KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ttd. JOYO WINOTO, Ph.D. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ttd. JOYO WINOTO, Ph

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

: PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008

: PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008 TANGGAL 11 JULI 2008

TANGGAL 11 JULI 2008 STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN PEMERIKSAAN (PENGECEKAN) SERTIPIKAT DASAR HUKUM

PERSYARATAN

BIAYA

WAKTU

1. Undang-Undang Nomor

1

Sertipikat hak atas

Rp.

Paling lama

tanah/sertipikat

Sertipikat

5 Tahun 1960

yang dilegalisir

2002.

oleh pejabat yang

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN

1.Surat :

Rp. 25.000,-/

Paling lama

*) untuk daerah

Sertipikat

5

3.

permohonannya

4.

dikuasakan.

Tahun 1997. 4.

Surat

Agraria/Kepala Badan

permohonan dari:

Pertanahan Nasional

a. PPAT untuk

5. 6.

600-1900 tanggal 31

bebanan hak

Juli 2003

dengan akta b. Pemegang hak atau oleh

ada

belum pejabat

permohonannya

publik

dikuasakan*).

berwenang

Sertipikat hak atas

untuk

tanah/sertipikat HMSRS.

dapat

2

Peraturan Pemerintah

yang

3.

Akta Jual Beli dari PPAT.

menggunakan

Juncto Peraturan

4.

Fotocopy identitas diri

surat kuasa di

Pemerintah Nomor 27

pemegang hak,

bawah tangan.

Tahun 1996

penerima hak dan atau


kuasanya yang dilegalisir

Nomor 24 Tahun 1997

oleh pejabat yang

terkena obyek


berwenang.

BPHTB atau PPh.

5. Bukti pelunasan:**) a. BPHTB

Peraturan Menteri

SE Kepala BPN Nomor

**) untuk yang

b. PPh Final. 6.

Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

7. Ijin pemindahan hak,

600-1900 tanggal 31 Juli

dalam hal di dalam

2003

sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang

kuasanya

menyatakan bahwa hak

untuk kegiatan

tersebut hanya boleh

penggantian

dipindahtangankan

blanko lama

apabila telah diperoleh

dan

ijin dari instansi yang

pemecahan;

berwenang.

atau

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

c. Kantor Lelang untuk kegiatan

REPUBLIK INDONESIA

pelelangan

ttd.

umum.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ttd. JOYO WINOTO, Ph.D

itu,

Nomor 48 Tahun 1994

1997 7.

yang

Undang-Undang Nomor

BPN Nomor 3 Tahun

PPAT;

hari.

b. Kuasa otentik, jika

Negara Agraria/Kepala

peralihan/pem

(lima)

21 Tahun 1997 Juncto

Nomor 46 Tahun 2002

kegiatan

a. Permohonan.

2. Undang - Undang Nomor

3. Surat kuasa, jika

Kepala BPN Nomor 3

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960

berwenang.

4. Peraturan Menteri

6. SE Kepala BPN Nomor

PERSYARATAN

1.

20 Tahun 2000

atau kuasaya

Nomor 46 Tahun

Nomor 3 Tahun 1998.

hari.

DASAR HUKUM

pemohon dan

3. Peraturan Pemerintah

5. Intruksi Menteri Negara

(satu)

PERALIHAN HAK – JUAL BELI

2. Fotocopy identitas

1997.

Negara Agraria/

1

HMSRS.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

25.000,-/

KETERANGAN

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN

JOYO WINOTO, Ph.D

dan

LAMPIRAN III


LAMPIRAN IV



PERALIHAN HAK – PEWARISAN


DASAR HUKUM

PERSYARATAN

BIAYA

WAKTU

1. Undang-Undang

1.Surat :

Rp.

Paling lama

Sertipikat

a. Permohonan

Nomor 5 Tahun 1960 Tahun

mengajukan

1997 Juncto Undang-

permohonan

Undang

bukan ahli waris

21

Nomor

20

Pemerintah

Nomor

2

Pemerintah

Nomor

3.

Surat Keterangan Waris

46 Tahun 2002

sesuai

5. Peraturan

Menteri

peraturan

Negara

Agraria/

perundang

Kepala

-

para

600-1900

ahli

dan

tanggal 31 Juli 2003

yang

masih

berlaku

ada pejabat publik yang berwenang untuk itu,

2. Sertipikat hak atas

dapat


Nomor 48 Tahun 1994

3. Akta Hibah dari PPAT.

menggunakan

Juncto Peraturan

4. Fotocopy identitas diri

surat kuasa di

Pemerintah Nomor 27

pemegang hak,

bawah tangan.

Tahun 1996


2003

**) untuk yang

kuasanya yang dilegalisir pejabat yang

terkena obyek

berwenang.

BPHTB dan atau PPh.

5. Bukti pelunasan:**) a. BPHTB b. PPh Final. 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin pemindahan hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh

tahun

dipindahtangankan

berjalan. Bukti

yang belum

dikuasakan*).


Foto copy SPPT


pelunasan

BPHTB,

hari.


Undang-Undang Nomor


berwenang.

6.

(lima)

permohonannya

Nomor 3 Tahun 1997

dilegalisir

a. Permohonan.


Agraria/Kepala BPN

waris

kuasa

PBB

5

6. Peraturan Menteri Negara

oleh pejabat yang 5.

*) untuk daerah

Sertipikat

5 Tahun 1960

Nomor 46 Tahun 2002

penerima

yang

KETERANGAN

Paling lama


diri dan KK dari

BPN

WAKTU

Rp. 25.000,-/

Nomor 24 Tahun 1997

4. Fotocopy identitas

Tahun 1997

BIAYA

1.Surat :


undangan

Kepala BPN Nomor 3

PERSYARATAN



Sertipikat hak atas HMSRS.

4. Peraturan

DASAR HUKUM

20 Tahun 2000

tanah/sertipikat

24 Tahun 1997

PERALIHAN HAK – HIBAH


bersangkutan).

3. Peraturan

Nomor

(lima)

hari.

yang

Tahun 2000

6. SE

5

b. Kuasa (jika yang

2. Undang-Undang Nomor

25.000,-/

KETERANGAN


jika

berwenang.

terkena/obyek


BPHTB


REPUBLIK INDONESIA ttd. JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN VI LAMPIRAN V




PERALIHAN HAK – PEMBAGIAN HAK BERSAMA


PERALIHAN HAK – TUKAR MENUKAR

DASAR HUKUM

PERSYARATAN

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN


1. Surat :

Rp. 25.000,-/

Paling lama

*) untuk daerah

Sertipikat

5

a. Permohonan.

5 Tahun 1960

publik yang

Undang-Undang Nomor

dikuasakan*).

berwenang

Peraturan Pemerintah 3.

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27

untuk itu,

2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS.

dapat

Akta Tukar Menukar dari

menggunakan

PPAT.

surat kuasa di bawah tangan.


Tahun 1996

pemegang hak,



Nomor 24 Tahun 1997.


terkena obyek

pejabat yang

BPHTB dan

berwenang.

atau PPh.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara

a. BPHTB

Nomor 3 Tahun 1997

b. PPh Final.

7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

**) untuk yang

5. Bukti pelunasan:**)

Agraria/Kepala BPN 6.

PERSYARATAN

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN


1.

Surat :

Rp. 25.000,-/

Paling lama

*) untuk daerah

a. Permohonan.

Sertipikat

5 (lima)

yang belum

hari.

ada pejabat

5 Tahun 1960



ada pejabat

permohonannya

Nomor 48 Tahun 1994

4.

yang belum

21 Tahun 1997 Juncto 20 Tahun 2000 3.

hari.



(lima)

DASAR HUKUM


permohonannya

publik yang

Undang-Undang Nomor

dikuasakan*).

berwenang

20 Tahun 2000 3.

2

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994

4.

menggunakan surat kuasa di bawah tangan.


27 Tahun 1996

pemegang hak,





terkena obyek

pejabat yang

BPHTB dan

berwenang.

atau PPh.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara

600-1900 tanggal 31 Juli 2003

**) untuk yang

5. Bukti pelunasan:**) a. BPHTB

Agraria/Kepala BPN 7. SE Kepala BPN Nomor

tahun berjalan.

dapat

Bersama dari PPAT.

b. PPh Final.

Nomor 3 Tahun 1997

Foto copy SPPT PBB

untuk itu,

tanah/sertipikat HMSRS. 3. Akta Pembagian Hak

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor

Sertipikat hak atas

6.

Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

7. Ijin pemindahan hak, dalam hal di dalam

7. Ijin pemindahan hak,

sertipikat/keputusannya

dalam hal di dalam

dicantumkan tanda yang

sertipikat/keputusannya


dicantumkan tanda yang



dipindahtangankan



dipindahtangankan



berwenang.



berwenang.



LAMPIRAN VII

LAMPIRAN VIII



TANGGAL 11 JULI 2008



HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN-ROYA

HAK TANGGUNGAN (HT) DASAR HUKUM 1.

Undang - Undang Nomor

PERSYARATAN

3.

5.

WAKTU Hari ke 7.

KETERANGAN *) untuk daerah

Permohonan dari

yang belum


Penerima Hak

ada pejabat

4 Tahun 1996.

Tanggungan

publik yang


(kreditur).

berwenang

Kuasa otentik, jika

untuk itu,


permohonannya

dapat

Nomor 46 Tahun 2002

dikuasakan*).

menggunakan

a.

b.

Nomor 24 Tahun 1997. 4.

Rp. 25.000.

1. Surat :

5 Tahun 1960 2.

BIAYA

Peraturan Menteri

2.


Sertipikat hak atas

surat kuasa di


bawah tangan.

3.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Catatan :

4.

Salinan APHT yang

Untuk pelayanan


sudah diparaf oleh PPAT

ini dikenakan

2003

yang bersangkutan

biaya sebesar Rp

untuk disahkan sebagai

25.000 dikalikan

salinan oleh Kepala

banyaknya hak

Kantor untuk pembuatan

atas tanah obyek

sertipikat Hak

HT.

BPN Nomor 3 Tahun 1997 6. SE Kepala BPN Nomor

Tanggungan. 5.

Fotocopy identitas diri pemberi HT (debitur), penerima HT (kreditur)

DASAR HUKUM 1.

2.

3.

4.

Undang - Undang

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN

Rp. 25.000.

Paling lama

Catatan : -

dari pemegang hak

7 (tujuh)

1960

atau kuasanya.

hari.

membebani 1 (satu) hak atas tanah

Nomor 4 Tahun

diri pemegang hak

dikenakan biaya

1996.

dan atau kuasanya

Peraturan

yang dilegalisir oleh

Pemerintah

pejabat yang

membebani lebih dari

Nomor 24 Tahun

berwenang dengan

1 (satu) hak atas

1997.

memperlihatkan

tanah dikenakan biaya

Peraturan

aslinya.

sebesar Rp 25.000,-

2.

sebesar Rp 25.000,-

Nomor 46 Tahun

tanah/sertipikat

2002

HMSRS dan sertipikat

Peraturan Menteri

Hak Tanggungan.

Roya 1 (satu) HT yang

dikalikan banyaknya

3. Sertipikat hak atas

hak atas tanah obyek HT. -

Roya lebih 1 (satu) HT yang membebani 1

4. Surat Pernyataan dari

Agraria/Kepala

kreditur bahwa

(satu) hak atas tanah

BPN Nomor 3

hutangnya telah

obyek HT dikenakan

Tahun 1997

lunas atau

biaya sebesar Rp

SE Kepala BPN

Pembersihan HT

25.000,- dikalikan

Nomor 600-1900

berdasarkan

banyaknya hak

tanggal 31 Juli

penetapan peringkat

tanggungan yang

2003

oleh Ketua

dihapus. -

Pengadilan.

dan atau kuasanya yang

Roya 1 (satu) HT yang

Fotocopy identitas

Undang - Undang

Negara

6.

1. Surat Permohonan

Nomor 5 Tahun

Pemerintah

5.

PERSYARATAN

Roya lebih dari 1 (satu) Hak Tanggungan yang

dilegalisir pejabat yang

membebani lebih dari 1

berwenang.

(satu) hak atas tanah

6. Surat Kuasa

obyek HT dikenakan

Membebankan Hak

biaya sebesar Rp

Tanggungan (SKMHT)

25.000,- dikalikan

apabila Pemberian Hak

banyaknya HT dan

Tanggungan melalui

dikalikan dengan

Kuasa.

banyaknya obyek hak


atas tanah obyek HT.


LAMPIRAN X LAMPIRAN IX




PEMISAHAN SERTIPIKAT-PERORANGAN


PEMECAHAN SERTIPIKAT-PERORANGAN

DASAR HUKUM 1.


PERSYARATAN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 3. 4.

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN

Rp. 25.000,-/

Paling lama

Catatan :

disertai alasan

Sertipikat

15 (lima

-

pemecahan.

yang

belas) hari

bidang-bidang


diterbitkan.

untuk

tanah yang

1. Permohonan yang

5 Tahun 1960 2.

DASAR HUKUM

Jika sertipikat


pemohon dan atau

pemecahan

akan dipecah

Nomor 46 Tahun 2002


sampai

tidak ada

Peraturan Menteri

oleh pejabat yang

dengan 5

catatan


berwenang.

bidang.

(bersih).

BPN Nomor 3 Tahun

3. Sertipikat hak atas tanah

1997

4. Ijin Perubahan


-

Biaya tersebut, diluar biaya pengukuran.

Penggunaan Tanah,


apabila terjadi

2003

perubahan penggunaan

1. 2.

4.

5.

1. Permohonan yang

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN

Rp. 25.000,-/

Paling lama

Catatan : -

Jika sertipikat

5 Tahun 1960

disertai alasan

Sertipikat

15 (lima


pemecahan.

yang

belas) hari

bidang-bidang

diterbitkan.

untuk

tanah yang


PERSYARATAN


2



pemohon dan atau

pemisahan

akan dipisah

Nomor 46 Tahun 2002


sampai

tidak ada

Peraturan Menteri

oleh pejabat yang

dengan 5

catatan


berwenang.

bidang.

BPN Nomor 3 Tahun


1997

4.

(bersih). -

Biaya tersebut,

Ijin Perubahan

diluar biaya

SE Kepala BPN Nomor

Penggunaan Tanah,

pengukuran.


apabila terjadi

2003

perubahan penggunaan tanah.

tanah.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ttd. JOYO WINOTO, Ph.D


LAMPIRAN XI

LAMPIRAN XII




PENGGABUNGAN SERTIPIKAT-PERORANGAN

PERUBAHAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL

DASAR HUKUM 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 3. 4.

PERSYARATAN

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN

Rp. 25.000,-/

Paling lama

Catatan :

disertai alasan

Sertipikat

15 (lima

-

penggabungan.

yang

belas) hari

bidang-bidang

diterbitkan.

untuk

tanah yang

1. Permohonan yang


Jika sertipikat


pemohon dan atau

penggabung

akan

Nomor 46 Tahun 2002

kuasanya dengan

an sampai

digabungkan

Peraturan Menteri

memperlihatkan aslinya.

dengan 5

tidak ada

bidang.

catatan



(bersih).

BPN Nomor 3 Tahun -

1997 5.



Biaya tersebut,

SE Kepala BPN Nomor

diluar biaya


pengukuran.

2003

DENGAN GANTI BLANKO DASAR HUKUM

PERSYARATAN

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN


1. Surat :

Rp. 50.000.

Paling lama

*) untuk daerah

5 Tahun 1960. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

ttd. JOYO WINOTO, Ph.D

7 (tujuh)

yang belum

b.

Kuasa otentik, jika

hari.

ada pejabat

permohonannya

publik yang

dikuasakan*).

berwenang untuk itu,

c. Penyataan dari pemohon

dapat

Agraria/Kepala BPN

bersangkutan akan

menggunakan

Nomor 3 Tahun 1997.

mempunyai Hak Milik

surat kuasa di

untuk rumah tinggal

bawah tangan.

5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala

tidak lebih dari 5 (lima)

Badan Pertanahan

bidang yang seluruhnya

Nasional Nomor 6

meliputi luas tidak lebih


REPUBLIK INDONESIA

Permohonan.

bahwa yang

4. Peraturan Menteri Negara

Tahun 1998.


a.

5.000 M2. 2. Fotocopy identitas diri


pemohon dan atau

2003.

kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 3. Sertipikat hak atas tanah yang luasnya 600 M2 atau kurang.. 4. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 5. IMB atau Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa rumah tersebut untuk rumah tinggal. 6. Bukti pelunasan pembayaran uang pemasukan.


LAMPIRAN XIII

LAMPIRAN XIV





GANTI NAMA


PERUBAHAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

PERSYARATAN

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN

1.

1. Surat :

Rp. 25.000,-/

Paling lama

*) untuk daerah

Sertipikat

7 (tujuh)

yang belum

hari.

ada pejabat

a. Permohonan.

5 Tahun 1960.


2. Peraturan Pemerintah 3.


permohonannya

publik yang


dikuasakan*).

berwenang


5.

WAK

KETERANGAN

c. Penyataan dari pemohon

1. 2. 3.


1. Surat :

5 Tahun 1960

a. Permohonan.




permohonannya


dikuasakan*).

Nomor 46 Tahun 2002

2

*) untuk daerah

Rp. 25.000,-/

Paling

Sertipikat

lama 7

yang belum

(tujuh)

ada pejabat

hari.

publik yang berwenang untuk itu,


Peraturan Menteri

pemohon dan atau

dapat

untuk itu,



menggunakan

4.

Peraturan Menteri

bahwa yang

dapat

BPN Nomor 3 Tahun

oleh pejabat yang

surat kuasa di


bersangkutan akan

menggunakan

1997

berwenang.

bawah tangan.

BPN Nomor 3 Tahun

mempunyai Hak Milik

surat kuasa di bawah tangan.


3. Sertipikat hak atas tanah.

1997.

untuk rumah tinggal

Keputusan Menteri

tidak lebih dari 5 (lima)


bidang yang seluruhnya

Badan Pertanahan

meliputi luas tidak lebih

dibuktikan akta yang

Nasional Nomor 6

5.000 M2.

memuat adanya perubahan

Tahun 1998. 6.

BIAYA

TU

TANPA GANTI BLANKO Undang - Undang Nomor

PERSYARATAN

2003

pemohon dan atau



2003.

oleh pejabat yang

Identitas yang lama sesuai data di sertipikat.

nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang. 6. Untuk perorangan yang

berwenang.

keperdataannya tunduk


pada hukum perdata

yang luasnya 600 M2

dibuktikan dengan

atau kurang..

penetapan pengadilan.

4. Foto copy SPPT PBB

7. Untuk Perorangan yang

tahun berjalan.

keperdataannya tunduk

5. IMB atau Surat

pada hukum adat dibuktikan

Keterangan Kepala

dengan surat pernyataan

Desa/Lurah yang

perubahan nama dari yang

menyatakan bahwa

bersangkutan diketahui oleh

rumah tersebut untuk

Kepala Desa/Lurah dan

rumah tinggal. 6.

4.

5. Untuk badan hukum


SE Kepala BPN Nomor


Camat setempat.

Bukti pelunasan

8. Foto copy keputusan Pejabat

pembayaran uang

yang berwenang untuk

pemasukan.

instansi pemerintah.



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ttd. JOYO WINOTO, Ph.D. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ttd. JOYO WINOTO, Ph

Recommend Documents