PEMBEKALAN PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
WISNU SARDJONO SOENARSO KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi SAMARINDA, 6 JULI 2017
ORGANISASI KEMENTERIAN
DASAR PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN NEGARA
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang.
UU 39/2008 - Presiden membentuk Kementerian - Presiden dapat mengubah/ membubarkan kementerian - Pengubahan akibat pemisahan atau penggabungan dan pembubaran dg pertimbangan/ persetujuan DPR - Pembubaran
PERPRES Organisasi Kementerian Negara KEPPRES PEMBENTUKAN KABINET
Pasal 17 UUD 1945
PERPRES Masing-masing Kementerian
(paling banyak 34 Kementerian) BIRO HUKUM & ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
BIDANG TUGAS KEMENTERIAN (UU 39/2008) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan Urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas:
Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Tahun 1945
•urusan luar negeri, dalam negeri, pertahanan
Urusan pemerintahanyang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945
•urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, soaial, tenaga kerja, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan
Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan
• urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan pemuda, olah raga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
BIRO HUKUM & ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
KABINET KERJA UU 39/2008 KEMENTERIAN NEGARA KEPPRES 121/P – 2015 KABINET KERJA PERPRES 7/2015 ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PERPRES 13/2015 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
BIRO HUKUM & ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
PEMBENTUKAN KEMENTERIAN RISTEKDIKTI Perpres 9/2015
Perubahan Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Integrasi
Perpres 13/2015
Penataan Organisasi Permenristekdikti 15/2015
SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN
PERPRES 7/2015
SEBUTAN
PEMIMPIN
MENTERI
PEMBANTU PEMIMPIN
SEKRETARIAT JENDERAL
PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWAS
INSPEKTORAT JENDERAL
PENDUKUNG
BADAN/PUSAT
BIRO HUKUM & ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
UNSUR ORGANISASI PADA KEMENTERIAN Pemimpin Pengawas
Lini/ Pelaksana Pendukung
Staf/Pembantu Pemimpin
menyelenggarakan dukungan yang bersifat
substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Dukungan yang bersifat substantif meliputi dan tidak terbatas pada tugas di bidang penelitian dan pengembangan, pengembangan
sdm, dan pengelolaan data dan informasi.
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
ORGANISASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI Kemenristekdikti
6 LPNK (BPPT, LIPI, BAPETEN, LAPAN, BATAN, BSN)
122 PTN
15 Kopertis
± 3200 PTS
LOGO KEMENRISTEKDIKTI
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
4 PILAR PERUBAHAN, KONTRIBUSI RISTEK DIKTI
ESCAPING FROM MIDDLE INCOME ECONOMY TRAP
INNOVATION DRIVEN ECONOMY
IMPROVING COMPETITIVENESS INDEX
BOOSTING INNOVATION
FULFILLING PEOPLE EXPECTATION (ROLE OF UNIVERSITY)
AGENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT
IMPROVING UNIVERSITY COMPETITIVENESS
PENINGKATAN DAYA SAING DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BANGSA
INCREASING INTERNATIONAL PUBLICATION CONTRIBUTING TO DEV OF SCI. & TECH
PAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA
TAHAP-TAHAP REVOLUSI INDUSTRI Lini Masa
1800
Penemuan Mesin Uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dll
1900
Penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang
2000 now
Inovasi teknologi informasi, komersialiasi personal computer, dll.
Fase periode Revolusi Industri membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu PAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA
Revolusi Industri ke-4 Kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif
PERUBAHAN ZAMAN MENUJU MASYARAKAT BERBASIS IPTEK Masyarakat pengetahuan (knowledge society) produk pengetahuan (inovasi, jasa) produk informasi sumber daya alam mentah dan produk pertanian
produk industri Masyarakat informasi
Masyarakat pengetahuan (berbasis inovasi)
(berbasis network) Masyarakat industri (berbasis teknologi)
inovasi
Masyarakat pertanian (sumberdaya alam)
network
teknologi
PAPARAN PROF P.PANEN, APRIL 2016, DI CINANGKA
STRATEGI MENGHADAPI ERA DIGITAL
Bagaimana Merespon Masa Depan 1. Komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skills 2. Selalu mencoba dan menerapkan prototype teknologi terbaru, Learn by doing! 3. Menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill 4. Dilakukanny kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan 5. Menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human-digital skills PAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA
ANTISIPASI PENDIDIKAN DIMASA DEPAN
Pengetahuan Tentang big data dan AI belum dimasukan dalam kurikulum (JONI HERMANA, REKTOR ITS ) Tidak dapat dipungkiri lagi kebutuhan industri dimasa datang akan mengarah pada big data, mahasiswa harus dibekali wawasan itu secara rutin ( Zainal Arief, Direktur PENS) KOMPAS 2 DAN 3 MEI 2017
DAYA SAING INDONESIA, W E F
• Untuk indikator Innovation, Indonesia masih berada di bawah Singapura dan Malaysia, diatas Thailand, dan Vietnam. • Faktor penentu inovasi antara lain pembiayaan litbang swasta dan kolaborasi riset universitas dengan industri
World Economic Forum, 2015
5 ISU POKOK PEMBANGUNAN RISTEK dan DIKTI
BIRO PERENCANAAN KEMENRISTEKDIKTI 2016
KETERKAITAN NAWA CITA DENGAN VISI RISTEKDIKTI 9 PROGRAM PRIORITAS (NAWACITA)
1
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
4
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8
7
2
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3
6 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
9 Melakukan revolusi karakter bangsa
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
VISI Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.
PAPARAN MENRISTEKDIKTI DALAM 2 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK di METRO TV
VISI, MISI, KEMENRISTEKDIKTI Visi : Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang bermutu serta kemampuan Iptek dan Inovasi untuk mendukung daya saing bangsa Misi: (1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas (2) Meningkatkan kemampuan Iptek dan Inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi
REVISI 2017
KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI 2017
01 Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan 02 Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi 03 Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN 04
Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek dan pendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi)
05
Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti
06 Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi 07 Mengembangkan teknologi untuk pembangunan 08
Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dan keefektifan SDM professional Ristekdikti meningkat
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENRISTEKDIKTI 2015-2019 TUJUAN : 1. Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa 2. Meningkatnya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan berintegritas dalam rangka reformasi birokrasi
SASARAN
1. Meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi 2. Meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi 3. Terlaksananya reformasi birokrasi
REVISI 2017
TARGET PROGRAM PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN (Renstra Revisi 2017)
No
Target
Indikator Program 2015
2016
2017
1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
2
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
2.000
2.500
3.000
3
Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi
55%
60%
4
Prosentase prodi terakreditasi B
-
5 6
Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja Persentase perguruan tinggi yang menerapkan SNDIKTI
7
Jumlah mahasiswa berprestasi
8
Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik
Keterangan
2018
2019 32.56 %
Nominal
3.500
4.000
Nominal
65%
70%
75%
Nominal
40%
42%
44%
46%
Kumulatif
50%
60%
65%
70%
75%
Nominal
-
50%
65%
80%
90%
Kumulatif
-
390
405
410
420
Nominal
46
46
46
46
46
Nominal
26,86% 28.16% 29.54% 31,07%
TARGET PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI, SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI (Renstra Revisi 2017)
No 1 2 3 4
No
Indikator Program
Target 2015
2016
2017
2018
2019
Keterangan
Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul) Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature
2
3
3
4
5
Kumulatif
29
39
53
80
110
Kumulatif
6
14
16
19
22
Kumulatif
Jumlah Pusat Unggulan Iptek
12
15
30
35
40
Kumulatif
Indikator Program
Target 2015
2016
2017
Keterangan
2018
2019
1
Persentase dosen berkualifikasi S3
-
-
15,30%
16,80% 18,20%
Kumulatif
2
Persentase SDM litbang berkualifikasi S3
-
-
6,20%
6,40%
6,80%
Kumulatif
3
Jumlah SDM yang meningkat karir dan kompetensinya
-
-
11.290
13.240
13.245
Nominal
4
Jumlah revitaslisasi sarpras PTN dan Litbang
-
-
173
176
179
Nominal
TARGET PROGRAM PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN, PENGUATAN INOVASI (Renstra Revisi 2017)
No
Indikator Program
Target 2015
2016
2017
Keterangan
2018
2019
1
Jumlah publikasi internasional
5.008
6.229
12.000 16.000 20.000
Nominal
2
Jumlah HKI yang didaftarkan
1.580
1.735
1.910
2.200
2.400
Kumulatif
3
Jumlah prototipe R&D
530
632
783
1.000
1.200
Nominal
4
Jumlah prototipe industri
15
15
20
25
30
Nominal
No 1
Indikator Program Jumlah produk inovasi
Target 2015
2016
2017
2018
2019
10
15
40
50
60
Keterangan Nominal
TARGET PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR (Renstra Revisi 2017)
No 1 2
Indikator Program Persentase efisiensi perencanaan penganggaran Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK
3
Penilaian terhadap AKIP
4
Indeks Kepuasan Pelayanan
5 6 7
No
1
Penyelesaian kasus hukum yang diselesaikan Tingkat kesesuaian kompetensi pejabat Rasio data dan knowledge Iptek dan Dikti yang dimanfaatkan
Target 2016
2017
2018
2019
90%
91%
92%
93%
94%
Nominal
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Nominal
B
B
B
B
B
Nominal
60%
65%
70%
75%
80%
Nominal
40%
45%
50%
55%
60%
Nominal
-
75%
80%
90%
100%
Nominal
-
100%
100%
100% 100%
Nominal
Indikator Program Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang meterial
Keterangan
2015
Keterangan 2015
2016
2017
2018
2019
40
50
60
70
80
Kumulatif
8 BIDANG PRIORITAS RISET (2014-2025) 1. PERTANIAN DAN PANGAN 2. Energy, New and Renewable Energy 3. KESEHATAN DAN OBAT 4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 5. TRANSPORTASI 6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7. MATERIAL MAJU (Nanotechnology) 8.
KEMARITIMAN** BIRO PERENCANAAN KEMENRISTEKDIKTI 2016
REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI Untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan kompetitif di pasar kerja lokal dan global, pengelola PT agar lebih memprioritaskan pengembangan sistem pengajaran inovatif serta memangkas rantai birokrasi yang membelenggu pertumbuhan kreativitas pengajar dan mahasiswa
Kalla : Mari kita kurangi birokrasi pendidikan untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan merupakan modal kemajuan bangsa :
KOMPAS 27 APRIL 2017
REFORMASI BIROKRASI PERMASALAHAN BIROKRASI
Mengapa Harus Reformasi Birokrasi?
Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang\ aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme Distribusi PNS belum merata dan proporsional secara geografis Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
REFORMASI BIROKRASI
Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) dalam sistem manajemen pemerintahan
Pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
TUJUAN Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
TUJUAN JANGKA PANJANG REFORMASI BIROKRASI ... diharapkan melalui reformasi birokrasi, pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja; dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis ...
DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY RULE BASED BUREAUCRACY
2025 2019 2014
• • • •
efektif, efisien dan ekonomis difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi
PROGRAM AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 20152019 Terciptanya budaya kerja positif yang
Agenda Reformasi Birokrasi
2. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3 PENGUATAN KELEMBAGAAN
Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
4. PENGUATAN TATALAKSANA
Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur
5. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional
6. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Penguatan Layanan Mahasiswa b. Penguatan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Penguatan Layanan Riset dan Pengembangan
mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan
Hasil yang Diharapkan
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat
SKEMA REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015-2019, terdapat dua fokus utama pembenahan, yaitu:
Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Reformasi Birokrasi Internal (8 Area Perubahan + Quick Wins) Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Reformasi Layanan Mahasiswa
Reformasi Layanan Riset & Pengembangan
Reformasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari: a.Reformasi Layanan Mahasiswa b.Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan c.Reformasi Layanan Riset dan Pengembangan d.Reformasi Layanan Kelembagaan e.Quick Wins: Unit Layanan Terpadu
Reformasi Layanan PTK
Reformasi Layanan Kelembagaan
Quick Wins
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
• Opini WTP atas Laporan Keuangan • Tingkat Kapabilitas APIP • Tingkat Kematangan Implementasi SPIP • Instansi Pemerintah yang Akuntabel • Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan
Birokrasi yang efektif dan efisien
• Indeks Reformasi Birokrasi • Indeks Profesionalitas ASN • Indeks e-Government
Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas
• Indeks Integritas Nasional • Survei Kepuasan Masyarakat • Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik
TIM RB KEMENRISTEKDIKTI 2016
QUICK WIN REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
PEMOHON LAYANAN MENGAMBIL NOMER ANTRIAN DAN MENGISI FORMULIR DI RECEPTIONIST
PEMOHON MENUNGGU ANTREAN DIPANGGIL KE LOKET
SUASANA LOKET
QUICK WIN REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
PETUGAS CALL CENTER
KOMPETENSI ASN
APARATUR SIPIL NEGARA
Kompetensi ASN Rendah? Menurut Penilaian BKN, mayoritas pejabat Eselon I dan II instansi pemerintah memiliki kompetensi yang rendah (Kompas, 7 April 2016)
UNDANG-UNDANG NO 5/2014 TENTANG ASN
TUJUAN “Menciptakan Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani”
Bersih dari KKN dan Politisasi
BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DIKLAT BAGI ASN / PNS
DIKLAT DALAM JABATAN
DIKLAT DASAR
PELATIHAN DASAR •Gol II •Gol. III
KEPEMIMPINAN •Pim Tk I •Pim Tk II •Pim Tk III •Pim Tk IV
INSTANSI PEMBINA (LAN)
TEKNIS •Umum, Adm Manajemen •Substantif
INSTANSI PEMBINA PEMBINA TEKNIS
FUNGSIONAL •Jenjang pertama •Jenjang muda •Jenjang madya •Jenjang utama •Fungsional teknis
INSTANSI PEMBINA PEMBINA JABFUNG
KOMPETENSI: KOGNITIF KOGNITIF,, AFEKTIF AFEKTIF,, PSIKOMOTORIK PENYELENGGARA DIKLAT PNS: LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI
KOMPETENSI ASN
1. 2.
Pasal 21: PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi Pasal 70 ayat 2: Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
UU NO 5 / 2014
PELATIHAN DASAR BAGI ASN / PNS 1. Pasal 63: • (3 ) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan • ( 4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun…. dst 2. Pasal 64: • (2) Instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada CPNS… dst 3. Pasal 65: • (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan : a. Lulus pendidikan dan pelatihan b. Sehat jasmani dan rohani
UU NO 5 / 2014
TAHAPAN MENJADI SEORANG ASN - PNS
Lulus Seleksi
Job Test
Lulus Tes Kesehatan
Sumpah PNS
Lulus LATSAR CPNS
ASN/PNS
Terima Kasih KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Gedung BPPT 2, Lantai 18 Jl. MH Thamrin No 8, Jakarta 10340
