan bisa mewujudkan peningkatan layanan maksimal rumah sakit BUMN. seluruh RS BUMN bersinergi memberikan pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi,” kata Rini. Dengan begitu tambah Rini, jaringan RS BUMN lebih besar dan tangguh dengan pelayanan yang lebih canggih. “Saya dan Ibu Nila (Menkes) tentu punya mimpi yang sama bagaimana RS BUMN ini memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat luas. Tidak hanya bagi karyawan BUMN tetapi publik di sekitar rumah sakit itu berada,” katanya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengapresiasi Kementerian BUMN yang menggalang pembentukan IHC sebagai jaringan pengelolaan RS BUMN sehingga bisa menjadi operator rumah sakit terbesar di Indonesia.
Nila menjelaskan tingginya warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri karena layanan rumah sakit di Indonesia belum sebagus di negara lain seperti Malaysia dan Singapura. “Tingginya angka medical tourism yang mencapai triliunan rupiah ke luar negeri, dari sebagian segmen menengah atas Indonesia harus kita atasi
dengan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit,” katanya. Ia mengakui, pada era Jaminan Kesehatan Masyarakat pada 2014 sebanyak 80 persen pasien dirawat inap di rumah sakit, 20 persen rawat jalan, seharusnya 20 persen dirawat inap dan 80 persen rawat jalan. “IHC merupakan ide yang baik. Membentuk holding menjadi satu kekuatan karena di satu memperkuat kualitas layanan dengan standar tinggi, juga terjadi efisiensi,” katanya. Dicontohkan, rumah sakit yang awalnya memiliki keterbatasan keuangan mengadakan peralatan dengan teknologi tinggi, namun dengan sinergi ini pembelian peralatan canggih, penyediaan dokterdokter serta perawat kesehatan sudah semakin mudah. “Saya juga berharap, IHC dengan jaringannya tersebut bisa menjadi pelopor dalam memperluas telemedicin, di mana pasien rumah sakit di manapun bisa melakukan konsultasi secara jarak jauh, sehingga kecepatan diagnosa dan pemberian pengobatan pasien bisa lebih cepat dan tepat,” kata Nila. (ant)
Inggris Potensial Berinvestasi di Indonesia LONDON (Metrans) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Inggris adalah mitra strategis bagi Indonesia dengan nilai perdagangan yang mencapai 2,4 milar dolar Amerika Serikat (AS), dan Inggris termasuk dalam 10 besar investor serta tujuan terfavorit bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia mengemukakan hal itu dalam acara “Indonesia Economic Outlook 2017” yang diadakan Young Indonesian Professionals Association (YIPA) disponsori Bloomberg di London, demikian keterangan Direktur Eksekutif YIPA Steven Marcelino kepada ANTARA News di London, baru-baru ini. Sri Mulyani, mantan Managing Director di World Bank, menyebutkan bahwa tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% atau lebih baik dari ekspektasi, dan di tahun 2017 ini pertumbukan diperkirakan mencapai 5,1% sampai 5,2%. “Hal ini menunjukan bahwa Indonesia telah pulih dari jatuhnya harga komoditas dunia” ujar Sri Mulyani, peraih penghargaan Euromoney sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia 2006. Dalam satu dasa warsa terakhir ini, dikemukakannya, Indonesia tumbuh rata-rata 5,7% per tahun, sangat tinggi diantara Kelompok 20 Negara (G20) lainnya, dan hanya di belakang China dan India. Hal ini, menurut dia, diseimbangi dengan tingkat inflasi yang stabil. Tantangan ke masa depan, menurut dia, bagaiman Indonesia bisa memiliki pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik untuk pembangunan yang inklusif dan adil. Sri Mulyani menyatakan, di negara manapun kebijakkan fiskal merupakan sarana pemerintahan yang krusial karena tidak hanya dalam memastikan pertumbuhan ekonomi secara makro, namun juga secara mikro, secara manusianya. Ia menegaskan, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya pendapatan, tapi juga pengeluaran karena engeluaran yang baik akan menghasilkan investasi yang baik. Pemerintahan Presiden Jokowi, dikemukakannya, agenda pembangunan infrastruktur mencapai Rp5.000 triliun, sedangkan pemerintah hanya bisa mendanai 25% dari total kebutuhan. Oleh karena itu, ia menjelaskan, pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk mengalokasikan biaya ke pilihan strategis, terutama dalam perhubungan antar-pulau dan penduduk di Indonesia, yang juga dibantu dengan perhatian khusus yang diberikan untuk 10 daerah tujuan wisata tertinggi. Diakuinya bahwa sektor swasta, terutama investor asing diundang untuk mengambil peran di dalam mengisi kesenjangan pembangunan infrasturktur di Indonesia. Dalam hal itu, ia menyatakan, Presiden Jokowi melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan kemudahan berbisnis sehingga tahun lalu peringkat Indonesia naik dari 106 ke 91 dalam indeksnya. Namun, Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah tidak puas dengan hasil ini dan menargetkan untuk mencapai di peringkat 40 besar dalam indeks kemudahan berbisnis. Dalam forum yang yang diadakan di markas besar Bloomberg wilayah Eropa itu dibuka Pimpinan Bloomberg London, Constantin Cotzias, dan dilanjutkan dengan sambutan Duta Besar RI di Inggris Raya Rizal Sukma. Rizal mengatakan Indonesia adalah negara yang besar dalam banyak aspek, namun sayangnya masih agak tidak diketahui para investor ataupun usahawan asing. Untuk itu, Indonesia perlu memberikan tekanan terhadapcerita dan pengalaman yang lebih baik lagi dan meningkatkan profilnya di mata dunia. (ant)
Rasio Minimal Kredit UMKM Diyakini Tercapai LOMBOK (Metrans) Bank Indonesia meyakini seluruh perusahaan perbankan dapat memenuhi kewajiban rasio penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah minimal 15 persen dari total kredit pada tahun 2017. Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Resmi Sari usai lokakarya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemarin, mengatakan hingga Maret 2017 memang masih banyak perusahaan perbankan yang belum mencapai rasio kredit UMKM sebesar 15 persen. Namun, jika secara industri perbankan, rasio kredit UMKM
sudah mencapai 19,2 persen dari total portofolio kredit per akhir Maret 2017. “Kami memang harus dorong terus. Sanksi atau tambahan disiinsentif bisa saja dipertimbangkan,” katanya. Menurut pernyataan BI sebelumnya, pada awal Maret 2017 masih ada sebanyak 21 bank yang belum mampu menyalurkan kredit UMKM sebesar 15 persen dari total portofolionya. Ada pun pada 2016 ketika kewajiban minimum rasio kredit UMKM masih sebesar 10 persen, kata Yunita, beberapa bank tidak dapat memenuhi syarat tersebut. Alhasil perbankan tersebut
terkena disinenstif pengurangan jasa giro. Perbankan yang tidak dapat memenui syarat minimal kredit UMKM juga tidak berhak mendapat insentif pelonggaran batas atas rasio pinjaman terhadap pendanaan (Loan to Funding Ratio/LFR) yang menjadi 94 persen dari 92 persen. Yunita mengatakan bank yang masih sulit untuk memenuhi syarat minimum kredit UMKM, salah satunya berstatus Kantor Cabang Bank Asing (KCBA). Padahal beberapa kelonggaran sudah diberikan, seperti dimasukkanya kredit ekspor nonmigas menjadi
YUNITA - Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Resmi.
kategori UMKM. “KCBA dapat memanfaatkan linkageuntuk memenuhi porsi kredit UMKM,” ujar dia. Kewajiban pemenuhan porsi kredit UMKM sudah dijalankan BI sejak 2015 secara bertahap. Pada 2015 perbankan harus memenuhi porsi kredit UMKM sebesar lima persen dari total portofolio kreditnya, kemudian meningkat menjadi 10 persen pada 2016, sekitar 15 persen pada 2017, dan 20 persen pada 2018. Dorongan kepada perbankan untuk meningkatkan porsi kredit ke UMKM karena masih rendahnya tingkat akses keuangan ke pelaku UMKM. (iap)
12 SEKILAS Notebook Berspesifikasi Dewa untuk Sultan Dibandrol Rp94,5 juta JAKARTA (Metrans) Asus menghadirkan ROG GX800 di pasar Indonesia yang dijuluki sebagai notebook gaming dengan spesifikasi dewa khusus untuk sultan. “Perangkat ini adalah notebook gaming berspesifikasi tingkat dewa yang dilahirkan untuk menaklukkan semua konten 3D gaming paling berat sekalipun,” kata Country Marketing Manager Asus Indonesia Galip Fu di Jakarta, baru-baru ini. Dengan kata lain, kata dia, Asus ROG GX800 merupakan notebook yang menawarkan prestise untuk memuaskan para “sultan” atau konsumen yang disebut Asus tidak mempunyai masalah dengan anggaran. Notebook gaming ini menggunakan teknologi kartu grafis 2 way SLI GTX1080, prosesor Intel Core i77820HK, layar 18,4 inci beresolusi 4 dilengkapi G-Sync, serta dua adapter berukuran 330W. Secara keseluruhan, kata Galip, kinerja notebook ini masih sanggup di-overclock dengan aman hingga 4,6 GHz, atau lebih tinggi dari pendahulunya ROG GX700 yang hanya sanggup mencapai 4,4 GHz. Sementara itu Video RAM (VRAM) dan Dynamic RAM (DRAM) juga bisa ditingkatkan sampai 5,2 GHz dan 2800 MHz melalui Asus Gaming Center. Notebook dengan memori RAM sebesar 64GB DDR4 2800Mhz yang dapat di-overclock ini memiliki tiga SSD berukuran 513GN berfitur NVMe. Piranti ini juga dilengkapi dengan watercooling terpisah yang merupakan satu-satunya di dunia guna memastikan mesin notebook ini tetap dingin meskipun dipakai untuk game-game berat. Untuk urusan penjualan, Asus ROG GX800 dibanderol dengan harga Rp94,5 juta. (nts)
Bos Twitter Indonesia mundur JAKARTA (Metrans) Twitter Indonesia membenarkan Roy Simangunsong sudah tidak lagi menjabat Country Head Twitter Indonesia. “Selama dua tahun terakhir, kami telah membangun kehadiran Twitter di Indonesia, salah satu negara dengan jumlah pengguna terbesar di dunia; sekaligus meningkatkan kerja sama dengan pengguna, mitra serta brand. Twitter memiliki komitmen tinggi untuk Indonesia dan sebagian besar terjadi berkat kepemimpinan dan semangat Roy melakukan berbagai inovasi kreatif untuk industri digital Indonesia,” kata Twitter Indonesia dalam keterangan tertulisnya. Roy Simangunsong mengumumkan pengunduran dirinya melalui platform ini beberapa waktu lalu. Dia digantikan Novita Jong yang menjabat Kepala Industri Twitter Indonesia. “Novita Jong akan menjadi Industry Head untuk Twitter Indonesia, dan Roy akan berkoordinasi dengannya untuk memastikan transisi ini dapat berjalan lancar. Misi kami tetap sama: menjadikan Twitter sebagai tempat terbaik bagi masyarakat Indonesia untuk melihat apa yang sedang terjadi di dunia saat ini dan berbagi pandangan tentang hal tersebut,” kata Twitter Indonesia. Roy Simangunsong akan menduduki posisi lainnya Twitter. “Selagi semakin banyak talenta bergabung dengan kantor perwakilan kami di Indonesia, Roy telah memutuskan untuk mengerjakan proyekproyek strategis lain di Twitter dan melapor langsung kepada Maya Hari, Managing Director untuk India dan Asia Tenggara,” kata Twitter Indonesia. (ant)
KERjAKAN - Roy Simangunsong memilih duduki posisi lain di Twitter, bukan sebagai Country Head Twitter Indonesia lagi.
TEKNOBIZ JUMAT 24 MARET 2017
Motorola Hadirkan Moto M Generasi baru dihadirkan Motorola, diluncurkan oleh Motorola Mobility LLS, perusahaan yang telah diakuisi Lenovo Group Holdings. Produk yang diberi nama Moto M tersebut memadukan kinerja dengan gaya dalam sebuah smartphone berharga Rp4 juta. JAKARTA (Metrans) “Moto M, produk mid-range baru, yang dirancang khusus untuk konsumen bermobilitas tinggi, guna mendukung gaya hidup masa kini,” kata Lenovo Mobile Business Group Indonesia Adrie Suhadi di Jakarta, Rabu (24/3). Dibalut dengan desain unibody full-metal, Moto M mengusung layar Full HD 5,5 inci beresolusi 1920x1080 berjenis IPS LCD dengan kerapatan 401 PPI. Prosesornya mengandalkan 64-bit octa-core 2.2GHz dengan kapasitas RAM 4GB dan memori internal 32GB yang bisa diperluas hingga 128GB dengan memori eksternal. Untuk mengabadikan momen, Motorola membekalinya dengan kamera belakang 16 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel yang dilengkapi fitur kekinian Beautification Mode. Smartphone bersistem operasi Android 6.0.1 Marshmallow ini menggunakan baterai berkapasitas 3050 mAh yang didukung sistem pengecasan cepat 10 W. Spesifikasi lainnya, Moto M dilengkapi dengan fitur pemindai sidik jari, speaker Dolby Atmos, serta nano-coating sebagai pelindung dari tetesan dan cipratan air. Moto M tersedia melalui pre-order pada 22 hingga 26 Maret 2017 di blibli.com, bhinneka.com, erafone.com, dinomarket.com, lazada.co.id dan mataharimall.com dengan harga Rp4 juta dalam pilihan warna emas dan perak. (try)
EMAS - Moto M yang dibandrol Rp4 juta ini tersedia dalam pilihan warna emas dan perak.
Jarang Diperbarui, 10 Aplikasi Populer Ini Beresiko PRAHA (Metrans) Avast, produk keamanan digital, mengungkap bahwa 52% aplikasi komputer jarang diupdate ke versi terbaru oleh pengguna. Hal ini menimbulkan pengguna rawan terekspos data pribadinya karena malware mengincar versi lama aplikasi agar dapat mengeksploitasi celah keamanannya. Avast PC Trend Report January 2017 yang dibuat berdasarkan data dari produk AVG TuneUp menyoroti 10 aplikasi aplikasi dan hardware yang paling umum digunakan tapi jarang diupdate ke versi terbaru.
Data yang dikumpulkan secara anonim dari 116 juta komputer desktop dan laptop Windows yang menjalankan fitur Automatic Software Updater pada AVG TuneUp. Avast, dalam siaran pers, menyebut Java 24 juta pengguna menjalankan Java Runtime 6 dan 7 yang merupakan versi usang dan 26 juta pengguna telah menggunakan versi terbaru yaitu Java 8 serta 70% pengguna belum menginstal rilis update terbaru (saat ini update 121). Flash (ActiveX) 99% penggunanya belum memperbarui komponen ini pada Internet
Explorer dan Foxit Reader dengan 92% pengguna masih menggunakan versi lama dari aplikasi tersebut. Sebaliknya, aplikasi yang paling diperbarui adalah Google Chrome dengan 88%, Opera dengan 84% dan Skype dengan 76% telah diperbarui. “Di dunia online, kebiasaan keamanan Anda seperti menjaga aplikasi agar selalu diperbarui sangat berperan besar dalam tingkat perlindungan Anda di Internet” menurut Ondrej Vlcek, Chief Technology Officer, GM and EVP Consumer Business di Avast.
“Menjalankan aplikasi usang membuat pengguna komputer rentan terhadap serangan dari hacker yang paham mengeksploitasi celah keamanan yang mudah ditemukan atau lawas. Penyebab pengguna masih menggunakan aplikasi usang mungkin dikarenakan karena pembaruan tidak terinstal dengan baik atau mereka menunda atau lupa untuk memperbarui meskipun telah diperingatkan.” Avast juga dalam penelitian tersebut menemukan Windows XP belum mati. Sekitar 6.5 juta pengguna dari subjek penelitian Avast masih menggunakan Windows XP meskipun Microsoft telah menghentikan dukungan hampir tiga tahun yang lalu. Windows 7 merupakan sistem operasi yang paling umum digunakan dengan 48% pengguna diikuti Windows 10 yang digunakan sebanyak 30% pengguna. Ukuran memory yang rendah memperlambat pengguna: 4 GB merupakan ukuran memory yang paling umum ditemukan, diikuti
oleh 2 GB. Ukuran RAM 2 GB atau lebih rendah akan dapat menyebabkan performa komputer menjadi lambat jika pengguna melakukan aktifitas lebih dari sekedar mengirim email atau menjalankan browser dengan beberapa tab saja. CPU Quad-core tergolong langka: konfigurasi prosesor yang paling umum adalah dualcore dengan 77% pengguna memiliki komputer dengan chip tersebut. Quad-core sebagai inovasi yang lebih baru hanya ditemukan pada 15% dari komputer yang disurvei. Solid Stade drive belum menjadi suatu standar: Kami menemukan Hard Disk Drive (HDD) masih mendominasi. Hanya 10 juta dari 91 juta sample disk yang memiliki jenis terbaru yaitu Solid State Drive (SSD). Kapasitas rata-rata HDD adalah 500 GB, sedangkan kapasitas umum SSD hanya 256 GB dikarenakan sepertinya faktor kapasitas SSD yang lebih besar masih dijual dengan harga yang sangat tinggi. (ant)
Berikut urutan aplikasi yang paling jarang diperbarui :
RESIKO - Adobe Shockwave Player termasuk aplikasi yang rentan membahayakan jika tidak sering diperbarui.
1. Java (Runtime 6,7), Oracle Corporation 2. Flash Player (Active X), Adobe Systems 3. Foxit Reader, Foxit Software 4. GOM Media Player, Gretech 5. Nitro Pro, Nitro Software 6. WinZip, Corel Corporation 7. DivX, DivX LLC 8. Adobe Shockwave Player, Adobe Systems 9. 7-ZIP, Igor Pavlov 10. Firefox, Mozilla
Suzuki Smash Terbaru Pakai Injeksi JAKARTA (Metrans) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali menghadirkan salah satu model sepeda motor dari kategori low underbone, Suzuki Smash, yang dilengkapi teknologi fuel injection. Suzuki menghadirkan kembali Smash guna memenuhi permintaan konsumen dari berbagai daerah dengan tingkat pembangunan yang sedang berkembang seperti di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia bagian Timur. “Suatu kebanggan bagi Suzuki bahwa New Smash FI masih kembali dipercaya dan menjadi kebutuhan dasar transportasi masyarakat, terutama di daerah-daerah terutama selain pulau Jawa,” kata Yohan Yahya Dept. Head Marketing & Sales 2Wheel Suzuki Indomobil Sales dalam keterangan tertulisnya, barubaru ini. “New Smash FI sanggup memenuhi persyaratan ketangguhan, keiritan dan kedahsyatan tenaga untuk melintasi berbagai karakter jalan yang menantang,” lanjut
dia. Suzuki New Smash FI mengusung mesin 115cc LEaP Technology (Light, Efficient and Powerful) yang minim gesekan dan tingkat kebisingan rendah, dipadukan teknologi fuel injection yang dikendalikan oleh ECM (Electronic Control Module) yang menghasilkan tenaga besar namun tetap minim konsumsi bahan bakar. Bagasi penyimpanan di bawah jok sebesar 8,0 liter dinilai sangat fungsional dan membantu pengendara membawa barang-barang dengan tertata dan aman dari hujan. Fitur Safety Shutter Key menjamin keamanan lubang kunci dari tindak kejahatan dengan penutup magnetik. Sasis dan rangka dibuat dengan material yang kuat dan telah teruji di ajang Suzuki Jelajah Negeri, dimana motor dikendarai melintas berbagai daerah dan kontur jalan sejauh ribuan kilometer. Suzuki New Smash FI ditargetkan laku sebanyak 500 unit per bulan secara nasional
INJEKSI - Suzuki Smash FI fuel injection. dengan menyasar konsumen berusia dewasa yang memiliki profesi sebagai pekerja atau
wirausaha dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Smash terbaru tersedia
dalam dua tipe dan tiga pilihan warna yaitu merah, hijau dan hitam. (ant)
SEPUTAR PARLEMEN
13
JUMAT 24 MARET 2017
SUARA LANTANG DI DPRD KABUPATEN SOLOK:
Tertibkan Terminal Bayangan di Depan Kantor Bupati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putih meminta Dinas Perhubungan dan Satpol PP setempat serta Satlantas Polres Arosuka, segera menertibkan keberadaan terminal bayangan di depan gerbang utama pintu masuk kantor Bupati Solok, di Arosuka. SOLOK (Metrans) “Keberadaan terminal bayangan itu, ditambah mangkalnya para tukang ojek, sangat mengganggu pandangan para pengendara lain yang berpotensi besar menimbulkan terjadinya laka lantas di kawasan tersebut,” kata Septrismen kepada awak media, usai Rapat Paripurna Dewan di Arosuka, Kamis (23/03) Septrismen menyebutkan, keberadaan terminal bayangan dan
pangkalan ojek yang berada persis di depan gerbang pintu masuk kantor Bupati Solok dan gerbang menuju RSUD Arosuka itu, juga sangat berpotensi mengundang kecelakaan lalu lintas. Tetapi katanya, sepertinya tidak ada upaya penertiban dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP serta dari petugas Kepolisian setempat, untuk menertibkan keberadaan terminal bayangan tersebut. Septrismen, politikus senior
yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok itu mengemukakan, keberadaan terminal bayangan tersebut juga sangat meresahkan masyarakat dan pegawai pemkab Solok. Karena katanya, kesemrawutan itu disebabkan oleh parkir mobil angkot dan ojek pengkolan yang terkesan sembarangan yang bahkan menyebabkan beberapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut. “Saya sudah sering mendapat masukan dari para tokoh masyarakat agar terminal terebut ditertibkan oleh Dinas terkait. Akan tetapi tentu memang butuh proses dan solusi terkait masalah itu,” tutur Septrismen. Septrismen menyebutkan, dirinya tidak melarang para sopir mobil angkot bekerja manambang
dan mencari sewa didaerah itu. Akan tetapi ujar Septrismen, mereka juga harus tertib dan tidak mearkir kendaraan di badan jalan lintas Sumatera Padang Solok yang dikenal sangat ramai arus lalu lintas kendaraanya. “Jangan gara-gara kita tidak disiplin, bisa menyebabkan orang lain yang mengalami kecelakaan,” katanya. Hal senada juga disampiakan Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi PPP, Patris Chan, SH. Menurut Patris Chan, Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, seharusnya menata kendaraan tersebut atau dengan membuat terminal angkot di Arosuka, agar bisa menambah PAD. Selain itu kata Patris Chan yang juga pernah menjadi Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung
Talang beberapa tahun lalui tu menyebutkan, perlu ada solusi atau duduk beropok antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, pihak Organda, kepolisian dan pemerintah nagari setempat untuk mencarikan solusi jalan terbaiknya. “Kalau tidak segera dicarikan solusinya, maka pasti sampai kapanpun keberadaan terminal bayangan itu akan tetap ada,” tutur Patris Chan. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, Drs.Deddy Permana, MM, yang dihubungi terpisah mengaku bahwa, pihaknya sudah berupaya melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah Nagari Batang Barus, Nagari Koto Gaek Guguk dan RSUD Arosuka terkait masalah itu agar ada solusi untuk penyelesaian masalah pangkalan ojek
dan terminal bayangan tersebut. “Kita tentu tidak bisa mengusir mereka dengan begitu saja, sebelum dicarikan solusi jalan keluarnya,” tutur Dedi Permana. Pihaknya jelas Dedi mengemukakan, juga sudah pernah mencoba melakukan upaya penertiban di kawasan itu, namun para sopir dan ojek tetap saja membandel dengan menjadikan kawasan itu sebagai terminal bayangan. “Langkah kedepan Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan Organda dan Satpol PP serta pihak Kepolisian, agar kawasan di gerbang pintu masuk kantor Bupati Solok di Arosuka itu tidak lagi semrawut ulah keberadaan mobil-mobil angkot dan pangkalan ojek tersebut,” pungkasnya. (ris)
ANTARA FOTO
DPR: KPU Diisi Parpol Hilangkan Unsur Jurdil
Legislator Minta Pemko Perkuat Penyertaan Modal PDIM PALANGKA RAYA (Metrans) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah meminta pemerintah kota bisa memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Isen Mulang yang beroperasi di daerah tersebut. “Sampai sekarang ini kondisi PDIM belum juga menunjukan hasil yang optimal. Kami menyarankan Pemko Palangka Raya, agar secara maksimal membantu, memaksimalkan lagi penguatan penyertaan modal,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Nenie A Lambung di Palangka Raya, Kamis. Dia mengakui, hingga saat ini PDIM belum memberikan kontribusi yang berdampak positif bagi pendapatan asli daerah (PAD) ¿Kota Cantik¿ Palangka Raya. Sehingga pemko diharapkan mampu mambantu dengan pemberian penyertaan modal. “Salah satu penyebab mendasar kenapa perusahaan daerah milik daerah ini sulit berkembang, salah satunya dikarenakan belum kuatnya penyertaan modal yang diberikan pihak pemerintah setempat,” kata anggota DPRD kota terpilih dua kali itu. Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, penyertaan modal untuk PDIM masih sangat minim yakni hanya berkisar Rp1 miliar, dan itu tidak cukup untuk pengembangan perusahaan daerah tersebut. “Bisa dibayangkan, dengan penyertaan modal Rp1 miliar, untuk gaji dan operasionalnya saja dalam setahun sudah mencapai Rp700 juta lebih dan sisanya Rp200-an juta untuk pengembangan usaha, tentu hal ini sudah pasti sangat kurang,” tandasnya. Meskipun pihak dewan selama ini kerap memberikan kritikan dan usulan atas perkembangan PDIM, namun pihaknya tetap mencarikan solusinya agar perusda itu dapat berkembang dengan baik. Salah satu bentuk usulan yang bisa dipertimbangkan kata dia, pemko harus bisa belajar dengan daerah yang berhasil mengembangkan perusdanya, contohnya Kabupaten Sukamara, provinsi Kalteng. Dimana disana Pemkabnya mendukung penuh pengembangan perusahaan daerahnya yakni dengan memberikan penyertaan modal hingga sebesar Rp10 miliar dan sampai sekarang berkembang bagus. Oleh sebab itu, dia mengharapkan penyertaan modal untuk PDIM Kota Palangka Raya bisa ditingkatkan atau dimaksimalkan, seperti yang dilakukan oleh Pemkab Sukamara. “Berikan kepercayaan dan tanggung jawab kapada PDIM untuk mengelola Perusda dengan biaya penyertaan modal yang lebih besar, yang penting mereka bertanggung jawab selama lim tahun,” demikian Nenie. (ant)
FOTO BERSAMA - Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned (kiri) berfoto bersama Sekretaris Jenderal MPR Maruf Cahyono (kanan) seusai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/ 3). Ahmad Djuned dilantik sebagai Sekretaris Jenderal DPR menggantikan Winantuningtyastiti Swasanani yang telah memasuki masa pensiun.
Novanto Lantik Achmad Djuned Jadi Sekjen DPR JAKARTA (Metrans) Ketua DPR RI Setya Novanto melantik dan memimpin pengucapan sumpah jabatan kepada Achmad Djuned sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Hadir pada acara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan antara lain, Wakil Ketua DPR RI yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan. Hadir juga sejumlah anggpta DPR RI antara lain, Ketua Komisi V Fary Djemi Francis (F-Gerindra), Ketua Komisi VIII Ali Thaher (F-PAN), dan Ketua Fraksi PPP Leni Marlinawati.
Hadir juga Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono serta sejumlah pejabat di Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat menyampaikan pidato, Novanto mengatakan, Achmad Djuned sebagai Sekjen DPR RI yang definitif diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kesetjenen DPR RI sebagai lembaga pendukung DPR RI. Menurut Novanto, Setjen DPR RI di bawah kepemimpinan Achmad Djuned diharapkan dapat melakukan perbaikan kinerja maupun pelayanan pada persidangan-persidangan yang dilakukan di DPR RI. “Meningkatnya kualitas
persidangan, dapat mendorong peningkatan kinerja DPR RI,” katanya. Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, dengan meningkatnya kualitas persidangan, dapat meningkatkan fungsifungsi utama DPR RI baik di bidang legislasi, budgeting, maupun pengawasan. Menurut Novanto, masyarakat menaruh harapan kepada DPR RI dapat memiliki kinerja yang baik sesuai dengan tiga fungsi utamanya. “Kita harapkan melalui pergantian Sekjen DPR RI, kinerja Setjen dapat ditingkatkan sehingga kualitas persidangan dapat meningkat,” katanya.
JAKARTA (Metrans) Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai apabila komisioner Komisi Pemilihan Umum diisi dari kalangan partai politik akan menghilangkan unsur jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu karena “pemain” dan “wasit” berasal dari parpol. “Saya tidak setuju karena akan menghapuskan unsur jurdil (jujur dan adil), bagaimana itu mau terwujud kalau pemain dan wasit orangnya sama yaitu dari parpol,” kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis. Taufik menilai kalau KPU diisi dari kalangan parpol maka potensi munculnya ketidak percayaan hasil pemilu semakin besar sehingga dikhawatirkan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Usulan itu menurut dia sangat berbahaya, karena kalau penyelenggara diisi dari parpol sebagai pemain maka urusan penyelenggaraan pemilu bisa menjadi repot. “Nanti penyelenggara pemilu harus ada persetujuan dengan pemerintah, sikap pemerintah belum tentu sama dengan sikap DPR. Sikap fraksi-fraksi juga berbeda, namun saya menilai usulan itu bisa menimbulkan ‘distrust’ hasil pemilu,” ujarnya. Politisi PAN itu menilai apabila masukan itu berasal dari hasil
kunjungan kerja Pansus Pemilu ke Jerman dan Meksiko maka biarkan itu terjadi di negara tersebut, karena Indonesia memiliki kultur yang berbeda. Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy mengatakan usulan komisioner KPU bisa diisi dari kalangan parpol itu baru wacana, setelah Pansus melakukan kunjungan ke Jerman beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan ada dua opsi, pertama bisa menjadi bagian unsur KPU, misalnya, seperti di Jerman ada unsur pemerintah, ada unsur parpol, ada masyarakat di dalam KPU. “Sementara opsi kedua, komisaris KPU tidak dari parpol, melainkan ada ‘board’ khusus yang diatur dalam UU,” ujarnya. Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Yandri Susanto juga mengatakan usulan ini mengacu pada keanggotaan KPU di Jerman. Di Jerman, KPU terdiri atas delapan orang berlatar belakang partai politik, dan dua orang hakim untuk mengawal bila muncul permasalahan hukum. Ditanya tentang independensi penyelenggara pemilu yang berlatar belakang partai politik, Yandri mengatakan hal itu justru meminimalisasi kecurangan. (mam)
DPR-Pemerintah Sepakati BPIH 2017 Sebesar Rp35 Juta ANTARA FOTO
JAKARTA (Metrans) Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati komponen “direct cost” untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2017 rata-rata per orang sebesar Rp35 juta. “Kesepakatan antara Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama tercapai dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Thaher di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Menurut Ali Thaher, dari BPIH rata-rata Rp35 juta tersebut, riciannya adalah pertama, harga rata-rata komponen penerbangan meliputi tiket, airport tax, dan passenger service charge sebesar Rp26.143.812, yang dibayar langsung oleh jamaah haji. Kedua, harga rata-rata pemondokan Makkah sebesar SAR (Saudi Arabia Real) 4.375, dengan rincian SAR3.425 dialokasikan ke dalam anggaran dana optimalisasi (“indirect cost”) dan sebesar SAR950 dibayar oleh jamaah haji (“direct cost”) yang setara dengan Rp3.391.500. Ketiga, besaran living allowance sebesar SAR1.500 atau setara Rp5.355.000 yang diserahkan pada jemaah haji dalam mata uang Arab Saudi Real.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan penyelenggaraan ibadah haji 2017 berbeda dengan tahuntahun sebelumnya, terutama ada kenaikan kuota haji sebesar 31,4 persen, dari sebanyak 155.200 orang dan pada tahun ini berjumlah 204.000 orang, dari total kuota nasional sebanyak 221.000 orang. Menurut Ali, Komisi VIII DPR RI juga telah menyepakati beberapa kebijakan dasar untuk penyelenggaraan ibadah haji 2017. Pertama, komponen penerbangan dan seluruh transaksi dalam negeri hanya menggunakan rupiah, sesuai dengan amanat pasal 21 ayat 1 Undangundang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan mencantumkan syarat penggunaan mata uang rupiah dalam ketentuan lelang maskapai penerbangan haji. Kedua, transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR). Ketiga, nilai kurs SAR sebesar SAR 1 = Rp3.570 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). “Pengumuman BPIH ditetapkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) dan ditetapkan
JABAT TANGAN - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong (kedua kanan) bersama Panitia Kerja Komisi VIII DPR berjabat tangan seusai memberikan keterangan kepada wartawan terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3). dalam mata uang rupiah,” katanya. Keempat, BPIH petugas Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) tidak mendapat dukungan pembiayaan dari dana optimalisasi. Kelima, harga upgrade tenda di Arafah ditetapkan sebesar
SAR2 dan jika terdapat peningkatan biaya dapat diambil dari biaya “safe guarding”. Keenam, kuota jemaah haji regular sebanyak 204.000 jemaah dan kuota petugas haji Indonesia tahun 2017 sesuai ketersediaan barcode adalah sejumlah 3500 orang.
Ketujuh, peningkatan kualitas pelayanan bus antar-kota, bus shawalat dan bus menuju Armina dan ke delapan optimalisasi peningkatan pelayanan Siskohat untuk mempermudah penyelesaian dokumen jamaah haji (paspor dan visa). (riz)
INTERNASIONAL
14
JUMAT 24 MARET 2017
ADIK KORBAN BOM BALI
Tobias Ellwood Coba Selamatkan Korban Teror London Anggota parlemen, Tobias Ellwood, yang kakaknya tewas sebagai korban bom Bali, berusaha menyelamatkan nyawa polisi yang ditikam pelaku dengan pernafasan buatan. LONDON (Metrans) Ellwood, yang juga dikenal sebagai pejabat di Kementerian Luar Negeri, dinyatakan sebagai “pahlawan” setelah muncul fotonya sedang memberikan pertolongan pertama kepada perwira polisi Keith Palmer, salah satu korban serangan teror London pada hari Rabu (22 Maret). Palmer ditikam oleh penyerang, yang kemudian ditembak polisi. Ellwood, anggota parlemen Partai Konservatif dan mantan perwira militer, tersebut memberikan bantuan pernafasan kepada Palmer di New Palace Yard, Westminster. Lima orang, termasuk perwira polisi dan penyerang, tewas. Paling sedikitnya 40 orang terluka, termasuk tiga perwira lainnya. Saksi mata menggambarkan terjadinya kepanikan, sementara penyerang ditembak beberapa kali saat dia mendekati perwira polisi kedua di dekat Gedung Parlemen. Petugas kesehatan berusaha menyelematkan nyawanya dan korbannya di halaman berbatu di depan parlemen. Korban bom Bali Ellwodd, yang saudara lakilakinya tewas pada pemboman teroris Bali tahun 2002, adalah salah satu orang yang segera memberikan bantuan kepada Palmer. Saudaranya yang bekerja sebagai guru saat itu sedang berada di Bali untuk menghadiri sebuah konferensi dan tewas saat bom meledak di daerah hiburan malam Kuta.
Rekannya selama 20 tahun, anggota parlemen dari kelompok Konservatif, Adam Afriyie, mengatakan kepada BBC dirinya melihat Ellwood menuju tempat kejadian meskipun polisi sudah mengeluarkan perintah mencari tempat aman. Sejumlah foto memperlihatkan tangan dan wajah anggota majelis rendah tersebut itu berlumur darah saat berusaha menekan luka perwira polisi. Pujian Anggota dari Partai Konservatif, Ben Howlett, mengirim tweet: “Tobias Ellwood benar-benar pahlawan karena apa yang dia telah lakukan untuk membantu polisi sore ini!” Sementara itu, pemimpin partai Liberal Demokrat, Tim Farron mengatakan: “Hari ini, Tobias membawa nama baik bagi para anggota parlemen. “Dia benar-benar pahlawan, sejujurnya. Dia melampaui segala hal dan melakukan semampunya untuk menyelamatakan seorang perwira polisi.” Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn juga memuji Ellwood dengan mengatakan: “Rasa terima kasih kami kepada polisi dan layanan darurat yang bertugas dengan berani dan pihak-pihak lain, termasuk anggota parlemen Tobias Ellwodd, yang membantu korban cedera dan sekarat.” Anggota parlemen untuk Bournemouth East sejak tahun 2005 tersebut, menjadi Pejabat Kementerian Luar Negeri pada tahun 2014, dengan spesialisasi di
Sepuluh Tentara Mesir Tewas di Sinai KAIRO (Metrans) Sepuluh anggota pasukan keamanan Mesir tewas akibat kendaraan mereka terkena dua bom rakitan dalam gerakan melawan kelompok garis keras di Semenanjung Sinai, kata juru bicara militer pada Kamis. Dikatakannya juga bahwa 15 pegaris keras tewas dan tujuh lagi ditangkap dalam gerakan itu, yang membidik “teroris sangat berbahaya” di daerah Sinai tengah. Mesir berjuang melawan IS di Sinai utara. Perlawanan terjadi sejak militer Mesir menggulingkan Presiden Mohamed Mursi pada 2013 menyusul unjuk rasa besar terhadap pemerintahannya. Kelompok keras, yang melakukan pemberontakan di wilayah itu, mengikrarkan kesetiaannya pada IS pada 2014. Kelompok itu menyebut nama mereka Kelompok Provinsi Sinai. Mereka dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan ratusan tentara dan polisi. Presiden Abdel Fattah al-Sisi, mantan pemimpin militer pemimpin penggulingan Mursi, menganggap pemberontak terkait IS itu sebagai ancaman terhadap keberadaan Mesir, sekutu Amerika Serikat. Pasukan IS menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah dan memiliki kontrol yang kuat di Libya, negara yang berbatasan dengan Mesir. Juru bicara militer mengatakan bahwa pasukan keamanan juga menemukan dan menghancurkan setengah ton bahan peledak dan menyita dua mobil pengangkut granat tangan dan ratusan telepon genggam. (ant)
TOLONG POLISI - Tangan dan wajah Tobias Ellwood berlumur darah saat berusaha menekan luka perwira polisi Keith Palmer. antaranya pada masalah Timur Tengah, Afrika dan anti terorisme. Ellwood adalah mantan kapten Royal Green Jackets yang pernah bertugas di Kuwait. Penggerebekan, delapan ditangkap Delapan orang ditangkap menyusul sejumlah penggerebekan yang dilakukan polisi terkait teror London yang menewaskan empat orang, termasuk pelaku. Kepala satuan anti teror Kepolisian London Mark Rowley mengatakan, ratusan detektif yang bekerja sepanjang malam melakukan penggrebekan terhadap
enam alamat. Ia memapar pula rincian tambahan tentang para korban selain petugas polisi Keith Palmer yang ditikam terduga penyerang. Mark Rowley mengatakan, dua korban sipil yang tewas adalah seorang perempuan berumur 40an tahun dan seorang lelaki berumur 50-an tahun. Satu lagi yang tewas adalah pelaku. Dalam berbagai kabar sebelumnya, warga sipil yang tewas dalam teror di depan Parlemen Inggris itu tiga orang, namun Mark Rowley hanya menyebut dua orang. Tujuh dari 40 yang terluka
masih dalam kondisi kritis, dan 29 lain masih dirawat di rumah sakit. Dalam pernyataan di luar gedung Scotland Yard, Mark Rowley mengatakan: “Penyelidikan di Birmingham, London dan berbagai sudut negeri masih terus berlangsung.” “Kami masih yakin -dan makin dikukuhkan dalam investigasi kamibahwa pelaku bergerak sendiri dan tindakannya diinspirasikan oleh terorisme internasional.” “Jelasnya, pada tingkat ini, kami belum memiliki informasi spesidik tentang ancaman lebih jauh terhadap keselamatan umum.”
Diyakini, salah satu lokasi yang digrebek polisi pada Rabu malam adalah sebuah alamat di Birmingham. Seorang saksi mengatakan, “mereka datang dan menangkap tiga oirang.” BBC Newsnight melaporkan, ada kabar bahwa mobil yang digunakan dalam serangan maut itu disewa dari sebuah tempat penyewaaan di Birmingham, namun belum ada pengukuhana atas kabar ini. Dalam perkembangan lain, Menteri Pertahanan Michael Fallon mengatakan bahwa prosedur keamanan di parlemen akan dikaji ulang. (bbc)
SENGKETA ISLAM DAN HINDU
Mahkamah Agung India Perintahkan Perundingan NEW DELHI (Metrans) Mahkamah Agung India menyarankan umat Islam dan Hindu untuk menyelesaikan sengketa sengit atas tempat ibadat yang diklaim kedua agama melalui perundingan. Seruan hukum itu ditetapkan mahkamah untuk mencari penyelesaian atas sengketa lama terkait situs sekitar Masjid Babri yang disengketakan di kota Ayodhya. Pada tahun 1992, massa Hindu menghancurkan sebuah masjid abad ke-16 di lokasi itu yang memicu kerusuhan yang menewaskan hampir 2.000 orang. Umat Hindu itu ingin membangun sebuah kuil di lokasi itu, sementara Muslim menginginkan masjid baru. Menurut umat Hindu, masjid itu sebetulnya adalah tempat kelahiran salah satu dewa mereka yang paling dipuja, Dewa Rama, dan bahwa masjid itu dibangun oleh penjajah Muslim di abad ke16, dengan menghancurkan sebuah kuil Hindu. Hakim Ketua JS Khehar mengatakan ‘hal-hal peka seperti itu’ harus diselesaikan melalui perundingan. Dia juga
menawarkan diri untuk bertindak sebagai mediator bagi kedua belah pihak. Sejak tahun 2011, dari waktu ke waktu, mahkamah menyidangkan kasus tersebut setelah menepikan ketetapan pengadilan yang lebih rendah yang dalam keputusan 8.500 halaman menetapkan bahwa dua pertiga dari situs yang
disengketakan harus dialokasikan bagi umat Hindu, dan sisanya dialokasikan bagi umat Islam. Putusan Pengadilan Tinggi Allahabad pada bulan September 2010 itu meetapkan tiga perkara utama. Ditetapkan bahwa tempat yang disengketakan itu adalah tempat kelahiran Dewa Rama, bahwa
masjid itu dibangun setelah pembongkaran sebuah kuil dan bahwa masjid itu tidak dibangun sesuai dengan ajaran Islam. Inilah untuk pertama kalinya sebuah putusan peradilan menyebutkan bahwa situs yang disengketakan adalah tempat kelahiran dewa Hindu.
Tapi kedua belah pihak mengajukan banding terhadap keputusan itu dan membawanyab ke Mahkamah Agung. Kasus ini sudah mengendap dalam sistem hukum india yang begitu lambannya, bahkan sebagian besar pemohon asli gugatan itu telah meninggal dunia. (bbc)
Ledakan Gudang Senjata Ukraina, Ribuan Dievakuasi BALAKLIYA (Metrans) Serangkaian ledakan hebat terjadi di sebuah gudang senjata di Ukraina Timur, disebutkan sebagai akibat dari tindakan ‘sabotase.’ Media setempat menyebut, sekitar 20.000 orang dievakuasi. Belum jelas, apakah ada korban jatuh. Gudang tersebut berada di Balakliya, dekat Kharkiv, sekitar 100 kilometer dari lokasi serangan antara tentara pemerintah dan kelompok separatis yang didukung Rusia. Di depot ini terdapat ribuan ton amunisi, termasuk
rudal dan persenjataan artileri. Pihak militer mengatakan luas kompleks gudang senjata sekitar 350 hektar. Amunisi dan persenjataan di gudang dilaporkan dipakai untuk memasok kebutuhan militer Ukraina yang menggelar operasi di zona konflik seperti Luhansk dan Donetsk. (bbc)
LEDAKAN HEBAT - Serangkaian ledakan hebat terjadi di sebuah gudang senjata di Ukraina Timur.
Presiden Baru Jerman Peringatkan Recep Erdogan BERLIN (Metrans) Presiden baru Jerman, FrankWalter Steinmeier, memperingatkan Recep Tayyip Erdogan, bahwa presiden Turki tersebut berisiko menghancurkan semua hal yang telah dicapai negaranya dalam beberapa tahun terakhir. “Presiden Erdogan, jangan membahayakan apa yang Anda dan pihak-pihak lain telah capai ... hentikan pembandingan mengerikan dengan paham Nazi, jangan putuskan hubungan dengan orang-orang yang ingin berteman dengan Turki. Hormati aturan hukum dan kebebasan media dan wartawan, serta bebaskan Deniz Yuce,” kata Steinmeier saat dilantik di Berlin. Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah di Ankara
terhadap penduduk asing Turki terkait perubahan undangundang dasar menjelang referendum yang akan dilaksanakan bulan depan. Steinmeier mengatakan membanding-bandingkan dengan Nazi tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata dan karenanya mendesak Presiden Erdogan untuk menghentikan hal tersebut.
HENTIKAN - Presiden Steinmeier menyatakan pembandingan dengan Nazi tidak bisa digambarkan dengan kata-kata dan mendesak Presiden Erdogan untuk menghentikannya. berulang kali menuduh Jerman dan Belanda menggunakan taktik
Nazi saat melarang para menteri Turki menyatakan dukungan
Tidak aman Sebelumnya, Erdogan memperingatkan negara-negara Eropa bahwa jika mereka tetap bertingkah laku dalam cara yang sama, maka warga Barat kemungkinan tidak akan aman saat berjalan-jalan di dunia. “Jika Anda terus bertingkah
laku seperti ini, besok di bagian mana pun dunia, tidak seorang Eropa pun, tidak seorang Barat pun dapat berjalan-jalan dengan aman dan damai,” kata Erdogan saat berpidato di Ankara. Dia tidak merinci lebih jauh maksud pernyataannya tetapi sepertinya menyiratkan warga Eropa berisiko menghadapi perlakuan yang sama, katanya, sama seperti yang dialami warga Turki dan Muslim di Eropa. Erdogan, yang berulang kali membandingkan dengan Jerman Nazi, dikecam keras Uni Eropa, disamping Berlin dan Den Haag, sehingga memicu krisis yang menimbulkan keraguan terkait kemungkinan Turki menjadi anggota Uni Eropa. (bbc)
METROSPORT
JUMAT 24 MARET 2017
15
SERAHKAN BONUS PORPROV TAHAP II
Mahyeldi Berharap Juara Tiap Iven Setiap multieven daerah, Kota Padang harus bisa menjadi yang terbaik. Makanya, dari dini semua atlet harus mempersiapkan diri. Hal ini diminta Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat menyerahkan bonus Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2016, tahap II.
PADANG (Metrans) “Kita harus bisa mempertahankan terus prestasi ini, termasuk di Porprov 2018 yang akan digelar di Padang Pariaman,” terangnya di Padang, Kamis (23/3). Kota Padang berhasil meraih 206 medali emas, 139 perak dan 143 perunggu. Dengan perolehan tersebut Kota Padang berhasil meraih juara umum dan memecahkan perolehan medali. “Saya berharap Kota Padang mampu memperhatankan prestasi yang sudah didapatkan,” ujar Mahyeldi. Lebih jauh dijelaskan oleh orang nomor satu di Kota Padang ini, bonus tersebut merupakan apresiasi dan bonus lanjutan yang dijanjikan Pemerintah Kota Padang bagi para atlet dan pelatih yang berprestasi di 33 cabang olahraga (cabor) yang diikuti oleh Kontingen Kota Padang. Total bonus tahap II diserahkan sebanyak Rp4,6 milyar. “Bonus ini merupakan komitmen Pemko Padang bagi Kontingen Kota Padang yang telah sukses mengantarkan Padang mempertahankan predikat
COMBIPHAR OPEN
Ajang Pemanasan Piala Davis-SEA Games
SERAHKAN BONUS - Walikota Padang Mahyeldi saat menyerahkan atlet Porprov tahap II juara umum yang ke-14 kalinya secara berturut-turut. Saya berharap, semua atlet yang menerima bonus dapat mempergunakannya dengan sebaikbaiknya,” tuturnya. Kemudian di sisi lain kata Wako, demi menggelorakan olahraga di Padang Pemko akan terus berupaya
memberikan dorongan dan dukungan seperti peningkatan fasilitas di seluruh cabor agar lebih representatif lagi dengan bertaraf internasional. Selain itu, saat ini Pemerintah Kota Padang sedang merancang pembuatan kawasan olahraga secara keseluruhan dengan membutuhkan lokasi tanah lebih
kurang 50 hektare. “Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lokasi itu dalam waktu dekat. Sehingga dengan itu atlet-atlet kita bisa berlatih di tempat yang lebih baik dan masyarakat khususnya generasi muda juga bisa berolahraga pada fasilitas tersebut nantinya,” ucapnya. (can)
Neymar Yakin Coutinho Ideal untuk Direkrut Barcelona MADRID (Metrans) Bintang Barcelona Neymar berkeyakinan bahwa playmaker Liverpool Philippe Coutinho bakal ideal bila direkrut oleh kubu Camp Nou di masa depan. Kedua pemain itu membela Timnas Brasil. Neymar secara terang-terangan menyebut bahwa rekannya itu berencana bergabung ke Barcelona, sebagaimana dikutip dari Mail Online’s Joe Strange. “Coutinho adalah pemain Liga Inggris yang paling pas bila memperkuat Barcelona,” kata Neymar. “Saya yakin Philippe Coutinho adalah pemain yang siap bergabung dan bermain di Barcelona.” Coutinho, yang berusia 24 tahun, dikontrak Liverpool sampai 2022, meski ia banyak dikaitkan bakal hengkang ke Barcelona. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa klub asal Spanyol itu telah mendekati dia, sebagaimana
dikutip dari Mundo Deportivo. Ini bukan kali pertama Neymar, yang berusia 25 tahun, menyinggung mengenai Coutinho yang dikaitkan bakal direkrut oleh Barcelona, sebagaimana dikutip dari laman BBC. sport. Coutinho menjadi salah satu pemain kunci di Liverpool sejak bergabung ke Anfield dari Inter Milan dengan mahar sebanyak 8,5 juta pound pada 2013. Ia benar-benar tampil mengkilap selama musim 2016/17, dengan mengoleksi enam gol dan lima assist dalam 22 penampilan di enam laga di ajang Liga Inggris, sebagaimana dikutip dari laman Whoscored. Bukan tidak mungkin Coutinho bakal bergabung ke Barcelona. Klub papan atas Liga Spanyol ini secara konsisten bersaing dalam perebutan gelar di liga domestik, Copa del Rey dan Liga Champions. (ant)
Kelly Purwanto: Hangtuah Tak Kecewa Hasil IBL JAKARTA (Metrans) Point guard Hangtuah Sumatera Selatan Kelly Purwanto mengatakan timnya tidak terlalu kecewa atas prestasi yang ditorehkan di Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017. “Pihak manajemen juga tidak terlalu kecewa. Lagi pula persiapan kami sebelum musim dimulai cukup singkat, cuma dua minggu,” ujar Kelly di Jakarta, Kamis. Hangtuah Sumsel berada di posisi kelima Divisi Putih IBL 2017 dengan mencatatkan enam kemenangan dari 15 laga.
Hasil itu membuat mereka hanya mengumpulkan 21 poin dan tidak bisa lolos ke babak playoff. “Saat ini kami bersiap untuk musim depan,” tutur Kelly. Kelly yang ditransfer dari Pelita Jaya EMP Jakarta jelang IBL 2017 juga menegaskan siap menyambut musim IBL 2018 bersama Hangtuah Sumsel. “Kontrak saya dua tahun, jadi musim depan saya masih di Hangtuah,” kata dia. Kelly sendiri selalu menjadi andalan timnya kala bertanding di Seri I sampai Seri VIII IBL 2017. Pemain berusia 33
tahun tersebut menorehkan rata-rata 5,2 poin, 4,27 assist dan 4,33 rebound per-laga selama IBL 2017. Playoff IBL 2017 sendiri dimulai pada 31 Maret-3 April di Surabaya, diawali laga antar-tim Divisi Merah, CLS Knights Surabaya, juara IBL 2016, menghadapi Bank BJB Garuda Bandung. Kemudian, ada pertandingan Divisi Putih, Pacific Caesar versus W88. News Aspac pada 7-10 April 2017 di Bandung. Format pertandingan demi memperebutkan dua slot tersisa di empat besar ini adalah “best of three”. Dua
UNTUK HADAPI URUGUAY
tim lain yang sudah menunggu di empat besar adalah juara masing-masing divisi, Satria Muda Pertamina (Merah) dan Pelita Jaya (Putih). Babak semifinal digelar pada 2124 April 2017 untuk Divisi Merah dan untuk Divisi Putih diadakan pada 2730 April 2017. Keempat tim di babak ini bertanding juga dengan format “best of three”, tetapi dalam kandangtandang. Selanjutnya, dua tim terbaik bertanding untuk trofi IBL 2017 di babak final yang diadakan pada 4-7 Mei 2017. (ant)
Brazil Ganti Gabriel Jesus dengan Firmino SAO PAULO (Metrans) Striker Liverpool Roberto Firmino akan menggantikan Gabriel Jesus dalam tim Brasil melawan Uruguay pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, Kamis, demikian dikatakan pelatih timnas Brasil Tite pada Rabu waktu setempat. Firmino akan menggantikan striker Manchester City yang sedang cedera itu di Montevideo, tempat Brasil mengincar kemenangan kedelapan berturut-turut di bawah Tite untuk meraih tempat di putaran final Piala Dunia di Rusia tahun depan. “Firmino dalam kondisi fit, termasuk mencetak gol,” kata pelatih sebagaimana dikutip Reuters. Brasil melaju ke puncak klasemen kualifikasi zona Amerika Selatan dengan telah mengemas 27 poin dari 12 pertandingan, dan yakin jika mereka bisa terhindar dari kekalahan di Uruguay dan di Paraguay lima hari kemudian, maka mereka akan memastikan tempat mereka di Rusia. Mengumpulkan 28 poin sudah cukup bagi tim tempat keempat untuk lolos. (ant)
JAKARTA (Metrans) Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti) menyebut turnamen Combiphar Indonesia Terbuka 2017 menjadi ajang uji coba para punggawa pelatnas tenis menghadapi play off Piala Davis dan SEA Games pada Agustus 2017. Indonesia akan melawan Kuwait dalam babak play off Piala Davis pada bulan April ini, setelah terpaksa harus menghentikan langkahnya di putaran pertama setelah dikalahkan Filipina dengan skor 4-1 pada 3-5 Februari 2017 lalu. “Terimakasih kepada Combiphar dan semua sponsor yang mendukung terselenggaranya turnamen ini. Petenis nasional Indonesia sangat membutuhkan ajang internasional seperti ini, untuk persiapan menghadapi pertandingan play off Piala Davis dan SEA Games dan kami masih sangat terbuka untuk masuknya sponsor baru,” ucap Ketua Umum PP Pelti Wibowo Suseno Wirjawan atau lebih dikenal Maman Wirjawan, Jakarta, Kamis. Turnamen Combhipar Indonesia Terbuka yang akan berlangsung pada 27 Maret hingga 16 April itu merupakan tiga seri lanjutan dari tiga seri turnamen yang sama pada awal tahun 2017 ini. Pasangan Merah Putih, Justin Barki/ Christopher Rungkat menjadi wakil tuan rumah tersukses di turnamen ini. Duet kombinasi petenis junior dan senior itu berhasil memboyong satu gelar juara ganda di seri sebelumnya dan satu gelar di turnamen yang sama pada tahun 2016 lalu. “Tentu saja, saya berharap mampu berprestasi lebih baik di turnamen kali ini, terutama di sektor tunggal,” kata petenis muda Indonesia Justin Barki. Selain sebagai ajang olahraga, tiga seri lanjutan Combiphar Indonesia Terbuka 2017 yang berlangsung di Lapangan Tenis hard court Hotel Sultan Jakarta itu juga merupakan perhelatan pariwisata yang menarik minat petenis dari 23 negara di empat benua. “Dengan fasilitas 12 lapangan tenis berstandar internasional, kami siap memberikan pelayanan internasional dengan keramahtamahan khas Indonesia pada para peserta sebagai tuan rumah yang keempat kalinya di ajang Combiphar Tennis Open ini,” kata Wakil Presiden Bidang Operasi Singgasana Hotel and Resort I Nyoman Sarya. Merujuk pada daftar pemain yang mendaftar per 22 Maret, petenis Inggris Brydan Klein yang berperingkat 254 dunia akan menjadi unggulan teratas kejuaraan seri pertama. Sedangkan petenis berperingkat tertinggi tuan rumah, Christopher Rungkat (444) menempati unggulan keempat turnamen. (ant)
PS TNI Batalkan Uji Coba PSM Makassar MAKASSAR (Metrans) PS TNI mengambil keputusan mengejutkan dengan membatalkan rencana uji coba menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Andi Mattalatta Mattoanging Makassar, Sulawesi Selatan, 25 Maret 2017 dengan alasan tim tersebut tidak siap. Media Officer PS TNI Nandang Permana Sidik saat dikonfirmasi dari Makassar, Kamis, menyatakan pihaknya saat ini memang masih melakukan adaptasi dengan pelatih baru. “Begitupun dengan sebaliknya, pelatih tentu masih memerlukan waktu untuk memahami karakter masing-masing pemain. Nah, akhirnya setelah tadi ada komunikasi antara manajemen dan pelatih, maka pelatih mengisyaratkan untuk saat ini belum bisa ke Makassar,” ujarnya. Ia menjelaskan, jika dilihat dari persiapan tim maka PSM Makassar memang diakui lebih siap. Hal itu tentunya berbeda dengan PS TNI yang memang baru merekrut seorang pelatih. Melihat kondisi tim yang seperti itu, kata dia, maka kemungkinan pihaknya akan melakukan perubahan atau membuat jadwal ulang. Untuk masalah ini, lanjut dia, tentu tim pelatih akan kembali melakukan komunikasi dengan tim PSM kedepan. “Mungkin akan dijadwal ulang atau gimana itu, nanti manajemen dan pelatih kembali melakukan komunikasi (untuk kepastiannya),” jelas dia. Sementara itu, panitia pelaksana (Panpel) pertandingan PSM justru menyatakan tiket laga uji coba tim “Juku Eja” menghadapi PS TNI mulai disebar atau distribusikan ke kalangan suporter dan agen tiket pada hari ini. “Tiket friendly match antara PSM melawan PS TNI mulai didistribusikan ke kelompok suporter dan agen tiket mulai Kamis malam,” ujarnya. Selain didistribusikan ke kelompok suporter dan agen tiket yang telah bekerjasama dengan PSM, kata dia, panpel juga akan menjual secara langsung di Sekretariat PSM Jalan Balaikota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat atau sehari sebelum pertandingan. (ant)
16
METRO SPORT TURNAMEN SEPAKBOLA PERU CUP
Atasi Wakil Riau, PSP Lolos PSP Padang lolos ke babak kedua Turnamen Sepakbola Turnamen PERU Cup VIII, setelah dalam laga perdana di Lapangan Peru Utama, Kamis (23/3) berhasil mengatasi perlawanan FGA Rokan Hulu, Riau 2-1 (0-1). PADANG (Metrans) Di babak kedua yang akan digelar, Senin (27/3), Pandeka Minang-julukan-PSP-akan menghadapi Nabil FC Riau. Nabil lolos, setelah berhasil mengatasi perlawanan tuan rumah. “Alahamdulliah, anak-anak bisa mempratekan hasil latihan, meski masih ada kelemahan yang terlihat, salah satunya penyelesaian akhir,” ujar pelatih kepala PSP Joni Efendi usai pertandingan. Laga antra PSP dan FGA berlangsung menarik. Meski menghadapi tim senior, PSP mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun,Pandeka Minang tertinggal lebih dulu, setelah FGA sukses membobol jala PSP yang dikawal Rizki Bima lewat titik penalti. Penalti itu didapat, setelah penyerang FGA, Putra dijatuhkan pemain PSP Agnef. Tertinggal 0-1, PSP makin meningkatkan gempurannya, usaha itu cukup berhasil dengan terciptanya beberapa peluang. Namun, karena penyelesaian akhir yang kurang sempurna peluang emas itu gagal menghasilkan gol.
LAYANI - Salah seorang pemain PSP Padang saat melayani gempuran pemain FGA Rokan Hulu, Riau pada Turnamen Sepakbola Turnamen PERU Cup VIII. Hingga turun minum usaha keras para pemain PSP untuk membalas gol wakil Riau ini tidak menuai hasil. Di babak kedua, PSP makin meningkatkan gempurannya. Usaha itu kembali menciptakan peluang. Pada menit ke-55, PSP berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat
gol bunuh diri pemain belakang FGA yang salah mengantisipasi bola liar hasil tendangan Johanes. Ah berhasil melewatkan gol. PSP makin meningkatkan daya gempurannya. Lewat kerjasama yang apik, antara Akmal, Kevin dan Johanes. PSP berhasil merubah kedudukan menjadi 2-
1 berkat HP Akmal. Meski sudah unggul, namun PSP tetap mengurung pertahanan wakil Riau ini. Beberapa peluang kembali tercipta. Namun karena penyelesaian akhir yang kurang sempurna peluang emas itu gagal menghasilkan gol. Hingga laga
berakhir kedudukan 2-1 untuk keunggulan PSP tetap bertahan. “Langkah permulaan, kita berharap tim ini bisa berlaga hingga final dan menjadi juara. Kami dari manajemen mengapresiasi perjuangan para pemain,” ujar Asisten Manejer Yendrizal Oyong. (can)
Sean Gelael Siap Hadapi Tantangan Toro Rosso JAKARTA (Metrans) Sean Gelael mengaku siap menghadapi tantangan di tim Formula 1 Toro Rosso setelah pebalap Indonesia berusia 20 tahun yang kini berkiprah di Formula 1 ini ditunjuk menjadi salah satu pebalap penguji tim asal Italia itu. “Tentu ini akan menambah motivasi saya karena tugas ini sekaligus sebuah tantangan besar bagi saya. Makanya saya akan memanfaatkan momentum ini,” kata Sean Gelael dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Kamis. Anak pasangan Ricardo dan Rini Gelael ini mengaku dengan terpilih menjadi pebalap penguji Formula 1 akan membuka peluang bagi dirinya untuk benar-benar berkarir balap pada balapan jet darat paling bergengsi di dunia itu. Kondisi ini jelas menjadi angin segar bagi pebalap Indonesia untuk terus terlibat pada balapan paling
bergengsi itu setelah Rio Haryanto yang musim lalu memperkuat tim Manor Racing harus menahan asanya setelah pada musim ini tidak ada yang mengontrak pebalap asli Solo Jawa Tengah itu.
Sebelumnya, Toro Rosso melalui akun media sosialnya mengumumkan secara resmi jika pebalap yang saat ini berkiprah di Formula 2 bersama tim Pertamina Arden ini menjadi salah satu pebalap penguji dan akan diberikan menuji mobil Toro Rosso STR 12 di Bahrain, Hongaria dan Abu Dhabi. “Terima kasih kepada Toro Rosso yang telah memberikan saya kesempatan dan dukungan. Saya masih harus bekerja keras dan tak akan berhenti untuk membuktikan kepercayaan ini,” kata pebalap yang musim lalu mampu menjadi runner-up balapan GP2 seri Austria itu. Bagi pebalap penyuka musik hip hop itu, kesempatan yang didapat memang kian membuka jalan untuk menuju balapan Formula 1. Sean pun telah membuat sejarah dengan menjadi pebalap pertama yang bukan merupakan pebalap binaan tim Red Bull atau Toro Rosso, namun dipercaya sebagai pebalap penguji di tim ini. (ant)
SEAN GALAEL
Rossi Incar Gelar Juara Dunia ke-10 di Qatar DOHA (Metrans) Valentino Rossi berusaha meraih gelar juara dunia ke-10 di tengah serbuan pesaingpesaing muda, termasuk rekan satu tim barunya di Yamaha, Maverick Vinales, di musim MotoGP 2017 yang akan dimulai di Qatar akhir pekan ini. Sirkuit Losail di Doha akan menjadi tuan rumah satu-satunya balapan malam hari di ajang balapan motor 18 putaran tersebut pada Minggu. Sirkuit berpasir di daerah pinggiran Doha yang berangin tersebut adalah salah satu favorit pembalap Italia berusia 38 tahun
itu, memenanginya empat kali menang pada 2005, 2006, 2010 dan 2015. Namun, pembalap veteran Yamaha yang memenangi tujuh gelar dunia MotoGP dan dua gelar dunia di kelas 125cc dan 250cc itu tahun lalu tidak menjadi juara di Doha, mantan rekan satu timnya Jorge Lorenzo yang menempati posisi pertama. Karir cemerlang Rossi selama 20 tahun bernoda frustasi dalam beberapa tahun terakhir dan dia belum meraih gelar juara dunia lagi sejak 2009, demikian menurut warta kantor berita AFP. (*)
JUMAT 24 MARET 2017
FFI CHAMPIONSHIP 2017
Ajang Penjaringan Timnas Futsal U-20 JAKARTA (Metrans) Kejuaraan futsal, Bolalob FFI U-20 Championship 2017 yang bakal digelar di GOR Pasar Minggu, Jakarta, 25-31 Maret akan dijadikan sebagai ajang penjaringan pemain timnas U-20 yang dipersiapkan turun pada Piala AFC 2017. Sekjen Federasi Futsal Indonesia (FFI) Edy Prasetyo di Jakarta, Kamis mengatakan pemantauan pemain bakal dilakukan langsung oleh pelatih timnas futsal Victor Herman karena pelatih asal Belanda ini akan melihat secara langsung kondisi pemain saat turun di kompetisi. “Sebenarnya nama-nama telah disodorkan oleh tim talent. Tapi pelatih tidak menerima begitu saja. Dia ingin melihat secara langsung termasuk di Bolalob FFI U-20 ini,” katanya di sela persiapan kejuaraan yang bakal diikuti 15 tim U-20 itu. Edy menjelaskan, timnas yang dipersiapkan untuk Piala AFC sebenarnya sudah mulai menjalani pemusatan latihan nasional nasional di Yogjakarta. Namun, turnamen Bolalob ini dinilai penting untuk dipantau karena pelatih akan mencari kembali pemain muda lagi demi melengkapi yang ada saat ini. “Promosi degradasi memang dilakukan. Jadi pemain terbaik di turnamen ini bisa saja bergabung dengan pemain lain yang saat ini sudah masuk pelatnas,” kata Edy menambahkan. Apa yang dilakukan FFI bersama dengan pelatih timnas ini bukan tanpa alasan karena turnamen U-20 ini diikuti oleh pemain-pemain muda yang dimiliki oleh klub yang selama ini turun di kompetisi profesional. Selain itu turnamen ini juga dijadikan tolak ukur perkembangan pemain muda Indonesia. Ke-15 tim yang bakal berlaga di Bolalob FFI U-20 Championship 2017 ini diantaranya adalah Permata Indah Manokwari, Biangbola FC, Giga FC, My Futal Antam, IPC Pelindo II, Kamiada FC, Bintang Timur Surabaya, Kaimana FC Papua Barat hingga Black Steel Manokwari. Turnamen ini juga dipastikan bakal berlangsung seru karena selain ajang penjaringan pemain timnas juga ada uang tuan yang bakal diperebutkan. Total hadiah kejuaraan yang didukung penuh oleh air mineral Prim-A sebesar Rp50 juta. Tim yang bersaing juga bakal mendapatkan subsidi sebesar Rp5 juta. Sementara itu, Co-Founder PT GVM Networks selaku operator turnamen, Indra Bigwanto mengatakan salah satu alasan kenapa pihaknya menggelar turnamen yang akhirnya mendapatkan dukungan penuhi dari FFI karena ini mempopulerkan olahraga futsal di Indonesia. “Kami ingin futsal sama populernya dengan bulu tangkis. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan turnamen ini,” katanya saat dikonfirmasi. Menurut dia, turnamen Bolalob FFI U-20 Championship 2017 ini merupakan awal. Kedepan, kata dia, ada kemungkinan turnamen ini akan dilakukan dengan jumlah tim yang lebih besar serta jenjang yang berbeda dibandingkan yang digelar saat ini. (ant)
Semen Padang Tambah Dua Pemain U-22 PADANG (Metrans) Semen Padang FC akan menambah dua pemain U-22 untuk memperkuat kesebelasan itu dalam menghadapi kompetisi Liga 1 Indonesia 2017. “Dua pemain tersebut dari akademi Semen Padang U-21 dan akan kita seleksi untuk masuk ke tim senior,” kata pelatih kepala SPFC Nil Maizar di Padang, Kamis. Kedua pemain muda tersebut masing-masing Wahyu Sulistiawan dan Fridolin Cristof Yoku yang berasal dari klub Kabau Sirah Mudo. Sementara saat ini skuad Semen Padang telah mengontrak sebanyak 22 pemain untuk liga 1 Indonesia. Nil menjelaskan jika nantinya kedua pemain itu memberikan
penampilan yang bagus dalam seleksi ini, maka tidak menutup kemungkinan akan direkerut untuk memperkuat tim. Kedua pemain muda Semen Padang itu mulai bergabung dengan tim inti mengikuti latihan bersama di kawasan Pantai Padang, Rabu (22/3). Wahyu adalah pemain U21 (yunior) Semen Padang dengan posisi bek kanan, yang merupakan salah satu andalan di klub tersebut. Sedangkan Fridolin, sebagai pemain gelandang serang pada tim yang sama. Namun sebelum berada di klub U-21 Semen Padang ia merupakan mantan kapten dari Persipura U-21. Menurut Nil secara umum penampilan Semen Padang mengalami kemajuan sepanjang
turnamen Piala Presiden, namun ada beberapa sektor lini yang menjadi catatan dan akan di evaluasi, baik itu penjaga gawang, pertahanan, gelandang tengah, dan striker. “Di evaluasi sedemikian rupa sehingga meminimalkan kesalahan pada setiap lini, selain itu kondisi fisik pemain juga akan dipantau dan ditingkatkan untuk menghadapi liga ini,” katanya. Sedangkan untuk pemain U22, Nil menilai penampilan mereka cukup bagus selama Piala Presiden 2017, karena bermain pada turnamen ini merupakan kali pertama bagi mereka. “Karena ini pertama bagi mereka standar permainannya cukup memberikan kontribusi,” ujarnya. (ant)
